Beranda blog Halaman 216

Prof Mirza Tabrani Pimpin USK Banda Aceh Periode 2026–2031

Penulis
Redaksi
-
0
Rektor USK Banda Aceh terpilih, Prof Mirza Tabrani. (FOTO: Humas USK Banda Aceh)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Prof Dr Mirza Tabrani resmi terpilih sebagai Rektor Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh untuk masa jabatan 2026–2031. Ia meraih kemenangan dalam pemilihan rektor dengan perolehan 13 suara, unggul atas dua kandidat lainnya.

Pemilihan rektor tersebut berlangsung di Balai Senat USK Banda Aceh, Senin (2/2/2026). Dalam proses pemungutan suara, Prof Mirza memperoleh 13 suara, sementara Prof Agussabti, M.Si mengantongi lima suara, dan rektor inkumben Prof Marwan hanya meraih satu suara.

“Alhamdulillah, setelah melalui proses yang panjang akhirnya hari ini USK berhasil mendapatkan pemimpin baru,” kata Ketua Panitia Pemilihan Rektor (PPR) USK, Prof Dr Rusli Yusuf, di Banda Aceh, Senin.

Prof Rusli menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi sehingga tahapan pemilihan rektor dapat terlaksana secara profesional dan bermartabat. Ia juga bersyukur proses pemilihan berjalan dengan lancar hingga menghasilkan rektor terpilih.

Menurut Prof Rusli, pelantikan Rektor USK terpilih dijadwalkan paling lambat pada 8 Maret 2026. Ia berharap kepemimpinan baru tersebut mampu membawa USK ke arah yang lebih baik serta memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan bangsa.

“Selamat kepada Rektor terpilih dan terima kasih atas dukungan semua pihak sehingga proses pemilihan ini berjalan baik,” ujar Prof Rusli.

Sementara itu, Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) USK Banda Aceh, Dr Safrizal, turut menyampaikan ucapan selamat kepada Prof Mirza Tabrani. Ia menilai pemilihan rektor kali ini menjadi anugerah sekaligus bekal penting bagi USK sebagai kampus yang memiliki peran strategis bagi masyarakat Aceh.

Ia juga menegaskan bahwa pemilihan ini menjadi tonggak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya sejak USK berstatus Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH), pemilihan rektor dilakukan melalui mekanisme demokratis oleh MWA.

Proses tersebut, lanjutnya, menandai langkah USK memasuki fase baru dengan kepemimpinan yang lahir dari mekanisme terbuka dan memiliki legitimasi bersama.

“Harapannya, Rektor terpilih mampu membawa visi yang telah disampaikan menjadi kerja nyata, menguatkan reputasi, sekaligus semakin mengharumkan nama universitas di tingkat yang lebih luas,” demikian Dr Safrizal.

Pramuka MAN 2 Banda Aceh Dalami Edukasi Kebencanaan di Museum Tsunami Aceh

Penulis
Redaksi
-
0
Pramuka MAN 2 Banda Aceh Dalami Edukasi Kebencanaan di Museum Tsunami Aceh. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Sebanyak 25 anggota Pramuka MAN 2 Banda Aceh melaksanakan kunjungan edukatif ke Museum Tsunami Aceh, Sabtu, 31 Januari 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari tur pembelajaran kepramukaan yang menitikberatkan pada edukasi kebencanaan dan pemahaman sejarah tsunami Aceh 2004.

Dalam kunjungan tersebut, para peserta didampingi langsung oleh pembina Pramuka, Kak Khaidir Marzuki. Para Pramuka mengikuti rangkaian kunjungan dengan tertib dan antusias, menyusuri berbagai ruang pameran yang merekam dampak tsunami, proses penyelamatan korban, hingga fase pemulihan masyarakat pascabencana.

Melalui sajian visual, dokumentasi sejarah, dan narasi kebencanaan yang ditampilkan di Museum Tsunami Aceh, para Pramuka mendapatkan pemahaman komprehensif tentang pentingnya kesiapsiagaan bencana, mitigasi risiko, serta nilai-nilai kemanusiaan dan solidaritas sosial.

Kak Khaidir Marzuki menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi bagian penting dalam pendidikan karakter generasi muda, khususnya Pramuka.

“Kegiatan kunjungan ke Museum Tsunami ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran Pramuka terhadap pentingnya pemahaman sejarah dan edukasi kebencanaan. Pramuka tidak hanya dituntut kuat secara fisik, tetapi juga memiliki pengetahuan, kepedulian, dan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana. Dari sini, adik-adik belajar menghargai sejarah, memahami risiko lingkungan, serta menumbuhkan empati dan tanggung jawab sosial,” ujar Kak Khaidir.

Ia menambahkan, Museum Tsunami Aceh merupakan media pembelajaran yang efektif karena mengintegrasikan aspek sejarah, sains kebencanaan, dan nilai kemanusiaan dalam satu ruang edukatif.

Melalui kegiatan ini, Pramuka MAN 2 Banda Aceh diharapkan semakin tangguh, peduli, dan siap berperan aktif dalam upaya mitigasi serta penanggulangan bencana di tengah masyarakat. Kunjungan ini sekaligus menegaskan komitmen Pramuka MAN 2 Banda Aceh dalam menghadirkan kegiatan kepramukaan yang edukatif, kontekstual, dan relevan dengan kondisi geografis serta sejarah Aceh.

Empat Dekade Deforestasi Indonesia, Warisan Kerusakan di Balik Pertumbuhan Ekonomi

Penulis
Akil
-
0
Deforestasi akibat ekspansi perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Tengah. (Foto: Yudi Nofiandi/Auriga)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Selama lebih dari empat dekade, Indonesia menghadapi paradoks pembangunan: pertumbuhan ekonomi yang bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam, khususnya hutan, beriringan dengan kerusakan ekologis berskala masif.

Deforestasi yang mulai menguat sejak penebangan komersial dibuka pada awal 1970-an berkembang menjadi persoalan struktural yang ditopang oleh tata kelola, politik perizinan, dan orientasi ekonomi ekstraktif.

Dikutip Nukilan.id, laporan historis Forest Watch Indonesia (FWI) dan Global Forest Watch (GFW) menunjukkan bahwa hilangnya tutupan hutan bukan semata dampak ekspansi industri, melainkan hasil dari perizinan permisif, lemahnya pengawasan, serta praktik korupsi yang melihat hutan sebagai komoditas, bukan ekosistem.

Lonjakan Kehilangan Hutan Era Orde Baru

Mengacu survei RePPProT, tutupan hutan Indonesia pada 1985 tercatat 119 juta hektare, turun sekitar 27 persen dibandingkan 1950. Pada periode 1985–1997, laju deforestasi melonjak hingga rata-rata 1,7 juta hektare per tahun, dengan total kehilangan lebih dari 20 juta hektare atau sekitar 17 persen hutan 1985. Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi masing-masing kehilangan lebih dari 20 persen tutupan hutannya.

Analisis Bank Dunia bahkan mencatat bahwa jika perkebunan dikecualikan dari klasifikasi hutan, laju deforestasi periode tersebut dapat mencapai 2,2 juta hektare per tahun. Percepatan tajam terjadi pasca-1996, diperparah oleh krisis ekonomi dan kebakaran hutan masif 1997–1998.

FWI mencatat, hampir 30 persen konsesi Hak Pengusahaan Hutan (HPH) berada dalam kondisi terdegradasi. Situasi ini membuka jalan konversi hutan menjadi Hutan Tanaman Industri (HTI) dan perkebunan. Dari sekitar 9 juta hektare HTI yang dialokasikan, hanya 2 juta hektare yang benar-benar ditanami, sementara sisanya menjadi lahan terbuka dan rentan terbakar.

Illegal logging juga menjadi komponen penting kerusakan. Sekitar 50–70 persen pasokan kayu industri berasal dari pembalakan ilegal, dengan estimasi kerusakan mencapai 10 juta hektare.

Deforestasi Berlanjut Pasca Reformasi

Pada 2009, tutupan hutan Indonesia tersisa 88,17 juta hektare atau 46,33 persen daratan nasional. Dalam periode 2000–2009 saja, deforestasi mencapai 15,16 juta hektare, dengan Kalimantan menyumbang kehilangan terbesar sebesar 5,50 juta hektare.

FWI mencatat, deforestasi terbesar terjadi di Areal Penggunaan Lain (APL), disusul hutan lindung dan kawasan konservasi. Pada periode yang sama, konsesi HTI melonjak drastis dari 9 unit pada 1995 menjadi 229 unit pada 2009, dengan luas areal kerja hampir 10 juta hektare.

Produksi kayu hutan tanaman meningkat signifikan, dari 7,32 juta meter kubik pada 2004 menjadi 22,32 juta meter kubik pada 2008.

Gambut dan Kebakaran dalam Satu Dekade Terakhir

Pada 2009–2013, kehilangan tutupan hutan alam tercatat sekitar 4,50 juta hektare dengan laju 1,13 juta hektare per tahun. Provinsi Riau, Kalimantan Tengah, dan Papua menjadi penyumbang terbesar. Dalam periode ini, deforestasi lahan gambut mencapai 1,1 juta hektare, setengahnya berada di Riau.

Kebakaran hutan dan lahan 2015 menjadi titik kritis berikutnya. BNPB mencatat area terbakar mencapai lebih dari 2,61 juta hektare, dengan kerugian ekonomi menurut Bank Dunia menembus US$16,1 miliar. Kebakaran besar kembali terjadi pada 2019 dengan luas lebih dari 1,6 juta hektare.

Dampak Ekologis dan Upaya Penanganan

Akumulasi kehilangan hutan memicu meningkatnya bencana hidrometeorologi. Data BNPB 2014–2023 menunjukkan banjir dan longsor mendominasi kejadian bencana nasional. Peneliti mengaitkan banjir besar Kalimantan Selatan 2021 dan banjir-longsor di Aceh, Sumatra Utara, serta Sumatra Barat pada 2025 dengan penurunan tutupan hutan dalam skala luas.

Kementerian Kehutanan mencatat total lahan kritis di daerah aliran sungai (DAS) terdampak banjir di tiga provinsi mencapai 464.598 hektare. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyebut pemerintah mengandalkan skema reboisasi dan Kebun Bibit Rakyat untuk pemulihan.

“Penurunan deforestasi tersebut juga teridentifikasi pada tiga provinsi terdampak banjir,” kata Raja Juli Antoni.

Menurut Kementerian Kehutanan, deforestasi nasional hingga September 2025 tercatat 166.450 hektare, turun 23,01 persen dibandingkan 2024. Penurunan juga terjadi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Meski demikian, perubahan tutupan hutan menjadi nonhutan masih berlangsung di puluhan DAS yang kini masuk kategori lahan kritis. (XRQ)

Reporter: Akil

Aceh Selatan Catat Kehilangan Tutupan Hutan Terbesar dalam Tiga Tahun Terakhir

Penulis
Akil
-
0
Potret perambahan hutan di Aceh. (Foto: LintasGayo)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Luas tutupan hutan di Provinsi Aceh terus menyusut dari tahun ke tahun. Penurunan ini kian terasa dampaknya, terutama setelah banjir bandang melanda hampir seluruh wilayah Aceh pada akhir November 2025.

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), dari total 23 kabupaten/kota di Aceh, sebanyak 16 daerah terdampak banjir. Wilayah tersebut meliputi Pidie, Aceh Besar, Pidie Jaya, Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Aceh Barat, Subulussalam, Bireuen, Lhokseumawe, Aceh Timur, Langsa, Bener Meriah, Gayo Lues, Aceh Singkil, Aceh Utara, dan Aceh Selatan.

Berbagai faktor disebut menjadi penyebab kerusakan hutan di Aceh, mulai dari perambahan, pembalakan liar, aktivitas pertambangan, hingga alih fungsi hutan menjadi kawasan perkebunan.

Manager Geographic Information System (GIS) Yayasan HAkA, Lukmanul Hakim, menyebutkan bahwa tren kehilangan tutupan hutan di Aceh terus meningkat. Pada 2023, luas hutan yang hilang tercatat sekitar 8.906 hektar.

“Namun pada 2024, tutupan yang hilang mencapai 10.610 hektar,” jelasnya, Selasa (25/2/2025) lalu.

Jika ditinjau berdasarkan wilayah, Aceh Selatan menjadi kabupaten dengan kehilangan tutupan hutan terbesar selama tiga tahun berturut-turut. Data Mongabay mencatat, pada 2022 Aceh Selatan kehilangan hutan seluas 1.883 hektar, disusul Aceh Jaya 776 hektar, Aceh Timur 753 hektar, Aceh Utara 666 hektar, dan Aceh Barat 642 hektar.

Tren tersebut berlanjut pada 2023. Aceh Selatan kembali menempati posisi teratas dengan kehilangan hutan seluas 1.854 hektar. Setelahnya menyusul Kota Subulussalam 911 hektar, Aceh Utara 866 hektar, Aceh Timur 611 hektar, serta Aceh Barat 557 hektar.

Sementara itu, catatan Yayasan HAkA yang dikutip Nukilan.id menunjukkan bahwa pada 2024, Aceh Selatan masih menjadi daerah dengan kehilangan tutupan hutan terbesar, yakni 1.357 hektar. Angka tersebut diikuti oleh Aceh Timur sebesar 1.096 hektar dan Kota Subulussalam 1.040 hektar.

Hutan yang selama ini berfungsi sebagai benteng alami Aceh terus menyusut. Dampaknya kini dirasakan langsung oleh masyarakat, mulai dari meningkatnya risiko banjir dan longsor hingga ancaman krisis lingkungan yang semakin serius. (XRQ)

Reporter: Akil

Jemaah Haji Aceh Selatan Tergabung Kloter 9 Bersama Aceh Jaya dan Nagan Raya

Penulis
Redaksi
-
0
Rombongan jemaah haji Indonesia terakhir yang akan bertolak dari Bir Ali menuju Mekkah, Arab Saudi.(Dok. Humas Kementerian Agama)

NUKILAN.ID | TAPAKTUAN – Jemaah haji asal Kabupaten Aceh Selatan pada musim haji tahun ini tergabung dalam kelompok terbang (Kloter) 9 bersama jemaah dari Kabupaten Aceh Jaya dan Nagan Raya. Kloter ini merupakan bagian dari total 14 kloter pemberangkatan jemaah haji Aceh tahun 2026.

Secara keseluruhan, sebanyak 5.426 jemaah haji asal Aceh akan diberangkatkan ke Tanah Suci tahun ini. Jumlah tersebut meningkat seiring adanya tambahan kuota haji Aceh sebanyak 1.048 orang dibandingkan tahun sebelumnya.

Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Aceh telah membagi jemaah ke dalam 14 kloter. Setiap kloter diisi 393 jemaah, yang umumnya berasal dari dua hingga tiga kabupaten/kota. Seluruh jemaah akan diberangkatkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia.

Plt Kanwil Kemenhaj Aceh, Arijal, menyebutkan bahwa pemberangkatan jemaah haji Aceh mayoritas masuk dalam gelombang kedua.

“Jemaah haji akan berangkat dalam gelombang 2 tapi ada 1 kloter kemungkinan masuk gelombang 1 namun tanggalnya beririsan atau berurutan,” kata Plt Kanwil Kemenhaj Aceh Arijal.

Tahun ini, jumlah kloter haji Aceh bertambah menjadi 14 kloter dari sebelumnya 12 kloter. Penambahan kloter tersebut seiring meningkatnya jumlah jemaah haji asal Tanah Rencong.

Untuk diketahui, Kloter 9 diisi oleh jemaah dari Aceh Selatan, Aceh Jaya, dan Nagan Raya, sementara kloter lainnya diisi jemaah dari berbagai kabupaten/kota di Aceh sesuai pembagian yang telah ditetapkan Kemenhaj Aceh.

Jemaah Haji Aceh Diberangkatkan dalam 14 Kloter, Ini Rincian Daerah Asalnya

Penulis
Redaksi
-
0
3.126 Jemaah Haji Asal Aceh Telah Tiba di Tanah Air. (Foto: Kemenag Aceh)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Sebanyak 5.426 jemaah haji asal Aceh dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci pada musim haji tahun ini melalui 14 kelompok terbang (kloter). Jumlah tersebut mengalami peningkatan seiring bertambahnya kuota haji Aceh sebanyak 1.048 orang.

Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Aceh telah membagi jemaah ke dalam 14 kloter. Jumlah kloter tahun ini bertambah dua dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 12 kloter.

Berdasarkan data Kemenhaj Aceh, Minggu (1/2/2026), jemaah asal Aceh Besar terbagi dalam empat kloter. Sementara Banda Aceh, Pidie, dan Aceh Utara masing-masing tergabung dalam tiga kloter. Dalam satu kloter umumnya terdiri dari jemaah yang berasal dari dua hingga tiga kabupaten/kota.

Khusus kloter 10, seluruh jemaah berasal dari Kabupaten Pidie. Setiap kloter diisi 393 jemaah dan seluruh jemaah Aceh akan diberangkatkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia.

“Jemaah haji akan berangkat dalam gelombang 2 tapi ada 1 kloter kemungkinan masuk gelombang 1 namun tanggalnya beririsan atau berurutan,” kata Plt Kanwil Kemenhaj Aceh Arijal.

Berikut rincian 14 kloter pemberangkatan jemaah haji Aceh:

  • Kloter 1: Aceh Besar, Banda Aceh

  • Kloter 2: Aceh Besar, Sabang

  • Kloter 3: Aceh Barat, Aceh Utara

  • Kloter 4: Banda Aceh, Langsa

  • Kloter 5: Aceh Tengah, Bireuen

  • Kloter 6: Aceh Tenggara, Aceh Utara

  • Kloter 7: Aceh Timur, Pidie

  • Kloter 8: Aceh Besar, Bireuen, Gayo Lues

  • Kloter 9: Aceh Jaya, Aceh Selatan, Nagan Raya

  • Kloter 10: Pidie

  • Kloter 11: Aceh Utara, Lhokseumawe

  • Kloter 12: Aceh Barat Daya, Aceh Singkil, Simeulue, Subulussalam

  • Kloter 13: Aceh Tamiang, Pidie, Pidie Jaya

  • Kloter 14: Aceh Besar, Bener Meriah, Banda Aceh

Mahasiswa KKN UGM Turun Langsung Dampingi Pemulihan Korban Bencana di Aceh

Penulis
Redaksi
-
0
Mahasiswa KKN UGM Turun Langsung Dampingi Pemulihan Korban Bencana di Aceh. (Foto: UGM)

NUKILAN.ID | MEUREUDU – Tim Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN PPM) Universitas Gadjah Mada (UGM) Peduli Bencana mulai terlibat langsung dalam upaya pemulihan masyarakat terdampak bencana di Aceh. Kehadiran mereka disambut pemerintah daerah dan tokoh masyarakat Kabupaten Pidie Jaya dalam pertemuan yang digelar di Posko Media Center Kabupaten Pidie Jaya, Minggu (1/2/2026).

Tim mahasiswa tersebut didampingi Wakil Rektor UGM Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Alumni, Dr. Arie Sujito. Dalam pertemuan itu, tokoh masyarakat menyampaikan harapan agar kehadiran mahasiswa KKN dapat membantu warga yang kehilangan mata pencaharian, khususnya para petani yang lahan sawahnya tertutup tanah, batu, dan kayu akibat bencana.

Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Pidie Jaya, Saiful, M.Pd., menilai keberadaan mahasiswa KKN UGM memberikan ruang dan pengaruh besar bagi masyarakat di lokasi pengabdian.

“Kami dari pemerintah sangat bersyukur sekali. Mudah mudahan masyarakat bisa terbantu dan bangkit,” katanya.

Saiful mengungkapkan, hingga saat ini jumlah kerusakan di Kabupaten Pidie Jaya telah mencapai lebih dari 17 ribu, mencakup rumah warga, lahan pertanian, sarana dan prasarana, hingga infrastruktur. Kondisi tersebut berdampak langsung pada lumpuhnya aktivitas ekonomi dan hilangnya mata pencaharian masyarakat.

“Saya kira ini bisa berdampak meningkatkan angka kemiskinan di pidie jaya,” ungkapnya.

Ia berharap kehadiran mahasiswa KKN PPM UGM Peduli Bencana dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat terkait upaya dan strategi baru untuk membangkitkan sektor-sektor ekonomi agar dapat tumbuh kembali pascabencana.

Apresiasi serupa disampaikan tokoh masyarakat Pidie Jaya, Kamarudin Andalah. Alumnus UGM tersebut menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kepedulian UGM terhadap masyarakat Aceh yang terdampak bencana.

“Kehadiran mahasiswa KKN semoga dapat memberikan pencerahan dan harapan baru. Dari berbagai pelayanan dasar dan harapan hidup mulai terkendala, dengan kehadiran mahasiswa dipandu dosen dan wakil rektor, memberikan harapan baru menuju kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang,” paparnya.

Dalam diskusi bersama mahasiswa KKN, Kamarudin menuturkan dampak bencana kali ini dirasakan lebih berat dibandingkan peristiwa sebelumnya.

“Pasca bencana tsunami (2004) masyarakat tidak makan hanya sehari, namun bencana ini, masyarakat yang kena bencana kesulitan makan berminggu-minggu,” katanya.

Ia menjelaskan, bencana kali ini berdampak pada 18 kabupaten dari 23 kabupaten/kota di Aceh, dengan wilayah terparah meliputi Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Utara, Pidie Jaya, Aceh Timur, dan Bener Meriah. Di Kabupaten Pidie Jaya sendiri, enam dari delapan kecamatan terdampak, dengan kondisi terparah di Kecamatan Meurah Dua dan Bandar Dua.

Menurut Kamarudin, hingga kini kondisi sarana dan pelayanan publik, termasuk pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum lainnya, masih lumpuh akibat bencana. Oleh karena itu, ia berharap mahasiswa dapat membantu masyarakat Pidie Jaya yang mayoritas berprofesi sebagai petani dan kini kehilangan pekerjaan karena lahan pertanian mereka tertutup material bencana.

“Saya selaku warga Pidie Jaya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan menyampaikan apresiasi, ada panggilan jiwa dan semangat kalian untuk membantu sesama warga indonesia,” katanya.

Sementara itu, Wakil Rektor UGM Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat, Dr. Arie Sujito, menyampaikan sebanyak 30 mahasiswa KKN PPM UGM akan ditempatkan di Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Aceh Utara. Penugasan ini merupakan bagian dari program pengabdian kepada masyarakat yang terdampak bencana.

“Mahasiswa KKN ini bersama dosen akan berupaya membantu masyarakat dengan menghubungkan dari program lain yang sudah dikerjakan oleh tim kelompok kerja UGM dalam upaya mempercepat proses pemulihan,” jelasnya.

Arie menegaskan bahwa pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam mendorong pemulihan ekonomi dan psikologis masyarakat pascabencana. Peran berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi, sangat dibutuhkan.

“Teman-teman dari UGM terus berupaya membuat program bisa mempercepat dan mengurangi beban masyarakat,” ujarnya.

Berdasarkan data Posko Tanggap Darurat Bencana Aceh, setelah dua bulan dilanda banjir dan tanah longsor, sebanyak 91.663 jiwa dari 24.280 kepala keluarga masih bertahan di pengungsian. Kondisi ini menunjukkan Aceh belum sepenuhnya pulih, dengan ribuan warga masih tinggal di tenda pengungsian hingga berbulan-bulan.

Kehadiran mahasiswa KKN diharapkan dapat membantu masyarakat bangkit kembali, termasuk melalui dukungan psikososial. Sebelum diterjunkan ke lokasi bencana, mahasiswa KKN PPM UGM telah dibekali pembelajaran terkait tugas utama yang akan dijalankan, meliputi pembangunan hunian sementara (huntara), sanitasi, energi, pengadaan listrik, serta pendampingan psikososial.

ESDM Aceh Beberkan Faktor Geologi Penyebab Sinkhole di Ketol, Aceh Tengah

Penulis
Redaksi
-
0
PLN bergerak cepat melakukan relokasi jaringan transmisi 150 kV Bireuen-Takengon ke lokasi yang lebih aman menyusul terjadinya longsoran sinkhole di Desa Pondok Balik, Kabupaten Aceh Tengah. (Foto: Executive Vice President Gregorius, Komunikasi Korporat dan TJSL PLN, Gregorius Adi Trianto)

NUKILAN.ID | TAKENGON – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh mengungkap penyebab terbentuknya lubang raksasa (sinkhole) di Kampung Pondok Balik, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah. Fenomena tersebut dipicu oleh kondisi geologi yang tidak stabil dan telah berlangsung dalam kurun waktu cukup lama.

Hal itu tertuang dalam surat resmi Dinas ESDM Aceh Nomor 500.10.5.3/162 tertanggal 27 Januari 2026 yang ditujukan kepada Bupati Aceh Tengah. Dikutip dari Kompas.com, Minggu (1/2/2026), dan memuat hasil penyelidikan banjir serta longsor di sejumlah wilayah Aceh Tengah, termasuk di Kampung Pondok Balik.

Dalam surat itu dijelaskan, tim Dinas ESDM Aceh melakukan penyelidikan pascabencana di empat kecamatan, yakni Kecamatan Ketol, Kebayakan, Lut Tawar, dan Bintang. Penyelidikan difokuskan untuk mengetahui penyebab gerakan tanah yang berujung pada longsor dan terbentuknya lubang raksasa.

Hasil kajian menunjukkan, wilayah Kampung Pondok Balik telah mengalami longsor secara berulang sejak 2011. Surat tersebut ditandatangani langsung oleh Kepala Dinas ESDM Aceh, Taufik.

“Pada Tahun 2022 melalui Surat Laporan Penyelidikan Kepada Bupati Aceh Tengah No: 360/649 Tanggal 30 Mei 2022 kami memantau luasan gerakan tanah yaitu sebesar 28.000 meter persegi, dan saat ini telah berkembang seluas 30.172 m2 yang telah mencapai badan jalan utama dan terus berkembang ke arah Tenggara,” kata Taufik, seperti dikutip dalam surat tersebut.

Struktur Batuan Rentan dan Aliran Air Bawah Tanah

Taufik menjelaskan, secara geologi kawasan tersebut tersusun atas batuan vulkanik yang didominasi material tufa dan pasir yang mudah terurai. Kondisi itu diperparah oleh adanya aliran air bawah tanah yang terus menggerus material penyusun lereng.

Selain itu, kemiringan tebing yang curam menyebabkan kestabilan lereng semakin menurun. Apabila dipicu curah hujan tinggi atau getaran gempa bumi, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan gerakan tanah dan longsor lanjutan.

Rekomendasi Mitigasi dan Penanganan

Sehubungan dengan temuan tersebut, Dinas ESDM Aceh merekomendasikan agar masyarakat menjauhi kawasan longsor, termasuk jalan yang terdampak, karena berpotensi kembali terjadi pergerakan tanah.

Pemerintah daerah juga diminta memasang rambu peringatan rawan longsor serta garis pembatas di sekitar lokasi terdampak.

“Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terhadap bahaya longsor serta memahami karakteristik longsoran sebagai upaya mitigasi bencana,” masih dikutip dalam surat tersebut.

Selain itu, ESDM Aceh merekomendasikan pemantauan berkala dan penyelidikan lanjutan terhadap potensi longsor, terutama jika ditemukan retakan baru. Pembuatan saluran drainase kedap air yang menjauhi area longsor juga dinilai penting.

“Membuat saluran drainase kedap air yang menjauhi area longsor,” demikian isi rekomendasi lainnya.

Pemerintah daerah juga diminta mempertimbangkan pemindahan trase jalan agar menjauhi zona longsoran. Setiap pembangunan infrastruktur baru, khususnya jalan, disarankan didahului kajian geologi teknik.

Ancaman terhadap Infrastruktur Strategis

Dalam resume laporan penyelidikan yang dilampirkan, Dinas ESDM Aceh menyebutkan bahwa pengamatan lapangan dilakukan menggunakan foto udara dari wahana nirawak (drone). Pemantauan dilakukan sejak 5 Desember 2021 hingga saat ini.

Interpretasi citra udara menunjukkan arah pergerakan longsor cenderung dominan ke Tenggara. Pola ini mengindikasikan pergerakan massa tanah yang terarah dan berpotensi berdampak ke wilayah hilir lereng.

Kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena di sepanjang jalur pergerakan longsor terdapat infrastruktur strategis, seperti jalan lintas antarkecamatan dan menara Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET).

Resume laporan juga mengungkap adanya zona jenuh air di bawah permukaan tanah yang berkorelasi dengan jalur pergerakan longsor. Berdasarkan kajian tersebut, arah perkembangan longsoran diperkirakan terus bergerak ke arah Tenggara dan Selatan.

Pakar Psikologi UGM Paparkan Tiga Tekanan Mental yang Dialami Pengungsi Bencana Aceh

Penulis
Redaksi
-
0
Banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh. (Foto: Antara)

NUKILAN.ID | Yogyakarta — Dua bulan pascabencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh, ribuan warga masih bertahan di tenda-tenda pengungsian. Data Posko Tanggap Darurat Bencana Aceh mencatat sebanyak 91.663 jiwa dari 24.280 kepala keluarga belum dapat kembali ke rumah masing-masing.

Situasi tersebut mencerminkan proses pemulihan pascabencana yang belum berjalan optimal. Para pengungsi masih hidup dalam keterbatasan fasilitas, sekaligus dihantui ketidakpastian kapan mereka bisa kembali menjalani kehidupan normal.

Dekan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada (UGM), Rahmat Hidayat, menyebut bahwa bencana alam tidak hanya menyisakan kerusakan fisik, tetapi juga menimbulkan tekanan psikologis yang serius bagi para korban.

Ia menjelaskan, terdapat tiga persoalan utama yang umumnya dialami pengungsi pascabencana. Pertama, trauma akibat mengalami langsung peristiwa bencana. Kedua, kehilangan orang terdekat, tempat tinggal, serta sumber penghidupan. Ketiga, tuntutan untuk beradaptasi dengan kehidupan baru di lingkungan pengungsian yang serba terbatas.

“Pemulihan psikologis bisa dilihat dari sejauh mana fungsi kehidupan mereka kembali berjalan normal,” ujar Rahmat.

Menurutnya, kondisi lingkungan pengungsian sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental pengungsi. Dukungan sosial antarsesama pengungsi, aktivitas harian yang terjaga, serta rasa aman menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas psikologis.

Rahmat menilai, lingkungan pengungsian yang kondusif adalah lingkungan yang mampu memberikan rasa nyaman, aman secara fisik, serta memungkinkan pengungsi tetap menjalankan fungsi sosial meski dalam keterbatasan.

Ancaman bencana susulan juga kerap memicu kecemasan berkepanjangan di kalangan pengungsi. Karena itu, rasa aman menjadi elemen krusial dalam proses pemulihan mental. Kehadiran relawan dan pendamping dinilai mampu memberikan ketenangan sekaligus menumbuhkan keyakinan bahwa para korban tidak menghadapi situasi sulit tersebut sendirian.

“Yang paling penting adalah memastikan masyarakat tidak merasa ditinggalkan,” kata Rahmat.

Dalam upaya mendukung pemulihan psikologis, UGM bersama sejumlah perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat turut memberikan pendampingan, mulai dari pelatihan psychological first aid, pemantauan kondisi mental, hingga pendampingan jarak jauh secara berkelanjutan.

Langkah tersebut diharapkan dapat membantu pengungsi mengelola trauma dan stres, sekaligus membangun kembali ketahanan mental mereka.

Rahmat menegaskan, penanganan bencana tidak boleh bersifat sementara. Pemerintah, kata dia, perlu hadir secara konsisten, tidak hanya melalui bantuan logistik, tetapi juga pendampingan psikososial jangka panjang.

“Bantuan bukan hanya soal makanan dan tempat tinggal, tetapi juga soal kehadiran, empati, dan jaminan rasa aman di masa depan,” pungkasnya.

Flower Aceh Kecam Kekerasan Anak di Aceh Tengah, Desak Penegakan Hukum Berperspektif Hak Anak

Penulis
Redaksi
-
0
Ilustrasi kekerasan terhadap anak. (Foto: Shutterstock)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Lembaga pendamping perempuan dan anak, Flower Aceh, mengecam keras kasus penganiayaan terhadap anak yang terjadi di Aceh Tengah dan kini telah memasuki tahap penuntutan. Kasus tersebut dinilai sebagai bentuk kejahatan serius yang menunjukkan masih lemahnya perlindungan anak di Aceh.

Flower Aceh menegaskan, kekerasan terhadap anak tidak hanya mencederai fisik dan psikologis korban, tetapi juga mencerminkan kegagalan sistem dalam menciptakan ruang aman bagi anak. Terlebih, ketika anak yang menjadi korban harus berhadapan dengan proses hukum, negara memiliki kewajiban mutlak untuk memastikan seluruh tahapan berjalan dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

“Kekerasan terhadap anak adalah kejahatan serius dan membutuhkan upaya yang jauh lebih optimal dari negara serta semua pihak dalam memastikan perlindungan dan keselamatan anak,” ujar Manager Penanganan Kasus Flower Aceh, Fitri.

Ia menekankan bahwa anak korban kekerasan tidak boleh kembali dirugikan dalam proses hukum yang dijalani. Menurutnya, pendekatan penghukuman semata tanpa perlindungan yang memadai justru berpotensi melahirkan viktimisasi berlapis.

“Anak korban kekerasan tidak boleh mengalami viktimisasi berlapis dalam proses hukum. Negara harus memastikan adanya pendampingan hukum yang ramah anak, pemulihan psikososial yang berkelanjutan, serta perlindungan dari intimidasi dan stigma sosial,” tegas Fitri.

Senada dengan itu, Ketua Forum Perempuan Muda (FPM) Aceh, Dinah Anzani, menegaskan bahwa perlindungan anak merupakan kewajiban konstitusional negara yang tidak bisa ditawar.

“Perlindungan anak bukan pilihan, melainkan kewajiban negara. Setiap pembiaran terhadap kekerasan adalah bentuk pelanggaran hak asasi anak,” kata Dinah.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Flower Aceh, Riswati, mendesak aparat penegak hukum agar menangani perkara ini secara profesional, transparan, dan berperspektif hak anak. Ia juga menuntut agar pelaku dijatuhi hukuman yang setimpal demi keadilan bagi korban sekaligus sebagai upaya pencegahan kekerasan serupa di masa depan.

“Kami mendesak aparat penegak hukum untuk menangani perkara ini secara profesional, transparan, dan berperspektif hak anak, serta menjatuhkan hukuman yang setimpal kepada pelaku,” ujar Riswati.

Flower Aceh juga menilai, penyelesaian kasus tidak boleh berhenti pada proses hukum semata. Pemerintah daerah dan instansi terkait diminta memperkuat sistem perlindungan anak secara menyeluruh, mulai dari layanan pemulihan korban, mekanisme pencegahan kekerasan, hingga pengawasan terhadap institusi maupun individu yang berpotensi melakukan kekerasan terhadap anak.

“Flower Aceh bersama elemen sipil lainnya akan terus mengawal kasus ini dan mendorong perubahan kebijakan serta praktik agar anak-anak di Aceh benar-benar terlindungi dan hak-haknya dipenuhi,” tegasnya.

1...215216217...2,517Halaman 216 dari 2,517

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id