Beranda blog Halaman 2160

Ini Penyebab Mimpi Buruk pada Ibu Hamil

0

Nukilan.id – Hampir semua orang pernah mengalami mimpi buruk, Bunda. Tidak terkecuali pada ibu hamil, terdapat juga kemungkinan mengalami mimpi buruk selama kehamilan.

Ketika tidur yang diwarnai dengan mimpi buruk tentunya bisa sangat melelahkan. Apalagi ketika Bunda sedang hamil. Berdasarkan penelitian yang diterbitkan oleh BMC Pregnancy and Childbirth pada tahun 2016, ditemukan bahwa wanita hamil lebih sering mengalami mimpi buruk ketimbang dengan wanita yang tidak hamil.

Selama kehamilan, khususnya pada saat trimester ketiga, biasanya akan mengalami periode stres yang meningkat. Hal ini memungkinkan peningkatan stres bagi wanita hamil, serta penyebab mengapa mimpi buruk lebih sering terjadi selama kehamilan.

Secara rinci, mengutip Parenting First Cry, terdapat beberapa penyebab terjadinya mimpi buruk pada ibu hamil antara lain:

1. Perubahan Hormon

Perubahan hormon dapat membuat Bunda mengalami mimpi buruk. Hal Ini mungkin terjadi karena hormon yang disebut kortisol kadar hormonnya mulai meningkat saat hamil dan mungkin mencapai puncaknya saat persalinan.

Hormon khusus ini mungkin bertanggung jawab untuk memicu bagian otak yang mungkin membuat Bunda melihat gambar aneh atau menakutkan saat tidur.

2. Kecemasan

Sangat normal bagi wanita hamil untuk merasa cemas. Ada begitu banyak alasan untuk menjadi stres selama kehamilan. Misalnya saja perasaan prihatin tentang kesehatan dan kesejahteraan bayi, proses persalinan, dan kesehatan Bunda sendiri.

Stres atau kecemasan tidak akan membantu. Masalah kecemasan dapat mempengaruhi tidur dan mengakibatkan gangguan tidur. Ini dapat menyebabkan pikiran dan emosi negatif, yang dapat berujung pada mimpi buruk.

3. Masalah Tidur

Jika Bunda menghadapi masalah tidur selama kehamilan, kemungkinan besar akan mengalami mimpi buruk. Terjadinya masalah tidur disebabkan oleh perubahan hormon, peningkatan berat badan, tekanan pada daerah perut.

Semua masalah ini dapat meningkatkan peluang Bunda untuk bangun di malam hari dan dengan demikian dapat menyebabkan masalah tidur. Oleh karena itu, Bunda mungkin memiliki lebih banyak kesempatan untuk mengalami mimpi buruk pada trimester kedua kehamilan.

Ya, mimpi hamil tidak semuanya berlangsung dengan baik, terkadang Bunda akan mengalami mimpi buruk. Misalnya saja mimpi mengalami keguguran. Menurut Valinda Riggins Nwadike, MD, MPH, kondisi ini terjadi karena Bunda pernah mengalami keguguran di masa lalu. Mimpi tentang hilang atau terperangkap juga biasa terjadi selama kehamilan.

“Mimpi-mimpi jenis ini adalah hal yang normal, tetapi tidak kalah menyedihkan dan menyusahkan,” kata Nwadike dikutip dari Healthline.[haibunda.con]

British Propolis Sumbangkan Ambulans untuk Palestina

0
Simbolis serah terima donasi Ambulans untuk masyarakat Palestina dari British Propolis melalui Dompet Dhuafa, Senin (31/5/2021). (Foto: Dompet Dhuafa)

Nukilan.id – Kepedulian untuk Palestina terus mengalir, termasuk dari masyarakat Indonesia melalui berbagai lembaga kemanusiaan dalam negeri. Tak hanya itu, Dompet Dhuafa bersama British Propolis pun turut serta mendukung kepedulian terhadap warga Palestina. Berkenaan dengan tak sedikit yang terdampak dari peristiwa konflik ini, British Propolis turut mengajak sahabat untuk hadirkan mobil ambulan untuk Yerusalem dan Gaza, Palestina.

British Propolis (BP) yang dihadiri oleh Ippho Santosa juga Ustadzah Okky Setiana Dewi, melakukan simbolis serah-terima donasi satu buah unit ambulance untuk Palestina kepada Dompet Dhuafa yang dihadiri oleh Ustaz Ahmad Shonhaji selaku Direktur Dakwah, Budaya dan Pelayan Masyarakat, Bobby Manulang selaku GM Wakaf, hingga Etika Setiawanti selaku Direktur Resource Mobilization Dompet Dhuafa, di Pesantren Tahfidz Maskanul Huffadz, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Senin (31/5/2021).

“Konflik Israel-Palestina tidak pernah usai meski gencatan senjata berakhir, kepedulian terhadap warga Palestina menjadi perhatian kita semua tidak perlu menunggu konflik terjadi, namun dukungan dan kepedulian terhadap warga Palestina harus terus dilakukan setiap saat, salah satunya kepedulian itu datang dari British Propolis melalui Dompet Dhuafa dengan menghadirkan sebuah unit ambulance,” ungkap Ustadzah Okky Setiana dalam keterangan tertulis, Rabu (2/6/2021).

Ustadzah Okky berharap, bantuan ambulans yang diberikan British Propolis (BP) bersama Dompet Dhuafa dapat memberikan manfaat untuk warga di Palestina. Bantuan ini diberikan guna mendukung gerakan kemanusiaan.

“British Propolis dapat mendukung gerakan kemanusiaan bersama Dompet Dhuafa, British Propolis sebuah produk yang berkonsentrasi di bidang kesehatan, tentu saja bantuan yang kami berikan tidak jauh dari bidang kesehatan yakni sebuah unit ambulance yang diharapkan dapat memberikan manfaat untuk warga di Palestina,” sambungnya.

Ia menyampaikan bahwa, agresi Israel di Palestina hingga hari ini, masih menyisakan banyak derita terutama anak-anak, perempuan, orang tua dan masyarakat sipil lainnya. Lebih dari 250 rakyat Palestina pun kehilangan nyawa, ribuan lainnya luka-luka, belum lagi kerusakan bangunan juga fasilitas umum ikut terkena dampak.

Atas dasar itu, BP turut mengajak masyarakat Indonesia untuk menghadirkan ambulans di Yerusalem dan Gaza, Palestina.

Sebelumnya, pada Selasa (11/5/2021), British Propolis pun menyalurkan donasi dua unit ambulance untuk RS Rumah Sehat Terpadu Dompet Dhuafa, Parung, Bogor, Jawa Barat.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Resource Mobilization Dompet Dhuafa Etika Setiawanti berharap, dengan adanya bantuan ambulans dapat menggugah kepedulian masyarakat dalam gerakan kemanusiaan untuk warga Palestina.

“Terima kasih atas bantuan dan kepercayaan dari British Propolis untuk warga Palestina. Bantuan ini sangat bermanfaat bagi warga Palestina dalam memobilisasi bantuan maupun layanan kesehatan,” imbuhnya.

Etika menjelaskan, sebelumnya Dompet Dhuafa sudah terjun dalam program kemanusiaan untuk Palestina sejak 2009.

Adapun program tersebut seperti Gaza Food Bank dan yang terbaru bersama tiga lembaga kemanusiaan lainnya dalam Konsorsium Indonesia turut mendirikan sekolah (School For Gaza) di Gaza, Palestina.

Dalam kesempatan tersebut, Manager Aliansi Strategis Syamsul Ardiansyah bersama mitra Dompet Dhuafa di Palestina melalui daring turut memaparkan kondisi terkini di sana, dan juga diskusi terkait kerjasama kebaikan jangka panjang yang akan bergulir di Palestina.[*]

Badan Litbang Kemendagri Sempurnakan Penilaian Indeks Inovasi Daerah

0
Kepala Badan Litbang Kemendagri, Agus Fatoni. (Foto: Ist)

Nukilan.id – Badan Litbang Kemendagri melakukan evaluasi terhadap penilaian Indeks Inovasi Daerah guna menghasilkan sistem penilaian yang lebih terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pelaksanaan evaluasi tersebut dipimpin langsung Kepala Badan Litbang Kemendagri, Agus Fatoni, dan diikuti Kepala Pusat Litbang (Puslitbang) Inovasi Daerah, Matheos Tan, Kepala Puslitbang Pembangunan dan Keuangan Daerah, Sumule Tumbo, serta Peneliti dari Kemitraan Partnership, Sigit Murwito.

Dalam paparannya, Fatoni menyampaikan supervisi penilaian Indeks Inovasi Daerah perlu dilakukan secara periodik. Hal ini lantaran proses pemerintahan di daerah berjalan dinamis, sehingga penilaian indeks perlu menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi.

“Aspek penilaian Indeks Inovasi Daerah harus relevan dengan kondisi terkini, misalnya indikator dan parameter bisa disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan pandemi Covid-19,” ujar Fatoni dalam keterangannya kepada Nukilan.id, Rabu (2/6/2021).

Fatoni menambahkan setiap tahunnya Badan Litbang Kemendagri melakukan penilaian Indeks Inovasi Daerah terhadap pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Penilaian tersebut mengunakan dua aspek, yakni satuan pemerintahan daerah dan satuan inovasi. Masing-masing aspek itu memiliki 7 variabel, yang kemudian diturunkan kembali menjadi 36 indikator.

“Indikator-indikator tersebut berbeda dengan tahun sebelumnya yang berjumlah 35 indikator. Penambahan ini diharapkan membuat penilaian di tahun 2021 menjadi lebih baik dibanding sebelumnya,” terangnya.

Menurut Fatoni, penilaian Indeks Inovasi Daerah tersebut diyakini dapat memacu pemerintah daerah bersemangat dalam melahirkan terobosan layanan bagi masyarakat. Hal itu lantaran setiap pemerintah daerah secara tidak langsung bersaing untuk memperoleh hasil penilaian inovasi yang signifikan.

Fatoni berharap upaya tersebut mampu menjadi sarana implementasi good governance bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas layanannya.

“Rangkaian penilaian ini juga ditujukan agar pemerintah daerah terus melakukan perbaikan layanan dengan inovasi,” katanya.

Sejak tahun 2017 hingga 2019, imbuh Fatoni, jumlah inovasi yang dilaporkan pemerintah daerah kepada Kemendagri terus mengalami peningkatan. Menurut data Indeks Inovasi Daerah, jumlah inovasi pada tahun 2017 semula sebanyak 576, meningkat menjadi 3.718 inovasi di tahun 2018, kemudian terus bertambah menjadi 8.016 inovasi di tahun selanjutnya.

Sedangkan di tahun 2020, praktik inovasi di daerah mengalami kenaikan signifikan menjadi sebanyak 17.779 inovasi. Menurut Fatoni, praktik-praktik inovasi tersebut perlu disebarluaskan kepada masyarakat. Hal itu guna memacu pemerintah daerah berlomba melahirkan inovasi.

“Bagi pemerintah daerah yang dinilai berhasil menerapkan inovasi dan berdampak signifikan bagi kemajuan daerah, akan diberikan penghargaan dan insentif sebagai bentuk motivasi dan pengakuan terhadap pelaksanaan inovasi di pemerintah daerah tersebut,” jelas Fatoni.

Sementara itu, Matheos Tan mengatakan penyempurnaan penilaian Indeks Inovasi Daerah dilakukan seiring persiapan gelaran Innovative Government Award (IGA) 2021. Nantinya, hasil penilaian tersebut juga digunakan untuk menjaring pemerintah daerah yang inovatif untuk berlaga di ajang IGA 2021.

Theo menambahkan, perbaikan penilaian Indeks Inovasi Daerah terus dilakukan dengan menggandeng kementerian/lembaga lainnya. Berkaitan dengan upaya tersebut, dirinya meminta seluruh jajaran pemerintah daerah bersiap diri, lantaran pelaksanaan penilaian Indeks Inovasi Daerah akan dimulai dalam waktu dekat.

“Proses penilaian Indeks Inovasi Daerah akan dilakukan bulan Juni ini hingga 13 Agustus 2021 mendatang. Diharapkan seluruh pemerintah daerah untuk turut serta,” pungkasnya.[]

Bank Aceh Syariah Hadir di Pasar Al-Mahirah Lamdingin

0
Foto: Website Kota Banda Aceh

Nukilan.id – Terhitung mulai Rabu 2 Juni 2021, Bank Aceh Syariah (BAS) telah hadir di Kompleks Pasar Al-Mahirah, Lamdingin. Sebuah mobil operasional Bank Aceh Lam Peukan (BALAP) standby di halaman pasar terpadu modern tersebut.

Kehadiran mobil kas BAS yang mulai beroperasi hari ini, dilaporkan oleh Pemimpin Kantor Pusat Operasional (KPO) BAS M Fadil Ilyas kepada Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman.

Kini, para pedagang dan pembeli di pasar terbesar di Aceh tersebut, termasuk masyarakat sekitar bisa melakukan transaksi keuangan yang diperlukan. Sebuah Anjungan Tunai Mandiri (ATM) juga tersedia di mobil tersebut. BAS akan beroperasi setiap hari kerja di Pasar Al-Mahirah.

Atas hal itu, Wali Kota Aminullah pun mengucapkan terima kasih kepada pihak BAS yang sigap menyahuti harapan masyarakat.

“Ini sebuah langkah maju. Saya ucapkan terima kasih. Ke depan kita harapkan BAS dapat membuka kantor capem permanen di Pasar Al-Mahirah,” kata Aminullah dalam keterangannya kepada Nukilan.id, Rabu (2/6/2021).

Menurutnya, dengan adanya bank plus ATM akan memudahkan para pedagang dan pembeli dalam bertransaksi, dan mempercepat perputaran uang. “Ini akan memperlancar aktivitas jual-beli, dan pada akhirnya akan mendorong peningkatan perekonomian masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, keberadaan bank di pusat perekonomian akan memudahkan para pedagang untuk menyimpan atau menabung uang hasil penjualan sehingga lebih aman. “Dan yang tak kalah penting, bank bisa memperluas cakupan pelayanan pembiayaan bagi pelaku usaha, ” ujarnya lagi.

Seperti diketahui, sejak Senin 24 Mei 2021, para pedagang yang menempati sejumlah pasar di kawasan Peunayong telah direlokasi kembali ke Pasar Al-Mahirah, Lamdingin. Sarana dan prasarana pendukung di pasar terpadu tersebut pun terus dilengkapi, termasuk layanan perbankan demi kenyamanan pedagang dan pembeli.[]

Banda Aceh Raih WTP Ke-13 Berturut-turut

0
Balai Kota Banda Aceh

Nukilan.id – Pemerintah Kota Banda Aceh kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2020.

Kata Kabag Hukum Setdako Banda Aceh Mukhsin, predikat ini menjadi yang ke-13 kalinya secara berturut-turut sedari 2009 silam.

“Alhamdulillah dari pemeriksaan BPK itu bahwa pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh sudah memenuhi standar akutansi kuangan publik dan juga sesuai dengan kepatuhan terhadap perundang – undangan.” sebutnya.

Ia juga menyampaikan bahwa semua cacatan dan hasil audit BPK RI terhadap Pemko Banda Aceh telah ditindak lanjuti sesuai arahan auditor BPK RI, termasuk pemberian tunjangan untuk Kepala Daerah.

“Alhamdulillah semua cacatan dan arahan auditor telah di patuhi dan dijalankan, sehingga Banda Aceh kembali mendapat WTP ke 13 kali secara berturut turut,” tambah Mukhsin[]

Terkait Wabah Covid-19, Muhammad Rifqi: Masyarakat Harus Membumikan Pancasila

0
Coach AR Learning Center, Muhammad Rifqi Maulana. (Foto: Pribadi)

Nukilan.id – Indonesia pada saat ini telah mencatatkan 1.821.703 kasus virus corona sejak dikonfirmasi pertama kali pada Maret 2020.

Angka tersebut termasuk 5.662 kasus positif baru. selain itu, Indonesia juga melaporkan 174 kematian baru akibat Covid-19, sehingga total menjadi 50.578 orang.

Jumlah kasus aktif yang mencapai 102.006 merupakan salah satu yang tertinggi di Asia.

Dalam siaran Dewan Pers yang diterima Nukilan.id, Rabu (2/6/2031), Coach AR Learning Center, Muhammad Rifqi Maulana meminta agar masyarakat mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila.

Harapan tersebut disampaikan pada momentum Hari lahir Pancasila yang jatuh pada tanggal 1 juni.

Rifqi menegaskan Pancasila merupakan dasar negara Indonesia serta segala sumber Hukum Indonesia dan suatu ideologi yang dipegang erat Indonesia yang harus dijunjung tinggi.

“Kita sebagai generasi muda penerus bangsa, harus bisa memahami setiap nilai yang terkandung dalam pancasila dan menjujung tinggi dengan mengamalkannya dikehidupan sehari-hari,” ungkap Rifqi

Bangsa Indonesia saat ini sudah merdeka, kata Rifqi, kita sudah tidak perlu lagi melawan penjajah dari bangsa lain. Untuk menghargai jasa para pendahulu kita.

“Kita bisa mengikuti jejak pendahulu kita yang berjuang dahulu, salah satunya dengan mengamalkan dasar negara dan pandangan hidup bangsa kita, bangsa Indonesia yaitu pancasila. Karena pendahulu kita berharap agar bangsa ini menjadikan pancasila sebagai pedoman hidup bangsa dan negara,” lanjutnya.

“Dengan adanya pengamalan pancasila di tengah masyarakat, suatu obat mujarab dalam mengatasi wabah Corona virus 19,” sambung Rifqi.

Mahasiswa Fakultas Hukum Unidha ini menyarankan, agar masyarakat melindungi diri sekaligus menahan penyebaran virus corona. Adapun hal-hal yang dapat dilakukan sebagai berikut, yaitu:

  • Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 20 detik. Jika tidak bisa mencuci tangan, bersihkan tangan menggunakan hand sanitizer.
  • Hindari menyentuh area wajah, seperti mata, hidung, dan mulut sebelum Anda membersihkan tangan
  • Jangan keluar rumah jika Anda merasa kurang sehat atau memiliki gejala flu
    Hindari atau batasi kontak fisik dengan orang lain. Jika memungkinkan, usahakan berada pada jarak setidaknya satu meter dengan orang lain.
  • Tutup mulut dan hidung anda dengan tisu atau siku bagian dalam ketika batuk atau bersin. Jika Anda menggunakan tisu, segera buang tisu Anda
  • Bersihkan barang-barang yang sering Anda gunakan dengan disinfektan, seperti gawai atau handphone, laptop, meja, dan lainnya
  • Terapkan gaya hidup sehat, mulai dari pola makan, olahraga, serta hindari begadang untuk menjaga kekebalan tubuh Anda.

“Jadi Selalu Waspda, Jaga Pola Hidup Sehat dan Perhatikan Interaksi,” serunya.

Rifqi menambahkan bahwa, Pancasila sendiri mempunyai arti inti yaitu gotong royong, dengan saling bergotong royong membantu korban yang terdampak covid 19 dan mensosialisasikan Pencegahan Penyebaran Virus Corona (Covid -19).

“InsyaAllah, wabah covid 19 bisa teratasi,” Pungkasnya.[]

Soal Pembentukan Tim MoU Helsinki, Yahdi Hasan Ramud Apresiasi Pemerintah Aceh

0
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Yahdi Hasan Ramud, (Foto: facebook)

Nukilan.id – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Yahdi Hasan Ramud mengapresiasi pemerintah Aceh yang telah membentukan tim pembinaaan dan pengawasan pelaksanaan Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki pada sekretariat lembaga Wali Naggroe Aceh tahun anggaran 2021.

Menurutnya, pembentukan tim pembinaaan dan pengawasan pelaksanaan MoU Helsinki sudah sesuai, dan Ia setuju dengan pembentukan tim MoU Helsinki tersebut.

“Iya itu sudah sesuai, saya setuju, bahkan kita mengapresiasi kepada pemerintah Aceh yang telah menyetujui pembentukan tim MoU Helsinki ini,” kata Yahdi saat diwawancarai Nukilan.id, Rabu (2/6/2021).

Menurut Yahdi, pihak eksekutif dan legislatif sudah sepantasnya untuk memberikan perhatian lebih dalam memeperjuangkan MoU Helsinki demi kepentingan masyarakat Aceh. Apalagi hari ini, kata dia, pemerintah pusat belum memberikan sepenuhnya hak Aceh yang sesuai dengan perjanjian MoU Helsinki tersebut.

Baca juga: Anggaran Perlindungan Perempuan dan Anak di Aceh Rp.18,9 Miliar, Kadis DP3A: Lihat Web BPKA

“Kewenangan pemerintah pusat yang ada di Aceh yaitu moniter, keagaman, hukum, keamanan, hubungan bilekteral dan sebagainya. Namun, hari ini, Aceh dengan MoU tersebut tidak bisa berbuat apa-apa untuk kesejahteraan rakyat Aceh,” ujar Yahdi sebagai anggota Komisi II DPRA.

“Kita sedih melihatnya, sumber daya manusia dan sumber daya alam dan kekayaan Aceh ini banyak, tapi kita tidak bisa mengangkat martabat Aceh terutama untuk mensejahterakan rakyat. Bahkan kita sudah di lebel Aceh termiskin di sumatera,” ungkapnya lagi.

Oleh karena itu, Yahdi mengajak semua pihak, baik itu Pemerintah Aceh, para elit politik dan semua elemen untuk menata kembali MoU Helsinki sesuai yang tertuang di dalam Undang-Undang Republik Rndonesia Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Maka dari itu, mari kita bersatu dalam merangkul semua kepentingan, baik di semua elemen, dan para elit-elit politik di Aceh. Mari kita menata bersama MoU Helsinki ini, apa yang belum sempurna, akan kita sempurnakan bersama,” pungkasnya.

“Kepada tim pengawasan MoU Helsinki tersebut, mari kita bersatu melihat Aceh kedepan, mari kita tunjukan pembangunan Aceh demi untuk kesejahteraan masyarakat Aceh,” tutupnya.[Iwan]

Gubernur Aceh Dukung BPKP dan APIP Perketat Pengawasan Penggunaan Anggaran Kepala Daerah

0
Foto: Ist

Nukilan.id – Selama pandemi Covid-19 melanda banyak anggaran pembangunan harus dialihkan untuk penanggulangan wabah tersebut. Semua program harus dijalankan seefektif mungkin. Bila ada penyelewengan maka dampaknya akan merembet kemana-mana.

Atas dasar itu, Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, mendukung Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) untuk memperkuat dan memperketat sistem pengawasan terhadap anggaran yang digunakan Kepala Daerah.

Hal tersebut disampaikan Gubernur saat membuka secara daring Rapat Koordinasi Pengawasan Intern (Rakorwasin) Keuangan dan Pembangunan Tingkat Aceh, yang berlangsung di Gedung Serbaguna Kantor Gubernur Aceh, Rabu, (2/6/2021).

Rakor yang digelar BPKP Perwakilan Aceh tersebut diikuti seluruh bupati/wali kota beserta Inspektur seluruh Aceh, dengan menghadirkan narasumber dari KPK, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Deputi Kepala BPKP dan Sekretaris Daerah Aceh.

Dalam kesempatan tersebut, juga dilakukan penandatanganan Nota Kesepakatan antara para bupati/walikota se-Aceh dengan Kepala Perwakilan BPKP Aceh, dalam rangka memperkuat pengawasan atas perencanaan pembangunan dan penganggaran di Aceh.

Gubernur Aceh dalam kesempatan tersebut mengatakan, peran aktif BPKP, Inspektorat, dan lembaga penegak hukum dalam mengawasi belanja pembangunan sangat dibutuhkan. Menurutnya, pengawasan tersebut penting, agar program yang dijalankan berjalan efektif dan pada akhirnya dapat memulihkan perekonomian nasional.

“Untuk itu, saya mendukung sepenuhnya langkah pengawasan yang dilakukan BPKP di Aceh. Pengawasan yang ketat itu diharapkan bisa mendorong aparatur di daerah kita bekerja lebih cermat, lebih akurat dan patuh pada aturan hukum,” ujar Gubernur Nova.

Nova menyebutkan, setidaknya ada lima fokus pembangunan daerah yang menjadi perhatian BPKP, yaitu, bidang pendidikan, kesehatan, pembangunan sektor pariwisata,
pembangunan ekonomi, dan kebijakan pengentasan kemiskinan.

“Keputusan ini tepat sekali, sebab semua sektor tersebut menyerap anggaran paling besar. Boleh dikatakan, sektor yang diawasi itu adalah kunci utama mendukung pemulihan ekonomi di daerah kita,” tutur Nova.

Oleh sebab itu, kata Nova, berbagai potensi penyelewengan harus dicegah. Salah satu caranya adalah dengan memperkuat sistem pengawasan intern.

Gubernur Nova menambahkan, salah satu upaya untuk memperkuat sistem pengawasan intern tersebut adalah dengan meningkatkan kapasitas Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP). Dengan demikian, diharapkan sistem pengawasan akan berjalan lebih optimal, sehingga mampu memberi daya ungkit yang kuat bagi perbaikan ekonomi di daerah kita.

Sementara itu, Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Pusat, Dadang Kurnia, menyebutkan, ada banyak risiko melekat dalam pelaksanaan program maupun eksekusi anggaran. Diantaranya, risiko penyimpangan karena moral hazard pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Selama setahun
terakhir, kata dia, BPKP telah berkontribusi dalam menyelamatkan keuangan negara mencapai lebih dari Rp 70 trilliun.

“Selain itu terdapat risiko ketidaktepatan sasaran atau target program dan kegiatan pembangunan, serta risiko ketidakefektivan dan inefisiensi belanja,” ujar Dadang.

Oleh sebab itulah, kata Dadang, peran pengawasan intern saat ini menjadi lebih strategis untuk memastikan akuntabilitas dan sustainabilitas pembangunan.

BPKP dan APIP harus secara terus menerus terlibat dan ikut berkontribusi sesuai dengan porsinya masing-masing, terutama dalam pengawalan program, kegiatan, dan belanja daerah.

“Pengawalan atas perencanaan pembangunan dan penganggaran di Aceh juga menjadi strategis dengan adanya Dana Otonomi Khusus yang pemerintah pusat salurkan untuk dapat digunakan dalam mendorong percepatan pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan rakyat di wilayah Aceh,” kata Dadang.

Dadang berharap, BPKP dan APIP di wilayah Aceh dapat bersama-sama dan berkolaborasi dalam merumuskan pengawasan perencanaan dan penganggaran.

Rakor tersebut berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Memakai masker dan menjaga jarak.[]

Anggaran Perlindungan Perempuan dan Anak di Aceh Rp.18,9 Miliar, Kadis DP3A: Lihat Web BPKA

0
Kepala Dinas Nevi Ariyani. (Foto: Web DP3A)

Nukilan.id – Tingginya angka kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Aceh, belakangan menjadi sorotan dan publik mempertanyakan keberpihakan anggaran pemerintah Aceh terhadap program perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan.

“Untuk anggaran silakan langsung cek aja Website Badan Pengelola Keuangan Aceh (BPKA),” kata Kepala Dinas Nevi Ariyani kepada Nukilan.id, Rabu (2/6/2021).

Jawaban singkat Nevi itu terkait program yang sedang dijalankan DP3A dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Aceh.

Informasi yang diperoleh Nukilan.id dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh yang dihubungi menyebutkan, pemerintah Aceh melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) telah memplot anggaran sebesar Rp.18.914.274.700, termasuk untuk belanja pegawai.

“Anggaran itu diluar anggaran dari program APBN, untuk jelasnya tanyakan ke Dinas terkait,” kata Setiawati, dari P2KSDM Bappeda Aceh, Senin (31/5/2021).

Sementara untuk website BPKA yang disarankan Kadis DP3A hingga kini belum dapat diakses lantaran masuk ke akun harus dengan login.[red]

Meurah Budiman Minta Rupbasan Jaga Sinergitas dengan Aparat Penegak Hukum

0
Kakanwil Kemenkumham Aceh Meurah Budiman pimpin apel pagi di Rupbasan Kelas II Banda Aceh, rabu (2/6/2021).

Nukilan.id – Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Aceh, Meurah Budiman, meminta pada seluruh pejabat dan staf pada kantor Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Kelas II Banda Aceh untuk merawat dan memelihara sinergitas dengan Aparat Penegak Hukum lainnya seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Nasional Narkotika Propinsi (BNNP).

Hal itu diungkapkan Kakanwil saat bertindak sebagai pemimpin apel dihalaman depan Rupbasan Kelas II Banda Aceh, kehadiran Kakanwil sebelum apel membuat terkejut pegawai Rupbasan karena tanpa pemberitahuan sebelumnya kalau apel ini dihadiri Kakanwil di Rupbasan tersebut pada Rabu (2/6/2021) pagi.

Lebih lanjut Kakanwil Kemenkumham Aceh menguraikan tugas dan fungsi Rupbasan dalam penerimaan, pendaftaran, perawatan dan pengeluaran Basan dan Baran yang dititipkan APH lainnya.

“Jaga sinergitas dan tingkatkan koordinasi dengan APH lainnya dalam penempatan basan dan baran di Rupbasan, meskipun kita harus jemput bola dalam kaitannya koordinasi untuk penyimpanan basan baran di Rupbasan,” tegas Meurah.

Dalam arahannya Meurah Budiman mengingatkan pegawai agar menanamkan sikap kepedulian dan kepatuhan dalam menerapkan protokol kesehatan pada masa pandemi Covid-19.

“Bapak/ibu tidak bisa menjamin kesehatan saya dan kesehatan teman sekantor lainnya, demikian juga sebaliknya saya dan teman anda juga tidak bisa menjamin kesehatan bapak/ibu dari terpaparnya Covid-19, oleh karena itu tanamkan kesadaran dalam diri kita untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dengan cara menggunakan masker setiap berada dilingkungan kerja, mencuci tangan dengan air atau menyemprot dengan disinfektan pada telapak tangan setiap selesai memegang kertas atau benda lainnya, menjaga jarak dalam berinteraksi dan komunikasi,” ujar Meurah Budiman sambil menunjukkan satu botol disinfektan ditangannya.

Pada apel pagi tersebut Kakanwil Meurah Budiman menemukan salah seorang peserta apel tidak menggunakan masker, sehingga pegawai tersebut dipanggil ke depan untuk berdiri disebelah kanan Kakanwil dan mengingatkan pegawai tersebut untuk selalu memakai masker saat berada di kantor atau ditempat umumnya lainnya.

Selain itu, Kakanwil juga meminta pada seluruh pejabat dan staf di kantor Rupbasan Banda Aceh untuk mengiplementasikan makna lagu Mars Kemenkumham berupa bekerja keras, bekerja keras dan bekerja ikhlas.

“Mari kita implementasikan butir-butir dari makna yang terkandung dalam lagu Mars Kemenkumham yang sudah saudara-saudara nyanyikan bersama tadi,” seru Meurah.

“Wujudkan predikat WBK/WBBM di Rupbasan ini diawali dengan niat seluruh pegawai mampu dan bisa berkomitmen mewujudkan WBK dan WBBM, bahwa predikat WBK dan WBBM diperoleh bukan ditentukan oleh gedung kantor besar dan baru, akan tetapi semua itu bisa diwujudkan dengan memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat yang dilayani, masyarakat penerima manfaat layanan harus merasa puas terhadap pelayanan yang kita berikan,” demikian ungkap Meurah Budiman.

Hadir pada apel pagi tersebut Kepala Rupbasan Kelas II Banda Aceh Muhidfuddin, SH, pejabat struktural dan JFU kantor Rupbasan yang terletak di Jalan T. Nyak Arief Banda Aceh. Selesai apel Kakanwil juga meninjau ruang kerja dan gudang penyimpanan barang yang tampak kosong karena penyimpanan barang sebelumnya telah diserahkan kembali pada pihak kejaksaan sesuai Putusan Pengadilan.[]