Beranda blog Halaman 2115

Rahmah Abdullah Serahkan 66 Keping KIA Secara Simbolis di Indrapuri

Penulis
Mirzu
-
0
(Foto: Dok. Ist)

Nukilan.id – Dalam rangka mendorong peningkatan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik untuk mewujudkan hak bagi anak, Tim pengerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) berkolaborasi bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Aceh Besar menyerahkan secara simbolis 66 keping Kartu Identitas Anak (KIA) dari jumlah 3.670 yang sudah memegang KIA, di UDKP kantor camat Kecamatan Indrapuri, Aceh Besar, (28/6/2021).

Ketua PKK Aceh Besar Rahmah Abdullah, dalam sambutannya menyampaikan, Kartu Identitas Anak merupakan upaya Pemerintah untuk memenuhi kewajibannya dalam memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduk warga negara Indonesia yang berlaku secara nasional sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.

“Kartu Identitas Anak diperuntukan bagi anak berusia O- 17 tahun, KIA merupakan identitas penduduk yang berlaku secara nasional dan terintegrasi dengan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan,” katanya

Lebih lanjut, Program ini juga merupakan salah satu program untuk mendukung pendataan angka stunting di Kabupaten Aceh Besar.

Selain itu, Ia menyampaikan apresiasi atas kesuksesan program kolaborasi ini.

“Terima kasih, kepada petugas PRG, pengurus PKK baik ditingkat Kecamatan maupun gampong serta kepada seluruh kader posyandu yang telah mengambil andil dalam menyukseskan kegiatan ini,” paparnya

Sementara, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Aceh Besar Rahmat Sentosa S.Sos, terima kasih kepada TP PKK Kabupaten Aceh Besar dan semua pihak yang telah membantu atas terselenggaranya program ini.

“Kita sangat menyambut baik pelaksanaan kegiatan seperti ini. Yang tentunya turut mengambil andil dalam memudahkan masyarakat mengurus dan mendapatkan dokumen khususnya idenditas anak guna pemenuhan hak konstitusional anak. Karena tanpa dokumen atau identitas tersebut anak akan terkendala dalam memperoleh layananan lainnya,” ujarnya

Turut hadir pada kesempatan tersebut Ketua DWP Kabupaten Aceh Besar, Danramil, Kapolsek dan petugas PRG wilayah Kecamatan Indrapuri.[]

Kemenkes: Sertifikat Vaksin Bukan Syarat Administrasi Apapun

Penulis
Mirzu
-
0
Juru bicara vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Siti Nadia Tarmizi. (Foto: Twitter)

Nukilan.id – Pemerintah hingga kini belum menetapkan sertifikat vaksin Covid-19 sebagai syarat administrasi.

Juru bicara vaksinasi covid-19 Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Siti Nadia Tarmizi memastikan, kabar tersebut adalah berita bohong atau hoaks karena sertifikat vaksin Covid-19 belum digunakan untuk menjadi persyaratan administrasi apapun.

“Sampai sekarang vaksinasi sebagai bukti administrasi kami belum lakukan persyaratan tersebut. Kalau ada yang mengatakan saat ini sertifikat vaksin sudah menjadi syarat administrasi itu adalah hoaks ya,” kata Nadia dalam webinar yang disiarkan kanal Youtube Holopis Channel, Selasa (29/6/2021)

Nadia pun menegaskan, hingga saat ini syarat perjalanan pun masih menggunakan hasil rapid antigen dan juga swab PCR.

“Yang pasti yang kita gunakan PCR atau rapid antigen, kalau syarat administrasi sampai sekarang belum kita lakukan,” tegasnya.

Menurut Nadia, aturan tersebut jelas tertuang dalam Surat Edaran Satuan Tugas atau Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 12 Tahun 2021.[rri.co.id]

DPDA Kuatkan Mutu Pendidikan Dayah di Perbatasan Aceh

Penulis
Mirzu
-
0
Sekretaris Dinas Pendidikan Dayah Aceh, Azhari, S.Ag, M.Si. (Foto: Nukilan/Iwan).

Nukilan.id – Sekretaris Dinas Pendidikan Dayah Aceh (DPDA), Azhari, S.Ag, M.Si menyampaikan bahwa, pihaknya akan memprioritaskan lima dayah yang berada di perbatasan Aceh, baik itu dari segi mutu pendidikan, prasarana dan gaji tenaga pengajar.

“Saat ini ada lima dayah di perbatasan Aceh yang akan diprioritaskan, termasuk kualitas pendidikan, prasarana dan gaji gurunya. Kelima dayah tersebut berada di bawah naungan DPDA,” kata Sekretaris Dinas Pendidikan Dayah Aceh, Azhari saat diwawancarai Nukilan.id, Selasa (29/6/2021) di Banda Aceh.

Prioritas tersebut, kata Azhari, juga bertujuan untuk meningkatkan dan memperkuat akidah masyarakat di perbatasan Aceh.

“Kelima dayah itu didirikan oleh pemerintah Aceh, berdasarkan permintaan ulama-ulama kharismatik Aceh. Hal itu bertujuan untuk membentuk penguatan akidah di perbatasan-perbatasan Aceh,” ungkapnya.

Kelima dayah prioritas tersebut berada di Kabupaten Aceh Besar, Kota Subbusalam, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Tenggara dan Kabupaten Aceh Tamiang.

Selain itu, DPDA melalui Majelis Akreditasi Dayah Aceh (MADA) akan melakukan uji kelayakan terhadap dayah-dayah untuk diberikan akreditasikan. Serta melakukan pembaharuan sistem manajemen pendidikan dan prasarana dayah, agar lebih mandiri dan berkualitas.

“Banyak dayah yang terdaftar di dinas pendidikan dayah Aceh, tapi yang terakreditasi hanya 1.136 dayah, baik itu yang tipe A dan tipe B dan tipe C,” ujarnya.

Menurutnya, saat ini masih banyak dayah yang belum mendaftar diri ke dinas pendidikan dayah Aceh. Namun, dalam waktu dekat diperkirakan kurang lebih 800 dayah yang akan mendaftar untuk dilakukan akreditasi.

Sementara itu, Azhari juga menyampaikan bahwa, Dinas Pendidikan Dayah Aceh pada bulan Oktober 2021 nanti, akan melakukan beberapa kegiatan prioritas dalam rangka menyambut hari santri seluruh Indonesia.

“Sekaligus dengan rangkaian kegiatan musabaqah Qira’atil Kutub, untuk mengasah kemampuan para santri dalam menguasai kitab kuning, yang akan diperlombakan di dayah untuk para santri di seluruh Aceh.

Azhari berharap, dengan ada sistem manajemen pendidikan dan prasarana yang berkualitas di dayah, maka dapat melahirkan generasi ulama-ulama yang baru untuk memberikan pencerahan kepada umat, khususnya masyarakat Aceh.[Iwan]

Respon Statemen Rektor USK Terkait Mutu Pendidikan, Disdik Aceh: Tidak Konstruktif

Penulis
Mirzu
-
0
Plt. Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK), Muksamina, S.Pd, M.Si, (Foto: Dok. Ist)

Nukilan.id – Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Drs. Alhudri, MM melalui Plt. Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK), Muksalmina, S.Pd, M.Si menyayangkan pernyataan Rektor Universitas Syiah Kuala (USK) yang tidak konstruktif terkait dengan mutu pendidikan Aceh.

“Saat ini kita sedang bekerja keras untuk terus membangun mutu dan kualitas pendidikan di Aceh. Alhamdulilah kerja keras tersebut kini sudah mulai menunjukkan hasil. Perlahan tapi pasti anak-anak didik kita sudah mulai banyak diterima pada perguruan tinggi negeri,” ujar Muksalmina dalam siaran pers kepada media, Selasa (29/6/2021) di Banda Aceh.

Selain itu, tambahnya guru PNS yang sudah memiliki sertifikat pendidik pun semakin bertambah banyak. Selain juga beberapa capain prestasi lainnya baik di tingkat nasional maupun internasional yang dicapai oleh para guru dan siswa.

“Penempatan rangking pendidikan Aceh di tingkat 24 oleh rektor USK menurut kami tidak memiliki landasan empiris yang cukup kuat, kita tidak tahu apa penyataan ini merupakan pernyataan pribadi beliau ataupun atas nama bapak rektor USK,” ungkapnya.

Menurutnya, USK adalah sebuah lembaga pendidikan bukanlah lembaga survey, sehingga penyataan tersebut akan dapat menyesatkan opini publik.

“Menurut hemat kami, peringkat pendidikan suatu daerah tidak bisa serta merta ditentukan dengan hanya melihat satu dimensi saja. Jika kita mengukur mutu pendidikan hanya berdasarkan kemampuan anak jenjang SMA menjawab soal SBMPTN itu sangat keliru,” katanya.

Lebih lanjut, Muksal menjelaskan pendidikan Aceh memiliki landasan Dinul Islam sehingga banyak lulusan SMA yang berprestasi juga melanjutkan pendidikan ke pondok pesantren atau pendidikan keagamaan baik didalam maupun luar negeri dan ada juga yang masuk ke sekolah kedinasan.

“Sedangkan lulusan SMK juga banyak yang langsung bekerja setelah tamat dari sekolah. Karena mereka sudah memiliki suatu keahlian dan langsung diterima di Industri Dunia Usaha dan Dunia Kerja (IDUKA) atau membuka usaha mandiri,” sebutnya.

Pihaknya berharap agar rektor USK dapat membangun sinergitas yang baik dengan semua stakeholder pendidikan yang ada di Aceh. Karena, selama ini kerjasama antara USK dan Disdik terus terjalin melalui pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) mahasiswa FKIP di satuan pendidikan jenjang SD, SMP dan SMA seluruh Aceh.

“Guru-guru kita tetap membimbing mereka dengan baik dan tekun tanpa kita membebankan biaya apapun. Sehingga mereka dapat merasakan langsung dunia pendidikan sebelum menerima gelar sarjana, namun saat pak rektor terus menerus menyudutkan hasil kerja keras guru-guru kita di sekolah tentu ini akan sangat melukai hati mereka,” tuturnya.

Meski demikian, Muksalmina juga mengakui semua pihak merasakan kesulitan pada masa pandemi Covid-19, tidak terkecuali para guru, mereka harus menyesuaikan pola pembelajaran secara daring yang mana sistem ini tidak pernah mereka dapat di bangku kuliah. Namun mereka harus berjibaku kembali mengikuti pelatihan-pelatihan untuk mengoptimalkan proses pendidikan secara daring.

“Mungkin USK bisa mengambil perannya dengan mengupgrade ilmu kembali kepada para lulusannya dengan kondisi dunia pendidikan terkini, ini akan lebih bermanfaat dari pada mencoba membuat rangking-rangkingan pendidikan yang tidak perlu,” demikian Kabid Pembinaan GTK, Muksalmina, S.Pd, M.Si.[]

Oknum ASN Kemenag Aceh yang Mesum Akhirnya Ditahan

Penulis
Mirzu
-
0
Ilustrasi, (Foto: Antara)

Nukilan.id – Oknum ASN Kemenag Aceh berinisial T (40) yang diduga melarikan diri saat digerebek warga, karena berbuat mesum di sebuah rumah warga di Gampong Blang Cut, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh pada Selasa (22/6/2021) lalu, akhirnya ditahan dan diperiksa pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayatul Hisbah (WH).

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, Heru Triwijanarko saat dikonfirmasi Nukilan.id via whatshapp pada Selasa (29/6/2021) membenarkan adanya pemeriksaan terhadap oknum ASN tersebut.

“Saat ini, T telah menjalani pemeriksaan. Kalau sudah memenuhi unsur langsung kita tindak lanjuti. Sementara ini masih dalam proses pendalaman pemeriksaan,” kata Heru.

Selain itu, Heru menyebutkan bahwa, pada pemanggilan pertama, oknum ASN tersebut tidak hadir. Kemudian pihaknya melayangkan surat pemanggilan yang kedua kalinya pada Kamis, (24/6/2021). Dan akhirnya bersangkutan hadir ke kantor WH Banda Aceh pada Senin (28/6/2021) kemarin, untuk menjalani pemeriksaan.

“Terduga yang berinisial T, untuk sementara kami tahan, guna proses pemeriksaan lebih lanjut. Namun, belum tau berapa lama proses pemeriksaan terhadap terduga, itu tergantung apa nanti hasil dalam pemeriksaannya. Karena, ini kita laksanakan sesuai dengan hukum acara jinayat,” tegasnya..

Sementara itu, wanita diduga pasangannya yang digerebek bersama dengan T sudah terlebih dahulu diperiksa, dan saat ini wanita tersebut masih ditahan pihak Satpol PP dan WH Banda Aceh.

“Pasanganya juga masih ditahan,” sebutnya.

Diketahui, sebelumnya Warga Gampong Blang Cut, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh menggerebek sebuah rumah kos-kosan dan memergoki pasangan non muhrim yang diduga mesum.

Dalam penggerebekan tersebut, satu orang tertangkap warga yakni R (22), seorang mahasiswi. Sementara pasangannya berhasil melarikan diri . Namun identitas pria tersebut telah diketahui. dia disinyalir adalah seorang ASN di Kanwil Kemenag Aceh yang berinisial T (40).[Irfan]

Terkait Lahan Kampus II USK, Nasrul Zaman: Pemerintah Aceh Egois

Penulis
Mirzu
-
0
Dr. Nasrul Zaman. (Foto:ji/nukilan.id)

Nukilan.id – Pemerhati Kebijakan Publik, Dr Nasrul Zaman menyampaikan bahwa, tertahannya penetapan dukungan dari Pemerintah Aceh terhadap lahan kampus II Universitas Syiah Kuala (USK) menunjukkan kepada rakyat Aceh tentang egoisnya pemimpin Aceh saat ini.

“Mahasiswa USK itu dominan anak-anak Aceh, jadi sangat tidak wajar jika Gubernur Aceh masih menahan-nahan rekomendasi kepemilikan lahan tersebut,” kata Dr Nasrul.

Menurutnya, lahan kampus tersebut bukanlah lahan untuk pribadi, melainkan lahan untuk pengembangan kampus II USK yang akan digunakan untuk memperkuat proses belajar mengajar dalam rangka peningkatan kualitas mahasiswa USK.

“Lahan tersebut saat ini sangat dibutuhkan oleh USK untuk bisa segera disusun berbagai program pengembangan fakultas dan program studi yang mampu menyahuti tantangan dan perkembangan zaman,” ujarnya.

Selain itu, Dr Nasrul menilai, sikap pemerintah Aceh itu menunjukkan arogansi yang berlebihan, karena Gubernur sendiri merupakan sivitas akademika USK dan kedua istrinya juga masih aktif menjadi dosen di fakultas tekinik USK.

Padahal, lanjutnya, lahan tersebut sudah diprogramkan lebih jauh untuk menjadi pusat penyelenggarakan PON Aceh-Sumut tahun 2024 untuk cabang olahraga yang penyelenggaraannya di Aceh. Sehingga, pasca PON nanti semua fasilitas tersebut dikelola oleh USK.

“Pengalaman nasional menunjukkan jika pembangunan prasarana PON tidak diserahkan pada kampus (USK) seperti yang terjadi di PON Sumatera Selatan (2004) di Jaka Baring Spott Centre maka yang terjadi kemudian adalah menjadi gedung dan sarana yang terlantar tak terawat,” demikian jelas Dr Nasrul Zaman.[JI]

BNN Ajak Masyarakat Aceh Tak Lengah Hadapi Ancaman Bahaya Narkoba

Penulis
Mirzu
-
0

Nukilan.id – Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP)  Aceh Brigjen Pol Heru Pranoto mengajak kepada masyarakat di provinsi itu tidak lengah menghadapi ancaman bahaya peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

“Ancaman bahaya narkoba di Aceh sudah sangat mengkhawatir. Oleh karena itu, kami mengajak masyarakat Aceh tidak lengah terhadap ancaman ini,” katanya, di Banda Aceh, Senin (28/06), seperti dilansir Antara.

Ia mengatkan bahwa, jika masyarakat lengah, maka akan merusak segala sendi kehidupan dan mengancam masa depan bangsa Indonesia, termasuk Aceh.

Menurutnya, upaya memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba merupakan tugas seluruh elemen masyarakat Aceh. BNNP Aceh maupun instansi terkait lainnya tidak bisa bekerja sendiri-sendiri memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

“Oleh karena itu, mari kita bersama-sama melawan peredaran dan penyalahgunaan narkoba guna menyelamatkan sumber daya manusia yang akan melanjutkan generasi bangsa,” katanya.

Ia mengatakan bahwa BNNP Aceh, terus melakukan berbagai upaya memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba, di antaranya dengan melahirkan Desa Bersih Narkoba (Bersinar).

“Garda terdepan perang terhadap narkoba adalah masyarakat desa. Karena itu, BNNP Aceh terus memperbanyak Desa Bersih Narkoba atau Bersinar,” kata dia.[indozone]

KPK Dalami Dugaan Korupsi Pengadaan Kapal Aceh Hebat

Penulis
Mirzu
-
0
Jubir KPK Ali Fikri. (Bualbual.com)

Nukilan.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus mengumpulkan sejumlah bukti adanya dugaan korupsi dalam pembelian Kapal Roro Aceh Hebat.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menyebut lembaganya memang tengah melakukan penyelidikan kasus ini. Namun, ia belum dapat menyampaikan secara detail kasus tersebut.

“Karena saat ini masih proses penyelidikan, kami belum bisa menyampaikan lebih lanjut mengenai materi kegiatan dimaksud,” ungkap Ali dikonfirmasi, Senin (28/6/2021).

Ali menegaskan penyidik antirasuah masih terus mendalami dengan memanggil sejumlah pihak-pihak terkait dalam dugaan korupsi tersebut.

“KPK di antaranya melakukan permintaan keterangan dan klarifikasi terhadap beberapa pihak terkait. Perkembangannya nanti kami akan informasikan lebih lanjut,” ujar Ali.

Dari informasi yang beredar, kasus tersebut bermula saat Pemerintah Aceh mengalokasikan anggaran sebesar Rp 178 miliar untuk pembelian kapal roro yang kemudian diberi nama Aceh Hebat.

Mengutip situs resmi Dinas Perhubungan Provinsi Aceh, Kapal Aceh Hebat merupakan kapal motor penyeberangan (KMP) yang pengadaannya dilakukan Dinas Perhubungan provinsi setempat sebagai salah satu moda transportasi di Aceh.

Pengadaan KMP tersebut dilakukan sejak awal 2020. KMP Aceh Hebat melakukan uji coba pelayaran perdana pada Februari 2021 dari Pelabuhan Calang Kabupaten Aceh Jaya menuju ke Sinabang Kabupaten Simeulue, Aceh.

Kapal tersebut nantinya akan melayani rute pelayaran yang menghubungkan daratan Aceh dengan daerah terluar.

Untuk diketahui, rincian pembelian tersebut meliputi 3 unit kapal Roro milik Pemerintah Aceh di antaranya; Kapal Roro Aceh Hebat 1 tipe 1.300 GT untuk lintasan Pantai Barat–Simeulue berkapasitas 250 penumpang dan 33 unit kendaraan campuran yang dilakukan oleh PT Multi Ocean Shipyard di Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau.

Kemudian, Kapal Roro Aceh Hebat 2 tipe 1.100 GT untuk lintasan Ulee Lheue–Balohan berkapasitas 252 penumpang dan 26 unit kendaraan campuran, dilaksanakan PT Adiluhung Saranasegara Indonesia di Bangkalan, Madura.

Kapal Ro-ro Aceh Hebat 3 tipe 600 GT untuk lintasan Singkil–Pulau Banyak berkapasitas 212 penumpang dan 21 unit kendaraan campuran, dilaksanakan oleh PT Citra Bahari Shipyard di Tegal, Jawa Tengah.[suara.com]

6 Tahun Berturut-Turut Kemenkumham Terima Opini WTP dari BPK RI

Penulis
Mirzu
-
0

Nukilan.id – Sejak tahun 2011 Kementerian Hukum dan HAM secara terus menerus menerima Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), demikian halnya Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Tahun Anggaran 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan RI Kemenkumham kembali meraih opini WTP yang diserahkan langsung Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK RI Bidang Polhukam, Hendra Susanto kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Prof. Yasonna H. Laoly, Senin (28/06/2021) pukul 10.30 WIB bertempat di Ruang Rapat Menkumham.

Opini atas laporan keuangan disusun dengan mempertimbangkan empat kriteria, yakni kesesuaian laporan keuangan dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan), kecukupan pengungkapan sesuai SAP, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah).

Dalam mekanismenya, Laporan keuangan wajib disampaikan kementerian/lembaga (K/L) kepada Kementerian Keuangan untuk selanjutnya dikonsolidasikan menjadi LKPP (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat).

Capaian ini merupakan kali ke delapan bagi Kemenkumham yang berhasil mempertahankan opini WTP untuk Tahun Anggaran 2020. Dimana setengah lusin dari jumlah tersebut diperoleh secara berturut-turut sejak tahun 2015.

WTP adalah opini audit tertinggi dari BPK terkait pengelolaan anggaran di kementerian atau lembaga negara. Opini ini diterbitkan jika laporan keuangan dianggap telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik dan bebas dari salah saji material.

Hasil ini pun melengkapi raihan sempurna terhadap LKPP yang juga menggondol penghargaan serupa. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, laporan keuangan LKPP Tahun 2020 mendapatkan opini WTP untuk kelima kalinya diperoleh pemerintah sejak 2016.

Sejak dirinya memimpin dan bertindak selaku pengguna anggaran di Kemenkumham, Yasonna telah berupaya keras agar pengelolaan keuangan maupun Barang Milik Negara (BMN) dapat dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien.

“Dalam praktiknya, pengelolaan keuangan dan BMN bukanlah hal yang mudah, karena banyak hal yang harus diperhatikan dan dipatuhi,” ucap Yasonna.

Proses panjang pengelolaan keuangan dimulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki SPIP yang memadai, memperhatikan kesesuaian dengan SAP, serta diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan. Semua itu dilakukan guna mendukung terwujudnya good governance di lingkungan Kemenkumham.

“Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK bagi kami juga merupakan sebuah bentuk pembinaan dan evaluasi atas pengelolaan keuangan dan BMN Kemenkumham. Hasil pemeriksaan tersebut menjadi faktor pendorong bagi kami untuk segera memperbaiki diri,” ucap Menkumham.

Di sisi lain, Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK RI Bidang Polhukam, Hendra Susanto mengungkapkan dalam pemeriksaan laporan keuangan Kemenkumham tahun 2020, pihaknya tidak menemukan permasalahan signifikan yang berdampak pada kewajaran penyajian laporan keuangan.

“Menurut kami, laporan keuangan Kemenkumham menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Posisi keuangan tanggal 31 Desember 2020, (untuk) realisasi anggaran, operasional, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah sesuai dengan SAP,” kata Hendra.

Hendra menilai, tentunya capaian ini merupakan prestasi yang pantas dibanggakan dan perlu mendapat apresiasi.

“Karena opini ini bukan merupakan hadiah dari BPK, namun merupakan prestasi dan kerja keras dari seluruh jajaran Kemenkumham dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan negara yang dikelola,” tutupnya.

Sementara itu Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Andap Budhi Revianto mengapresiasi atas kerja keras, dan kerja sama seluruh jajaran Kemenkumham di dalam penyusunan laporan keuangan ini.

“Mempertahankan capaian opini WTP di tengah situasi pandemi Covid-19 relatif besar tantangannya,” kata Andap.

“Alhamdulillah, kerja keras para pihak di jajaran Kemenkumham, berhasil memberikan laporan keuangan yang terbaik, Apresiasi tinggi saya berikan kepada seluruh jajaran Kemenkumham atas hasil membanggakan ini,” tuturnya.

Swiss ke Perempat Final, Singkirkan Francis Lewat “Drama” Adu Pinalti

Penulis
Mirzu
-
0
Swiss singkirkan Prancis dari Euro 2020. (Pool via REUTERS/FRANCK FIFE)

Nukilan.id – Swiss melangkah ke babak perempat final Euro 2020 (Euro 2021) usai menang 5-4 atas Prancis dalam adu penalti setelah kedua tim bermain imbang 3-3 di babak 16 besar di Stadion Nasional Arena, Selasa (29/6/2021) dini hari waktu Indonesia.

Swiss memberikan kejutan kepada Prancis dengan unggul lebih dahulu lewat sundulan Haris Seferovic pada menit ke-15 usai menerima umpan silang Steven Zuber dari sisi kiri.

Prancis baru bisa menyamakan kedudukan di babak kedua, tepatnya pada menit ke-57 melalui sepakan Karim Benzema yang memanfaatkan assist Kylian Mbappe.

Dua menit berselang, Benzema mencetak gol keduanya ke gawang Swiss. Gol itu bermula dari umpan terobosan ciamik Mbappe kepada Antoine Griezmann.

Penyerang Barcelona itu lalu melob bola yang bisa ditepis Sommer. Akan tetapi, bola justru mengarah kepada Benzema yang berada di tiang jauh. Dengan sundulan, Benzema membawa Prancis berbalik unggul pada menit ke-59.

Paul Pogba menambah penderitaan Swiss pada menit ke-75. Bola rebound tendangan Benzema yang diblok pertahanan Swiss mengarah ke Pogba.

Tanpa kesulitan Pogba melepaskan tendangan melengkung ke pojok kiri atas gawang Swiss yang tidak bisa dijangkau Yann Sommer.

Tidak ingin disingkirkan Prancis begitu saja, Swiss terus memberikan perlawanan pada sisa pertandingan. Hasilnya, Seferovic mencetak gol keduanya pada laga itu dengan sundulan memaksimalkan umpan silang Kevin Mbabu dari sisi kanan.

Kemenangan Prancis yang sudah di depan mata dibuyarkan Mario Gavranovic yang membawa Swiss menyamakan skor jadi 3-3 pada menit ke-90. Gol Gavranovic itu merupakan hasil umpan terobosan Granit Xhaka.

Di babak tambahan, Kingsley Coman sempat memberikan ancaman. Tetapi tendangannya masih menyamping di sisi kanan gawang Swiss pada menit ke-98.

Moussa Sissoko sebenarnya memiliki peluang gol pada menit ke-101. Akan tetapi, tendangan voli Sissoko usai mendapat bola dari sisi kiri masih jauh dari target.

Peluang itu mungkin bisa mendapatkan hasil yang berbeda apabila Sissoko bisa lebih dulu mengontrol bola dengan baik sebelum melepaskan tembakan.

Kylian Mbappe membuang peluang emas Les Bleus guna kembali unggul 4-3 atas Swiss pada menit ke-110. Pada saat itu, Mbappe menerima umpan terobosan Pogba.

Usai lolos dari kebatan offside, Mbappe dalam posisi yang ideal mencetak gol, akan tetapi, tendangan kaki kirinya justru masih menyamping di sisi kiri gawang Swiss.

Olivier Giroud yang masuk di babak kedua mendapatkan peluang gol terbaiknya pada menit ke-119. Hanya saja, sundulan Giroud menyambut umpan silang Presnel Kimpembe bisa ditangkap Sommer.

Tanpa gol di babak tambahan, duel Prancis vs Swiss di babak 16 besar Euro 2020 dilanjutkan ke adu penalti.

Gavranovic sukses membawa Swiss unggul lebih dahulu di babak adu penalti. Paul Pogba kemudian menyamakan skor usai mengecoh Yan Sommer yang bergerak ke kiri.

Dengan tenang Fabia Schar kembali membawa Swiss unggul 2-1 dalam adu penalti. Giroud yang jadi penendang kedua Prancis mengubah skor sama kuat 2-2.

Manuel Akanji dengan jeli memanfaatkan posisi Lloris yang sudah mati langkah, skor 3-2 untuk Swiss. Marcus Thuram memaksa kedudukan kembali imbang 3-3.

Lloris sebenarnya bisa menepis tendangan Ruben Vargas. Namun bola yang terlalu kencang tetap masuk ke gawang, 4-3 untuk Swiss. Tendangan Kimpembe ke kiri bawah membuat Prancis kembali menyamakan kedudukan.

Admir Mehmedi membawa Swiss unggul 5-4. Akan tetapi, Mbappe yang jadi penendang terakhir Prancis gagal menjalankan tugasnya. Tendangan Mbappe ke sisi kanan bisa ditepis Sommer. Swiss melangkah ke perempat final Euro 2020 usai menang 5-4 dalam adu penalti.

Susunan Pemain:

Prancis: Lloris; Varane, Lenglet, Kimpembe; Pavard, Pogba, Kanté, Rabiot; Griezmann; Benzema, Mbappe

Swiss: Sommer; Elvedi, Akanji, Rodriguez; Widmer, Freuler, Xhaka, Zuber; Shaqiri, Embolo; Seferovic

[cnn]

1...2,1142,1152,116...2,350Halaman 2,115 dari 2,350

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id