Beranda blog Halaman 2158

Aminullah: LKMS Mahirah Muamalah Segera Hadir di Pasar Al-Mahirah

0

Nukilan.id – Guna mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya para pedagang dan pelaku UMKM, Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) milik Pemko Banda Aceh, Mahirah Muamalah, akan segera hadir di Pasar Terpadu Al-Mahirah, Lamdingin.

Hal tersebut disampaikan oleh Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman di Kantor Pusat MMS di kawasan Simpang Lima, Kamis 3 Juni 2021. “Hari ini saya sudah menerima surat permohonan pinjam pakai salah satu ruangan di Pasar Al-Mahirah dari direksi MMS.”

Terkait permohonan itu, Aminullah telah menginstruksikan Kadiskopukmdag untuk mengakomodasinya. “Dalam waktu dekat, akan kita buka kantor Operasional Pusat Layanan Bisnis PT MMS di Pasar Al-Mahirah. Ini untuk memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat,” ujar wali kota.

Aminullah optimis kehadiran MMS mampu berkontribusi positif bagi para pedagang dan pelaku usaha kecil di seputaran pasar hasil relokasi Pasar Peunayong tersebut. “Sejak beroperasi mulai 2018 hingga sekarang, perkembangannya luar biasa. Total aset sudah Rp 37 miliar lebih, pembiayaan yang dikucurkan mencapai Rp 21,6 miliar.”

Selama tiga tahun terakhir, MMS juga telah mampu menghimpun dana dalam jumlah besar dari masyarakat, untuk kemudian disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan. “Hingga kini total dana yang terhimpun sudah mencapai Rp 33 miliar,” kata Mantan Dirut Bank Aceh ini.

Kemudian, pionir lembaga keuangan mikro milik pemerintah daerah di Indonesia ini sudah mulai meraup untung. “Per 31 Mei 2021, keuntungan perusahaan tercatat Rp 353 juta. Dan sejak tahun lalu, MMS telah berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) kota, dengan menyetor 50 persen pendapatan dari laba bersih,” ungkapnya.

Aminullah mengutarakan, tujuan utama pendirian MMS, yakni untuk menghidupkan UMKM, “Terutama mereka yang tidak ter-cover oleh perbankan. Fokus kita melayani pengusaha level paling bawah yang membutuhkan modal mulai dari Rp 500 ribu,” ungkapnya lagi.

Setelah mampu meraup untung, menambah PAD untuk pembangunan kota, dan menampung serta membuka banyak lapangan kerja, MMS diproyeksikan dapat berperan nyata dalam upaya penurunan angka kemiskinan dan pengangguran di Banda Aceh. “Seiring-sejalan, semaksimal mungkin kita perangi praktik rentenir. Alhamdulillah, 2020 tinggal dua persen lagi pedagang kita yang berurusan dengan rentenir, dari 80 persen sebelumnya.”

Ia pun mengharapkan dukungan dari masyarakat, khususnya para pemilik dana untuk menyimpan dana di MMS. “Ayo simpan dana di MMS. Jangan ragu karena ini milik Pemko Banda Aceh. Informasikan juga kepada khalayak ramai kalau MMS memberikan akses pembiayaan modal seluas-luasnya bagi pengusaha kecil. Urusnya mudah, cepat, dan pastinya sesuai syariah,” katanya.

Terakhir, wali kota berpesan kepada direksi dan segenap jajaran MMS agar terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. “Teguhkan tekad menghidupkan usaha kecil sehingga cita-cita kita menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran, sesuai visi ‘Banda Aceh Gemilang dalam Bingkai Syariah’ dalam kita wujudkan,” ucapnya.[]

Empat Bulan Kudeta Myanmar, Korban Tewas Capai 842 Jiwa

0

Nukilan.id – Setidaknya 842 orang tewas di tangan aparat setelah empat bulan militer Myanmar mengudeta pemerintahan sipil.

Data ini terkumpul dari data yang dihimpun Asosiasi Bantuan Hukum untuk Tahanan Politik (AAPP) melaporkan bahwa hingga pada Rabu (2/6/2021).

Selain itu, AAPP juga total 4.468 orang ditahan junta militer selama empat bulan setelah kudeta di Myanmar.

Myanmar berada dalam kekisruhan sejak angkatan bersenjata atau Tatmadaw mengambil alih kekuasaan dari pemerintah Aung San Suu Kyi.

Tak hanya mengambil alih, mereka juga menangkap para pemimpin dan anggota partai Aung Saan Suu Kyi, Liga Nasional Demokratik (NLD).

Pada Selasa (1/6), junta militer dilaporkan memindahkan lokasi penahanan Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint, ke tempat yang tak diketahui.

Ketua tim kuasa hukum Suu Kyi dan Myint, Khin Maung Zaw, mengatakan kedua kliennya itu sudah memberi tahu bahwa mereka dipindahkan ke lokasi tidak diketahui sehari sebelum persidangan 24 Mei lalu.

Gejolak di Myanmar pun belum menunjukkan tanda-tanda reda. Selain krisis politik, negara itu kini menghadapi ancaman kemiskinan dan ledakan infeksi Covid-19.

Virus corona mulai mengkhawatirkan lantaran banyak warga Myanmar yang kabur ke perbatasan India dan Thailand. Kedua negara itu tengah menghadapi lonjakan kasus Covid-19.

Koordinator kesehatan Federasi Internasional Palang Merah, Abhishek Rimal, mengatakan bahwa keadaan di perbatasan Myanmar kacau balau.

“Jika ada banyak pengungsi bergerak, kesehatan publik dan pembatasan sosial akan dipertaruhkan. Tinggi kemungkinan akan ada klaster baru Covid-19 yang datang dari pergerakan migran dari satu negara ke negara lain,” ujar Rimal kepada Asian Insider, Rabu (2/6).[cnnindonesia]

DPC Demokrat Aceh Tenggara Siap Sukseskan Musda ke-V dan Tetap Dibawah Nakhoda Nova Iriansyah

0
Ketua DPC Demokrat Aceh Tenggara Nurdiansyah Alasta, M.Kes. (Foto: Nukilan.id)

Nukilan.id – DPC Partai Demokrat Aceh Tenggara memastikan siap menyukseskan agenda penting Musda V Partai Demokrat Aceh yang digelar 12 – 13 Juni 2021 di Hotel Hermes Banda Aceh.

Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPC Demokrat Aceh Tenggara Nurdiansyah Alasta, M.Kes menyampaikan, momentum Musda DPD Demokrat Aceh yang pertama digelar untuk tingkat Provinsi di Indonesia, sehingga patut didukung dengan menjalankan mekanisme musda secara benar.

“Kita pasti bisa menjalankannya dengan sungguh-sungguh karena Partai Demokrat Aceh kompak dan besinergis dibawah komando Ketua Bapak Nova Iriansyah,” ujar Nurdiansyah.

Untuk itu pihaknya memastikan Nova Iriansyah tetap pantas menakodai DPD Partai Demokrat Aceh, apalagi beliau seorang Gubernur yang berpihak pada masyarakat.

Untuk itu, Harapan Nurdiansyah Alasta, M.Kes atau dikenal dengan sapaan DNA untuk menjadikan Musda V Partai Demokrat Aceh ini sebagai agenda Partai untuk perbaikan Partai Demokrat Aceh secara menyeluruh dan menyusun strategi politik menuju pemilu serentak 2024.

“Kesuksesan Partai Demokrat Aceh dibawah kepemimpinan Nova Iriansyah juga telah dibuktikan pada pemilu 2019 yang lalu, dimana Demokrat memperoleh 73 kursi DPRK, 10 kursi DPRA dan 2 kursi DPR RI. [red]

Musda ke-V, Demokrat Banda Aceh Tetap Jagokan Nova Iriansyah

0
Ketua DPC Demokrat Banda Aceh Arif Fadillah. (Foto: Ist.)

Musda ke-V, Demokrat Banda Aceh Tetap Jagokan Nova Iriansyah

Nukilan.id – Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Banda Aceh Arif Fadillah menyampaikan tetap mempertahankan Nova Iriansyah sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Aceh.

Hal itu disampaikan Arif untuk memastikan apabila pihaknya tetap mempertahan Nova Iriansyah lewat Musyawarah Daerah ke-V Partai Demokrat Provinsi Aceh yang akan digelar 12-13 Juni 2021 di Hotel Hermes, Banda Aceh.

“Kita menilai sosok Pak Nova Iriansyah sangat pantas memimpin DPD Demokrat, apalagi tahun 2024 kita dihadapkan dengan pilkada Serentak,” kata Arf Fadillah, Kamis (3/6/2021) malam.

Menurut Arif, pihaknya juga menilai sosok Nova Iriansyah yang saat ini menjabat Gubernur Aceh sangat memuaskan rakyat dalam mengelola pemerintahan.

“Sebagai ketua DPD juga sangat memuaskan dengan program-program Inovasi.

Pelaksanaan Musda Partai Demokrat akan dilakukan secara prokes Kesehatan, dan hanya menghadirkan Ketua dan Sekretaris untuk ikut Musda tersebut.[red]

DPC Aceh Timur Dukung Nova Iriansyah Kembali Pimpin Demokrat Aceh

0

Nukilan.id – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Aceh Timur mendukung pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) ke V Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Aceh yang akan diselenggarakan pada 12-13 Juni 2021 mendatang.

“Kami sangat mendukung Musda V DPD Partai Demokrat Aceh secepatnya dilaksanakan,” kata Ketua DPC Partai Demokrat Aceh Timur, Mirnawati dalam keterangan tertulis kepada Nukilan.id, Kamis (3/6/2021).

Mirnawati juga menyampaikan bahwa, pihaknya sangat mendukung Nova Iriansyah untuk dapat memimpin kembali Partai Demokrat Aceh periode 2020-2025.

“Dan kami juga mendukung Nova Iriansyah untuk memimpin kembali Partai Demokrat Aceh,” ungkapnya.

Selain itu, Mirnawati mengatakan, kegiatan yang akan dilaksanakan di Hermes Palace Banda Aceh tersebut merupakan bagian dari persiapan menyonsong pileg dan pilkada tahun 2024.

“Ini mengingat agenda Politik di 2024 yang perlu diperhitungkan,” ujarnya.

Oleh karena itu, Mirnawati meminta, agar Musda dapat segera dilaksanakan. Karena, banyak agenda penting yang mesti dibahas, sehingga pihaknya di daerah bisa mengimplementasinya.

Ia berharap, pelaksanaan Musda V DPD Partai Demokrat Aceh nantinya, dapat terlaksana dengan baik, lancar dan sukses.

“Semoga Musda berjalan lancar dan sukses,” ungkap Mirnawati.[]

Haji 2021 Dibatalkan, Kemenag Aceh: Ini Keputusan Terbaik bagi Calon Jama’ah

0
Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Aceh, Dr H Iqbal SAg MAg

Nukilan.id – Usai diumumkannya pembatalan keberangkatan haji tahun 1442 H/2021 M, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh meminta calon jama’ah haji asal Aceh untuk berdoa agar pandemi Covid-19 segera diangkat.

“Ini berita yang mengejutkan bagi kita semua. Namun ini harus kita terima dengan lapang dada, setelah menimbang dan mempelajari kondisi saat ini dan tentunya belum adanya sinyal dari pemerintah Arab Saudi, akhirnya pemerintah mengumumkan untuk membatalkan keberangkatan haji tahun ini,” kata Kakanwil Kemenag Aceh Dr H Iqbal SAg MAg, Kamis, 3 Juni 2021.

“Mari kita berdoa agar pandemi ini segera usai sehingga tahun depan haji dapat diberangkatkan,” ujarnya lagi.

Iqbal menjelaskan, kesehatan dan keamaan jemaah menjadi prioritas pemerintah, sehingga keputusan pembatalan keberangkatan haji tahun ini menjadi pilihan terbaik bagi jamaah. Undang-Undang No 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah juga memberikan amanah kepada pemerintah untuk melaksanakan tugas perlindungan. Karenanya, faktor kesehatan, keselamatan, dan keamanan jemaah menjadi faktor utama.

Baca juga: Pemberangkatan Jama’ah Haji 2021 Dibatalkan

Menurutnya, keputusan pembatalan keberangkatan jama’ah haji tahun ini  diumumkan Menag setelah melakukan pertimbangan dan kajian yang mendalam bersama DPR dan lembaga terkait lainnya. 

Ia menuturkan, jama’ah haji, reguler dan haji khusus, yang telah melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) tahun 1441 H/2020 M, akan menjadi jama’ah haji pada penyelenggaraan ibadah haji 1443 H/2022 M.

“Sebagaimana diumumkan Menteri Agama, dana haji aman. Setoran pelunasan Bipih dapat diminta kembali oleh jama’ah haji yang bersangkutan. Kemudian yang perlu kami jelaskan bahwa pemerintah tidak punya hutang maupun tagihan haji yang belum dilunasi. Sangat disayangkan berita hoaks itu menyebar saat kita sedang menghadapi pandemi,” kata Iqbal. 

Iqbal mengingatkan para calon jama’ah untuk tidak terpengaruh berita hoaks seputar haji 2021. Sebab, keputusan pelaksanaan haji hanya diumumkan oleh Kementerian Agama RI.

“Kita akan intens memberikan pengumuman terkait pelaksanaan haji, jangan terpengaruh berita hoaks dari pihak yang tidak bertanggung jawab,” katanya.

Kebijakan ini dilakukan sesuai dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 660 tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021 M.[]

AHY: Kehadiran Ulama Dibutuhkan Untuk Hadapi Berbagai Tantangan di Indonesia

0
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melakukan silaturahmi ke Pondok Pesantren Ma’had Nurul Fata, Bogor. (Foto: DPP PD)

Nukilan.id – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melakukan silaturahmi ke Pondok Pesantren Ma’had Nurul Fata, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (2/6) siang. Kedatangan Ketum AHY disambut hangat Ketua Pimpinan Ponpes Ma’had Nurul Fata Habib Hasan bin Abdul Kadir Alatas yang juga dikenal sebagai Habib Empang Bogor.

Mengawali acara, AHY melaksanakan salat Dzuhur berjamaah sebelum memberikan sambutannya.

“Saya datang pertama kali di tempat yang mulia ini, mudah-mudahan bukan terakhir karena saya ingin membangun tali silaturahim dalam semangat ukhuwah. Islamiyah, wathaniyah, dan Insaniyah,” kata AHY.

Dikatan AHY, Partai Demokrat ingin terus membangun sinergi, kolaborasi, dan hubungan yang baik dengan semua elemen termasuk pondok-pondok pesantren.

“Kehadiran para ulama tentu sangat dibutuhkan untuk menghadapi berbagai tantangan dan permasalah negeri,” jelasnya.

Bagi AHY, sinergi ini diperlukan terutama dalam mengatasi ancaman Covid-19 dan tekanan ekonomi yang melanda Tanah Air.

“Banyak masyarakat yang hilang pekerjaan, penghasilan, daya beli, dan lain sebagainya. Oleh karena itu ini tugas kita semua. Kami ingin menjadi bagian dari solusi, bersama dengan pemimpin lainnya,” Ketum AHY menerangkan.

Sementara Habib Hasan secara langsung mengucapkan apresiasinya atas waktu yang telah diluangkan Ketum AHY untuk melakukan silaturahmi ini.

“Alhamdulillah beliau berada di tengah-tengah kita hari ini. Atas kedatangannya kita ucapkan terima kasih,” ucap Habib Hasan.

Turut mendampingi Ketum AHY diantaranya, Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya, Wakil Ketua MPR RI Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan, Wasekjen Partai Demokrat Agust Jovan Latuconsina dan Inggrid Kansil, Anggota DPR RI Anton Suratto, Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat Irfan Suryanagara, dan Ketua DPC Kota Bogor Dodi Setiawan. Turut hadir pula berbagai jajaran tokoh dan pemuka agama mewakili Ponpes Ma’had Nurul Fata. (red)

DP3A Tidak Peka, DPRA Tuding Pemerintah Aceh Abaikan Hak Perempuan dan Anak

0
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), drh. Nuraini Maida

Nukilan.id – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), drh. Nuraini Maida menilai, pemerintah Aceh mengabaikan hak-hak perempuan dan anak. Hal itu dikarenakan, Gubernur Aceh, Nova Iriansyah tidak peka terhadap kasus-kasus kekerasan seksual yang sering terjadi di Aceh.

“Banyak kejadian-kejadian kekerasan seksual terhadap anak dan prempuan. Itu sering diabaikan, kurangnya kepekaan eksekutif terhadap hak perempuan dan anak,” kata Nuraini saat ditemui Nukilan.id di kantor DPRA, Rabu (2/5/2021).

Bukan itu saja, Nuraini juga menilai, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh, selama ini tidak peka terhadap kekerasan seksual. Seharusnya, kata dia, DP3A bersinergi dalam bekerja untuk memenuhi hak perempuan dan anak.

“Perangkat-perangkat ini tidak peka terhadap kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Aceh. Seharusnya dinas P3A harus saling bersinergi,” ujarnya.

Selain itu, Nuraini juga mengatakan, sebenarnya DP3A bisa bekerjasama dengan Dinas Sosial, Badan Dayah dan Dinas Tenaga Kerja, untuk membina korban kekerasan seksual.

“Tapi sampai saat ini, belum ada yang memikirkan hal itu, coba di bangun satu rumah untuk korban kekerasan seksual tersebut. lalu dibina oleh Dinas Sosial dan diberikan ilmu oleh Badan Dayah, lalu yang kerja bisa berkerja. Sehingga korban ini tidak akan merasa terauma,” tambahnya.

Oleh karena itu, Nuraini berharap, semoga terketuk pintu hati pemerintah Aceh agar terus berbuat kebaikan, khususnya untuk perempuan dan anak.

“Karena ini adalah harapan kita semua,” pungkasnya.

Diketahui bahwa, informasi yang diperoleh Nukilan.id dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh yang dihubungi menyebutkan, pemerintah Aceh melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) telah memplot anggaran sebesar Rp.18.914.274.700, termasuk untuk belanja pegawai.

“Anggaran itu diluar anggaran dari program APBN, untuk jelasnya tanyakan ke Dinas terkait,” kata Setiawati, dari P2KSDM Bappeda Aceh, Senin (31/5/2021).[Iwan]

Isu OTT Pejabat Utama Pemerintah Aceh, KPK: Tidak Ada Penangkapan, Masih Proses Penyelidikan

0
Logo KPK. (Foto: KPK)

Nukilan.id – Juru Bicara yang membidangi pencegahan di Komisi Pemberantasan Korupsi menyampaikan, saat ini pihak KPK memang sedang ada kegiatan penyelidikan, diantaranya melakukan permintaan keterangan dan klarifikasi terhadap beberapa pihak terkait.

“Tidak ada penangkapan,” kata Ipi Maryati Kuding, ketika dihubungi Nukilan.id Kamis (3/6/2021).

Katanya, karena saat ini masih proses penyelidikan, pihaknya belum bisa menyampaikan lebih lanjut mengenai materi kegiatan dimaksud.

“Perkembangnya nanti akan Informasikan lebih lanjut. Atau silakan menghubungi jubir penindakan Ali Fikri,” ujar Ipi.

Beredar kabar, Komisi Pemberasntasan Korupsi (KPK) melakukan OTT terhadap 2 pejabat utama di lingkungan pemerintah Aceh. Kabar itu tersebar luas di media sosial. dan hingga berita ini dinaikan, Nukilan,id belum dapat mengakses Ali Fikri, Jubir KPK terkasus kasus yang terjadi.

FKDM Aceh: Kewaspadaan Dini Juga Menjadi Tugas Masyarakat

0
Dr. Sehat Ihsan Shadiqin, M.Ag. (Foto: Nukilan.id)

Nukilan.id – Anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Aceh Dr. Sehat Ihsan Shadiqin, M.Ag mengatakan, masalah kecil yang terjadi di daerah kerap dapat menjadi masalah besar apabila tidak dilakukan proteksi sejak dini. Sebab secara komprehensif bisa saja masalah itu akan menjadi besar dan berpengaruh pada tatanan kehidupan sosial di masyarakat.

Hal itu disampaikan Sehat Ihsan pada Rapat Kerja FKDM Aceh din Nagan Raya, Kamis (3/6/2021).

“Yang terjadi di tingkat nasional dan bahkan internasional bisa saja berpengaruh juga sampai ke daerah,” Kata Sehat Ihsan.

Makanya–lanjut Ihsan, sebuah masalah di daerah tidak bisa kita lihat sebagai masalah lokal saja tapi juga harus kita kaji lebih dalam dan menyeluruh termasuk hubungannya dengan berbagai masalah lain yang lebih luas.

“Jadi, masalah kewaspadaan Dini bukan hanya tugas pemerintah saja namun juga menjadi tugas masyarakat secara keseluruhan,” Kata Sehat.

Sehat juga menyampaikan, tokoh masyarakat juga harus berperan di dalam meluruskan berita-berita hot yang terjadi melalui media sosial. Sebab berita-berita yang ada di media sering kali dibuat untuk kepentingan yang provokatif dan tanpa niat menyelesaikan masalah.

Acara tersebut diikuti oleh pemangku kepentingan daerah, tokoh masyarakat, ulama, tokoh perempuan, dan dari pihak keamanan.

Turut hadir Pejabat Kesbangpol Aceh Kabid Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional Suburhan, SH., dan Kasubbid Kewaspadaan Dini Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis Zulkarnaini, M.Ec. Dev.[red]