Beranda blog Halaman 208

Kader Internal Makin Solid Jelang Musda Demokrat Aceh, DPC Pidie Soroti Rekam Jejak dan Kapasitas

0
Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Pidie, Teuku Syawal. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | Sigli – Dinamika politik menjelang Musyawarah Daerah (Musda) Partai Demokrat Aceh 2026 kian menghangat. Sejumlah nama mulai mencuat sebagai kandidat Ketua DPD Partai Demokrat Aceh periode 2026–2031, dengan dukungan terhadap figur muda dari internal partai mulai disuarakan secara terbuka.

Musda Demokrat Aceh 2026 dinilai menjadi momentum strategis, tidak hanya dalam menentukan pergantian kepemimpinan, tetapi juga arah konsolidasi dan kekuatan partai menghadapi kontestasi politik ke depan.

Sejauh ini, beberapa nama yang diperbincangkan berasal dari internal dan eksternal partai. Dari internal Demokrat, muncul nama Drh. Nurdiansyah Alasta, M.Kes (DNA) dan H.T. Ibrahim. Sementara dari eksternal, nama Illiza Sa’aduddin Djamal turut masuk dalam radar perbincangan politik.

Di tengah dinamika tersebut, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Pidie, Teuku Syawal, secara terbuka menilai Nurdiansyah Alasta sebagai figur yang paling tepat untuk memimpin Demokrat Aceh ke depan.

Menurut Syawal, DNA memiliki kombinasi pengalaman politik, kapasitas kepemimpinan, intelektualitas, serta jaringan komunikasi yang menjadi modal penting dalam mengonsolidasikan partai.

“Beliau dua periode menjadi anggota DPR Aceh, punya relasi politik yang baik dengan partai nasional maupun partai lokal, dan mampu membangun komunikasi lintas kepentingan, terutama dengan Pemerintah Aceh saat ini,” kata Teuku Syawal kepada awak media, Kamis (5/2/2026).

Selain rekam jejak sebagai legislator, Syawal juga menyoroti kiprah DNA yang saat ini menjabat Ketua Komisi IV DPRA serta Bendahara DPD Partai Demokrat Aceh, yang dinilainya berhasil dijalankan dengan baik.

Dalam sejumlah momentum, DNA dikenal vokal menyuarakan berbagai persoalan strategis daerah. Salah satunya terkait dugaan aliran dana tidak jelas dari aktivitas tambang ilegal yang dinilai merugikan Aceh.

Syawal menilai, keberanian bersikap serta kemampuan membaca isu strategis merupakan indikator penting bagi kepemimpinan Partai Demokrat Aceh di masa mendatang.

Ia juga menambahkan bahwa faktor generasi menjadi pertimbangan serius. Menurutnya, Demokrat Aceh membutuhkan figur yang mampu menjangkau pemilih muda, seiring dengan meningkatnya jumlah pemilih dari kelompok usia tersebut.

“Pemilih muda akan menjadi penentu pada pemilu mendatang. Figur yang intelek, komunikatif, energik, dan mampu memahami perubahan zaman menjadi kebutuhan politik hari ini,” ujarnya.

Meski dinamika Musda mulai menghangat, Syawal menegaskan bahwa seluruh proses tetap harus berjalan sesuai mekanisme organisasi. Ia menekankan bahwa keputusan akhir kepemimpinan Demokrat Aceh berada di tangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat.

“Proses Musda tetap kita hormati sesuai aturan. Pada akhirnya kita tunduk dan patuh pada keputusan Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Mas AHY,” tutupnya.

Pengembang Bangun 20 Sumur Bor untuk Penuhi Air Bersih Korban Banjir di Aceh

0
Asosiasi Pengembang Beri Bantuan untuk korban banjir di Aceh. (Foto: Dok. Himperra)

NUKILAN.ID | JAKARTA – Asosiasi pengembang memberikan bantuan penyediaan air bersih bagi masyarakat terdampak banjir di Provinsi Aceh dengan membangun sumur bor di sejumlah titik strategis. Total sebanyak 20 titik sumur bor disiapkan sebagai solusi jangka menengah untuk memenuhi kebutuhan dasar warga, khususnya menjelang Ramadan.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (DPP Himpera), Ari Tri Priyono, mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian sekaligus tanggung jawab moral pengembang terhadap masyarakat terdampak bencana.

“Aksi ini adalah bentuk tanggung jawab moral kami sebagai bagian dari masyarakat. Kami tidak hanya membangun rumah, tetapi juga peduli terhadap kehidupan di dalamnya,” kata Ari dikutip dari keterangan tertulis, Minggu (8/2/2026).

Ia menambahkan, program bantuan ini melibatkan kolaborasi antara DPP Himpera dan seluruh DPD Himpera se-Indonesia untuk mempercepat proses pemulihan masyarakat Aceh, baik secara fisik maupun psikologis.

“Kolaborasi antara DPP dan seluruh DPD Himperra se-Indonesia ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan fisik dan psikologis saudara-saudara kita di Aceh, agar mereka dapat menjalankan ibadah Ramadan dengan lebih tenang dan nyaman,” tambahnya.

Sebanyak 20 titik sumur bor tersebut dibangun di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Timur, dan Aceh Barat. Seluruh sumur bor dilengkapi dengan sistem reverse osmosis (RO) yang memungkinkan masyarakat mengakses air bersih yang layak konsumsi secara langsung. Penggunaan sistem ini juga bertujuan menekan risiko penyakit yang kerap muncul akibat buruknya sanitasi pascabencana banjir.

Selain penyediaan air bersih, Himpera turut menyalurkan tujuh paket infak untuk masjid dan mushala yang terdampak banjir. Bantuan tersebut digunakan untuk perbaikan dan perawatan fisik bangunan rumah ibadah, mendukung dana operasional, penyaluran Al Quran, serta paket kurma guna menunjang aktivitas ibadah selama Ramadan.

“Penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap dengan berkoordinasi bersama DPD Himperra Provinsi Aceh, pemerintah daerah, serta tokoh masyarakat setempat guna memastikan bantuan tepat sasaran dan memberikan dampak maksimal bagi para korban banjir,” tuturnya.

Tak hanya itu, sekitar 1.000 korban banjir juga menerima bantuan paket sembako untuk membantu meringankan beban ekonomi keluarga saat memasuki bulan suci Ramadan.

Meunasah Darurat di Pidie Jaya Dibangun di Atas Endapan Lumpur Banjir

0
Meunasah (Mushala) Darurat yang sedang dibangun di Desa Manyang Cut Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, Minggu (8/2/2026). (Foto: ANTARA/FB Anggoro)

NUKILAN.ID | MEUREUDU – Kementerian Agama (Kemenag) bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) membangun meunasah (mushala) darurat di Desa Manyang Cut, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, Aceh. Meunasah tersebut didirikan langsung di atas timbunan lumpur sisa banjir bandang yang telah mengeras sejak akhir November 2025.

“Meunasah sementara ini langsung dibangun di atas lumpur yang sudah mengeras. Lumpur ini tebalnya 2 sampai 2,5 meter dan tidak mungkin untuk dikeruk lagi,” kata Ketua Posko Darurat Kebencanaan Desa Manyang Cut, Teuku Nazarudin, Minggu (8/2/2026).

Desa Manyang Cut menjadi salah satu wilayah yang terdampak paling parah akibat luapan Sungai Meureudu yang membawa material lumpur dan kayu ke permukiman warga. Hingga kini, sisa lumpur masih menutupi sejumlah fasilitas umum, termasuk tempat ibadah.

Nazarudin menjelaskan, pembangunan meunasah darurat tersebut didanai oleh Kemenag dan Baznas serta dikerjakan dengan melibatkan warga setempat. Proses pembangunan telah berlangsung selama tiga minggu dan baru mencapai tahap penyelesaian atap dengan rangka baja.

Kebutuhan akan meunasah sementara dinilai mendesak karena Meunasah Krueng Baroh yang berada tak jauh dari lokasi masih tertimbun lumpur. Upaya pembersihan yang sempat dilakukan warga dan relawan kembali sia-sia ketika hujan turun dan air sungai meluap ke dalam bangunan.

Meunasah darurat ini memiliki luas sekitar 14×10 meter dengan konstruksi rangka baja, lantai panggung, serta dinding semipermanen setinggi 1,2 meter. Di kawasan tersebut juga dibangun sumur bor oleh Kementerian ESDM serta fasilitas toilet yang didukung oleh perusahaan konstruksi BUMN.

“Targetnya meunasah ini bisa selesai sebelum bulan Ramadhan. Tapi meski begitu, warga sudah sempat pakai saat malam nisfu syaban meski belum ada lampu dan kita shalat di tanah,” ujar Nazarudin.

Sementara itu, Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Aceh mencatat sekitar 98 persen dari total 737 masjid dan mushala yang terdampak bencana di Aceh telah kembali difungsikan, meskipun sebagian masih dalam kondisi darurat.

“Berdasarkan data yang telah diverifikasi, sudah 98 persen masjid dan mushala yang terdampak kembali berfungsi, tetapi masih dalam kondisi darurat,” kata Kepala Kanwil Kemenag Aceh, Azhari, di Banda Aceh.

Menurut Azhari, Kemenag RI akan memberikan bantuan renovasi bagi masjid dan mushala yang mengalami kerusakan ringan hingga berat, masing-masing sebesar Rp50 juta untuk masjid dan Rp30 juta untuk mushala. Namun, bantuan tersebut tidak mencakup bangunan yang sudah tidak dapat digunakan sama sekali.

“Harapan kita, masjid/mushala yang rusak ini kembali bersih dan berfungsi dengan baik untuk masyarakat beribadah. Apalagi, sebentar lagi kita mau memasuki Ramadhan,” katanya.

Akun Facebook Mengatasnamakan Gubernur Aceh Beredar, Warga Diimbau Tetap Waspada

0
Akun Facebook Mengatasnamakan Gubernur Aceh Beredar, Warga Diimbau Tetap Waspada. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Masyarakat Aceh diminta meningkatkan kewaspadaan menyusul beredarnya akun Facebook palsu yang mencatut nama Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem.

Amatan Nukilan.id, akun dengan nama “Muzakir Manaf” tersebut diketahui menyebarkan informasi tidak benar terkait penyaluran bantuan kepada masyarakat. Dalam aksinya, akun tersebut meminta sejumlah persyaratan yang dikirimkan melalui pesan Facebook, yang diduga kuat merupakan modus penipuan.

Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh, Akkar Arafat, memastikan bahwa akun tersebut bukan akun resmi milik Gubernur Aceh maupun Pemerintah Aceh.

Ia menegaskan, masyarakat tidak boleh mudah percaya terhadap informasi atau tawaran bantuan yang beredar di media sosial, terlebih jika disertai permintaan data pribadi atau persyaratan tertentu.

“Pemerintah Aceh tidak pernah melakukan penyaluran bantuan maupun pemenuhan syarat bantuan melalui media sosial. Jika ada akun yang mengatasnamakan pimpinan pemerintah dan menawarkan bantuan, itu dipastikan hoaks,” ujar Akkar, Kamis 5 Februari 2026.

Akkar juga mengimbau masyarakat agar mengabaikan dan tidak menanggapi pesan dari akun palsu tersebut maupun akun lain yang mengatasnamakan pejabat pemerintah.

Menurutnya, seluruh program bantuan resmi pemerintah disalurkan melalui mekanisme dan jalur resmi, bukan melalui komunikasi pribadi di media sosial.

“Jika menemukan akun mencurigakan, masyarakat diharapkan segera melaporkan dan tidak memberikan data pribadi apapun,” tegasnya.

Pemerintah Aceh berharap masyarakat semakin waspada agar tidak menjadi korban penipuan digital yang memanfaatkan nama pejabat daerah. (XRQ)

Aceh Ajukan Rp153,3 Triliun untuk Pemulihan Pascabencana

0
Tampak foto udara yang diambil menggunakan drone ini menunjukkan wilayah yang terdampak banjir bandang di Aceh Tamiang, Pulau Sumatra, Kamis 4 Desember 2025. (AP Photo/Binsar Bakkara)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Pemerintah Aceh mengajukan kebutuhan anggaran sebesar Rp153,3 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana melalui dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) yang telah diserahkan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Iya benar, Pemerintah Aceh telah menyampaikan dokumen R3P kepada pemerintah pusat melalui BNPB pada 3 Februari 2025,” kata Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, kepada Nukilan.id, di Banda Aceh, Minggu (8/2/2026).

Menurut MTA, dokumen R3P tersebut memuat kebutuhan anggaran pemulihan Aceh pascabencana secara menyeluruh dengan total nilai Rp153,3 triliun. Anggaran itu dibagi berdasarkan kewenangan masing-masing pihak.

Berdasarkan rekapitulasi, kebutuhan anggaran kementerian/lembaga pusat mencapai Rp41,8 triliun, Pemerintah Provinsi Aceh Rp22 triliun, pemerintah kabupaten/kota Rp60,43 triliun, serta kewenangan masyarakat dan dunia usaha sebesar Rp29 triliun.

Dirinya menjelaskan, R3P Aceh memuat seluruh data kerusakan, kerugian, serta rencana pemulihan pascabencana yang dihimpun dari semua level pemerintahan, mulai dari kementerian/lembaga pusat hingga pemerintah daerah.

“Secara khusus, Tim Bappenas RI sudah ke Aceh melakukan rapat koordinasi dengan tim pemerintah Aceh dalam rangka penyelarasan dokumen R3P tersebut,” ujarnya.

Saat ini, BNPB tengah melakukan verifikasi terhadap dokumen R3P yang telah diterima. Proses tersebut akan dilanjutkan dengan verifikasi faktual ke lapangan sesuai dengan data yang diajukan.

“Setelah verifikasi faktual dilakukan, BNPB akan meneruskan kepada Bappenas RI dalam rangka persiapan Rehab-Rekon pascabencana,” katanya.

Ia menegaskan, upaya pemulihan terus dilakukan oleh seluruh unsur pemerintahan, baik pusat maupun daerah. “

Gubernur Aceh selalu berharap agar semua komponen untuk terus bersatu demi Aceh lebih baik, bangkit dari bencana ini,” demikian Muhammad MTA. (xrq)

Kerugian Banjir Bandang di Nagan Raya Tembus Rp1,1 Triliun

0
TRK
Bupati Nagan Raya, Dr. Teuku Raja Keumangan, SH, MH. (Foto: Nukilan)

NUKILAN.ID | SUKA MAKMUE – Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, mencatat total kerusakan dan kerugian akibat bencana banjir bandang yang terjadi pada Rabu, 26 November 2025, mencapai lebih dari Rp1,1 triliun.

Bupati Nagan Raya, Aceh, Teuku Raja Keumangan mengatakan bahwa data kerusakan dan kerugian tersebut telah disampaikan kepada pemerintah pusat.

“Data kerusakan dan kerugian akibat bencana alam banjir bandang ini sudah kita sampaikan ke pemerintah pusat, kita berharap semua kerusakan ini dapat diakomodir,” kata Bupati Nagan Raya, Aceh, Teuku Raja Keumangan didampingi Wakil Bupati Raja Sayang di Suka Makmue, Sabtu.

Ia merinci, kerusakan permukiman mencapai lebih dari Rp131 miliar, sektor infrastruktur sebesar Rp572,7 miliar lebih, serta dampak ekonomi sekitar Rp278,8 miliar. Selain itu, kerusakan sektor sosial tercatat lebih dari Rp75,9 miliar dan lintas sektor sebesar Rp39,6 miliar lebih.

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya juga terus berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Pemerintah Aceh untuk melaporkan perkembangan pascabencana. Pelaporan tersebut diharapkan menjadi dasar pertimbangan pemerintah dalam membangun kembali sarana dan prasarana yang rusak akibat banjir bandang.

Sebelumnya, banjir bandang tersebut berdampak pada 25.608 jiwa atau 8.325 kepala keluarga. Bencana ini juga menyebabkan tiga orang hilang dan satu orang meninggal dunia.

Kerusakan fasilitas umum meliputi 29 kantor, tiga rumah ibadah, 12 dayah atau pesantren tradisional, 46 sekolah, serta empat fasilitas pelayanan kesehatan. Selain itu, tercatat tujuh titik jalan dan tiga jembatan mengalami kerusakan atau putus.

Sementara itu, sebanyak 1.807 rumah terdampak banjir bandang, dengan rincian 487 rumah rusak berat, 283 rumah rusak sedang, dan 1.043 rumah rusak ringan.

Universitas Samudra Dampingi Anak Terdampak Banjir di Alue Ie Puteh

0
Universitas Samudra Dampingi Anak Terdampak Banjir di Alue Ie Puteh. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | KUALA SIMPANG – Universitas Samudra melaksanakan kegiatan pendampingan anak melalui pemanfaatan hikayat dan permainan tradisional Aceh di Desa Alue Ie Puteh, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang, Sabtu (8/2/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari program pengabdian kepada masyarakat Universitas Samudra dalam rangka tanggap darurat bencana di Aceh.

Suasana bahagia dan penuh keceriaan tampak di wajah anak-anak saat Ketua Tim, Mahlianurrahman, membuka kegiatan tersebut. Pendampingan ini ditujukan bagi anak-anak yang terdampak banjir, sebagai upaya pemulihan psikososial pascabencana.

Kepada Nukilan.id Mahlianurrahman mengatakan bahwa kegiatan pendampingan ini menjadi wujud kepedulian dan cinta Universitas Samudra terhadap anak-anak yang terdampak bencana banjir.

“Pendampingan yang dilaksanakan memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk mengekspresikan ide dan kreativitas, sehingga berdampak pada kembalinya rasa percaya diri anak,” ujarnya.

Ia menambahkan, pendampingan anak melalui hikayat dan permainan tradisional Aceh diharapkan dapat mendorong interaksi antaranak serta membangun rasa kebersamaan di antara mereka.

Selain kegiatan pendampingan, tim pelaksana juga menyalurkan dukungan berupa buku bacaan untuk perpustakaan desa, tas mengaji, buku tulis, serta alat tulis bagi anak-anak di Desa Alue Ie Puteh. (xrq)

Mubes Aceh Peduli ASI Tetapkan dr. Yusra Septivera sebagai Ketua Periode 2025–2028

0
Mubes Aceh Peduli ASI Tetapkan dr. Yusra Septivera sebagai Ketua Periode 2025–2028. (Foto: For NUKILAN)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Aceh Peduli ASI (APA) menggelar Musyawarah Besar (Mubes) sebagai agenda rutin tiga tahunan sesuai amanah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Kegiatan ini menjadi forum evaluasi kinerja organisasi sekaligus regenerasi kepemimpinan untuk keberlanjutan gerakan peduli ASI di Aceh.

Mubes dilaksanakan pada Minggu (8/2/2026) pukul 08.00–13.00 WIB di Aula Grand Mahoni Hotel, Banda Aceh, dan diikuti oleh seluruh pengurus Aceh Peduli ASI. Agenda utama meliputi Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Periode 2022–2025 serta pemilihan ketua untuk periode selanjutnya.

Melalui musyawarah mufakat, peserta Mubes menetapkan dr. Yusra Septivera, Sp.OG, Subsp. KFM sebagai Ketua Aceh Peduli ASI Periode 2025–2028. dr. Yusra Septivera dikenal sebagai Konselor Menyusui Aceh Peduli ASI yang aktif mendampingi ibu dan keluarga menyusui di Aceh.

Ketua Aceh Peduli ASI Periode 2023–2025, dr. Mutia Winanda, M.Gz, Sp.GK, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pengurus atas kerja kolektif selama masa kepemimpinannya.

“Aceh Peduli ASI bukan sekadar organisasi, tetapi ruang belajar dan bertumbuh bersama. Saya bersyukur dapat berjalan bersama pengurus selama periode ini, dan saya percaya estafet kepemimpinan yang baru akan membawa APA melangkah lebih kuat dan semakin berdampak bagi ibu dan anak di Aceh,” ujar dr. Mutia Winanda.

Mubes ini juga dihadiri oleh Penasehat sekaligus Founder Aceh Peduli ASI, dr. Aslinar, Sp.A, M.Biomed, yang menekankan pentingnya kesinambungan nilai dan visi organisasi.

“Regenerasi kepemimpinan adalah kekuatan organisasi. Aceh Peduli ASI harus terus menjaga konsistensi gerakan yang berbasis keilmuan, kolaborasi, dan keberpihakan pada kepentingan terbaik ibu dan anak,” tutur dr. Aslinar.

Sementara itu, Ketua Aceh Peduli ASI terpilih, dr. Yusra Septivera, Sp.OG, Subsp. KFM, menyatakan komitmennya untuk melanjutkan dan memperkuat peran organisasi ke depan.

“Amanah ini adalah tanggung jawab bersama. Ke depan, Aceh Peduli ASI akan terus memperkuat pendampingan menyusui, meningkatkan kapasitas konselor, serta memperluas kolaborasi lintas sektor demi pemenuhan hak anak atas ASI,” ungkap dr. Yusra Septivera.

Mubes turut dihadiri perwakilan Aceh Peduli ASI Cabang Kota Langsa sebagai bentuk penguatan jejaring dan konsolidasi gerakan peduli ASI di daerah. Melalui forum ini, Aceh Peduli ASI menegaskan komitmennya untuk terus berperan dalam edukasi, advokasi, dan pendampingan menyusui guna mendukung terwujudnya generasi Aceh yang sehat dan berkualitas.

USK Terjunkan 50 Mahasiswa untuk Program Pemulihan Pascabencana di Pidie Jaya

0
USK Terjunkan 50 Mahasiswa untuk Program Pemulihan Pascabencana di Pidie Jaya. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Universitas Syiah Kuala (USK) menerjunkan sebanyak 50 mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat berbasis pemulihan bencana di Gampong Geunteng, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya.

Pelepasan mahasiswa dilakukan oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kemitraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) USK, Drs. Abu Bakar, M.Si., yang mewakili Universitas Syiah Kuala. Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya peran mahasiswa sebagai duta almamater di tengah masyarakat, dengan menjaga sikap, membangun suasana yang hangat, serta menjunjung tinggi nilai empati, silaturahmi, dan adat istiadat setempat.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini diketuai oleh Fachrizal Ambia, S.Pd., M.Pd. dari Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi (Penjaskesrek) FKIP USK. Program tersebut juga melibatkan dosen lintas fakultas, yakni Dr. drh. Hamny, M.Si., drh. Daniel, M.Si., dan Dr. Frengki, S.Farm., Apt., M.Farm. dari Fakultas Kedokteran Hewan, serta Ir. Muhammad Resthu, S.Pt., M.Si., IPM dari Fakultas Pertanian.

Selama 20 hari pelaksanaan, kegiatan ini diikuti oleh 50 mahasiswa dari berbagai fakultas di Universitas Syiah Kuala yang tergabung dalam UKM Taekwondo USK. Seluruh rangkaian pengabdian dipusatkan di Gampong Geunteng, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya.

Program pengabdian tersebut mengusung tema “Penerapan Kompor Tekanan Tinggi Berbahan Bakar Minyak Jelantah dan Larutan Pembersih Kerak Hemat Air sebagai Solusi Energi dan Efisiensi Produksi Usaha Masyarakat Terdampak Bencana.” Tema ini diarahkan untuk menghadirkan teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat, khususnya dalam mendukung efisiensi energi serta pemulihan aktivitas usaha pascabencana.

Ketua Pengabdian Fachrizal Ambia menyebutkan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian nyata USK terhadap masyarakat yang terdampak bencana.

“Kami berharap kegiatan ini tidak hanya menghadirkan program pengabdian, tetapi juga membawa empati, semangat kebersamaan, serta harapan baru bagi masyarakat. Kehadiran mahasiswa diharapkan dapat membantu proses pemulihan dan mempererat silaturahmi agar masyarakat dapat bangkit bersama pascabencana,” ujarnya.

Melalui keterlibatan mahasiswa lintas fakultas dan dukungan keilmuan dari berbagai disiplin ilmu, USK berharap kegiatan pengabdian ini mampu memberikan dampak nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat Gampong Geunteng, Kabupaten Pidie Jaya.

WALHI: 26 Juta Hektar Hutan Alam Indonesia Terancam Hilang Lewat Deforestasi Legal

0
Ilustrasi Deforestasi (Foto: Ilustrasi/proxsisgroup)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mengungkapkan sekitar 26 juta hektar hutan alam di Indonesia berpotensi hilang akibat deforestasi legal yang dilegalkan melalui berbagai skema perizinan.

Ancaman tersebut muncul dari izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), hingga Hak Guna Usaha (HGU). WALHI menganalisis tumpang tindih izin-izin tersebut dengan kawasan hutan melalui pemetaan (overlay).

Manajer Kampanye Hutan dan Kebun WALHI, Uli Arta Siagian, mempertanyakan arah kebijakan negara yang mengedepankan legalitas izin tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan.

“Dalam cara berpikir negara ini legal demikian, tapi pertanyaannya adalah meskipun ini legal, apakah kita mau kehilangan seluas 26 juta hektar hutan alam kita kalau kemudian mesin-mesin izin ini aktif, demi tadi pertumbuhan ekonomi tadi?” ujar Uli dalam acara perilisan Tinjauan Lingkungan Hidup 2026, Rabu (28/1/2026) di Jakarta.

WALHI juga mencatat laju deforestasi Indonesia pada 2025 mencapai 283.803 hektar, meningkat dibandingkan 2024 yang tercatat 217.000 hektar, berdasarkan data Kementerian Kehutanan (Kemenhut).

“Tentunya ini diakumulasikan tadi ya, ambisi (pertumbuhan ekonomi) delapan persen, kemudian juga izin-izin yang sampai sekarang tidak pernah dievaluasi dan di-review,” kata Uli.

Menurut WALHI, meningkatnya deforestasi berdampak langsung pada krisis ekologis, mulai dari rusaknya daerah aliran sungai (DAS) hingga bencana hidrometeorologi di berbagai wilayah. Banjir bandang yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat disebut sebagai contoh nyata dari buruknya tata kelola ekosistem.

“Nah, pertanyaannya adalah apakah setelah sekian banyak yang dikorbankan dari bencana di tiga provinsi ini, pemerintah belajar dari kesalahannya atau tidak? Kami mau menjawab. Enggak,” ucap Uli.

Uli menilai pencabutan 28 izin perusahaan oleh pemerintah pascabencana belum menyentuh pemulihan lingkungan maupun pemenuhan hak masyarakat terdampak. Menurutnya, pencabutan izin tersebut justru berpotensi menjadi jalan masuk bagi penguasaan baru wilayah melalui skema yang berbeda.

“Artinya memang alasan bencana ekologis, kematian ribuan warga itu enggak dijadikan dasar untuk melakukan pemulihan, justru sebenarnya ini adalah konsolidasi penguasaan baru terhadap wilayah-wilayah yang dicabut izinnya, ini hanya sebatas konsolidasi modal gitu,” ujar Uli.

Ia menyebut mekanisme penertiban kawasan hutan melalui Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) lebih berorientasi pada penyelamatan aset usaha, bukan pemulihan ekosistem.

“Sebenarnya harapan kita akan adanya aksi-aksi pemulihan terhadap lingkungan hidup dan hak rakyat itu jauh begitu, karena apa? Karena langgam kerja rezim hari ini dengan instrumen Satgas PKH-nya itu, semuanya itu hanya pemulihan terhadap aset,” tutur Uli.

Aset yang dimaksud, lanjutnya, adalah unit usaha, sementara ekosistem tidak diposisikan sebagai bagian dari aset negara. Akibatnya, pencabutan izin perusahaan swasta justru dimanfaatkan untuk mengalihkan pengelolaan usaha kepada BUMN melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) atas nama nasionalisasi.

Sebelumnya, Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menyatakan bahwa Perusahaan Mineral Nasional (Perminas) akan mengambil alih tambang emas Martabe yang sebelumnya dikelola PT Agincourt Resources.

“(Tambang Agincourt dipegang) Perminas. Jadi ada perusahaan mineral nasional kita yang baru kita bentuk,” ujar Dony, dikutip dari Kompas.com, Kamis (29/1/2026).

Dony menjelaskan Perminas merupakan BUMN baru yang berada langsung di bawah Danantara, berbeda dari MIND ID maupun PT Aneka Tambang Tbk (Antam).

“Berbeda, bukan (bagian MIND ID), Perminas itu PT sendiri. PT miliknya Danantara,” ucapnya.

PT Agincourt Resources di Kabupaten Tapanuli Selatan diketahui termasuk dalam daftar 28 perusahaan yang dicabut izinnya oleh Presiden Prabowo Subianto, terkait dugaan pelanggaran yang memicu banjir bandang di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.