Beranda blog Halaman 27

BEM FISIP USK Gelar Pengabdian Masyarakat di Tangse, Hidupkan Semangat “Desa Cerdas” di Blang Pandak

Penulis
Redaksi
-
0
Puluhan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala (FISIP USK) turun langsung ke Gampong Blang Pandak, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie, untuk melaksanakan kegiatan Pengabdian Masyarakat. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | SIGLI – Puluhan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala (FISIP USK) turun langsung ke Gampong Blang Pandak, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie, untuk melaksanakan kegiatan Pengabdian Masyarakat bertema “Desa Cerdas 4P: Pemberdayaan Lingkungan, Pendidikan, Pola Hidup Sehat, dan Produk Kreatif.”

Kegiatan yang berlangsung pada 22–26 Oktober 2025 ini menjadi bagian dari rangkaian Milad ke-64 Universitas Syiah Kuala, sekaligus wujud nyata pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi oleh mahasiswa. Program ini merupakan kolaborasi antara BEM FISIP USK dan pihak fakultas, dengan melibatkan 70 mahasiswa dari berbagai program studi.

Selama lima hari, para mahasiswa menggelar beragam kegiatan, mulai dari edukasi lingkungan, peningkatan literasi masyarakat, pelatihan ekonomi kreatif, sosialisasi kebersihan dan kesehatan, hingga penyuluhan bahaya narkoba. Tak hanya itu, kegiatan sosial bersama warga juga turut meramaikan suasana kebersamaan di desa yang terletak di kaki perbukitan Tangse tersebut.

Acara pembukaan dihadiri oleh Rektor USK Prof. Dr. Ir. Marwan, IPU., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kewirausahaan Prof. Dr. Mustanir, M.Sc., Dekan FISIP USK Prof. Dr. Mahdi Syahbandir, S.H., M.Hum., Camat Tangse H. Abdul Jafar, S.Pd., M.Pd., serta tokoh masyarakat dan perangkat desa Blang Pandak.

Ketua BEM FISIP USK, Nabiel Azzam, kepada Nukilan.id mengatakan kegiatan ini menjadi kesempatan bagi mahasiswa untuk menerapkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah secara langsung di tengah masyarakat.

“Alhamdulillah, kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dari berbagai pihak sehingga kegiatan ini dapat terlaksana. Kami juga memohon bimbingan dari bapak dan ibu di gampong untuk menasihati kami mahasiswa dalam berbagai hal. Ini adalah bagian dari proses pembelajaran. Melalui pengabdian ini, kita ingin hadir langsung di tengah masyarakat dan berkontribusi dalam bidang sosial, pendidikan, lingkungan, dan ekonomi kreatif,” ujar Nabiel.

Sementara itu, Rektor USK Prof. Dr. Ir. Marwan, IPU., menegaskan pentingnya keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pengabdian sebagai bagian integral dari proses pendidikan tinggi.

“USK selalu mendorong mahasiswa untuk aktif terjun ke lapangan. Inilah bentuk nyata dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. USK juga sangat terbuka untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak,” ungkapnya.

Camat Tangse, H. Abdul Jafar, S.Pd., M.Pd., turut menyampaikan apresiasi kepada pihak universitas atas terselenggaranya kegiatan tersebut di wilayahnya.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada USK yang telah memilih Gampong Blang Pandak sebagai lokasi kegiatan pengabdian. Kehadiran mahasiswa di tengah masyarakat tentu membawa semangat dan energi baru. Kami yakin, dengan hadirnya mahasiswa di gampong ini, banyak perubahan positif yang bisa dilakukan ke depannya,” ujarnya.

Melalui program ini, mahasiswa tidak hanya belajar dari masyarakat, tetapi juga turut mempererat hubungan antara kampus dan warga desa. Harapannya, kegiatan “Desa Cerdas 4P” dapat menjadi langkah awal bagi pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkelanjutan di Gampong Blang Pandak. (XRQ)

Reporter: Akil

Mahasiswa Teknik Industri UTU Dalami Proses Produksi CPO di Pabrik Kelapa Sawit Aceh Seujahtera

Penulis
Redaksi
-
0
Mahasiswa Teknik Industri UTU Dalami Proses Produksi CPO di Pabrik Kelapa Sawit Aceh Seujahtera. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | MEULABOH — Puluhan mahasiswa Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik Universitas Teuku Umar (UTU), menutup bulan Oktober ini dengan pengalaman belajar di luar kampus. Mereka melaksanakan kunjungan industri ke PT Agro Sinergi Nusantara (PT ASN), pengelola Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Aceh Seujahtera yang berlokasi di Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Jaya.

Kegiatan yang berlangsung pada 21–23 Oktober 2025 itu merupakan bagian dari implementasi Project-Based Learning (PjBL) dalam mata kuliah Pengantar Teknik Industri. Melalui pendekatan pembelajaran aktif ini, mahasiswa diarahkan untuk memahami proses industri secara nyata dan menyelesaikan proyek berdasarkan permasalahan langsung di lapangan.

Kunjungan tersebut dipimpin oleh Dr. Ir. Fitriadi, S.T., M.T., IPM, dosen pengampu mata kuliah Pengantar Teknik Industri. Kepada Nukilan.id ia menegaskan pentingnya sinergi antara teori dan praktik agar mahasiswa memiliki pemahaman menyeluruh terhadap dunia industri.

“Melalui kegiatan ini, mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga berinteraksi langsung dengan sistem industri yang kompleks. Mereka belajar mengidentifikasi permasalahan, menganalisis data, serta merumuskan solusi berbasis proyek yang relevan dan aplikatif,” ujar Dr. Fitriadi.

Setibanya di lokasi, rombongan UTU disambut oleh Manager Pabrik PT ASN, Rieza Harianda Panjaitan, bersama tim yang terdiri atas Ramadhan (Masinis Kepala), Mursid Makaminan (Asisten Teknik), Sura Eka Pratama Pagan (Asisten Quality Control), dan Kidung Harkinal Setia (Asisten Tata Usaha).

Agenda diawali dengan pemaparan profil perusahaan serta penjelasan rinci mengenai proses produksi Crude Palm Oil (CPO). Sesi tersebut berlanjut ke diskusi interaktif antara mahasiswa dan pihak perusahaan, sebelum akhirnya dilanjutkan dengan kunjungan lapangan ke area pabrik. Di sana, mahasiswa berkesempatan melihat langsung sistem operasi, tata letak fasilitas, serta penerapan pengendalian kualitas di PKS Aceh Seujahtera.

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan tersebut, mahasiswa dibagi ke dalam beberapa kelompok proyek untuk menyusun laporan dan mempresentasikan hasil pengamatan. Proyek yang dihasilkan mencakup empat aspek utama:

  1. Teknik manufaktur, lokasi, dan tata letak fasilitas,

  2. Material handling, distribusi, dan rute,

  3. Perencanaan dan pengendalian operasi, serta

  4. Pengendalian kualitas.

Manager Pabrik, Rieza Harianda Panjaitan, menyambut baik kegiatan akademik tersebut. Ia menilai kunjungan industri menjadi bentuk kolaborasi penting antara dunia pendidikan dan dunia kerja dalam menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten.

“Kami sangat mengapresiasi inisiatif Universitas Teuku Umar yang aktif menjembatani mahasiswa dengan dunia industri. Melalui kunjungan seperti ini, mahasiswa dapat memahami realitas proses produksi dan tantangan operasional secara langsung. Semoga kerja sama ini dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak,” ujar Rieza Harianda Panjaitan.

Para mahasiswa pun mengaku antusias mengikuti kegiatan tersebut. Mereka menilai kunjungan ke PT ASN memberi pengalaman berharga tentang penerapan konsep teknik industri secara nyata.

“Kunjungan ini sangat membuka wawasan kami tentang dunia kerja dan praktik industri sesungguhnya. Banyak hal yang sebelumnya hanya kami pelajari di kelas kini dapat kami lihat, pahami, dan analisis secara langsung di lapangan,” ungkap para mahasiswa dengan penuh semangat.

Melalui kegiatan ini, Program Studi Teknik Industri UTU berharap mahasiswa dapat memperluas wawasan praktis, meningkatkan kompetensi profesional, serta menumbuhkan semangat inovatif dalam merancang solusi berbasis continuous improvement yang berkelanjutan bagi kemajuan industri nasional. (XRQ)

Reporter: Akil

Mualem Dorong Revisi UUPA: Upaya Menjamin Masa Depan dan Kewenangan Aceh

Penulis
Redaksi
-
0
Gubernur Aceh, Muzakir Manaf. (Foto: Pemerintah Aceh)

NUKILAN.ID | Banda Aceh — Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf, menegaskan pentingnya revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) sebagai langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan pembangunan dan penguatan kewenangan daerah. Penegasan itu disampaikan Mualem, sapaan akrab Muzakir Manaf, saat ramah tamah bersama pimpinan dan anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI di Meuligoe Gubernur Aceh, Selasa (21/10/2025) malam.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Forum Bersama (Forbes) DPR/DPD RI asal Aceh, Ketua dan anggota Baleg DPR Aceh, para bupati dan wali kota, akademisi, ulama, tokoh masyarakat, serta pimpinan SKPA dan kepala biro di lingkungan Setda Aceh.

“Atas nama Pemerintah dan seluruh rakyat Aceh, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota Baleg DPR RI yang sejak siang tadi telah berdialog dan mendengar langsung aspirasi berbagai pihak di Aceh. Kehadiran Bapak dan Ibu sungguh membuat kami tersentuh, karena mencerminkan kesungguhan para wakil rakyat untuk mendengar suara Aceh,” ujar Mualem.

Menurut Mualem, revisi UUPA merupakan cita-cita besar masyarakat Aceh sekaligus instrumen penting dalam memperkuat fondasi otonomi khusus Aceh. Ia menekankan bahwa keberlanjutan Dana Otonomi Khusus (Otsus), pembagian hasil pengelolaan sumber daya alam, serta kejelasan hubungan kewenangan antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat menjadi hal yang krusial.

“Revisi UUPA adalah mimpi seluruh masyarakat Aceh. Perpanjangan dana Otsus menjadi sangat penting dan berarti bagi pembangunan dan masa depan Aceh,” tegasnya.

Ia menambahkan, selama ini Dana Otsus telah memberikan dampak nyata dalam pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, serta penguatan ekonomi masyarakat. Karena itu, Pemerintah Aceh berharap dukungan penuh dari DPR RI agar proses revisi UUPA dapat segera tuntas tahun ini.

“Harapan kami dan masyarakat Aceh, agar dengan dukungan Baleg DPR RI melalui revisi UUPA, penguatan dan perpanjangan dana Otsus Aceh dapat terwujud, agar Aceh dapat bangkit dan sejajar dengan provinsi lain, dan sangat diharapkan revisi UUPA dapat tuntas di tahun 2025 ini,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan, menegaskan bahwa revisi UUPA bukan untuk mengubah kekhususan Aceh, melainkan memperkuatnya agar sejalan dengan perkembangan hukum nasional.

“Sebuah undang-undang yang lahir tanpa partisipasi publik tidak akan bermakna. Karena itu, kami datang untuk mendengar langsung dari pihak yang mengalami dan memahami kondisi Aceh,” ujarnya.

Ia juga memastikan bahwa semangat MoU Helsinki tetap menjadi ruh utama dalam pembahasan revisi UUPA. “Tidak akan pernah sampai kapan pun UUPA menanggalkan MoU Helsinki. Yang dilakukan hanyalah penyelarasan frasa hukum agar sesuai dengan tata cara pembentukan undang-undang nasional, tetapi semangat dan substansi tetap sama, yaitu demokrasi politik, demokrasi ekonomi, dan kekhususan Aceh.”

Bob Hasan berharap proses pembahasan revisi UUPA dapat segera dirampungkan sesuai harapan Pemerintah Aceh.

“Mari sama-sama kita berdoa dan berikhtiar agar proses ini berjalan cepat dan lancar. Semangat Mualem untuk Aceh yang maju dan berdaulat harus kita dukung bersama,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Mualem juga menyinggung potensi besar Aceh di sektor energi, termasuk temuan cadangan gas di wilayah Andaman oleh Mubadala Energy. Ia menyebut potensi tersebut sebagai peluang strategis bagi Aceh untuk berkontribusi lebih besar terhadap ekonomi nasional.

Selain itu, ia turut mengapresiasi perhatian pemerintah pusat terhadap beberapa usulan penting, salah satunya proyek pembangunan Terowongan Geurutee di jalur barat Aceh. Proyek tersebut, kata Mualem, telah disetujui dan sedang dalam tahap peninjauan oleh Bappenas.

“Jika ada mobil tangki CPO mogok di jalan Geurutee itu, jalur bisa terputus. Karena itu, Alhamdulillah proyek terowongan Geurutee telah dikabulkan, demi keselamatan dan kelancaran transportasi, serta demi kemakmuran masyarakat di wilayah Barat-Selatan Aceh,” ujarnya.

Tak hanya itu, Gubernur Aceh juga menyoroti maraknya aktivitas penambangan liar yang menggunakan bahan berbahaya seperti merkuri. Ia menyebut penggunaan merkuri telah menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Untuk mengatasi hal itu, Pemerintah Aceh telah menerbitkan instruksi gubernur terkait penataan dan penertiban perizinan di sektor sumber daya alam. Ke depan, kegiatan pertambangan akan diarahkan melalui skema koperasi pertambangan rakyat agar lebih ramah lingkungan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

[]

Mualem Ingin Kurangi Ketergantungan Aceh pada Medan

Penulis
Redaksi
-
0
Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem). (Foto: Humas Aceh)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem mulai melangkah serius untuk mengurangi ketergantungan Aceh terhadap Medan, Sumatera Utara. Salah satu upaya yang ditempuh yakni dengan menggaet investor asal Tiongkok untuk berinvestasi di sektor peternakan unggas dan telur di Tanah Rencong.

“Kita tahu belakangan ini bahwa kita tergantung sangat dengan Medan. Kita tidak mau bicara besar-besar. Jadi karena sikap mereka begitu, ini kita harus ada sikap. Kita tidak mau bergantung pada mereka 100 persen, jadi inilah langkah-langkah kita ambil kita harus tarik diri,” kata Mualem kepada wartawan, Rabu (22/10/2025).

Menurut Mualem, selama ini sebagian besar kebutuhan pokok seperti telur dan pakan ternak di Aceh masih dipasok dari Medan. Ketergantungan itu, katanya, perlu segera diakhiri agar Aceh bisa berdiri di atas kaki sendiri.

Untuk mewujudkan hal itu, Pemerintah Aceh telah menyiapkan lahan seluas 150 hektare di Aceh Besar sebagai kawasan industri unggas dan telur modern. Proyek ini akan digarap bersama investor asal Henan, Tiongkok, Zhongke Holdings Green Technology Co., Ltd, melalui kerja sama dengan PT Pembangunan Aceh (PEMA).

Penandatanganan nota kesepahaman antara kedua pihak telah dilakukan, dan pembangunan kawasan industri tersebut ditargetkan mulai berjalan dalam waktu dekat. Bila sesuai rencana, kawasan itu akan beroperasi pada tahun 2027.

“Ini telur yang lebih moderen, karena setiap telur yang menetas nanti ada yang untuk bayi, dewasa dan seperti biasa. Ini yang menarik. Jadi gizi lebih ditingkatkan terutama sekali untuk anak-anak. Jadi ada beberapa kategori telur yang akan dihasilkan,” ujar Mualem.

Selain untuk memperkuat ketahanan pangan daerah, investasi ini juga diharapkan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Aceh Besar dan sekitarnya.

Sebelumnya, Mualem menegaskan bahwa Pemerintah Aceh berkomitmen menciptakan iklim investasi yang sehat, transparan, dan berkelanjutan, dengan dukungan penuh dari regulasi dan kebijakan pemerintah pusat.

“Mari kita terus membangun jembatan kerja sama, inovasi, dan persahabatan ini demi kemajuan bersama,” pungkasnya.

Wakili Aceh, Jihan Fanyra Siap Unjuk Gagasan di Ajang Duta Santri Nasional 2025

Penulis
Redaksi
-
0
Jihan Fanyra duta santri nasional 2025 mewakili Aceh. (Foto: dok/RRI)

NUKILAN.ID  | Lhokseumawe — Ajang Pemilihan Duta Santri Nasional 2025 resmi bergulir di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah, sejak 19 Oktober 2025. Kegiatan tahunan yang digagas Yayasan Duta Santri Nasional ini menjadi wadah bagi para santri berprestasi dari seluruh Indonesia untuk menampilkan gagasan dan peran nyata mereka dalam membangun bangsa.

Provinsi Aceh turut berbangga tahun ini. Jihan Fanyra, santri asal Dayah Jeumala Amal, Lueng Putu, Pidie Jaya, menjadi satu-satunya finalis yang mewakili Aceh di ajang bergengsi tersebut. Selain aktif di pesantren, Jihan juga menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Sultanah Nahrasiyah Aceh, pada program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam.

Dalam kompetisi ini, Jihan mengusung gagasan komunitas “Tika Beut”—sebuah inisiatif pemberdayaan santri yang berfokus pada literasi media, komunikasi kreatif, dan dakwah digital. Melalui gerakan ini, ia ingin memperkuat peran santri di tengah tantangan era digital, tanpa meninggalkan nilai keislaman dan kearifan lokal Aceh.

“Saya merasa terhormat bisa mewakili Aceh dan membawa semangat santri untuk terus berkarya. Melalui Tika Beut, saya ingin mengajak generasi muda pesantren untuk berani bersuara, berdampak, dan berkontribusi positif bagi masyarakat,” ujar Jihan Fanyra dengan penuh semangat.

Pemilihan Duta Santri Nasional 2025 mengusung tema “Santri Berdaya, Membangun Moderasi dan Kedaulatan Bangsa.” Sebanyak 30 santri terbaik dari seluruh Indonesia—terdiri atas 15 putra dan 15 putri—mengikuti pembekalan dan karantina intensif selama sepekan. Mereka mendapat materi seputar keagamaan, sosial, teknologi, kewirausahaan, hingga kebudayaan.

Ajang ini mendapat dukungan dari Kementerian Agama Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kantor Wilayah Kemenag Jawa Tengah, serta PWNU Jawa Tengah. Malam puncak anugerah akan digelar pada 25 Oktober 2025 di Boyolali, tempat para finalis akan memperebutkan gelar Duta Santri Nasional 2025.

“Protokol Jakarta” Diumumkan di IDC 2025, Indonesia Dorong Keadilan Royalti bagi Industri Berita

Penulis
Redaksi
-
0
Indonesia Dorong Keadilan Royalti bagi Industri Berita dalam “Protokol Jakarta” Diumumkan di IDC 2025. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | JAKARTA — Pemerintah Indonesia mengambil langkah strategis dalam memperkuat perlindungan hak cipta di era disrupsi digital. Melalui Protokol Jakarta, Kementerian Hukum resmi memulai inisiatif penyusunan regulasi perlindungan royalti bagi pelaku industri kreatif, termasuk media dan jurnalis.

Pengumuman itu disampaikan langsung oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dalam pidato kunci pada ajang Indonesia Digital Conference (IDC) 2025 yang digelar Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) bertema “Sovereign AI: Menuju Kemandirian Digital” di The Hub Sinarmas Land, Jakarta, Rabu (22/10/2025).

“Bagi Menteri Hukum, tugas utama kami dalam ekosistem royalti adalah menciptakan perlindungan,” ujar Supratman.

Ia menegaskan, Protokol Jakarta merupakan tonggak penting dalam menegakkan kedaulatan intelektual bangsa di tengah perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) yang cepat.

Menurut Supratman, setiap karya cipta harus memperoleh perlindungan hukum yang mampu memberikan manfaat ekonomi bagi penciptanya.

“Perlindungan hak cipta tidak hanya berhenti pada pengakuan formal, tetapi juga harus memberi nilai ekonomi yang adil bagi para pencipta dan penerbit,” katanya.

Jika perlindungan hukum tidak diikuti dengan nilai ekonomi yang layak, lanjutnya, hal itu tidak cukup untuk menjamin kesejahteraan kreator dan pekerja media.

Keadilan dalam Ekosistem Digital

Supratman menyoroti ketimpangan pembagian keuntungan di ekosistem digital antara platform global, industri lokal, dan pencipta konten.

“Saya tidak bicara soal tarif, tapi soal keadilan. Mengapa platform digital mendapat porsi 30 persen, industri lokal 50 persen, sementara pencipta hanya 15 persen? Ini yang harus diperjuangkan,” ujarnya.

Menurutnya, Protokol Jakarta lahir dari keprihatinan terhadap ketimpangan itu serta kesadaran akan pentingnya melindungi keberlanjutan media dan jurnalis sebagai pilar demokrasi.

“Ketika media kehilangan kemandirian dan kemampuan untuk mengoptimalkan nilai dari karya jurnalistiknya, maka demokrasi pun kehilangan daya hidupnya,” ujar Supratman.

Inisiatif Protokol Jakarta juga menjadi langkah diplomasi Indonesia di tingkat global. Regulasi ini akan diusulkan dalam sidang World Intellectual Property Organization (WIPO) di Jenewa, Swiss, pada awal Desember 2025.

Hak Cipta Jadi Aset Ekonomi

Melalui sistem digital yang dikembangkan Kementerian Hukum, pendaftaran hak cipta kini dapat dilakukan hanya dalam dua menit melalui laman resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Sertifikat digital itu menjadi bentuk pengakuan negara atas karya intelektual warga.

Lebih jauh, pemerintah juga menyiapkan aturan agar sertifikat kekayaan intelektual dapat dijadikan jaminan pinjaman (collateral). Dengan kebijakan ini, Indonesia menjadi negara ke-15 di dunia yang mengakui kekayaan intelektual sebagai aset tak berwujud bernilai ekonomi.

“Kita harus melindungi dari bawah, agar perusahaan medianya juga terlindung,” tegas Supratman.

Dukungan dari AMSI

Sebagai bentuk dukungan, Ketua Umum AMSI Wahyu Dhyatmika menyerahkan secara simbolis kanvas putih berisi tanda tangan seluruh ketua AMSI dari 28 provinsi kepada Menteri Supratman.

“Jika perlindungan hak cipta atas konten berita bisa masuk dalam regulasi nasional dan global, maka inilah kontribusi bersejarah Indonesia untuk kemandirian digital ekosistem informasi kita,” ujar Wahyu.

Ajang Kolaborasi Digital

IDC 2025 diselenggarakan AMSI selama dua hari, 22–23 Oktober 2025, di The Hub Epicentrum, Jakarta Selatan. Tahun ini, konferensi digital tahunan itu menyoroti pentingnya kedaulatan dan kemandirian industri media di tengah arus transformasi digital berbasis AI.

Acara ini turut mendapat dukungan dari berbagai perusahaan nasional, termasuk Sinar Mas Land, PT Astra International Tbk, Djarum Foundation, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Pertamina (Persero), MIND ID, Telkom Indonesia, BRI, Indofood, Bank Mandiri, dan Bank Syariah Indonesia (BSI).

National Sales Department Head Sinar Mas Land, Johan Triono, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya konferensi ini dan menegaskan dukungan terhadap keberlanjutan media digital di Indonesia.

AI dan Ancaman Eksistensi Media: AMSI Ingatkan Krisis Nilai Jurnalistik di Era Digital

Penulis
Redaksi
-
0
Ketua Umum Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Wahyu Dhyatmika saat membuka Indonesia Digital Conference (IDC) 2025. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | JAKARTA — Perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) kini menjadi pedang bermata dua bagi industri media. Di satu sisi, teknologi ini membuka peluang inovasi baru. Namun di sisi lain, ia juga mengancam eksistensi media yang bergantung pada nilai ekonomi dari karya jurnalistik.

Peringatan itu disampaikan Ketua Umum Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Wahyu Dhyatmika saat membuka Indonesia Digital Conference (IDC) 2025, yang digelar AMSI di The Hub Epicentrum, Jakarta Selatan, Rabu (22/10/2025). Tahun ini, IDC mengangkat tema “Sovereign AI: Menuju Kemandirian Digital.”

“Ada ancaman AI terhadap eksistensi media,” kata Wahyu.

Menurut Wahyu, berdasarkan riset media anggota AMSI, hampir 30 persen kunjungan ke situs media berasal dari crawler bot AI. Bot tersebut mengambil konten berita untuk dijadikan bahan dalam pembuatan konten baru tanpa memberikan kompensasi kepada media.

“Mereka mengambil konten media untuk membuat konten, tapi mereka tidak membayar kita. Sementara media harus membayar redaksi dan servernya. Tanpa akses pada audiens, media tidak lagi mempunyai value untuk pengiklan. Ini adalah krisis eksistensi media,” ujarnya.

Selain ancaman dari AI, Wahyu juga mengungkap temuan penting dari riset AMSI bersama Monash University terkait lanskap media digital di Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa sekitar 75 persen inovasi konten informasi masih terjadi di sektor hilir, sementara inovasi di sektor hulu seperti teknik bercerita, format berita, dan jurnalisme data masih tergolong rendah.

Krisis yang dihadapi media tidak hanya disebabkan oleh AI, tetapi juga oleh menurunnya pendapatan iklan akibat penurunan kunjungan ke situs berita. Survei AMSI bahkan menunjukkan bahwa 80 persen pendapatan media saat ini berasal dari pemerintah. Artinya, ketika belanja iklan pemerintah berkurang, media pun ikut terdampak.

Ketua Komisi Digital dan Sustainability Dewan Pers, Dahlan Dahi, turut menyoroti kondisi tersebut. Ia menilai, AI mengambil berita dari media untuk melatih sistemnya tanpa membayar, sementara media harus mengeluarkan biaya produksi yang tidak sedikit.

“Kondisi ini bisa menjadi kiamat bagi industri media. Berita terancam tidak punya nilai ekonomis lagi dan eksistensi wartawan bisa tidak diperlukan lagi. Solusinya meletakkan karya jurnalistik sebagai karya yang dilindungi UU,” ujar Dahlan.

Dahlan menambahkan, selain AI, banyak kreator konten yang juga memanfaatkan berita media untuk membuat konten monetisasi tanpa izin.

“Ini belum diregulasi padahal seharusnya mereka bayar ke media, sehingga media bisa mendapat revenue lain selain iklan, yaitu dari lisensi konten beritanya,” katanya.

Konferensi IDC 2025 menjadi panggung penting bagi pelaku industri media, akademisi, dan pemangku kepentingan untuk membahas arah kemandirian digital Indonesia di tengah gelombang AI.

Acara tahunan AMSI ini juga mendapat dukungan dari sejumlah perusahaan besar, antara lain Sinar Mas Land, PT Astra International Tbk, Djarum Foundation, PT Pertamina (Persero), PT Telkom Indonesia Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, MIND ID, dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

National Sales Department Head Sinar Mas Land, Johan Triono, mengucapkan selamat atas terselenggaranya acara tersebut dan menegaskan dukungannya bagi keberlanjutan media digital di Indonesia.

Dengan mengusung semangat “Sovereign AI: Menuju Kemandirian Digital,” IDC 2025 menjadi pengingat bahwa kedaulatan media bukan hanya soal teknologi, melainkan juga soal keberlanjutan ekosistem informasi yang sehat dan adil bagi seluruh pelaku industri.

Pemerintah Pusat Mulai Tinjau Rencana Terowongan Geurutee, Bunda Salma: Lobi Mualem Berbuah Hasil

Penulis
Akil
-
0
Salmawati atau Bunda Salma, pengganti calon anggota DPRA terpilih atas nama Ismail A. Jalil alias Ayahwa dari Dapil Aceh 5. (Foto: SerambiNews)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Rencana pembangunan Terowongan Paro–Kulu–Geurutee yang menghubungkan wilayah barat–selatan Aceh (Barsela) dengan Banda Aceh kini semakin mendekati kenyataan. Pemerintah pusat melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah menurunkan tim untuk meninjau langsung lokasi proyek strategis tersebut pada Senin (20/10/2025).

Langkah cepat pemerintah pusat ini mendapat sambutan positif dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Salmawati atau yang akrab disapa Bunda Salma. Ia menilai, peninjauan lapangan oleh tim Bappenas menjadi bukti nyata hasil dari komunikasi intensif Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), dengan pemerintah pusat dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur vital di Aceh.

“Jika Mualem yang memimpin, kami yakin pembangunan Terowongan Geurutee bisa terealisasi. Kunjungan tim Bappenas ke lokasi menunjukkan bahwa perjuangan ini mulai berbuah hasil,” ujar Bunda Salma kepada Nukilan.id, Selasa (21/10/2025).

Politikus Partai Aceh itu menyebut, survei dan peninjauan yang dilakukan tim Bappenas merupakan langkah awal yang penting menuju realisasi proyek yang telah lama dinantikan masyarakat. Terowongan tersebut nantinya diharapkan menjadi jalur alternatif yang lebih aman dan efisien dibandingkan rute lama yang berkelok dan rawan longsor.

Menurutnya, pembangunan terowongan ini bukan hanya soal peningkatan keselamatan pengguna jalan, tetapi juga bagian dari visi besar Gubernur Mualem untuk mempercepat konektivitas dan pemerataan ekonomi antarwilayah di Aceh.

“Ini selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan sejalan dengan semangat pembangunan nasional,” tambahnya.

Proyek tersebut diproyeksikan akan memangkas jarak tempuh secara signifikan. Ruas jalan Paro–Kulu yang sebelumnya mencapai 13 kilometer dapat dipersingkat menjadi sekitar 6 kilometer, sementara ruas Geurutee yang lebih dari 8 kilometer akan menjadi sekitar 2,7 kilometer.

Pemangkasan jarak ini diyakini akan mempercepat arus mobilitas barang dan jasa, menekan biaya logistik, serta memperkuat konektivitas ekonomi antara kawasan Barsela dan wilayah utara Aceh.

“Proyek ini akan membawa dampak ekonomi yang luar biasa. Selain meningkatkan efisiensi logistik, terowongan ini juga akan membuka akses yang lebih luas bagi sektor pariwisata, perdagangan, dan investasi di kawasan Barsela. Kami masyarakat Aceh tentu berharap proyek ini segera terwujud demi masa depan Aceh yang lebih maju,” jelasnya.

Bunda Salma menegaskan, komitmen pemerintah pusat yang diiringi keseriusan Gubernur Mualem menjadi sinyal kuat bahwa harapan masyarakat terhadap terwujudnya Terowongan Geurutee kini semakin nyata.

“Proyek ini diyakini akan menjadi tonggak penting dalam sejarah pembangunan Aceh, sekaligus membuka babak baru konektivitas dan pertumbuhan ekonomi di wilayah barat selatan,” pungkasnya. (XRQ)

Reporter: Akil

Banjir Rendam Tiga Kecamatan di Aceh Barat, Remaja 16 Tahun Tewas Terseret Arus

Penulis
Redaksi
-
0
Ilustrasi tenggelam. Ibu dan anak terseret arus parit di Boyolali, Sabtu (4/11/2023). Kedua korban ditemukan tewas.(FOTO: THINKSTOCK.COM)

NUKILAN.ID | MEULABOH – Hujan deras yang mengguyur wilayah Aceh Barat sejak Senin (20/10/2025) menyebabkan banjir melanda tiga desa di tiga kecamatan. Musibah ini menelan satu korban jiwa, seorang remaja berusia 16 tahun yang terseret arus.

“Korban Mujibur Rahmat (16) warga Gampong Blang Beurandang, Kecamatan Johan Pahlawan hanyut terseret arus dan ditemukan meninggal dunia,” kata Plh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) Abd Aziz dalam keterangannya, Selasa (21/10/2025).

Banjir terjadi akibat meluapnya aliran sungai setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut. Air mulai menggenangi permukiman warga sejak Senin malam, membuat sejumlah titik di Aceh Barat terendam.

Tiga desa yang terdampak banjir meliputi Desa Pasie Mesjid di Kecamatan Meureubo, Desa Ateung Teupat di Kecamatan Bubon, serta Gampong Blang Beurandang di Kecamatan Johan Pahlawan. Hingga Selasa pagi, petugas BPBD setempat masih melakukan pendataan terhadap warga terdampak.

“Kondisi terakhir air mulai naik ke badan jalan di Gampong Pasie Mesjid dan Gampong Ateung Teupat,” jelas Aziz.

Selain di Aceh Barat, genangan air juga sempat melanda Desa Alue Siron, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten Nagan Raya. Namun, air yang sempat merendam rumah warga di wilayah tersebut kini berangsur surut.

“Tidak ada pengungsi akibat banjir di dua daerah tersebut,” ujar Aziz.

Ketua Baleg DPR RI: Perpanjangan Otsus Aceh Bukan Pilihan, Tapi Kewajiban

Penulis
Redaksi
-
0
Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan (tengah) saat memberikan keterangan kepada awak media terkait revisi UUPA, di Banda Aceh, Selasa (21/10/2025). (FOTO: ANTARA/Rahmat Fajri)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Bob Hasan, menegaskan bahwa perpanjangan dana otonomi khusus (Otsus) Aceh dalam revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) merupakan hal yang wajib dilakukan, bukan sekadar opsi kebijakan.

Pernyataan itu disampaikan Bob Hasan usai pertemuan Baleg DPR RI bersama sejumlah tokoh masyarakat dan akademisi di Anjong Mon Mata Meuligoe Gubernur Aceh, Banda Aceh, Selasa (21/10/2025). Pertemuan tersebut membahas berbagai usulan revisi UUPA yang tengah digodok di parlemen.

“Sebenarnya masalah otsus setidaknya itu kan memiliki tahapan mengapa 20 tahun sekali (otsus diperpanjang), itu bukan masalah pertanyaannya diperpanjang atau tidak. Itu wajib diperpanjang,” kata Bob Hasan kepada awak media di Banda Aceh, sebagaimana dikutip Antara.

Bob menilai, perpanjangan dana Otsus penting karena Aceh memiliki kekhususan yang diakui secara hukum dan sejarah. Ia menekankan bahwa kebijakan tersebut harus dilihat dalam konteks keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Karena kita tahu sama-sama, dalam pembentukan undang-undang itu panduannya adalah sejarah, itu jangan lupa itu. NKRI tidak utuh tanpa Aceh. Itu intinya yang harus kita perjuangkan di sini,” ujarnya.

Namun demikian, Bob mengingatkan bahwa formulasi dana Otsus perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan saat ini. Menurutnya, revisi UUPA harus mempertimbangkan aspek keadilan dan efektivitas penggunaan dana tersebut di lapangan.

“Formulasinya harus ada pertimbangan baru. Perpanjangan ini diperlukan mengingat Aceh memiliki kekhususan yang perlu diperjuangkan dalam konteks regulasi atau perundang-undangan. Maka, proses revisi ini perlu dimatangkan,” tambahnya.

Sebelumnya, Pemerintah Aceh dan DPR Aceh telah menyampaikan sejumlah usulan perubahan kepada Baleg DPR RI, mencakup delapan pasal dan satu pasal tambahan. Salah satu poin utama yang diusulkan adalah perpanjangan dana Otsus sebesar 2,5 persen dari total Dana Alokasi Umum (DAU) nasional tanpa batas waktu.

Menanggapi hal itu, Bob Hasan menyebut usulan tersebut masih perlu dikaji secara mendalam.

“Itu (otsus 2,5 persen tanpa batas waktu) yang kita akan pertimbangkan nanti dalam pembentukan,” kata Bob.

Sebagai informasi, dana Otsus Aceh telah bergulir sejak 2008 dan dijadwalkan berakhir pada 2027 mendatang sesuai amanat UUPA. Pada periode 2008–2022, besaran dana Otsus ditetapkan dua persen dari total DAU nasional, sementara sejak 2023 hingga 2027 jumlahnya berkurang menjadi satu persen.

Dengan wacana revisi UUPA yang sedang berlangsung, arah kebijakan Otsus Aceh kini kembali menjadi sorotan. Pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat menemukan titik temu terbaik agar kekhususan Aceh tetap terjaga, sekaligus memastikan kesejahteraan masyarakat di Tanah Rencong dapat terus meningkat.

1...262728...2,231Halaman 27 dari 2,231

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id