Beranda blog Halaman 257

KPA Pusat Tegaskan Tak Pernah Perintahkan Pengibaran Bendera Bulan Bintang, Sebut Isu dari Provokator Luar Negeri

0
Juru Bicara Komite Peralihan Aceh (KPA) Pusat, Jack Libya. (FOTO: TANGKAPAN LAYAR)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Juru Bicara Komite Peralihan Aceh (KPA) Pusat, Jack Libya, menegaskan bahwa tidak pernah ada instruksi dari KPA Pusat kepada anggotanya untuk melakukan pengibaran bendera bulan bintang, khususnya pada 25 Desember 2025.

Penegasan itu disampaikan Jack Libya, dikutip Nukilan.id melalui sebuah video yang beredar luas di Banda Aceh dan media sosial pada Sabtu malam, 27 Desember 2025.

“Lon Jack Libya, Juru Bicara KPA Pusat. Hana perintah untuk peuek bendera tanggai 25 Desember 2025 (Saya Jack Libya, Juru bicara KPA Pusat. Tidak ada perintah untuk menaikkan bendera pada tanggal 25 Desember 2025),” ujar Jack Libya dalam pernyataannya.

Ia menjelaskan, isu ajakan pengibaran bendera bulan bintang tersebut tidak berasal dari struktur resmi KPA. Menurutnya, narasi tersebut merupakan propaganda yang disebarkan oleh pihak tertentu dari luar Aceh. Jack Libya secara terbuka menyebut nama Tgk Fajri sebagai pihak yang berada di balik penyebaran isu tersebut.

“Nyan bandum propaganda Tgk Fajri yang di lua nanggroe (ini semua propaganda Tgk Fajri dari luar negeri),” katanya.

Lebih lanjut, Jack Libya mengimbau seluruh anggota KPA di seluruh Aceh agar tidak terprovokasi dan tetap menjaga ketenangan. Ia menekankan bahwa saat ini Aceh tengah berada dalam suasana duka akibat berbagai musibah yang melanda sejumlah wilayah.

“Lon harap bandum KPA ban sigom Aceh, bek terpengaruh ngon pernyataan Tgk Fajri yu peuek bendera. Aceh sedang berduka, Aceh sedang musibah (Saya harapkan semua KPA di seluruh Aceh, jangan terpengaruh dengan pernyataan Tgk Fajri yang suruh naikkan bendera. Aceh sedang berduka, Aceh sedang mengalami musibah),” ujarnya.

Ia juga menyinggung bahwa persoalan bendera merupakan bagian dari dinamika panjang Aceh yang memiliki waktu dan momentum tersendiri. Namun, menurutnya, seluruh pihak perlu bersabar dan menahan diri karena prioritas utama saat ini adalah solidaritas kemanusiaan serta pemulihan masyarakat yang terdampak bencana.

“Bendera nyan akan di ek, bendera nyan akan di ek. Saba syehdara lon. Tanyoe tengoh musibah (Bendera akan naik, bendera akan naik. Sabar saudaraku, sabar saudaraku. Kita sedang musibah, sabar.. sabar saudaraku),” pungkasnya. (XRQ)

Reporter: AKIL

Masjid Raya Baiturrahman: Saksi Bisu Tragedi, Rumah Doa, dan Pusat Kebangkitan Aceh

0
Peringatan gempa dan tsunami Aceh ke-21 di Masjid Raya Baiturrahman (MRB) Banda Aceh berlangsung khidmad. Seribuan jemaah larut dalam zikir dan doa, Jumat (26/12/2025).(Foto: Kompas.com/Zuhri Noviandi)

NUKILAN.ID | FEATURE — Ketika jarum jam menunjuk pukul delapan pagi, Jumat, 26 Desember 2025, ribuan pasang kaki melangkah perlahan menuju Masjid Raya Baiturrahman. Langit Banda Aceh tampak teduh, seolah ikut menundukkan diri pada sebuah ingatan kolektif yang tak pernah pudar: pagi kelam dua puluh satu tahun silam, saat bumi berguncang dan laut datang tanpa permisi.

Di pelataran masjid yang megah itu, masyarakat Aceh berkumpul—para orang tua yang menyimpan kenangan pahit, generasi muda yang mewarisi cerita, serta anak-anak yang tumbuh di atas puing sejarah. Masjid Raya Baiturrahman, yang selamat dari amukan tsunami 2004, kembali menjadi pusat peringatan, pusat doa, dan pusat harapan.

Pemerintah Aceh menggelar peringatan 21 tahun gempa dan tsunami Aceh dalam bentuk doa bersama yang dimulai pukul 08.00 WIB. Rangkaian kegiatan meliputi zikir, samadiah, dan tausiyah, yang ditutup dengan Salat Jumat berjamaah.

“Kegiatan ini akan dilanjutkan dengan pelaksanaan Salat Jumat bagi kaum laki-laki,” kata Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, dalam keterangan persnya, Kamis, 25 Desember 2025 lalu.

Pemerintah Aceh menegaskan bahwa peringatan tsunami kini telah menjadi agenda rutin tahunan, meski tahun ini digelar sederhana karena Aceh juga tengah menghadapi bencana banjir dan longsor.

“Melalui doa bersama ini, Pemerintah Aceh mengajak masyarakat untuk mendoakan para korban tsunami sekaligus korban banjir dan longsor yang sedang terjadi. Ini menjadi refleksi dan penguatan spiritual bagi kita semua,” ujar MTA.

Masjid yang Tak Runtuh

Masjid Raya Baiturrahman bukan hanya bangunan berarsitektur indah. Ia adalah saksi bisu dari kedahsyatan tsunami yang diawali gempa bermagnitudo 9,3. Gelombang setinggi hingga 30 meter melaju dengan kecepatan sekitar 360 kilometer per jam, menghancurkan kawasan pesisir dan pemukiman hanya dalam hitungan menit. Di sekeliling masjid, bangunan dan pepohonan roboh, tetapi masjid ini tetap berdiri.

Sampai hari ini, Masjid Raya Baiturrahman tetap berdiri di jantung Banda Aceh. Bukan sekadar sebagai bangunan yang lolos dari kehancuran, melainkan sebagai penjaga ingatan kolektif, rumah doa, dan penanda kebangkitan sebuah bangsa kecil di ujung barat Nusantara yang pernah nyaris luluh oleh bencana.

Setiap tiang, setiap kubah, dan setiap lantai marmer masjid ini menyimpan kisah manusia—tentang jerit kehilangan, tentang tangan-tangan yang menggenggam erat saat air bah datang, tentang ribuan orang yang selamat dan ribuan lainnya yang tak pernah kembali. Ia bukan monumen mati, melainkan museum hidup yang terus mengajarkan makna keteguhan kepada generasi demi generasi.

Doa, Air Mata, dan Keteguhan Iman

Di dalam masjid, suasana khidmat menyelimuti ribuan jamaah. Zikir dan samadiah mengalun, berpadu dengan isak pelan dari mereka yang kembali mengingat orang-orang tercinta yang tak pernah pulang.

Dalam tausiyahnya, Ustaz Abdul Somad (UAS) menyanjung keteguhan iman dan ketegaran masyarakat Aceh yang berkali-kali diuji sejarah.

“Datang Jepang, Jepang tak masuk. Datang DOM selesai. Datang tsunami, selesai. Apa pun yang datang ke Aceh, tidak ada orang Aceh yang murtad,” ujar UAS di hadapan ribuan jamaah.

Ia menuturkan bagaimana para ahli psikologi pun heran melihat kekuatan mental masyarakat Aceh.

“Psikolog bingung. Kok bisa orang Aceh tetap kuat dan sehat? Karena kekuatannya berpegang pada lailahaillallah muhammadur rasulullah. Itulah energi spiritual yang menjaga Aceh,” tuturnya.

UAS menegaskan bahwa ujian berat adalah tanda kekuatan iman sebagaimana sabda Rasulullah SAW.

“Ketika sahabat bertanya kepada Nabi, siapa orang yang paling berat ujiannya? Nabi menjawab: para nabi, lalu orang saleh, lalu orang di bawahnya. Kalau melihat ujian yang diterima, saya yakin orang Aceh termasuk yang paling kuat imannya,” kata UAS yang disambut takbir oleh jamaah.

Menutup tausiyahnya, UAS berdoa agar Aceh terus menjadi teladan dalam kesabaran dan keteguhan.

“Allah ingin menunjukkan kepada dunia bahwa di ujung barat Indonesia ada hamba-hamba-Nya yang kuat menerima berbagai macam pukulan, namun tetap tegar dalam iman,” pungkasnya.

Antara Luka dan Masa Depan

Usai doa, jamaah tidak langsung beranjak. Banyak yang tetap duduk di halaman Masjid Raya Baiturrahman (MRB), berbagi cerita, berpelukan, atau sekadar menatap langit. Di antara mereka, Zulkifli, seorang kakek yang datang bersama cucunya, menarik perhatian. Kepada Nukilan.id, ia bercerita bahwa dirinya adalah seorang nelayan yang kehilangan perahu dan rumahnya pada 2004.

“Saya ingin cucu saya tahu apa yang pernah terjadi di tanah ini. Supaya dia mencintai Aceh dan tidak lupa bahwa hidup ini harus dijaga bersama,” ujarnya, Jumat (26/12/2025).

Di sudut lain halaman MRB, seorang wanita tampak berdiri menatap kubah hitam masjid dengan mata berkaca-kaca. Setelah ditanya, ia memperkenalkan diri sebagai Rahmawati. Ia menceritakan bahwa dirinya adalah salah satu penyintas musibah 21 tahun silam. Saat itu, usianya baru 20 tahun, dan ia berhasil selamat berkat berlindung di masjid ini.

“Saya masih ingat jelas waktu itu. Kami sekeluarga dibawa lari ke sini,” ujarnya.

Rahmawati menambahkan, setiap tahun ia selalu hadir dalam peringatan tersebut, sebagai bentuk rasa syukur sekaligus pengingat akan peristiwa yang pernah mengubah hidupnya.

“Setiap tahun saya ke sini. Masjid ini menjadi pengingat bahwa saya masih hidup dan harus tetap kuat,” katanya lirih.

Sementara itu, Azmi, seorang mahasiswa asal Aceh Selatan, datang bersama teman-temannya. Ia tidak mengalami tsunami secara langsung, namun cerita tentang tragedi itu yang diwariskan keluarganya membuatnya hadir untuk menunjukkan empati.

“Kami tidak mengalami tsunami. Tapi kami datang ke sini untuk berempati dan mendoakan seluruh korban. Supaya tetap bersyukur, dan jangan sampai kami kehilangan jati diri,” ujarnya.

Saksi Bisu yang Terus Berbicara

Dua puluh satu tahun telah berlalu, namun waktu tak pernah benar-benar memisahkan Aceh dari pagi kelam itu. Bagi masyarakat Aceh, Masjid Raya Baiturrahman tidak sekadar menyimpan cerita masa lalu, tetapi juga menatap masa depan.

Dari masjid inilah doa-doa untuk para korban dipanjatkan setiap tahun. Dari tempat yang sama pula lahir tekad untuk menjaga alam, memperkuat solidaritas sosial, dan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Ingatan itu tak dibiarkan beku dalam duka, melainkan diolah menjadi kesadaran dan kekuatan bersama.

Di sanalah Aceh menyimpan luka—bukan untuk diratapi, tetapi untuk dipahami; bukan untuk menenggelamkan diri dalam kesedihan, tetapi untuk menumbuhkan harapan. Harapan yang bukan sekadar ilusi, melainkan hasil kerja kolektif yang lahir dari iman dan pengalaman pahit. Di sanalah pula Aceh membangun masa depan—dengan iman sebagai fondasi terkuat, solidaritas sebagai tiang penyangga, dan ingatan sebagai kompas agar tragedi serupa tak pernah terulang.

Masjid Raya Baiturrahman berdiri bukan hanya sebagai saksi bisu sejarah, tetapi sebagai penutur yang tak pernah lelah—mengajarkan bahwa dari reruntuhan terdalam, manusia selalu memiliki kemampuan untuk bangkit, memperbaiki diri, dan melangkah lebih tegap, lebih kuat dari sebelumnya. (XRQ)

Reporter: AKIL

Cegah ISPA, Polri Bersihkan dan Siram Jalan Protokol Aceh Tamiang untuk Tekan Debu Pascabanjir

0
Polri Bersihkan dan Siram Jalan Protokol Aceh Tamiang untuk Tekan Debu Pascabanjir dan Cegah ISPA. (FOTO: POLRI)

NUKILAN.ID | KUALA SIMPANG — Hampir sebulan setelah banjir melanda Kabupaten Aceh Tamiang, persoalan belum sepenuhnya selesai. Selain lumpur dan kerusakan lingkungan, debu tebal kini menjadi masalah serius di sejumlah ruas jalan protokol. Lumpur yang mengering dan terangkat oleh aktivitas kendaraan menimbulkan debu berlebihan yang mengganggu kenyamanan serta kesehatan warga.

Menindaklanjuti kondisi tersebut, Polri melaksanakan kegiatan pembersihan dan penyiraman jalan protokol di Kabupaten Aceh Tamiang, Kamis, 25 Desember 2025. Upaya ini dilakukan untuk meminimalisasi debu dan mencegah gangguan kesehatan masyarakat pascabanjir.

Pasimin Yon Batalyon B Pelopor Korbrimob Polri, Ipda Suyanto, kepada NUKILAN.ID  mengatakan bahwa kegiatan tersebut difokuskan untuk mengurangi debu yang berpotensi mengganggu aktivitas warga.

“Penyiraman dan pembersihan debu di jalan pasca terjadinya banjir di Tamiang ini dilakukan untuk meminimalisir dan menghilangkan debu di jalan sehingga masyarakat dapat beraktivitas dengan nyaman,” ujar Ipda Suyanto.

Ia menambahkan, kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan petugas kesehatan Polri yang bersiaga di pos pelayanan maupun melakukan patroli kesehatan secara mobile dengan menyapa langsung masyarakat. Berdasarkan pemantauan di lapangan, banyak warga mengeluhkan gangguan kesehatan, terutama penyakit yang berkaitan dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).

Menanggapi temuan itu, tim dokter Polri memberikan pelayanan kesehatan dan pengobatan sesuai keluhan warga, seperti obat batuk, pilek, serta demam.

Sementara itu, Ipda Dokter Meyrina Dwi Yanti, anggota Bidokkes Polda Jawa Barat BKO Polda Aceh, mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap dampak kesehatan pascabanjir dan menjaga daya tahan tubuh di tengah kondisi lingkungan yang masih berdebu.

“Untuk mencegah penyakit tersebut, masyarakat diimbau agar selalu menggunakan masker dan juga meminum vitamin untuk menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh,” ujarnya.

Melalui kegiatan pembersihan dan penyiraman jalan serta pelayanan kesehatan terpadu ini, Polri berharap kondisi lingkungan dan kesehatan masyarakat Aceh Tamiang dapat segera pulih sehingga aktivitas warga kembali berjalan normal dan nyaman. (XRQ)

Reporter: AKIL

Koalisi Sipil Kecam Keras Tindakan TNI terhadap Massa Aksi di Aceh

0
Para prajurit TNI dari Kodam Iskandar Muda mengamankan salah seorang massa aksi pengibaran bendera GAM pada Kamis (25/12). (FOTO: Rakyat Aceh)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Koalisi Masyarakat Sipil mengecam tindakan aparat TNI yang membubarkan aksi massa di Aceh pada 25 Desember 2025. Koalisi menilai tindakan tersebut bersifat represif dan mencederai prinsip demokrasi.

Perwakilan PBHI, Julius Ibrani, menyebut aksi tersebut sebagai bentuk ekspresi masyarakat terhadap penanganan bencana yang dinilai belum optimal. Ia menegaskan bahwa TNI tidak seharusnya terlibat dalam penanganan unjuk rasa sipil, terlebih dengan pendekatan kekerasan.

”Adanya pengibaran bendera putih atau pun bulan sabit, seharusnya tidak menjadi alasan bagi TNI untuk menggunakan pendekatan kekerasan,” kata Julius.

Menurut Julius, penggunaan alasan simbol bulan bintang yang identik dengan GAM tidak dapat membenarkan keterlibatan militer dalam pengamanan aksi. Ia menilai pendekatan dialog seharusnya dikedepankan.

”Tindakan represif TNI kepada masyarakat Aceh justru membuka trauma lama 32 tahun konflik bersenjata di Aceh,” ujarnya.

Koalisi juga menyoroti pengerahan pasukan Korem 011/Lilawangsa dalam pembubaran unjuk rasa tersebut. Julius menegaskan bahwa penyampaian pendapat merupakan hak konstitusional warga negara dan penegakan hukum seharusnya menjadi kewenangan kepolisian.

”Apalagi, unjuk rasa merupakan ekspresi sipil yang sah dalam ruang demokrasi. Kalaupun ada tindakan yang dianggap melanggar hukum atau terindikasi pidana, seharusnya menjadi wewenang kepolisian untuk menindaknya,” terang Julius.

Ia menambahkan bahwa masyarakat yang menuntut pelayanan pemerintah tidak boleh direspons secara militeristik.

”Sekali lagi, Koalisi mengecam keras tindakan represif yang dilakukan oleh TNI kepada masyarakat sipil di Aceh Utara dan mendesak kepada DPR dan pemerintah agar memerintahkan panglima TNI bertindak cepat dan tegas terhadap oknum TNI yang melanggar, agar tidak memunculkan trauma baru masyarakat Aceh,” kata Julius.

Sementara itu, Kapuspen TNI Mayjen TNI Freddy Ardianzah menyayangkan beredarnya video dengan narasi yang dianggap tidak sesuai fakta dan berpotensi mendiskreditkan TNI.

”TNI menyayangkan beredarnya video atau konten yang memuat narasi tidak benar dan mendiskreditkan institusi TNI. Informasi tersebut tidak sesuai dengan fakta di lapangan dan berpotensi menyesatkan publik,” kata Freddy.

Menurut keterangan Mabes TNI, massa berkonvoi dan berdemo di Lhokseumawe, sebagian mengibarkan bendera bulan bintang. Aparat TNI dan Polri melakukan pendekatan persuasif, namun imbauan tidak diindahkan sehingga massa dibubarkan secara terukur. Dalam proses tersebut, aparat menemukan satu pucuk senjata api dan senjata tajam pada salah satu peserta aksi yang kemudian diserahkan ke kepolisian.

Freddy menegaskan larangan pengibaran bendera bulan bintang berdasarkan peraturan perundang-undangan serta menyebut pihak koordinator aksi sepakat berdamai dengan aparat.

”Korlap aksi demo menyatakan bahwa kejadian tersebut hanya selisih paham dan sepakat berdamai dengan aparat. TNI menghimbau agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi kebenarannya,” beber Freddy.

TNI menyatakan komitmennya untuk tetap menjaga keamanan Aceh dengan pendekatan persuasif dan humanis.

”TNI berkomitmen menjaga Aceh tetap aman, damai, dan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tegasnya.

Wakapolri Lepas 1.500 Personel Polri untuk Perkuat Penanganan Bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar

0
Wakapolri Lepas 1.500 Personel Polri untuk Perkuat Penanganan Bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar. (Foto: tribratanews.restrenggalek.jatim.polri.go.id)

NUKILAN.ID | JAKARTA – Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol Prof. Dr. Dedi Prasetyo memimpin apel pemberangkatan personel Polri dalam rangka memperkuat upaya penanggulangan bencana di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kegiatan tersebut berlangsung di Lapangan Bhayangkara Mabes Polri, Jumat (26/12/2025) pagi.

Dalam keterangannya kepada awak media, Wakapolri menegaskan bahwa langkah ini merupakan tindak lanjut dari perintah langsung Kapolri setelah dilakukan evaluasi terhadap penanganan bencana selama satu bulan terakhir.

“Sesuai dengan perintah Bapak Kapolri, hari ini Polri kembali mempersiapkan dan memberangkatkan pasukan, termasuk peralatan-peralatan pendukung lainnya. Setelah evaluasi selama satu bulan, dipandang perlu adanya penambahan kekuatan,” ujar Komjen Pol Dedi Prasetyo.

Ia menjelaskan, Badan Penanggulangan Bencana telah mengajukan permintaan kepada Mabes Polri untuk menambah dua batalion personel. Secara keseluruhan, sebanyak 1.500 personel dipersiapkan untuk mendukung penanganan pascabencana di wilayah Sumatera.

“Sebanyak dua batalion atau 600 personel akan ditempatkan di Aceh Tamiang dan Aceh Utara, sementara 900 personel Brimob Nusantara hari ini melaksanakan apel serentak, baik di Mabes Polri maupun di wilayah masing-masing,” jelasnya.

Selain itu, Polri juga mengerahkan dukungan personel dari berbagai daerah, yakni Sumatera Selatan, Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan, dengan masing-masing daerah mengirimkan 100 personel.

Hingga penghujung tahun 2025, total personel Polri yang terlibat dalam operasi penanganan bencana tercatat mencapai 8.613 personel.

Dalam mendukung misi kemanusiaan tersebut, Polri juga telah menyalurkan bantuan logistik dengan total berat mencapai 7.598 ton. Bantuan tersebut terdiri atas 3.145,8 ton dari Mabes Polri dan 4.445,2 ton dari jajaran Polda. Proses distribusi dilakukan melalui berbagai moda transportasi, termasuk tujuh helikopter, empat kapal laut, serta dua pesawat udara jenis Fokker dan CN.

“Fokus kita selama satu bulan ini adalah mitigasi bencana, suplai bantuan logistik, pelayanan kesehatan, serta identifikasi korban. Seluruh kebutuhan akan terus dievaluasi hingga Januari dan Februari 2026,” tegas Wakapolri.

FKM Pasee Aceh Kecam Dugaan Represi Aparat, Desak Danrem 011/Lilawangsa Dicopot

0
Presiden FKM Pasee Aceh, Khussyairi saat orasi. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | LHOKSUKON — Forum Komunikasi Mahasiswa (FKM) Pasee Aceh menyatakan sikap keras terhadap dugaan tindakan represif yang dilakukan oknum aparat TNI terhadap massa Aksi Damai Gerakan Rakyat Aceh Bersatu (GRAB) di Aceh Utara. Mereka menilai tindakan tersebut bertentangan dengan nilai demokrasi, kemanusiaan, dan semangat perdamaian Aceh pasca penandatanganan MoU Helsinki.

FKM menegaskan bahwa aksi GRAB sejak awal merupakan gerakan kemanusiaan yang dilakukan secara damai. Aksi ini muncul dari keprihatinan masyarakat Aceh atas penderitaan berkepanjangan akibat bencana alam besar yang melanda wilayah tersebut. Massa aksi menuntut pemerintah pusat menetapkan Aceh sebagai wilayah Bencana Nasional agar proses penanganan, bantuan, dan pemulihan masyarakat terdampak dapat dilakukan lebih cepat dan menyeluruh.

Namun, dalam pelaksanaannya, aksi damai tersebut dihadapkan pada kehadiran aparat TNI dengan pengerahan kekuatan yang dinilai tidak proporsional. Kehadiran beberapa unit kendaraan taktis dinilai menciptakan suasana intimidatif dan menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat.

“Tindakan TNI yang membawa 4 mobil REO Dan membawa senjata api itu memperlihatkan seakan-akan kami hendak berperang dengan negara. Padahal ini aksi damai kemanusiaan. Apa sebenarnya fungsi mereka dalam situasi seperti ini?” ujar Presiden FKM Pasee Aceh, Khussyairi kepada Nukilan.

Selain itu, FKM Pasee Aceh juga menyoroti dugaan tindakan tidak profesional aparat berupa pemukulan, dorongan, serta intimidasi terhadap peserta aksi, termasuk terhadap masyarakat yang membawa Bendera Bulan Bintang. Mereka menegaskan bahwa simbol tersebut merupakan identitas resmi Aceh yang telah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013.

“Tindakan seperti ini tidak bisa dibiarkan. Ini mengingatkan kembali pada trauma masa lalu dan seakan membuka luka DOM di Aceh. Bendera Bulan Bintang adalah simbol sah di Aceh, dan tidak ada alasan untuk melakukan tindakan represif terhadap rakyat,” tegas Khussyairi.

Atas peristiwa tersebut, FKM Pasee Aceh mendesak Panglima TNI untuk mencopot Danrem 011/Lilawangsa, yang dinilai gagal menjalankan fungsi kepemimpinan secara profesional dan sensitif terhadap kondisi sosial-politik Aceh. Mereka juga menuntut agar seluruh kebijakan penempatan dan peran TNI di Aceh dijalankan sesuai dengan amanat MoU Helsinki, yang mengedepankan pendekatan non-represif, penghormatan terhadap hak sipil, serta perlindungan terhadap rakyat.

FKM Pasee Aceh menegaskan bahwa rakyat Aceh yang sedang berduka dan menuntut keadilan tidak boleh diperlakukan sebagai ancaman negara. Mereka menyatakan perjuangan akan terus berlanjut hingga negara memberikan perhatian serius terhadap penderitaan masyarakat Aceh dan keadilan benar-benar ditegakkan. (XRQ)

Reporter: AKIL

21 Tahun Tsunami Aceh, 1 Bulan Banjir: Negara Absen di Tanah yang Pernah Berduka

0
21 Tahun Tsunami Aceh, 1 Bulan Banjir: Negara Absen di Tanah yang Pernah Berduka. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | OPINI – Dua puluh satu tahun lalu, tsunami Aceh mengguncang nurani dunia dan memaksa negara hadir secara besar-besaran. Triliunan rupiah digelontorkan, lembaga dibentuk, dan Aceh dijadikan simbol komitmen nasional terhadap penanganan bencana. Namun hari ini, pada peringatan 21 tahun tsunami, masyarakat Aceh justru kembali menghadapi bencana banjir yang berulang, meluas, dan berlangsung berminggu-minggu—dalam situasi di mana kehadiran negara terasa minim dan tidak memadai.

Banjir yang terjadi selama satu bulan terakhir tidak dapat lagi disebut sebagai musibah alam semata. Ia adalah bencana yang diproduksi oleh kebijakan, atau lebih tepatnya, oleh kelalaian kebijakan. Kerusakan daerah aliran sungai, alih fungsi lahan tanpa kendali, pembiaran terhadap eksploitasi lingkungan, serta lemahnya pengawasan tata ruang menunjukkan kegagalan sistemik dalam pengelolaan wilayah rawan bencana. Ironisnya, kegagalan ini terjadi di daerah yang seharusnya menjadi etalase nasional mitigasi bencana pasca tsunami.

Pemerintah Republik Indonesia patut dikritik secara terbuka karena pendekatan kebencanaan yang masih reaktif, seremonial, dan jangka pendek. Kehadiran negara baru terasa ketika korban sudah jatuh, rumah terendam, dan aktivitas ekonomi lumpuh. Bahkan itu pun sering kali terbatas pada bantuan darurat yang tidak menyentuh akar persoalan. Tidak ada langkah tegas, terukur, dan berkelanjutan untuk memulihkan ekosistem, membenahi tata ruang, dan melindungi masyarakat dari bencana yang berulang setiap tahun.

Lebih memprihatinkan, Aceh seolah kehilangan posisi strategisnya dalam prioritas pembangunan nasional. Wilayah yang pernah menjadi pusat perhatian dunia kini diperlakukan sebagai daerah pinggiran kebijakan. Janji penguatan mitigasi bencana, adaptasi perubahan iklim, dan pembangunan berkelanjutan terdengar lantang dalam dokumen nasional, tetapi nyaris tidak terasa dalam realitas lapangan di Aceh.

Peringatan 21 tahun tsunami seharusnya menjadi momen evaluasi keras, bukan nostalgia kosong. Negara tidak boleh terus berlindung di balik narasi ketangguhan masyarakat Aceh. Ketangguhan rakyat bukan legitimasi untuk abainya negara. Ketika bencana terus berulang dan korban kembali berjatuhan, yang dipertaruhkan bukan hanya infrastruktur, tetapi martabat negara dalam menjalankan amanat konstitusi: melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Jika negara terus gagal belajar dari tsunami, maka banjir hari ini adalah bukti nyata bahwa tragedi 2004 belum benar-benar dipahami. Aceh tidak membutuhkan belas kasihan sesaat, tetapi kehadiran negara yang konsisten, adil, dan bertanggung jawab. Negara harus berhenti datang setelah air surut—dan mulai bekerja sebelum air kembali naik.

Penulis: Dr. H. Taufiq, S.Pi., M.Si (Akedimisi Fakukltas Perikanan dan Ilmu Kelautan
Universitas Teuku Umar)

Banjir Rusak Puluhan Ribu Hektare Sawah, Ancaman Krisis Pangan Membayangi Aceh

0
Mahasiswa Pascasarjana Universitas Syiah Kuala (USK), Amru Hidayat, S.T.P. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh kini menimbulkan dampak serius terhadap sektor pertanian dan ketahanan pangan daerah. Kerusakan lahan pertanian yang sangat luas membuat kondisi ini tidak lagi dipandang sebagai bencana musiman semata, melainkan berpotensi berkembang menjadi krisis pangan.

Mahasiswa Pascasarjana Universitas Syiah Kuala (USK), Amru Hidayat, S.T.P., kepada NUKILAN.ID menyampaikan bahwa masyarakat Aceh berada dalam situasi genting setelah sekitar 89.582 hektare sawah dilaporkan rusak berat akibat banjir dan longsor beruntun.

Menurut Amru, kerusakan lahan pertanian dalam skala sebesar itu bukan hanya memukul kehidupan petani, tetapi juga mengancam keberlangsungan rantai pangan Aceh secara keseluruhan.

“Ini bukan lagi soal gagal panen lokal. Ini potensi krisis pangan regional. Sawah hancur, musim tanam hilang, jalan dan jembatan rusak sistem logistik dan rantai pasok terganggu dan negara belum terlihat sigap,” tegasnya, Sabtu (27/12/2025).

Ia menambahkan bahwa pemerintah pusat maupun daerah harus segera memerhatikan ketersediaan stok pangan dan cadangan pangan daerah. Menurutnya, kondisi awal saat bencana menunjukkan bahwa pasokan pangan, khususnya di wilayah Gayo, sempat mengalami kekosongan, yang seharusnya menjadi pelajaran penting bagi para pemangku kebijakan.

Amru menilai tuntutan saat ini sangat jelas dan mendesak, yakni penyediaan cadangan lahan pangan darurat serta jaminan stok beras untuk mengantisipasi potensi kekosongan pasokan dalam beberapa bulan ke depan.

“Kalau pemerintah masih berpikir ini bisa ditangani nanti, itu keliru besar. Petani kehilangan sawah hari ini, rakyat kehilangan beras besok,” ujarnya.

Data sementara dari posko kebencanaan Aceh menunjukkan lebih dari 120 ribu warga terdampak banjir di berbagai kabupaten, dengan wilayah Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh Utara, dan Aceh Timur masuk dalam kategori terdampak berat. Sekitar 18 ribu kepala keluarga kehilangan mata pencaharian, sebagian besar bergantung pada sektor pertanian dan perkebunan.

Selain sawah, ribuan hektare kebun kopi dan lahan hortikultura juga dilaporkan terendam lumpur, rusak, bahkan kehilangan struktur tanahnya. Dampak ekonomi mulai dirasakan masyarakat dan diperkirakan akan semakin memburuk dalam waktu dekat.

Gangguan terhadap produksi beras lokal berpotensi memicu kenaikan harga pangan, menekan daya beli rumah tangga, serta memperlebar jurang kemiskinan di pedesaan Aceh. Sektor informal ikut terpukul, mulai dari buruh tani yang kehilangan pekerjaan, terganggunya distribusi pangan, hingga pelaku UMKM pangan yang kekurangan bahan baku.

Amru memperingatkan bahwa tanpa langkah cepat berupa rekonstruksi sawah secara masif, rehabilitasi irigasi, serta pembukaan cadangan lahan pangan yang terencana, Aceh berisiko menghadapi gelombang krisis lanjutan.

“Banjir bandang ini mungkin bencana alam, tapi krisis pangan akibat kelambanan adalah bencana kebijakan,” katanya.

Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa kehadiran negara tidak boleh berhenti saat bencana menjadi sorotan media semata.

Jika 89.582 hektare lahan pertanian dibiarkan tanpa rekonstruksi cepat, maka yang terancam tenggelam berikutnya bukan hanya sawah, melainkan ketahanan pangan Aceh itu sendiri. (XRQ)

Reporter: AKIL

Sembilan Keluarga Hilang, Luka yang Tak Sembuh 21 Tahun Tsunami Aceh

0
Warga Lamgugob, Reka saat berziarah di kuburan massal Ulee Lheue, Banda Aceh, pada Jum'at 26 Desember 2025. (Foto: Nukilan/Rezi)

NUKILAN.id | Feature  — Dua puluh satu tahun telah berlalu sejak gelombang raksasa menyapu Aceh. Waktu berjalan, kota dibangun kembali, dan kehidupan perlahan menemukan ritmenya. Namun setiap 26 Desember, ingatan itu kembali—pelan, sunyi, dan tak pernah benar-benar pergi.

Di kawasan kuburan massal Ulee Lheue, tak ada nisan yang menyebut nama. Hanya batu-batu besar yang terdiam di atas hamparan rumput hijau, menjadi saksi ribuan nyawa yang tak sempat dikenali. Di salah satu batu itulah Reka, warga Lamgugob, menaburkan bunga, Jumat (26/12/2025), dalam hening yang sarat makna.

Bagi Reka, tsunami bukan sekadar catatan sejarah. Tragedi itu merenggut seluruh keluarga suaminya. Ayah, ibu, ponakan, dan sanak saudara—sembilan orang yang tak pernah ditemukan hingga hari ini.

“Semua tidak ketemu,” ujarnya singkat kepada Nukilan, seolah setiap kata menyimpan beban yang terlalu berat untuk diucapkan panjang lebar.

Saat tsunami terjadi pada 26 Desember 2004, Reka belum menikah. Namun gelombang itu bukan hanya menghancurkan rumah dan kota, melainkan juga masa depan banyak orang. Keluarga suaminya pun habis tersapu tsunami. Tak ada yang tersisa, bahkan tempat pulang.

Refleksi itu paling terasa saat hari pernikahan mereka. Hari yang seharusnya penuh kebahagiaan berubah menjadi momen sunyi.

“Di hari nikah itu, suami saya sangat sedih. Tidak ada satu pun keluarganya yang hadir,” kenangnya.

Kuburan massal Ulee Lheue menjadi simbol dari kehilangan kolektif Aceh. Tanpa nisan dan tanpa identitas, tempat ini mengajarkan bahwa bencana tidak selalu meninggalkan jejak yang bisa dinamai. Yang tersisa hanyalah ingatan, doa, dan tanggung jawab untuk belajar dari masa lalu.

Dua puluh satu tahun pascatsunami, Aceh telah banyak berubah. Peringatan dini bencana mulai dibangun, edukasi kebencanaan diperkenalkan, dan kesadaran masyarakat perlahan tumbuh. Namun refleksi sejati, bagi Reka, bukan hanya soal pembangunan fisik, melainkan tentang ingatan yang terus dirawat.

“Saya berharap tsunami ini kita ceritakan kepada anak cucu. Supaya jadi pengalaman, karena dulu kita tidak punya pengetahuan tentang bencana—tidak tahu apa yang harus dilakukan sebelum dan sesudahnya,” katanya. 

Dua puluh satu tahun berlalu, Aceh telah bangkit dengan wajah baru. Namun di balik bangunan kokoh dan kehidupan yang kembali berjalan, ada luka yang tak sepenuhnya sembuh. 

Seperti Reka, yang setiap Desember datang ke Ulee Lheue—mengajarkan bahwa mengenang bukan untuk larut dalam duka, melainkan agar tragedi serupa tak terulang kembali.

Reporter: Rezi

Dek Fadh Minta TNI-Polri Tahan Diri Pasca Insiden di Aceh Utara

0
Wakil Gubernur Aceh, Fadhullah atau Dek Fadh dalam memperingati 21 tahun tsunami Aceh.

NUKILAN.id | Banda Aceh – Wakil Gubernur Aceh, Fadhullah, yang akrab disapa Dek Fadh, memberikan respons tegas terkait memanasnya situasi keamanan di Aceh Utara yang terjadi pada Kamis (25/12/2025).Ia meminta seluruh pihak, termasuk TNI, Polri, dan eks GAM, untuk menahan diri dan mengutamakan misi kemanusiaan di tengah situasi bencana.

Hal tersebut disampaikan Dek Fadh di kegiatan peringatan 21 tahun tsunami Aceh yang berlangsung khidmat di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Jumat (26/12/2025).

“Kami Pemerintah Aceh sangat menyayangkan apa yang telah terjadi tadi malam di Aceh Utara. Dalam kondisi bencana seperti ini, seharusnya semua pihak bersatu padu, menjaga kekompakan, dan fokus membantu masyarakat,” ujar Dek Fadh di hadapan ratusan jamaah.

Sebelumnya, kondisi keamanan di wilayah Aceh Utara dilaporkan sempat menegang menyusul adanya aksi konvoi iring-iringan masyarakat yang membawa bendera Bulan Bintang (bendera GAM), yang kemudian memicu respons dari aparat keamanan di lapangan.

Menyikapi hal itu, Dek Fadh meminta agar aparat keamanan tidak menunjukkan sikap arogansi yang dapat memperkeruh suasana. Ia menekankan bahwa saat ini Aceh sedang berfokus pada penanganan dampak bencana banjir dan longsor.

“Niat kita semua adalah kebaikan, yaitu membantu saudara-saudara kita yang sedang tertimpa bencana. Kami berharap kepada TNI dan Polri untuk menahan diri dari arogansi di lapangan,” tegasnya.

Ia juga mengajak para relawan dan eks GAM untuk mengakhiri perselisihan tersebut demi kepentingan rakyat banyak. Menurutnya, energi seluruh elemen bangsa di Aceh seharusnya dicurahkan untuk membantu para korban yang saat ini masih mengalami kesulitan.

“Mari kita akhiri sama-sama dengan kebaikan. Sekali lagi, saya mohon kepada seluruh masyarakat Aceh, kepada relawan yang telah bersusah payah, TNI, Polri, dan eks GAM, ayo kita jaga kekompakan dan bersatu padu,” pungkas Dek Fadh.

Reporter: Rezi