Beranda blog Halaman 250

Air Bersih untuk Pemulihan Aceh: Kementerian PU Bangun Puluhan Sumur Bor di Daerah Terdampak Bencana

0
Proses pembuatan sumur bor pada salah satu titik di Aceh Tamiang (Foto: Kementerian PU)

NUKILAN.ID | KUALA SIMPANG — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memfokuskan pembangunan sumur bor air bersih di berbagai wilayah Provinsi Aceh sebagai bagian dari upaya pemulihan pascabencana dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Program ini menyasar lokasi-lokasi yang menjadi pusat aktivitas warga, seperti tempat ibadah, fasilitas pendidikan, hunian sementara, pasar, kantor pemerintahan, serta fasilitas umum lainnya. Masjid, meunasah, pesantren, dan sekolah dipilih karena perannya yang vital dalam kehidupan sosial masyarakat sekaligus mendukung proses pemulihan.

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa pemulihan pascabencana tidak semata soal infrastruktur fisik, melainkan juga menyangkut rasa aman dan kenyamanan masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

“Masjid, sekolah, dan pesantren adalah ruang hidup masyarakat. Ketika air bersih tersedia, warga bisa kembali beribadah dengan tenang, anak-anak belajar dengan layak, dan risiko penyakit dapat dicegah,” ujar Menteri Dody dalam keterangan tertulis, Sabtu (3/1/2026).

Sejak akhir Desember, kegiatan pengeboran air tanah telah berlangsung di sejumlah titik. Hingga kini, satu sumur bor telah berfungsi di Masjid Simpang Lhee dan dilengkapi dengan fasilitas pendukung.

Sebaran Lokasi Pengeboran

Di Kabupaten Aceh Tamiang, pengeboran telah dan sedang berlangsung di berbagai lokasi, antara lain Puskesmas Karang Baru, Puskesmas Tamiang Hulu, Puskesmas Sekerak, Puskesmas Bandar Pusaka, Puskesmas Kuala Simpang, Puskesmas Rantau, Puskesmas Bendahara, Polindes Manyak Payed, Pasar Manyak Payed, Masjid Babul Falah Karang Baru, Masjid Al Ikhlas Banda Mulia, Kantor Kecamatan Kuala Simpang, Hunian Sementara DPRK Aceh Tamiang, Pondok Pesantren Darul Muchlisin Karang Baru, TK Nurul Ikhlas Telaga Muku II Banda Mulia, serta Meunasah Meurandeh Manyak Payed.

Di Kabupaten Pidie Jaya, titik pengeboran mencakup Kompleks Dinas Perhubungan, Kompleks Perpustakaan dan Arsip, Meunasah Gampong Beurawang, Meunasah Balek, dan Meunasah Gampong Dayah Kruet.

Sementara di Kabupaten Bener Meriah, sumur bor dibangun di kawasan Hunian Sementara Blang Rakal dan Tunyang.

Spesifikasi dan Perencanaan

Kedalaman pengeboran bervariasi antara 60 hingga 82 meter, ditentukan berdasarkan hasil survei geolistrik guna memastikan kualitas serta keberlanjutan sumber air tanah. Seluruh lokasi dipilih agar dapat dimanfaatkan secara kolektif oleh masyarakat, terutama pada masa darurat dan pemulihan pascabencana.

Secara keseluruhan, Kementerian PU merencanakan pembangunan 47 titik sumur bor air baku di Kabupaten Aceh Tamiang yang tersebar di 12 kecamatan dan 30 lokasi, terdiri dari 14 sumur bor dangkal dan 33 sumur bor dalam.

Setiap titik dirancang sebagai cadangan air bersih jangka menengah. Program ini dilaksanakan secara terpadu oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PU, serta dilengkapi dengan sarana pendukung seperti instalasi pengolahan air mobile, mobil tangki air, hidran umum, toilet darurat, dan toren air.

Upaya ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan layanan air minum di wilayah Aceh yang rawan bencana, sehingga kebutuhan air bersih tetap terjamin baik pada masa darurat maupun masa pemulihan.

Mendikdasmen Abdul Mu’ti Akan Pimpin Upacara Hari Pertama Sekolah di Aceh Tamiang Pascabencana

0
Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Murthalamuddin,(Foto: Humas Aceh)

NUKILAN.ID | KUALA SIMPANG – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti dijadwalkan akan hadir langsung di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, untuk menjadi pembina upacara pada hari pertama masuk sekolah di wilayah yang terdampak banjir bandang dan longsor.

Plt Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Murthalamuddin, kepada Nukilan.id mengatakan kehadiran Mendikdasmen merupakan bentuk perhatian dan komitmen pemerintah dalam memastikan keberlanjutan pendidikan di daerah yang mengalami bencana.

“Insya Allah Pak Menteri akan hadir dan menjadi pembina upacara di SMA 4 Kejuruan Aceh Tamiang, Senin (5/1/2026),” kata Murthalamuddin di Banda Aceh, Sabtu.

Menurutnya, kehadiran Mendikdasmen di hari pertama masuk sekolah tersebut juga menjadi upaya memberikan semangat kepada para siswa, guru, dan seluruh masyarakat pendidikan di daerah terdampak. Pihaknya pun menyampaikan apresiasi atas kehadiran langsung Mendikdasmen di salah satu wilayah yang mengalami kerusakan paling parah akibat bencana.

“Kita berharap dengan kehadiran Pak Menteri dapat mempercepat pemulihan dan pembangunan berbagai fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana,” kata Murthalamuddin yang juga Juru Bicara Pos Komando (Posko) Penanganan Banjir dan Longsor Aceh.

Kabupaten Aceh Tamiang merupakan salah satu daerah di Aceh yang mengalami kerusakan berat akibat banjir bandang dan longsor yang melanda wilayah tersebut pada 26 November 2025.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Tamiang, dari total 459 sekolah yang ada, sebanyak 394 sekolah terdampak bencana, sementara 65 sekolah lainnya tidak terdampak. Dari 394 sekolah terdampak tersebut, sebanyak 47 unit mengalami kerusakan ringan, 269 unit rusak sedang, dan 78 unit lainnya rusak berat. (XRQ)

Reporter: Akil

Lingkungan yang Kita Wariskan: Sudahkah Kita Menjaganya?

0
Penting untuk mengelola sampah dengan baik.(freepik/rawpixel)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Setiap pergantian tahun, banyak orang menyusun resolusi baru. Ada yang ingin memperbaiki karier, meningkatkan pendapatan, melanjutkan pendidikan, atau mewujudkan impian yang tertunda. Namun di tengah berbagai target tersebut, ada satu hal yang sering luput dari perhatian kita: kondisi lingkungan yang menjadi tempat kita hidup dan bertumbuh.

Awal tahun seharusnya tidak hanya menjadi momentum untuk mengevaluasi pencapaian pribadi, tetapi juga saat yang tepat untuk merenungkan hubungan kita dengan alam. Sebab, di balik berbagai kemajuan yang kita banggakan, bumi sedang menghadapi tekanan yang semakin berat akibat perubahan iklim, pencemaran lingkungan, serta eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan.

Pertanyaannya sederhana: lingkungan seperti apa yang akan kita wariskan kepada generasi setelah kita?

Alarm dari Alam

Bagi masyarakat Aceh, pertanyaan tersebut bukan lagi sekadar wacana. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai bencana hidrometeorologi terjadi dengan frekuensi yang semakin tinggi.

Banjir, longsor, abrasi pantai, hingga cuaca ekstrem berulang kali melanda sejumlah wilayah. Banyak masyarakat kehilangan rumah, lahan pertanian, bahkan sumber penghidupan mereka. Bencana yang terjadi bukan hanya persoalan cuaca, tetapi juga menjadi pengingat bahwa keseimbangan alam sedang mengalami tekanan serius.

Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan bahwa sepanjang beberapa tahun terakhir Aceh termasuk salah satu daerah yang rentan terhadap bencana hidrometeorologi.

Sementara itu, berbagai laporan lingkungan menunjukkan bahwa kerusakan kawasan hutan, perubahan fungsi lahan, dan persoalan pengelolaan sampah turut memperbesar risiko bencana yang terjadi.

Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (HAkA) juga berulang kali mengingatkan tentang berkurangnya tutupan hutan alam di Aceh yang selama ini berperan penting sebagai benteng alami penahan banjir dan longsor. Ketika hutan terus menyusut, kemampuan alam untuk menyerap air hujan dan menjaga keseimbangan ekosistem ikut menurun.

Bencana yang terjadi sesungguhnya bukan sekadar peristiwa alam. Ia adalah pesan yang dikirimkan bumi kepada manusia agar lebih bijak dalam memperlakukan lingkungan.

Warisan untuk Generasi Mendatang

Kita sering berbicara tentang warisan bagi anak cucu. Namun warisan tidak selalu berbentuk tanah, rumah, atau harta benda.

Udara yang bersih, air yang layak konsumsi, sungai yang sehat, serta hutan yang tetap lestari juga merupakan warisan yang nilainya jauh lebih besar.

Sayangnya, berbagai aktivitas manusia justru mempercepat kerusakan lingkungan. Sampah plastik masih banyak ditemukan di sungai dan saluran air. Penggunaan bahan sekali pakai terus meningkat. Kesadaran untuk memilah sampah masih rendah. Di sisi lain, eksploitasi sumber daya alam sering kali mengabaikan daya dukung lingkungan.

Jika kondisi ini terus berlangsung, generasi mendatang akan mewarisi berbagai persoalan yang jauh lebih berat dibandingkan yang kita hadapi saat ini.

Perubahan Dimulai dari Hal Sederhana

Sering kali kita berpikir bahwa menyelamatkan lingkungan adalah tugas pemerintah, organisasi besar, atau para aktivis lingkungan. Padahal perubahan terbesar justru lahir dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten.

Mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, memilah sampah dari rumah, tidak membuang sampah ke sungai, menghemat listrik dan air, hingga menanam pohon di sekitar lingkungan merupakan langkah sederhana yang dapat dilakukan siapa saja.

Kesadaran inilah yang kemudian mendorong lahirnya Nukilan Green, sebuah gerakan lingkungan yang diinisiasi oleh tim Nukilan.id pada awal Desember 2025.

Sebagai media lokal yang setiap hari memberitakan berbagai persoalan lingkungan dan bencana di Aceh, kami menyadari bahwa perubahan tidak cukup hanya dilakukan melalui pemberitaan. Kami perlu menjadi bagian dari solusi.

Karena itu, Nukilan Green memulai langkah sederhana dari lingkungan kerja sendiri melalui pemilahan sampah, pengumpulan minyak jelantah, pengurangan sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir, serta kampanye edukasi lingkungan melalui artikel dan kegiatan sosial.

Kami percaya bahwa sebelum mengajak masyarakat berubah, kami harus terlebih dahulu membangun kebiasaan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Menjaga Bumi Adalah Menjaga Masa Depan

Alam tidak pernah membutuhkan manusia. Sebaliknya, manusialah yang sepenuhnya bergantung pada alam.

Air yang kita minum, udara yang kita hirup, makanan yang kita konsumsi, semuanya berasal dari ekosistem yang sehat. Ketika lingkungan rusak, yang pertama kali merasakan dampaknya adalah manusia sendiri.

Awal tahun ini menjadi momentum yang tepat untuk kembali meneguhkan komitmen bersama. Menjaga lingkungan bukan lagi pilihan tambahan yang bisa dilakukan jika sempat. Ia telah menjadi kebutuhan mendesak yang menentukan kualitas hidup generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

Perubahan memang tidak terjadi dalam semalam. Namun setiap langkah kecil yang dilakukan hari ini akan menentukan seperti apa bumi yang kita wariskan esok hari.

Karena pada akhirnya, pertanyaan yang akan diajukan oleh generasi mendatang kepada kita sangat sederhana:

Ketika bumi membutuhkan pertolongan, apa yang telah kita lakukan untuk menjaganya?

Referensi

[1] Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Data Informasi Bencana Indonesia.
[2] Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (HAkA), Laporan Pemantauan Tutupan Hutan Aceh.
[3] Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Data Persampahan dan Lingkungan Hidup Indonesia.
[4] Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), Climate Change Assessment Report.

Sebagian Besar Madrasah Terdampak Bencana di Aceh Siap Gelar Pembelajaran Tatap Muka

0
MIN 5 Pidie Jaya hilang disapu banjir akhir November lalu. (Foto: Kemenag Aceh).

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Aceh memastikan bahwa mayoritas madrasah yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor di berbagai wilayah Aceh telah siap kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka (PBM) mulai 5 Januari 2026.

Ketua Satgas Tanggap Darurat Kanwil Kemenag Aceh, Khairul Azhar, kepada Nukilan.id menyebutkan bahwa dari total sekitar 500 madrasah terdampak, sebanyak 440 madrasah telah dinyatakan siap untuk menyambut PBM sesuai jadwal.

“Berdasarkan data rekapan kesiapan dari kabupaten/kota terdampak, 440 madrasah sudah siap PBM pada 5 Januari,” katanya.

Sementara itu, terdapat 60 madrasah yang kondisinya belum sepenuhnya memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara normal. Meski demikian, Kemenag tetap mengupayakan agar proses pendidikan dapat berjalan melalui sistem kedaruratan.

“Sementara 60 madrasah yang belum siap itu terus berproses berapa kelas dulu, misalnya baru lima kelas siap, maka pembelajaran untuk lima kelas dulu,” ujarnya.

Untuk madrasah yang bangunannya hilang, roboh, atau tidak lagi layak digunakan akibat bencana, Kemenag telah menyiapkan berbagai skema alternatif, termasuk penggunaan tenda darurat maupun relokasi sementara.

Salah satu contoh paling terdampak adalah MIN 5 Pidie Jaya di Desa Seunong, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya, yang bangunannya hilang diterjang banjir bandang. Saat ini, kegiatan belajar siswa dipindahkan ke balai pengajian desa setempat.

“Kemudian di daerah lain juga sama, kalau misalnya tidak mungkin lagi, mereka berarti di tempat-tempat pengungsian,” sebutnya.

Selain dampak banjir dan longsor, situasi kedaruratan juga terjadi di wilayah Bener Meriah dan Aceh Tengah, menyusul meningkatnya aktivitas Gunung Api Burni Telong yang kini berstatus siaga. Sejumlah madrasah di daerah tersebut sementara difungsikan sebagai lokasi pengungsian warga.

“Burni Telong bergejolak, jadi ada madrasah yang dijadikan tempat pengungsi. Madrasah kita banyak di Bener Meriah dan Aceh tengah dijadikan tempat pengungsi,”

Khairul menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan petugas di daerah untuk memastikan fasilitas pembelajaran tetap tersedia, baik melalui tenda darurat maupun pemanfaatan lokasi alternatif lainnya.

“Insya Allah kita berusaha semaksimal mungkin. Kalau tidak di tempat tenda darurat, berarti mencari lokasi tempat lain yang memungkinkan,” pungkasnya.

Dengan berbagai skema darurat tersebut, Kemenag Aceh berharap proses pendidikan tetap berjalan meskipun berada di tengah kondisi pemulihan pascabencana. (xrq)

Reporter: Akil

UTU Bekali 148 Mahasiswa KKN 2026, Fokus Bangkitkan Potensi Desa Aceh Jaya

0
Universitas Teuku Umar (UTU) melalui Pusat Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) menggelar pembekalan bagi 148 mahasiswa peserta KKN Reguler Angkatan XXV Tahun 2026. (Foto: HUMAS UTU)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Universitas Teuku Umar (UTU) melalui Pusat Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) menggelar pembekalan bagi 148 mahasiswa peserta KKN Reguler Angkatan XXV Tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 2–3 Januari 2026, ini menjadi tahap persiapan intensif sebelum mahasiswa diterjunkan ke 20 desa di Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya.

Pembekalan tersebut dibuka secara resmi oleh Rektor UTU yang diwakili Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan, Rinaldi Iswan, S.T., M.Sc.

Kepada Nukilan.id, Rinaldi menegaskan peran strategis mahasiswa sebagai agen perubahan di tengah masyarakat.

“Mahasiswa harus mampu memberikan kontribusi nyata dan membangun sinergi yang kuat dengan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), pemerintah desa, hingga masyarakat agar KKN memberikan dampak berkelanjutan,” ujar Rinaldi.

Pada tahun ini, KKN UTU mengusung tema “Transformasi Potensi Alam dan UMKM Menuju Aceh Jaya Sejahtera dan Berkelanjutan” dengan tagline “Dari Desa Bangkit, Menuju Aceh Jaya Hebat.” Program tersebut menitikberatkan pada penguatan potensi desa, khususnya pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Staf Ahli Bidang Keistimewaan Aceh, Kemasyarakatan, dan SDM Kabupaten Aceh Jaya, Yenni Elfiana, S.Kep., M.Si., yang hadir mewakili Bupati Aceh Jaya, menyampaikan apresiasi atas kolaborasi UTU dengan pemerintah daerah. Ia berharap mahasiswa mampu membantu pemetaan potensi desa serta mendampingi UMKM dalam inovasi produk dan promosi digital.

“Kebangkitan desa adalah agenda nyata pembangunan daerah, bukan sekadar slogan. Mahasiswa diharapkan melakukan transfer teknologi tepat guna untuk memperkuat ekonomi desa,” tegas Yenni.

Sementara itu, Kepala Pusat KKN UTU, Dr. Ir. Fitriadi, S.T., M.T., IPM., menjelaskan bahwa materi pembekalan mencakup aspek filosofis, etika pengabdian, hingga kesiapan teknis di lapangan. Mahasiswa juga dibekali kemampuan administratif, termasuk penyusunan laporan akademik serta pemanfaatan aplikasi Sikamago sebagai sistem dokumentasi kegiatan KKN.

Secara komposisi, peserta KKN Angkatan XXV terdiri atas 77 mahasiswa laki-laki dan 71 mahasiswa perempuan, yang akan didampingi oleh 20 Dosen Pembimbing Lapangan (DPL). Para mahasiswa dijadwalkan berangkat ke lokasi pengabdian pada 5 Januari 2026 dan melaksanakan program kerja hingga 3 Februari 2026.

Melalui pembekalan ini, UTU optimistis para mahasiswa siap secara akademik maupun sosial untuk berkontribusi langsung dalam pembangunan masyarakat dan penguatan ekonomi desa di Kabupaten Aceh Jaya. (XRQ)

Reporter: Akil

Peristiwa 3 Januari 2005: Awal Dialog RI–GAM Pascatsunami Aceh

0
Dialog RI–GAM Pascatsunami Aceh. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Tiga hari setelah Aceh dilanda gelombang tsunami paling mematikan dalam sejarah modern, sebuah babak baru dalam perjalanan panjang konflik Aceh mulai ditulis. 3 Januari 2005 menjadi penanda awal terbukanya kembali pintu dialog antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) — sebuah momentum yang kelak mengantarkan Aceh pada perdamaian, sebagaimana dihimpun NUKILAN.ID dari berbagai sumber.

Kontak awal perdamaian antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) mulai dilakukan pada awal Januari 2005, menyusul bencana tsunami Aceh 2004, sebagai langkah membuka jalan menuju Perjanjian Damai Helsinki.

Konflik yang telah membara selama lebih dari tiga dekade itu tiba-tiba berada di persimpangan sejarah. Di tengah puing-puing kota, ribuan korban jiwa, dan ratusan ribu warga yang kehilangan rumah serta keluarga, kesadaran kolektif tumbuh bahwa perang tak lagi memiliki ruang di tanah yang sedang berduka — sebuah realitas yang juga tercatat dalam berbagai dokumen dan laporan kemanusiaan.

Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) memulai kontak awal perdamaian pada awal Januari 2005 sebagai langkah untuk mengakhiri konflik bersenjata yang telah berlangsung puluhan tahun di Aceh. Inisiatif ini menguat pasca-bencana tsunami yang melanda wilayah tersebut pada 26 Desember 2004.

Kontak perdamaian itu tidak langsung berlangsung di meja perundingan terbuka. Komunikasi dilakukan secara tidak langsung, melalui saluran-saluran diplomasi senyap dan pertemuan pendahuluan dengan fasilitasi pihak internasional, sebagaimana rangkaian peristiwanya.

Kontak awal ini dilakukan melalui komunikasi tidak langsung dan pertemuan pendahuluan dengan fasilitasi pihak internasional. Upaya tersebut bertujuan membuka kembali jalur dialog yang sebelumnya terhenti akibat eskalasi konflik antara kedua belah pihak.

Saat itu, Aceh berada dalam kondisi darurat kemanusiaan. Ratusan ribu warga terdampak, infrastruktur lumpuh, dan distribusi bantuan internasional membutuhkan stabilitas keamanan. Konflik bersenjata menjadi penghalang utama pemulihan — gambaran situasi yang dihimpun NUKILAN.ID dari berbagai sumber.

“Langkah perdamaian ini muncul di tengah situasi darurat kemanusiaan di Aceh, di mana ratusan ribu warga terdampak tsunami membutuhkan bantuan dan stabilitas keamanan. Pemerintah menilai penghentian konflik menjadi kunci percepatan pemulihan dan distribusi bantuan kemanusiaan di daerah tersebut.”

Upaya dialog yang semula rapuh itu perlahan menguat. Pintu perundingan resmi pun terbuka. Dunia internasional ikut terlibat secara langsung melalui lembaga Crisis Management Initiative (CMI) yang dipimpin mantan Presiden Finlandia, Martti Ahtisaari — proses panjang yang detailnya juga.

Pembicaraan awal ini kemudian berkembang menjadi serangkaian perundingan resmi yang dimediasi oleh Crisis Management Initiative (CMI) yang dipimpin mantan Presiden Finlandia, Martti Ahtisaari. Proses dialog tersebut berlangsung sepanjang 2005 dan melibatkan delegasi dari kedua pihak.

Delapan bulan setelah tsunami, tepatnya 15 Agustus 2005, sejarah mencatat momen yang dinanti puluhan tahun: penandatanganan Perjanjian Damai Helsinki. Senjata akhirnya diletakkan, konflik berakhir, dan Aceh memasuki era baru.

Hasil dari rangkaian perundingan itu akhirnya melahirkan Perjanjian Damai Helsinki yang ditandatangani pada 15 Agustus 2005. Kesepakatan tersebut menandai berakhirnya konflik bersenjata antara Pemerintah Indonesia dan GAM, sekaligus membuka babak baru bagi perdamaian dan pembangunan di Aceh.

Peristiwa 3 Januari 2005 kini dikenang sebagai titik balik — ketika dari puing kehancuran lahir harapan, dan dari tragedi terbesar muncul jalan menuju perdamaian terpanjang dalam sejarah Aceh. (XRQ)

Reporter: AKIL

Sebagian Besar Madrasah Terdampak Bencana di Aceh Siap Gelar Pembelajaran Tatap Muka

0
Satu-satunya fondasi tersisa dari MIN 05 Pidie Jaya, Aceh yang hilang diterjang banjir bandang, dan telah ditandai dengan tulisan oleh warga setempat, di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, Minggu (14/12/2025). (Foto: ANTARA/Rahmat Fajri)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Aceh memastikan bahwa mayoritas madrasah yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor di berbagai wilayah Aceh telah siap kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka (PBM) mulai 5 Januari 2026.

Ketua Satgas Tanggap Darurat Kanwil Kemenag Aceh, Khairul Azhar, menyebutkan bahwa dari total sekitar 500 madrasah terdampak, sebanyak 440 madrasah telah dinyatakan siap untuk menyambut PBM sesuai jadwal.

“Berdasarkan data rekapan kesiapan dari kabupaten/kota terdampak, 440 madrasah sudah siap PBM pada 5 Januari,” katanya.

Sementara itu, terdapat 60 madrasah yang kondisinya belum sepenuhnya memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara normal. Meski demikian, Kemenag tetap mengupayakan agar proses pendidikan dapat berjalan melalui sistem kedaruratan.

“Sementara 60 madrasah yang belum siap itu terus berproses berapa kelas dulu, misalnya baru lima kelas siap, maka pembelajaran untuk lima kelas dulu,” ungkapnya.

Untuk madrasah yang bangunannya hilang, roboh, atau tidak lagi layak digunakan akibat bencana, Kemenag telah menyiapkan berbagai skema alternatif, termasuk penggunaan tenda darurat maupun relokasi sementara.

Salah satu contoh paling terdampak adalah MIN 5 Pidie Jaya di Desa Seunong, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya, yang bangunannya hilang diterjang banjir bandang. Saat ini, kegiatan belajar siswa dipindahkan ke balai pengajian desa setempat.

“Kemudian di daerah lain juga sama, kalau misalnya tidak mungkin lagi, mereka berarti di tempat-tempat pengungsian,” jelasnya.

Selain dampak banjir dan longsor, situasi kedaruratan juga terjadi di wilayah Bener Meriah dan Aceh Tengah, menyusul meningkatnya aktivitas Gunung Api Burni Telong yang kini berstatus siaga. Sejumlah madrasah di daerah tersebut sementara difungsikan sebagai lokasi pengungsian warga.

“Burni Telong bergejolak, jadi ada madrasah yang dijadikan tempat pengungsi. Madrasah kita banyak di Bener Meriah dan Aceh tengah dijadikan tempat pengungsi,” sebutnya.

Khairul menegaskan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan petugas di daerah untuk memastikan fasilitas pembelajaran tetap tersedia, baik melalui tenda darurat maupun pemanfaatan lokasi alternatif lainnya.

“Insya Allah kita berusaha semaksimal mungkin. Kalau tidak di tempat tenda darurat, berarti mencari lokasi tempat lain yang memungkinkan,” pungkasnya.

Dengan berbagai skema darurat tersebut, Kemenag Aceh berharap proses pendidikan tetap berjalan meskipun berada di tengah kondisi pemulihan pascabencana. (XRQ)

Akademisi Apresiasi Danantara, Harap Pembangunan Huntara Aceh Tamiang Berkelanjutan hingga Pemulihan Ekonomi

0
Presiden Prabowo Subianto saat meninjau progres huntara di Aceh Tamiang, Aceh, Kamis (1/1/2026). (Foto: Dok. PT Hutama Karya (Persero))

NUKILAN.ID | JAKARTA — Sejumlah akademisi mengapresiasi langkah Danantara dalam membangun ribuan hunian sementara (huntara) bagi korban banjir bandang di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. Mereka berharap proyek kemanusiaan tersebut dilakukan secara berkelanjutan dan tidak berhenti pada penyediaan tempat tinggal darurat semata, melainkan juga mendorong pemulihan sosial, psikologis, dan ekonomi masyarakat terdampak.

Akademisi Universitas Esa Unggul, Iswadi, menilai pembangunan huntara oleh Danantara merupakan bagian penting dari proses pemulihan pascabencana. Menurutnya, hunian tersebut bukan sekadar tempat berlindung, tetapi memiliki peran strategis dalam memulihkan kehidupan warga.

“Saya berharap pembangunan ini terus dilaksanakan secara berkelanjutan, berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” kata Iswadi dalam keterangan resmi Danantara, Jumat (2/1/2026).

Iswadi juga menekankan bahwa pembangunan huntara harus disertai perencanaan jangka panjang menuju hunian tetap bagi para penyintas. Ia mendorong agar pembangunan mengacu pada standar penanganan bencana tsunami Aceh 2004 yang telah terbukti memenuhi aspek keamanan, kelayakan huni, perlindungan lingkungan, serta kebutuhan sosial masyarakat.

“Dengan menerapkan standar yang telah teruji, diharapkan hunian sementara tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal darurat, tetapi juga mampu mendukung proses pemulihan yang lebih baik dan bermartabat,” ujarnya.

Sejalan dengan itu, Guru Besar Universitas sekaligus Pengurus Pusat Taman Iskandar Muda, Umaimah Wahid, menilai keberadaan huntara sangat krusial bagi warga Aceh yang terdampak bencana. Namun, ia mengingatkan bahwa kerja-kerja kemanusiaan tersebut tidak boleh berhenti pada pembangunan fisik semata.

“Salah satu yang hilang adalah sawah, lahan mata pencaharian tertutup lumpur,” kata Umaimah.

Ia berharap pemerintah bersama para pemangku kepentingan turut memprioritaskan pemulihan sektor ekonomi masyarakat Aceh sebagai bagian tak terpisahkan dari proses rehabilitasi pascabencana.

Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (1/1/2026) meninjau langsung progres pembangunan huntara di Aceh Tamiang. Proyek kemanusiaan tersebut mulai dikerjakan sejak 24 Desember 2025 dan dalam waktu kurang dari dua pekan telah menunjukkan perkembangan signifikan.

Danantara menargetkan menyerahkan 600 unit huntara kepada pemerintah daerah pada 8 Januari 2026 untuk kemudian didistribusikan kepada warga terdampak. Dalam tiga bulan ke depan, Danantara menargetkan pembangunan 15.000 unit huntara dengan jaminan kelayakan huni.

Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, mengatakan capaian tersebut tidak terlepas dari sinergi lintas BUMN dan pihak terkait.

“BUMN bergerak cepat, bekerja di lapangan dalam kondisi yang tidak mudah, untuk memastikan masyarakat segera mendapatkan hunian yang layak,” tutur Rosan.

Ia menegaskan bahwa proyek kemanusiaan tersebut menjadi wujud komitmen bersama untuk mempercepat pemulihan Aceh pascabencana.

Gubernur Kaltim Salurkan Bantuan Rp3,5 Miliar untuk Korban Bencana Aceh

0
Gubernur Kaltim Salurkan Bantuan Rp3,5 Miliar untuk Korban Bencana Aceh. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyalurkan bantuan kemanusiaan senilai Rp3,5 miliar kepada masyarakat Aceh yang terdampak banjir lumpur dan tanah longsor. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Kalimantan Timur Dr. H. Rudy Mas’ud (Harum) saat melakukan kunjungan kerja ke Aceh, Jumat (2/1/2026).

Rombongan Gubernur Kaltim tiba di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, sekitar pukul 02.45 WIB, dan disambut Wakil Gubernur Aceh H. Fadhlullah, Marlina Muzakir, serta Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal.

Dalam kesempatan tersebut, Rudy Mas’ud menyerahkan bantuan masyarakat Kalimantan Timur dengan total nilai Rp3,5 miliar. Bantuan tersebut terdiri dari Rp1,5 miliar untuk Pemerintah Provinsi Aceh, Rp1 miliar untuk Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya, Rp700 juta bantuan logistik kebutuhan dasar bagi warga terdampak, serta Rp300 juta untuk penyediaan sarana air bersih melalui KNPI Kalimantan Timur di Kabupaten Pidie Jaya.

Rudy Mas’ud menyampaikan duka cita mendalam atas musibah yang menimpa masyarakat Aceh dan sejumlah wilayah lainnya. Ia menegaskan bahwa bantuan tersebut merupakan bentuk nyata solidaritas antardaerah.

“Bencana tidak hanya membutuhkan simpati, tetapi juga aksi nyata yang cepat dan tepat sasaran,” ujar Rudy Mas’ud.

Ia juga mengungkapkan bahwa sebelumnya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menyalurkan bantuan kemanusiaan tahap awal senilai Rp7,5 miliar untuk wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, dengan masing-masing provinsi menerima bantuan sebesar Rp2,5 miliar.

Sementara itu, Wakil Gubernur Aceh H. Fadhlullah menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kepedulian Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan masyarakat Kaltim terhadap warga Aceh yang terdampak bencana.

“Kami mengucapkan terima kasih atas kepedulian dan solidaritas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur beserta seluruh masyarakatnya. Bantuan ini sangat berarti bagi masyarakat Aceh yang sedang dalam masa pemulihan,” kata Fadhlullah.

Usai penyerahan bantuan secara simbolis, Gubernur Kaltim melanjutkan kunjungan ke Kabupaten Pidie Jaya untuk menyerahkan bantuan secara langsung kepada masyarakat terdampak bencana.

Dalam kunjungan tersebut, Rudy Mas’ud didampingi Kepala Pelaksana BPBD Kaltim Buyung Dodi Gunawan, Kepala Diskominfo Kaltim M. Faisal, serta Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Timur Dasmiah.

Gubernur Kaltim Tawarkan 2.000 Beasiswa untuk Mahasiswa Aceh

0
Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah, bersama Ketua Tim Penggerak PKK Aceh, Marlina Muzakir, menjemput kedatangan Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, di Bandara Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Jumat (2/1/2026). (Foto : Biro ADPIM Aceh)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, kembali menunjukkan solidaritasnya kepada masyarakat Aceh. Dalam kunjungan keduanya ke Serambi Mekkah, Jumat (2/1/2026), Rudy menyerahkan bantuan kemanusiaan senilai Rp1,5 miliar sekaligus menawarkan 2.000 kuota beasiswa penuh bagi mahasiswa asal Aceh yang ingin melanjutkan pendidikan di Kalimantan Timur.

Kedatangan Rudy Mas’ud di Bandara Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, disambut langsung oleh Wakil Gubernur Aceh H. Fadhlullah dan Ketua TP PKK Aceh Marlina Muzakir. Bantuan tersebut merupakan bentuk empati masyarakat Kalimantan Timur terhadap warga Aceh yang terdampak banjir bandang dan longsor, khususnya di Kabupaten Aceh Tamiang.

“Kami berharap Aceh dapat segera pulih dan bangkit seperti sedia kala. Masyarakat Kalimantan Timur ikut merasakan duka yang dialami saudara-saudara kami di Aceh,” ujar Rudy Mas’ud.

Selain bantuan dana, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga menurunkan tim relawan ke wilayah terdampak untuk membantu proses penanganan darurat di lapangan.

Tak hanya fokus pada pemulihan jangka pendek, Rudy juga mengumumkan program strategis di bidang pendidikan. Pemerintah Provinsi Kaltim membuka 2.000 kuota beasiswa bagi mahasiswa asal Aceh dengan seluruh biaya pendidikan ditanggung oleh Pemda Kaltim.

“Kami ingin memastikan generasi muda Aceh tetap memiliki akses pendidikan yang kuat, terutama setelah musibah ini. Beasiswa ini kami siapkan sebagai bagian dari pemulihan jangka panjang,” kata Rudy Mas’ud.

Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menyampaikan bahwa kondisi wilayah terdampak bencana masih memerlukan perhatian serius. Ia mengungkapkan kerusakan yang terjadi cukup parah, terutama di sektor pertanian.

“Bahkan, sawah-sawah warga kini tertutup material banjir hingga berubah menjadi daratan, dan di beberapa lokasi ketinggian lahan persawahan lebih tinggi dibandingkan badan jalan raya,” kata Fadhlullah.

Fadhlullah menegaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan wujud nyata solidaritas antar daerah. Ia juga menyampaikan terima kasih atas kepedulian berkelanjutan yang ditunjukkan oleh Pemerintah dan masyarakat Kalimantan Timur.

“Ini bukan kunjungan pertama. Bantuan dari Kalimantan Timur telah beberapa kali kami terima. Atas nama pemerintah dan masyarakat Aceh, kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya,” ujarnya.

Dalam rombongan, turut hadir Ketua TP PKK Kalimantan Timur Sarifah Suraidah, yang memberikan dukungan langsung kepada perempuan dan keluarga korban bencana sebagai bagian dari upaya pemulihan sosial masyarakat.