Beranda blog Halaman 2314

Hasil Survei UNDP dan Oxford,Tegaskan Kondisi Darurat Iklim

0
Foto: Ilustrasi/net

Nukilan.id | Hasil survei global terbaru yang melibatkan 1,2 juta responden di 50 negara – yang mewakili 56% populasi dunia – kembali menegaskan kondisi darurat iklim.

Hasil survei hasil kerja sama United Nations Development Programme (UNDP) dan Universitas Oxford ini dijabarkan dalam laporan terbaru berjudul “Peoples’ Climate Vote” yang dirilis baru-baru ini. Laporan ini adalah hasil survei opini publik terkait perubahan iklim terbesar yang pernah dilakukan di dunia.

Laporan “Peoples’ Climate Vote” juga menjadi pilar kampanye UNDP guna mendorong dunia membatasi kebaikan suhu bumi di bawah 1.5 derajat Celcius yang diluncurkan pada tahun 2020.

Kampanye ini bertujuan mengedukasi masyarakat mengenai perubahan iklim dan mengetahui aksi apa yang menurut mereka harus dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasinya. Tujuannya tidak lain adalah untuk menyambungkan aspirasi masyarakat dengan para pembuat kebijakan negara.

Aspirasi masyarakat tersebut saat ini sangat diperlukan mengingat dunia tengah menyusun target NDC (Nationally Determined Contribution) yang lebih ambisius.

Hasilnya, laporan ini menyatakan, walaupun dunia tengah berada dalam situasi pandemi Covid-19, sebagian besar responden (64% responden di 50 negara) menyatakan dunia saat ini berada dalam kondisi darurat perubahan iklim. Hasil ini ditemukan di semua negara yang disurvei.

Kaum muda (di bawah 18 tahun) menjadi kelompok yang lebih percaya bahwa perubahan iklim adalah keadaan darurat global dibandingkan kelompok usia lainnya, walau sebagian besar lansia masih setuju dengan mereka. Hampir 70% dari mereka yang berusia di bawah 18 tahun mengatakan bahwa perubahan iklim adalah keadaan darurat global, dibandingkan dengan 65% dari mereka yang berusia 18-35, 66% yang berusia 36-59, dan 58% dari mereka yang berusia di atas 60 tahun.

Hasil ini menjadi bukti yang jelas dan menyakinkan bagi para pembuat kebijakan untuk lebih ambisius beraksi mengatasi krisis iklim.

Tingkat dukungan tertinggi terhadap aksi iklim datang dari responden di negara-negara berkembang kepulauan kecil atau SIDS (74%), diikuti oleh negara berpenghasilan tinggi (72%), negara berpenghasilan menengah (62%), lalu negara miskin atau LDC (58%).

Secara regional, proporsi responden yang menyebutkan dunia berada dalam kondisi darurat iklim berasal dari Eropa Barat dan Amerika Utara (72%), Eropa Timur dan Asia Tengah (65%), negara-negara Arab (64%) , Amerika Latin dan Karibia (63%), Asia dan Pasifik (63%), dan Afrika Sub-Sahara (61%).

Dari mereka yang mengatakan dunia berada dalam kondisi darurat iklim, sebanyak 59% menyatakan dunia harus beraksi dengan segala daya upaya untuk mengatasi kondisi kedaruratan ini.

Kebijakan Iklim Paling Populer

Survei ini juga menemukan empat kebijakan iklim yang paling populer secara global. Kebijakan-kebijakan tersebut adalah:

1. Konservasi hutan dan lahan (dengan 54% dukungan publik);

2. Pemakaian tenaga surya, angin dan energi terbarukan (53%);

3. Teknik pertanian ramah iklim (52%); dan

4. Berinvestasi lebih banyak dalam bisnis dan pekerjaan ramah lingkungan (50%).

Di negara-negara dengan emisi dari deforestasi dan alih guna lahan yang tinggi, muncul dukungan yang kuat untuk melestarikan hutan dan lahan. Responden di empat dari lima negara yang memiliki emisi tertinggi dari alih guna lahan, memberikan dukungan yang besar bagi pelestarian hutan dan lahan, termasuk Brasil (60%), Indonesia (57%) dan Argentina (57%).

Sementara itu mayoritas responden di delapan dari sepuluh negara yang memiliki emisi tertinggi dari sektor ketenagalistrikan/pemanas, memberikan dukungan yang besar pada penggunaan energi terbarukan, termasuk responden dari Amerika Serikat (65%), negara penghasil emisi terbesar yang disurvei, serta Australia (76%), Kanada (73%) , Jerman (71%), Afrika Selatan (69%), Jepang (68%), Polandia (57%), dan Rusia (51%).

Kebijakan iklim terpopuler ketiga adalah penerapan pola pertanian yang ramah iklim. Kebijakan ini didukung secara mayoritas di negara-negara agraris termasuk di Indonesia (60%), Filipina (56%), Ekuador (53%), dan Mesir (51%).

Hampir semua responden di negara anggota G20 mendukung investasi bisnis dan pekerjaan yang ramah lingkungan, yang menjadi kebijakan iklim terpopuler ke-4. Responden di Inggris (73%) mendukung kebijakan ini, diikuti oleh Jerman, Australia dan Kanada (semuanya 68%), Afrika Selatan (65%), Italia (64%), Jepang (59%), Amerika Serikat (57%), Prancis, (56%), dan Argentina, Brasil, dan Indonesia (semuanya 51%).

Transportasi bersih adalah kebijakan iklim terpopuler kelima secara keseluruhan. Sembilan dari sepuluh negara dengan populasi paling urban mendukung transportasi bersih. Ini termasuk mayoritas besar responden di Chili (58%), Jepang (57%), dan Amerika Serikat (56%).

Responden di 7 dari 12 negara maju juga mendukung aksi untuk membuat perusahaan penghasil polusi membayar atas perbuatan mereka. Responden di Inggris memimpin dukungan atas kebijakan ini (72%) diikuti responden dari Kanada (69%) [hijauku.com].

Turki Akan Kirim Astronot ke Bulan

0

Nukilan.id – Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan mengumumkan bahwa negaranya akan mengirim astronot ke bulan. Ia baru saja memaparkan program luar angkasa 10 tahun ke depan, termasuk mengembangkan sistem satelit yang mencakup internasional.

Program tersebut dikatakannya sebagai bagian dari visinya untuk menempatkan Turki dalam peran regional dan memperluas peran negara secara global, melansir dari situs The Sydney Morning Herald, Rabu, 10 Februari 2021.

Mereka berencana untuk membangun kontak pertama dengan bulan pada 2023, bersamaan dengan usia negara yang mencapai 100 tahun. Tahap pertama dari misi tersebut akan melalui kerja sama internasional, sedangkan tahap kedua akan menggunakan roket buatan Turki.

“Tujuan utama dan terpenting kami untuk program luar angkasa nasional kami adalah kontak Republik Turki di tahun ke-100 dengan bulan. Insya Allah, kami pergi ke bulan,” ujar Erdogan.

Pengiriman astronot Turki ke luar angkasa dilakukan dengan kerjasama internasional. Turki akan bekerja dengan negara lain untuk membangun tempat peluncuran dan menciptakan merek global dalam teknologi satelit.

“Saya berharap peta jalan ini akan membawa Turki ke liga teratas dalam perlombaan luar angkasa global, akan terwujud dengan sukses,” harapnya.

Turki mendirikan Turkish Space Agency atau TUA pada 2018. Tujuannya adalah untuk bergabung dengan beberapa negara lain yang memiliki program luar angkasa.

Para kritikus mempertanyakan keputusan pemerintah yang menghabiskan sejumlah besar uang untuk tujuan itu pada saat ekonomi negara sedang menderita. Sedangkan pendukungnya mengatakan, program luar angkasa akan menyediakan pekerjaan bagi para peneliti.

Erdogan tidak memberikan rincian tentang bagaimana Turki berencana untuk mencapai tujuannya. Bulan lalu, dia dan CEO SpaceX, Elon Musk berbicara melalui telepon dan membahas kerja sama teknologi luar angkasa dengan perusahaan Turki.

sumber: viva.co.id

Sepakat Pilkada 2022, Tim DPR Aceh Temui Fraksi Demokrat di Senayan

0
Komisi I DPR Aceh bertemu Fraksi Demokrat DPR-RI (foto: Nukilan)

Nukilan.id – Komisi I DPR Aceh yang dipimpin Tgk. Muhammad Yunus beraudiensi dengan Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR-RI di jakarta. Rombongan DPRA diterima Anggota Fraksi Partai Demokrat Muslim, Wahyu Sanjaya, dan Rezka Oktoberia di ruang Fraksi Partai Demokrat, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta Rabu (10/2/2021.

Anggota DPR-RI FPD Muslim menyampaikan apresiasi kepada Komisi I DPRA yang teguh memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Dalam sambutannya, Muslim dari F-PD menyampaikan, atas arahan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Sekjen Teuku Rifky Harsya (TRH), serta dukungan Penuh Ketua Fraksi Demokrat Edi Baskoro Yudhoyono (EBY) yang konsisten menjaga dan mengawal kekhususan Aceh, terutama menyangkut Pilkada Aceh 2022.

“Jelas kita konsisten sedari awal mengawal kekhususan Aceh sebagai Amanah MoU Helsinki. Dan ini sesuai dengan arahan Ketua Umum AHY,” katanya.

Mewakili komisi I DPR Aceh Tgk. Muhammad menyampaikan, tujuan rombongan ke Jakarta untuk melakukan audiensi dengan Komisi II sebagai tindak lanjut RUU Pemilu.

“Masyarakat Aceh tetap menginginkan Pilkada Aceh dilaksanakan pada tahun 2022,” kata Muhammad Yunus.

Tgk. M. Yunus pada pertemuan itu menyampaikan apresiasi kepada Partai Demokrat yang telah menerima kunjungan mereka. Sekaligus melaporkan bahwa apabila tim komisi I datang lantaran sudah mendapatkan dukungan dari seluruh ketua komisi I di 23 Kab/Kota di Aceh.

M. Yunus juga berharap Partai Demokrat konsisten mengawal kekhususan dan stabilitas Aceh.

“Kita tau bersama pak SBY adalah Inisiator Perdamaian, dan PD punya semangat yang sama mengawal ini”, ujarnya.

Sepakat Pilkada 2022, Tim DPR Aceh Temui Fraksi Demokrat di Senayan

Nukilan.id – Komisi I DPR Aceh yang dipimpin Tgk. Muhammad Yunus beraudiensi dengan Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR-RI di jakarta. Rombongan DPRA diterima Anggota Fraksi Partai Demokrat Muslim, Wahyu Sanjaya, dan Rezka Oktoberia di ruang Fraksi Partai Demokrat, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta Rabu (10/2/2021.

Anggota DPR-RI FPD Muslim menyampaikan apresiasi kepada Komisi I DPRA yang teguh memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Dalam sambutannya, Muslim dari F-PD menyampaikan, atas arahan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Sekjen Teuku Rifky Harsya (TRH), serta dukungan Penuh Ketua Fraksi Demokrat Edi Baskoro Yudhoyono (EBY) yang konsisten menjaga dan mengawal kekhususan Aceh, terutama menyangkut Pilkada Aceh 2022.

“Jelas kita konsisten sedari awal mengawal kekhususan Aceh sebagai Amanah MoU Helsinki. Dan ini sesuai dengan arahan Ketua Umum AHY,” katanya.

Mewakili komisi I DPR Aceh Tgk. Muhammad menyampaikan, tujuan rombongan ke Jakarta untuk melakukan audiensi dengan Komisi II sebagai tindak lanjut RUU Pemilu.

“Masyarakat Aceh tetap menginginkan Pilkada Aceh dilaksanakan pada tahun 2022,” kata Muhammad Yunus.

Tgk. M. Yunus pada pertemuan itu menyampaikan apresiasi kepada Partai Demokrat yang telah menerima kunjungan mereka. Sekaligus melaporkan bahwa apabila tim komisi I datang lantaran sudah mendapatkan dukungan dari seluruh ketua komisi I di 23 Kab/Kota di Aceh.

M. Yunus juga berharap Partai Demokrat konsisten mengawal kekhususan dan stabilitas Aceh.

“Kita tau bersama pak SBY adalah Inisiator Perdamaian, dan PD punya semangat yang sama mengawal ini”, ujarnya. []

Nasir Djamil Siap Fasilitasi Aceh dengan Pusat untuk Bahas Pilkada 2022

0
Anggota DPR-RI M. Nasir Djamil

Nukilan.id – Anggota DPR-RI asal Aceh, Nasir Djamil mengatakan, dirinya siap membantu memfasilitasi DPR Aceh dan pemerintah Aceh dengan pemerintah pusat untuk membahas pilkada Aceh 2022 sesuai Undang-undang Pemerintah Aceh (UUPA).

“Pilkada Aceh di tahun 2022 itu tergantung posisi tawar Aceh dengan pemerintah pusat, tentunya harus argumentatif,” kata Nasir Djamil seperti dilansir Antara, Selasa, (9/2/2021).

Menurutnya, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Pemerintah Aceh harus mampu meyakinkan pemerintah pusat bahwa pilkada serentak di Aceh memang harus dilaksanakan 2022

Apalagi Presiden Joko Widodo sudah lama mewanti-wanti (mengingatkan) bahwa pilkada serentak di Tanah Air akan dilaksanakan pada 2024 mendatang, bersamaan dengan pemilu legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden.

Agar pilkada Aceh bisa terwujud pada tahun depan, ia menyarankan lembaga legislatif dan pemerintah di Aceh menjalin komunikasi secara intens dengan pembantu presiden dalam hal ini dengan Kementerian Dalam Negeri, Komisi II DPR-RI serta penyelenggara pemilu terkait .

“Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh disebutkan bahwa pemilihan kepala daerah di Aceh berlangsung selama lima tahun sekali, dan dilakukan secara demokratis,” katam Nasir. []

Nasir Djamil Soal Elektabilitas Tinggi, Kalahkan Nova Iriansyah dan Mualem

0

Nukilan.id – Anggota DPR-RI M. Nasir Djamil mengatakan, hasil survei yang memposisikan diirinya tertinggi dari pesaingnya Gubernur Aceh Nova Iriansyah dan Muzakir Manaf sangat positif, namun tidak menentukan hasil kedepan, apalagi jumlah sampel survei tak sebanding dengan jumlah penduduk atau keseluruhan pemilih riil di Aceh.

“Respon saya sebenarnya, biasa saja. Dalam arti bukan meremehkan hasil survei, namun lebih kepada survei itu kan bukan segala-galanya, survei itu semacam langkah cara kita untuk mendeteksi situasi di lapangan,” kata Nasir Djamil saat dihubungi Rabu (10/2/2021) pagi.

“Survei itu kan seperti menguji gelombang. Nah karena itu, hasil survei bisa tepat, kadang juga bisa tidak,” lanjutnya.

Meski demikian, kata Nasir, hasil survei tersebut memberikan hal positif, dalam artian memberikan harapan bahwa ternyata masyarakat memberikan apresiasi kepada dirinya.

“Hasil itu memberikan hal yang positif untuk saya pribadi, sehingga masyarakat berharap dalam Pilkada Aceh ke depan, saya bisa ikut ambil bagian,” ujar Nasir Djamil yang juga Ketua Forbes DPR RI dan DPD RI asal Aceh itu.

Baca Juga:
Survei Yarkorbis: Nasir Djamil Ungguli Elektabilitas Nova Iriansyah dan Mualem
https://nukilan.id/survei-yarkorbis-nasir-djamil-ungguli-elektabilitas-nova-iriansyah-dan-mualem/

Dikataknnya, paling tidak dari hasil survei itu, kita terus membangun komunikasi dengan semua pihak terkait bagaimana perubahan Aceh nantinya. Sehingga masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan ke depan.

Nasir Djamil juga berharap kepada masyarakat Aceh kedepan harus tetap kritis dan terbuka menerima perubahan.

“Karena mau tidak mau, kita harus bangkit, kemudian bersatu, jika ingin Aceh ini bisa maju seperti daerah-daerah lainnya,” jelasnya.
Pada pemberitaan sebelumnya, Yayasan Konsultasi Riset dan Bisnis Indonesia merilis hasil survei yang mereka lakukan untuk bakal calon kepala daerah di Aceh, Yakni:

  1. M. Nasir Djamil (24,36%)
  2. H Sudirman atau Haji Uma (21,19%)
  3. Tarmizi Karim (15,25%)
  4. Muzakir Manaf atau Mualem (11,49%)
  5. Aminullah Usman (8,51%)
  6. Nova Iriansyah (7,13%).

[red]

Aceh Besar Alokasikan Rp20 Miliar untuk Pilkada 2022

0
Ilustrasi Kepala Daerah. (Foto: Kompas)

Nukilan.id – Pemerintah Kabupaten Aceh Besar sudah mempersiapkan biaya sebesar Rp 20 miliar dalam anggaran pendapatan dan belanja kabupaten (APBK) setempat untuk keperluan pelaksanaan Pilkada 2022 mendatang.

“Kita sudah cadangkan anggaran Pilkada sebesar Rp 20 miliar, dana itu kita siagakan dalam biaya tak terduga APBK Aceh Besar 2021,” kata Ketua DPRK Aceh Besar, Iskandar Ali, saat mengikuti rapat koordinasi Pilkada 2022 di DPR Aceh, Banda Aceh, Selasa.

Namun, kata dia, sejauh ini Komisi Independen Pemilihan Aceh Besar belum bisa mengeksekusi anggaran Pilkada itu karena harus terlebih dahulu memiliki petunjuk dan teknis dari Pemerintah Aceh.

“Terkait anggaran dalam APBK Aceh Besar, karena belum ada juknis dari provinsi, maka sementara dicadangkan dulu dalam BTT. Saya rasa kalau tahapan dimulai, maka bisa dieksekusi,” ujarnya.

Ia menyampaikan, mengingat belum adanya kepastian penyelenggaraan Pilkada 2022, sebagai langkah awal pihaknya sudah menyurati Komisi Independen Pemilihan Aceh Besar terkait masa jabatan bupati setempat.

Ia optimis Pilkada Aceh akan terlaksana pada 2022 mendatang. Meski sampai hari ini belum ada kepastian, karena itu dirinya berharap seluruh pemangku kepentingan di Aceh harus komitmen terhadap agenda lima tahunan ini.

“Saya masih sangat percaya bahwa Pilkada Aceh serentak dilaksanakan pada 2022. Semua sudah jelas, tidak perlu dipikir lagi,” katanya.

Meskipun demikian, dia melihat pemerintah Provinsi Aceh dan DPR Aceh kurang serius mengupayakan pelaksanaan UU Nomor 11/2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA), khususnya tentang Pilkada 2022.

“Ini wajib diperjuangkan karena menyangkut dengan marwah Aceh. ini perintah undang-undang. Terkait Pilkada kita mengacu pada UUPA,” ujar politikus PAN itu.[]

Sumber: antara

Masa Peralihan Musim di Aceh, BMKG: Potensi Hujan dan Banjir

0
Ilustrasi hujan. (Foto: Shutterstock)

Masa Peralihan Musim di Aceh, BMKG: Potensi Hujan dan Banjir

Nukilan.id – Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun I Sultan Iskandar Muda, merilis laporan, suhu udara di Provinsi Aceh mencapai 33 derajat celsius.

Kepala Seksi Data dan Informasi BMKG Stasiun I Sultan Iskandar Muda, Zakaria, mengatakan, saat sekarang ini cuaca di Provinsi Aceh sedang memasuki ke masa peralihan dari musim hujan ke musim kemarau.

“Saat ini kondisi cuaca di daerah kita sedang memasuki musim peralihan, yaitu dari musim hujan ke musim kemarau, meskipun demikian masa berpotensi terjadinya hujan yang bisa menyebabkan terjadinya banjir,” ujar Zakaria kepada, Selasa (9/2/2021).

Zakaria menambahkan, berdasarkan hasil analisa, maka selama musim peralihan tersebut, masih banyak berpotensi terjadinya pembentukan awan-awan comulonimbus, sehingga bisa menyebabkan angin kencang dan angin puting beliung.

Bukan hanya itu saja, bahkan juga bisa menyebabkan terjadnya titik panas yang diakibatkan oleh suhu udara yang panas dan lahan-lahan gambut sudah menjadi kering karena tidak terjadinya hujan.

“Maka potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan sudah lebih muda, karena lahan-lahan gambut itu sudah menjadi kering. Maka jangan melakukan pembukaan lahan baru dengan metode membakar,” tutur Zakaria.[]

Sumber: Dialeksis

Dugaan Korupsi Beasiswa, Polda Aceh Minta Izin Mendagri Periksa 16 Anggota DPRA

0

Nukilan.id – Polda Aceh mengirim surat permohonan izin kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk memeriksa 16 Anggota DPRA terkait penyelidikan dugaan korupsi beasiswa dengan anggaran Rp 22,3 miliar Tahun Anggaran 2017.

“Surat permintaan izin pemeriksaan sudah kami sampaikan kepada mendagri. Namun, sampai kini surat izinnya belum turun,” kata Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Winardy di Banda Aceh, Selasa (9/2).

Pemeriksaan terhadap 16 Anggota DPRA tersebut untuk melengkapi berkas perkara penyelidikan. Sebab, hingga kini penyidik Polda Aceh masih mendalami kasus dugaan korupsi beasiswa tersebut.

“Kasus dugaan korupsi beasiswa ini masih proses penyelidikan. Banyak saksi yang sudah diperiksa, termasuk mantan Anggota DPRA. Sedangkan anggota dewan yang masih aktif, pemeriksaannya menunggu izin mendagri,” jelas Kombes Winardy.

Terkait indikasi kerugian negara dalam kasus tersebut, penyidik Polda Aceh sudah menyerahkan proses auditnya kepada tim dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh.

Menurut Winardy, penyidik Polda Aceh juga telah memaparkan kronologis kasus tersebut kepada pihak BPKP.

“BPKP juga sudah menunjuk tim mengaudit kerugian negara dalam kasus beasiswa tersebut. Penyidik masih menyuplai bukti-bukti kepada tim audit BPKP,” beber Winardy.

Kapolda Aceh Irjen Pol Wahyu Widada sebelumnya memastikan kasus dugaan korupsi beasiswa yang bersumber dari anggaran Pemerintah Aceh senilai Rp 22,3 miliar itu bakal diusut tuntas.

“Penanganan kasus dugaan korupsi beasiswa ini masih dalam penyelidikan. Pengusutan kasus ini terus berjalan hingga tuntas,” tegas Irjen Wahyu.

Sebelumnya, lembaga swadaya masyarakat Gerakan Antikorupsi (GeRAK) Aceh melaporkan indikasi korupsi penyaluran beasiswa bantuan pendidikan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2017.

Hasil temuan Inspektorat Aceh menyebutkan beasiswa tersebut berasal dari usulan 24 Anggota DPR Aceh. Jumlah penerima mencapai 938 mahasiswa, terdiri 825 penerima usulan Anggota DPR Aceh dan 86 orang permohonan secara mandiri.

(JPNN.com)

Ditangkap Menjelang Beraksi di Aceh, 5 Terduga Teroris Ditetapkan sebagai Tersangka

0
Petugas Densus 88 tengah berjaga di sekitar rumah terduga teroris di Kawasan Perumahan Kunciran Indah, Pinang, Tangerang, Banten, Rabu (16/05/2018). Sejumlah barang bukti dan tiga orang terduga teroris telah diamankan tim Densus 88 Antiteror Polri. (Sumber: KOMPAS.com / ANDREAS LUKAS ALTOBELI)

Nukilan.id – Lima terduga teroris yang ditangkap di tiga tempat berbeda pada pada 10 Januari 2021 lalu kini statusnya sudah dinaikkan sebagai tersangka. Kelimanya ditangkap di Aceh Besar, Kota Banda Aceh, dan Kota Langsa.

“Saat ini kelima terduga teroris statusnya sudah menjadi tersangka dan sudah ditahan di Mapolda Aceh,” kata Kepala Bidang Humas Polda Aceh Kombes Winardy saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (9/2/2021).

Winardy menyebutkan, kelima tersangka teroris itu sebelumnya berencana melakukan amaliyah atau aksi teror bom di wilayah Aceh.

Saat ini, para tersangka kasus terorisme itu akan dibawa ke Jakarta untuk diperiksa lebih lanjut.

“Untuk proses hukum selanjutnya akan dilakukan di Jakarta. Namun kami juga masih menunggu konfirmasi jadwal kapan kelima tersangka dilakukan proses transfer ke Jakarta, ” kata dia.

Winardy mengatakan, penyidik dari Detasemen Khusus (Densus) Antiteror 88 Polri terus melakukan pendalaman terkait keterlibatan pelaku lain.

Seperti diketahui, para tersangka berencana melakukan aksi teror bom dengan target utama TNI dan Polri di Aceh.

“Penyidik dari Densus 88 sambil menunggu perintah untuk membawa tersangka ke Jakarta, terus mendalami keterangan dari kelima tersangka terhadap keterlibatan tersangka lain, kemungkinan masih ada jaringan tersangka lain,” kata Winardy.
(Kompas.com)

Hasil Rakor DPRA, Pelaksana Pilkada Aceh 2022 Sepakati 4 Butir yang Mengikat

0

Nukilan.id – Pemerintah Aceh akan melakukan koordinasi dengan Menteri Dalam negeri terkait rekomendasi nomenklatur Pilkada Aceh 2022, sekkaligus untuk menjadi bahan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam mendukung pelaksanaa tahapan pilkada Aceh 2022.

Hal itu hasil kesepakatan bersama rapat koordinasi yang digelar DPR Aceh bersama Setda Aceh, Komisi Indpenden Pemilihan (KIP) Aceh dan Kabuaten/kota, Pimpinan DPR Aceh dan DPRK Kabupaten/Kota.

“Rapat ini sudah menyepakati hasil terdahulu bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala daerah serentak di Aceh tahun 2022. Rakor ini untuk membicarakan tahapan, program, dan jadwal saja,” kata Ketua DPR Aceh H. Dahlan Jamaluddin, S.IP pada Rakor, Selasa (9/2/2022).

Namun, dari pantauan Nukilan.id, pembicaraan lebih terfokus pada tahapan saja, tanpa membahas program dan jadwal pelaksanaan.

Para pihak yang menanda tangani sebanyak 19 orang yang masing-masing mewakili Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR Aceh, Asisten I Setda. Aceh, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh, Kepala Biro Hukum Setda Aceh, Kepala Biro Tata Pemerintah Setda Aceh, KIP Aceh, Para Pimpinan DPRK Aceh, Para Pemimpinan Komisi A DPRK se-Aceh dan Para Ketua KIP Kabupaten/Kota se-Aceh.

Berikut isi hasil Kesepakatan bersama terkait Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2022 di Aceh

  1. Mendukung pelaksanaan keputusan KIP Aceh Nomor : 1/PP.01.2-Kpt/11/Prov/1/2021 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/ Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Dalam Provinsi Aceh Tahun 2022.
  2. Bahwa Pelaksanaan Pilkada 2022 di Aceh, diatur khusus dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Rapublik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dan Pasal 101 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 yang normanya hanya berlaku di Aceh.
  3. Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/kota se-Aceh agar mengalokasikan anggaran Pilkada Aceh Tahun 2022 sebagaimana ketentuan Pasal 65 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh untuk mendukung terlaksananya Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati /Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana keputusan KIP Aceh Nomor : 1/PP.01.2-Kpt/11/Prov/1/2021. Hal ini akan di konkritkan didalam Forum Rakor Pimpinan se-Aceh dan mengundang stakeholder pusat (Kemendagri, KPU-RI, BAWASLU dan Komisi II DPR-RI)
  4. Pemerintah Aceh akan terus berkoordinasi dengan kementerian dalam negeri republik Indonesia agar dapat segera mengeluarkan rekomendasi untuk nomenklatur Pilkada Aceh sebagai bahan bagi Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam mendukung kelancaran hibah dana Pilkada Aceh sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pernyataan ini mengikat para pihak bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Aceh sebagai propinsi yang mempunyai undang undang kekhususan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang bersifat lex specialist dan telah diakui dalam pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945,
Demikian kesepakatan ini di buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.[]

Laporan: Akhi Wanda