Beranda blog Halaman 255

Satlantas Polres Aceh Timur Gelar Layanan SIM Keliling, Berikut Jadwalnya

0
Jadwal pelayanan SIM keliling Polres Aceh Timur. (Foto: akun Instagram @humasacehtimurpoldaaceh)

NUKILAN.ID | Idi – Satlantas Polres Aceh Timur kembali membuka layanan SIM Keliling untuk memudahkan masyarakat memperpanjang Surat Izin Mengemudi (SIM) A dan C.

Mengutip keterangan resmi akun Instagram Humas Polres Aceh Timur, humasacehtimurpoldaaceh, kewajiban memiliki SIM diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. “Peraturan tersebut menyatakan bahwa setiap pengemudi kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki SIM sesuai dengan jenis kendaraan yang dikemudikan,” tulis pengumuman tersebut, dikutip Nukilan, Senin (8/9/2025).

Untuk pekan ini, mobil SIM Keliling akan beroperasi di sejumlah titik. Layanan dimulai pada Senin, 8 September 2025 di Simpang Lueng Angen, Pante Bidari. Selasa, 9 September, petugas hadir di Simpang Pasir Putih, Ranto Peureulak. Keesokan harinya, Rabu, 10 September, pelayanan berlangsung di depan PLN Julok, lalu berlanjut Kamis, 11 September, di Simpang Empat, Peureulak Kota. Pada Jumat, 12 September, layanan tersedia di Terminal Idi Rayeuk, dan ditutup Sabtu, 13 September, di Simpang Kuala Idi Rayeuk.

“SIM Keliling Satlantas Polres Aceh Timur melayani perpanjangan SIM setiap hari kerja. Untuk Senin sampai Kamis mulai pukul 09.00 hingga 14.30 WIB, sedangkan Jumat dan Sabtu pukul 09.00 sampai 12.00 WIB,” tulis pengumuman itu.

Satlantas Polres Aceh Timur juga mengingatkan masyarakat untuk melengkapi dokumen yang dipersyaratkan sebelum datang ke lokasi. “Bagi yang melakukan perpanjangan SIM agar membawa fotokopi e-KTP sebanyak dua lembar, dua lembar salinan BPJS aktif, surat keterangan psikologi SIM, serta surat keterangan sehat,” demikian keterangan resmi tersebut. []

Reporter: Sammy

Mengenal Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan Baru Kabinet Merah Putih

0
Purbaya Yudhi Sadewa. (Foto: LPS)

NUKILAN.ID | JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) dalam reshuffle Kabinet Merah Putih, Senin (8/9/2025). Ia menggantikan Sri Mulyani Indrawati yang sebelumnya menduduki kursi tersebut.

Pengambilan sumpah jabatan dilakukan di Istana Negara, Jakarta. Sebelum dipercaya memimpin Kementerian Keuangan, Purbaya menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sejak September 2020.

Latar belakang pendidikan dan karier

Purbaya lahir di Bogor pada 7 Juli 1964. Ia menempuh pendidikan tinggi di Institut Teknologi Bandung (ITB) dan meraih gelar Sarjana Teknik Elektro. Perjalanan akademiknya berlanjut di Purdue University, Amerika Serikat, tempat ia meraih gelar MSc dan Ph.D di bidang Ilmu Ekonomi.

Karier awalnya dimulai sebagai Field Engineer di Schlumberger Overseas SA (1989–1994). Namun, Purbaya kemudian beralih ke dunia riset ekonomi dengan bergabung di Danareksa Research Institute sebagai Senior Economist pada periode 2000–2005.

Setelah itu, ia menduduki sejumlah jabatan strategis, di antaranya Chief Economist Danareksa Research Institute (2005–2013), Direktur Utama PT Danareksa Securities (2006–2008), serta anggota Dewan Direksi PT Danareksa (Persero) pada 2013–2015.

Kiprah di pemerintahan

Purbaya mulai masuk ke lingkaran pemerintahan pada era 2010–2014 sebagai Staf Khusus Bidang Ekonomi di Kemenko Perekonomian sekaligus anggota Komite Ekonomi Nasional.

Pada 2015, ia dipercaya menjadi Deputi III Bidang Pengelolaan Isu Strategis di Kantor Staf Presiden (KSP). Purbaya juga pernah menjabat sebagai Staf Khusus Bidang Ekonomi di Kemenko Polhukam pada 2015–2016.

Menakhodai LPS

Langkah penting dalam perjalanan kariernya adalah ketika Presiden Joko Widodo menunjuknya sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS melalui Keputusan Presiden RI No. 58/M Tahun 2020. Ia resmi menjabat sejak 3 September 2020.

Posisi tersebut menegaskan perannya dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Selain itu, Purbaya juga tercatat pernah menjadi komisaris di holding BUMN pertambangan PT Inalum (Persero).

Kini Menkeu

Lima tahun berselang, Purbaya kembali dipercaya menduduki posisi strategis di pemerintahan. Ia dilantik sebagai Menteri Keuangan di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/9/2025) sore, bersamaan dengan sejumlah menteri dan wakil menteri lainnya.

Dengan pengalamannya panjang di bidang ekonomi, keuangan, dan pemerintahan, publik kini menantikan langkah Purbaya Yudhi Sadewa dalam mengawal kebijakan fiskal Indonesia setelah era Sri Mulyani. (xrq)

Sri Mulyani Diganti, Purbaya Yudhi Sadewa Jadi Menkeu

0
Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati. (Foto: Dok. Kemenkeu)

NUKILAN.ID | JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto resmi mengganti Sri Mulyani Indrawati dari jabatan Menteri Keuangan (Menkeu). Posisi strategis ini kini diemban oleh ekonom sekaligus insinyur asal Bogor, Purbaya Yudhi Sadewa.

Dikutip dari MetroTvNews, pelantikan berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/9/2025). Purbaya hadir dengan mengenakan jas dan dasi biru sebelum diambil sumpah jabatannya langsung oleh Presiden Prabowo.

Purbaya bukan sosok baru di bidang ekonomi dan pemerintahan. Saat ini, ia menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sejak 3 September 2020. Sebelumnya, ia pernah dipercaya sebagai Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada periode Mei 2018 hingga September 2020.

Karier Purbaya juga tercatat pernah bersinggungan langsung dengan isu strategis nasional. Pada Juni 2016 hingga 2020, ia menduduki posisi Wakil Ketua Satgas Penanganan dan Penyelesaian Kasus (Debottlenecking) atau lebih dikenal dengan sebutan “Pokja IV” di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Dengan pengalaman panjang tersebut, publik kini menantikan arah kebijakan fiskal yang akan ditempuh Purbaya di tengah tantangan ekonomi nasional maupun global.

Pemko Banda Aceh Tegaskan Anggaran Medsos untuk Influencer, Bukan Buzzer

0
Juru Bicara Pemko Banda Aceh, Tomi Mukhtar. (Foto: Diskominfotik BNA)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Pemerintah Kota Banda Aceh meluruskan isu yang beredar terkait anggaran ratusan juta rupiah untuk jasa media sosial yang disebut-sebut digunakan untuk “buzzer”. Juru Bicara Pemko Banda Aceh, Tomi Mukhtar, menegaskan bahwa informasi tersebut tidak tepat.

Dalam keterangan resminya yang diterima Nukilan.id, Senin (8/9/2025), Tomi menekankan bahwa Pemko Banda Aceh tidak pernah menggunakan jasa buzzer dalam menyampaikan informasi publik. Menurutnya, kerja sama yang dilakukan justru dengan influencer, sebagai bagian dari strategi komunikasi yang mengikuti perkembangan teknologi informasi.

“Misalnya dalam mempromosikan Ayo Kembali ke Pasar Aceh, kita menggunakan jasa influencer agar informasi menyebar luas dan langsung ke masyarakat. Akunnya juga jelas, bukan akun tanpa nama (username),” ujar Tomi.

Ia menjelaskan, jasa influencer diperlukan untuk berbagai keperluan, mulai dari promosi pariwisata, ekonomi kreatif, hingga kegiatan pemerintah lainnya. Selain itu, Pemko juga memperluas kerja sama dengan media online dan media mainstream.

Selama ini, lanjut Tomi, anggaran publikasi tersebar di 44 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Khusus untuk media sosial, fokus anggaran berada di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik). Jika dihitung, nilainya relatif kecil, sekitar Rp10–15 juta per OPD per tahun.

“Hanya saja karena anggaran berpusat di satu OPD maka terlihat jumlahnya besar, padahal kalau dibagikan per kebutuhan OPD nilainya jadi normal. Nilai ini wajar dan sebanding dengan kebutuhan komunikasi publik agar informasi bisa tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Jadi penting dipahami, anggaran ini bukan untuk kepentingan buzzer, melainkan murni untuk mendukung keterbukaan informasi dan promosi positif bagi daerah,” tegasnya.

Tomi juga menekankan bahwa penggunaan media sosial dan influencer merupakan bagian dari upaya transparansi pemerintah, baik untuk menyampaikan informasi positif maupun kritis.

“Kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk memperbaiki kinerja pemerintah juga sebagai media kontrol kegiatan OPD yang berhubungan semua program pemerintah,” jelasnya.

Menurutnya, semua informasi terkait anggaran publikasi telah tercatat dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), sehingga bisa diakses oleh publik.

“Jadi informasi yang diberitakan itu, memang ditayangkan di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), artinya semua pihak dapat melihatnya, karena kita berkomitmen untuk transparan,” kata Tomi.

Ia berharap masyarakat tidak terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan.

“Mari sama sama mendukung dan tetap menjadi kontrol sosial. Insyaallah Pemko Banda Aceh selalu bersikap transparan demi pelayanan publik yang lebih baik,” tutupnya. (XRQ)

Reporter: Akil

Lima Menteri Kabarnya Direshuffle Prabowo, Termasuk Sri Mulyani dan Budi Arie

0
Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. (Foto: Biro Pers Skretariat Presiden)

NUKILAN.ID | JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan perombakan atau reshuffle terhadap jajaran Kabinet Merah Putih. Pengumuman resmi disampaikan Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, yang disiarkan di Youtube Sekretariat Presiden pada Senin (8/9/2025).

“Atas berbagai pertimbangan masukan dan evaluasi yang dilakukan terus menerus oleh bapak presiden, maka pada sore ini sekaligus bapak presiden memutuskan untuk melakukan perubahan susunan Kabinet Merah Putih pada beberapa jabatan kementerian,” ujar Prasetyo.

Mneurut informasi yang dihimpun Nukilan.id, adapun kementerian yang mengalami pergantian pimpinan, yakni:

a. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
b. Kementerian Keuangan
c. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
d. Kementerian Koperasi
e. Kementerian Pemuda dan Olahraga

Selain itu, Presiden Prabowo juga membentuk satu kementerian baru, yaitu Kementerian Haji.

“Untuk keenam, kementerian yang kami sebutkan, satu adalah kementerian yang baru (Kementerian Haji), lima adalah kementerian yang terjadi perubahan susunan yang menjabat, maka pada sore ini akan dilakukan pelantikan di Istana Negara,” kata Prasetyo.

Ia menambahkan, keputusan ini diharapkan dapat memperkuat kinerja pemerintah dalam menjawab tantangan bangsa ke depan.

“Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga keputusan ini membawa kebaikan bagi bangsa, negara, dan masyarakat,” lanjutnya. (xrq)

Reporter: Akil

Operasi Bypass Cerebrovascular Perdana di RSUD dr. Zainoel Abidin dan Pertama di Pulau Sumatera Selamatkan Pasien Moya Moya

0
Operasi Bypass Cerebrovascular Perdana di RSUD dr. Zainoel Abidin dan Pertama di Pulau Sumatera Selamatkan Pasien Moya Moya. (Foto: Pemerintah Aceh)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Sejarah baru tercipta di dunia kesehatan Aceh. Untuk pertama kalinya, tim gabungan RSUD dr. Zainoel Abidin (RSUDZA) Banda Aceh bersama RS Pusat Otak Nasional (RS PON) Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono berhasil melakukan operasi bypass cerebrovascular pada seorang remaja penderita penyakit langka moya moya, yang kerap memicu stroke berulang.

Operasi kompleks ini dipimpin oleh Prof. Dr. dr. Syahrul, Sp.N(K) bersama tim medis RSUDZA. Prosedur yang berlangsung selama delapan jam tersebut bukan hanya menjadi pencapaian klinis, tetapi juga menorehkan sejarah sebagai pelaksanaan perdana bypass cerebrovascular di Aceh dan pertama di Pulau Sumatera. Dengan keberhasilan itu, Aceh resmi menjadi provinsi ke-7 di Indonesia yang mampu melaksanakan prosedur tersebut, sekaligus daerah kedua di luar Pulau Jawa.

Momen ini sekaligus menunjukkan kapasitas tenaga medis di Aceh yang kian mumpuni, membuka harapan baru bagi pasien dengan gangguan pembuluh darah otak di wilayah barat Indonesia.

Melalui video conference, Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin turut menyapa keluarga pasien. Terlihat raut bahagia sang ayah yang menyampaikan terima kasih kepada Menkes dan seluruh tim medis yang telah menyelamatkan putrinya.

“Negara hadir untuk memastikan setiap anak bangsa mendapat pelayanan terbaik tanpa harus jauh ke Jakarta dan hari ini Aceh membuktikan bahwa harapan itu nyata,” ujar Budi.

Direktur RSUDZA, dr. Arifatul Khairida, MPH., FISQua, menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Kesehatan dan RS PON atas dukungan besar bagi kemajuan layanan kesehatan di Aceh.

“Harapan kami, RSUDZA dapat menjadi rumah sakit rujukan vertikal yang sejajar dengan RS rujukan nasional. Kami sudah memiliki tiga layanan prioritas dengan sertifikasi paripurna, dan enam layanan lainnya segera menyusul,” ujarnya.

Apresiasi juga datang dari Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir Syamaun. Menurutnya, keberhasilan operasi ini bukan hanya soal prestasi medis, tetapi juga simbol harapan baru.

“Ini bukan hanya tentang keberhasilan operasi, tetapi tentang harapan baru bagi rakyat Aceh. Bahwa kini, anak-anak, remaja, dan keluarga tidak lagi harus berangkat jauh ke Jakarta untuk mendapat layanan terbaik,” ucapnya.

Menkes Budi juga menekankan pentingnya penanganan cepat pasien stroke. “Jika stroke ditangani dalam golden period 2-3 jam, pasien bisa pulih dengan lebih baik. Oleh karena itu, saya sangat berharap dengan hadirnya layanan bypass cerebrovascular di Aceh, pasien tidak lagi kehilangan waktu dan biaya hanya karena harus dirujuk ke Jakarta,” katanya.

Selain itu, ia juga mengingatkan masyarakat terkait program kesehatan nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

“Masyarakat dapat rutin melakukan pemeriksaan kesehatan di puskesmas yang kini menyediakan layanan gratis satu tahun sekali, termasuk pengecekan kolesterol, hipertensi, dan gula darah,” ujarnya.

Keberhasilan operasi bypass cerebrovascular di RSUDZA menjadi tonggak baru sejarah pelayanan kesehatan di Sumatera. Bagi masyarakat Aceh, capaian ini menjadi bukti bahwa kesehatan adalah investasi terbesar bangsa. Kini, Aceh melangkah lebih kuat, sehat, dan bermartabat.

Editor: Akil

Direktur PT PEMA Sambut Positif Pelayaran Langsung Krueng Geukuh–Penang

0
Pelabuhan Krueng Geukueh. (Foto: Humas Aceh)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Direktur Utama PT Pembangunan Aceh (PEMA), Mawardi Nur, menyambut positif rencana pelayaran langsung dari Krueng Geukuh ke Penang. Menurutnya, jalur ini bukan sekadar transportasi, tetapi juga membuka peluang ekspor dan perdagangan barter.

“PEMA sedang mempersiapkan langkah besar, termasuk ekspor cangkang serta pengiriman kopi Aceh ke beberapa negara,” ujar Mawardi saat menjadi pemateri dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Senat Mahasiswa (SEMA) UIN Ar-Raniry, Senin (8/9/2025).

Ia menekankan bahwa pengelolaan sumber daya alam Aceh secara maksimal membutuhkan keterlibatan generasi muda.

“Sumber daya alam Aceh melimpah, namun keberhasilan pengelolaannya membutuhkan keterlibatan generasi muda. Kantor PEMA terbuka untuk berdialog dan menampung aspirasi,” kata Mawardi di hadapan mahasiswa.

Amatan Nukilan.id, FGD bertajuk “Pasca 20 Tahun Perdamaian: Antara Janji, Fakta, dan Masa Depan Ekonomi Aceh” ini turut menghadirkan sejumlah tokoh penting, antara lain Kepala Biro Pembangunan Aceh, T. Robby Irza; Wakil Kepala OJK Aceh, Firman Octo Armando; Rektor UIN Ar-Raniry, Prof Mujinurrahman; dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Ar-Raniry, Prof Hafas Furqani.

Reporter: Akil

PEMA Siapkan Ekspor Cangkang Sawit dan Kopi Aceh untuk Perkuat Ekonomi Daerah

0
Kopi jenis liberika yang ditanam lagi dari indukan yang berusia lebih 100 tahun.( Foto: Mahmud Ichi/ Mongabay Indonesia)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Direktur Utama PT Pembangunan Aceh (PEMA), Mawardi Nur, menegaskan rencana ekspor cangkang sawit dan kopi Aceh sebagai upaya memperkuat pembangunan ekonomi daerah melalui pemanfaatan sumber daya alam secara optimal.

“PEMA sedang mempersiapkan langkah besar, termasuk ekspor cangkang (sawit) serta pengiriman kopi Aceh ke beberapa negara,” ujar Mawardi saat menjadi pemateri dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Senat Mahasiswa (SEMA) UIN Ar-Raniry, Senin (8/9/2025).

Mawardi juga menyambut positif rencana pelayaran langsung Krueng Geukuh–Penang. Menurutnya, jalur ini bukan sekadar transportasi, melainkan peluang memperluas ekspor dan membuka potensi barter dagang.

Diskusi ditutup dengan ajakan Mawardi agar seluruh elemen masyarakat bersinergi mendukung kepemimpinan Gubernur Muzakir Manaf (Mualem) demi mewujudkan Aceh yang sejahtera.

Amatan Nukilan.id, FGD bertajuk “Pasca 20 Tahun Perdamaian: Antara Janji, Fakta, dan Masa Depan Ekonomi Aceh” tersebut menghadirkan sejumlah tokoh penting, termasuk Kepala Biro Pembangunan Aceh, T. Robby Irza; Wakil Kepala OJK Aceh, Firman Octo Armando; Rektor UIN Ar-Raniry, Prof. Mujinurrahman; serta Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Ar-Raniry, Prof. Hafas Furqani. (XRQ)

Reporter: Akil

RUPSLB Tetapkan Fadhil Ilyas Sebagai Direktur Utama Bank Aceh Syariah

0
Direktur Utama Bank Aceh Syariah, Fadhil Ilyas. (Foto: Humas Bank Aceh Syariah)

NUKILAN.ID | IKLAN – Setelah hampir dua tahun kursi Direktur Utama kosong, PT Bank Aceh Syariah (BAS) akhirnya memiliki pemimpin baru. Melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar di Ruang Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Senin (8/9/2025), Gubernur Aceh Muzakir Manaf selaku Pemegang Saham Pengendali menetapkan Fadhil Ilyas sebagai Direktur Utama Bank Aceh Syariah.

RUPSLB tersebut turut dihadiri seluruh bupati dan wali kota se-Aceh selaku pemegang saham PT BAS. Penetapan dilakukan setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Aceh menyerahkan hasil uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) calon Direktur Utama Bank Aceh Syariah kepada Gubernur Aceh pada 2 September 2025 lalu.

Jejak Panjang Karier Fadhil

Fadhil Ilyas bukanlah sosok baru di Bank Aceh. Ia memulai karier sejak 2005, tepat setelah lulus dari Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. Kala itu, ia bergabung sebagai staf di Kantor Cabang Utama yang saat itu masih bernama Kantor Pusat Operasional.

Berbekal ketekunan dan dedikasi, Fadhil terus menapaki jenjang karier. Pada 2010, ia dipromosikan menjadi Kepala Seksi Kredit di Kantor Cabang Langsa. Setahun kemudian, ia dipercaya memimpin Kantor Cabang Pembantu Bank Aceh Darussalam. Di tahun yang sama, ia berhasil menyelesaikan program Magister Hukum di kampus almamaternya, Universitas Syiah Kuala.

Karier Fadhil semakin menanjak ketika dipercaya menjadi Kepala Cabang Idi pada 2013, dilanjutkan dengan memimpin Kantor Cabang Lhokseumawe (2016), serta Kepala Kantor Pusat Operasional (2017). Pada 2023, ia menjabat sebagai Pemimpin Divisi Penyelamatan dan Penyelesaian Aset sebelum akhirnya diangkat menjadi Direktur Bisnis Bank Aceh.

Di posisi tersebut, ia sempat pula mengemban amanah sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Bank Aceh, menggantikan Muhammad Syah yang mengundurkan diri pada 2024.

Saat ini, di tengah kesibukannya, Fadhil tetap melanjutkan pendidikan dengan menempuh program doktoral Fiqh Modern Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Raihan dan Prestasi

Selama memimpin Divisi Bisnis, Fadhil berhasil mencatatkan kinerja positif, di antaranya menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp2,5 triliun kepada 21.607 nasabah hingga 2025.

Sebagai Plt Dirut, ia juga turut mengawal kesuksesan PON XXI/2024 Aceh–Sumut dan membawa Bank Aceh meraih penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI pada 2024 sebagai lembaga yang berkomitmen mengampanyekan antikorupsi. Bank Aceh bahkan menjadi satu-satunya lembaga keuangan yang menerima penghargaan tersebut.

Pada 2025, Fadhil kembali mengukir prestasi dengan meraih Financial Literacy Award dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai PUJK dengan program literasi keuangan teraktif. Bank Aceh juga diganjar penghargaan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif RI dan Serambi Ekraf 2025. Media Serambi Indonesia turut memberikan apresiasi dengan menganugerahkan Bank Aceh sebagai “Bank Daerah yang Berkomitmen dalam Perkuat Ekonomi Kreatif di Bumi Serambi Mekah.”

Dengan segudang pengalaman, dedikasi, dan rekam jejak panjangnya, penetapan Fadhil Ilyas sebagai Direktur Utama Bank Aceh Syariah dinilai menjadi momentum penting untuk memperkuat peran bank kebanggaan masyarakat Aceh dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Kemenkum Aceh Dorong Efisiensi Layanan Notaris dengan SIMPALNOT

0
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh menggelar sosialisasi terkait penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Pelayanan Notaris (SIMPALNOT), Senin (8/9/2025) yang diikuti oleh seluruh notaris di Aceh secara virtual. (Foto: Humas Kemenkum Aceh)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh mendorong para notaris untuk lebih efisien dalam melakukan pelaporan layanan melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Pelayanan Notaris (SIMPALNOT). Sosialisasi aplikasi ini digelar secara virtual pada Senin (8/9/2025), diikuti oleh seluruh notaris di Aceh.

SIMPALNOT hadir sebagai aplikasi terpadu yang memuat fitur permohonan konduite, pengajuan cuti, hingga pelaporan akta secara elektronik. Kehadirannya diharapkan dapat menyederhanakan alur kerja, meminimalisir kesalahan, dan menyajikan data secara real-time.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Aceh, Purwandani H. Pinilihan, dalam keterangannya kepada Nukilan.id menegaskan bahwa penerapan SIMPALNOT merupakan bagian dari transformasi layanan kenotariatan.

“Kami berharap dengan adanya aplikasi ini, tata kelola laporan notaris semakin efisien, transparan, dan inovatif,” ujarnya.

Menurut Purwandani, sistem ini juga menjawab persoalan ketidakseragaman aplikasi pelaporan notaris yang sebelumnya berbeda di sejumlah kantor wilayah.

“Selama ini ada perbedaan format dan mekanisme. Dengan SIMPALNOT, semuanya seragam dan terintegrasi dalam satu sistem,” jelasnya.

Ia menambahkan, penerapan aplikasi ini juga selaras dengan komitmen Kemenkum dalam meningkatkan layanan berbasis digital.

“Transformasi digital bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Notaris sebagai pejabat umum juga harus siap beradaptasi,” tegasnya.

Dalam sosialisasi tersebut, jajaran Ditjen AHU memaparkan secara rinci fitur utama aplikasi, termasuk mekanisme pengajuan konduite untuk perpanjangan masa jabatan maupun pindah wilayah, serta tata cara pelaporan akta notaris.

“Seluruh notaris di Aceh kini bisa melaporkan kegiatan bulanannya secara online. Majelis Pengawas juga dapat langsung mengakses laporan tersebut tanpa menunggu lama,” tambah Purwandani.

Kemenkum Aceh memastikan akan melakukan pendampingan teknis agar seluruh notaris dapat menggunakan aplikasi ini dengan baik.

“Kami ingin memastikan tidak ada kendala berarti dalam penggunaan SIMPALNOT. Targetnya, semua notaris di Aceh sudah terbiasa menggunakan aplikasi ini sebelum akhir tahun,” tutup Purwandani. (XRQ)

Reporter: Akil