Nukilan.id – Hasil rilis kemiskinan dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menempatkan Provinsi Aceh termiskin di Sumatera, memang disampaikan hanya untuk Provinsi Aceh saja, tanpa angka provinsi lain. Sebagai instansi vertikal, BPS pusat yang merilis secara bersamaan seluruh provinsi, 15 Februari itu.
Hal itu disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh, Ihsanurijal S.Si, M.Si seperti kutipan wawancara ekslusif dengan media online Dialeksis, Jum’at (19/2/2021).
“Jadi, pagi rilis hasil BPS pusat dulu, kemudian tingkat provinsi. yang dirilis BPS, untuk kemiskinan tanggal itu menyajikan angka rilis untuk Indonesia, termasuk Aceh, Sumut, Sumsel, Jawa, Kalimantan, se-Indonesia. Di jam itu saya baru tahu oh angkanya di provinsi lain segitu. Sebab yang saya rilis adalah angka untuk Provinsi Aceh saja,” kata Ihsanurijal.
Katanya, Karena pandemi Covid-19, metodenya disesuaikan. Makanan ada sekitar 52 komoditas yang ditanyakan. Namun karena pandemi, sekarang dibuat penyederhanaan lebih simpel, untuk makanan jadi 10 komoditas yang ditanyakan. Sementara yang bukan makanan hanya 6 komoditas.
“Sebab masyarakat dan petugas kita juga takut (tertular Covid-19),” ujarnya.
Ditanya bagaimana solusi menurut BPS Aceh dalam penurunan angka kemiskinan di Aceh?
Ihsanurijal menjelaskan, masalah pandemi perlu dituntaskan terlebih dahulu.
“Kita harus sehat dulu. Nggak bisa kita melakukan aktivitas dengan baik, kalau kita tidak sehat,” ujar dia.
Lanjutnya, sebagai sentral pemerintah, anggaran refocusing harus dipakai penggunaannya secara optimal dan masyarakat bisa sehat, kemudian program vaksinasi, protokol kesehatan, dan berbagai upaya untuk terus disosialisasikan.
“Karena percuma saja kita melakukan aktivitas kalau kitanya sakit atau peredaran Covid-19 masih tinggi,”.
Jadi–lanjutnya–selesaikan dulu masalah pandemi Covid-19 ini, tentu harus dengan tetap survive (bertahan) melalui new normal life. Kita tetap beraktivitas di tengah-tengah pandemi Covid-19. Kenapa kita harus tetap beraktivitas, ya kalau tidak, kita nggak survive. Walau begitu, harus tetap dikedepankan protokol kesehatannya.
“Kita harus terus beraktivitas di tengah pandemi ini, di BPS tanggung jawabnya melakukan pendataan, di pemerintah nanti pada akhirnya bagaimana pelayanan masyarakat, terutama bagaimana di tengah Covid-19 ini bisa menjadi lebih baik. Setelah itu baru bicara yang lainnya barang kali. Kalau nggak begitu, nggak normal-normal kita,” demikian Ihsanurijal.[]
Sumber: Dialeksis
