Beranda blog Halaman 2281

Hari Perempuan Internasional, Sri Mulyani: Perempuan Berhak Menjadi Apa Saja

0
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati

Nukilan.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani, ikut merayakan Hari Perempuan Internasional yang jatuh pada Senin, 8 Maret 2021. Ia menuliskan bahwa saat ini perempuan bisa menjadi apa saja, dan berhak menjadi apa saja.

Menurutnya sekarang, perempuan tidak dapat disamakan dengan dahulu, yang memiliki banyak sekali hambatan untuk berkarya.

“Sekarang lihatlah, banyak sekali tokoh perempuan di dunia yang menunjukkan kemampuannya untuk berkontribusi positif dan menjadi role model kesuksesan dan keberhasilan di berbagai bidang!” tulis Sri pada Instagram resminya @smindrawati, dikutip Senin (8/3/2021).

Perempuan saat ini, berhak mendapatkan kesetaraan dan lingkungan yang inklusif yang nantinya akan membuka kesempatan untuk perempuan dapat berperan penting pada setiap sendi kehidupan.

Keberanian untuk menyuarakan pendapat saja tidak cukup, hal itu harus diiringi dengan sikap dan tindakan nyata, termasuk saling memberikan dukungan bagi perempuan lainnya untuk lebih maju lagi.

“Perempuan kuat menginspirasi perempuan lain. Baik di bidang sosial, budaya, ekonomi, maupun politik. Ayo perempuan Indonesia maju dan berani unjuk gigi dan menjadi signifikan! Bring it on!” tutupnya. []

Liputan6

Respons PBNU Terkait Frasa Agama Raib dari Peta Pendidikan

0
Logo PBNU. (Foto: PBNU)

Nukilan.id – Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Marsudi Syuhud, menanggapi hilangnya kata “agama” dalam Peta Jalan Pendidikan Nasional 2020-2035 yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Dalam draf terbaru itu, frasa agama dihapus dan digantikan dengan akhlak dan budaya.

Menurut dia, seharusnya peta jalan pendidikan nasional tidak boleh menyimpang dari kesepakatan bersama yang telah ditetapkan.

“Mestinya peta jalan pendidikan dimulai, dari aturan ketuhanan yang dibumikan menjadi undang-undang dan diaplikasikan menjadi kebijakan pemerintah dan dilaksanakan segenap aparatur yang membidangi dari pusat sampai daerah, itulah perintah konstitusi kita hari ini, tidak boleh menyimpang dari kesepakatan bersama ini,” kata Kiai Marsudi dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id, Senin (8/3).

Kiai Marsudi menjelaskan, peta pendidikan Indonesia adalah sebuah keinginan bersama rakyat Indonesia yang telah dirumuskan dengan musyawarah dan ditetapkan menjadi undang- undang yang harus diikuti semua pemangku kebijakan dalam bidang pendidikan.

Karena itu, menurut dia, pemerintah harus mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.

“Dari sisi ini saja sudah jelas bahwa perintah UUD 1945 kepada pemerintah sebagai penyelenggara pendidikan, harus meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, artinya bahwa keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia adalah domain agama,” ujarnya menjelaskan.

Kiai Marsudi menambahkan, sebagai negara yang berketuhanan, maka dalam membuat kebijakan pendidikan harus memenuhi tiga rukun utama. Pertama, yaitu harus mampu menyatukan hukum-hukum tsabat (hukum yang tetap) dan al-tathawwur (dinamis).

Kedua, harus menyatukan dua kemaslahatan, yaitu kemaslahatan umum (publik) dan kemaslahatan khusus (individu). “Ketiga, harus menyatukan antara kemaslahatan materi dan kebutuhan ruhani (al-jam’u baina maslakhatil maadiyah wal haajat ar-ruhiyah),” kata Kiai Marsudi. []

Sumber: Republika

Demokrat Aceh Datangi Kanwil Kemenkumham Sampaikan Surat “Tolak KLB”

0

Nukilan.id – Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Aceh H. Dalimi, SE Ak dan segenap pengurus Daerah mendatangi kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh untuk menyampaikan penolakan hasil KLB Bodong Demokrat di Deli Serdang, Senin (8/3/2021).

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Ham Kemenkumham Aceh Sasmita, SH, MH yang menerima rombongan mengatakan, secara teknis pihaknya hanya menangani partai lokal aja, namun juga sebagai perpanjangan tangan Kementrian Hukum dan HAM RI di Aceh.

“Kami menerima semua masukan dari pengurus Demokrat Aceh untuk disampaikan ke Jakarta,” kata Sasmita dan turut mendampingi Irfan, SH Kabid pelayanan hukum Bukhari, SH, MH dan Kabid Hukum Edison.

Sasmita menyebutkan, sampai hari ini sesuai Mentri hukum dan HAM, Ketum DPP Demokrat adalah Agus Harimurti Yudhoyono sesuai hasil kongres 2020

“Kami akan menyampaikan kedatangan Bapak dan ibu ke sini, dan menyampaikan semua laporan ini,” ujarnya.

Sementara Sekretaris DPD-PD Iqbal Farabi menyampaikan apabila DPD dan DPC Demokrat Se Aceh masih sangat komit dan kompak mendukung Ketum AHY. Itu ditandai dengan Pernyataan yang sudah di buat oleh semua DPC bahwa tidak satupun ada perwakilan atau delegasi DPC hadir di KLB Deli serdang.

Terlihat hadir Divisi Hukum DPD PD Rachmadani, SH, Bendahara DPD Alaidin Abu Abbas, dan perwakilan Diskonstra Lukman Abda.[]

Reporter: ji

AHY dan Para Ketua DPD PD Antar Surat “Tolak KLB” ke Kemenkumham RI

0

Nukilan.id – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendatangi kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia guna menyampaikan surat penolakan Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Sumatera Utara, Senin (8/3/2021).

AHY terlihat hadir bersama pengurus dan Ketua DPD Demokrat dari Seluruh Indonesia dan massa Demokrat yang berasal dari daerah.

AHY saat kehadirannya sempat menyampaikan kehadiran mereka untuk memberikan surat penolakan KLB Deli Serdang kepada Menkumham.

“Pelaksanaan KLB di Deli Serdang sama sekali tidak sesuai AD/ARD Partai, proses pemutusannya juga tidak sah,” kata AHY

Kehadiran AHY dan rombongan sekitar pukul 11,30, hingga berita ini ditayang AHY dan Rombongan masih berada di dalam gedung Kemnkumham.

Setelah Kkemenkumham, AHY juga dijadwal akan mendatangi Komisi Pemilihan Umum di Jalan Diponegoro Jakarta.

Reporter: ji

Sarah Gilbert Pimpin Tim Vaksin Oxford, 66 Persen Perempuan

0
Profesor Sarah Gilbert

Nukilan.id – Sekitar dua pertiga dari tim vaksin Oxford adalah wanita. Profesor Sarah Gilbert, orang yang memimpin tim vaksin Oxford, tidak mengkhawatirkan jumlah wanita yang berpartisipasi dalam sains.

Dia khawatir tentang betapa sedikitnya wanita yang berada di posisi terdepan. Gilbert sudah mencoba membuat jalaur untuk mereka dan wanita muda lainnya ke posisi puncak.

“Saya telah berbicara dengan wakil rektor di Oxford tentang hal ini. Pertama-tama, kita perlu melihat lebih dalam untuk situasi khusus peneliti kita yang dapat maju dalam karier akademis,” ujar Gilbert, dilansir dari I News, Senin (8/3).

Tim tersebut perlu memastikan wanita dari tahap yang relatif awal dalam karier mereka memiliki kesempatan yang cukup untuk pendampingan dan pelatihan. Dengan begitu, mereka merasa percaya diri untuk maju dan pindah ke posisi dewan direksi.

“Saya pikir kepercayaan diri mungkin datang lebih alami untuk pria daripada wanita. Tetapi kepercayaan diri itu dapat diberikan dengan melakukan pelatihan agar Anda dapat mengambil peran yang berbeda. Dan itu sering kali melatih untuk melakukan sesuatu di luar pekerjaan utama Anda,” katanya.

Apa yang Gilbert ingin lihat adalah lebih banyak perkembangan dalam hal menunjukkan pada wanita muda bagaimana menghadapi politik sains serta sains itu sendiri. Berpartisipasi dalam rapat komite misalnya, yang menurutnya dapat meninggalkan perasaan “cukup tidak memadai” ketika mereka dilepaskan ke lingkungan pertama mereka.

“Mereka belum belajar bagaimana melakukannya saat mereka berjalan. Jadi, pastikan mereka memiliki pengalaman dalam berbagai aspek pekerjaan pada tahap awal, dan jika perlu, temukan pelatihan dan pendampingan yang sesuai untuk memastikan bahwa mereka cocok untuk pindah ke posisi senior,” ujarnya.[]

Sumber: Republika

Perempuan Parlemen RI Gelar Pameran Foto dan Diskusi

0

Nukilan.id – Dalam rangka merayakan Hari Perempuan Internasional, Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia akan mengadakan pameran foto dan rangkaian talkshow bertajuk “Kiprah Perempuan Parlemen: Jalan Harapan Bangsa.” Pameran foto dan rangkaian talkshow dengan beragam topik terkini itu akan digelar 8-18 Maret 2021 di Selasar Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan.

Menurut rencana, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani akan membuka rangkaian acara pameran foto dan talkshow yang digelar oleh Koalisi Parlemen Perempuan Republik Indonesia (KPP-RI) itu pada Senin (8/3/2021), seusai pembukaan masa sidang keempat DPR. Puan yang juga Ketua DPR perempuan pertama di Tanah Air itu juga sekaligus akan turut serta sebagai peserta pameran foto. Sebagai anggota legislatif perempuan yang menjadi pimpinan tertinggi di DPR, Puan akan memajang tiga foto pribadi pilihannya untuk ditampilkan di hadapan publik.

Ketua Presidium KPP-RI Diah Pitaloka, Minggu (7/3) di Jakarta, mengatakan, kegiatan pameran foto dan rangkaian talkshow ini merupakan kesempatan apresiasi kepada perempuan parlemen Indonesia yang telah turut serta mewarnai pengambilan kebijakan di Tanah Air. Perjuangan perempuan untuk dapat duduk di kursi parlemen dan terlibat langsung dalam pembuatan keputusan tidaklah mudah. Sebab, mereka masih harus berjuang menghadapi stigma, dan kendala struktural maupun kultural sebagai perempuan. Selain itu kiprah mereka juga diharapkan dapat membawa perubahan yang lebih baik terhadap perlindungan dan kesejahteraan kaum perempuan di berbagai bidang kehidupan.

“Perempuan dengan segala dinamikanya menghadapi tantangan tersendiri ketika akan terjun ke dunia politik. Hal ini penting untuk diapresiasi untuk terus memberikan semangat dan dukungan kepada perempuan agar terus terlibat aktif dalam pembangunan bangsa melalui politik,” katanya.

Sebagai salah satu elemen masyarakat, menurut Diah, perempuan adalah faktor penting untuk menuju Indonesia Maju 2045. Sejumlah isu krusial di negeri ini sangat erat dan dekat dengan kehidupan perempuan. Isu lingkungan hidup, pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, pemberdayaan komunitas, pembangunan desa, hingga teknologi informasi, adalah sebagian kecil dari isu-isu penting di mana perempuan terlibat aktif dan partisipatif.

Perempuan parlemen juga adalah kelompok kepentingan yang berkiprah dan terjun langsung dalam isu-isu penting tersebut. Oleh karenanya, dalam ajang pameran foto perempuan parlemen ini, publik akan dapat menyaksikan beragam wajah perempuan yang berkutat dengan bermacam-macam upayanya di parlemen maupun keseharian.

“Mereka akan tampil di daerah pemilihan, saat menyerap aspirasi dan suara konstituen, ketika rapat di ruang-ruang komisi, atau saat menemui elemen masyarakat. Berbagai hal akan terlihat dari pameran foto perempuan parlemen ini. Silakan nanti publik yang menilai bagaimana kiprah para perempuan di parlemen melalui foto-foto yang ditampilkan,” kata Diah.

Pameran foto ini sekaligus juga menunjukkan sisi manusiawi para anggota legislatif perempuan. Mereka tidak hanya tampil serius, tetapi juga sederhana, dan apa adanya, layaknya manusia dengan berbagai dinamikanya. Sebanyak 124 anggota DPR perempuan, dan 42 anggota DPD perempuan yang turut serta dalam pameran akan menampilkan masing-masing tiga fotonya.

Selain pameran foto, rangkaian talkshow yang digelar juga ingin memberikan perspektif perempuan terhadap berbagai isu terkini. Para pembicara ialah anggota legislatif perempuan dengan beragam keahlian dan konsentrasi. Topik yang akan diangkat di dalam rangkaian talkshow antara lain ialah pemerintahan daerah, vaksinasi, pendidikan daring, perkawinan anak, pengembangan energi hijau, pengarusutamaan gender dalam pembangunan, pelestarian lingkungan hidup, dan wirausaha perempuan dalam akselerasi pemulihan ekonomi.

Diah mengatakan, keseluruhan acara dalam rangka peringatan Hari Perempuan Internasional (International Women’s Day) itu akan dilangsungkan dengan mengikuti protokol kesehatan yang ketat. Rangkaian acara dan talkshow juga dapat disaksikan melalui akun media sosial (Youtube) Koalisi Perempuan Parlemen RI. 

Acara ini diharapkan bisa menjadi penyemangat bagi setiap perempuan di Tanah Air untuk berkontribusi aktif dalam pembangunan Indonesia di berbagai bidang, termasuk politik

Varian Corona B117 Belum Terdeteksi di Aceh

0
Jubir Covid-19 Aceh Saifullah Abdulgani

Nukilan.id – Virus corona varian baru B117, yang pertama sekali ditemukan di Inggris, dilaporkan belum terdeteksi di Aceh.

Hal itu disampaikan Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Aceh Saifullah Abdulgani (SAG) di Banda Aceh, Minggu (7/3/2021).

“Masyarakat tidak perlu panik menyikapi informasi masuknya varian baru virus penyebab Covid-19 itu, tetapi perlu waspada,” kata SAG.

Ia menjelaskan, virus corona B117 merupakan varian baru hasil mutasi virus SAR-Cov2, penyebab Covid-19. Virus corona B117 diumumkan pertama kali di Inggris pada akhir tahun lalu dan menyebar cepat ke sejumlah negara, termasuk ke Asia.

Kementerian Kesehatan RI menerima informasi ada dua kasus positif COVID-19 di tanah air dengan mutasi virus corona B.1.1.7, dari 462 sampel yang diperiksa, pada 1 Maret 2021. Temuan tersebut dipublikasikan melalui website resmi Kemenkes pada 5 Maret 2021, tutur SAG yang juga mendapat informasi sebelumnya dari Satgas Covid-19 Nasional.

Selanjutnya SAG mengatakan, mutasi virus merupakan fenomena alami yang terus terjadi dalam masa pandemi Covid-19 saat ini. Virus bermutasi sebagai mekanisme pertahanan diri untuk bertahan hidup dalam lingkungan yang berubah-ubah, jelas pemilik gelar akademis Magister Kesehatan Masyarakat itu. 

Hasil mutasi virus SAR-Cov2 dikatakan lebih cepat menular, namun belum ada bukti ilmiah B117 lebih mematikan daripada virus corona yang kita kenal selama ini. Virus B117 juga dapat  dideteksi melalui pemeriksaan sampel dengan real time polymerase chain reaction (RT-PCR), jelasnya. 

Lebih lanjut SAG mengatakan, pemerintah telah antisipasi menyebarnya virus B117 tersebut dengan memperketat masuknya orang asing ke Indonesia, meningkatkan surveilan di pintu-pintu masuk Bandar Udara Internasional, serta meningkatkan testing dan tracing di tengah-tengah masyarakat.

“Pemerintah telah mengantisipasi sesuai standar penanganan penyakit menular, dan masyarakat tidak perlu panik namun harus lebih waspada saja,” katanya.

Kewaspadaan perlu ditingkatkan juga di Aceh.

Pengalaman sebelumnya, kasus pertama Covid-19 di Indonesia diumumkan Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020, dan 25 hari kemudian sudah ada kasus pertama di Aceh. Artinya, tidak tertutup kemungkinan B117 itu akan tiba juga di Aceh.

Karena itu, lanjut SAG, jangan pernah kendorkan Gerakan 3 M, yakni memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun atau handsanitizer.

Selain menjalani hidup new normal, Jubir Pemerintah Aceh itu juga meminta masyarakat menyukseskan program vaksinasi Covid-19.

“Vaksin Sinovac itu untuk membentuk antibody sebagai perisai spesifik antivirus corona di dalam tubuh. Antisipasi dari luar tubuh dengan 3M itu,” ujar tambah SAG.

“Menyukseskan vaksinasi merupakan Tindakan menghambat proses mutasi virus corona melalui penularan yang terus-menerus,” tambah SAG.

Praktisi Humas Wajib Melek Teknologi Terbaru

0

Nukilan.id – Masyarakat, termasuk dunia usaha, harus mengubah perilaku dan beradaptasi dengan kebiasaan baru di masa pandemi COVID-19. Termasuk aktivitas-aktivitas kehumasan atau public relations (PR).

Adanya Covid-19 ini mengharuskan para praktisi PR untuk memaksimalkan berbagai platform media, khususnya platform-platform digital. Komunikasi-komunikasi yang sebelumnya bertatap muka langsung bergeser menjadi tatap muka online.

“Tidak ada pilihan lain selain beradaptasi. Humas harus beradaptasi, mengadopsi teknologi baru, dan harus terus mengasah keahliannya di masa transisi ini,” kata Founder & CEO Iconomics Bram S. Putro saat membuka webinar The Iconomics PR Outlook 2021: Outlook PR Pasca ‘Game Changer’ Vaksinasi Covid-19″, Jumat (5/2)

Menurut Bram, pandemi Covid-19 adalah game changer bagi PR karena telah memaksanya untuk berubah. Demikian pula vaksinasi Covid-19 juga akan menjadi game changer bagi PR. Namun, dalam kondisi apa pun, narasi-narasi PR harus tetap fokus dan selaras dengan target-target yang sudah dicanangkan perusahaan atau organisasinya.

PR harus memanfaatkan momentum saat ini, di mana komunikasi dan interaksi dengan stakeholder menggunakan teknologi digital. Pada momentum inilah maka jangkauan komunikasi tersebut tidak terbatas oleh ruang dan waktu, jauh maupun dekat.

(Sumber: JPNN.com)



Adi Rahman Adiwoso, Teknologiwan Indonesia yang Membuat Kita Tetap Bisa Menelepon di Area Tanpa Sinyal

0

Nukilan.id – Adi Rahman Adiwoso adalah pria kelahiran Yogyakarta, 26 Juli 1953. Ia adalah adalah ilmuwan dan penemu berkebangsaan Indonesia di bidang aeronautika yang sebelumnya mengenyam pendidikan tinggi di Bachelor of Science dari Universitas Purdue, Amerika Serikat (AS) pada 1975 dan Master of Science Bidang Aeronautika dan Astronautika, Institut Teknologi California, Amerika Serikat.

Ia kemudian magang di bagian perakitan satelit Hughes Aircraft, salah satu kontraktor pertahanan internasional terbesar yang basisnya ada di California.

Setelah delapan tahun bekerja, Adi lantas pulang ke tanah kelahirannya, Yogyakarta.

Berbekal keahliannya ia lantas menghasilkan teknologi sekaligus produk baru yang belum pernah ada di pasaran dunia.

Sebagaimana diulas oleh Good News from Indonesia, teknologi ini memungkinkan komunikasi ponsel pintar mampu dilakukan di mana saja meski jaringan kabel belum menjangkau dan telepon seluler kehilangan sinyal.

Pendek kata, teknologi tersebut memungkinkan kita dapat melakukan panggilan telepon di mana saja dan kapan saja.

Ini adalah kabar baik bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pelosok untuk dapat tetap menggunakan layanan sinyal provider seluler untuk berkomunikasi.

Melalui satelit Garuda 1, Adi kemudian membuat inovasi yang membuat sinyal provider terjangkau di berbagai macam titik buta (blank spot), semisal di dalam hutan, lepas pantai, bahkan tengah laut. Alhasil, berkat penemuannya ini ia mampu membebaskan 2,975 desa di 40 kabupaten di Indonesia yang sebelumnya berstatus isolasi telekomunikasi.

Mustahuddin Jabat Plt Ketua Umum DPP KNPI

0

Nukilan.id – Mustahuddin kini menjabat Pelaksana Tugas Ketua Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI). Setelah Haris Pertama dicopot dari jabatannya.

“Karena itu, Forum Pleno KNPI memutuskan memberhentikan Bung Haris Pertama sebagai Ketua Umum DPP KNPI periode 2018-2021, dan mengangkat dan memutuskan Bung Mustahuddin sebagai Pelaksana Tetap (Plt) Ketua Umum DPP KNPI 2018-2021,” kata Waketum DPP KNPI Ahmad A Bahri didampingi Sekretaris Jenderal Jackson Kumaat dan Ketua Organisasi DPP KNPI Ahmad Syarif.

Olehnya itu, Bahri menegaskan bahwa Haris tidak berhak lagi memakai atribut dan simbol-simbol organisasi KNPI karena sudah dipecat sebagai Ketua Umum.

Kepada segenap pengurus DPP KNPI, lanjutnya, untuk tetap menjaga soliditas danmembangun komunikasi yang harmonis diinternal kepengurusan demi manjagamarwah kepengurusan DPP KNPI dibawah pimpina pelaksana tetap (Plt) KetuaUmum Bung Mustahuddin.

Baca Juga: Ketua Umum KNPI Dipecat di Hotel Mewah

Sementara itu, Mustahuddin yang dikonfirmasi mengaku akan segeramenyusun kepengurusan yang baru sesuai dengan pedoman kepengurusan organisasi.

Termasuk juga, kata putra Sulsel alas Barru ini akan menyusun langkah-langkah strategis organisasi menuju pelaksanaan kongres bersama KNPI sesuai harapan OKP dan pemerintah Republik Indonesia.

“Soal kepengurusan kedepan, tidak banyak perubahan,” kata Musta saat dikonfirmasi, Minggu (7/3/2021).

Usai mengambilalih tongkat estapet kepemimpinan DPP KNPI, Musta menegaskan bahwa Haris Pertama tidak berhak lagi memakai atribut apalagi sampai mengatasnamakan diri sebagai bagian KNPI.

Diketahui pemberhentian Bung Haris secara tidak terhormat diputuskan dalam rapat pleno pengurus pusat DPP KNPI yang digelar di Hotel Rizt Carlton, Jakarta, Sabtu (6/3/) malam.

Adapun alasan pencopotan Haris sebagai Ketum DPP KNPI periode 2018-2021 tercatat ada empat point besar berdasarkan hasil rapat pleno yang dipimpin Wakil Ketua Umum Ahmad A Bahri bersama Sekjen DPP KNPI Jackson Kumaat serta Ketua Organisasi DPP KNPI Ahmad Syarif.

Pertama, Haris melakukan pelanggaran pasal 38 AD dan 35 ART KNPI terkait tata kelola keuangan dan harta benda organisasi yang tidak berjalan secara transparan dan akuntabel.

Kedua, yang bersangkutan melakukan tindakan sewenang-wenang dalam mengelola organisasi dengan tidak melaksanakan rekomendasi dan hasil kongres secara konsekwen, serta tdak melaksanakan rapat pleno sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan oganisasi yaitu sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan.

Ketiga, sebagai ketua umum, Harietelah menkhianati semangat keberhimpunan, kerjasama dan persatuan sesuai dengan semangat berdirinya KNPI.

Juga termasuk dalam menjalankan roda organisasi, Bung Haris ugal-ugalan serta otoriter, tidak prosedural sesuai mekanisme yang diatur dalam AD/ART KNPI.

Adapun poin keempat atau terakhir ialah, sebagai Ketum DPP KNPI, Haris tidak mampu lagi menjalankan roda organisasi, dimana sampai dua tahun kepengurusan tidak pernah menjalankan salah satu amanah Kongres KNPI XV yaitu melaksanakan dan memfasilitasi Rapat Majelis Pemuda Indonesia atau MPI. []

Sumber: fajar.co.id