Beranda blog Halaman 209

Mubes Aceh Peduli ASI Tetapkan dr. Yusra Septivera sebagai Ketua Periode 2025–2028

Penulis
Redaksi
-
0
Mubes Aceh Peduli ASI Tetapkan dr. Yusra Septivera sebagai Ketua Periode 2025–2028. (Foto: For NUKILAN)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Aceh Peduli ASI (APA) menggelar Musyawarah Besar (Mubes) sebagai agenda rutin tiga tahunan sesuai amanah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Kegiatan ini menjadi forum evaluasi kinerja organisasi sekaligus regenerasi kepemimpinan untuk keberlanjutan gerakan peduli ASI di Aceh.

Mubes dilaksanakan pada Minggu (8/2/2026) pukul 08.00–13.00 WIB di Aula Grand Mahoni Hotel, Banda Aceh, dan diikuti oleh seluruh pengurus Aceh Peduli ASI. Agenda utama meliputi Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Periode 2022–2025 serta pemilihan ketua untuk periode selanjutnya.

Melalui musyawarah mufakat, peserta Mubes menetapkan dr. Yusra Septivera, Sp.OG, Subsp. KFM sebagai Ketua Aceh Peduli ASI Periode 2025–2028. dr. Yusra Septivera dikenal sebagai Konselor Menyusui Aceh Peduli ASI yang aktif mendampingi ibu dan keluarga menyusui di Aceh.

Ketua Aceh Peduli ASI Periode 2023–2025, dr. Mutia Winanda, M.Gz, Sp.GK, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pengurus atas kerja kolektif selama masa kepemimpinannya.

“Aceh Peduli ASI bukan sekadar organisasi, tetapi ruang belajar dan bertumbuh bersama. Saya bersyukur dapat berjalan bersama pengurus selama periode ini, dan saya percaya estafet kepemimpinan yang baru akan membawa APA melangkah lebih kuat dan semakin berdampak bagi ibu dan anak di Aceh,” ujar dr. Mutia Winanda.

Mubes ini juga dihadiri oleh Penasehat sekaligus Founder Aceh Peduli ASI, dr. Aslinar, Sp.A, M.Biomed, yang menekankan pentingnya kesinambungan nilai dan visi organisasi.

“Regenerasi kepemimpinan adalah kekuatan organisasi. Aceh Peduli ASI harus terus menjaga konsistensi gerakan yang berbasis keilmuan, kolaborasi, dan keberpihakan pada kepentingan terbaik ibu dan anak,” tutur dr. Aslinar.

Sementara itu, Ketua Aceh Peduli ASI terpilih, dr. Yusra Septivera, Sp.OG, Subsp. KFM, menyatakan komitmennya untuk melanjutkan dan memperkuat peran organisasi ke depan.

“Amanah ini adalah tanggung jawab bersama. Ke depan, Aceh Peduli ASI akan terus memperkuat pendampingan menyusui, meningkatkan kapasitas konselor, serta memperluas kolaborasi lintas sektor demi pemenuhan hak anak atas ASI,” ungkap dr. Yusra Septivera.

Mubes turut dihadiri perwakilan Aceh Peduli ASI Cabang Kota Langsa sebagai bentuk penguatan jejaring dan konsolidasi gerakan peduli ASI di daerah. Melalui forum ini, Aceh Peduli ASI menegaskan komitmennya untuk terus berperan dalam edukasi, advokasi, dan pendampingan menyusui guna mendukung terwujudnya generasi Aceh yang sehat dan berkualitas.

USK Terjunkan 50 Mahasiswa untuk Program Pemulihan Pascabencana di Pidie Jaya

Penulis
Redaksi
-
0
USK Terjunkan 50 Mahasiswa untuk Program Pemulihan Pascabencana di Pidie Jaya. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Universitas Syiah Kuala (USK) menerjunkan sebanyak 50 mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat berbasis pemulihan bencana di Gampong Geunteng, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya.

Pelepasan mahasiswa dilakukan oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kemitraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) USK, Drs. Abu Bakar, M.Si., yang mewakili Universitas Syiah Kuala. Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya peran mahasiswa sebagai duta almamater di tengah masyarakat, dengan menjaga sikap, membangun suasana yang hangat, serta menjunjung tinggi nilai empati, silaturahmi, dan adat istiadat setempat.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini diketuai oleh Fachrizal Ambia, S.Pd., M.Pd. dari Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi (Penjaskesrek) FKIP USK. Program tersebut juga melibatkan dosen lintas fakultas, yakni Dr. drh. Hamny, M.Si., drh. Daniel, M.Si., dan Dr. Frengki, S.Farm., Apt., M.Farm. dari Fakultas Kedokteran Hewan, serta Ir. Muhammad Resthu, S.Pt., M.Si., IPM dari Fakultas Pertanian.

Selama 20 hari pelaksanaan, kegiatan ini diikuti oleh 50 mahasiswa dari berbagai fakultas di Universitas Syiah Kuala yang tergabung dalam UKM Taekwondo USK. Seluruh rangkaian pengabdian dipusatkan di Gampong Geunteng, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya.

Program pengabdian tersebut mengusung tema “Penerapan Kompor Tekanan Tinggi Berbahan Bakar Minyak Jelantah dan Larutan Pembersih Kerak Hemat Air sebagai Solusi Energi dan Efisiensi Produksi Usaha Masyarakat Terdampak Bencana.” Tema ini diarahkan untuk menghadirkan teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat, khususnya dalam mendukung efisiensi energi serta pemulihan aktivitas usaha pascabencana.

Ketua Pengabdian Fachrizal Ambia menyebutkan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian nyata USK terhadap masyarakat yang terdampak bencana.

“Kami berharap kegiatan ini tidak hanya menghadirkan program pengabdian, tetapi juga membawa empati, semangat kebersamaan, serta harapan baru bagi masyarakat. Kehadiran mahasiswa diharapkan dapat membantu proses pemulihan dan mempererat silaturahmi agar masyarakat dapat bangkit bersama pascabencana,” ujarnya.

Melalui keterlibatan mahasiswa lintas fakultas dan dukungan keilmuan dari berbagai disiplin ilmu, USK berharap kegiatan pengabdian ini mampu memberikan dampak nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat Gampong Geunteng, Kabupaten Pidie Jaya.

WALHI: 26 Juta Hektar Hutan Alam Indonesia Terancam Hilang Lewat Deforestasi Legal

Penulis
Redaksi
-
0
Ilustrasi Deforestasi (Foto: Ilustrasi/proxsisgroup)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mengungkapkan sekitar 26 juta hektar hutan alam di Indonesia berpotensi hilang akibat deforestasi legal yang dilegalkan melalui berbagai skema perizinan.

Ancaman tersebut muncul dari izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), hingga Hak Guna Usaha (HGU). WALHI menganalisis tumpang tindih izin-izin tersebut dengan kawasan hutan melalui pemetaan (overlay).

Manajer Kampanye Hutan dan Kebun WALHI, Uli Arta Siagian, mempertanyakan arah kebijakan negara yang mengedepankan legalitas izin tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan.

“Dalam cara berpikir negara ini legal demikian, tapi pertanyaannya adalah meskipun ini legal, apakah kita mau kehilangan seluas 26 juta hektar hutan alam kita kalau kemudian mesin-mesin izin ini aktif, demi tadi pertumbuhan ekonomi tadi?” ujar Uli dalam acara perilisan Tinjauan Lingkungan Hidup 2026, Rabu (28/1/2026) di Jakarta.

WALHI juga mencatat laju deforestasi Indonesia pada 2025 mencapai 283.803 hektar, meningkat dibandingkan 2024 yang tercatat 217.000 hektar, berdasarkan data Kementerian Kehutanan (Kemenhut).

“Tentunya ini diakumulasikan tadi ya, ambisi (pertumbuhan ekonomi) delapan persen, kemudian juga izin-izin yang sampai sekarang tidak pernah dievaluasi dan di-review,” kata Uli.

Menurut WALHI, meningkatnya deforestasi berdampak langsung pada krisis ekologis, mulai dari rusaknya daerah aliran sungai (DAS) hingga bencana hidrometeorologi di berbagai wilayah. Banjir bandang yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat disebut sebagai contoh nyata dari buruknya tata kelola ekosistem.

“Nah, pertanyaannya adalah apakah setelah sekian banyak yang dikorbankan dari bencana di tiga provinsi ini, pemerintah belajar dari kesalahannya atau tidak? Kami mau menjawab. Enggak,” ucap Uli.

Uli menilai pencabutan 28 izin perusahaan oleh pemerintah pascabencana belum menyentuh pemulihan lingkungan maupun pemenuhan hak masyarakat terdampak. Menurutnya, pencabutan izin tersebut justru berpotensi menjadi jalan masuk bagi penguasaan baru wilayah melalui skema yang berbeda.

“Artinya memang alasan bencana ekologis, kematian ribuan warga itu enggak dijadikan dasar untuk melakukan pemulihan, justru sebenarnya ini adalah konsolidasi penguasaan baru terhadap wilayah-wilayah yang dicabut izinnya, ini hanya sebatas konsolidasi modal gitu,” ujar Uli.

Ia menyebut mekanisme penertiban kawasan hutan melalui Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) lebih berorientasi pada penyelamatan aset usaha, bukan pemulihan ekosistem.

“Sebenarnya harapan kita akan adanya aksi-aksi pemulihan terhadap lingkungan hidup dan hak rakyat itu jauh begitu, karena apa? Karena langgam kerja rezim hari ini dengan instrumen Satgas PKH-nya itu, semuanya itu hanya pemulihan terhadap aset,” tutur Uli.

Aset yang dimaksud, lanjutnya, adalah unit usaha, sementara ekosistem tidak diposisikan sebagai bagian dari aset negara. Akibatnya, pencabutan izin perusahaan swasta justru dimanfaatkan untuk mengalihkan pengelolaan usaha kepada BUMN melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) atas nama nasionalisasi.

Sebelumnya, Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menyatakan bahwa Perusahaan Mineral Nasional (Perminas) akan mengambil alih tambang emas Martabe yang sebelumnya dikelola PT Agincourt Resources.

“(Tambang Agincourt dipegang) Perminas. Jadi ada perusahaan mineral nasional kita yang baru kita bentuk,” ujar Dony, dikutip dari Kompas.com, Kamis (29/1/2026).

Dony menjelaskan Perminas merupakan BUMN baru yang berada langsung di bawah Danantara, berbeda dari MIND ID maupun PT Aneka Tambang Tbk (Antam).

“Berbeda, bukan (bagian MIND ID), Perminas itu PT sendiri. PT miliknya Danantara,” ucapnya.

PT Agincourt Resources di Kabupaten Tapanuli Selatan diketahui termasuk dalam daftar 28 perusahaan yang dicabut izinnya oleh Presiden Prabowo Subianto, terkait dugaan pelanggaran yang memicu banjir bandang di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.

Pramuka Saka Rintisan SAR Banda Aceh Gelar Trauma Healing untuk Anak Penyintas Bencana di Aceh Utara

Penulis
Akil
-
0
Pramuka Saka Rintisan SAR Banda Aceh Gelar Trauma Healing untuk Anak Penyintas Bencana di Aceh Utara. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN | LHOKSUKON – Pramuka Saka Rintisan SAR Banda Aceh kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakat terdampak bencana melalui kegiatan psikososial trauma healing bagi anak-anak penyintas bencana hidrometeorologis di Aceh. Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, mulai Jumat, 6 Februari hingga Minggu, 8 Februari 2026, bertempat di Dusun Lhok Pungki, Gampong Gunci, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara.

Dusun Lhok Pungki tercatat sebagai salah satu wilayah yang terdampak cukup parah akibat bencana hidrometeorologis. Wilayah ini sempat terisolasi dan kehilangan akses pascabencana. Kondisi geografis serta keterbatasan akses menuju lokasi menjadi tantangan tersendiri bagi para relawan. Meski demikian, hal tersebut tidak menyurutkan semangat pengabdian Pramuka Saka Rintisan SAR Banda Aceh dalam menjalankan misi kemanusiaan.

Kegiatan ini secara resmi dilepas oleh Ka. Mabisaka Rintisan SAR, Kak Ibnu Harris Al Hussain, S.Si., M.Si., yang juga menjabat sebagai Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Aceh.

Kepada Nukilan.id ia mengatakan bahwa kegiatan ini menekankan pentingnya respons cepat, profesionalisme, serta keselamatan dalam setiap penugasan kemanusiaan.

“Sebagai Pramuka Saka Rintisan SAR, kita harus selalu sigap, cepat, dan tepat dalam bertindak. Berikan yang terbaik untuk masyarakat, tetap jaga kekompakan tim, disiplin terhadap prosedur keselamatan, serta utamakan keselamatan diri sebelum menolong orang lain. Jadilah relawan yang humanis, tangguh, dan berintegritas,” kataya.

Selain itu, Kak Ibnu juga mengingatkan bahwa pemulihan psikososial bagi anak-anak penyintas bencana memiliki peran penting. Menurutnya, trauma yang dialami anak-anak membutuhkan pendampingan khusus dengan pendekatan yang penuh empati dan kasih sayang, tidak kalah penting dibandingkan bantuan logistik.

Koordinator tim lapangan, Kak Anwar, turut memberikan arahan kepada seluruh anggota sebelum terjun ke lokasi kegiatan. Ia menekankan pentingnya solidaritas, komunikasi yang baik, serta kemampuan beradaptasi dengan kondisi medan di lapangan.

“Kita datang bukan hanya membawa bantuan, tetapi membawa harapan. Jaga nama baik Gerakan Pramuka, bekerja dengan hati, dan pastikan setiap anak yang kita temui bisa tersenyum kembali,” ujar Kak Anwar.

Kegiatan yang mengusung tajuk Camp Harapan ke-VI ini dilaksanakan dengan berkoordinasi bersama Posko Puskornas Pramuka Peduli Aceh yang berada di Lhokseumawe. Sinergi tersebut dilakukan guna memastikan penyaluran bantuan berjalan tertib, efektif, dan tepat sasaran.

Dalam pelaksanaannya, Pramuka Saka Rintisan SAR Banda Aceh bersama Puskornas Pramuka Peduli Aceh menyalurkan paket tas sekolah serta makanan ringan bagi anak-anak penyintas. Selain itu, relawan juga menyediakan layanan internet gratis untuk mendukung akses komunikasi dan informasi, pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat terdampak, serta hiburan edukatif melalui program TV Tutue yang mampu menghadirkan suasana ceria di lokasi pengungsian.

Keceriaan anak-anak yang kembali bermain dan tertawa menjadi gambaran nyata bahwa kehadiran Pramuka tidak hanya membawa bantuan fisik, tetapi juga memulihkan semangat serta harapan masyarakat pascabencana.

Melalui kegiatan ini, Pramuka Saka Rintisan SAR Banda Aceh bersama Puskornas Pramuka Peduli Aceh menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat sebagai bagian dari garda terdepan aksi kemanusiaan, sekaligus mengamalkan nilai Satya dan Darma Pramuka dalam setiap langkah pengabdian. (XRQ)

Gampong Lampuja Gelar RAT Perdana Koperasi Desa Merah Putih Syariah

Penulis
Redaksi
-
0
Gampong Lampuja Gelar RAT Perdana Koperasi Desa Merah Putih Syariah. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Koperasi Desa Merah Putih Syariah (KDMPS) Gampong Lampuja, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar, menggelar Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2025 pada Sabtu, 7 Februari 2026, bertempat di Aula Gampong Lampuja.

RAT perdana ini dihadiri Irwandi yang mewakili Dinas Koperasi Kabupaten Aceh Besar, Samsul Bahri selaku Dewan Pengawas Syariah KDMPS Aceh Besar, Afrizal Babinsa Kecamatan Darussalam, pengurus, pengawas, serta seluruh anggota koperasi. Kegiatan tersebut menjadi forum pertanggungjawaban dan evaluasi kinerja koperasi selama satu tahun.

Ketua Koperasi Desa Merah Putih Syariah Gampong Lampuja, Hadianur, dalam sambutannya menegaskan bahwa RAT merupakan forum tertinggi dalam koperasi yang mencerminkan prinsip transparansi dan demokrasi ekonomi.

“Melalui RAT ini, kita bersama-sama mengevaluasi capaian, membahas kendala, serta merumuskan rencana kerja ke depan demi kemajuan koperasi dan kesejahteraan anggota,” ujarnya.

Keuchik Gampong Lampuja, Bahrul Walidin, turut menyampaikan apresiasi kepada pengurus koperasi yang dinilai berhasil mendirikan koperasi dan menyatukan warga untuk terlibat aktif memajukan gampong melalui wadah koperasi. Ia mengakui proses tersebut tidak mudah, namun aparatur gampong telah didorong untuk ikut serta sebagai anggota koperasi.

Sementara itu, Irwandi selaku perwakilan Dinas Koperasi Kabupaten Aceh Besar menyambut baik pelaksanaan RAT KDMPS Gampong Lampuja. Ia mengapresiasi kinerja pengurus yang dinilai sangat baik, bahkan menyebut Gampong Lampuja sebagai salah satu gampong yang cepat mengimplementasikan aktivitas koperasi pasca mengikuti bimbingan teknis di Hotel Rasamala Indah Seutui.

Hal senada disampaikan Dewan Pengawas Syariah Koperasi Aceh Besar, Samsul Bahri. Ia menilai semangat warga Gampong Lampuja patut diapresiasi, terlebih karena gampong tersebut menjadi yang pertama di Kecamatan Darussalam yang melaksanakan RAT. Pernyataan tersebut disambut tepuk tangan meriah dari peserta rapat.

Sesi tanya jawab dipimpin oleh Masrizal selaku anggota pengawas KDMPS Lampuja. Ia menyebutkan bahwa RAT menerima banyak masukan dan umpan balik dari anggota koperasi serta mendapatkan dukungan penuh dari Dewan Pengawas Syariah Aceh Besar dan Dinas Koperasi Kabupaten Aceh Besar.

Agenda utama RAT meliputi penyampaian dan pengesahan laporan pertanggungjawaban pengurus Tahun Buku 2025, laporan pengawas, serta pembahasan dan pengesahan rencana kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Tahun 2026. Hasil rapat menyepakati laporan pertanggungjawaban pengurus untuk diterima dan disahkan, serta pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga koperasi.

RAT ini juga menegaskan komitmen Koperasi Desa Merah Putih Syariah Gampong Lampuja untuk terus mengembangkan unit usaha, meningkatkan pelayanan kepada anggota, serta memperkuat permodalan koperasi guna mendukung pertumbuhan ekonomi gampong.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Babinsa Gampong Lampuja, aparatur gampong, Imum Meunasah Tgk Rani, Ketua Tuha Peut Abihilmi, serta perangkat Tuha Peut lainnya. Kegiatan RAT ditutup dengan sesi foto bersama.

Purna Paskibraka dan Forum Honorer Aceh Selatan Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir Pidie Jaya

Penulis
Akil
-
0
Purna Paskibraka dan Forum Honorer Aceh Selatan Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir Pidie Jaya. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | TAPAKTUAN – Purna Paskibraka Indonesia bekerja sama dengan Forum Diskusi Tenaga Honorer Kabupaten Aceh Selatan menyerahkan bantuan sembako bagi korban banjir di Kabupaten Pidie Jaya. Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis di Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Selatan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat terdampak bencana.

Bantuan tersebut dijadwalkan akan diberangkatkan pada Selasa, 10 Februari 2026. Bantuan yang disalurkan meliputi kebutuhan pokok dan perlengkapan harian guna membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar pascabanjir.

Adapun jenis bantuan yang diberikan antara lain pangan pokok berupa 100 karung beras SPHP ukuran 5 kilogram dan satu karung beras lokal Tangse seberat 15 kilogram, dengan total 515 kilogram beras. Selain itu, disalurkan pula perlengkapan mandi dan kebersihan berupa pasta gigi, sikat gigi, serta sabun mandi, makanan tambahan berupa 15 kardus biskuit, serta perlengkapan pakaian berupa kain sarung dan pakaian layak pakai sebanyak 10 kardus.

Bantuan diterima oleh Tarmizi, SE, Kasubag Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab Aceh Selatan. Ia menyampaikan apresiasi atas kepedulian kedua organisasi tersebut.

“Kami sangat menghargai kepedulian kedua organisasi ini. Bantuan tidak hanya meringankan beban masyarakat Pidie Jaya, tetapi juga menjadi contoh inspiratif bagi seluruh elemen masyarakat untuk bersama membantu saudara yang kesulitan. Kami mengapresiasi atas inisiatif dan kerja keras Saudara dari Purna Tugas Paskibra dan Forum Honorer Aceh Selatan (Asel) sebagai organisasi penggagas kegiatan ini, semoga menjadi amal ibadah yang dicatat di surat amal kita semua. Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan berkomitmen menyampaikan bantuan dengan cepat dan tepat sasaran kepada mereka yang paling membutuhkan,” ujar Tarmizi.

Sementara itu, Azwar, Ketua Pengurus Purna Paskibraka Indonesia sekaligus Ketua Forum Diskusi Tenaga Honorer Kabupaten Aceh Selatan kepada Nukilan.id mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan wujud nyata nilai gotong royong.

“Kegiatan kemanusiaan ini kami lakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat korban banjir yang membutuhkan. Banyak saudara kita yang kehilangan rumah, barang milik, dan sumber mata pencaharian akibat banjir,” kata Azwar.

Ia menambahkan, penyaluran bantuan dilakukan melalui pemerintah daerah agar distribusi berjalan efektif dan tepat sasaran.

“Kami menyampaikan bantuan melalui pemerintah daerah karena yakin mekanisme terstruktur akan membuat bantuan sampai tepat sasaran dengan efisien. Kebetulan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan juga akan mengantarkan bantuan ke Pidie Jaya, sehingga kami bisa hemat biaya operasional untuk kegiatan kemanusiaan selanjutnya,” tambahnya.

Menurut Azwar, bantuan tersebut merupakan hasil kerja sama seluruh anggota kedua organisasi yang berkontribusi melalui donasi barang dan tenaga, termasuk dalam proses penyortiran dan pemaketan pakaian layak pakai.

“Kita berasal dari tanah air yang sama, dan ketika saudara kesusahan, menjadi kewajiban kita memberikan dukungan. Semoga bantuan ini menjadi cahaya harapan bagi masyarakat Pidie Jaya,” pungkasnya.

Kegiatan ini menjadi bukti bahwa kolaborasi antara organisasi masyarakat dan pemerintah dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat terdampak bencana, sekaligus memperkuat semangat solidaritas dan persaudaraan. (XRQ)

Dinkes Aceh Tamiang Intensifkan Fogging Pascabanjir di Permukiman Warga

Penulis
Redaksi
-
0
Tim kolaborasi Dinkes Aceh Tamiang memburu larva dan jentik nyamuk dengan melakukan pengasapan (fogging) di kawasan bantaran sungai Desa Kota Lintang, Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Sabtu (7/2/2026). (Foto: ANTARA/Dede Harison)

NUKILAN.ID | KUALA SIMPANG – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Aceh Tamiang kembali menurunkan tim fogging ke sejumlah pemukiman penduduk sebagai upaya pencegahan penyakit demam berdarah dengue (DBD) dan malaria, menyusul meningkatnya populasi nyamuk pascabencana banjir.

Kegiatan pengasapan tersebut dilakukan secara generalisasi di wilayah terdampak banjir yang tersebar di 12 kecamatan. Salah satu lokasi fogging berada di kawasan bantaran sungai Desa Kota Lintang, Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Sabtu (7/2/2026).

Kepala Dinkes Aceh Tamiang, Mustaqim, mengatakan langkah tersebut dilakukan sebagai respons terhadap potensi meningkatnya risiko penyakit berbasis lingkungan pascabanjir.

“Sehubungan dengan peningkatan populasi nyamuk pascabencana banjir di 12 kecamatan, maka kami dari Dinas Kesehatan melakukan proses fogging secara generalisasi,” kata Mustaqim saat ditemui di Aceh Tamiang, Sabtu.

Mustaqim menjelaskan, pelaksanaan fogging kali ini dilakukan melalui kolaborasi lintas daerah dan instansi, yakni bersama Dinas Kesehatan Kota Binjai, Sumatera Utara, Balai Karantina Kesehatan Lhokseumawe, serta Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. Hingga saat ini, fogging telah dilakukan di sembilan kecamatan.

Adapun sembilan kecamatan tersebut meliputi Kuala Simpang, Karang Baru, Rantau, Tamiang Hulu, Tenggulun (Simpang Kiri), Kejuruan Muda, Bandar Pusaka, Manyak Payed, dan Sekerak.

“Sementara untuk tiga kecamatan lagi yang berada di wilayah pesisir yakni Kecamatan Seruway, Bendahara dan Banda Mulia bakal menyusul secara simultan,” ujarnya.

Selain pengasapan, Dinkes Aceh Tamiang juga melakukan upaya pencegahan lain melalui pemberian abate pada gorong-gorong, selokan, bak penampungan air, serta lokasi yang berpotensi menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk.

Kegiatan ini akan terus dilakukan secara bertahap dan simultan, khususnya di wilayah yang memiliki risiko endemi DBD dan malaria. Meski hingga kini belum ditemukan kasus positif DBD, Dinkes Aceh Tamiang mencatat terdapat 14 kasus suspek, dengan sembilan di antaranya telah dilakukan penyelidikan epidemiologi (PE).

“Nanti di Puskesmas kami akan melakukan proses pemberian abate sehingga pihak surveillance program DBD melakukan memberikan abate pada seluruh sumur atau tempat air yang tergenang di wilayah kerja masing-masing Puskesmas,” katanya.

Mustaqim menegaskan bahwa peningkatan populasi nyamuk berpotensi terus terjadi. Oleh karena itu, selain fogging dan pemberian abate, peran aktif masyarakat melalui gotong royong menjaga kebersihan lingkungan dinilai menjadi langkah paling efektif.

Menurutnya, setelah tenda pengungsian tidak lagi digunakan, masyarakat dapat lebih optimal melakukan kerja bakti untuk mencegah munculnya jentik nyamuk di genangan air maupun tumpukan sampah.

Selain pengasapan, masyarakat juga diimbau menerapkan gerakan 3M, yakni mengubur barang bekas, menguras bak air secara rutin, serta menutup tempat penampungan air guna mencegah nyamuk bertelur.

“Kalau misalnya lingkungan dan airnya bersih, Insya Allah tidak ada larva nyamuk yang hinggap di dalam genangan air tersebut,” demikian Mustaqim.

Sekolah Terdampak Banjir di Aceh dan Sumut Kembali Aktif

Penulis
Redaksi
-
0
Personel TNI memperbaiki bagian sekolah yang rusak akibat banjir bandang di SDN 1 Tualang Cut di Aceh Tamiang, Aceh, Jumat 6 Februari 2026 (Foto: Tim Media Presiden)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Sejumlah sekolah yang sempat terdampak bencana banjir di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara (Sumut) mulai kembali beroperasi. Salah satunya adalah SDN 1 Tualang Cut yang berada di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh.

Pada Jumat, 6 Februari 2026, aktivitas belajar mengajar kembali berlangsung di sekolah tersebut. Para siswa tampak hadir ke sekolah setelah proses pembersihan dan pemulihan gedung pascabanjir selesai dilakukan.

“Tampak siswa-siswi SD berseragam Pramuka berkumpul di depan gedung sekolah. Berkat bantuan para personel TNI, gedung SDN 1 Tualang Cut sekarang sudah bersih dari lumpur dan sampah yang terbawa banjir,” demikian keterangan Tim Media Presiden, Sabtu, 7 Februari 2026.

Pemulihan kondisi sekolah terlihat jelas dari perubahan warna cat bangunan yang kini tampak hijau muda. Bekas lumpur di dinding sekolah juga tidak lagi terlihat. Meski begitu, di beberapa titik, personel TNI masih melakukan pembenahan lanjutan di lingkungan sekolah.

Di area lapangan, prajurit TNI terlihat menyusun kembali konblok yang terdampak banjir. Sementara itu, sejumlah personel lainnya melakukan perbaikan pada bagian atap dan langit-langit gedung sekolah. Daun pintu serta kusen jendela turut dibersihkan dan dicat ulang.

Selain SDN 1 Tualang Cut, upaya pemulihan juga dilakukan di sekolah lain di wilayah Aceh Tamiang. Salah satunya SDN Gelanggang Merak di Kecamatan Manyak Payed yang sebelumnya mengalami kerusakan pada atap seng hingga nyaris roboh dan harus dibongkar untuk diperbaiki.

Pembersihan lumpur kering juga dilakukan di SDN 1 Kuala Simpang dan SDN Benua Raja. Langkah serupa dilakukan di beberapa sekolah di Kabupaten Bireuen, antara lain SDN 26 Desa Kapa di Kecamatan Peusangan, SDN 8 Siblah Krueng di Kecamatan Siblah Krueng, serta SDN 6 Gandapura di Kecamatan Gandapura.

Sementara itu, di Provinsi Sumatera Utara, pemulihan fasilitas pendidikan dilakukan di SDN 100704 Desa Hutagodang, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan. Selain itu, perbaikan juga menyasar SDN 173149 Parsingkaman di Kecamatan Adian Koting, Kabupaten Tapanuli Utara, serta SMP Negeri 030 Purba Beringin di Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan.

Karhutla 58,7 Hektare di Aceh Barat Berhasil Dipadamkan Sepenuhnya

Penulis
Redaksi
-
0
Petugas BPBD bersama prajurit TNI memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Desa Meunasah Rambot, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat. (Foto: BPBD Aceh Barat)

NUKILAN.ID | MEULABOH — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Barat memastikan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) seluas 58,7 hektare yang terjadi di tujuh kecamatan telah berhasil dipadamkan seluruhnya.

“Wilayah yang terdampak karhutla di tujuh kecamatan di Kabupaten Aceh Barat telah padam 100%,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPBD Aceh Barat Teuku Ronald Nehdiansyah di Meulaboh, dikutip dari Antara, Minggu (8/2/2026).

Ia menjelaskan, sejumlah lokasi yang terdampak karhutla antara lain di Kecamatan Johan Pahlawan, meliputi Desa Suak Raya seluas 10,5 hektare, Desa Lapang (Ujong Beurasok) 9,5 hektare, dan Desa Suak Nie 10 hektare.

Selain itu, kebakaran juga terjadi di Desa Aron Baroh, Kecamatan Woyla seluas 0,5 hektare. Di Kecamatan Meureubo, lahan terbakar meliputi Desa Alue Peunyareng 1 hektare, Desa Ujong Tanoh Darat I 0,5 hektare, Desa Ujong Tanoh Darat II 0,5 hektare, serta Desa Ranto Panyang Timur seluas 2 hektare.

Kebakaran lahan juga tercatat di Desa Peulante, Kecamatan Bubon seluas 6,2 hektare, Desa Blang Luah, Kecamatan Woyla Barat seluas 4 hektare, serta Desa Meunasah Rambot, Kecamatan Kaway XVI seluas 11,5 hektare.

Teuku Ronald menambahkan, kebakaran di Desa Cot Rubek, Kecamatan Woyla Barat, pada dua lokasi dengan total luas 2,5 hektare juga telah dipadamkan sepenuhnya.

“Semua upaya pemadaman di seluruh lokasi telah selesai dipadamkan,” ujarnya.

Meski demikian, BPBD Aceh Barat melalui tim Pusdalops Penanggulangan Bencana masih terus melakukan pemantauan untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya titik api baru. Menurut Teuku Ronald, proses pemadaman sebelumnya sempat terkendala oleh kencangnya angin dan minimnya sumber air di sekitar lokasi kebakaran.

Upaya pemadaman karhutla ini melibatkan tim gabungan dari BPBD, Manggala Agni Sibolangit Balai Dalkarhut Sumatera, Kodim 0105 Aceh Barat, Yonif 116 Garda Samudra, Polres Aceh Barat, KPH Wilayah IV Aceh, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Aceh, serta masyarakat setempat.

Pemulihan Pascabencana di Aceh Dipercepat, Ribuan Huntara Rampung Dibangun

Penulis
Redaksi
-
0
Pemulihan Pascabencana di Aceh Dipercepat. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Pemerintah bersama para pemangku kepentingan terus mempercepat pemulihan pascabencana di Aceh. Hingga awal Februari 2026, pembangunan 4.401 unit hunian sementara (huntara) telah rampung di berbagai kabupaten/kota terdampak.

Kasatgaswil Aceh, Safrizal ZA, menyebutkan huntara tersebut tersebar di sejumlah daerah, dengan jumlah terbanyak berada di Kabupaten Aceh Utara sebanyak 1.015 unit, disusul Kabupaten Aceh Tamiang 1.000 unit, Gayo Lues 530 unit, Aceh Timur 529 unit, dan Bener Meriah 455 unit.

Selain itu, pembangunan huntara juga dilakukan di Pidie Jaya 410 unit, Aceh Tengah 300 unit, Nagan Raya 70 unit, Kota Lhokseumawe 50 unit, Kota Langsa 30 unit, serta Kabupaten Pidie 12 unit.

“Pembangunan huntara telah rampung 4.401 unit atau setara dengan 26 % dari jumlah keseluruhan yang saat ini sedang dan akan terus dibagun sebanyak 15.956 unit. Pemerintah melalui Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) akan terus mengawal sampai semua tercapai. Kita kebut dan terus percepat” ujar Safrizal.

Safrizal yang juga menjabat Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri ini menambahkan, percepatan pembangunan huntara berdampak langsung pada penurunan jumlah pengungsi yang masih menempati tenda-tenda darurat.

“Dampak dari semakin banyak Huntara selesai yakni jumlah pengungsi berkurang.
Menurut laporan Posko Transisi, jumlah pengungsi di Aceh terus menurun signifikan dan saat ini masih terdapat 74.120 atau 19.019 kepala keluarga yang masih tersebar di 986 titik pengungsian di 10 kabupaten/kota”. imbuh Safrizal, Kamis (5/2/2026) di Banda Aceh.

Dari sisi pemulihan ekonomi, Safrizal menyebut roda perekonomian masyarakat mulai bergerak. Tercatat 465 pasar rakyat di Aceh telah kembali aktif, sementara 641 rumah ibadah juga telah kembali difungsikan, menandai pulihnya aktivitas sosial dan keagamaan warga.

“Di sektor pembersihan lumpur, Kementerian PUPR dari 235 lokasi sasaran pembersihan di Aceh, sebanyak 129 lokasi telah selesai ditangani, sementara 106 lokasi lainnya masih dalam proses. Pembersihan ini menjadi fondasi penting untuk memulihkan permukiman, fasilitas umum, dan aktivitas ekonomi warga, termasuk Komplek Kantor Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang yang sudah siap digunakan setelah sebelumnya terkena dampak yang parah” katanya.

Di sektor kesehatan, Safrizal memastikan seluruh fasilitas kesehatan terdampak tetap berfungsi. Sebanyak 146 fasilitas kesehatan dilaporkan terdampak bencana namun masih operasional. Dua puskesmas memberikan pelayanan di luar gedung, yakni Puskesmas Lokop di Aceh Timur dan Puskesmas Jambur Lak Lak di Aceh Tenggara.

Sementara di sektor pendidikan, tercatat 1.204 fasilitas pendidikan terdampak, namun proses belajar mengajar terus diupayakan tetap berjalan. Pemerintah juga mempercepat pemulihan infrastruktur dasar, termasuk sarana air bersih dan sanitasi. Hingga kini, 614 sumur bor telah selesai dibangun, satu unit masih dalam proses, dan empat unit dalam tahap persiapan.

“Untuk fasilitas MCK, 46 unit telah rampung, sementara 26 unit lainnya masih dalam pengerjaan, guna menjamin kesehatan lingkungan masyarakat terdampak, Semoga semua dimudahkan, InsyaAllah jelang ramadhan ini progressnya terus signifikan”, pungkas Safrizal.

1...208209210...2,517Halaman 209 dari 2,517

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id