Shalat Tarawih Malam Pertama di Masjid Syuhada Dipadati Jama’ah

-

12/04/2021

Nukilan.id – Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Aceh Barat, Hamdani, menduga saat kawasan hutan lindung Ulu Masen alami kerusakan parah akibat aktivitas tambang emas ilegal (ilegal mining) yang terjadi di beberapa Kecamatan di Kabupaten Aceh Barat.

Kerusakan ini dipicu oleh sistim penambangan yang merambah hutan mulai dari pedalaman hingga dipinggiran hulu sungai.

Kawasan hutan di Kecamatan Ulu Masen alami kerusakan seperti di Kecamatan Sungai Mas, Panton Reu, dan juga Pante Ceureumen. Namun, anehnya, kata Hamdani, Dinas Kehutanan Aceh melalui Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) empat seperti menutup mata akan hal itu.

“Saya heran dengan KPH IV seperti tidak memiliki tanggung jawab melakukan penindakan atas perambahan hutan melalui aktivitas tambang ilegal ini. Padahal dalam menjaga kelestarian hutan sudah menjadi tanggung jawab KPH selaku perpanjangan tangan pemeritah dalam menjaga kawasan hutan terutama kawasan lindung agar tidak terjadi perusakan hutan besar-besaran baik disebabkan oleh pembalakan liar maupun aktivitas tambang ilegal, ” kata dia, Senin (12/4/2021).

Selama ini, kata dia, Pemerintah dalam hal memberikan izin usaha wilayah pertambangan dan Hak Guna Usaha (HGU) selalu melihat status clean and clear (C and C) hal ini untuk menghindari HGU dan IUP tidak merusak kawasan lindung.

Tapi hingga saat ini belum pernah mendapat laporan dari KPH IV Meulaboh tentang apakah kawasan tambang emas ilegal itu tidak merusak lindung atau tidak. KPH tampak adem-adem saja.

“Saya tidak tahu apakah sesuai dengan tupoksinya mereka hanya mengawasi pembalakan liar saja, jika misalnya ada kawasan lindung seperti Ulu Masen ini yang kita duga mulai rusak akibat tambang ilegal tidak menjadi wewenang mereka. Kami mendesak KPH untuk segera membuka data akan ada atau tidaknya kerusakan kawasan Ulu Masen akibat tambang ilegal tersebut,” paparnya.

Jika berdasarkan pantauan KPH Wilayah IV terjadi kerusakan, kata dia, maka penting bagi KPH mengambil tindakan berupa penertiban dengan menggandeng penegak hukum.

Jadi kalau nantinya teridentifikasi kerusakan hutan lindung Ulu Masen maka KPH harus segera menertibkan.

“Jadi saat ini saya desak KPH membuka data-data ada apa tidak kerusakan hutan lindung akibat tambang, kalau ada tertipkan dengan menggandeng polisi. Jika ini tidak dilakukan oleh KPH, maka akan menggiring asumsi buruk bagi KPH dimata publik lantaran tidak ada tindakan atas kerusakan hutan lindung,” timpalnya.

Sebab, lanjut dia, kerusakan hutan merupakan ancaman bencana alam yang akan membawa kerusakan lebih parah kedepannya.

Sumber: Sindonews.com

FSPMI Aceh Minta MK Batalkan UU Cipta Kerja

Penulis

-

12/04/2021

Nukilan.id – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Aceh meminta mahkamah konstitusi membatalkan Undang-Undang Omnibuslaw Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Hal itu disampaikan Ketua DPW FSPMI Aceh, Habibi Inseun, SE, saat melakukan aksi di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Senin (12/4/2021).

“Kami minta pemerintah Aceh untuk memberlakukan Upah Gaji Minimum (UMS) dan membentuk Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota,” kata Habibi.

Selain itu, Habibi juga meminta pemerintah Aceh terkait Tunjangan Hari Raya (THR) untuk pekerja harus dibayar secara tuntas jangan dibayar cicil.

“Untuk semua sektor bagian pekerja buruh. Sebab ada teman kami sudah tiga tahun bekerja tidak dibayar THR,” ujarnya.

Bukan itu saja, Habibi selaku koordinator aksi tersebut juga meminta pemerintah Aceh untuk segera mengusut tuntas dugaan korupsi di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, karena kasus ini sangat merugikan para buruh.

Sementara itu, Habibi menegaskan, Pemerintah harus menjalankan Amanah UUPA revisi Nomor 7 tahun 2014. Dan menyelesaikan permasalahan para pekerja yang dirumahkan ataupun telah di PHK selama masa pandemi Covid-19.

Dalam aksi dari para serikat buruh Aceh tersebut disambut baik oleh Anggota Komisi I dan V DPRA Bardan Sahidi dan dr. Purnama Setia Budi, Sp.OG, dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Kepala Disnakermobduk Aceh, Ir. Fajri, MT. [Irfan]

Gelar Aksi, ABA Minta DPRA Realisasikan Hak Buruh

Penulis

-

12/04/2021

Nukilan.id – Massa yang mengatasnamakan diri Aliansi Buruh Aceh (ABA) menggelar aksi di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menuntut agar hak-hak buruh harus terealisasi, Senin (12/4/2021).

Dalam orasinya ABA menyampaikan bahwa, banyak buruh di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), sehingga mereka tidak bekerja lagi sampai hari ini dan besok. Menurutnya, Pemerintah Aceh tidak menangani secara serius tentang permasalah ketenagakerjaan dan hak-hak buruh.

Selain itu, ABA meminta kepada DPRA dan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk (Disnakermobduk) Aceh, agar masalah yang terjadi selama ini, harus di tangani dan diselesaikan.

“Hak pekerja belum terbayar sampai hari ini, masalah kecil tapi tidak selesai, jangan hanya mengawasi dan menggiring kami sehingga permasalahan buruh tidak terealisasi,” kata Koordinator ABA, Habibi.

Habibi mengatakan, buruh sudah sangat maksimal untuk berjuang dalam upaya menyuarakan hak-haknya, tapi DPRA dan Disnakermobduk Aceh maupun Kabupaten/ Kota, tidak bekerja maksimal dan tidak tegas dengan tugas fungsinya masing-masing.

“Sampai hari ini, tidak selesai-selesai dengan permasalahan yang ada,” ujarnya.

Ia juga meminta kepada pemerintah agar dinas-dinas terkait dengan ketenagakerjaan harus bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga hak-hak buruh terealisasi.[Irfan]

KPAI: Banyak Prostitusi Online Remaja Karena Kurang Pengawasan

Penulis

-

12/04/2021

ilustrasianak — Ilustrasi. (Foto: IDN Times)

Nukilan.id – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menilai, banyaknya prostitusi online remaja di masa pandemi adalah akibat dari kurangnya pengawasan orang tua terhadap penggunaan gawai.

Komisioner KPAI Retno Listyarti mengatakan, meningkatnya kasus prostitusi online yang melibatkan anak di bawah umur pada masa pandemi Covid 19, tidak terlepas dari penggunaan gadget dan internet anak-anak tersebut, karena aktivitas belajar dari rumah (BDR) atau PJJ.

“Lemahnya pengawasan orangtua dalam penggunaan media sosial anak bisa juga menjadi pintu para predator anak dapat berkomunikai dengan anak-anak kita melalui dunia maya,” ujar Retno kepada Republika.co.id, Senin (12/4).

Lewat dunia maya, pendekatan melalui japri dengan bertukar nomor ponsel terjadi, lalu anak korban dirayu berpacaran dan kemudian dilakukan temu darat. Akibatnya, banyak korban anak kemudian diculik, diperkosa dan dieksploitasi secara seksual.

Menurut Retno, penegak hukum–khususnya kepolisian sejauh ini–sudah melakukan tugasnya dengan baik. Hal itu terbukti dengan banyaknya kasus yang dibongkar selama masa pandemi.

Para pelaku juga dituntut dengan pasal dalam UU Perlindungan Anak yang hukumannya berat. “Penegak hukum menangani ketika sudah kejadian, itu sesuai kewenangannya. Nah kewenangan dan tanggungjawab orangtua lebih pada upaya preventif atau pencegahan, upaya melindungi anak-anak,” jelasnya.

Selain itu, korban pasti mengalami masalah gangguan psikis yang tak mudah dipulihkan. Retno menegaskan pentingnya pendampingan jangka panjang, tidak hanya oleh psikolog tapi juga peran orangtua untuk sama-sama memulihkan kondisi psikologis korban.Kurang Pengawasan
Nukilan.id – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menilai, banyaknya prostitusi online remaja di masa pandemi akibat kurangnya pengawasan orang tua terhadap penggunaan gawai.

Komisioner KPAI Retno Listyarti mengatakan, meningkatnya kasus prostitusi online yang melibatkan anak di bawah umur pada masa pandemi Covid 19, tidak terlepas dari penggunaan gadget dan internet anak-anak tersebut, karena aktivitas belajar dari rumah (BDR) atau PJJ.

“Lemahnya pengawasan orangtua dalam penggunaan media sosial anak bisa juga menjadi pintu para predator anak dapat berkomunikai dengan anak-anak kita melalui dunia maya,” ujar Retno kepada, Senin (12/4).

Lewat dunia maya, pendekatan melalui japri dengan bertukar nomor ponsel terjadi, lalu anak korban dirayu berpacaran dan kemudian dilakukan temu darat. Akibatnya, banyak korban anak kemudian diculik, diperkosa dan dieksploitasi secara seksual.

Menurut Retno, penegak hukum–khususnya kepolisian sejauh ini–sudah melakukan tugasnya dengan baik. Hal itu terbukti dengan banyaknya kasus yang dibongkar selama masa pandemi.

Para pelaku juga dituntut dengan pasal dalam UU Perlindungan Anak yang hukumannya berat. “Penegak hukum menangani ketika sudah kejadian, itu sesuai kewenangannya. Nah kewenangan dan tanggungjawab orangtua lebih pada upaya preventif atau pencegahan, upaya melindungi anak-anak,” jelasnya.

Selain itu, korban pasti mengalami masalah gangguan psikis yang tak mudah dipulihkan. Retno menegaskan pentingnya pendampingan jangka panjang, tidak hanya oleh psikolog tapi juga peran orangtua untuk sama-sama memulihkan kondisi psikologis korban.[]

Republika

Peduli, DPC Demokrat Aceh Besar Berbagi Daging dan Paket “Meugang”

Penulis

-

12/04/2021

Nukilan.id – Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Aceh Besar membagikan paket daging Megang sebanyak 750 Paket yang berisi daging, Syrup, Gula, dan Minyak.

“Alhamdulillah, ini kegiatan rutin setiap tahun dalam rangka DPC Partai Demokrat Aceh Besar berbagi dengan masyarakat dan Kader Partai, pada ramadhan kali ini ada 3 ekor sapi,” kata HT. Ibrahim disela pembagian Paket di kediamnanya, Lambaro Angan, Aceh Besar, Senin (12/4/2021).

HT Ibrahim menyebut, pihaknya melakukan hari menyambut ramdhan dengan menyembelih beberapa ekor sapi, menyiapkan paket Sirup dan masing-masing paket gula dan minyak goreng.

“Mudah-mudah dapat meringankan saudara-saudara kita dalam menjalankan ibadah ramadhan, apalagi ditengah pandemi yang belum reda,” kata Ibrahim.

Reporter: Akhi Wanda

Foto-Foto Pentas Didong “Pride of Gayo 2021” di Banda Aceh

Penulis

-

12/04/2021

Nukilan.id – Pemerintah Aceh melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Aceh menggelar Pentas Didong “Pride of Gayo 2021” secara virtual di Hotel Amel, Blang Oi, Meraxa, Banda Aceh, Sabtu (10/4/2021).

Kepala Dinas Disbudpar melalui Kepala Biding Bahasa dan Seni Nurleila Hamjah S Sos, MM menyebut, Didong pentas yang digelar ini merupakan bentuk kepedulian Pemerintah Aceh pada senitradisonal Didong Gayo, sekali sebagai upaya merawat dan melestarikan Didong Gayo.

Pentas Didong dilakukan secara virtual dan seniman yang tampil adalah finalis perlombaan Didong yang dinilai melalui Video.

Berikut Foto-foto Pentas Didong “Pride of Gayo 2021” yang disiarkan langsung melalui akun Youtuibe INews yang diabadikan Nukilan.id:

Banda Aceh Libatkan Mahasiswa FKH USK Awasi Daging Meugang

Penulis

-

12/04/2021

Nukilan.id – Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Pangan Pertanian, Kelautan dan Perikanan (DPPKP) melibatkan mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan (FKH) Universitas Syiah Kuala (USK) Prodi Pendidikan Profesi Dokter Hewan untuk memantau dan mengawasi daging Meugang.

Pemantauan dilakukan di 12 titik penjualan daging tradisi Meugang di wilayah Kota Banda Aceh selama dua hari sejak kemarin hingga hari ini.

“Kali ini kita libatkan 32 mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter Hewan (PPDH) untuk mengawasi penjualan daging di sekitar Kota Banda Aceh sesuai titik-titik yang sudah ditetapkan,” kata Kepala DPPKP Kota Banda Aceh Zulkifli Syahbuddin, Senin (12/4/2021).

Zulkifli mengatakan, mahasiswa Kedokteran Hewan USK tersebut dilibatkan untuk mendampingi tim dari dinas dalam melakukan pengawasan hingga hari ini yang menjadi puncak hari Meugang di 12 titik penjualan daging yang sudah ditetapkan oleh Pemkot Banda Aceh.

“Hal ini dilakukan untuk memastikan daging yang dijual di wilayah Kota Banda Aceh benar-benar Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) serta layak dikonsumsi oleh warga,” sebutnya.

Sementara itu, Kepada Bidang Pertanian dan Peternakan DPPKP Banda Aceh drh Zulfadhly menyampaikan, total tim yang terlibat dalam pengawasan itu berjumlah 49 orang. Mereka terdiri dari dokter hewan, Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian dan mahasiswa PPDH Fakultas Kedokteran Hewan USK.

“Pengawasan dan pemeriksaan kesehatan daging ini merupakan tindak lanjut dari Qanun kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Retribusi Rumah Pemotongan Hewan serta pengumuman Wali Kota Banda Aceh Nomor 521/0488 Tahun 2021 sehubungan pelaksanaan pemotongan ternak dalam rangka Meugang Ramadhan 1442 Hijriah,” ujar Zulfadhly.

Sebagai informasi, Meugang adalah tradisi membeli dan memakan daging sapi atau kerban bersama keluarga di Aceh, umumnya berlangsung selama 2 hari dan dirayakan 3 kali setahun yaitu menjelang Ramadhan, menjelang hari raya Idul Fitri dan Idul Adha.

Selama 2 hari Meugang menjelang puasa Ramadhan 1442 H, lapak-lapak penjual daging di Aceh diburu para pembeli. Tradisi Meugang ini merupakan kearifan lokal yang berlangsung sejak zaman Kesultanan Aceh.[kumparan]

DPR-RI Soroti Kelebihan Kapasitas Lapas di Aceh

Penulis

-

12/04/2021

Nukilan.id – Anggota Komisi III DPR RI Eva Yuliana menyoroti kasus kelebihan kapasitas lapas di Provinsi Aceh. Ia mendapati informasi, kelebihan kapasitas rutan di Aceh sejauh ini cukup tinggi, hampir 500 persen.

Bahkan hal ini tidak hanya terjadi di Aceh, melainkan hampir di seluruh provinsi. Menurutnya, kondisi ini tentunya semakin rentan terjadinya konflik antar penghuni akibat kelebihan kapasitas.

“Hal ini kemudian menjadi catatan kami (Komisi III DPR RI) dan kami mempertanyakan bagaimana program asimilasi yang sudah dilakukan pada tahun lalu bisa signifikan,” pungkas Eva saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi III ke Mapolda Aceh, di Banda Aceh, Sabtu (10/4/2021).

Dari hasil paparan Kakanwil Kemenkumham Aceh, Eva menyimpulkan bahwa mayoritas napi dan tahanan tersebut tersandung kasus narkoba, selebihnya kasus korupsi, hingga tindak pidana umumya lainnya. Meskipun saat ini Aceh sudah memiliki lapas khusus narkotika di Kota Langsa, namun kapasitasnya belum juga mencukupi.

“Jadi total semuanya lebih dari 50 persen berkaitan dengan kasus narkoba. Jadi di Aceh khususnya napi narkoba, meskipun sudah ada Lapas khusus, tapi karena kapasitas terbatas, maka setiap lapas yang ada di Aceh, pasti terdapat napi narkoba di dalamnya,” ujarnya.

Lanjutnya, dalam mengantisipasi kelebihan kapasitas tersebut, ia bersama Komisi III DPR RI mendukung adanya rencana pemindahan narapidana ke lapas yang baru. Hal ini dilakukan seiring dengan kapasitas lapas yang terus meningkat, sehingga tidak sesuai dengan daya tampung narapidana di dalamnya.

“Persoalan lain melalui usulan dari Kanwil Kemenkumhan Aceh, yakni adanya pulau terluar yang sudah diusulkan untuk dibangun lapas. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kelebihan kapasitas lapas, nah usulan seperti ini saya dukung penuh,” pungkas politisi Partai NasDem ini.

Melihat hal ini, Eva menambahkan bahwa pemidahan lapas dengan jarak yang tidak terlalu jauh ini dapat menjadi langkah cepat pemerintah. Tentu hal ini menjadi langkah terbaik, sebagai bagian dalam hal meminimalisir anggaran yang nantinya akan dikeluarkan.

“Saya sangat setuju sehingga pemerintah tidak perlu mengeluarkan biaya besar ketika memindahkan narapidana dari lapas ini ke Nusa Kambangan. Usulan ini nantinya bisa kita bawa, serta bisa menjadi bahan evaluasi dirapat masa sidang mendatang bersama dengan mitra kita yaitu Kementerian Hukum dan HAM. Selain itu, kita bisa tahu sejauh mana anggaran pemerintah dapat meng-cover terhadap usulan tersebut,” tutupnya.[]

Aceh Tercepat Penyaluran Dana Desa

Penulis

-

12/04/2021