Beranda blog Halaman 207

Tiga SMA di Aceh Tengah Rusak Akibat Bencana, Kacabdin Pastikan PBM Tetap Berlangsung

Penulis
Redaksi
-
0
Kepala Cabang Dinas Pendidikan Aceh (Kacabdin) Wilayah Aceh Tengah, Muslim Ibrahim, S.STP. (Foto: Dok. Pribadi)

NUKILAN.ID | TAKENGON – Sebanyak tiga sekolah menengah atas (SMA) di wilayah Aceh Tengah dilaporkan mengalami kerusakan berat akibat bencana hidrometeorologi yang terjadi pada 26 November 2025 lalu. Meski demikian, proses belajar mengajar (PBM) dipastikan tetap berjalan.

Kepala Cabang Dinas Pendidikan Aceh (Kacabdin) Wilayah Aceh Tengah, Muslim Ibrahim, S.STP, mengatakan bahwa hingga lebih dari dua bulan pascabencana, terdapat tiga sekolah di bawah naungan Cabdin Aceh Tengah yang terdampak cukup parah.

“Ketiga sekolah itu adalah SMAN 19 Takengon di Rusip dan SMA Kelas Jauh di Pameu dengan jumlah siswa 38 orang yang berinduk ke SMA 19 Takengon, dan SMA Kelas Jauh Aman Nyerang dengan jumlah siswa 27 orang di Kemukiman Wihni Dusun Jamat yang berinduk ke SMAN 13 Takengon di Ketapang, Linge,” kata Muslim dikutip dari LintasGAYO.co, Senin (9/2/2026).

Ia menjelaskan, kerusakan berat pada ketiga sekolah tersebut terjadi saat bencana hidrometeorologi melanda wilayah Aceh Tengah akhir November tahun lalu.

“Kondisi ini (ketiga sekolah) sudah dilaporkan ke Dinas Pendidikan Aceh, dan menjadi perhatian serius bersama sekolah-sekolah lainnya yang terdampak di seluruh Aceh,” ujar Muslim Ibrahim.

Terkait pelaksanaan PBM, Muslim menyebutkan bahwa Dinas Pendidikan Aceh telah mengeluarkan instruksi sejak 5 Januari 2026, bertepatan dengan dimulainya semester genap tahun ajaran 2025–2026. Sekolah yang mengalami kerusakan parah diminta tetap menjalankan pembelajaran dengan berbagai alternatif.

“Antara lain, belajar di tenda darurat, kelas darurat, numpang di sekolah lain/gedung lain, atau belajar di sekolah sendiri tanpa mobiler (belajar di lesehan),” terang Muslim.

Untuk SMA Kelas Jauh Pameu, sementara ini kegiatan belajar dialihkan ke salah satu pondok pesantren yang berada di sekitar lokasi sekolah.

Sementara itu, untuk SMAN 19 Takengon sebagai sekolah induk, PBM dilakukan di tenda darurat, ditambah beberapa ruang sekolah yang masih dapat digunakan.

Adapun SMA Kelas Jauh Aman Nyerang di Jamat, hingga kini belum memiliki tenda darurat di lokasi. Namun, tenda tersebut telah tersedia di sekolah induknya, yakni SMAN 13 Takengon.

“Tenda darurat sudah sampai di SMA induknya SMAN 13 Takengon, saya yang jemput langsung ke Banda Aceh,” ujarnya.

“Jika tidak ada kendala, besok akan kita antar ke lokasi, saya sudah perintahkan Kepala SMAN 13 Takengon, untuk mengantar ke Jamat,” lanjut Muslim.

Selama belum tersedia tenda darurat, proses belajar di SMA Aman Nyerang tetap berjalan secara mandiri dengan dukungan enam orang guru yang menetap di Jamat.

Hal serupa juga terjadi di SMA Kelas Jauh Pameu, di mana terdapat sembilan guru yang tinggal di lokasi. Kekurangan tenaga pendidik dipenuhi oleh guru dari sekolah induk, meski akses menuju sekolah tersebut cukup berat.

“Begitu juga dengan sekolah terdampak lainnya seperti di SMA Kelas Jauh Pameu, ada 9 guru yang memang tinggal di lokasi, dan kekurangan guru di suplai dari sekolah induk, dan selama ini mereka tetap pergi ke sekolah kelas jauh itu, bahkan ada beberapa guru yang mengalami kecelakaan, lantaran beratnya medan yang dilalui,” terang Muslim.

Muslim mengakui bahwa PBM di sekolah-sekolah terdampak bencana belum berjalan optimal seperti kondisi normal. Namun, pihaknya terus berupaya agar hak belajar siswa tetap terpenuhi.

“Kita menyadari itu, dan saat ini saya bersama jajaran kepala sekolah SMA di Aceh Tengah terus melakukan koordinasi agar pembelajaran terhadap siswa tidak terhenti,” demikian Muslim Ibrahim.

Disbudpar Aceh Terbitkan Katalog Jejak Sejarah Singkel Lama untuk Perkuat Dokumentasi Warisan Budaya

Penulis
Redaksi
-
0

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Aceh bersama tim peneliti STAIN Meulaboh menerbitkan Buku Katalog Jejak Sejarah Singkel Lama sebagai bagian dari upaya memperkuat pelestarian sejarah sekaligus mendukung pemajuan kebudayaan di kawasan Pantai Barat dan Selatan Aceh.

Buku tersebut merupakan hasil penelitian mendalam mengenai kawasan Singkel Lama, yang pada masa lalu dikenal sebagai salah satu bandar pelabuhan penting dalam jalur perdagangan rempah di pesisir barat Aceh.

Penyusunan katalog dilakukan melalui kerja sama antara Disbudpar Aceh dan tim peneliti STAIN Meulaboh. Kajian ini diharapkan dapat memperkaya dokumentasi sejarah serta memperkuat narasi mengenai kawasan Pantai Barat dan Selatan Aceh yang selama ini dinilai masih membutuhkan perhatian lebih dalam pengembangan kajian sejarah.

Sumber utama penyusunan katalog berasal dari ribuan artefak yang berhasil dihimpun oleh Admiller Oey, seorang kolektor yang selama bertahun-tahun berupaya menyelamatkan berbagai peninggalan sejarah Singkel Lama.

Sejak tahun 2000, Admiller mulai mengumpulkan benda-benda bersejarah setelah melihat banyak artefak yang terbengkalai, rusak, bahkan mulai berpindah tangan melalui perdagangan benda-benda kuno. Berbagai koleksi yang berhasil diselamatkan meliputi pecahan keramik, koin kuno, rempah-rempah, hingga beragam tinggalan lain yang berasal dari kawasan bekas bandar Singkel Lama.

Koleksi tersebut kemudian menjadi bahan penting bagi para peneliti untuk menelusuri kembali jejak perdagangan, aktivitas ekonomi, serta perkembangan sejarah kawasan pesisir Aceh pada masa lampau.

Untuk mendukung pendokumentasian secara ilmiah, Disbudpar Aceh melibatkan sejumlah peneliti dari STAIN Meulaboh, di antaranya Jovial Pally Taran, Muhajir Al-Fairusy yang juga merupakan tim ahli cagar budaya, serta beberapa peneliti sejarah lainnya dari wilayah Pantai Barat Aceh. Bersama-sama mereka menyusun kajian akademik sekaligus katalog yang mendokumentasikan berbagai temuan sejarah secara lebih sistematis.

Hasil penelitian tersebut kemudian diterbitkan dalam bentuk buku yang memuat beragam informasi mengenai jejak sejarah Singkel Lama beserta berbagai artefak yang menjadi bukti penting aktivitas perdagangan pada masa silam.

Kepala Seksi Sejarah Disbudpar Aceh, Bulman Sattar, mengatakan pendokumentasian sejarah memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan narasi sejarah daerah yang mulai terancam hilang. Menurutnya, penelitian mengenai kawasan Pantai Barat Aceh masih perlu terus diperkuat agar jejak perdagangan rempah yang pernah berkembang di wilayah tersebut dapat terungkap secara lebih utuh.

Sementara itu, Kepala Bidang Sejarah dan Nilai Budaya Disbudpar Aceh, Evi Mayasari, menegaskan pihaknya akan terus mendukung berbagai program pemajuan kebudayaan, terutama yang berkaitan dengan pelestarian cagar budaya dan warisan budaya Aceh.

Ia juga menilai keberhasilan pelestarian sejarah tidak dapat dilakukan oleh pemerintah provinsi semata, melainkan membutuhkan dukungan aktif dari pemerintah kabupaten dan kota.

“Kerja bersama sangat dibutuhkan untuk menyelamatkan dan memajukan kebudayaan Aceh, terutama melalui kajian dan pendokumentasian yang berkelanjutan. Aceh merupakan kawasan bersejarah yang sangat penting,” ujarnya.

13 Desa di Aceh Masih Andalkan Genset, PLN Percepat Pemulihan Listrik Pascabencana

Penulis
Redaksi
-
0
Ilustrasi kelistrikan (Foto: SINDOnews)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Sebanyak 13 desa di Aceh hingga kini masih belum kembali teraliri listrik secara normal akibat bencana yang terjadi pada akhir November 2025. Untuk memastikan aktivitas masyarakat tetap berjalan, pasokan listrik sementara di wilayah tersebut dipenuhi melalui genset bantuan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Aceh, Eddi Saputra, menyampaikan bahwa hingga Senin (9/2/2026) siang, masih terdapat belasan desa yang belum tersambung jaringan listrik permanen.

“Update status 14:30 WIB tadi, PLN mencatat masih terdapat 13 desa yang belum teraliri listrik,” kata General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Aceh, Eddi Saputra dalam keterangannya, Senin (9/2/2026).

Desa-desa tersebut tersebar di sejumlah kabupaten, dengan rincian delapan desa di Aceh Tengah, serta masing-masing satu desa di Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, Aceh Barat, dan Aceh Tamiang. Meski jaringan distribusi belum sepenuhnya pulih, PLN memastikan kebutuhan listrik warga tetap terpenuhi.

“Meskipun jaringan distribusi belum pulih total akibat kendala akses, kehadiran genset darurat di desa-desa tersebut menjadi solusi agar aktivitas masyarakat tidak terhenti,” jelas Eddi.

PLN mencatat, secara keseluruhan 6.487 desa atau sekitar 99,8 persen wilayah terdampak di Aceh telah kembali menikmati aliran listrik pascabencana. Namun, proses pemulihan di wilayah tersisa masih menghadapi hambatan serius, terutama akibat rusaknya infrastruktur jalan dan jembatan.

Tercatat, terdapat 171 titik longsor yang menutup akses jalan serta 14 jembatan rusak, sehingga menyulitkan mobilisasi alat berat dan material kelistrikan menuju lokasi-lokasi terisolir.

“Komitmen kami adalah pemulihan jaringan permanen secepat mungkin. Namun, keselamatan petugas dan kemampuan akses alat berat sangat bergantung pada kondisi infrastruktur jalan. Kami terus berkoordinasi dengan TNI, Polri, dan Pemda terkait upaya pembukaan akses di lapangan. Sambil berjalan, kami memastikan warga di 13 desa tersebut tetap teraliri listrik melalui backup genset yang telah kami siagakan bersama Kementerian ESDM,” ujar Eddi.

PLN juga menyiagakan petugas di sekitar titik longsor agar perbaikan dapat segera dilakukan begitu akses memungkinkan.

“Petugas kami di lapangan terus bersiaga di titik terdekat dengan lokasi longsor. Begitu akses memungkinkan untuk dilewati, tim teknis kami akan langsung masuk untuk melakukan perbaikan tiang dan kabel yang roboh akibat bencana,” lanjut Eddi.

Presiden Prabowo Salurkan Bantuan Sapi Meugang untuk 1.455 Desa Terdampak Bencana di Aceh

Penulis
Akil
-
0
Ilustrasi sapi aceh. (Foto: sapibagus.com)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Presiden Prabowo Subianto mengabulkan permintaan Gubernur Aceh Muzakir Manaf terkait penyaluran sapi meugang bagi masyarakat terdampak bencana. Pemerintah pusat akan menyalurkan bantuan sapi untuk warga di 1.455 desa yang terdampak bencana di Aceh.

Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah alias Dek Fadh kepada NUKILAN.ID menyampaikan bahwa pemerintah pusat akan mengirimkan dana ke kabupaten/kota terdampak bencana untuk dibelikan sapi yang kemudian dibagikan kepada masyarakat. Setiap desa akan menerima anggaran sebesar Rp 50 juta.

“Kalau tidak salah saya per sapi Rp 50 juta dengan jumlah desa yang ditetapkan. Harga sapi di daerah kita tidak sampai Rp 50 juta mungkin mereka (desa) bisa beli 2 sapi,” kata Dek Fadh kepada wartawan di Kantor Gubernur Aceh, Senin (9/2/2026).

Dek Fadh menjelaskan, anggaran tersebut langsung disalurkan ke pemerintah kabupaten/kota tanpa melalui Pemerintah Aceh. Berdasarkan data terakhir, jumlah desa terdampak bencana di Aceh mencapai 3.003 desa yang tersebar di 203 kecamatan.

Namun, desa yang ditetapkan sebagai penerima bantuan sapi meugang berjumlah 1.455 desa. Desa-desa yang masuk kategori terdampak bencana itulah yang mendapatkan jatah daging meugang.

“Sekarang anggaran sudah tersedia dari pak presiden,” jelas Dek Fadh.

Sebelumnya, Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem menyarankan pemerintah pusat untuk mengimpor sapi agar masyarakat Aceh tetap bisa menyantap daging saat tradisi meugang. Usulan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana DPR bersama kementerian/lembaga dan kepala daerah di Banda Aceh, Selasa (30/12/2025).

“Ini saya alamatkan ke Pak Purbaya sama Pak Mendagri. Sebentar lagi kita menjelang Ramadhan, jadi Aceh kalau tidak makan daging rasanya Ramadhan enggak sah,” kata Mualem.

Mualem mengungkapkan, harga daging di Aceh selama ini tergolong paling mahal di Indonesia. Pada pelaksanaan meugang sebelumnya, harga daging sapi atau kerbau mencapai Rp 200 ribu per kilogram.

Mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) itu memperkirakan harga daging saat meugang mendatang bisa menembus Rp 300 ribu per kilogram. Kondisi tersebut dipicu oleh banyaknya ternak yang mati akibat bencana.

“Jadi kepada pak Mendagri dan pak Purbaya mohon dagingnya pak atau sapi utuh untuk kita apakah jual atau kita kasih kepada masyarakat yang terdampak supaya (mereka) dapat menikmati dagingnya,” jelas Mualem.

“Saya rasa boleh impor pak dimana-mana, di Australia atau pun di India yang murah. Ini saya sarankan pak, karena banyak ternak yang jadi korban. Di tempat saya di kampung saya ada agen sapi sampai 300 ekor musnah sapinya dampak banjir,” lanjut Ketua Umum Partai Aceh itu.

Tradisi Meugang di Aceh

Meugang merupakan tradisi masyarakat Aceh membeli daging sapi atau kerbau untuk dimasak dan disantap bersama keluarga. Tradisi ini telah berlangsung sejak masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda.

Dalam satu tahun, tradisi meugang dilaksanakan sebanyak tiga kali, yakni dua atau tiga hari menjelang Ramadan, sehari sebelum Idul Fitri, serta dua hari sebelum Idul Adha.

“Saat meugang semua orang statusnya sama baik orang kaya ataupun miskin. Mereka semua beli daging untuk dimakan bersama keluarga,” kata kolektor manuskrip kuno Aceh, Tarmizi Abdul Hamid kepada detikcom beberapa waktu lalu. (XRQ)

Ketua IKA IP USK Dorong Gubernur, DPRA, dan Wali Nanggroe Bersinergi Hadirkan Meugang untuk Korban Banjir

Penulis
Akil
-
0
T Auliya Rahman
Ketua Ikatan Alumni Ilmu Pemerintahan USK, T. Auliya Rahman. (Foto: Dok. Pribadi)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Ketua Ikatan Alumni Ilmu Pemerintahan Universitas Syiah Kuala (USK), T. Auliya Rahman, mendorong Gubernur Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), serta Lembaga Adat Wali Nanggroe untuk meuseuraya atau bersinergi membantu masyarakat Aceh menyambut bulan suci Ramadhan melalui pelaksanaan Meugang, khususnya bagi warga terdampak bencana.

Auliya Rahman yang saat ini tengah menempuh studi Magister Islam Pembangunan dan Kebijakan Publik di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, menilai peran pemerintah dan lembaga adat sangat dibutuhkan menjelang Ramadhan, mengingat kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Aceh belum sepenuhnya pulih pasca-banjir besar yang melanda hampir seluruh wilayah Aceh pada November lalu.

Menjelang Ramadhan, masyarakat Aceh memiliki tradisi Meugang atau Mak Meugang, yakni memasak daging kerbau atau sapi dua atau satu hari sebelum puasa. Tradisi ini berakar dari masa Kesultanan Aceh, ketika Sultan Iskandar Muda memprakarsai penyembelihan ribuan sapi dan kerbau untuk dibagikan kepada masyarakat. Namun, dalam praktik modern, daging Meugang umumnya dibeli secara mandiri oleh masyarakat.

Kepada Nukilan.id, Auliya mengungkapkan bahwa kondisi pasca-bencana menyebabkan banyak keluarga kesulitan memenuhi kebutuhan pokok, termasuk untuk membeli daging Meugang. Oleh karena itu, ia menilai pemerintah dapat mengambil peran dengan menyalurkan bantuan berupa daging, kebutuhan pokok, atau membuka dapur umum Meugang bagi masyarakat.

“Dengan begitu, kehadiran peran Pemerintah dan perangkat Adat telah kembali pada tradisi yang sudah dijalankan oleh leluhur kita dan para sultan Aceh jaman dahulu, yaitu membagikan daging meugang kepada masyakarat,” ujarnya.

Ia menegaskan, program Meugang bagi korban bencana tidak hanya berdampak pada pemenuhan kebutuhan pangan, tetapi juga memiliki nilai moral dan sosial yang kuat. Menurutnya, program tersebut dapat menumbuhkan kembali optimisme dan memperkuat persatuan masyarakat Aceh yang selama ini dikenal dengan semangat kebersamaan.

“Geutanyoe Aceh tameusyedara, gaseh meugaseh, bila meubila,” katanya.

Selain manfaat moril, Auliya menyebut program Meugang juga berkontribusi pada peningkatan gizi, khususnya bagi kelompok rentan dan anak-anak yang terdampak bencana.

Ia mengingatkan bahwa Meugang bukan sekadar tradisi tahunan, melainkan jejak sejarah yang menunjukkan kehadiran dan tanggung jawab pemerintah di tengah masyarakat Aceh sejak masa lampau. Karena itu, menurutnya, tradisi tersebut perlu terus dijalankan dan dimaknai sebagai bagian dari peran negara dalam melindungi dan merawat masyarakatnya, terutama dalam kondisi krisis. (XRQ)

Gempa Dangkal Magnitudo 3,5 Guncang Bener Meriah

Penulis
Akil
-
0
Ilustrasi gempa bumi. (Foto: Getty Images)

NUKILAN.ID | JAKARTA – Gempa bumi dangkal berkekuatan Magnitudo 3,5 mengguncang Kabupaten Bener Meriah, Aceh, pada Selasa (10/2/2026) pagi. Berdasarkan laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa terjadi sekitar pukul 05.37 WIB.

Dikutip Nukilan.id dari informasi yang disampaikan melalui akun X resminya, BMKG mencatat pusat gempa berada di darat, sekitar 28 kilometer barat laut Kabupaten Bener Meriah, dengan kedalaman 4 kilometer.

“(UPDATE) Mag:3.5, 10-Feb-26 05:37:10 WIB, Lok:4.95 LU, 96.75 BT (Pusat gempa berada di darat 28 km Barat Laut Kab. Bener Meriah), kedlmn:4 Km. Dirasakan (MMI) II-III Bener Meriah,” tulis akun @infoBMKG.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada laporan mengenai dampak kerusakan maupun korban akibat gempa tersebut. Meski demikian, warga Bener Meriah dan wilayah sekitarnya diimbau tetap waspada terhadap kemungkinan terjadinya gempa susulan.

BMKG juga menegaskan bahwa data gempa yang disampaikan masih bersifat sementara.

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” demikian keterangan BMKG. (XRQ)

Reporter: Akil

KUA Kluet Utara Gelar Manasik Haji, 59 Calon Jemaah Ikuti Pembekalan Empat Hari

Penulis
Akil
-
0
KUA Kluet Utara Gelar Manasik Haji, 59 Calon Jemaah Ikuti Pembekalan Empat Hari. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | TAPAKTUAN — Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kluet Utara memfasilitasi pelaksanaan manasik haji bagi calon jemaah haji di wilayah Aceh Selatan. Kegiatan tersebut dipusatkan di Masjid Baiturrahman, Gampong Kota Fajar, dan diikuti oleh 59 calon jemaah haji yang berasal dari kawasan Trumon hingga Pasie Raja.

Manasik haji ini berlangsung selama empat hari. Selama kegiatan, para jemaah mendapatkan pembekalan intensif terkait tata cara pelaksanaan ibadah haji, mulai dari pemahaman rukun, wajib, hingga sunnah haji. Selain materi teori, peserta juga mengikuti simulasi praktik manasik secara langsung.

Kepala KUA Kecamatan Kluet Utara, Donni, S.Ag, kepada Nukilan.id mengatakan bahwa kegiatan manasik bertujuan untuk mempersiapkan calon jemaah secara menyeluruh, baik dari sisi pemahaman ibadah maupun kesiapan mental dan spiritual sebelum berangkat ke Tanah Suci.

“Manasik ini menjadi bekal penting bagi jemaah agar memahami dengan baik seluruh rangkaian ibadah haji, sehingga pelaksanaannya nanti dapat berjalan tertib, khusyuk, dan sesuai tuntunan syariat Islam,” ujar Donni.

Ia berharap, dengan pembekalan yang diberikan, seluruh calon jemaah haji mampu menjalankan ibadah dengan lancar serta memperoleh haji yang mabrur.

Selama kegiatan berlangsung, suasana manasik terpantau khidmat dan penuh antusiasme. Para jemaah tampak aktif mengikuti setiap sesi pembekalan, menunjukkan kesungguhan dalam mempersiapkan diri untuk menunaikan rukun Islam kelima. (xrq)

Dosen Pertanian USK Salurkan 108 Paket Bantuan untuk Warga Dayah Usen, Pidie Jaya

Penulis
Redaksi
-
0
Dosen Pertanian USK Salurkan 108 Paket Bantuan untuk Warga Dayah Usen, Pidie Jaya. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | MEUREUDU — Sejumlah dosen Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala (USK) menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat Desa Meunasah Usen, Kabupaten Pidie Jaya, Minggu (8/2/2026).

Kegiatan ini merupakan bagian dari program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dalam skema community development (Comdev) yang bertujuan memperkuat kepedulian sosial serta membantu pemenuhan kebutuhan warga desa.

Program pengabdian tersebut diketuai oleh Mujiburrahmad dan mendapat dukungan dari sivitas akademika Fakultas Pertanian USK, alumni, lembaga riset, komunitas mahasiswa, hingga para donatur. Kehadiran tim pengabdian disambut hangat oleh masyarakat setempat.

Dalam kegiatan itu, panitia menyalurkan sebanyak 108 paket sembako kepada masyarakat Dayah Usen. Selain sembako, bantuan juga diberikan kepada 108 kepala keluarga (KK) yang terdata sebagai penerima manfaat.

Jenis bantuan yang disalurkan antara lain Al-Qur’an berbagai ukuran, termasuk Al-Qur’an jumbo, mukena, jilbab, sajadah, kain sarung, buku-buku keagamaan, pakaian muslim anak dan dewasa, beras, paket kebutuhan pokok, serta bantuan dana tunai.

Sebagian bantuan diserahkan ke Masjid Madinah Tgk Japakeh, termasuk 30 mushaf Al-Qur’an yang berasal dari donatur luar negeri, yakni Brunei Darussalam. Selain itu, panitia juga menyalurkan bantuan tambahan berupa kurma, sprei, mukena, dan kain sarung dari para donatur.

Ketua Pelaksana kegiatan, Mujiburrahmad, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam kegiatan pengabdian tersebut.

“Alhamdulillah, bantuan yang terkumpul dapat kami salurkan kepada 108 KK di Dayah Usen. Ini merupakan wujud nyata kepedulian dan semangat gotong royong dari sivitas akademika Fakultas Pertanian USK serta para donatur. Semoga bantuan ini bermanfaat bagi masyarakat dan menjadi amal jariah bagi semua pihak yang telah berkontribusi,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini tidak hanya berfokus pada penyaluran bantuan sosial, tetapi juga menjadi sarana untuk mempererat hubungan antara perguruan tinggi dan masyarakat desa, sekaligus menumbuhkan nilai empati dan solidaritas sosial.

Melalui kegiatan tersebut, Fakultas Pertanian USK berharap program pengabdian kepada masyarakat dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan dengan jangkauan yang lebih luas. Ke depan, kegiatan pengabdian tidak hanya diarahkan pada bantuan sosial, tetapi juga pada pendampingan, edukasi, serta penguatan kapasitas masyarakat desa.

Selain itu, diharapkan terbangun kolaborasi yang lebih erat antara perguruan tinggi, pemerintah desa, dan masyarakat dalam mendorong kemandirian serta peningkatan kesejahteraan warga Dayah Usen, Kabupaten Pidie Jaya.

Dua Bulan Nonaktif, Tokoh Masyarakat Nilai H. Mirwan MS Peroleh Pengalaman Strategis untuk Kemajuan Aceh Selatan

Penulis
Akil
-
0
Tokoh masyarakat Aceh Selatan H. Bachtiar AR, yang akrab disapa Abu Saka. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | TAPAKTUAN — Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian, menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara terhadap Bupati Aceh Selatan, H. Mirwan MS, SE, M.Sos, setelah yang bersangkutan melakukan perjalanan ke luar negeri untuk melaksanakan ibadah umrah tanpa izin resmi.

Keputusan tersebut diambil sebagai bagian dari penegakan disiplin dan tata kelola pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam keterangannya kepada wartawan di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (9/12/2025), Tito Karnavian menyampaikan bahwa Wakil Bupati Aceh Selatan, H. Baital Mukadis, ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Aceh Selatan selama masa pemberhentian sementara tersebut.

Mendagri menetapkan sanksi nonaktif selama tiga bulan, terhitung sejak Desember 2025 hingga Maret 2026.

Memasuki dua bulan masa penonaktifan, tepat pada 9 Februari 2026, tokoh masyarakat Aceh Selatan H. Bachtiar AR, yang akrab disapa Abu Saka, mengajak publik untuk menyikapi peristiwa tersebut secara lebih jernih, objektif, dan berorientasi pada masa depan daerah.

Kepada Nukilan.id, Abu Saka mengatakan sanksi yang dijatuhkan Mendagri merupakan bagian dari proses penegakan aturan guna memastikan disiplin dan tata kelola pemerintahan daerah berjalan sebagaimana mestinya.

Ia menegaskan bahwa dinamika yang terjadi tidak boleh dimaknai sebagai kemunduran bagi Aceh Selatan.

“Yang perlu kita pahami bersama, roda pemerintahan Aceh Selatan tetap berjalan. Pelayanan kepada masyarakat tidak berhenti. Program-program prioritas daerah tetap dilaksanakan. Ini menunjukkan bahwa fondasi pemerintahan yang dibangun sudah berada pada jalur yang benar,” ujar Abu Saka, Senin (9/2/2026).

Lebih lanjut, Abu Saka menilai bahwa penempatan sementara H. Mirwan MS di lingkungan Kementerian Dalam Negeri justru menyimpan nilai strategis bagi pembangunan Aceh Selatan ke depan.

Menurutnya, tidak banyak kepala daerah yang memiliki kesempatan untuk merasakan langsung atmosfer kerja, pembinaan, serta dinamika kebijakan di tingkat pusat, khususnya di Kemendagri sebagai pembina utama pemerintahan daerah.

“Dari sisi kepemimpinan, ini adalah ruang pembelajaran yang sangat berharga. Bekerja dan berkantor di Kemendagri memberi pemahaman yang lebih utuh tentang regulasi, kebijakan nasional, serta pola hubungan pusat dan daerah. Ini menjadi bekal penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan Aceh Selatan ke depan,” ungkapnya.

Abu Saka juga menilai pengalaman tersebut akan memperluas jejaring kelembagaan serta memperkaya perspektif kepemimpinan H. Mirwan MS dalam membaca peluang dan tantangan pembangunan daerah.

“Ketika nanti kembali menjalankan amanah, beliau tidak hanya membawa semangat baru, tetapi juga membawa pengalaman nasional, jaringan yang lebih luas, dan pemahaman regulasi yang lebih matang. Ini tentu akan berdampak positif bagi percepatan terwujudnya visi Aceh Selatan yang Maju, Produktif, dan Madani,” tambahnya.

Ia menekankan bahwa visi tersebut bukan sekadar slogan, melainkan arah besar pembangunan daerah yang membutuhkan pemimpin dengan wawasan luas, keteguhan sikap, serta kematangan dalam mengambil kebijakan. Proses yang sedang dijalani saat ini dinilainya sebagai bagian dari pematangan kepemimpinan tersebut.

Selain itu, Abu Saka mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga kondusivitas daerah, mendukung jalannya pemerintahan di bawah kepemimpinan Plt Bupati, serta tidak terjebak dalam narasi yang dapat melemahkan semangat kebersamaan.

“Aceh Selatan dibangun dengan kebersamaan. Kita perlu menjaga stabilitas, saling menguatkan, dan berpikir ke depan. Apa yang terjadi hari ini, insya Allah akan menjadi bagian dari perjalanan menuju Aceh Selatan yang lebih baik,” tutup Abu Saka.

Dengan semangat optimisme dan kedewasaan dalam berdemokrasi, Aceh Selatan diyakini akan terus melangkah maju, produktif dalam karya, kuat dalam tata kelola pemerintahan, serta madani dalam nilai-nilai kehidupan bermasyarakat. (XRQ)

Bidang Riset dan Inovasi Daerah BAPPEDA Aceh Serahkan Anugerah Inovasi Aceh 2025 kepada Sejumlah SKPA

Penulis
Redaksi
-
0
Bidang Riset dan Inovasi Daerah BAPPEDA Aceh Serahkan Anugerah Inovasi Aceh 2025 kepada Sejumlah SKPA. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Bidang Riset dan Inovasi Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh menyerahkan penghargaan Anugerah Inovasi Aceh Tahun 2025 kepada sejumlah Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) inovator yang dinilai berhasil menghadirkan berbagai terobosan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Penyerahan penghargaan berlangsung pada 2–5 Februari 2026 dengan metode kunjungan langsung ke masing-masing instansi penerima penghargaan. Langkah tersebut diambil sebagai bentuk apresiasi Pemerintah Aceh terhadap kontribusi SKPA dalam pengembangan inovasi daerah yang mendukung peningkatan kinerja pemerintahan serta kualitas layanan kepada masyarakat.

Pemerintah terus mendorong lahirnya berbagai inovasi sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan, memperbaiki kualitas pelayanan publik, menciptakan nilai tambah, serta memperkuat kemampuan daerah dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan. Inovasi juga dinilai menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing daerah di tingkat nasional maupun internasional.

Pada tingkat global, Indonesia tercatat berada di peringkat ke-55 dalam Global Innovation Index Tahun 2025. Sementara itu, pada ajang Innovation Government Award (IGA) Tahun 2025, Provinsi Aceh berhasil menempati posisi ke-13 nasional dengan nilai Indeks Inovasi Daerah (IID) sebesar 62,23. Capaian tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berada pada peringkat ke-15 dengan nilai IID sebesar 55,87. Atas hasil tersebut, Pemerintah Aceh kembali memperoleh predikat sebagai Pemerintah Daerah Provinsi “Inovatif”.

Semula, pemberian penghargaan Anugerah Inovasi Aceh Tahun 2025 direncanakan dilaksanakan pada Desember 2025 dalam sebuah seremoni besar sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Namun, dengan mempertimbangkan kondisi Aceh yang sedang menghadapi dampak pascabencana hidrometeorologi, Pemerintah Aceh memutuskan untuk menyerahkan penghargaan secara door to door kepada masing-masing SKPA penerima.

Sepanjang tahun 2025, sebanyak 19 SKPA melaporkan 58 inovasi daerah melalui Sistem Penilaian Indeks Inovasi Daerah (IID) Kementerian Dalam Negeri. Dari jumlah tersebut, sebanyak 28 inovasi terbaik diseleksi untuk mengikuti rangkaian penilaian Anugerah Inovasi Aceh Tahun 2025 dan kemudian ditetapkan sebagai penerima Penghargaan Gubernur Aceh berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 500.10.30.2/1439/2025 tanggal 8 Desember 2025.

Berikut daftar SKPA penerima penghargaan Anugerah Inovasi Aceh Tahun 2025:

Dinas Perhubungan Aceh

Dinas Perhubungan Aceh meraih Juara pertama kategori Inovasi Terbaik Aceh melalui inovasi “Aplikasi Transkoetaradja”. Selain itu, instansi tersebut juga memperoleh Juara ketiga kategori SKPA Sangat Inovatif dan Juara kedua kategori SKPA dengan inovasi terbanyak dengan total sembilan inovasi.

Dinas Registrasi Kependudukan Aceh

Dinas Registrasi Kependudukan Aceh berhasil meraih Juara kedua kategori Inovasi Terbaik Aceh melalui inovasi “Solusi Cepat Adminduk (FASTDUK)”. Instansi ini juga menempati posisi kelima pada kategori SKPA Sangat Inovatif.

Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh

Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh dinobatkan sebagai Juara pertama kategori SKPA Sangat Inovatif. Selain itu, instansi tersebut juga meraih Juara ketiga kategori Inovasi Terbaik Aceh melalui inovasi “pengembangan Sistem Informasi pelayanan benih Bersertifikat (Peng Sinaberkat)”, serta Juara ketiga kategori SKPA dengan inovasi terbanyak dengan jumlah lima inovasi.

Rumah Sakit Jiwa Aceh

Rumah Sakit Jiwa Aceh meraih Juara kedua kategori SKPA Sangat Inovatif. Rumah sakit tersebut juga memperoleh Juara keempat (Harapan I) kategori Inovasi Terbaik Aceh melalui inovasi “Seuramoe Sehat Jiwa”, serta menempati posisi kelima kategori SKPA dengan inovasi terbanyak dengan jumlah tiga inovasi.

Badan Kepegawaian Aceh

Badan Kepegawaian Aceh berhasil meraih Juara keempat kategori SKPA Sangat Inovatif. Selain itu, instansi ini juga memperoleh Juara kelima (Harapan II) kategori Inovasi Terbaik Aceh melalui inovasi “CAT UDIN (Computer Assisted Test – Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat)”.

Biro Administrasi Pembangunan Setda Aceh

Biro Administrasi Pembangunan Setda Aceh meraih Juara keenam kategori SKPA Sangat Inovatif.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh memperoleh Juara ketujuh kategori SKPA Sangat Inovatif. Instansi tersebut juga meraih Juara keempat kategori SKPA dengan inovasi terbanyak dengan jumlah empat inovasi.

Dinas Kesehatan Aceh

Dinas Kesehatan Aceh meraih Juara kedelapan kategori SKPA Sangat Inovatif.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh memperoleh Juara kesembilan kategori SKPA Sangat Inovatif.

Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Aceh

Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Aceh berhasil menjadi pemenang terbaik kategori inovasi berkelanjutan melalui inovasi “TAGTO (Terapi Ablasi Gondok Tanpa Operasi)”. Selain itu, rumah sakit tersebut juga meraih Juara pertama kategori SKPA dengan inovasi terbanyak dengan total 18 inovasi serta Juara kesepuluh kategori SKPA Sangat Inovatif.

Melalui penyelenggaraan Anugerah Inovasi Aceh Tahun 2025, Pemerintah Aceh berharap budaya inovasi terus berkembang dan berkelanjutan di seluruh SKPA. Dengan demikian, berbagai inovasi yang lahir di lingkungan pemerintahan dapat semakin meningkatkan kualitas pelayanan publik yang adaptif, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Aceh.

1...206207208...2,517Halaman 207 dari 2,517

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id