Beranda blog Halaman 259

Mutasi di Polda Aceh, Sejumlah Pejabat Berganti Posisi

Penulis
Sammy
-
0
Mapolda Aceh. (Foto: Nukilan.id)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Kepolisian Daerah (Polda) Aceh kembali melakukan rotasi jabatan internal. Mutasi ini tertuang dalam Surat Telegram Kapolda Aceh Nomor ST/172/IX/KEP./2025, yang diteken pimpinan dan berlaku efektif setelah pejabat terkait melaksanakan serah terima jabatan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Nukilan, rotasi kali ini menyasar Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) Polda Aceh. Pergantian posisi dilakukan pada sejumlah jabatan penting yang berhubungan langsung dengan pelayanan kesehatan di lingkungan kepolisian.

Salah satu pergeseran adalah pada jabatan Kasubbagrenmin Biddokkes. Posisi ini kini ditempati oleh AKP Hamdani, yang sebelumnya bertugas sebagai Kasubbagbinkar Bag SDM Polres Aceh Besar. Hamdani menggantikan Kompol Alida Devina, yang mendapat penugasan baru di Biddokkes.

Alida kini dipercaya menduduki jabatan Kepala Urusan Material Fasilitas Kesehatan (Kaurmatfaskes) Subbidkespol Biddokkes. Jabatan tersebut sebelumnya dipegang oleh Penata I Maulidayani.

Adapun Maulidayani mendapat promosi menjadi Ahli Muda 5 Biddokkes Polda Aceh. Posisi ini dianggap penting karena berhubungan dengan perencanaan dan pengelolaan layanan kesehatan di lingkungan kepolisian.

Dalam surat telegram tersebut ditegaskan bahwa seluruh pejabat yang dimutasi wajib segera menempati jabatan baru paling lambat 14 hari sejak keputusan dikeluarkan. Mereka juga diperintahkan untuk melaporkan pelaksanaan tugas barunya kepada Kapolda Aceh melalui Karo SDM.

Mutasi jabatan di lingkungan kepolisian merupakan hal yang rutin dilakukan. Selain sebagai bentuk penyegaran organisasi, rotasi juga menjadi bagian dari pola pembinaan karier bagi setiap anggota Polri.

Dengan adanya pergantian jabatan, diharapkan roda organisasi dapat berjalan lebih dinamis dan adaptif terhadap tantangan baru. Dengan adanya perubahan ini, Biddokkes Polda Aceh diharapkan semakin optimal dalam memberikan pelayanan kesehatan, baik kepada personel Polri maupun masyarakat. []

Reporter: Sammy

5 Kedai Kopi Hits dan Legendaris di Banda Aceh

Penulis
Akil
-
0
Kupi Pancong, kopi khas Aceh yang disajikan hanya setengah cangkir. (Foto: Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Kopi Aceh sudah lama dikenal sebagai salah satu kopi terbaik di Indonesia. Julukan Serambi Mekkah bukan hanya melekat pada sisi religius Aceh, tetapi juga pada tradisi kopinya yang begitu kuat.

Salah satu varietas yang paling populer adalah kopi gayo, jenis arabika unggulan dari dataran tinggi Gayo dengan aroma khas, rasa kompleks, namun tidak terlalu asam.

Racikan kopi tradisional Aceh selalu punya tempat tersendiri di hati para penikmatnya. Tak heran, kedai-kedai kopi di Banda Aceh hingga kini tetap ramai didatangi pelanggan setia, bahkan ada yang bertahan sejak puluhan tahun silam.

Berikut lima kedai kopi populer dan legendaris di Aceh yang direkomendasikan Nukilan.id untuk Anda kunjungi

1. Solong Coffee

Berdiri sejak 1974, Solong Coffee di kawasan Ulee Kareng menjadi salah satu ikon kopi Aceh. Tempatnya luas dan nyaman, cocok untuk menikmati secangkir kopi bersama sahabat atau keluarga.

Awalnya hanya menyajikan kopi robusta, kini pengunjung juga bisa menikmati racikan arabika. Menu favoritnya mulai dari kopi hitam saring, kopi susu dingin, hingga kopi kocok telur. Mie Aceh dan jajanan pasar tersedia sebagai teman minum kopi.

2. Kedai Kopi Cut Zein

Terletak di kawasan Beurawe, Banda Aceh, Kedai Kopi Cut Zein berdiri sejak 1947 dan menjadi salah satu yang tertua. Selama 78 tahun, cita rasa klasiknya tetap dipertahankan.

Selain menyajikan kopi robusta dan arabika, kedai ini juga punya kreasi latte dengan berbagai varian rasa. Tak hanya kopi, beragam jajanan seperti serabi, risol, gorengan, hingga otak-otak bakar bisa dinikmati dengan harga mulai Rp 7.000-an.

3. Zakir Kupi

Zakir Kupi termasuk kedai favorit yang cabangnya mudah ditemui di Banda Aceh. Lokasi pusatnya berada di Jalan Teuku Nyak Arief.

Menu andalannya adalah kopi hitam saring dan kopi campur telur. Selain camilan tradisional, pengunjung juga bisa menikmati hidangan mengenyangkan seperti martabak telur, mie Aceh, hingga ketupat sayur.

4. Warung Kopi Cut Nun

Masih di Jalan Teuku Nyak Arief, Warung Kopi Cut Nun juga menjadi tempat nongkrong pilihan warga.

Menu kopi hitam saring menjadi pesanan terbanyak. Selain itu, martabak khas Aceh dengan acar bawang merahnya juga layak dicoba sebagai teman minum kopi.

5. Dhapu Kupi

Terletak di kawasan Sukadamai, Banda Aceh, Dhapu Kupi sudah mengantongi ribuan ulasan positif dari pengunjung.

Racikan kopi susu dengan tambahan telur dan kopi hitam saringnya menjadi favorit. Tak ketinggalan, beragam menu makanan juga tersedia, mulai dari ketan durian, lupis durian, hingga olahan mie yang menggugah selera. (XRQ)

Reporter: Akil

BRIN Nobatkan Aceh Paling Aman di Sumatra, Sosiolog Soroti Aspek Sosial dan Religiusitas

Penulis
Akil
-
0
sisiolog aceh
Sosiolog Aceh, Dr. Masrizal. (Foto: Dok. Pribadi)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Provinsi Aceh kembali menorehkan catatan penting dalam bidang keamanan dan demokrasi. Berdasarkan data Indeks Demokrasi dan Keamanan Sosial (IDSD) 2025 yang dirilis Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Aceh dinobatkan sebagai provinsi paling aman di Sumatra dengan skor tertinggi, yakni 4,7.

BRIN menjelaskan, skor keamanan dalam IDSD tidak hanya mengukur tingkat kriminalitas, melainkan juga mencakup aspek sosial, politik, dan hukum. Indikator yang digunakan antara lain penanganan terorisme dan radikalisme, kinerja kepolisian dalam menjaga ketertiban, serta jaminan kebebasan pers dan ruang demokrasi di daerah.

Dengan capaian tersebut, Aceh dinilai mampu menjaga stabilitas sosial-politik di tengah dinamika pembangunan daerah. Prestasi ini juga dianggap sebagai sinyal positif bahwa Aceh tidak hanya mampu merawat perdamaian pascakonflik, tetapi juga konsisten memperkuat fondasi demokrasi dan rasa aman warganya.

Namun, Sosiolog Aceh, Dr. Masrizal, memberikan catatan kritis. Ia menilai, data yang menunjukkan skor keamanan tinggi tidak serta-merta dapat disamakan dengan kenyamanan sosial yang benar-benar dirasakan masyarakat di lapangan.

“Skor keamanan tinggi di Aceh belum tentu mencerminkan rasa aman yang benar-benar dirasakan masyarakat Aceh sehari-hari,” ujarnya.

Masrizal menambahkan, dalam kajian sosiologi, rasa aman merupakan konsep yang jauh lebih kompleks daripada sekadar indikator menurunnya angka kriminalitas atau kekerasan. Rasa aman, kata dia, juga harus dipahami sebagai hasil dari terciptanya kondisi sosial yang adil, setara, dan terbuka terhadap partisipasi masyarakat.

“Dari perspektif sosiologi, rasa aman tidak hanya ditentukan oleh berkurangnya kekerasan, tetapi juga oleh adanya keadilan, kesetaraan, dan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Serta nyamannya masyarakat Aceh dalam beribadah sesuai keyakinannya masing-masing,” jelasnya.

Lebih lanjut, Kabid Agama dan Sosial Budaya FKPT Aceh tersebut menekankan bahwa di Aceh, dimensi religiusitas masyarakat tidak bisa diabaikan dalam menilai rasa aman. Bagi sebagian besar warga, keamanan tidak hanya terkait dengan situasi sosial atau politik, melainkan juga erat kaitannya dengan kebebasan menjalankan ajaran agama secara tenang dan tanpa gangguan.

“Secara spesifik jika melihat konteks Aceh aman itu dilihat dari bagaimana masyarakat tersebut nyaman dalam beribadah,” ungkapnya.

Selain itu, Masrizal menilai keberhasilan Aceh meraih skor tinggi dalam indeks keamanan tidak bisa dilepaskan dari peran penting modal sosial yang tumbuh di tengah masyarakat pascakonflik. Menurutnya, tanpa adanya jaringan sosial dan rasa saling percaya yang terbangun, capaian ini tidak mungkin bisa diraih.

“Capaian keamanan di Aceh berkaitan erat dengan modal sosial masyarakat Aceh dalam merawat perdamaian pascakonflik,” katanya.

Ia kemudian mengurai lebih jauh mengenai apa yang dimaksud dengan modal sosial tersebut. Bukan hanya sekadar hubungan antarindividu, melainkan juga seperangkat norma dan nilai yang menjadi perekat sosial dan mendorong masyarakat untuk bekerja sama demi kepentingan bersama.

“Modal sosial ini mencakup jaringan sosial, norma, dan kepercayaan yang memungkinkan masyarakat bekerja sama dan membangun kepercayaan satu sama lain,” pungkas Masrizal yang ini juga sebagai Koordinator Prodi MDRK SPS-USK. (XRQ)

Reporter: Akil

Wali Nanggroe Tawarkan 5 Sektor Utama Investasi Aceh di Forum Internasional Rusia

Penulis
Redaksi
-
0
wali nanggroe
Wali Nanggroe Aceh, Teungku Malik Mahmud Al-Haythar, hadir dalam Eastern Economic Forum (EEF) ke-10 di Vladivostok, Rusia, 3–6 September 2025. (Foto: Humas LWN)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Aceh kembali mempertegas posisinya di panggung internasional. Wali Nanggroe Aceh, Teungku Malik Mahmud Al-Haythar, hadir dalam Eastern Economic Forum (EEF) ke-10 di Vladivostok, Rusia, 3–6 September 2025, untuk menawarkan lima sektor utama investasi di Tanah Rencong.

“Sebagai bagian dari Indonesia yang damai dan dinamis, Aceh tetap menjadi wilayah dengan potensi besar untuk kerja sama internasional,” kata Malik Mahmud dikutip dari Antara, Sabtu (6/9/2025).

Forum ekonomi yang digelar setiap tahun di Universitas Federal Timur Jauh, Vladivostok, itu diikuti perwakilan dari lebih 70 negara. Tujuannya adalah mendorong investasi asing di kawasan Timur Jauh Rusia. Pada kesempatan itu, Wali Nanggroe menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Rusia dan Yayasan Roscongress atas undangan dan sambutan hangat mereka kepada Aceh.

Dalam sesi bertajuk “The Greater Eurasian Partnership: New Paradigms for the Continent’s Development”, Malik Mahmud menegaskan posisi strategis Aceh sebagai pintu gerbang barat Indonesia yang menghubungkan Samudera Hindia dengan Asia-Pasifik.

“Sejak berabad-abad lalu, Aceh menjadi persimpangan peradaban global yang mempertemukan pedagang, cendekiawan, dan budaya dari Asia, Timur Tengah, hingga Eropa. Maka Aceh memiliki potensi kerjasama internasional,” ujar mantan perdana menteri Gerakan Aceh Merdeka (GAM) ini.

Lima Sektor Utama Investasi

Dalam paparannya, Malik Mahmud menyebutkan lima sektor unggulan investasi Aceh:

  1. Pertanian
    Aceh memiliki lahan subur dengan komoditas berkelas dunia. Kopi arabika Gayo yang diakui secara internasional dan dilindungi oleh Indikasi Geografis menjadi andalan. Selain itu, Aceh membudidayakan kakao, kelapa sawit, kelapa, padi, hingga beragam buah dan rempah tropis.

  2. Peternakan dan Perikanan
    Wilayah ini memiliki lahan penggembalaan luas untuk budidaya sapi dan kambing. Garis pantai sepanjang 1.600 kilometer menyimpan potensi besar sektor perikanan dan akuakultur, khususnya tuna, udang, dan rumput laut yang telah merambah pasar internasional.

  3. Ekowisata
    Aceh memiliki ekosistem Leuser, salah satu hutan hujan tropis besar terakhir di Asia Tenggara. Ekosistem unik ini menghadirkan peluang berharga untuk konservasi, ekowisata, dan kolaborasi ilmiah. Kawasan ini menjadi habitat satwa langka seperti gajah, harimau, orangutan, dan badak sumatera.

  4. Energi dan Sumber Daya Alam (SDA)
    Aceh dianugerahi cadangan minyak dan gas alam signifikan, yang salah satunya pernah diwakili oleh lapangan gas Arun Lhokseumawe. Kini, Aceh juga membuka blok-blok baru untuk eksplorasi migas sekaligus mengembangkan energi terbarukan seperti PLTA, panas bumi, dan tenaga surya.

  5. Pariwisata dan Budaya
    Keindahan alam dan kekayaan tradisi menjadi daya tarik tersendiri. Dikenal sebagai Serambi Makkah, Aceh merepresentasikan tradisi Islam yang hidup, seraya menawarkan pengalaman unik seperti tari saman yang diakui UNESCO serta tradisi kuliner yang semarak, dari mi Aceh hingga kopi Aceh yang terkenal di dunia.

Dengan tawaran ini, Aceh meneguhkan diri bukan hanya sebagai wilayah dengan sejarah panjang, tetapi juga sebagai destinasi investasi yang menjanjikan di kancah global.

Editor: Akil

BPJS Kesehatan Pastikan Layanan JKN Sesuai Syariah di Langsa Aceh

Penulis
Redaksi
-
0
Monitoring dan Evaluasi Layanan Syariah DPS BPJS Kesehatan di Kota Langsa, Kamis (4/9). (Foto: Arsip BPJS Kesehatan)

NUKILAN.ID | LANGSA – Dewan Penasehat Syariah (DPS) BPJS Kesehatan memastikan pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Langsa berjalan sesuai dengan prinsip syariah Islam. Hal ini menjadi bagian dari komitmen menghadirkan layanan kesehatan yang selaras dengan nilai-nilai masyarakat Aceh.

Dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Layanan Syariah, Kamis (4/9/2025), Ketua DPS BPJS Kesehatan, M. Cholil Nafis, menyampaikan bahwa seluruh mekanisme layanan, mulai dari pengelolaan dana, tata kelola pelayanan kesehatan, hingga sistem klaim, telah memenuhi ketentuan syariah.

“Layanan BPJS Kesehatan syariah ini hanya berlaku di Provinsi Aceh. Berdasarkan Qanun Aceh, harapannya ini bukan hanya memenuhi Qanun namun bisa memberikan ketenangan dan kepuasan masyarakat di Provinsi Aceh, termasuk di Kota Langsa,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (5/9).

Cholil menambahkan, pelayanan kepada peserta dijalankan dengan prinsip keadilan tanpa diskriminasi. Hak peserta dari berbagai kelas tetap terpenuhi sesuai kebutuhan medis, tanpa bertentangan dengan syariat Islam. Ia juga menekankan pentingnya standardisasi dan sertifikasi syariah dalam layanan JKN.

“Alhamdulillah, di Langsa pelaksanaan akad sudah berjalan baik. Kami melihat langsung bagaimana prinsip syariah diterapkan, dan ini bisa menjadi contoh bagi daerah lain yang berada di Provinsi Aceh,” katanya.

Menurutnya, penerapan akad yang jelas, baik antara peserta dengan BPJS Kesehatan maupun dengan fasilitas kesehatan, menjadi inti dari layanan syariah. Ke depan, DPS mendorong adanya sertifikasi syariah menyeluruh agar Langsa bisa menjadi kota percontohan dalam klaster layanan JKN berbasis syariah.

Wali Kota Langsa, Jeffry Sentana S Putra, menyambut baik langkah tersebut. Ia menilai penerapan layanan syariah dalam JKN memberi ketenangan batin bagi masyarakat ketika mengakses pelayanan kesehatan.

“Harapannya melalui kegiatan ini bisa melahirkan rekomendasi dan inovasi dan langkah yang kuat layanan berbasis syariah,” ujarnya.

Jeffry menegaskan, Pemerintah Kota Langsa berkomitmen menerapkan prinsip syariah tidak hanya di sektor kesehatan, tetapi juga di berbagai bidang lain sesuai prioritas pembangunan Aceh.

Dukungan serupa juga datang dari Deputi Direksi Bidang Komunikasi Organisasi BPJS Kesehatan, M. Iqbal Anas Ma’ruf. Ia menjelaskan bahwa akad seperti hibah, wakalah bil ujrah, hingga ijarah dengan fasilitas kesehatan di Langsa telah berjalan sesuai syariah.

“Ke depan, kami akan mendorong adanya sertifikasi layanan syariah sehingga pelaksanaannya lebih terstandar dan mendapat pengakuan secara nasional,” kata Iqbal.

Ia memaparkan, hingga Agustus 2025 BPJS Kesehatan Cabang Langsa telah bekerja sama dengan 127 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 12 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL). Tingkat kepuasan peserta juga meningkat dari 92,8 persen pada 2023 menjadi 94,9 persen pada 2024.

Selain itu, sejumlah perbaikan layanan turut dilakukan, mulai dari standar pelayanan, sikap dan penampilan petugas, hingga formulir pendaftaran peserta yang disesuaikan dengan layanan syariah.

“Bukan hanya itu, inovasi tambahan lainnya untuk mendukung layanan syariah melalui tempat duduk yang telah diatur sesuai dengan gender dan penyesuaian terhadap waktu shalat,” pungkas Iqbal.

Kegiatan monitoring tersebut turut dihadiri Direktur RSUD Kota Langsa, Kepala Puskesmas Langsa Baro, perwakilan tokoh agama, tokoh masyarakat, serta kalangan akademisi setempat.

Baitul Mal Aceh Salurkan Rp2,1 Miliar Bantuan untuk 825 Korban Bencana

Penulis
Akil
-
0
baitul mal aceh
Sekretariat Baitul Mal Aceh (Foto. Dok. BMA)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Baitul Mal Aceh (BMA) menyalurkan bantuan dana zakat senif gharimin senilai Rp2,1 miliar kepada 825 mustahik yang menjadi korban bencana alam, kemanusiaan, maupun musibah lainnya di seluruh Aceh.

“Hingga September 2025, BMA telah menyalurkan bantuan dana zakat dari senif gharimin dengan total sebesar Rp2,145 miliar kepada 825 mustahik di berbagai wilayah Aceh,” kata Anggota Badan BMA Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Mukhlis Sya’ya, di Banda Aceh, Jumat (5/9/2025).

Mukhlis menjelaskan, bantuan ini merupakan bentuk respons tanggap darurat BMA terhadap masyarakat terdampak bencana. Penyalurannya dilakukan secara langsung ke lokasi agar segera dimanfaatkan penerima.

“Program tersebut untuk meringankan beban masyarakat yang sedang menghadapi situasi sulit akibat kejadian yang tidak diduga seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir, kebakaran, dan bencana alam lainnya,” ujarnya.

Ia menambahkan, bantuan tersebut juga menjadi bentuk kepedulian Pemerintah Aceh melalui BMA terhadap kondisi mustahik yang tengah ditimpa musibah.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada para muzakki yang telah membayarkan zakat dan infaknya kepada BMA, sehingga BMA dapat menyalurkan bantuan tersebut kepada para mustahik,” kata Mukhlis.

Plh Kepala Sekretariat BMA, Didi Setiadi, menekankan bahwa program bantuan bencana tidak hanya sebatas dukungan finansial, tetapi juga menjadi bagian dari langkah mitigasi kebencanaan yang dilakukan cepat dan tepat.

“BMA berupaya hadir di tengah masyarakat pada saat-saat genting, agar mereka yang tertimpa musibah dapat segera bangkit dan melanjutkan kehidupannya,” ujar Didi.

Ia memastikan, penyaluran bantuan dilakukan dengan mekanisme transparan dan akuntabel, berdasarkan data mustahik hasil verifikasi, sehingga benar-benar tepat sasaran.

Dalam kesempatan itu, Didi juga mengajak masyarakat Aceh memperkuat kepedulian, gotong royong, serta solidaritas sosial.

“Dengan kebersamaan diharapkan masyarakat yang terkena musibah dapat segera pulih, dan Aceh semakin tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan bencana di masa mendatang,” katanya.

Editor: Akil

Dorong Pertumbuhan Ekonomi Aceh, PT PEMA dan PLN UID Jalin Kolaborasi Infrastruktur Kelistrikan

Penulis
Redaksi
-
0
PT Pembangunan Aceh (Perseroda) atau PT PEMA menjalin kolaborasi strategis dengan PLN Unit Induk Distribusi (UID) Aceh dalam pengembangan infrastruktur kelistrikan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. (Foto: Humas PT PEMA)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – PT Pembangunan Aceh (Perseroda) atau PT PEMA menjalin kolaborasi strategis dengan PLN Unit Induk Distribusi (UID) Aceh dalam pengembangan infrastruktur kelistrikan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Komitmen tersebut disampaikan dalam audiensi manajemen PLN UID Aceh ke Kantor PT PEMA, Sabtu (6/9/2025). Kunjungan dipimpin langsung General Manager PLN UID Aceh, Mundhakir, dan disambut oleh Direktur Utama PT PEMA, Mawardi Nur, bersama jajaran direksi.

Diskusi kedua pihak berfokus pada rencana kerja sama pengembangan kawasan industri di Aceh. PLN UID Aceh menyatakan kesiapannya menjadi mitra strategis PT PEMA dalam penyediaan sarana dan prasarana kelistrikan.

Direktur Utama PT PEMA, Mawardi Nur, menegaskan pentingnya dukungan PLN untuk memperkuat daya tarik investasi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi Aceh.

“Kita apresiasi atas kunjungan dan inisiatif kerja sama dari PLN UID Aceh. Kita juga mendorong adanya join study dalam sarana prasarana industri untuk kesejahteraan masyarakat Aceh,” kata Mawardi.

Menurut Mawardi, infrastruktur kelistrikan yang stabil dan andal merupakan kunci untuk menciptakan iklim investasi yang sehat serta mendukung program-program pembangunan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, General Manager PLN UID Aceh, Mundhakir, menyebutkan pihaknya berkomitmen penuh mendukung visi pembangunan Aceh melalui penyediaan energi listrik yang andal dan ramah lingkungan.

“Sinergi antara PLN dan PT PEMA akan membuka peluang besar bagi kemajuan Aceh. Dengan dukungan sistem kelistrikan yang baik, kami optimistis Aceh dapat menjadi contoh sukses dalam pengembangan industri dan ekonomi di Indonesia,” ungkap Mundhakir.

Kemkomdigi Siapkan Banda Aceh Academy untuk Dorong Ekosistem Startup

Penulis
Redaksi
-
0
Wamenkomdigi Nezar Patria bersama Walikota Banda Aceh Illiza Sa'aduddin Djamal saat meninjau rehabilitasi Gedung BAA dalam rangka pengembangan startup di Aceh, Kamis (4/9/2025). (Foto: Humas Komdigi)

NUKILAN.ID | JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) bersama Pemerintah Kota Banda Aceh menyiapkan Banda Aceh Academy (BAA) sebagai pusat pengembangan ekosistem startup lokal. Fasilitas ini diharapkan menjadi ruang bagi generasi muda untuk belajar, berkolaborasi, dan membangun usaha rintisan berbasis teknologi.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menegaskan, langkah ini merupakan tindak lanjut dari kerja sama Kemkomdigi dengan Pemerintah Kota Banda Aceh.

“Konsep Banda Aceh Academy ini sudah dipresentasikan oleh Ibu Wali Kota (Illiza Sa’aduddin Djamal) dan kita cukup gembira dengan inisiatif ini,” ujar Nezar dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (5/9/2025).

Nezar menilai kehadiran BAA menjadi kebutuhan generasi muda Aceh untuk menyalurkan kreativitas serta memperluas akses usaha rintisan. Ia menyebut BAA juga sejalan dengan program yang digalakkan Kemkomdigi terkait pembangunan ekosistem digital.

“Kita harapkan ini bisa menguatkan ekosistem bisnis digital di Banda Aceh. Karena di sini saya lihat anak-anak mudanya cukup kreatif, punya ekspektasi yang besar dan menginginkan akses yang lebih luas terutama permodalan,” katanya.

Melalui BAA, Kemkomdigi menyiapkan jalur pembinaan startup, mulai dari peningkatan keterampilan, perluasan jaringan, hingga membuka pintu kerja sama dengan kementerian, universitas, maupun industri.

Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal mengapresiasi dukungan tersebut. Menurutnya, kehadiran BAA selaras dengan program nasional yang menargetkan lahirnya 1.000 startup baru.

Ia berharap fasilitas ini mampu membuka peluang kerja sekaligus memperkuat daya saing UMKM berbasis digital.

“Karena Banda Aceh Academy tidak hanya ditujukan bagi anak muda Banda Aceh, tetapi juga untuk seluruh Aceh. Sehingga kolaborasi dengan universitas, BUMN hingga pemerintah pusat akan memperluas akses permodalan, peluang kerja, serta meningkatkan daya saing UMKM berbasis digital,” ungkapnya.

Dengan adanya BAA, Illiza optimistis Banda Aceh dapat berkembang sebagai pusat ekonomi digital baru di Aceh. Generasi muda pun tidak hanya menjadi konsumen teknologi, tetapi juga produsen inovasi digital.

Editor: Akil

Masady Manggeng: Kekecewaan Ketua DPRA atas Kondisi Aceh Itu Wajar, Pemerintah Pusat Harus Bertindak Nyata

Penulis
Redaksi
-
0
masady manggeng
Politisi PDI Perjuangan, Masady Manggeng. (Foto: Dok. Pribadi)

NUKILAN.ID | BLANGPIDIE – Politisi PDI Perjuangan, Masady Manggeng, menilai pernyataan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Zulfadhli atau yang akrab disapa Abang Samalangga, terkait wacana “pisah dengan Republik Indonesia” sebagai bentuk kekecewaan terhadap kondisi Aceh merupakan hal yang wajar.

Menurut Masady, hingga kini rakyat Aceh belum merasakan keadilan atas kekayaan daerah yang dimiliki.

“Aceh kaya tapi rakyatnya miskin, jadi kekecewaan itu bukan hanya wajar, tapi nyata dan beralasan,” ujar Masady, Jumat (5/9/2025).

Ia menyoroti Aceh yang memiliki sumber daya alam melimpah, mulai dari tambang hingga migas, namun hasilnya belum dinikmati masyarakat. Kerusakan lingkungan kian nyata, pendapatan asli daerah (PAD) masih minim, implementasi butir-butir MoU Helsinki serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh tidak tuntas, sementara mantan kombatan, anak korban konflik, hingga masyarakat kecil banyak yang terabaikan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh menunjukkan tingkat kemiskinan pada Maret 2025 masih berada di angka 12,33 persen, tertinggi di Sumatera. Angka kemiskinan di perdesaan memang turun menjadi 14,44 persen, namun di perkotaan justru naik tipis menjadi 8,54 persen.

Sementara itu, PAD Aceh tahun 2024 tercatat Rp 5,86 triliun atau naik 10 persen dari tahun sebelumnya. Meski begitu, Aceh masih sangat bergantung pada transfer pusat termasuk dana otonomi khusus (Otsus) yang porsinya mencapai 83,6 persen.

“Dana Otsus Aceh yang seharusnya menjadi instrumen percepatan pembangunan, seringkali tidak efektif karena lemahnya tata kelola dan tidak fokus pada sektor prioritas,” papar Masady.

Masady menegaskan, pemerintah pusat tidak boleh lagi setengah hati dalam menyelesaikan persoalan Aceh.

“Tuntutan untuk kami kepada pemerintah pusat harus segera menuntaskan implementasi MoU Helsinki dan UUPA tahun 2006, memastikan pengelolaan SDA lebih berpihak kepada rakyat Aceh, serta memberikan perhatian khusus bagi mantan kombatan, korban konflik, dan generasi muda Aceh. Tanpa kebijakan yang serius, kesenjangan antara potensi dan kenyataan akan semakin lebar,” tegasnya.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya peran wakil rakyat Aceh di Senayan, baik DPR maupun DPD, agar bersatu memperjuangkan kepentingan daerah.

“DPR RI dan DPD RI asal Aceh harus bersatu memperjuangkan kepentingan Aceh. Jangan terpecah oleh kepentingan politik jangka pendek. Dengan soliditas, mereka bisa memperjuangkan revisi regulasi yang merugikan Aceh, memperkuat alokasi dana pusat untuk pembangunan, serta memastikan kekhususan Aceh benar-benar dihormati,” katanya.

Masady menilai, solusi dari persoalan ini bukanlah dengan mengedepankan narasi pemisahan, melainkan konsistensi perjuangan politik yang disertai kerja nyata.

“Kekecewaan harus menjadi energi perjuangan yang konstruktif. Jalan kita adalah memperkuat posisi tawar politik Aceh di pusat, menuntut hak-hak Aceh secara konstitusional, dan mendorong pemerintah pusat untuk hadir dengan kebijakan nyata. Hanya dengan cara ini, Aceh bisa bangkit dari kemiskinan dan keterbelakangan,” pungkasnya.

Editor: Akil

26 Calon Kepala Dinas Baru Akan Ikut Uji Kompetensi Pemerintah Aceh Pekan Depan

Penulis
Redaksi
-
0
ampon man
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Teuku Kamaruzzaman. (Foto: Dok Pribadi)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Pemerintah Aceh akan melaksanakan Uji Kompetensi (Ujikom) dan Evaluasi Jabatan terhadap Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada awal pekan depan.

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Teuku Kamaruzzaman alias Ampon Man, menyebutkan pelaksanaan uji kompetensi ini akan digelar pada Senin dan Selasa, 8–9 September 2025. Kegiatan akan dipimpin langsung oleh Ketua Panitia Seleksi (Pansel), Drs. T. Setia Budi, bersama tim penilai lainnya.

“Ini dilakukan segera dalam rangka menjawab berbagai pertanyaan publik,” ujar Ampon Man, Jumat (5/9/2025).

Menurutnya, dari seluruh pejabat yang akan mengikuti proses ini, sebagian menjalani uji kompetensi, sementara satu orang lainnya mengikuti evaluasi jabatan. Jumlah lengkap peserta akan diumumkan kemudian.

Namun, sebuah sumber menyebutkan terdapat 26 calon kepala dinas baru yang bakal ikut uji kompetensi.

Ampon Man menegaskan, pelaksanaan ujian telah mendapat izin resmi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui surat nomor 13145/R-AK.02.03/SD/K/2025 dan 12773/RAK.02.03/SD/K/2025.

Ia menjelaskan, mekanisme ini merupakan bagian dari pembinaan dan penataan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Aceh. Tujuannya untuk memastikan penempatan pejabat sesuai dengan kompetensi, sekaligus memberi ruang evaluasi agar kinerja birokrasi semakin efektif, transparan, dan profesional.

“Ini bagian dari ikhtiar kita bersama agar birokrasi Pemerintah Aceh berjalan lebih efektif dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ujar Ampon Man.

Selain itu, ia menambahkan, Pemerintah Aceh berkomitmen melaksanakan uji kompetensi secara objektif dan sesuai aturan yang berlaku. Dengan begitu, pejabat yang dinyatakan lulus nantinya benar-benar memiliki kapasitas dalam mendukung program pembangunan daerah.

Editor: Akil

1...258259260...2,407Halaman 259 dari 2,407

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id