Nukilan.id – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Yahdi Hasan Ramud mengapresiasi pemerintah Aceh yang telah membentukan tim pembinaaan dan pengawasan pelaksanaan Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki pada sekretariat lembaga Wali Naggroe Aceh tahun anggaran 2021.
Menurutnya, pembentukan tim pembinaaan dan pengawasan pelaksanaan MoU Helsinki sudah sesuai, dan Ia setuju dengan pembentukan tim MoU Helsinki tersebut.
“Iya itu sudah sesuai, saya setuju, bahkan kita mengapresiasi kepada pemerintah Aceh yang telah menyetujui pembentukan tim MoU Helsinki ini,” kata Yahdi saat diwawancarai Nukilan.id, Rabu (2/6/2021).
Menurut Yahdi, pihak eksekutif dan legislatif sudah sepantasnya untuk memberikan perhatian lebih dalam memeperjuangkan MoU Helsinki demi kepentingan masyarakat Aceh. Apalagi hari ini, kata dia, pemerintah pusat belum memberikan sepenuhnya hak Aceh yang sesuai dengan perjanjian MoU Helsinki tersebut.
Baca juga: Anggaran Perlindungan Perempuan dan Anak di Aceh Rp.18,9 Miliar, Kadis DP3A: Lihat Web BPKA
“Kewenangan pemerintah pusat yang ada di Aceh yaitu moniter, keagaman, hukum, keamanan, hubungan bilekteral dan sebagainya. Namun, hari ini, Aceh dengan MoU tersebut tidak bisa berbuat apa-apa untuk kesejahteraan rakyat Aceh,” ujar Yahdi sebagai anggota Komisi II DPRA.
“Kita sedih melihatnya, sumber daya manusia dan sumber daya alam dan kekayaan Aceh ini banyak, tapi kita tidak bisa mengangkat martabat Aceh terutama untuk mensejahterakan rakyat. Bahkan kita sudah di lebel Aceh termiskin di sumatera,” ungkapnya lagi.
Oleh karena itu, Yahdi mengajak semua pihak, baik itu Pemerintah Aceh, para elit politik dan semua elemen untuk menata kembali MoU Helsinki sesuai yang tertuang di dalam Undang-Undang Republik Rndonesia Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
Maka dari itu, mari kita bersatu dalam merangkul semua kepentingan, baik di semua elemen, dan para elit-elit politik di Aceh. Mari kita menata bersama MoU Helsinki ini, apa yang belum sempurna, akan kita sempurnakan bersama,” pungkasnya.
“Kepada tim pengawasan MoU Helsinki tersebut, mari kita bersatu melihat Aceh kedepan, mari kita tunjukan pembangunan Aceh demi untuk kesejahteraan masyarakat Aceh,” tutupnya.[Iwan]
, Yahdi Hasan Ramud mengapresiasi pemerintah Aceh yang telah membentukan tim pembinaaan dan pengawasan pelaksanaan Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki pada sekretariat lembaga Wali Naggroe Aceh tahun anggaran 2021.){kind=link}