Ratusan Pemain Bola Ikut Seleksi Timnas di Stadion H. Dimurthala

-

10/04/2021

Nukilan.id – Ikatan Pemuda Pelajar Aceh Timur (IPPAT) Banda Aceh, meminta PT Medco E&P Malaka mengutamakan keselamatan umum serta lingkungan dalam ekploitasi Migas di Blok A Aceh Timur.

Kegiatan flaring PT. Medco E&P Malaka mengakibatkan setidaknya 36 warga harus dilarikan ke rumah sakit dan Sebanyak 259 jiwa dari 155 Kepala Keluarga di Desa Panton Rayeuk T, Kecamatan Banda Alam, Kecamatan Aceh Timur mengungsi akibat dampak asap gas beracun dari sumur Aleu Siwah-11 (Sumur AS-11) milik perusahaan tersebut.

Ketua umum IPPAT, Suryadi, S. PD mengatakan PT Medco E&P Malaka tentu bukan perusahaan Migas kecil maka sudah seharusnya menerapkan standar kesalamatan kelas dunia atau _word class safety_ untuk menjamin keselamatan umum dan keselamatan lingkungan.

“Aspek keselamatan umum atau publik wajib di implementasikan dalam proses ekploitasi migas di Aceh Timur guna memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat di wilayah produksi,” tambahnya

Suryadi juga menjelaskan bahwa, selain keselamatan umum Medco juga harus mengutamakan keselamatan lingkungan agar meminimalisir kerusakan lingkungan akibat limbah produksi industri tersebut serta tidak mengabaikan hak-hak masyarakat disekitar.

Selain itu, IPPAT mengapresiasi atas pernyataan dari Medco untuk bertanggung jawab dalam memberikan pendampingan atas warga yang terdampak Kejadian ini.

Namun tidak hanya itu, IPPAT mendesak agar MEDCO tidak hanya memberikan pendampingan kepada warga yang terdampak tetapi juga memberikan kompensasi atas kerugian inmatril yang dirasakan oleh masyarakat.

“Kita menuntut Medco ini memiliki SOP atau manajemen mitigasi bencana _class world_ serta mengindahkan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan dan strategi pemba-ngunan yang berkelanjutan agar tidak merugikan masyarakat sekitar,” tutupnya.[]

OJK Aceh Layani Keluhan Nasabah Terkait Pengalihan Bank Konvensional ke Syariah

Penulis

-

10/04/2021

Nukilan. Id – Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Aceh Yusri mengatakan, masih banyak masyarakat yang belum paham dengan Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS), sehingga mereka belum pindah dari Rekening konvensional ke Syariah.

“Bank konvensional di Aceh sudah tutup, Nasabah tidak bisa lagi berhubungan dengan bank konvensional,” kata Yusri kepada Nukilan.id di Gedung OJK, Pango, Banda Aceh, Kamis (8/4/2021) lalu.

Kata Yusri, bila ada masalah dengan bank konvensional, seperti tertelan kartu dan lain-lain, harus ke Medan mengurusnya, karena di Aceh sudah tutup.

Untuk itu–OJK akan mensosialisasikannya secara masif ke seluruh kabupaten kota dengan melibatkan ulama, melibatkan dinas syariah, kantor pos, termaksut polisi.

Saat ini ada 1,4 Juta masyarakat (Nasabah) Aceh yang belum mengalihkan Buku Rekening Bank Konvensional ke Syariah, dari 5 Juta Penduduk Aceh.

“Jika nanti masyarakat alami masalah karena masalah tidak dapat diselaikan di Bank, boleh langsung datang ke OJK, dengan catatan Banknya Berada di Aceh, bila banknya tidak ada di Aceh maka OJK tidak mengurusinya,” ujar Yusri

Kata Yusri, OJK sangat bersyukur kehadiran Bank Syariah Indonesia (BSI) sejak Febuari lalu, karena pengabungan BNI Syariah, Mandiri Syariah, dan BRI Syariah karena masyarakat tidak kena cas lagi, jika sebelumnya setiap penarikan di bank berbeda akan dipotong sebesar Rp6.500,-[]

Reporter: Irfan

Kilas Balik Proyek IPAL, ASC Gelar FGD di Banda Aceh

Penulis

-

10/04/2021

Nukilan.id – Atjeh Social Community (ASC) mengadakan Focus Group Discussion (FGD) untuk menyerap beberapa persoalan terkait proyek Instalasi Pengelohan Air Limbah (IPAL) di Gampong Pande, Kuta Raja, Kota Banda Aceh. Kegiatan tersebut dilaksanakan di 3 in 1 Coffee, Kamis (8/4/2021).

“Diskusi yang bertajuk, Kilas Balik Project IPAL di Kota Banda Aceh itu cukup alot, hal ini terlihat dari antusias peserta yang ingin tahu perkembangannya,” kata Ketua ASC Banda Aceh, Fachruddin dalam keterangan tertulis kepada Nukilan.id, Sabtu (10/4/2021).

“Pada FGD tersebut beberapa peserta dari perwakilan elemen masyarakat sipil menolak keberadaan IPAL di Gampong Pande dengan alasan, bahwa lokasi pembangunan itu ada kuburan, sehingga dianggap tidak patut untuk dilanjutkan,” sambungnya.

Tidak hanya itu, lanjut Fachruddin, sisi lain banyak masyarakat Kota Banda Aceh juga menerima pembangunan IPAL tersebut dengan catatan bahwa harus adanya pemugaran kawasan kuburan tersebut, sehingga pengerjaan IPAL tidak melewati lahan kuburan yang ada.

Ia menjelaskan, kawasan pembangunan IPAL itu tentunya sudah melewati semua perencanaan pembangunan, termasuk tata ruang. Namun, pembangunan yang dianggap sebagian masyarakat Kota Banda Aceh tidak patut karena ada kuburan, tentunya hal ini bisa dimusyawarahkan dengan bijak dan kekeluargaan, sehingga pembangunan yang ada di Kota Banda Aceh tidak terhambat.

“Alangkah bijaknya ketika persoalan IPAL ini bisa dimusyawarahkan dengan baik dan penuh kekeluargaan, sehingga apa yang kita cita-citakan terhadap pembangunan kota dapat tercapai dengan baik dan berkesinambungan,” jelasnya.

Sebagai warga kota Banda Aceh, kata Fachruddin, tentunya persoalan ini tidak berlarut-larut, sehingga pembangunan juga menjadi terhambat.

“Kita memahami kondisi saat ini, baik yang pro maupun kontra terhadap pembangunan IPAL itu, sehingga kami menyarankan untuk dapat duduk semeja, sehingga kasus ini dapat terselesaikan dengan baik,”

Acara dihadiri puluhan orang dan 4 orang narasumber, diantaranya Sabri Badruddin, anggota Komisi III DPRK, Tgk. Damanhuri Basyir, Ketua MPU Kota Banda Aceh, Nazaruddin, S.TP., MT, PPK di balai PPW Aceh dan Tarmizi A. Hamid, budayawan Aceh.[]

Hasil Survei Menkumham Berkinerja Paling Tak Memuaskan

Penulis

-

10/04/2021

Nukilan.id – Hasil survei lembaga survei Indonesia Political Opinion (IPO) menunjukkan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly dianggap sebagai menteri dengan kinerja paling tidak memuaskan. Menyusul di bawahnya Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah.

“Yasonna Laoly ini 50 persen dianggap tidak memuaskan, Ida Fauziah 45 persen,” ungkap Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah, dalam diskusi daring yang digelar Polemik MNC Trijaya dengan tajuk “Evaluasi Kabinet dan Peta Politik 2024”, Sabtu (10/4).

Kemudian, di bawah Yasonna dan Ida ada Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali dengan perolehan 40 persen, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) dengan 33 persen, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo dengan perolehan 31 persen.

Dedi menerangkan, IPO juga menanyakan kepada para respondennya menteri mana saja yang diharapkan untuk diganti. Dari hasil survei menunjukkan, dari bidang ekonomi, nama menteri yang paling diharapkan diganti adalah Ida Fauziah dengan perolehan 46 persen, Menteri Kooperasi dan UKM Teten Masduki 28 persen, dan SYL 27 persen.

Kemudian, dalam bidang maritim dan investasi, ada nama Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dengan perolehan 30 persen, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya 23 persen. Sementara, dalam bidang politik dan keamanan ada nama Yasonna dengan 54 persen responden berharap dia diganti.

“Yasonna 54 persen, Tjahjo 34 persen, Jhonny G Plate 29 persen. Di bidang PMK, Zainudin Amali 41 persen, I Gusti Ayu Bintang Darmawati 15 persen, dan Abdul Halim Iskandar (Mendes PDTT) 12 persen,” ujarnya.

Menurut Dedi, survei tersebut dilaksanakan terhadap 1.200 responden di Indonesia dalam kurun waktu satu tahun, yakni pada Maret 2020 hingga April 2021.

Sumber: Republika

Aktivitas Tambang Emas Ilegal di Aceh Barat Berpotensi Picu Bencana

Penulis

-

10/04/2021

aktivitas-tambang-emas-ilegal-di-aceh-marak-berpotensi-picu-bencana-tye — Ilustrasi Aktivitas tambang emas ilegal. (Foto: iNews TV/Afsah)

Nukilan.id – Aktivitas tambang emas ilegal di Kecamatan Sungai Mas dan Kecamatan Pante Cermin, Kabupaten Aceh Barat semakin marak akibatnya ribuan hektare lahan hutan rusak. Mulusnya aktivitas tambang liar ini juga akibat minimnya pengawasan sehingga bisa pemicu terjadinya bencana alam.

Dengan bebasnya para penambang ini menggunakan alat berat untuk mengeruk lahan hutan untuk mencari butiran emas.

Dampak dari penambangan ilegal ini ribuan hektare lahan hutan di wilayah ini mulai rusak parah dan mengancam akan terjadinya bencana alam.

Tak hanya itu aktivitas tambang ilegal ini juga sudah sangat meresahkan dan merusak kelestarian lingkungan.

Terlihat para penambang sengaja mendirikan tenda darurat di sekitar lokasi mereka juga melakukan penambangan dengan cara berpindah-pindah tempat.

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat sebelumnya telah meminta aparat penegak hukum agar segera menghentikan aktivitas tambang ilegal yang beroperasi di Aceh Barat.

Menanggapi maraknya tambang ilegal tersebut Kapolda Aceh Irjen Pol Wahyu Widada mengaku akan menindak tegas para pelaku. Saya mengimbau kepada masyarakat jika ada temuan tambang ilegal segera dilaporkan,” kata Irjen Pol Wahyu Widada, Jumat (9/4/2021).

Omset tambang emas secara ilegal di Aceh Barat diperkirakan mencapai miliaran rupiah setiap bulannya. Sehingga bisnis ilegal tersebut tetap berjalan hingga saat ini.[sindonews]

Harga Daging di Beurawe Melonjak Tajam, Pembeli: Harusnya Masih Normal

Penulis

-

10/04/2021

Nukilan.id – Meski masih beberapa hari Meugang, masyarakat Aceh antusias membeli daging. Pemandangan itu terlihat di kawasan Beurawe, Banda Aceh, Sabtu (10/04/21).

Padahal, pantauan Nukilan.id, harga daging sapi sudah beranjak naik tajam dari harga normal Rp130.000 menjadi Rp170.000-190.000 per kilogramnya.

Pedagang daging sapi Fajri, ketika ditanya Nukilan.id menyampaikan, harga daging memang sudah mulai naik menjelang meugang

“Harganya sudah 170rb hingga 190rb perkilo gram,” kata Fajri

Sementara, pembeli daging Herman mengeluh, seharusnya hari ini harga daging masih normal seperti seperti biasa.

“Saya pikir hari ini harga daging belum naik karena masih beberapa hari lagi Meugangnya. Sekarang sudah naik,” kata Herman.

Responden: Reji

KPPU: Pedagang Jangan Timbun Kebutuhan Pokok

Penulis

-

10/04/2021

pasar-tradisional-reuters-iqbal-rinaldi3 — Ilustrasi pedagang di pasar tradisional

Nukilan.id – Komisi Pengawas Persaingan Usaha mengingatkan pedagang maupun distributor tidak menimbun kebutuhan pokok yang menyebabkan gejolak kenaikan harga.

Kepala Kantor Wilayah I KPPU, Ramli mengatakan, pihak akan terus mengawasi harga kebutuhan pokok, terutama menjelang bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri 1442 Hijriah di Provinsi Aceh.

“Penimbunan kebutuhan pokok ini menyebabkan kenaikan harga yang tidak wajar, sehingga membebani masyarakat. Kami ingat hal ini jangan sampai terjadi,” kata Ramli, di Banda Aceh, Jumat (9/4/2021).

Ramli mengatakan hukuman pedagang maupun distributor yang kedapatan dan terbukti bersalah menimbun kebutuhan pokok dendanya mencapai Rp1 miliar dan atau 30 persen dari nilai aset usaha serta pencabutan izin usaha.

Menurut Ramli, yang menjadi fokus pengawasan KPPU di Aceh harga ayam, tepung, beras, serta beberapa jenis kebutuhan pokok lainnya. Pengawasan ini untuk memastikan apakah ada gejolak kenaikan harga akibat penimbunan kebutuhan pokok atau tidak.

“Terkait kenaikan harga daging di Aceh setiap menjelang bulan puasa, hal itu biasa terjadi di Aceh. Kenaikan terjadi karena permintaan tinggi dan merupakan budaya meugang masyarakat Aceh. Kenaikan hanya beberapa hari, dan kembali normal,” kata Ramli.

Ramli juga mengimbau masyarakat Aceh tidak perlu panik menyangkut persediaan kebutuhan pokok serta berbelanja secara berlebihan. Persediaan kebutuhan pokok tetap terjaga.

“Kita tahu, sebagian besar pasokan kebutuhan pokok di Aceh berasal dari Sumatera Utara. Kami juga memantau yang di Sumatera Utara, sehingga tidak terjadi penimbunan yang menyebabkan gejolak harga di Aceh,” kata Ramli.[]

Angka Perceraian di Sabang Terendah se-Aceh

Penulis

-

10/04/2021

Nukilan.id – Mahkamah Syariah Kota Sabang menyebutkan angka perceraian di wilayah Pulau Weh paling rendah se Aceh, karena penduduknya lebih sedikit dibandingkan daerah lain di Tanah Rencong.

“Angka perceraian di Kota Sabang termasuk yang terendah dan memang perkaranya paling sedikit se Aceh. Dalam satu bulan hanya ada 10 perkara. Sementara, bulan ini belum ada kasus yang terdaftar,” kata Hakim Mahkamah Syariah Sabang Nurul Husna di Kota Sabang, Jumat (9/4/2021).

Dia menjelaskan penyebab terjadinya kasus perceraian di Sabang juga bervariasi. Kata dia kebanyakan karena perselisihan secara terus menerus, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan perselingkuhan juga faktor ekonomi.

Menurut dia mulai Januari hingga Maret 2021 angka gugatan cerai di Kota Sabang mencapai 27 perkara.

“Jadi faktor yang paling banyak kita temukan di MS Sabang ini itu karena perselisihan secara terus menerus, ada yang perselingkuhan, KDRT, ada yang ekonominya kurang,” kata Nurul.

Pada 2020 lalu tercatat 90 perkara gugat cerai yang terdaftar di Mahkamah Syariah Sabang. Menurut dia penggugat dan tergugat akan melewati tahapan mediasi, sebelum berlanjut ke proses persidangan. Pada tahun ini, dari 27 perkara itu hanya satu kasus yang berhasil pada tahap mediasi.

Nurul Husna mengharapkan agar setiap pasangan suami istri di Kota Sabang ketika mengalami suatu permasalahan dalam rumah tangga untuk dapat menyelesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu sebelum ke pengadilan.

“Jangan jadikan Mahkamah Syariah sebagai satu-satunya solusi untuk mengakhiri rumah tangga,” katanya, menegaskan.[antara]

Pimpin DPC Hanura Lhokseumawe, Zulfikar Siap Hadapi Pileg dan Pilkada

Penulis

-

10/04/2021