Beranda blog Halaman 222

Harga Cabai Merah Jadi Pemicu Utama Deflasi Aceh pada Mei 2025

Penulis
Redaksi
-
0
Cabai di Pasar Induk Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar. (Foto: Nukilan/Hadiansyah)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Harga cabai merah yang terus menurun sepanjang Mei 2025 menjadi faktor utama yang mendorong deflasi di Provinsi Aceh. Menurut data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, penurunan harga komoditas ini menyumbang andil terbesar sebesar 0,36 persen terhadap total deflasi Aceh yang tercatat sebesar 0,59 persen.

“Secara umum penurunan harga yang terjadi pada Mei 2025 di Provinsi Aceh disumbang oleh kelompok bahan makanan, minuman dan tembakau dengan kontribusi 0,60 persen,” kata Plt Kepala BPS Aceh Tasdik Ilhamudin di Banda Aceh, Senin.

Deflasi Paling Signifikan Terjadi di Aceh Tamiang

Berdasarkan perhitungan indeks harga konsumen (IHK) dari lima kabupaten/kota di Aceh, deflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Aceh Tamiang dengan andil sebesar 1,36 persen. Sementara itu, Meulaboh mencatatkan deflasi paling rendah yakni sebesar 0,18 persen.

Adapun daerah lain yang turut menjadi sampel pemantauan harga adalah Banda Aceh, Aceh Tengah, dan Lhokseumawe. Keempat daerah tersebut juga mengalami penurunan harga, namun tidak sekuat Aceh Tamiang.

Beberapa Komoditas Justru Mengalami Kenaikan

Meskipun tren deflasi mendominasi, terdapat beberapa komoditas yang justru mengalami kenaikan harga. Di antaranya adalah tomat, beras, ikan bandeng, jeruk, serta tarif angkutan udara.

Kenaikan harga komoditas ini menjadi penyeimbang terhadap turunnya harga cabai merah dan bahan makanan lain, meski tidak cukup kuat untuk menahan laju deflasi bulanan.

Inflasi Tahunan Masih Terjadi

Jika dilihat dari sisi tahunan (year on year), Aceh masih mengalami inflasi sebesar 2,35 persen. Kenaikan ini tercermin dari IHK yang naik dari 106,84 pada Mei 2024 menjadi 109,35 pada Mei 2025.

Menariknya, Meulaboh justru mencatatkan inflasi tahunan tertinggi, yaitu 3,32 persen, dengan IHK sebesar 111,10. Di sisi lain, Aceh Tamiang mencatat inflasi tahunan terendah sebesar 1,33 persen dengan IHK 108,71.

“Secara umum kenaikan harga barang dan jasa naik rata-rata sebesar 2,35 persen dibanding periode yang sama sebelumnya,” ujar Tasdik.

Makanan dan Tembakau Penyumbang Inflasi Tahunan

Tasdik menjelaskan bahwa inflasi tahunan di Aceh, termasuk di seluruh daerah penghitungan, masih dipicu oleh kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau. Kelompok ini memberikan kontribusi sebesar 0,91 persen terhadap inflasi.

Beberapa komoditas yang berperan dalam kenaikan inflasi tahunan antara lain emas perhiasan, ikan dencis, tarif air minum, ikan tongkol, dan sigaret kretek mesin.

Namun demikian, tidak semua komoditas mengalami lonjakan harga. Sebaliknya, ada pula yang memberikan kontribusi terhadap deflasi tahunan, seperti cabai merah, bawang merah, daging ayam ras, telur ayam ras, dan bensin.

Editor: AKil

Cuaca Panas Ekstrem Melanda Aceh, Ini Tips Aman Beraktivitas

Penulis
Redaksi
-
0
Ilustrasi cuaca panas. (Foto: Pinterest)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Kondisi cuaca panas ekstrem tengah melanda wilayah Aceh dan sekitarnya. Berdasarkan data terbaru dari Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda Banda Aceh, suhu maksimum pada 29 Mei 2025 tercatat mencapai 36,1°C.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) pun mengeluarkan peringatan dini terkait cuaca ekstrem ini. Meski suhu tersebut masih dalam batas normal, masyarakat tetap diimbau untuk waspada terhadap risiko kesehatan yang ditimbulkan.

Paparan suhu tinggi dalam waktu lama dapat menyebabkan berbagai gangguan, mulai dari dehidrasi, sengatan matahari, hingga heatstroke. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk mengambil langkah pencegahan sejak dini.

Tips Menghadapi Cuaca Panas

Agar tetap nyaman dan aman saat beraktivitas, berikut beberapa langkah yang dapat diikuti untuk menghadapi cuaca panas ekstrem di Aceh. Tips ini juga penting bagi mereka yang memiliki mobilitas tinggi di luar ruangan.

  • Cukupi Minum Air putih 8 Gelas per hari
    Air adalah kunci utama menjaga tubuh tetap terhidrasi. Pastikan kebutuhan cairan harian Anda tercukupi.

  • Hindari keluar pada pukul 11.00–15.00 WIB, jika tidak ada kepentingan. Karena di waktu tersebut suhu yang paling panas
    Waktu ini merupakan periode puncak terik matahari. Beraktivitas di luar pada jam ini meningkatkan risiko terkena sengatan panas.

  • Jika ada kepentingan di luar, pakai pelindung, topi, baju lengan panjang dan paling penting pakai sunscreen
    Melindungi kulit dari sinar UV bisa mencegah kerusakan kulit dan risiko jangka panjang lainnya.

  • Kurangi makanan pedas dan kopi, perbanyak makan buah yang mengandung air, seperti semangka, pir, dan lain-lain
    Makanan dengan kadar air tinggi membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh secara alami.

  • Kenali tanda heatstroke, pusing, mual, kulit memerah, segera cari tempat teduh dan suhu dingin
    Respon cepat terhadap gejala ini sangat krusial untuk mencegah kondisi menjadi lebih parah.

  • Tambahkan minum vitamin, agar membantu imun tubuh tetap terjaga
    Imunitas yang baik bisa membantu tubuh bertahan dalam kondisi ekstrem.

Jangan Sepelekan Suhu Tinggi

Meskipun suhu 36 derajat Celcius masih tergolong wajar dalam konteks iklim tropis, bukan berarti dapat diabaikan. Terutama bagi anak-anak, lansia, dan orang dengan penyakit penyerta, cuaca seperti ini bisa berdampak lebih serius.

Dengan mengikuti tips di atas, diharapkan masyarakat bisa lebih siap menghadapi suhu panas ekstrem yang melanda Aceh beberapa waktu ke depan. Tetap jaga kesehatan, dan utamakan keselamatan di tengah cuaca yang tak menentu ini.

Editor: Akil

UIN Ar-Raniry Salurkan 1.000 Paket Pakaian dan 20 Sapi Kurban dari Uni Emirat Arab

Penulis
Redaksi
-
0
UIN Ar-Raniry Salurkan 1.000 Paket Pakaian dan 20 Sapi Kurban dari Uni Emirat Arab. (Foto: HUMAS UINAR)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Menjelang perayaan Idul Adha 1446 Hijriah, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh menyalurkan bantuan dari Emirates Red Crescent berupa 1.000 paket pakaian dan 20 ekor sapi kurban. Penyaluran dilakukan pada Senin, 2 Juni 2025, dengan menyasar mahasiswa kurang mampu dari berbagai fakultas.

Bantuan ini merupakan bentuk kepedulian lembaga kemanusiaan asal Uni Emirat Arab (UEA) kepada mahasiswa UIN Ar-Raniry. Menariknya, bantuan pakaian diberikan dalam bentuk voucher yang kemudian dikonversi menjadi e-money. Para mahasiswa pun bisa langsung berbelanja di gerai khusus Matahari Department Store yang dibuka di Auditorium Prof Ali Hasjmy, kampus setempat.

Mahasiswa Bebas Belanja di Gerai Khusus

Sebanyak 500 mahasiswa laki-laki menerima masing-masing Rp 1 juta. Sementara itu, 500 mahasiswi lainnya mendapat Rp 1,25 juta. Dengan saldo tersebut, mereka dapat memilih pakaian lebaran sesuai kebutuhan.

Gerai dibuka selama empat hari, dari pagi hingga malam. Tidak hanya melayani mahasiswa, masyarakat umum juga dipersilakan berbelanja. Namun, pada hari pertama, pelayanan difokuskan untuk mahasiswa penerima bantuan.

Menambah khidmat momen tersebut, Syekh Hamood Matar dari tim Pemerintah UEA turut hadir di lokasi. Ia bersama tim memantau langsung pelaksanaan kegiatan yang berlangsung tertib dan meriah.

20 Ekor Sapi untuk Warga Sekitar

Tak hanya pakaian, Emirates Red Crescent juga memberikan 20 ekor sapi kurban. Rencananya, hewan-hewan tersebut akan disembelih di Rumah Pemotongan Hewan (RPH) pada hari kedua Idul Adha, kemudian dagingnya dibagikan kepada masyarakat pada hari ketiga.

Penerima manfaat bantuan kurban meliputi masyarakat fakir miskin dari empat gampong sekitar kampus: Rukoh, Blang Krueng, Tanjung Selamat, dan Limpok. Selain itu, tenaga kebersihan, petugas keamanan, serta tenaga pendidik dan kependidikan golongan rendah juga mendapatkan bagian.

UIN Ar-Raniry Kian Diakui Internasional

Rektor UIN Ar-Raniry, Prof Dr Mujiburrahman MAg, mengapresiasi dukungan dari lembaga filantropi internasional tersebut. Ia berharap, kerja sama serupa akan terus berlanjut di masa mendatang.

“Kami sangat berterima kasih atas kepercayaan dan bantuan dari Emirates Red Crescent. Kami berharap ke depan akan ada lebih banyak dukungan serupa, baik dari pemerintah maupun filantropi UEA untuk semakin memperkuat kepedulian sosial di kampus UIN Ar-Raniry Banda Aceh,” ujar Prof Mujiburrahman.

Ia menambahkan, kegiatan ini adalah bagian dari ikhtiar kampus untuk memastikan mahasiswa kurang mampu tetap dapat merayakan hari besar keagamaan dengan bahagia. Tidak hanya itu, program seperti ini juga mencerminkan peran sosial kampus yang semakin kuat.

“Dukungan dari mitra global seperti Emirates Red Crescent menjadi bukti nyata bahwa kampus ini semakin diakui di level internasional,” pungkasnya.

Kolaborasi Global, Dampak Lokal

Sebagai kampus yang terus memperluas jejaring internasional, UIN Ar-Raniry tidak hanya fokus pada peningkatan mutu akademik. Lebih dari itu, kampus ini juga aktif mendorong peran sosial dan kemanusiaan melalui kolaborasi lintas negara.

Dengan dukungan global yang terus mengalir, kampus yang berlokasi di jantung ibu kota Provinsi Aceh ini menunjukkan bahwa semangat solidaritas tak mengenal batas wilayah.

Editor: AKil

KPA Aceh Singkil Siap Duduki Empat Pulau yang Ditetapkan Masuk Sumut

Penulis
Redaksi
-
0
KPA Aceh Singkil Siap Duduki Empat Pulau yang Ditetapkan Masuk Sumut. (Foto: Dok. Pribadi)

NUKILAN.ID | SINGKIL – Ketegangan memuncak di Aceh Singkil setelah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menetapkan empat pulau yang selama ini diklaim sebagai milik Aceh, masuk ke wilayah Sumatra Utara. Keputusan tersebut langsung menuai protes keras dari berbagai elemen masyarakat, termasuk Komite Peralihan Aceh (KPA) wilayah Aceh Singkil.

Ketua KPA Aceh Singkil, Sarbaini Agam, menyampaikan kecaman secara terbuka terhadap keputusan tersebut. Ia menyebut keputusan Mendagri itu sebagai bentuk pelecehan terhadap Aceh dan mencurigai adanya motif politik di baliknya.

“Kami mengecam keras keputusan Mendagri, ini merupakan bentuk penghinaan bagi Aceh dan menduga bagian untuk menjelekkan citra kepemimpinan Mualem-Dek Fad,” kata Sarbaini, Minggu 1 Juli 2025, di Singkil.

Siap Duduki Pulau Jika Diperintahkan

Lebih lanjut, Sarbaini menyatakan kesiapan pihaknya untuk mengambil langkah nyata. Jika diperlukan, kata dia, KPA siap melakukan pendudukan terhadap keempat pulau tersebut.

“Kami segenap pengurus dan anggota KPA siap menduduki 4 pulau milik Aceh Singkil yang masuk ke Sumut itu,” tegasnya.

Menurut Sarbaini, pemerintah pusat seharusnya mengacu pada batas wilayah sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA). Ia menekankan bahwa garis batas berdasarkan Peta 1 Juli 1956 merupakan bagian dari komitmen negara dalam proses perdamaian Aceh.

“Kami minta Mendagri membatalkan keputusan itu dan mengeluarkan keputusan tapal batas berdasarkan Peta 1 Juli 1956,” tambah Sarbaini.

Empat Pulau Jadi Simbol Konflik Tapal Batas

Keempat pulau yang menjadi sengketa adalah Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek. Dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 yang diteken pada 25 April 2025, pulau-pulau tersebut ditetapkan masuk ke Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatra Utara.

Namun, keputusan ini dianggap mengabaikan sejarah dan realitas sosial masyarakat di Aceh Singkil. Bagi banyak pihak di Aceh, pulau-pulau itu tidak sekadar soal wilayah, tetapi juga harga diri.

“Aceh sudah konflik 30 tahun, kita sudah berdamai. Secara teritorial, pulau itu milik Aceh,” kata Sarbaini, mengutip pernyataan Wali Nanggroe Aceh, Paduka Yang Mulia Tgk Malik Mahmud Alhaytar.

Menanti Sikap Gubernur Aceh

Sarbaini juga menegaskan bahwa KPA wilayah Aceh Singkil akan bertindak jika mendapat perintah dari pimpinan tertinggi, yakni Gubernur Aceh Muzakir Manaf, yang juga dikenal sebagai Panglima Komando KPA.

“Komite Peralihan Aceh (KPA) wilayah Aceh Singkil mengaku siap menduduki pulau tersebut atas perintah Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, selaku panglima komando tinggi.”

“Semoga Mendagri mendengarkan pesan ini,” kata Sarbaini tegas.

Sikap KPA ini menunjukkan bahwa persoalan empat pulau tersebut bukan sekadar urusan administratif, melainkan menyangkut aspek politik, sejarah, dan martabat Aceh dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah pusat pun dituntut untuk segera merespons dengan arif sebelum konflik ini berkembang menjadi ketegangan yang lebih luas.

Editor: Akil

Presiden Prabowo Serahkan 24 Sapi Kurban untuk Warga Aceh

Penulis
nukil
-
0
Iluatrasi Sapi. (Foto:Instagram @raffinagita1717)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Menjelang Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah, Presiden RI Prabowo Subianto memberikan bantuan 24 ekor sapi kurban kepada masyarakat Aceh. Bantuan ini ditujukan untuk seluruh kabupaten/kota serta pemerintah provinsi, guna dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Menurut Kepala Dinas Peternakan (Disnak) Aceh, Zalsufran, bantuan tahun ini berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

“Tahun ini kurban Presiden ada perbedaan dari sebelumnya. Tahun ini Presiden Prabowo memberikan kurban ke semua kabupaten/kota dan masing-masing pemerintahan provinsi satu ekor,” kata Zalsufran di Banda Aceh.

Dengan demikian, seluruh 23 kabupaten/kota di Aceh masing-masing akan menerima satu ekor sapi kurban. Satu ekor tambahan disalurkan untuk pemerintah provinsi, sehingga totalnya mencapai 24 ekor.

Bobot Sapi Minimal 800 Kilogram

Lebih lanjut, Zalsufran menjelaskan bahwa jenis sapi tidak ditentukan secara spesifik. Namun, ada syarat minimal berat untuk hewan kurban yang disumbangkan Presiden.

“Jenisnya tidak ditentukan, tetapi beratnya rata-rata di atas 800 kg. Kalau penerima itu ada kebijakan di kabupaten/kota, pastinya dibagikan kepada masyarakat,” katanya.

Menariknya, pembelian sapi dilakukan langsung oleh pemerintah kabupaten/kota masing-masing. Sementara itu, anggaran pengadaannya akan ditransfer langsung oleh Sekretariat Presiden.

Sapi untuk Provinsi Diserahkan ke Masjid Raya

Khusus untuk satu ekor sapi yang diserahkan ke tingkat provinsi, jenis yang dipilih adalah Simental dengan berat mencapai 860 kilogram. Nantinya, hewan kurban tersebut akan diserahkan langsung oleh Gubernur Aceh.

“Untuk provinsi sapinya jenis Simental dengan berat 860 kg. Dan, bakal diserahkan ke Masjid Raya Baiturrahman oleh Gubernur Aceh usai pelaksanaan shalat Idul Adha,” demikian Zalsufran.

Bantuan hewan kurban dari Presiden ini menjadi simbol kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama di hari raya yang penuh berkah. Selain itu, distribusi yang merata ke seluruh kabupaten/kota diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih luas dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Bupati Muharram Idris Lantik dr. Bunaiya Sebagai Direktur RSUD Aceh Besar

Penulis
Redaksi
-
0
Bupati Muharram Idris Lantik dr. Bunaiya Sebagai Direktur RSUD Aceh Besar. (Foto: MC Abes)

NUKILAN.ID | JANTHO – Suasana di Teras Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aceh Besar, Indrapuri, Senin (2/6/2025), terasa khidmat namun penuh harapan. Di hadapan puluhan tenaga kesehatan dan Aparatur Sipil Negara (ASN), Bupati Aceh Besar, Muharram Idris, resmi melantik dr. Bunaiya Putra, MKM sebagai Direktur RSUD Aceh Besar.

Pelantikan ini sekaligus menjadi momentum penting bagi sektor kesehatan di kabupaten tersebut. Sebab, dalam kesempatan yang sama, Bupati Muharram juga menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepada Nelly Ulfiati, SKM MPH sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Aceh Besar. Sebelumnya, Nelly menjabat sebagai Sekretaris di dinas yang sama.

“Saya Bupati Aceh Besar melantik dan meresmikan saudara sebagai direktur RSUD, semoga Allah memberikan petunjuk dan bimbingan dalam menjalankan tugas sehari-hari,” ujar Muharram saat membacakan naskah pelantikan.

Tegaskan Komitmen Pelayanan

Dalam sambutannya, Muharram Idris menegaskan bahwa pelayanan kesehatan yang prima merupakan prioritas utama. Ia berharap kehadiran direktur baru mampu membawa perubahan signifikan, khususnya dalam memastikan masyarakat mendapat pelayanan maksimal.

“Saya tidak mau dengar ada pasien yang tidak terlayani dengan baik, dan tidak ada dokter,” tegasnya di hadapan para tamu undangan.

Arahan tersebut menjadi sorotan, mengingat keluhan masyarakat terhadap layanan rumah sakit selama ini kerap mencuat. Oleh karena itu, dr. Bunaiya langsung menyambut kepercayaan ini dengan pernyataan tegas.

Tanda Tangan Pakta Integritas

Usai dilantik, dr. Bunaiya membacakan Pakta Integritas yang menunjukkan komitmennya dalam menjalankan tugas. Dalam pernyataannya, ia menyatakan kesediaannya untuk mengundurkan diri jika tidak mampu melakukan perubahan dalam enam bulan ke depan.

“Saya bersedia mengundurkan diri jika dalam enam bulan ke depan tidak mampu melakukan perubahan dalam pelayanan kesehatan dan tidak akan menempuh jalur hukum,” katanya dengan mantap.

Langkah ini diapresiasi oleh berbagai kalangan sebagai bentuk tanggung jawab moral yang tinggi dari seorang pemimpin layanan publik.

Hadirkan Pejabat Penting

Pelantikan ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar. Di antaranya adalah Asisten III Sekretariat Daerah Kabupaten (Sekdakab) Aceh Besar, Jamaluddin, SSos MM; Kepala BKPSDM Aceh Besar, Drs. Asnawi, MSi; serta Inspektur Aceh Besar, Zia Ul Azmi, SH MH.

Keikutsertaan para pejabat tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam melakukan pembenahan sistem pelayanan kesehatan secara menyeluruh.

Dengan pelantikan ini, publik menaruh harapan besar pada sosok dr. Bunaiya dan Nelly Ulfiati. Keduanya diharapkan mampu menghadirkan semangat baru dalam pelayanan kesehatan yang humanis, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Editor: AKil

Kepala BPBD Aceh Utara Dicopot Usai Kebakaran Renggut Nyawa Bocah

Penulis
Redaksi
-
0
Bocah 6 Tahun Tewas dalam Kebakaran di Aceh Utara. (Foto: Kompas.com)

NUKILAN.ID | LHOKSUKON – Bupati Aceh Utara, Ismail A. Jalil atau akrab disapa Ayahwa, mengambil langkah tegas setelah insiden kebakaran di Desa Alue Bili Rayeuk, Kecamatan Baktiya, yang menewaskan seorang anak berusia 6 tahun. Ia memutuskan untuk mencopot Kepala BPBD Asnawi, menyusul dugaan kelalaian dalam penanganan peristiwa tersebut.

Saat memimpin apel di halaman Kantor Bupati pada Senin (2/6/2025), Ayahwa menyampaikan duka mendalam atas musibah yang terjadi pada Kamis, 29 Mei lalu. Dalam tragedi tersebut, seorang bocah bernama Muhammad Ishak meninggal dunia. Kebakaran diketahui terjadi tak jauh dari pos pemadam kebakaran.

Dalam pidatonya, Ayahwa menyampaikan langkah tegas kepada jajaran BPBD.

“Pertama, saya perintahkan pemberhentian dan penonaktifan sementara terhadap Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Aceh Utara, Kepala Bidang Pemadam Kebakaran, Danpos Damkar Alue Bili Rayeuk. Tugaskan pengganti, atau pelaksana harian untuk menjamin kelangsungan layanan,” kata Ayahwa.

Tak hanya pejabat utama, Ayahwa juga menyoroti enam petugas pemadam kebakaran yang tidak hadir saat kejadian. Mereka langsung dikenai sanksi pemberhentian sementara dan tidak menerima penghasilan selama proses pemeriksaan berlangsung.

Selain itu, dua petugas lainnya yang hadir saat kejadian namun dinilai masih perlu pembinaan juga tak luput dari perhatian.

“2 petugas Damkar yang hadir namun perlu pembinaan, saya perintahkan untuk bertugas penuh 24 jam selama satu bulan ke depan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan evaluasi kinerja,” jelasnya.

Langkah pembinaan tidak berhenti di situ. Ayahwa menyebutkan akan dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh ASN di lingkungan BPBD Aceh Utara.

“Tidak berhenti di situ, evaluasi menyeluruh akan dilakukan terhadap seluruh ASN BPBD Aceh Utara. Siapa pun yang terbukti menyebabkan terhambatnya pelayanan, baik langsung maupun tidak langsung, akan dikenakan sanksi sesuai aturan,” lanjutnya.

Lebih jauh, Ayahwa menegaskan bahwa insiden ini harus menjadi peringatan keras bagi seluruh aparatur pemerintah, khususnya yang terlibat langsung dalam pelayanan publik bersifat darurat.

“Terutama pimpinan OPD dan petugas lapangan yang memberikan pelayanan publik secara langsung atau bersifat darurat, seperti unsur Satpol PP dan WH, Petugas Lalulintas (LLAJ) (Perhubungan), Pemadam Kebakaran, Tim SAR, Taruna Siaga Bencana (Tagana), dan lain lain,” ungkapnya.

Langkah tegas yang diambil Bupati Ayahwa ini menjadi cermin komitmen terhadap tanggung jawab publik, khususnya dalam sektor kebencanaan. Diharapkan, peristiwa tragis ini menjadi momentum untuk memperbaiki sistem, serta menguatkan kedisiplinan dan kesiapsiagaan semua unsur yang terlibat dalam penanggulangan bencana.

Editor: Akil

Harga Daging Sapi di Banda Aceh Masih Normal Jelang Meugang Idul Adha

Penulis
Rezi
-
0
Pedagang daging sapi di Pasar Al-Mahirah Lamdingin, Kota Banda Aceh, pada Kamis 27 Februari 2025. (Foto: Nukilan/Rezi)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Harga daging sapi di Pasar Al-Mahirah Lamdingin, Banda Aceh, masih terpantau stabil menjelang hari meugang menyambut hari raya Idul Adha 1446 Hijriah.

Salah seorang pedagang daging sapi, Rahmat menyebutkan harga daging sapi kualitas nomor satu masih dijual dengan harga Rp140.000 per kilogram. Untuk kualitas nomor dua dibanderol Rp120.000 per kilogram, sementara tulang rusuk dijual seharga Rp50.000 per kilogram.

“Harga daging sapi saat ini masih normal, belum ada kenaikan. Daging paling murah Rp120 ribu per kilogram, itu khusus untuk pelanggan tetap,” kata Rahmat kepada Nukilan, pada Senin (2/6/2025).

Kendati demikian, Rahmat memprediksi harga akan melonjak pada hari meugang pertama. Ia memperkirakan harga daging sapi bisa mencapai Rp170.000 hingga Rp180.000 per kilogram, dan harga tulang rusuk naik menjadi Rp80.000 per kilogram.

Rahmat juga memastikan stok daging yang disiapkannya mencukupi untuk memenuhi kebutuhan konsumen selama hari meugang. Namun, ia memprediksi jumlah pembeli akan menurun dibandingkan meugang Idul Fitri lalu.

“Kalau Idul Adha kan banyak pembagian daging kurban, jadi orang beli daging tidak terlalu banyak. Ditambah lagi kondisi ekonomi masyarakat sekarang sedang sulit,” tambanya.

Reporter: Rezi

Kuliah Umum Prodi IAN UIN Ar-Raniry: Bongkar Mitos ‘No Viral No Justice’

Penulis
nukil
-
0
Kuliah Umum Prodi IAN UIN Ar-Raniry. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | Banda Aceh — Fenomena “no viral, no justice” kembali menjadi sorotan. Melalui kuliah umum bertema “Relevansi Isu Viral terhadap Responsivitas Pelaksana Layanan”, Program Studi Ilmu Administrasi Negara (IAN), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Ar-Raniry, mengajak mahasiswa dan civitas akademika untuk merenungi paradigma baru pelayanan publik.

Kegiatan ini digelar di Ruang Lab Analisis Kebijakan dan menghadirkan narasumber utama, Dian Rubianty, SE., Ak., MPA, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh.

Dalam paparannya, Dian mengangkat isu yang kian marak terjadi di tengah masyarakat, yaitu respons layanan publik yang hanya muncul setelah sebuah kasus viral di media sosial.

“Fenomena ‘no viral, no responden; no viral, no justice’ merupakan bentuk konstruksi sosial yang saat ini semakin dianggap wajar oleh masyarakat,” ujar Dian.

Dampak Buruk Pola Reaktif

Menurut Dian, jika kecenderungan ini dibiarkan, akan lahir dua masalah besar. Pertama, pelaksana layanan menjadi pasif dan enggan bertindak sebelum ada tekanan publik. Kedua, masyarakat menjadi terlalu mudah percaya pada informasi viral tanpa memverifikasi sumber dan kebenarannya.

Akibatnya, terjadi kekacauan dalam memilah isu yang patut ditindaklanjuti dengan yang hanya sensasional belaka. Hal ini tentu berisiko mencederai prinsip-prinsip pelayanan publik yang adil dan bertanggung jawab.

Lebih lanjut, Dian mengajak seluruh pelaksana layanan untuk menjadikan Rasulullah SAW sebagai panutan utama. Dalam sesi diskusi, ia menekankan pentingnya keteladanan dan sikap proaktif dalam melayani masyarakat.

Menurutnya, seorang pelayan publik harus menumbuhkan kesadaran bahwa tugas pelayanan bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga amanah moral dan spiritual.

Kolaborasi Mahasiswa untuk Perubahan Nyata

Tak hanya itu, Dian juga menyampaikan rencana strategis Ombudsman RI Perwakilan Aceh dalam memperkuat pengawasan terhadap praktik maladministrasi, khususnya di lingkungan pendidikan tinggi.

Ia mengusulkan pembentukan Komunitas Mahasiswa Peduli Layanan Publik sebagai mitra kritis dalam menjaga kualitas pelayanan di kampus.

“Ombudsman RI akan terus hadir sebagai lembaga yang mendengar, menerima, dan menindaklanjuti setiap laporan masyarakat terkait layanan publik,” tegas Dian.

Menjunjung Prinsip Keadilan Substantif

Dalam pelaksanaannya, Ombudsman RI juga berkomitmen pada prinsip affirmative equity policy—yaitu menegakkan keadilan substantif bagi kelompok rentan dan termarjinalkan.

Acara yang dihadiri oleh para mahasiswa dan civitas akademika ini diharapkan menjadi momen penting bagi generasi muda. Terutama dalam membangun kesadaran bahwa pelayanan publik sejatinya lahir dari tanggung jawab, bukan sekadar reaksi atas viralitas.

Plt Sekda Aceh: Musdalub HIPMI, Momentum Konsolidasi dan Penguatan Internal

Penulis
Redaksi
-
0
Plt. Sekda Aceh, M. Nasir, S.IP, MPA, saat menyampaikan sambutan Gubernur Aceh, dan membuka Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) BPD HIPMI Aceh XV, di Anjong Mon Mata, Banda Aceh. (Foto: MC Aceh)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) ke-15 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Aceh diharapkan menjadi ajang konsolidasi organisasi sekaligus memperkuat soliditas internal. Hal tersebut ditegaskan oleh Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah (Plt Sekda) Aceh, M Nasir, saat membacakan sambutan Gubernur Aceh dalam pembukaan Musdalub yang digelar di Anjong Mon Mata, Komplek Meuligoe Gubernur Aceh, Minggu (1/6/2025).

“Selain sebagai agenda organisasi untuk memilih kepemimpinan baru, Musdalub juga merupakan ajang konsolidasi yang penting untuk memperkuat soliditas internal, mempererat jejaring, serta mempertegas peran HIPMI sebagai katalisator pembangunan ekonomi Aceh,” ujar Plt Sekda.

Penurunan Kemiskinan dan Peran Strategis Dunia Usaha

Dalam sambutannya, M Nasir mengungkapkan bahwa Aceh saat ini tengah memasuki fase transformasi yang menjanjikan. Salah satu indikator penting adalah penurunan angka kemiskinan yang signifikan, yakni dari 14,23 persen pada Maret 2024 menjadi 12,64 persen di September 2024. Angka tersebut menempatkan Aceh sebagai provinsi dengan penurunan kemiskinan tertinggi di Sumatera dan ketiga secara nasional sejak Maret 2019.

“Kita menyadari bahwa kemajuan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari peran dunia usaha. Dalam konteks ini, saya menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada HIPMI yang terus melahirkan wirausahawan muda yang tangguh dan visioner,” sambung M Nasir.

Pemuda, Bonus Demografi, dan Rasio Wirausaha yang Meningkat

Plt Sekda turut menyoroti potensi demografi Aceh. Menurutnya, pada 2023 sebanyak 24,96 persen penduduk Aceh adalah pemuda—sekitar 1,36 juta jiwa dari total 5,48 juta. Ini merupakan bonus demografi yang harus dikelola secara strategis.

Lebih jauh, ia menyampaikan bahwa semangat kewirausahaan di Aceh menunjukkan tren positif. Per Agustus 2024, rasio wirausaha di Aceh telah mencapai 3,94 persen. Angka ini bahkan lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang berada di angka 3,08 persen.

“Namun kita tidak boleh berhenti pada kuantitas semata. Tantangan ke depan adalah meningkatkan skala usaha, memperkuat formalitas bisnis, dan mendorong digitalisasi serta inovasi. Dengan demikian, kontribusi dunia wirausaha, terutama UMKM, terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan serapan tenaga kerja bisa lebih optimal,” ucap M Nasir.

Pendidikan dan Tantangan Penciptaan Lapangan Kerja

Dalam kesempatan tersebut, M Nasir juga menyoroti data dari Survei Angkatan Kerja Nasional 2022. Ia menyebutkan bahwa dari setiap 100 pemuda yang bekerja, 19 di antaranya adalah wirausahawan—mayoritas berusaha secara mandiri.

Selain itu, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pemuda mencapai 61,84 persen dari total 2,6 juta angkatan kerja di Aceh pada awal 2024.

“Kita juga patut bersyukur bahwa tingkat partisipasi pendidikan dasar dan menengah pertama di Aceh sudah cukup menggembirakan. Berdasarkan Survey Sosial Ekonomi Nasional 2024. Angka Partisipasi Sekolah usia 7–12 tahun sebesar 99,42 persen, dan usia 13–15 tahun sebesar 97,77 persen,” sebut Plt Sekda.

Meski demikian, tantangan tetap ada. Pada jenjang pendidikan menengah atas (usia 16–18 tahun), partisipasi menurun menjadi 81,55 persen. Ini menjadi perhatian serius karena pendidikan merupakan pondasi utama lahirnya wirausahawan muda yang berdaya saing.

Hal ini diperparah dengan rendahnya serapan lulusan diploma dan sarjana di dunia kerja. Saat ini, hanya 3,37 persen dari total tenaga kerja yang berasal dari jenjang pendidikan tersebut. Sebaliknya, mayoritas angkatan kerja masih didominasi lulusan SMA sederajat.

Sinergi Pendidikan dan Dunia Usaha Jadi Kunci

Menurut Plt Sekda, sinergi antara dunia pendidikan dan dunia usaha harus diperkuat. Aceh membutuhkan lebih banyak pemuda yang tidak hanya mencari pekerjaan, tetapi juga menciptakan pekerjaan.

“Di sinilah HIPMI memegang peranan penting dalam membentuk mentalitas entrepreneur sejak dini. Aceh memiliki berbagai potensi sektor unggulan yang siap digarap oleh pemuda, mulai dari pertanian, perikanan, pariwisata berbasis halal, ekonomi kreatif, hingga teknologi digital,” kata Plt Sekda berpromosi.

UMKM dan Peluang Bonus Demografi

M Nasir menambahkan bahwa pada 2023, jumlah UMKM di Aceh mencapai 424.850 unit, dengan mayoritas merupakan usaha mikro. Sektor ini menyerap banyak tenaga kerja dan berkontribusi besar pada perekonomian daerah.

“Aceh memiliki peluang besar dari bonus demografi. Pada tahun 2025, 60 persen penduduk Aceh akan berada dalam usia produktif. Ini adalah waktu yang tepat bagi HIPMI untuk memperluas pengaruhnya, bukan hanya sebagai wadah pengusaha muda, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah dalam membentuk ekosistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan,” sebut M Nasir.

Ia menegaskan bahwa pemerintah terus mendukung penguatan kewirausahaan, mulai dari pelatihan, bantuan alat usaha, sertifikasi halal, pendampingan manajerial, hingga perluasan akses pembiayaan.

Tak hanya itu, pemerintah juga mendorong agar pemuda masuk ke sektor inovatif dan berorientasi ekspor.

Harapan untuk HIPMI Aceh ke Depan

“Kami optimis, Musdalub ini semakin mempertegas kebangkitan HIPMI Aceh, yang lebih adaptif terhadap perubahan zaman, lebih aktif dalam membina kader, dan lebih kuat dalam advokasi kebijakan yang berpihak kepada wirausahawan muda. Pemimpin yang akan terpilih nanti, harus mampu menjawab tantangan zaman, membangun kolaborasi lintas sektor, serta merawat semangat solidaritas dan etika berusaha yang luhur,” kata Plt Sekda.

Ia juga mengajak seluruh anggota HIPMI untuk menjadikan Musdalub sebagai momentum lahirnya strategi baru dan kepemimpinan yang mampu mengakselerasi peran organisasi sebagai lokomotif ekonomi daerah.

“Jadikan HIPMI sebagai rumah besar bagi para inovator, dan motor pembangunan lokal. Insya Allah, dengan semangat kolaborasi dan integritas, HIPMI Aceh akan terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun masa depan Aceh yang lebih sejahtera dan berdaya saing. Selamat bermusyawarah, semoga berjalan lancar dan memberikan dampak positif bagi kemajuan HIPMI dan kesejahteraan masyarakat Aceh,” pungkas Plt Sekda.

Acara pembukaan Musdalub turut dihadiri oleh Wakil Sekjen HIPMI Pusat, sejumlah anggota DPRA, Wakil Wali Kota Banda Aceh, Wakil Bupati Aceh Barat, serta berbagai tamu undangan lainnya.

Editor: Akil

1...221222223...2,237Halaman 222 dari 2,237

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id