Nukilan.id – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan Partai Demokrat akan terus berkomitmen dalam agenda penyiapan dan pemberdayaan politik bagi kaum perempuan.
“Partai Demokrat merupakan rumah besar bagi para perempuan, termasuk juga bagi anak-anak muda Indonesia. Kami serius memperjuangkan mereka untuk lebih aktif dalam proses politik di Tanah Air,” tegas AHY, saat membuka dan memberikan keynote speech pada webinar “Kepemimpinan Perempuan Berbasis Gender” yang diselenggarakan Perempuan Demokrat Republik Indonesia (PDRI) bekerjasama dengan Westminster Foundation for Democracy (WFD), Sabtu (20/2/2021) pagi.
Menurut AHY mengutip UN Women 2020, Selama 25 tahun terakhir representasi politik perempuan secara global telah meningkat tajam, namun jumlah skalanya masih sekitar satu dari empat kursi parlemen yang dipegang perempuan.
“Per Juni 2019, dari 500 kepala eksekutif yang memimpin perusahaan-perusahaan dengan pendapatan tertinggi, yang dipimpin oleh perempuan masih di bawah tujuh persen,” jelasnya mengenai kesetaraan gender di era modern.
Dalam keynote speech yang berjudul “Menyiapkan dan Memberdayakan Politisi Perempuan Indonesia” Ketum AHY menegaskan lima komitmen Partai Demokrat untuk memberdayakan perempuan. Selain menjadi rumah besar bagi perempuan dan anak-anak muda Indonesia, Partai Demokrat juga mendorong kader-kader perempuan Demokrat untuk aktif tampil dalam perdebatan wacana kebijakan publik di ruang publik, dengan analisa yang tajam, proporsional, dan senantiasa mengedepankan etika berdemokrasi.
AHY juga berjanji untuk terus meningkatkan program-program pendidikan dan pelatihan untuk memberdayakan minat, bakat, dan kemampuan optimal para kader perempuan Partai Demokrat. Selain itu juga Partai Demokrat terus fokus melakukan rekrutmen kader perempuan dari berbagai elemen, serta terus memperjuangkan nasib, dan masa depan kaum perempuan Indonesia.
Sementara itu, Ketua Umum DPP PDRI, Titiek Budhisantoso, yang juga adalah istri Ketua Umum Partai Demokrat pertama Prof. Subur Budhisantoso, dalam pembukaannya menyampaikan bahwa webinar ini bertujuan untuk meningkatkan pembangunan kapasitas kader-kader perempuan Demokrat. “PDRI dibentuk dengan tujuan untuk memperjuangkan pemenuhan, perlindungan, dan pemajuan hak-hak perempuan, khususnya dalam bidang politik guna mewujudkan Indonesia yang adil, sejahtera, dan bermartabat,” terang Titiek.
PDRI merupakan organisasi sayap Partai Demokrat yang sudah mempunyai 34 perwakilan DPD dan 384 DPC se-Indonesia, serta satu perwakilan luar negeri, yaitu Malaysia.
Saat membuka webinar dan menyampaikan pidatonya, Ketum AHY didampingi istri Annisa Pohan. Hadir dalam webinar tersebut antara lain, Sekjen DPP PDRI Lies Estherina, perwakilan WFD Sekar Panuluh, serta para narasumber lainnya seperti Direktur Pascasarjana Universitas Banda Lampung Andala Rama Putra Barusman, Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia Mike Verawati Tangka, dan Anggota Ombusman RI 2011-2016 Kartini Istikomah.[]
Nukilan.id – Koordinator Fungsi Statistik Sosial Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, Dadan Supriyadi, SST, M.Si mengatakan dalam memilih daftar komoditas garis kemiskinan, tentunya berdasarkan penelitian sebelumnya (sejak tahun 1998). Salah satunya adalah yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat diberbagai wilayah dan share terhadap pengeluaran cukup besar.
“Di seluruh wilayah Indonesia selain beras, rokok termasuk komoditas yg paling banyak dikonsumsi. Secara metodologi, BPS tentu bukan hanya sudah berstandar nasional namun juga internasional. Secara khusus BPS juga dikawal oleh FMS (Forum Masyarakat Statistik) yang beranggotakan pakar-pakar statistik dari Perguruan Tinggi dan praktisi dan senantiasa memberikan masukan untuk penyempurnaan metodologi seiring perkembangan jaman dan masyarakat.” jelas Supriyadi kepada Nukilan.id, Minggu (21/2/2021).
Sementara itu, Supriyadi membenarkan bahwa rokok mempengaruhi kemiskinan. Namun, sayangnya tidak berpengaruh terhadap konsumsi rokok di kaum muda. Hal itu terlihat dari data jumlah perokok semakin meningkat di usia Produktif.
“Iya betul, data Riskesdas 2018 (Riset Kesehatan Dasar) menunjukkan prevalensi pengguna rokok 15 tahun keatas sebesar 33,8% dan khusus umur 10-18 tahun sekitar 9 persen. Inilah potretnya, padahal kalau pengeluaran untuk rokok bisa dialihkan untuk hal lainnya yang positip tentunya akan lebih bermanfaat.” ujarnya
Selain itu, Supriyadi menyebutkan bahwa angka kemiskinan yg rutin dirilis oleh BPS, merupakan kemiskinan makro (gambaran tingkat kemiskinan suatu wilayah: Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota) dan untuk mengukur kemiskinan makro, BPS menggunakan konsep kebutuhan dasar (basic needs approach).
Hal ini, lanjutnya, tidak hanya digunakan di Indonesia. Sesuai dengan rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan lembaga lainnya seperti World Bank, banyak negara menggunakan pendekatan ini utamanya negara-negara berkembang.
“Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut garis kemiskinan.” jelasnya
Untuk makanan, sebut dia, ada 52 komoditas yang digunakan dan bukan makanan ada 47 komoditas (perdesaan) dan 51 komoditas (perkotaan). Setiap daerah dan setiap waktu memiliki Garis Kemiskinan yang berbeda. Pada Sept 2020 Garis Kemiskinan di Aceh sebesar 524.208 per orang per bulan.
“Metode ini dipakai BPS sejak tahun 1998 supaya hasil penghitungan konsisten dan terbanding dari waktu ke waktu (apple to apple).” jelas Sapriyadi
Kemudian, untuk keperluan program intervensi melalui berbagai program, pemerintah menggunakan Basis Data Terpadu atau saat ini dikenal dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Kemensos.
Lanjutnya, data yang terdapat pada DTKS tidak hanya berisi data orang miskin saja, namun juga ada hampir miskin dan sebagainya. makanya disebut Data Terpadu dan kedua data ini, tentunya berbeda pendekatannya namun tetap ada hubungannya.
“Jadi data Kemiskinan Makro digunakan untuk melihat capaian, progres dari program pengentasan kemiskinan di suatu daerah. Sedangkan data DTKS sebagai data targeting dari program pemerintah terkait pengentasan kemiskinan (PKH, Bansos dll).” demikian jelas Koordinator Fungsi Statistik Sosial BPS Aceh, Dadan Supriyadi.[]
Habib Bugak dan wakaf tanahnya yang kini jadi hotel di dekat Masjidil Haram dan dijadikan tempat tinggal jamaah haji asal Aceh dan juga orang Aceh yang menetap di Makkah
Nukilan.id – Di manakah para ulama besar dan orang Indonesia tinggal di Makkah pada masa lalu? Pertanyaan inilah yang paling menggelayuti pikiran selama tinggal di Makkah beberapa tahun silam. Bertanya kepada para mukimin tetap saja sulit. Apalagi, bagi orang seperti mereka yang kebanyakan datang ke Arab Saudi hanya sekadar cari duit. Jangan harap akan bisa tahu soal-soal keberadaan para pendahulunya yang sudah ratusan tahun lebih dahulu tinggal di Makkah.
Namun, perlahan misteri itu terkuak. Ini berkat informasi dari seorang pria asal Palembang yang sudah 30 tahun lamanya tinggal di Makkah. Namanya Khudri. Dia pun peduli soal-soal ini karena merasa masih keturunan ulama besar Palembang yang pernah tinggal di Makkah, Abd al-Samad al-Palimbani.
“Para leluhur itu tinggal di kawasan yang disebut Rubath atau Zaqaq Jawa (rumah, kampung atau gang pendatang asal Nusantara dan Asie Tenggara yang kala itu lazim dipanggil sebagai orang Jawa). Sisa-sisa tempatnya masih ada dan beberapa anak keturunannya pun masih ada di sana,” katanya. Ada juga yang menyebut zaqaq dengan panggilan rubath. Dua istilah ini hampir mirip dan sebangun.
Tak cukup memberitahu, dengan menggunakan mobil mewahnya, Khudri pun mengantarkan saya ke sebuah tempat yang berada di dekat jembatan layang Misfalah. Di seberang Hotel Falistine berdiri bangunan gedung yang disebut Burj al-Abbas. Menurut dia, di situlah area yang disebut Zaqaq Jawa.
“Tiga puluh tahun lalu, ketika saya baru datang pertama kali ke Makkah, di situ banyak tinggal keturunan orang-orang Jambi, Banten, Kalimantan Selatan, Palembang, Jawa, dan lainnya. Tapi, kini tinggal beberapa saja karena rumahnya sudah banyak yang dijual. Kini, masih ada seorang keturunan Muara Enim di sana. Namanya Abdul Hakim,” kata Khudri.
Memang bila membayangkan seperti apa kira-kira suasana kampung Jawi (sebutan bagi orang Indonesia pada masa lalu di Arab), pada masa kini sangatlah sulit. Bangunan sudah berubah total menjadi gedung-gedung tinggi. Bayangan sebagai padang pasir pun tak terlihat. Tak ada lagi gundukan gunung batu atau padang pasir. Yang ada kini hanyalah kompleks gedung modern, sebuah terowongan, serta begitu banyak ruas jalan.
Tak jauh dari tempat itu, Khudri pun membawa kami ke depan sebuah gang yang dia sebut sebagai Rubath Jawa. Karena saat itu sudah malam, di sana terlihat banyak orang berpeci putih tengah duduk-duduk di atas permadani yang digelar di depan sebuah rumah. “Ya, itulah para penghuni Rubath Jawa. Mereka adalah para santri Indonesia yang tengah menuntut ilmu di Makkah,” ujar Khudri .
Keterangan dia makin nyambung ketika dia menggeser sedikit arah perjalanannya. Selang beberapa ratus meter dia menunjuk sebuah rumah besar yang ada di pinggir jalan. Dia kemudian menceritakan beberapa tokoh ulama besar yang pernah tinggal di situ. Salah satunya adalah pakar tasawuf dan mantan Menteri Agama, Said Agil Husin al-Munawar.
Khudri menuturkan, bila ditelusuri sebenarnya banyak sekali ikatan emosional antara orang Indonesia dan kawasan Makkah. Bahkan, harap diketahui hingga kini banyak sekali tanah wakaf milik para leluhur orang Indonesia yang menjadi kawasan Masjidil Haram. Lahan tanah yang kini berdiri Hotel Daarut Tauhiid, Grand Zamzam, Hotel Hilton, dan pelataran Masjidil Haram sekalipun, sebenarnya banyak merupakan lahan wakaf orang Indonesia.
“Ingat, dahulu yang datang ke Makkah adalah orang-orang yang benar-benar kaya. Jadi, jangan heran kalau mereka punya lahan di sekitar Ka’bah. Tapi, sayang pihak ahli warisnya tak jelas lagi karena tanah itu kemudian diwakafkan ke Masjidil Haram,” katanya.
Beberapa waktu lalu, Pemerintah Saudi sempat mencari anak keturunan orang Indonesia yang bernama Fatimah. Rencananya akan mendapat ganti rugi karena tanah wakaf leluhurnya dipakai untuk pelebaran pelataran Masjidil Haram dan Hotel Grand Zamzam. “Tapi, sayang tak ketemu, padahal jumlah ganti ruginya sangat besar,” ujar Khudri.
Lalu, di manakah para orang Jawi dahulu belajar di Makkah? Khudri kemudian menunjuk ke sebuah lahan parkir Bus Saptco yang ada di samping Hotel Daarut Tauhiid. Lahan ini dahulu adalah Madrasah Shaulatiyah.
“Nah, di madrasah yang kini menjadi lahan parkir inilah para ulama besar, seperti KH Ahmad Dahlan, Hasyim Asy’ari, Muhammad Arsyad al-Banjari, Syekh Nawawi al-Bantani, Abd al-Samad al-Palimbani, Ahmad Khatib al-Minangkabawi pernah menuntut ilmunya selama di Makkah.”
Namun, jejak sejarah soal rumah dan pemukiman warga Nusantara–termasuk Aceh ada pada berbagai tulisan Snouck Hurgronje. Di sana dijelaskan bahwa mukimin Makkah selalu erat berubungan dengan masalah politik di Tanah Air.
Salah satu contoh pastinya ada pada sosok penulis “Syair Prang Sabi” yang legendaris: Chik Panti Kulu. Dalam perjalanan pulang dari Makkah itulah dia menulis syair perlawanan yang memberi pupuk yang membuat kian berkobarnya Perang Aceh.
Orang kaya asal Aceh, Habib Abdurrahman Al-Habsyi (Habib Bugak Asyi), pun sejak awal tahun 1800-an sudah mewakafkan tanah dan rumah miliknya di Makkah. Lahan tanah itu memang berada di tempat strategis karena sangat dekat dengan Ka’bah, bahkan kini ada di area perluasan Majidil Haram. Harga lahannya kini jelas selangit alias mahal sekali.
Dalam ikrar wakaf Habi Bugal Asyi berikrar begini. Ikrar ini diambil dari biografi Habib Adurrahman bin Alwi al-Habsyi (Habib Bugak Aceh. Buku ini hasil kajian dan ditulis Prof Dr Syahrizal Abbas MA, Kamaruzzaman Bustaman-Ahmad PhD, Dr Munawar A Djalil MA, Dr Khairuddin, dan Ir Sulaiman AW MP.
“Rumah tersebut (Baitul Aysi) dijadikan tempat tinggal jamaah haji asal Aceh yang datang ke Makah untuk menunaikan ibadah haji dan juga tempat tinggal orang asal Aceh yang menetap di Makah. Sekiranya karena sesuatu sebab tidak ada lagi orang Aceh yang datang ke Makah untuk haji, maka rumah wakaf ini digunakan untuk tempat tinggal para pelajar (santri atau mahasiswa) Jawi,”. (Jawi atau Jawa adalah istilah yang waktu itu digunakan untuk menyebut pelajar atau mahasiswa wilayah Asia Tenggara) yang belajar di Makkah).
Keterangan: Acara pemberian uang saku bagi jamaah haji asal Aceh di pemondokan 605, Syisya, Makkah, Arab Saudi oleh badan wakaf Habib Bugak Al Asyi pada tahun 2017 lalu
“Sekiranya karena sesuatu sebab mahasiswa Asia Tenggara pun tidak ada lagi yang belajar di Makah maka rumah wakaf ini digunakan untuk tempat tinggal mahasiswa Makkah yang belajar di Masjidil Haram, sekiranya mereka inipun tidak ada juga, maka wakaf ini diserahkan kepada Imam Masjidil Haram untuk membiayai keperluan Masjidil Haram.”
”Para mukimin dari berbagai penjuru dunia bertukar pikiran dengan aneka isu yang terjadi di negaranya masig-masing. Mereka tidak hanya belajar, berhaji, atau tinggal. Mereka juga berdikusi mengenai isu mutakhir. Ada perkumpulan diskusi, tak hanya berbahasa Arab tapi banyak juga memakai bahasa asalnya, termasuk bahasa Melayu,” begitu catatan Snouck Hurgonje. Pada kemudian hari Snouck mempelajari karakter orang Aceh–dan juga orang nusantara. Makkah dengan para mukiminnya saat itu adalah pusat “pusat pergerakan Islam” di Indonesia.
Dan bila melihat ke belakang lagi, yakni zaman dahulu, sebenarnya tak hanya Aceh yang punya tanah di Makkah. Berbagai kesultanan yang ada di nusantara punya tanah yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal bagi warganya yang tengah berada di kota suci. Mereka tinggal di sana secara gratis tanpa dipungut biaya apa pun, misalnya, sewa atau hingga biaya akomodasi harian.
Maka, di Makkah kala itu di kenal banyak bait atau rumah milik orang Banjar, Riau, Minangkabau, Bugis, Ternate, Banten, Jawa, dan lainnya. Para orang kaya yang berasal dari suku itu yang membelinya. Para sultan di Nusantara adalah salah satu pihak yang punya di antaranya.
Uniknya lagi, mereka tidak membeli tanah di Makkah yang sembarangan atau tidak stategis. Mereka membeli tanah di siktar area Masjidil Haram. Mereka jelas bisa membelinya karena orang nusantara pasti orang yang punya duit, bahkan kadang merupakan orang yang diutus oleh para sultan (dahulu tahun 1620-an ada utusan Kesultanan Mataram Jawa dan Banten).
Pada tahun yang lebih modern ada orang yang mendapat restu sultan untuk pergi dan belajar di Makkah. Orang ini adalah KH Ahmad Dahlan yang notabene juga anak abdi dalem Kesultanan Mataram Islam Yogyakarta. Dia pergi beberapa kali pada awal tahun 1900-an.
Sayangnya, saking ikhlasnya tidak ada yang mengelola secara profesional tanah atau rumah itu selayaknya orang Aceh itu. Mereka tak secara jelas mewakafkan atau mengalihkan kepada pihak siapa dan untuk tujuan apa atas tanah tersebut. Apalagi kini perluasan Masjidil Haram terus berlangsung. Rumah dan aneka bangunan milik pribadi di sekitar Ka’bah dibongkar dan dipinggirkan. Akibatnya, hanya rumah wakaf milik orang Aceh itu yang memang letaknya tak jauh dari Masjidil Haram yang jelas nasibnya.
Jadi, tanah wakaf di Makkah itu ternyata mengandung soal begitu komplek dan rumit. Pertaruhannya tak hanya soal fulus belaka, tapi juga menyangkut soal sejarah perkembangan Islam di nusantara. Bahkan, bisa lebih jauh, yakni soal perlawanan dan perjuangan melawan kolonial sampai eksistensi pendirian negara republik Indonesia.
Nukilan.id – Wakil Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyah (DDI) Indonesia Drs. H. Amlir Syaifa Yasin, MA mewakili Dewan Pimpinan Pusat Melantik Dr. Muhammad AR, M. Ed Sebagai Ketua Pengurus Provinsi Aceh Masa Khidmat 2021-2026 di Anjong Mon Mata, Pendopo Gubernur Aceh, Sabtu (20/2/2021) malam.
Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh Zahrol Fajri, S. Ag, MA sekaligus mewakili pemerintah Aceh menyampaikan ucapan selamat kepada Ketua terpilih beserta seluruh jajaran pengurus Pusat Dewan Dakwah Islamiyah Provinsi Aceh.
Kata Kadis, pemerintah Aceh saat ini terus melakukan berbagai upaya mensukseskan program unggulan visi dan misi Aceh hebat, seperti program “Aceh Meuadap”.
“Untuk mewujudkan program Aceh Meuadap ini Pemerintah Aceh tidak dapat berjalan sendiri, perlu dukungan semua pihak termasuk organisasi Islam di Aceh,” katanya.
Zahrol menekankan, Dewan Dakwah sebagai salah satu organisasi Islam, dapat mengambil peran terutama dalam penguatan pelaksanaan syariat islam di Aceh.
“Peran yang besar Dewan Dakwah Islamiyah untuk dapat berkiprah secara maksimal dalam kegiatan dakwah di Aceh, sangat diharapkan,” ujarnya.
Namun demikian–katanya– yg perlu kami tekankan aat ini banyak tugas yang harus dilakukan untuk tujuan pencerahan dan pembaikan bagi ummat islam.
“Pemerintah Aceh berharap Dewan Dakwah Islamiyah Aceh agar terus melakukan evaluasi, terobosan dan inovasi baru dalam rangka menjawab seluruh permasalahan umat islam, terutama terjadinya dekadensi moral generasi muda di era kekinian” kata Zahrol.
Pada acara itu Pengurus Pusat Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia melalui Wakil Ketua Umum DPP DDI Indonesia Drs. H. Amlir Syaifa Yasin MA memberikan cerndera mata kepada Pemerintah Aceh.
Hadir dada pelantikan tersebut Pimpinan Forkopimda Aceh yang diwakili pangdam IM, Wakil Ketua Umum DPP DDI Indonesia Drs. H. Amlir Syaifa Yasin, MA, Wasekjen DPP DDI Drs. H. Ade Salamun, MA, Ketua MPU Aceh, Kepala kanwil kemenag Aceh Dr. H. Iqbal, S. Ag, MA, Kepala Dinas Syariat Islam Aceh Dr. EMK. Alidar, S. Ag, M.H, Wakil Ketua Baitul Mal Aceh, Direktur RSUZA, Para Pengurus DDI kab/kota Aceh, Ketua Dewan Syura Tgk. Dr. H. Hasanuddin Yusuf Adan.
Nukilan.id – Kalau ke Blang Padang, Banda Aceh, jangan lupa lewat dan singgah di Jalan Imam Bonjol, Gampong Baro, Kota Banda Aceh.
Disitulah pusat penjual kelapa muda, langsung Minum di tempat.
Plus banyak pilihan, sebab tersedia aneka jenis kelapa muda.
Disaat Suhu panas akibat peralihan musim saat ini, bagi pedagang kelapa muda, tentu mendapat berkah tersendiri, sebab pembeli datang silih berganti karena air kelapa memang menjadi salah satu pilihan untuk hilangkan rasa dahaga.
Itu cerita sekarang pasca diijinkan kembali berjualan, sebelumnya, sejak Covid-19 melanda dunia, pedagang kelapa muda juga bernasip sama dengan pedagang lainnya, bahkan mengaku sempat terpuruk gara-gara sepi pelanggan, penjualan air kelapa ikut turun drastis dari rata-rata penjualan 200 buah perhari diwaktu normal, turun hingga paling banyak 100 buah saja.
“Sejak pandemi covid-19 tahun lalu, bulan Agustus 2020 penjualan kelapa muda sangatlah menurun, hanya laku 100 buah kelapa muda sehari.
Namun, mulai beberapa hari ini, alhamdulih kelapa muda bisa laku kurang lebih 200 buah sehari.” kata zulkarnain (30), pedagang kelapa muda di Jalan Imam Bonjol, Gampong Baro, Kota Banda Aceh” Sabtu (20/2/2021)
Dia belum bisa menebak untuk bulan ramadhan mendatang–bila terjadi lonjakan–tentu akan berdampak pada ekonomi mereka.
“Mudah-mudahan pada bulan Ramadhan mendatang keadaan membaik,” Ujar Zul, panggilan akrab Zulkarnain.
Zulkarnain tentu gundah, sebab peningkatan penjualan kepala muda hingga dua kali lipat hanya di Bulan Ramadhan.
Zulkarnain, laki-laki yang tercatat sebagai warga Gampong Kuta Karang, Kecamatan Darul Imarah, Aceh Besar. Di Area penjual kelapa muda itu, dia bukan orang yang baru. Katanya, dirinya sudah menjalani usaha dagang kelapa muda, sejak puluhan tahun silam, bahkan sudah turun temurun.
“Mulai dari ayah dulu tahun 90-an, dilanjutkan Abang dan saya sampai sekarang. Adik juga berjualan kelapa muda,” kata Zulkarnain.
Dia bercerita, ketika ayahnya berjualan dulu, kelapa masih seharga Rp1.500/buah dibanding sekarang sudah dijual menjadi Rp8.000/buah.
“Walaupun peminatnya tinggi, namun harga kelapa muda tetap stabil, tidak naik,” jelas Zul.
Ketarangan Zul, kelapa muda yang dia jual juga disuplai ke penjual di pantai lampu’uk, Kecamatan Lhoknga, Aceh Besar, untuk pedagang sepanjang lokasi wisata.
“kita suplai juga ke Lampu’uk. Permintaannya juga banyak,” ungkap zul
Namun begitu, Zul hanya dapat berharap pandemi covid-19 dapat segera berlalu, agar ekonomi masyarakat kembali normal dan aktifitas dagang bisa tumbuh, termasuk usaha kelapa muda, teman sehari-hari bila dilanda dahaga, silakan singgah ke Jalan Imam Bonjol, rasakan keaslian air kelapa muda disana, Segar!!!.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh, Ihsanurijal S.Si, M.Si
Nukilan.id – Hasil rilis kemiskinan dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menempatkan Provinsi Aceh termiskin di Sumatera, memang disampaikan hanya untuk Provinsi Aceh saja, tanpa angka provinsi lain. Sebagai instansi vertikal, BPS pusat yang merilis secara bersamaan seluruh provinsi, 15 Februari itu.
Hal itu disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh, Ihsanurijal S.Si, M.Si seperti kutipan wawancara ekslusif dengan media online Dialeksis, Jum’at (19/2/2021).
“Jadi, pagi rilis hasil BPS pusat dulu, kemudian tingkat provinsi. yang dirilis BPS, untuk kemiskinan tanggal itu menyajikan angka rilis untuk Indonesia, termasuk Aceh, Sumut, Sumsel, Jawa, Kalimantan, se-Indonesia. Di jam itu saya baru tahu oh angkanya di provinsi lain segitu. Sebab yang saya rilis adalah angka untuk Provinsi Aceh saja,” kata Ihsanurijal.
Katanya, Karena pandemi Covid-19, metodenya disesuaikan. Makanan ada sekitar 52 komoditas yang ditanyakan. Namun karena pandemi, sekarang dibuat penyederhanaan lebih simpel, untuk makanan jadi 10 komoditas yang ditanyakan. Sementara yang bukan makanan hanya 6 komoditas.
“Sebab masyarakat dan petugas kita juga takut (tertular Covid-19),” ujarnya.
Ditanya bagaimana solusi menurut BPS Aceh dalam penurunan angka kemiskinan di Aceh?
Ihsanurijal menjelaskan, masalah pandemi perlu dituntaskan terlebih dahulu.
“Kita harus sehat dulu. Nggak bisa kita melakukan aktivitas dengan baik, kalau kita tidak sehat,” ujar dia.
Lanjutnya, sebagai sentral pemerintah, anggaran refocusing harus dipakai penggunaannya secara optimal dan masyarakat bisa sehat, kemudian program vaksinasi, protokol kesehatan, dan berbagai upaya untuk terus disosialisasikan.
“Karena percuma saja kita melakukan aktivitas kalau kitanya sakit atau peredaran Covid-19 masih tinggi,”.
Jadi–lanjutnya–selesaikan dulu masalah pandemi Covid-19 ini, tentu harus dengan tetap survive (bertahan) melalui new normal life. Kita tetap beraktivitas di tengah-tengah pandemi Covid-19. Kenapa kita harus tetap beraktivitas, ya kalau tidak, kita nggak survive. Walau begitu, harus tetap dikedepankan protokol kesehatannya.
“Kita harus terus beraktivitas di tengah pandemi ini, di BPS tanggung jawabnya melakukan pendataan, di pemerintah nanti pada akhirnya bagaimana pelayanan masyarakat, terutama bagaimana di tengah Covid-19 ini bisa menjadi lebih baik. Setelah itu baru bicara yang lainnya barang kali. Kalau nggak begitu, nggak normal-normal kita,” demikian Ihsanurijal.[]
Nukilan.id – Staf Khusus Presiden Indonesia Joko Widodo, Billy Mambrasar menyatakan ada beberapa aspirasi para guru yang diserap saat berkunjung ke Aceh Barat pada 2019 lalu yang telah ditindak lanjuti presiden melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud).
Ketika kembali menyambangi Meulaboh, Aceh Barat pada 16-19 Februari lalu, Billy memberikan laporan tentang beberapa aspirasi yang ditampung setahun lalu yang telah direalisasi Presiden Jokowi.
Beberapa di antaranya, kata Billy, seperti gaji dan tunjangan guru P3K yang disetarakan dengan PNS. Pada 2020 presiden mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No 98 Tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPP3K).
Perpres itu mengatur besaran gaji dan tunjangan PPPK yang sama dengan PNS di instansi pemerintah pusat dan daerah. Di samping besaran gaji yang disetarakan dengan PNS berdasarkan golongan, PPPK juga menerima tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tunjangan sebagaimana yang berlaku bagi PNS.
“Kecuali jaminan pensiun, PPPK juga mendapat perlindungan berupa jaminan hari tua, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, serta bantuan hukum,” kata Billy.
Kemudian juga aspirasi terkait kesempatan yang lebih besar bagi guru honor untuk diangkat menjadi guru PPPK. Kata dia, kesempatan menjadi PPPK menjadi lebih besar, tidak ada batasan usia untuk ikut seleksi PPPK.
“Semua guru honorer yang terdaftar dalam dapodik dapat diangkat menjadi PPPK setelah mengikuti tes seleksi,” katanya.
Selanjutnya, aspirasi yang dijawab Presiden Jokowi yakni terkait ditingkatkannya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk provinsi dengan tingkat kemahalan tinggi seperti Aceh dan Papua.
Kata dia, peningkatan dana BOS tersebut karena Kemendikbud mengubah perhitungannya dengan merujuk pada indeks kemahalan konstruksi (IKK) dan Badan Pusat Statistik atau BPS.
“Sejumlah sekolah yang naik dana BOS pada 2021 yakni untuk jenjang SD, ada 337 kabupaten/kota, untuk jenjang SMP ada 381 kabupaten/kota, untuk jenjang SMA ada 386 kabupaten/kota, untuk SMK ada 387 kabupaten/kota dan untuk SLB ada 390 kabupaten/kota,” katanya.
NUKILAN.ID, BANDA ACEH – Delegasi dari Kedutaan Besar Federasi Rusia di Indonesia melakukan kunjungan kerja ke Sabang pada Sabtu (20/2).
Delegasi yang dipimpin oleh Dubes Federasi Rusia di Indonesia, Lyudmila Vorobieva berkunjung ke Sabang selama tiga hari dalam rangka menjalin komunikasi dan silaturahmi dengan Pemerintah Kota Sabang dan Badan Pengusahaan Pelabuhan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas Sabang (BPKS).
Turut serta dalam rombongan Atase Militer, Captain (NAVY) Sergei Zhevnovatyy beserta Wakil Atase dan rombongan lainnya.
Kedatangan rombongan disambut oleh Kepala BPKS, Iskandar Zulkarnain, didampingi oleh Wakil Kepala, T. Zanuarsyah, Direktur Promosi, Maya Safira dan Kabag Humas BPKS, M. Rizal di Pelabuhan Penyeberangan Balohan, Sabang.
Selain bertemu dengan sejumlah pejabat pemerintahan dan BPKS, rombongan juga melakukan kunjungan ke makam salah seorang pelaut asal Rusia yang dikebumikan dikomplek pemakaman Merbabu Kota Sabang dan mengunjungi Museum Sabang yang rencananya akan dilaksanakan Minggu (21/2).
Para rombongan dijadwalkan berada di Sabang hingga hari Senin 22/2).
Nukilan.id – Gubernur Aceh Nova Iriansyah meresmikan secara simbolis tujuh unit asrama mahasiswa Aceh yang baru direnovasi di tujuh kota di Pulau Jawa dan Sumatera.
Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti yang dilakukan Gubernur Aceh di Asrama Putri Pocut Baren, Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu, (20/2/2021).
Ketujuh unit asrama itu Wisma Tanah Rencong di Koto Tangah, Padang. Wisma Teuku Umar, Wisma Sultan Iskandar Muda, dan Asrama Putri Pocut Baren, semuanya di Kota Bandung. Asrama Putra Meuligo Iskandar Muda Yogyakarta dan Wisma Panglima Teuku Nyak Makam di Kabupaten Sumedang dan Asrama Pocut Baren, Bogor.
Diwaktu bersamaan Gubernur Nova turut meluncurkan program pembiayaan operasional gratis bagi seluruh asrama mahasiswa milik Pemerintah Aceh yang berada di tanah air.
“Alhamdulillah, pembangunan dan rehabilitasi tujuh asrama itu telah selesai dilaksanakan. Sekarang, ketujuh asrama lebih indah, lebih bersih dan lebih kokoh, fasilitas ruangan bertambah. Suasana di dalamnya lebih nyaman,” kata Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, dalam sambutannya.
Kata Nova, pembangunan dan peningkatan asrama mahasiswa Aceh di berbagai daerah di tanah air masih terus berlanjut pada tahun ini. Upaya tersebut diharapkan dapat mendorong generasi mudah Aceh lebih gigih belajar, dan lebih bersyukur.
“Pemerintah Aceh komit memberi perhatian pada dunia pendidikan di Aceh. Sebab, pembangunan sebuah bangsa tidak hanya cukup dengan pembangunan sarana publik, tapi harus memperhatikan SDM melalui pendidikan dan sarana belajar yang memadai,” katanya.
Nova sendiri menjelaskan dirinya juga sudah mengunjungi semua asrama mahasiswa. Dari Malang, Surabaya berkali-kali, Yogya berkali-kali, Lombok, Batam, Palu, Jakarta dan Bogor.
“Saya berharap semangat mahasiswa Aceh akan bertambah dengan kunjungan gubernurnya,” lanjut Nova.
Acara turut dihadiri perwakilan mahasiswa Aceh dari Padang, Kota Yogyakarta, Sumedang dan Kota Bogor.
Acara peresmian berlangsung sesuai protokol kesehatan yang ketat. Memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak.[red]
Nukilan.id – Sebuah posting Facebook yang dibagikan di Kenya dimaksudkan untuk menunjukkan foto sebuah gereja di Washington DC, Amerika Serikat (AS) yang diubah menjadi masjid. Foto itu asli, namun narasinya salah dan yang benar adalah bangunan berlokasi di Hamburg, Jerman .
“Gereja di Washington Amerika…berubah menjadi masjid sekarang dinamai masjid issa ibn maryam”, bunyi postingakun Facebook Abdul Menk yang diterbitkan pada 6 Februari 2021. Pihak Facebook langsung menandainya sebagai informasi palsu.
Posting tersebut mencakup dua gambar berdampingan dari atas struktur yang sama. Bangunan pada foto di sebelah kanan memiliki tanda salib di bagian atas, sedangkan di sebelah kiri terdapat tanda bertuliskan “Allah” dalam bahasa Arab.
Mayoritas komentar di posting-an tersebut menunjukkan dukungan untuk konversi bangunan, meskipun beberapa mengeklaim foto tersebut telah direkayasa.
Kedua foto tersebut benar-benar asli, tetapi klaim bahwa bangunan itu di Amerika Serikat adalah palsu. Foto-foto tersebut adalah sebuah gereja di Hamburg, Jerman yang diubah menjadi masjid pada tahun 2018. Dulunya adalah Gereja Lutheran Capernaum, kini bangunannya menjadi Masjid Al-Nour.
Laman AFP Fact Check, yang dilansir Sabtu (20/2/2021), melacak foto tersebut dibagikan ke blog ekstremis berbahasa Belanda yang berbasis di Belgia. Menurut alat gambar terbalik TinEye, foto itu pertama kali muncul online pada 1 Juli 2016.
Pencarian padafoto Getty mengungkapkan banyak foto yang mendokumentasikan peresmian masjid. Pada caption foto diketahui bahwa bangunan tersebut merupakan “bekas gereja”.
