Beranda blog Halaman 258

Wagub Aceh Pastikan Penanganan Banjir Terus Membaik

Penulis
Rezi
-
0
Wakil Gubernur Aceh, Fadhullah atau yang akrab disapa Dek Fadh dalam kegiatan memperingati 21 tahun Tsunami Aceh, di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, pada Jum'at 6 Desember 2025. (Foto: Dok. Humas Aceh)

NUKILAN.id | Banda Aceh — Wakil Gubernur Aceh, Fadhullah atau yang akrab disapa Dek Fadh, memastikan penanganan bencana banjir bandang dan longsor di sejumlah wilayah Aceh terus menunjukkan perkembangan yang semakin membaik.

Hal tersebut disampaikan Dek Fadh usai menghadiri doa bersama memperingati 21 tahun tsunami Aceh di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Jumat (26/12/2025).

Ia mengatakan, meskipun Pemerintah Aceh tengah memperingati tragedi tsunami, upaya penanganan bencana alam lainnya tetap menjadi prioritas. Hingga saat ini, Aceh masih berada dalam status tanggap darurat bencana banjir bandang dan longsor yang telah berlangsung sejak 25 November 2025.

“Perkembangannya alhamdulillah semakin membaik dibandingkan sebelumnya. Ke depan, kita terus mengupayakan langkah-langkah penanganan sesuai arahan dan dukungan dari pemerintah pusat,” kata Dek Fadh kepada awak media, termasuk Nukilan.

Menurutnya, pemerintah pusat telah menyatakan komitmen untuk menanggung sepenuhnya pembiayaan penanganan bencana di Aceh. Dana tersebut mencakup perbaikan rumah warga yang rusak, serta kerugian di sektor pertanian, perkebunan, dan tambak.

“Pemerintah pusat telah berjanji mengucurkan seluruh dana untuk kerusakan rumah dan sektor-sektor terdampak. Semua itu ditanggung oleh pemerintah pusat,” ujarnya.

Selain itu, Dek Fadh juga menyampaikan hasil rapat dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) yang membahas kesiapan Aceh menjelang bulan Ramadan.

Ia menuturkan, tradisi meugang yang rutin dilaksanakan masyarakat Aceh setiap menjelang Ramadan turut menjadi perhatian pemerintah pusat. Dalam kesempatan tersebut, pemerintah pusat berkomitmen memberikan bantuan sapi untuk mendukung pelaksanaan hari meugang di seluruh Aceh.

“Seperti biasanya di Aceh, setiap menjelang bulan puasa ada hari meugang. Hal ini juga menjadi perhatian pemerintah pusat, termasuk pemberian sapi untuk Aceh,” pungkasnya.

Reporter: Rezi

Ratusan Masyarakat Bersimpuh Doa Peringati 21 Tahun Tsunami Aceh

Penulis
Rezi
-
0
Ratusan warga dari berbagai kalangan mengikuti doa bersama memperingati 21 tahun tsunami aceh di Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh, Jum'at 26 Desember 2025. (Foto: Nukilan/Rezi)

NUKILAN.id | Banda Aceh — Masyarakat Aceh mengikuti doa bersama dalam rangka memperingati 21 tahun tragedi tsunami Aceh sekaligus mendoakan korban bencana banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh. Kegiatan tersebut digelar di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Jumat (26/12/2025).

Amatan Nukilan di lokasi, doa bersama berlangsung khidmat dan dihadiri ratusan jamaah dari berbagai kalangan. Dalam kesempatan itu, Ustaz Abdul Somad (UAS) hadir memberikan tausyiah sekaligus memimpin doa untuk para korban tsunami 26 Desember 2004 serta masyarakat yang terdampak bencana alam saat ini.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Aceh, Fadhullah atau yang akrab disapa Dek Fadh, mengatakan bahwa doa bersama setiap 26 Desember merupakan agenda rutin untuk mengenang tragedi tsunami sekaligus memperkuat ketabahan masyarakat Aceh.

“Seperti biasanya setiap tanggal 26 Desember, kita doa bersama dan mengundang ustaz-ustaz untuk memberikan tausyiah, menguatkan ketabahan kita, serta mendoakan saudara-saudara kita yang telah mendahului kita pada peristiwa tsunami 21 tahun lalu. Semoga mereka mendapatkan surga yang tertinggi,” ujar Fadhullah.

Di tengah peringatan tsunami, Fadhullah juga menyampaikan kondisi Aceh yang masih berada dalam status tanggap darurat bencana banjir bandang dan longsor sejak 25 November hingga saat ini. Ia menyebutkan bahwa situasi di lapangan terus menunjukkan perkembangan yang semakin membaik.

“Alhamdulillah, kondisi saat ini semakin membaik dibandingkan sebelumnya. Pemerintah Aceh terus berupaya melakukan langkah-langkah penanganan, termasuk menindaklanjuti arahan dari pemerintah pusat,” katanya.

Fadhullah juga menegaskan, pemerintah pusat telah menyatakan komitmennya untuk menanggung sepenuhnya dana penanganan bencana di Aceh, termasuk kerusakan rumah warga, sektor pertanian, perkebunan, hingga tambak masyarakat.

“Pemerintah pusat berjanji akan mengucurkan seluruh dana untuk kerusakan rumah dan sektor-sektor terdampak. Semua akan ditanggung oleh pemerintah pusat,” ujarnya.

Selain itu, ia juga menyampaikan hasil rapat dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) terkait persiapan menyambut bulan Ramadan. Menurutnya, tradisi meugang di Aceh juga menjadi perhatian pemerintah pusat.

“Kemarin kami baru selesai rapat dengan Menko PMK. Menjelang bulan puasa, hari meugang juga akan diperhatikan oleh pemerintah pusat, termasuk pemberian sapi untuk Aceh,” tutupnya.

Reporter: Rezi

Soal Bendera Bulan Bintang, LBH Banda Aceh: Jangan Selesaikan dengan Kekerasan

Penulis
Sammy
-
0
Aksi represif tentara terhadap masyarakat sipil di Aceh Utara. (Foto: tangkapan layar)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Direktur LBH Banda Aceh, Aulianda Wafisa, menilai pengibaran bendera bulan bintang dalam sejumlah aksi masyarakat di Aceh tidak seharusnya direspons dengan kekerasan oleh aparat TNI, meskipun dikaitkan dengan isu politik dan keamanan.

Menurut Aulianda, jika negara menilai pengibaran bendera bulan bintang memiliki dimensi politik, penyelesaiannya harus dilakukan secara persuasif, bukan dengan konfrontasi langsung di lapangan.

“Kalau memang ada beberapa bendera bulan bintang yang berkibar, kalau pun itu berkaitan langsung dengan situasi politik keamanan, sebaiknya diselesaikan secara persuasif saja, tidak perlu diselesaikan dengan kekerasan,” kata Aulianda dalam keterangan yang dikutip Nukilan, Jumat (26/12/2025).

Ia menilai konfrontasi antara aparat bersenjata dan masyarakat sipil hampir pasti berujung pada kekerasan, karena tidak ada ruang dialog dalam situasi tersebut.

“Prajurit berhadapan langsung dengan massa yang membawa bendera, sudah pasti tidak ada dialog. Ketika konfrontasi itu terjadi, senjata akan mengambil perannya, sementara masyarakat hanya punya tongkat yang dibalut dengan bendera,” katanya.

Aulianda juga mengkritik tindakan pemukulan terhadap warga sipil, termasuk mereka yang tengah mengantar bantuan logistik bagi korban bencana. Ia menyebut tindakan tersebut sebagai praktik lama militerisme yang tidak sesuai dengan prinsip negara hukum.

“Tidak ada alasan bendera itu direpresi dengan kekerasan. Tentara tidak boleh melakukan itu, terlebih lagi dalam situasi bencana seperti ini,” tegasnya.

Ia menambahkan, keterlibatan militer dalam urusan politik justru memperburuk situasi dan memperbesar potensi kekerasan terhadap warga.

“Tentara itu harus jauh dari politik. Kalau tentara terlibat dalam politik, yang muncul cuma kekerasan. Praktik militerisme ini tidak memungkinkan dalam situasi yang demokratis,” kata Aulianda.

Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa kekerasan aparat berpotensi membangkitkan kemarahan publik, terutama generasi muda yang tidak mengalami konflik Aceh di masa lalu.

“Ini bukan cuma soal trauma. Semua orang akan marah kalau diperlakukan secara semena-mena seperti itu. Negara tidak boleh melakukan itu,” demikian disampaikan Aulianda. []

Reporter: Sammy

Abu Paya Kareueng Minta Panglima TNI Mencopot Danrem Lilawangsa Usai Dugaan Kekerasan terhadap Warga dan Jurnalis

Penulis
Redaksi
-
0
Abu Paya Kareueng Minta Panglima TNI Mencopot Danrem Lilawangsa Usai Dugaan Kekerasan terhadap Warga dan Jurnalis. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | Bireuen — Ketua Dewan Syura DPD FPI Aceh sekaligus Pimpinan Pondok Pesantren Tanwirul Qulub Al Aziziyah, Tgk H Jalaluddin H Mukhtar atau yang dikenal sebagai Abu Paya Kareueng, mendesak Panglima TNI agar segera mencopot Danrem Lilawangsa Aceh Utara dari jabatannya.

Desakan itu muncul menyusul dugaan tindakan kekerasan aparat TNI terhadap warga sipil serta intimidasi kepada jurnalis yang terjadi dalam aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Aceh Utara dan Kabupaten Bireuen.

Abu Paya Kareueng dalam keterangnnya kepada NUKILAN.ID menilai peristiwa tersebut sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap prinsip negara hukum dan Hak Asasi Manusia. Ia menyatakan bahwa aparat seharusnya menjadi pelindung masyarakat, bukan sumber ketakutan.

“Tindakan aparat yang melakukan pemukulan pelecehan terhadap hukum di negara ini. Aparat seharusnya melindungi warga, bukan menjadi sumber ketakutan, apalagi mengacungkan senjata,” ucapnya pada Jumat (26/12/2025).

Dalam peristiwa itu, dua warga dilaporkan menjadi korban kekerasan, yakni Hermansyah, warga Desa Alu Kuta, Kecamatan Jangka, Bireuen, yang harus dilarikan ke Puskesmas Kreung Mane, Muara Batu, Aceh Utara, serta Jumra, warga Desa Teupin Siron, Kecamatan Gandapura, Bireuen, yang saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit di Bireuen. Para korban juga harus menanggung sendiri biaya pengobatan selama proses perawatan.

Menurut Abu Paya Kareueng, kejadian tersebut mencerminkan kegagalan komando Danrem Lilawangsa dalam menjalankan tugas serta lemahnya penghormatan terhadap nilai-nilai hukum dan kemanusiaan. Ia menegaskan bahwa kekerasan terhadap masyarakat sipil dan pekerja jurnalis tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apa pun.

Ia juga menyoroti bahwa Danrem Lilawangsa dinilai gagal memahami serta menghormati keistimewaan dan kekhususan Aceh. Terlebih, korban yang mengalami pemukulan disebut merupakan masyarakat dan relawan yang tengah membantu warga Aceh Tamiang yang sangat membutuhkan bantuan sembako dan pakaian.

Selain mendesak pencopotan Danrem, Abu Paya Kareueng juga meminta dilakukan investigasi independen dan transparan terhadap dugaan kekerasan tersebut, serta penindakan tegas terhadap oknum TNI yang terlibat.

Ia turut menyerukan agar TNI memperkuat pendidikan Hak Asasi Manusia serta pemahaman mengenai kekhususan Aceh di seluruh jajaran, khususnya bagi personel yang bertugas di wilayah Aceh. (XRQ)

Reporter: AKIL

Muda Seudang Kecam Tindakan Aparat TNI di Aceh Utara, Minta Danrem Lilawangsa Dicopot

Penulis
Redaksi
-
0
Ketua Umum DPP Muda Seudang Aceh, Agam Nur Muhajir, S.IP. (Foto: Dok. Pribadi)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Muda Seudang mengecam keras dugaan kekerasan dan tindakan represif aparat TNI dalam peristiwa demonstrasi di depan Kantor Bupati dan Kandang, Kabupaten Aceh Utara. Organisasi ini menilai tindakan tersebut melanggar prinsip negara hukum, mencederai hak asasi manusia, serta mencerminkan kegagalan komando Danrem Lilawangsa dalam memahami kekhususan Aceh.

Ketua DPP Muda Seudang, Agam Nur Muhajir, kepada NUKILAN.ID menegaskan bahwa kekerasan terhadap warga sipil dan intimidasi terhadap wartawan tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apa pun. Ia menyoroti dugaan pemukulan terhadap warga, intimidasi kepada jurnalis, serta perebutan paksa bendera Bulan Bintang oleh aparat.

“Tindakan aparat yang merebut secara paksa bendera Bulan Bintang merupakan pelecehan terhadap hukum Aceh dan pengkhianatan terhadap perdamaian. Aparat seharusnya melindungi warga, bukan menjadi sumber ketakutan, terlebih dengan mengacungkan senjata,” tegas Agam Nur Muhajir dalam pernyataannya.

Muda Seudang menilai Danrem Lilawangsa gagal memahami dan menghormati kekhususan Aceh, meskipun mengaku sebagai orang Aceh. Padahal, kekhususan dan keistimewaan Aceh telah dijamin melalui berbagai regulasi perundang-undangan.

Mereka mengingatkan bahwa Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 mengatur secara jelas keberadaan dan penggunaan bendera Aceh sebagai simbol daerah. Selain itu, MoU Helsinki 2005 juga mengakui hak Aceh atas simbol-simbol daerah sebagai bagian dari kesepakatan damai dan otonomi khusus.

“Setiap pendekatan keamanan yang mengabaikan Qanun Aceh dan MoU Helsinki berpotensi memicu ketegangan baru dan menggerus kepercayaan publik. Ini bukan sekadar soal prosedur, melainkan soal penghormatan terhadap perjanjian damai dan hukum yang berlaku,” lanjut pernyataan tersebut.

Atas peristiwa itu, DPP Muda Seudang mendesak Panglima TNI segera mencopot Danrem Lilawangsa sebagai bentuk tanggung jawab komando dan komitmen terhadap penegakan hukum serta perlindungan hak asasi manusia. Mereka juga meminta dilakukan investigasi independen, transparan, dan menyeluruh atas dugaan kekerasan terhadap warga dan wartawan, serta penindakan tegas terhadap oknum aparat yang terlibat.

Selain itu, Muda Seudang menyerukan penguatan pendidikan hak asasi manusia dan pemahaman terhadap kekhususan Aceh di seluruh jajaran TNI, khususnya personel yang bertugas di wilayah Aceh.

“Perdamaian Aceh harus dijaga dengan pendekatan dialog, hukum, dan penghormatan terhadap martabat warga. Pendekatan represif bukanlah solusi,” tutup pernyataan DPP Muda Seudang. (XRQ)

Reporter: AKIL

LBH Banda Aceh: Bendera Putih Simbol Kekecewaan atas Lambannya Penanganan Bencana

Penulis
Sammy
-
0
Direktur LBH Banda Aceh, Aulianda Wafisa. (Foto: tangkapan layar dok LBH Banda Aceh)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Direktur LBH Banda Aceh, Aulianda Wafisa, menyatakan pengibaran bendera putih oleh masyarakat Aceh merupakan bentuk kekecewaan terhadap lambannya penanganan darurat bencana banjir dan longsor, bukan tindakan politik yang layak direspons dengan kekerasan.

Aulianda menjelaskan, sejak dua pekan sebelum aksi tersebut, masyarakat sipil telah meminta pemerintah pusat menetapkan bencana di Aceh sebagai bencana nasional. Namun, hingga kini mekanisme tersebut tidak kunjung dilakukan.

“Aksi bendera putih merupakan wujud kekecewaan rakyat Aceh terkait dengan lambannya penanganan darurat bencana di Aceh. Sejak dua minggu yang lalu kami sudah meminta bencana ini ditetapkan sebagai bencana nasional, namun pemerintah sepertinya enggan melakukan mekanisme itu,” ujar Aulianda dalam keterangannya, dikutip Nukilan, Jumat (26/12/2025).

Menurutnya, bendera putih dipilih sebagai simbol bahwa masyarakat Aceh mengalami keterbatasan dalam menghadapi bencana dan membutuhkan bantuan yang lebih besar dari negara.

“Masyarakat Aceh beramai-ramai menaikkan bendera putih sebagai tanda bahwa kita memang kesulitan menangani permasalahan ini sendiri, sehingga kita minta bantuan yang lebih atau mekanisme yang lebih intensif,” katanya.

Aulianda menyayangkan respons negara yang justru memandang aksi tersebut secara politis dan berlebihan. Ia menilai pemerintah terlalu paranoid terhadap simbol-simbol non-negara.

“Bendera putih ini sebenarnya cuma ekspresi kekecewaan masyarakat. Tapi yang kita sayangkan, ketika negara merespons ini secara politik yang berlebihan. Selain bendera merah putih selalu dianggap sebagai upaya melawan pemerintah,” katanya.

Ia menegaskan, dalam situasi bencana, pendekatan negara seharusnya berfokus pada kemanusiaan, bukan pengamanan simbol yang dimaknai secara politis. []

Reporter: Sammy

Basarnas Resmi Hentikan Pencarian Korban Banjir di Aceh, 31 Orang Masih Dinyatakan Hilang

Penulis
Redaksi
-
0
Tim Basarnas mengerahkan perahu karet untuk mengevakuasi warga yang terjebak saat bencana banjir bandang melanda Aceh pada akhir November 2025 lalu (Foto: Basarnas)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Badan SAR Nasional (Basarnas) resmi menghentikan operasi pencarian korban banjir di sejumlah wilayah terdampak di Provinsi Aceh setelah berlangsung selama satu bulan penuh.

Kepala Basarnas Banda Aceh, Ibnu Harris Al Hussain, mengatakan operasi pencarian dialihkan menjadi operasi pemantauan karena dalam beberapa hari terakhir tidak ada lagi korban yang ditemukan.

“Operasi pencarian yang sejak sebulan dilakukan dihentikan dan dialihkan ke operasi pemantauan. Dalam beberapa hari terakhir operasi pencarian tidak membutuhkan hasil,” kata Harris Al Hussain di Banda Aceh, Kamis (25/12/2025), sebagaimana dikutip Antara, Jumat (26/12/2025).

Ia menjelaskan, operasi pencarian korban banjir telah berlangsung selama 31 hari dan Kamis (25/12/2025) menjadi hari terakhir pencarian aktif dilakukan di lapangan.

Harris menyebutkan, hingga saat ini masih terdapat 31 orang yang dinyatakan hilang. Dengan lamanya waktu sejak bencana terjadi, peluang korban ditemukan dalam kondisi selamat sangat kecil.

“Waktu bertahan seseorang dalam kondisi bencana paling lama tujuh hari. Kini sudah 31 hari pascabencana, sehingga kecil kemungkinannya mereka yang dinyatakan hilang dalam kondisi selamat,” katanya.

Meski pencarian langsung dihentikan, Basarnas memastikan operasi penanganan belum sepenuhnya berakhir. Tim SAR tetap melakukan pemantauan dan siap diterjunkan kembali jika ada laporan penemuan korban.

“Kami juga mengimbau masyarakat jika menemukan korban segera melaporkan guna proses evakuasi. Saat ini tim SAR tetap siaga dan terus melakukan pemantauan di lokasi bencana,” kata Ibnu Harris Al Hussain.

Sementara itu, berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Kamis (25/12/2025), jumlah korban meninggal dunia akibat banjir di Provinsi Aceh tercatat mencapai 503 orang, dengan 31 orang lainnya masih dinyatakan hilang. (XRQ)

Status Darurat Bencana Aceh Diperpanjang 14 Hari, Pemerintah Fokus Percepat Pemulihan

Penulis
Redaksi
-
0
Tampak foto udara yang diambil menggunakan drone ini menunjukkan wilayah yang terdampak banjir bandang di Aceh Tamiang, Pulau Sumatra, Kamis 4 Desember 2025. (AP Photo/Binsar Bakkara)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Pemerintah Aceh kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana hidrometeorologi selama 14 hari. Perpanjangan kedua ini berlaku mulai hari ini 26 Desember 2025 hingga 8 Januari 2026, menyusul kondisi lapangan yang masih membutuhkan penanganan intensif.

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, menyebutkan keputusan tersebut diambil setelah melalui evaluasi menyeluruh.

“Gubernur Aceh menetapkan perpanjangan kedua status tanggap darurat bencana hidrometeorologi Aceh 2025 selama 14 hari, terhitung 26 Desember sampai 8 Januari 2026,” kata Muhammad MTA di Banda Aceh, Kamis, 25 Desember 2025.

Keputusan ini merupakan hasil rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang mengkaji laporan dari Pos Komando Tanggap Darurat. Pemerintah Aceh juga mempertimbangkan hasil rapat virtual bersama seluruh kabupaten/kota terdampak pada 23 Desember 2025 serta kajian dengan Menko PMK Pratikno dan Kepala BNPB Suharyanto.

Amatan Nukilan.id, dalam masa perpanjangan tersebut, Gubernur Aceh mengeluarkan sejumlah instruksi prioritas kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan pemangku kepentingan.

Fokus utama pemerintah adalah mempercepat distribusi bantuan logistik hingga ke desa-desa terpencil dan wilayah terisolasi. Bantuan ditujukan kepada warga di pengungsian maupun yang masih bertahan di rumah.

“Tangani, layani, lindungi, dan penuhi hak-hak dasar pengungsi sesuai standar HAM,” tegas MTA, Kamis, 25 Desember 2025.

Selain itu, layanan kesehatan diperkuat dengan mengaktifkan seluruh fasilitas kesehatan, mulai dari rumah sakit hingga puskesmas pembantu, serta membuka pos pelayanan kesehatan di daerah yang sulit dijangkau.

Pemerintah Aceh juga memberi perhatian besar pada pemulihan sektor pendidikan dan infrastruktur. Proses belajar mengajar bagi anak-anak korban bencana disiapkan kembali melalui penyediaan perlengkapan sekolah seperti seragam, sepatu, dan tas.

Persiapan pembangunan kembali infrastruktur yang rusak turut menjadi prioritas agar aktivitas masyarakat dapat segera pulih.

Seluruh SKPA diminta menjalankan tugas secara terfokus dan maksimal selama masa tanggap darurat.

“Berbagai langkah pemulihan terus dilakukan oleh Pemerintah Aceh di bawah supervisi pemerintah pusat. Semoga Aceh lebih baik, teruslah bersatu untuk bangkit dari bencana ini,” pungkas Muhammad MTA. (XRQ)

Zulmahdi Hasan Resmi Masuk Jajaran Komisaris PT Pupuk Iskandar Muda

Penulis
Redaksi
-
0
Zulmahdi Hasan, S.Ag, M.H. (Foto: For Nukilan)

NUILAN.ID | BANDA ACEH — Struktur Dewan Komisaris PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) resmi mengalami perubahan. Zulmahdi Hasan, S.Ag, M.H ditunjuk sebagai Komisaris baru perusahaan tersebut berdasarkan Keputusan Pemegang Saham (KPS) tertanggal 16 Desember 2025.

Kepastian itu dikonfirmasi langsung oleh Komisaris Utama PT PIM, Marzuki Daud. Ia menyatakan bahwa penunjukan Zulmahdi telah sah dan mulai berlaku sesuai keputusan perusahaan. Masuknya Zulmahdi ke jajaran komisaris diharapkan dapat memperkuat fungsi pengawasan sekaligus menghadirkan perspektif baru bagi pengembangan perusahaan.

Zulmahdi Hasan dikenal aktif dalam berbagai organisasi di Aceh. Saat ini ia menjabat sebagai Ketua PW Syarikat Islam (SI) Aceh, Wakil Ketua Umum Kadin Aceh, Sekretaris DPP Apindo Aceh, serta pengurus PMI Provinsi Aceh yang baru saja dilantik. Latar belakang tersebut menjadikannya sosok yang dinilai memiliki pengalaman lintas sektor, mulai dari keagamaan, dunia usaha hingga kegiatan kemanusiaan.

Menanggapi amanah baru yang diembannya, Zulmahdi menyampaikan harapannya agar dapat menjalankan tugas dengan baik dan mendapat dukungan dari berbagai pihak.

“Mohon dukungan dan doanya dari rekan-rekan semua. Semoga saya bisa mengemban amanah ini dengan baik dan memberi kontribusi positif bagi perusahaan,” ujarnya.

PT Pupuk Iskandar Muda merupakan anak perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero) yang bergerak di sektor industri pupuk dan kimia. Perusahaan yang berbasis di Lhokseumawe ini memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional melalui produksi pupuk urea dan amoniak.

UAS Kunjungi Aceh Akhir 2025, Isi Tabligh Akbar Peringatan Tsunami dan Salurkan Bantuan Korban Banjir

Penulis
Redaksi
-
0
Dai nasional Ustaz Abdul Somad (UAS) dijadwalkan kembali mengunjungi Aceh pada penghujung tahun 2025. Kunjungan tersebut berlangsung selama empat hari, mulai 25 hingga 28 Desember 2025. (Foto: INI Network)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Dai nasional Ustaz Abdul Somad (UAS) dijadwalkan kembali mengunjungi Aceh pada penghujung tahun 2025. Kunjungan tersebut berlangsung selama empat hari, mulai 25 hingga 28 Desember 2025.

Koordinator Sahabat UAS Aceh, Nazaruddin Yahya Lc, menyampaikan bahwa selama berada di Aceh, UAS akan memenuhi undangan Pemerintah Aceh untuk memberikan tausiah dan renungan dalam rangka peringatan 21 tahun gempa dan tsunami Aceh.

Kegiatan tersebut dikemas dalam bentuk Tabligh Akbar dan Doa Bersama Musibah Banjir dan Longsor yang dijadwalkan berlangsung di Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh, Jumat pagi (26/12/2025).

Usai kegiatan tabligh akbar, UAS juga akan mengunjungi sejumlah titik lokasi bencana banjir di Aceh untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat terdampak.

Adapun bantuan yang disiapkan meliputi 1 ton rendang, 10 ton beras, 1 unit colt diesel berisi pakaian layak pakai, 2 unit chainsaw, serta 1.000 paket obat-obatan berupa vitamin dan salep obat kulit. Selain itu, turut disalurkan 200 mushaf Al-Qur’an, 100 buku Iqra, 100 buku zikir, serta 500 paket kain sarung dan mukena.

“UAS akan tetap support masyarakat Aceh sepanjang tahun 2026 untuk recovery dengan berbagai program-program kebajikan,” ujar Nazar.

Nazar juga menyampaikan bahwa masyarakat Indonesia yang ingin menyalurkan donasi bagi korban banjir di Aceh dapat mengirimkannya melalui Yayasan Tabung Wakaf Umat, Sahabat UAS Aceh, maupun sejumlah lembaga mitra kemanusiaan lainnya, seperti Yayasan Garuda Aceh Bangkit (GAB), Pasukan Amal Shaleh (Paskhas) Indonesia, dan Kiswah.

“UAS menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih atas dukungan dan donasi kemanusiaan untuk korban musibah Sumatera dari seluruh muhsinin,” demikian disampaikan Nazar.

1...257258259...2,519Halaman 258 dari 2,519

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id