Beranda blog Halaman 24

Kapolda Aceh Dorong Kolaborasi Green Policing Bersama Komunitas Pemuda

Penulis
Redaksi
-
0
Polda Aceh menggelar audiensi bersama komunitas Green Leadership Indonesia Aceh untuk membahas penerapan konsep green policing sebagai upaya kolaboratif dalam menjaga kelestarian lingkungan. Kegiatan tersebut berlangsung di Sentra Kupi, Batoh, Banda Aceh, Kamis (26/3/2026). (Foto: mediahub.polri.go.id)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Polda Aceh menggelar audiensi bersama komunitas Green Leadership Indonesia Aceh untuk membahas penerapan konsep green policing sebagai upaya kolaboratif dalam menjaga kelestarian lingkungan. Kegiatan tersebut berlangsung di Sentra Kupi, Batoh, Banda Aceh, Kamis (26/3/2026).

Audiensi ini turut dihadiri pengurus dan anggota komunitas, para pemuda, serta alumni berbagai program kepemudaan dan lingkungan, termasuk komunitas Civil Netizens yang aktif dalam kegiatan sosial dan edukasi lingkungan.

Dari unsur kepolisian, hadir Kapolda Aceh Irjen Pol. Drs. Marzuki Ali Basyah, M.M, didampingi Irwasda serta sejumlah pejabat utama, di antaranya Karorena, Dirresnarkoba, Dirbinmas, dan Kabidpropam.

Dalam pertemuan tersebut, komunitas menyampaikan dukungan terhadap gagasan green policing yang dinilai relevan dalam menjawab tantangan kerusakan lingkungan di Aceh. Para pemuda juga memaparkan berbagai kegiatan yang telah dilakukan, mulai dari edukasi hingga kampanye lingkungan, serta penguatan peran generasi muda dalam menjaga kelestarian alam.

Sebagai tindak lanjut, komunitas menginisiasi program pendidikan lingkungan hidup bagi generasi muda yang akan dijalankan bersama kepolisian melalui jajaran Polres dan Polresta. Program ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran sekaligus kapasitas generasi muda dalam menjaga dan merestorasi lingkungan.

Dalam arahannya, Kapolda Aceh mengapresiasi semangat dan inisiatif para pemuda.

“Sinergi ini diharapkan dapat melahirkan berbagai inovasi, khususnya dalam edukasi lingkungan hidup kepada masyarakat luas,” ujarnya.

Ia juga menegaskan kesiapan institusinya untuk memfasilitasi pelaksanaan program tersebut hingga ke tingkat kabupaten/kota.

Selain itu, Kapolda mengungkapkan rencana strategis berupa penanaman mangrove di wilayah pesisir dan bantaran sungai guna menjaga kualitas lingkungan serta mencegah abrasi. Program tersebut akan dilaksanakan secara berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat, khususnya generasi muda.

Sebagai langkah lanjutan, Polda Aceh juga merencanakan penyelenggaraan short course green leadership di seluruh Polres pada Juli 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Bhayangkara.

Audiensi ini menjadi langkah awal dalam memperkuat sinergi antara kepolisian dan generasi muda untuk mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

Petani Maheng Optimalkan Sawah Tadah Hujan, Dukung Target Swasembada Pangan

Penulis
Redaksi
-
0
Hasil panen petani gampong Maheng, Kuta Cot Glie, Kamis (26/3/2026). (FOTO/MC ACEH BESAR)
NUKILAN.ID | JANTHO – Upaya mendorong swasembada pangan nasional terus mendapat respons positif dari kalangan petani. Di Gampong Maheng, Kecamatan Kuta Cot Glie, Kabupaten Aceh Besar, para petani mulai mengoptimalkan pengelolaan sawah tadah hujan guna meningkatkan produksi padi.

Langkah ini dinilai sebagai solusi strategis di tengah keterbatasan irigasi teknis, terutama di wilayah yang sangat bergantung pada curah hujan. Optimalisasi tersebut juga sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang mendorong pemanfaatan maksimal potensi lahan pertanian demi menjaga ketahanan pangan nasional.

Di Aceh Besar, sektor pertanian menjadi salah satu penopang utama kebutuhan pangan daerah. Dengan luas lahan sawah mencapai puluhan ribu hektare serta produktivitas rata-rata 5–6 ton per hektare, daerah ini dinilai memiliki kontribusi besar terhadap ketersediaan beras di Aceh.

Salah satu petani di Gampong Maheng, Nasri (45), mengungkapkan bahwa tantangan utama yang dihadapi adalah ketidakpastian cuaca. Ia menjelaskan, dengan luas lahan sekitar 200 hektare yang mengandalkan air hujan, risiko gagal panen cukup tinggi jika pengelolaan air tidak dilakukan dengan baik.
“Kami berharap air bisa dikelola dengan baik, sawah tadah hujan ini sangat potensial untuk meningkatkan produksi padi. Disini hampir 98% masyarakat adalah petani. Namun tantangan kondisi lahan pertanian tadah hujan seperti ini, petani sering mengalami gagal panen jika air tidak dikelola dengan baik,” kata Nasri saat ditemui di lokasi persawahan, Kamis (26/3/2026).
Ia juga menekankan pentingnya semangat gotong royong antarpetani dalam menyukseskan program tersebut. Menurutnya, kerja sama dalam mengatur jadwal tanam dan distribusi air menjadi kunci untuk mendapatkan hasil panen yang optimal.

Sekda Aceh Tekankan Pemanfaatan TKD Harus Tepat Sasaran dan Berdampak Nyata

Penulis
Redaksi
-
0
Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir. (FOTO: Humas Aceh)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, menegaskan bahwa penggunaan tambahan Transfer Keuangan Daerah (TKD) harus benar-benar tepat sasaran serta memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

Hal ini disampaikan dalam rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) penggunaan tambahan TKD pascabencana di Provinsi Aceh yang digelar di Gedung Serbaguna Sekretariat Daerah Aceh, Kamis (26/3/2026).

Dalam kesempatan tersebut, M. Nasir menyampaikan bahwa dukungan pemerintah pusat melalui tambahan TKD bertujuan untuk memberikan ruang fiskal yang cukup bagi pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, dalam melakukan perbaikan serta pembangunan kembali pascabencana.

“Yang utama adalah bagaimana anggaran ini benar-benar memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Karena itu, kita harus memastikan perencanaan dan pelaksanaannya tepat sasaran,” ujar M. Nasir.

Ia juga memaparkan rincian penyesuaian TKD di Aceh, termasuk alokasi dan mekanisme penyalurannya. Menurutnya, keberhasilan pemanfaatan anggaran tersebut sangat bergantung pada koordinasi, perhatian, serta fokus dari seluruh pemangku kepentingan agar program yang dijalankan benar-benar efektif.

Lebih lanjut, ia menilai kegiatan monitoring dan evaluasi ini sebagai momentum penting untuk memastikan kebijakan fiskal tetap selaras dengan kebutuhan pemulihan, terutama dalam mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah terdampak.

Sementara itu, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri melalui PPUPD Ahli Utama, Azwan, menjelaskan bahwa pelaksanaan monev ini dilatarbelakangi oleh penyesuaian alokasi dan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), serta Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2026.

Penyesuaian tersebut juga mencakup penyaluran kurang bayar DBH hingga Tahun Anggaran 2024 untuk sejumlah daerah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59 Tahun 2026.

Azwan menambahkan, kegiatan monev akan dilakukan oleh empat tim yang setelah tahap desk akan turun langsung ke lapangan. Ia pun mengharapkan dukungan aktif dari seluruh SKPA, khususnya dalam penyediaan data yang dibutuhkan.

Di sisi lain, Direktur Fasilitasi Transfer dan Pembiayaan Utang Daerah Kemendagri, Sumule Tumbo, menegaskan pentingnya pengelolaan dana transfer yang tertib, sesuai regulasi, serta dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Ia juga mendorong peningkatan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk penguatan pengawasan berbasis risiko terhadap penggunaan tambahan TKD Tahun Anggaran 2026. Selain itu, pemerintah daerah diminta untuk melakukan langkah pencegahan jika terdapat indikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta melaporkannya kepada Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Melalui kegiatan ini, diharapkan pemanfaatan TKD pascabencana di Aceh dapat lebih terarah, terukur, dan mampu menjawab kebutuhan prioritas masyarakat terdampak, khususnya dalam mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi.

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

Libur Lebaran, Air Terjun Tingkat 7 di Tapak Tuan Jadi Favorit Wisatawan

Penulis
Akil
-
0
Air Terjun Tingkat 7. (Foto: Nukilan)

NUKILAN.ID | TAPAKTUAN – Momentum libur Lebaran membawa sukacita bagi sektor pariwisata di Aceh Selatan. Salah satu destinasi yang mencuri perhatian adalah Air Terjun 7 Tingkat yang kini menjadi primadona wisata.

Amatan Nukilani.id, keindahan air terjun dengan teras alami yang bertingkat menjadi daya tarik utama bagi pengunjung. Dikelilingi alam yang masih asri, airnya yang jernih dan sejuk memberikan pengalaman menyegarkan bagi wisatawan yang datang bersama keluarga maupun teman.

Meningkatnya kunjungan wisata ini juga menjadi sinyal positif bagi pemulihan daerah, khususnya di Kecamatan Tapak Tuan yang sebelumnya terdampak banjir pada akhir November 2025.

Salah satu pengunjung, Bambang, mengaku terkesan dengan panorama alam yang ditawarkan destinasi tersebut. Ia menilai Air Terjun 7 Tingkat sangat cocok dijadikan lokasi wisata keluarga.

“Panoramanya juga sangat luar biasa. Overall, worth it untuk keluarga, wisata keluarga dan teman-teman kerja,” ujar Bambang saat diwawancarai.

Meski demikian, Bambang menyoroti beberapa hal yang masih perlu dibenahi. Ia menyebut akses menuju lokasi cukup menantang karena medan yang terjal. Selain itu, kebersihan lingkungan di sekitar area wisata juga menjadi perhatian.

“Memang kontur jalannya itu sangat lumayan terjal. Yang kedua, mungkin terkait menjaga kebersihan, karena ternyata sungai ini juga menjadi sumber dari PDAM. Harusnya kalau kita jaga Bersama, otomatis air yang mengalir ke masyarakat juga akan menjadi lebih bersih,” tuturnya.

Ke depan, masyarakat berharap Air Terjun 7 Tingkat dapat terus berkembang dan menjadi ikon wisata unggulan di Tapak Tuan. Upaya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan dinilai penting agar keindahan alamnya tetap terjaga. (xrq)

USK Luncurkan Buku “MemoryGraph”, Upaya Merawat Ingatan Kolektif Aceh

Penulis
Redaksi
-
0
Universitas Syiah Kuala. (Foto: Humas USK)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Universitas Syiah Kuala (USK) meluncurkan buku berjudul MemoryGraph: Menjaga Kenangan Aceh Lewat Foto sebagai bagian dari kolaborasi internasional dengan Kyoto University melalui Center for Southeast Asian Studies.

Peluncuran buku ini berlangsung pada 26 Maret 2026 di Auditorium Tsunami and Disaster Mitigation Research Center (TDMRC) USK, Banda Aceh.

Kegiatan ini turut melibatkan sejumlah lembaga, di antaranya Tsunami and Disaster Mitigation Research Center (TDMRC), Pusat Riset Ilmu Sosial dan Budaya (PRISB), Program Studi Magister Ilmu Kebencanaan, serta Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

Buku MemoryGraph tidak hanya menjadi dokumentasi visual, tetapi juga panduan praktis yang mendorong partisipasi masyarakat dalam merawat ingatan kolektif. Inisiatif ini muncul karena, lebih dari dua dekade setelah Tsunami Aceh 2004, masyarakat dihadapkan pada tantangan memudarnya ingatan kolektif.

Di tengah pesatnya pembangunan dan perubahan lanskap pascabencana, jejak masa lalu perlahan menghilang, tidak hanya secara fisik, tetapi juga dari kesadaran generasi muda.

Melalui pendekatan MemoryGraph, masyarakat diajak untuk mempertemukan foto masa lalu dengan kondisi terkini dari titik yang sama, termasuk dengan memanfaatkan teknologi digital. Metode ini menawarkan cara baru dalam membaca lanskap sebagai arsip hidup yang merekam perubahan, kehilangan, dan proses pemulihan.

Salah satu penggagas pendekatan ini, Yoshimi Nishi, menilai bahwa lanskap menyimpan jejak kehidupan yang kerap luput dari perhatian.

“Karena itu, dokumentasi visual menjadi langkah sederhana namun penting untuk menjaga ingatan tetap hidup,” ucapnya.

Pandangan serupa disampaikan oleh Alfi Rahman yang menekankan pentingnya penguatan ingatan kolektif dalam proses pemulihan pascabencana.

“MemoryGraph, menjadi jembatan antara arsip, pengalaman masyarakat, dan pembelajaran lintas generasi,” ucapnya.

Rektor USK, Mirza Tabrani, turut mendukung inisiatif ini. Ia menilai pendekatan tersebut penting tidak hanya sebagai dokumentasi, tetapi juga sebagai sumber pembelajaran bagi generasi mendatang dalam membangun ketangguhan menghadapi bencana.

Sementara itu, Hiroyuki Yamamoto menyebut MemoryGraph membuka ruang baru bagi keterlibatan masyarakat dalam merawat dan mewariskan memori.

Kepala ANRI, Mego Pinandito, menambahkan bahwa pendekatan ini mampu menghidupkan kembali arsip melalui keterhubungan langsung dengan pengalaman masyarakat secara visual dan partisipatif.

Peluncuran buku ini juga akan dirangkaikan dengan diskusi publik yang menghadirkan akademisi, arsiparis, dan praktisi kebencanaan. Melalui MemoryGraph, masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam mendokumentasikan serta membagikan ingatan dari lingkungannya sebagai bagian dari upaya menjaga sejarah dan memperkuat ketahanan masa depan.

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News.

Komisi Informasi Aceh Nyatakan Data HGU Terbuka untuk Publik, BPN Diminta Lebih Transparan

Penulis
Redaksi
-
0
Pembukaan lahan ilegal untuk perkebunan sawit telah merusak hutan dan lingkungan masyarakat di Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam, Aceh. (Foto drone: Junaidi Hanafiah/Mongabay Indonesia)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Komisi Informasi Aceh memutuskan bahwa data Hak Guna Usaha (HGU) merupakan informasi publik yang terbuka dan dapat diakses masyarakat. Putusan ini tertuang dalam Surat Nomor 049/XII/KIA-PS-A/2025 terkait sengketa informasi antara Yayasan Hutan, Alam dan Lingkungan Aceh (HAkA) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Aceh.

Mengutip Mongabay Indonesia, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka oleh Ketua Majelis M. Nasir bersama anggota Junaidi dan Sabri di Banda Aceh, Rabu (4/3/2026) lalu.

Dalam amar putusannya, majelis memerintahkan BPN Aceh untuk membatalkan lembar uji konsekuensi Nomor B/UP.04.07/101-11/II/2026 tertanggal 10 Februari 2026, serta melakukan uji konsekuensi ulang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

M. Nasir menyatakan, berdasarkan fakta persidangan, pemohon dinilai sebagai pihak yang berhak memperoleh informasi yang diminta.

“Pemohon merupakan badan hukum yang akta pendiriannya telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Informasi yang dimohonkan adalah informasi yang dapat dibuka dan sepenuhnya dikuasai termohon,” jelasnya.

Sengketa ini bermula dari permohonan data yang diajukan HAkA melalui surat Nomor 291/SRP/HakA/X/2025 tertanggal 13 Oktober 2025 kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Aceh. Data yang diminta meliputi dokumen HGU milik PT Tegas Nusantara, termasuk informasi pemilik, peruntukan lahan, luas wilayah, peta, masa berlaku, hingga salinan Surat Keputusan Kepala BPN Nomor 34/HGU/BPN/2002.

Namun, pihak BPN Aceh menolak memberikan informasi tersebut dengan alasan termasuk kategori yang dikecualikan. Penolakan itu kemudian mendorong HAkA mengajukan sengketa ke Komisi Informasi Aceh pada 18 Desember 2025.

Proses penyelesaian sengketa dilakukan melalui ajudikasi nonlitigasi. Dalam persidangan, pemohon menghadirkan sejumlah bukti, termasuk rujukan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 121/K/TUN/2017 dan putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 57/XII/KIP-PS-M-A/2015.

Komisi Informasi Aceh menegaskan, apabila dalam waktu 14 hari kerja sejak diterimanya salinan putusan tidak ada upaya hukum lanjutan dari pihak termohon, maka putusan tersebut akan berkekuatan hukum tetap. Pemohon selanjutnya dapat mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan berwenang.

M. Nasir berharap putusan ini dapat menjadi rujukan bagi masyarakat dalam mengakses data HGU sekaligus mendorong badan publik untuk lebih transparan.

“Kami berharap putusan ini menjadi yurisprudensi bagi masyarakat yang membutuhkan data HGU. Badan publik juga diharapkan dapat memenuhi permohonan informasi terkait HGU sehingga sengketa serupa tidak perlu lagi sampai ke Komisi Informasi,” katanya.

Tim legal HAkA, Fahmi Muhammad, menyambut baik putusan tersebut. Ia menilai keterbukaan data HGU penting agar masyarakat dapat mengetahui batas wilayah konsesi dengan permukiman.

“Data ini sangat penting diketahui publik. Misalnya, bagaimana masyarakat mengetahui batas wilayah HGU jika mereka tidak memiliki datanya. Selama ini yang ada hanya klaim sepihak dari pemilik HGU dan pemerintah,” ujarnya, Kamis (5/3/2026).

Ia juga menambahkan bahwa selama ini akses terhadap data HGU sangat terbatas karena sering dianggap sebagai informasi yang dikecualikan.

“Kami berharap, putusan ini menjadi pertimbangan Badan Pertanahan agar kedepan lebih terbuka dalam memberikan informasi.”

Senada, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh menilai keterbukaan informasi HGU masih menjadi persoalan. Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye Walhi Aceh, Afifuddin, menyebut selama ini data HGU kerap sulit diakses publik.

“Lembaga pemerintah selalu menyembunyikan data HGU dengan alasan informasi tersebut dikecualikan,” jelasnya, Kamis (26/3/2026).

Ia juga menyoroti masih rendahnya kepatuhan perusahaan sawit terhadap standar lingkungan, mulai dari pengelolaan limbah hingga pengendalian pencemaran.

“Rendahnya kepatuhan terhadap standar lingkungan masih jadi persoalan utama. Konflik lahan dengan masyarakat juga terus terjadi.”

Menurut Walhi, konflik agraria di wilayah HGU terjadi hampir di seluruh daerah di Aceh, seperti Aceh Selatan, Aceh Utara, Aceh Timur, Subulussalam, hingga Aceh Singkil.

Secara keseluruhan, Aceh memiliki sekitar 1,1 juta hektar lahan perkebunan, dengan sekitar 385 ribu hektar dikelola perusahaan besar. Namun, kondisi tersebut dinilai belum sebanding dengan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Walhi mendesak Pemerintah Aceh untuk mengevaluasi izin HGU serta melakukan audit menyeluruh terhadap perusahaan sawit agar investasi yang ada memberikan keadilan bagi masyarakat.

“Harus jelas siapa pemegang izin, berapa luas lahannya, dan apa manfaatnya bagi masyarakat,” ujarnya.

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

Dukung Program Pemerintah, Kinerja BSI Solid Awal 2026

Penulis
Redaksi
-
0
Ilustrasi Bank Syariah Indonesia (Foto: Dok. BSI)

NUKILAN.ID | JAKARTA — Kinerja PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) menunjukkan kinerja solid pada awal 2026. Langkah Perseroan mengakselerasi digital, memperluas layanan bisnis emas, memperkuat segmen konsumer serta fokus pada dukungan terhadap program Pemerintah pada sektor produktif dan UMKM terbukti efektif dalam menjaga tren pertumbuhan kinerja Perseroan yang positif dan berkelanjutan.

BSI terus memperkuat komitmen dukungan terhadap program Astacita Pemerintah terutama penyaluran pembiayaan segmen ritel untuk mengakserasi pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui dukungan pembiayaan ekosistem MBG melalui penyediaan SPPG, penyaluran pembiayaan mikro, SME maupun KUR Syariah. Langkah ini terbukti efektif, tercermin dari rasio keuangan BSI solid serta fungsi intermediasi yang baik antara dana pihak ketiga dan pembiayaan.

Secara umum, kinerja BSI (unaudited) per Februari 2026 menunjukkan pertumbuhan yang solid di berbagai indikator utama. Pembiayaan tumbuh 14,32% menjadi Rp323 triliun secara YoY, dengan kontribusi terbesar berasal dari segmen konsumer, khususnya bisnis emas. Selain itu, pertumbuhan pembiayaan juga diperkuat melalui kontribusi pembiayaan ritel termasuk UMKM mencapai Rp52,43 triliun naik 6,10% (YoY). Perseroan berkomitmen kuat mendukung UMKM naik kelas mulai dari pendampingan, pelatihan, pembiayaan, business matching hingga penyediaan layanan BSI UMKM Center.

Pertumbuhan pembiayaan juga ditopang dari strategi Perseroan dalam memperkuat diferensiasi melalui bisnis bulion bank yang menjadi salah satu keunggulan BSI. Sejak memperoleh izin bulion bank, bisnis emas BSI menunjukkan pertumbuhan signifikan dan menjadi salah satu pendorong utama kinerja Perseroan. Kinerja ini turut diperkuat oleh peningkatan kelolaan emas yang telah mencapai sekitar 22,5 ton serta basis nasabah yang terus berkembang hingga 23 juta dalam empat tahun terakhir.

Dari sisi profitabilitas, BSI juga mencatat laba sebesar Rp1,36 triliun, tumbuh sekitar 17% (YoY), melanjutkan tren pertumbuhan berkelanjutan dalam beberapa tahun terakhir.

Di sisi lain, pendapatan berbasis komisi (fee based income) meningkat menjadi Rp1,47 triliun, atau tumbuh 30% (YoY). Kontributor utama pertumbuhan FBI berasal dari layanan bank emas yang mencatat lonjakan tertinggi sebesar 136,55% menjadi Rp463 miliar. Selain itu, kinerja FBI juga didukung oleh bisnis treasury dan layanan e-channel, mencerminkan efektivitas strategi digitalisasi dan diversifikasi layanan BSI. Hingga Februari 2026, jumlah pengguna superapps BYOND by BSI mencapai 6,3 juta dengan jumlah transaksi mencapai 125,4 juta transaksi.

Dari sisi intermediasi, Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 14,76% (YoY) menjadi Rp366 triliun. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan tabungan sebesar 16,06% (YoY) menjadi Rp154 triliun, yang mencerminkan semakin tingginya kepercayaan masyarakat terhadap layanan perbankan syariah.

Likuiditas Perseroan tetap terjaga dengan Financing to Deposit Ratio (FDR) di level 88,20%. Sementara itu, kontribusi fee based income terhadap total pendapatan juga semakin meningkat, tercermin dari kenaikan fee based ratio menjadi 24,59% secara tahunan.

Kinerja ini menegaskan keberhasilan strategi BSI dalam memperkuat struktur pendapatan yang lebih seimbang antara margin dan fee based, sekaligus meningkatkan ketahanan bisnis di tengah dinamika industri keuangan. Sejalan dengan itu, Perseroan optimistis dapat menjaga pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan sepanjang 2026, didukung oleh penguatan ekosistem syariah, transformasi digital, serta pengembangan bisnis emas sebagai salah satu pilar utama pertumbuhan.

BSI Dukung Program Astacita Pemerintah

Selain bullion bank dan penempatan dana SAL, BSI juga berkontribusi pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui penyediaan layanan 1520 virtual account Mitra BGN dan pembiayaan pembangunan Dapur SPPG MBG mencapai Rp194,50 Miliar untuk 145 dapur. BSI juga turut mendukung aspirasi pemerintah mewujudkan sekitar 80.000 koperasi KDMP. Selain itu YtD Februari 2026, BSI telah melakukan penyaluran pembiayaan KUR sebesar Rp1,65 Triliun. BSI juga mendukung Program 3 Juta Rumah FLPP (rumah subsidi) secara YtD Februari 2026 sebesar Rp94,82 Miliar dengan jumlah 582 unit rumah dan penyaluran KPP secara YtD Februari 2026 sebesar Rp259 Miliar.

Kasad Minta Prajurit TNI AD Jadi Pelopor Efisiensi Energi

Penulis
Redaksi
-
0
Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | JAKARTA – Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Maruli Simanjuntak menegaskan bahwa prajurit dan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan TNI AD harus menjadi pelopor dalam penerapan efisiensi energi.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam kegiatan Halal Bihalal bersama warga Mabesad pada hari pertama masuk kerja usai cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, Rabu (25/3/2026).

Kasad menyebut, langkah efisiensi energi sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya pengelolaan energi secara efektif.

Menurutnya, efisiensi energi menjadi bagian penting dalam mendukung ketahanan energi nasional serta pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan.

Ia pun meminta seluruh prajurit dan ASN TNI AD tidak hanya memahami kebijakan tersebut, tetapi juga mampu memberikan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan kerja maupun di luar kedinasan.

Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kesadaran kolektif dalam penggunaan energi secara bijak serta mendukung program pemerintah dalam menjaga keberlanjutan sumber daya nasional.

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News.

Prabowo Sebut Kunjungan Luar Negeri Dilakukan Demi Jaga Lapangan Kerja

Penulis
Redaksi
-
0
Presiden Prabowo (Foto: setneg.go.id)

NUKILAN.ID | JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa kunjungan kerja ke luar negeri yang kerap dilakukannya bertujuan untuk menjaga kepentingan rakyat Indonesia, khususnya dalam mempertahankan dan membuka lapangan kerja.

Menurutnya, meskipun para menteri telah menjalankan tugasnya masing-masing, terdapat sejumlah urusan strategis yang tetap memerlukan kehadiran langsung kepala negara, terutama dalam proses lobi dan pengambilan keputusan penting dengan mitra internasional.

“Saya jalan-jalan [kunjungan kerja luar negeri] untuk menjaga rakyat saya. Untuk menjaga lapangan kerja. Saya kalau enggak lobi, tentunya menteri-menteri yang kerja, namun di ujungnya saya harus datang,” kata Prabowo sebagaimana diunggah akun Instagram Kementerian Sekretariat Negara (@kemensetneg.ri), Kamis (26/3/2026).

Prabowo juga menekankan pentingnya posisi tawar Indonesia dalam hubungan antarnegara. Ia menyebut, kekuatan posisi tersebut menjadi kunci dalam melindungi kepentingan nasional di tengah dinamika global.

“Ada hal-hal yang penting harus deal langsung. Dalam setiap hubungan memang harus ada posisi tawar, harus dari posisi kuat. Nah, itu yang sedang kita kerjakan sekarang.”

Ia menilai, kehadiran langsung presiden dalam forum atau pertemuan internasional dapat mempercepat tercapainya kesepakatan strategis yang berdampak pada ekonomi nasional, termasuk penciptaan lapangan kerja.

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News.

Kodam Iskandar Muda Genjot Pembangunan Jembatan Armco di Sejumlah Wilayah Aceh

Penulis
Akil
-
0
Kodam Iskandar Muda Genjot Pembangunan Jembatan Armco di Sejumlah Wilayah Aceh. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) melalui jajaran Kodam Iskandar Muda terus melanjutkan pembangunan jembatan Armco di berbagai wilayah Provinsi Aceh sebagai bagian dari upaya mempercepat pembangunan infrastruktur dan konektivitas daerah.

Dilansir Nukilan.id, program ini juga diarahkan untuk mendukung pemulihan wilayah terdampak bencana, sekaligus membuka akses antarwilayah yang sebelumnya terbatas.

Hingga saat ini, progres pembangunan menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Dari total 105 titik yang direncanakan, sebanyak 40 titik telah menyelesaikan tahap Detail Perencanaan Teknis (DPT), satu titik masih dalam proses, sementara tiga titik telah rampung pada tahap pemasangan konstruksi. Selain itu, 38 titik masih dalam tahap mobilisasi material dan 23 titik lainnya masih dalam rencana komando atas.

Pembangunan jembatan Armco dilakukan secara bertahap dan tersebar di sejumlah wilayah strategis, seperti Kabupaten Aceh Timur, Bener Meriah, Aceh Tamiang, Bireuen, hingga Aceh Utara.

Pada Tahap I, sejumlah desa di Aceh Timur, seperti Alue Gadeng Dua, Alue Sentang I dan II, serta Buket Kuta, telah menuntaskan DPT hingga 100 persen. Jembatan ini berfungsi sebagai penghubung antar desa sekaligus akses menuju jalan lintas nasional Medan–Banda Aceh.

Kemajuan serupa juga terlihat di Kabupaten Bener Meriah, dengan sejumlah desa seperti Weh Pase, Burni Pase, Pasar Buntul, dan Bahgie Bertona yang telah menyelesaikan perencanaan teknis. Infrastruktur ini diharapkan mampu memperlancar mobilitas masyarakat serta distribusi hasil pertanian.

Sementara itu, di Kabupaten Aceh Tamiang, pembangunan di Desa Terban, Blangkandis, dan Suka Mulia juga telah menyelesaikan tahap DPT, dengan fungsi sebagai penghubung antar dusun dan akses menuju jalur utama provinsi.

Memasuki Tahap II, cakupan pembangunan semakin luas, meliputi wilayah Aceh Timur, Bireuen, dan Aceh Utara. Secara umum, seluruh titik pada tahap ini telah merampungkan DPT dan siap memasuki tahap konstruksi fisik.

Di Kabupaten Bireuen, pembangunan tersebar di sejumlah desa seperti Batee Raya, Juli Tambo Tanjong, hingga kawasan Salah Sirong Jaya, yang sebelumnya mengalami keterbatasan akses antar desa.

Adapun di Aceh Utara, pembangunan difokuskan pada wilayah penghubung strategis, seperti Desa Alue Capli, Buket Linteueng, dan Mesjid Meuraksa.

Pada Tahap III, beberapa titik telah memasuki proses pemasangan konstruksi, di antaranya di Desa Cot Girek dan Blang Aman, Aceh Utara, dengan progres masing-masing mencapai 80 persen dan 40 persen. Sementara itu, di Desa Simpur II, Kabupaten Bener Meriah, progres DPT telah mencapai 45 persen.

Sebagian besar lokasi pembangunan merupakan wilayah terdampak bencana, sehingga keberadaan jembatan ini dinilai sangat penting untuk memulihkan akses transportasi masyarakat yang sebelumnya terputus akibat banjir, longsor, maupun kerusakan infrastruktur.

Program ini tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga menjadi bagian dari upaya TNI AD dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembukaan akses ekonomi, pendidikan, dan layanan kesehatan.

Kodam Iskandar Muda menyatakan akan terus memperkuat sinergi dengan berbagai pihak serta mengoptimalkan sumber daya agar seluruh target pembangunan dapat tercapai tepat waktu dan sesuai standar kualitas.

Dengan progres yang terus meningkat, diharapkan seluruh pembangunan jembatan Armco dapat segera rampung dan dimanfaatkan masyarakat untuk mendorong pertumbuhan wilayah serta memperkuat ketahanan daerah di Aceh. (XRQ)

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

1...232425...2,384Halaman 24 dari 2,384

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id