Beranda blog Halaman 206

DPRA Dukung Gubernur Aceh Pertahankan Empat Pulau di Singkil

0
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Zulfadli. (Foto: Dok. DPRA)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Zulfadhli, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem, dalam mempertahankan empat pulau di Kabupaten Aceh Singkil yang kini menjadi sengketa dengan Provinsi Sumatera Utara.

Menurut Zulfadhli, lembaga legislatif Aceh siap mendampingi dan mengambil berbagai langkah sesuai ketentuan hukum demi menjaga keutuhan wilayah Aceh.

“Tentu saja kita di DPR Aceh mendukung total pernyataan Mualem itu. Secara aturan kami juga akan menempuh berbagai macam langkah untuk membersamai langkah Gubernur Aceh Muzakir Manaf,” ujar Zulfadhli, yang akrab disapa Abang Samalanga, dalam keterangannya pada Minggu (15/6/2025).

Diketahui, Zulfadhli turut mendampingi Mualem dalam konferensi pers yang digelar Jumat (13/6/2025) usai pertemuan dengan Forbes DPR-DPD RI, akademisi, ulama, dan berbagai elemen masyarakat. Pertemuan tersebut membahas posisi empat pulau sengketa yang masuk dalam wilayah administratif Aceh Singkil.

Zulfadhli menegaskan bahwa sikap Gubernur Aceh senada dengan pandangan seluruh anggota DPRA.

“Secara kelembagaan DPR Aceh, kita akan dukung penuh langkah-langkah Mualem untuk mengambil alih kembali empat pulau itu tanpa syarat,” tegasnya.

Lebih lanjut, DPRA disebutkan tengah mempertimbangkan langkah hukum dan administratif, termasuk menyurati Menteri Dalam Negeri, Presiden, serta DPR RI, guna meminta pembatalan Surat Keputusan Mendagri yang menetapkan keempat pulau tersebut sebagai bagian dari Sumatera Utara.

Ia juga menekankan bahwa batas wilayah Aceh telah diatur secara jelas dalam MoU Helsinki.

“Dalam MoU butir 1.1.4, secara tegas disebutkan bahwa, batas Aceh merujuk pada perbatasan tanggal 1 Juli 1956. Jadi, jika merujuk aturan itu, maka empat pulau yang disengketakan masuk ke dalam wilayah Aceh Singkil dan itu bermakna, secara administrasi adalah wilayah Aceh,” jelasnya.

Karena itu, Zulfadhli meminta agar Mendagri membatalkan SK tersebut demi menghormati MoU Helsinki yang menjadi pijakan penting hubungan Aceh dengan pemerintah pusat.

“Tolonglah kita saling menghargai. Aceh itu ada MoU Helsinki sebagai pedoman kita hidup saling berdampingan dalam bingkai NKRI,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, ia juga mengapresiasi pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto yang berjanji akan turun tangan dalam penyelesaian sengketa tersebut. Menurutnya, hal itu menunjukkan sikap kenegarawanan dan pemahaman Presiden terhadap dinamika serta sejarah Aceh.

“Sikap Pak Prabowo tersebut, cerminan beliau memahami akar dan persoalan di Aceh,” pungkasnya.

Editor: Akil

HRD Tegaskan Empat Pulau di Aceh Singkil Harus Dikembalikan

0
Anggota Komisi V DPR RI, H Ruslan M Daud SE MAP. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Anggota Komisi V DPR RI, H Ruslan Daud (HRD), kembali menyoroti persoalan empat pulau di Aceh Singkil yang diklaim masuk ke wilayah Provinsi Sumatera Utara. Ia menegaskan, keempat pulau tersebut merupakan bagian dari Aceh dan harus dikembalikan tanpa syarat.

Menurut HRD, keputusan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang menetapkan keempat pulau tersebut masuk ke Sumut dengan alasan kedekatan wilayah adalah keliru. Ia menilai, hal itu bertentangan dengan Undang-Undang Pendirian Provinsi Daerah Istimewa Aceh tahun 1956 yang ditandatangani Presiden Soekarno.

“Mendagri Tito Karnavian telah membuat keputusan yang salah, tidak mungkin keputusan Menteri mengalahkan undang-undang. Kita semua yakin, persoalan ini segera selesai, apalagi hal ini telah diambil alih oleh Presiden Prabowo,” ujarnya.

HRD menyebut, persoalan keempat pulau itu menyangkut marwah atau harga diri masyarakat Aceh. Ia menekankan bahwa seluruh anggota DPR dan DPD RI telah sepakat untuk mendesak pengembalian pulau-pulau tersebut.

“Seluruh anggota DPR dan DPD RI sudah sepakat, sikap kami bulat. Empat pulau itu wajib dikembalikan, tanpa syarat apa pun. Aceh siap mempertahankan empat pulau itu atas nama harga diri,” tegasnya usai pertemuan dengan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf bersama sejumlah anggota DPR dan DPD RI di Pendopo Gubernur Aceh, Minggu (15/6/2025).

Lebih lanjut, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengajak seluruh masyarakat Aceh untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi sembari menunggu keputusan resmi dari pemerintah pusat.

Ia juga menilai bahwa saat ini kekompakan antarelemen masyarakat Aceh semakin terlihat dalam menghadapi persoalan tersebut.

“Persoalan empat pulau di Aceh Singkil butuh kekompakan kita semua dan hari ini kekompakan itu sudah terlihat, seluruh elemen masyarakat dan seluruh tokoh publik Aceh sudah kompak untuk mempertahankan 4 pulau itu,” ujar HRD.

Ia menutup pernyataannya dengan menyerukan pentingnya semangat kebersamaan dalam membangun Aceh.

“Mari sama-sama kita membangun Aceh, kalau kita semua kompak, insyaAllah Aceh akan terus berkembang dan maju,” pungkasnya.

Editor: AKil

Strategi Gubernur Aceh Selesaikan Sengketa Empat Pulau, Yakin Komitmen Presiden Prabowo

0
Forbes DPR-DPD RI asal Aceh melakukan pertemuan dengan gubernur Aceh, DPR Aceh, ulama, akademisi, hingga satuan kerja pemerintah kabupaten guna membahas sengketa empat pulau Aceh yakni Pulau Mangkir Gadang, Mangkir Ketek, Lipan, dan Pulau Panjang yang berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri ditetapkan masuk ke dalam wilayah administratif Provinsi Sumatera Utara. (FOTO: ANTARA)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Pemerintah Aceh bersama DPR Aceh serta anggota DPR dan DPD RI asal Aceh sepakat menempuh jalur non-litigasi dalam menyelesaikan sengketa empat pulau yang kini masuk wilayah administratif Sumatera Utara.

Keempat pulau yang disengketakan yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek. Sengketa mencuat usai keputusan Menteri Dalam Negeri pada 25 April 2025 yang menetapkan keempat pulau tersebut sebagai bagian dari Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.

Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem, menegaskan bahwa pulau-pulau itu adalah milik Aceh dan harus dipertahankan. Sikap ini disampaikan dalam rapat bersama yang melibatkan DPR Aceh, Forbes DPR-DPD RI asal Aceh, Bupati Aceh Singkil, serta sejumlah ulama dan akademisi di Banda Aceh pada Jumat (13/6/2025).

Dalam pertemuan tersebut, disepakati tiga langkah penyelesaian: pendekatan kekeluargaan, administratif, dan politis. Pemerintah Aceh juga telah mengirim surat keberatan kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, memuat dasar historis, geografis, dan demografis untuk memperkuat klaim atas pulau-pulau tersebut.

Mualem menegaskan bahwa Aceh tidak akan menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sebaliknya, ia akan mengikuti rapat bersama Mendagri pada 18 Juni mendatang. Jika jalur ini tak membuahkan hasil, langkah selanjutnya adalah menyampaikan langsung persoalan ini kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Itu langkah terakhir (bertemu Presiden), Insya Allah, itu tahap terakhir. Jika semuanya tidak mempan, Alhamdulillah, saya yakin (Presiden) berkomitmen untuk Aceh, seperti itu. Insya Allah kita doakan bersama,” ujar Mualem.

Sementara itu, Ketua Forum Bersama (Forbes) DPR-DPD RI asal Aceh, TA Khalid, menyatakan bahwa Aceh memiliki bukti kuat atas klaim kepemilikan dan tetap berpegang pada jalur non-litigasi. Ia juga menegaskan bahwa Aceh menolak tawaran kerja sama pengelolaan bersama yang sempat dilontarkan pihak Sumatera Utara.

Sengketa atas empat pulau di perairan Aceh Singkil ini telah berlangsung lama, dengan klaim tumpang tindih antara Aceh dan Sumatera Utara. Pemerintah Aceh kini berharap ada koreksi dari pemerintah pusat atas keputusan yang dinilai merugikan Aceh secara historis dan teritorial.

Editor: AKil

Perkuat Ekonomi Syariah, Aceh Luncurkan Zona KHAS Pertama di RSUDZA

0
Kepala BI Aceh, Agus Chusaini dalam kegiatan peluncuran Zona KHAS di RSUDZA, Banda Aceh, pada Sabtu 14 Juli 2025 sore. (Foto: Nukilan/Rezi)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Pemerintah Provinsi Aceh bersama Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Aceh dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh resmi meluncurkan Zona KHAS (Kuliner Halal, Aman, dan Sehat) perdana di Kantin RSUD dr. Zainoel Abidin, Banda Aceh, pada Jumat (14/6/2025). 

Peluncuran Zona KHAS ini sekaligus menjadi proyek percontohan (pilot project) pertama di Aceh. KDEKS Aceh juga merencanakan pengembangan Zona KHAS di lokasi-lokasi strategis lainnya, termasuk kawasan kuliner Tugu Merah Putih Kota Sabang dan kawasan wisata Pantai Lampuuk. 

Dalam kesempatan tersebut, Direktur RSUD dr. Zainoel Abidin, dr. Isra Firmansyah menegaskan bahwa penyediaan makanan halal, aman, dan sehat merupakan bagian dari komitmen pelayanan rumah sakit kepada pasien dan pengunjung

“Rumah sakit kami akan selalu berupaya memberikan pelayanan yang melebihi harapan masyarakat,” ujar dr. Isra dalam acara peluncuran tersebut.

Inisiatif ini juga mendapat apresiasi positif dari Staf Ahli Gubernur Bidang Perekonomian, Keuangan, dan Pembangunan, Restu Andi Surya. Menurutnya, Zona KHAS dapat menjadi langkah strategis untuk perluasan kawasan kuliner halal yang berkelanjutan.

“Zona KHAS dapat menjadi langkah awal bagi perluasan kawasan kuliner halal, aman, dan sehat yang mampu menggerakkan roda perekonomian Aceh secara berkelanjutan,” katanya.

Sementara itu, Kepala BI Aceh, Agus Chusaini menyebutkan kekayaan kuliner lokal Aceh seperti Mie Aceh, Ayam Tangkap, dan Kuah Beulangong sangat berpotensi di kancah nasional bahkan global. 

“Namun, pengembangan sektor ini harus melampaui aspek rasa dengan menjamin kehalalan, keamanan, dan kesehatannya,” ujarnya.

Ia menambahkan pentingnya digitalisasi sistem pembayaran untuk meningkatkan daya saing kuliner Aceh. “Digitalisasi sistem pembayaran juga penting agar kuliner Aceh semakin siap bersaing secara nasional dan global,” pungkasnya.

Zona KHAS ini mengintegrasikan sistem pembayaran digital melalui pemanfaatan QRIS, memungkinkan transaksi yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal (CEMUMUAH).

Reporter: Rezi

Beasiswa Aceh Carong 2025 Dibuka, Pemko Banda Aceh Miliki 16 Kuota

0
Pemko Banda Aceh Miliki 16 Kuota Beasiswa Aceh Carong 2025. (Foto: Humas BNA)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Pemerintah Kota Banda Aceh membuka pendaftaran seleksi bagi calon penerima Beasiswa Diploma Aceh Carong 2025. Program ini merupakan bagian dari kerja sama antara Pemerintah Aceh melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) dengan pemerintah kabupaten/kota se-Aceh.

Beasiswa ini ditujukan khusus bagi keluarga kurang mampu yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang diploma di perguruan tinggi vokasi terakreditasi. Di Kota Banda Aceh, program ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan serta pengembangan sumber daya manusia.

Pemerintah kota juga menyediakan layanan informasi, pendampingan administrasi, dan pengumpulan berkas pendaftaran untuk peserta dari seluruh kecamatan. Fasilitas ini diberikan untuk memastikan akses pendidikan tinggi yang setara bagi generasi muda, terutama yang menghadapi keterbatasan ekonomi.

Beasiswa Aceh Carong mencakup pembiayaan kuliah dan dukungan akademik lainnya selama masa studi. Program ini menargetkan jurusan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan potensi daerah, sehingga lulusan diharapkan dapat kembali dan berkontribusi di wilayah asal masing-masing.

Adapun persyaratan utama bagi peserta adalah berasal dari keluarga tidak mampu di Kota Banda Aceh, yang dibuktikan dengan surat keterangan miskin dari Keuchik gampong.

Pendaftaran dapat dilakukan melalui Bagian Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Banda Aceh, yang beralamat di Kantor Wali Kota, Gedung B, Jalan Abu Lam U, Kecamatan Baiturrahman. Untuk tahun ini, kuota yang tersedia bagi Kota Banda Aceh sebanyak 16 orang. Seluruh berkas yang masuk akan diseleksi oleh pihak BPSDM Aceh.

Editor: Akil

Polres Aceh Selatan Gelar Rekonstruksi Kasus Pembakaran Rumah Bermotif Asmara

0
Adegan rekonstruksi proses pembakaran rumah dengan memakai minyak pertalite di Puncak Gemilang, Gampong Lhok Bengkuang Timur, Aceh Selatan, Jumat (13/6/2025). (Foto: Ist)

NUKILAN.ID | TAPAKTUAN — Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Aceh Selatan menggelar rekonstruksi kasus pembakaran rumah dan perusakan yang diduga dilatarbelakangi motif asmara, Jumat, 13 Juni 2025.

Rekonstruksi berlangsung di sejumlah titik berbeda di Puncak Gemilang, Gampong Lhok Bengkuang Timur, Kecamatan Tapaktuan. Tersangka utama berinisial JI (45), seorang petani asal Gampong Pulo Ie II, Kecamatan Pasie Raja, turut dihadirkan dalam proses tersebut.

Kasus ini tergolong langka di wilayah hukum Polres Aceh Selatan, lantaran diduga dipicu oleh kecemburuan dan konflik pribadi yang kemudian berujung pada tindakan kriminal serius berupa pembakaran dan perusakan rumah.

Peristiwa bermula dari laporan warga terkait insiden kebakaran rumah di Gampong Pasie Kuala Ba’u, Kecamatan Kluet Utara, yang terjadi pada Februari lalu. Berdasarkan laporan polisi Nomor: LP/B/22/II/2025, pihak kepolisian kemudian melakukan penyelidikan intensif hingga pelaksanaan rekonstruksi.

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Kasat Reskrim Polres Aceh Selatan Iptu Narsyah Agustian, S.H., M.H., Jaksa Penuntut Umum (JPU), Kaur Identifikasi dan tim, Kanit Idik 4 PPA beserta personel Satreskrim, serta pengamanan dari Satsamapta.

Selama rekonstruksi, tersangka memeragakan sembilan adegan di lokasi berbeda, mulai dari tempat mengambil jerami, membeli bahan bakar, hingga titik pembakaran dan lokasi ditemukannya barang bukti seperti korek api dan telepon genggam.

Hasil penyelidikan mengindikasikan bahwa pembakaran dilakukan secara terencana. Tersangka membeli BBM jenis Pertalite dari sebuah kedai, lalu menunggu malam di jembatan gantung sebelum menuju rumah korban dan melancarkan aksinya.

Kapolres Aceh Selatan AKBP T. Ricki Fadlianshah, S.I.K., melalui Kasat Reskrim menyatakan bahwa rekonstruksi ini menjadi bagian penting dari proses penyidikan untuk memastikan kesesuaian fakta dan keterangan dari tersangka.

Ia juga menegaskan, tidak ada toleransi terhadap pelaku kejahatan yang dipicu oleh emosi pribadi, terlebih jika sampai membahayakan keselamatan dan harta benda orang lain.

Polres Aceh Selatan menegaskan komitmennya untuk menindak tegas setiap tindak pidana, termasuk yang bermotif konflik personal. Rekonstruksi berlangsung aman dan tertib hingga selesai.

Editor: Akil

Prabowo Ambil Alih Polemik Empat Pulau Antara Aceh dan Sumut, Keputusan Diumumkan Pekan Depan

0
Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. (Foto: Biro Pers Skretariat Presiden)

NUKILAN.ID | JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengambil alih penanganan polemik batas wilayah antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara yang melibatkan empat pulau. Langkah ini diungkapkan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad setelah adanya komunikasi antara DPR dan Presiden.

“Hasil komunikasi DPR RI dengan Presiden RI bahwa Presiden mengambil alih persoalan batas pulau yang menjadi dinamika antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara,” kata Dasco kepada wartawan, Sabtu (14/6/2025).

Menurut Dasco, keputusan terkait status empat pulau tersebut akan ditetapkan Presiden dalam waktu dekat. Ia menyebut keputusan itu dijadwalkan rampung pekan depan.

“Dalam pekan depan akan diambil keputusan oleh Presiden tentang hal itu,” lanjutnya.

Empat pulau yang dipersoalkan ialah Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek. Keempatnya saat ini secara administratif tercatat berada dalam wilayah Sumatera Utara, meski sebelumnya dikenal sebagai bagian dari wilayah Aceh.

Polemik ini mencuat setelah keluarnya Keputusan Menteri Dalam Negeri pada 25 April 2025 yang mendukung klaim Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, termasuk dukungan terhadap Gubernur Bobby Nasution.

Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Aceh, Syakir, menyebut proses perubahan status empat pulau tersebut telah berlangsung sejak sebelum 2022. Ia mengatakan beberapa kali telah dilakukan rapat koordinasi dan survei lapangan oleh Kemendagri pada tahun tersebut.

“Proses perubahan status keempat pulau tersebut telah berlangsung sebelum 2022, jauh sebelum Gubernur Muzakir Manaf dan Wakil Gubernur Fadhlullah menjabat. Pada 2022, beberapa kali telah difasilitasi rapat koordinasi dan survei lapangan oleh Kementerian Dalam Negeri,” ujarnya pada Senin (26/5).

Pemerintah Aceh hingga kini menolak keputusan tersebut dan masih memperjuangkan agar keempat pulau tersebut kembali masuk ke dalam wilayah administratif Aceh.

Kementerian Dalam Negeri pun memberikan penjelasan terkait sengketa tersebut. Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal, menyampaikan kisruh bermula dari pengajuan perubahan nama pulau oleh Pemerintah Aceh pada tahun 2009.

Safrizal menjelaskan bahwa hasil verifikasi tim nasional pembakuan rupabumi pada saat itu menemukan 213 pulau di wilayah Sumatera Utara, termasuk keempat pulau yang kini dipersoalkan. Verifikasi ini juga mendapat konfirmasi dari Gubernur Sumatera Utara melalui surat resmi.

“Hasil verifikasi tersebut, mendapat konfirmasi dari Gubernur Sumatera Utara, lewat surat nomor sekian, nomor 125, tahun 2009 yang menyatakan bahwa provinsi Sumatera terdiri di 213 pulau, termasuk empat pulau yang tadi, yang empat pulau itu,” kata Safrizal dalam konferensi pers di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (11/6).

EDITOR: AKIL

Langkah Berani TRK: Gaet Dukungan World Bank untuk Pembangunan Nagan Raya

0
bupati nagan raya
Bupati Nagan Raya, Dr. Teuku Raja Keumangan, S.H., M.H., menjadi satu-satunya kepala daerah di Indonesia yang diundang secara khusus oleh World Bank Group ke kantor pusat mereka di Washington, D.C., Amerika Serikat, Sabtu (14/6/2025). (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | Washington, D.C. – Bupati Nagan Raya, Dr. Teuku Raja Keumangan, S.H., M.H., menjadi satu-satunya kepala daerah di Indonesia yang diundang secara khusus oleh World Bank Group ke kantor pusat mereka di Washington, D.C., Amerika Serikat, Sabtu (14/6/2025). Undangan tersebut disampaikan langsung oleh Direktur Eksekutif World Bank Group, Dr. Wempi Saputra, dengan disaksikan oleh Haryadi, Senior Advisor dari South East Asia Voting Group (EDS16).

Kunjungan ini menjadi momentum penting bagi Kabupaten Nagan Raya dalam menjalin kerja sama global, khususnya di sektor pemerintahan dan percepatan pembangunan infrastruktur. Dalam pertemuan tersebut, Bupati yang akrab disapa TRK menyampaikan apresiasi atas undangan yang diterimanya.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, saya merasa sangat terhormat atas undangan dari Bank Dunia ini. Seperti disampaikan oleh Bapak Wempi tadi, mungkin saya adalah bupati pertama dari Indonesia yang hadir langsung ke kantor pusat World Bank di Washington, D.C. Ini sebuah sejarah, dan saya menyambutnya dengan rasa syukur yang mendalam,” ujar TRK.

Ia menekankan bahwa kunjungannya bukan sekadar seremoni, melainkan membawa visi besar untuk mempercepat pembangunan di Nagan Raya. Salah satu fokus utama yang dibawa dalam pertemuan tersebut adalah rencana pembangunan Pelabuhan Laut Internasional di wilayah pantai barat selatan Aceh.

“Kami datang dengan harapan besar agar kolaborasi ini bisa membuka jalan bagi percepatan pembangunan di Nagan Raya, khususnya dalam mewujudkan pembangunan Pelabuhan Laut Internasional. Wilayah kami memiliki posisi strategis di Pantai Barat Selatan Aceh yang menghadap langsung ke Samudra Hindia. Ini adalah aset geopolitik dan geoekonomi yang belum dimanfaatkan secara optimal,” tegasnya.

Pelabuhan yang dirancang tersebut diharapkan mampu menjadi simpul ekspor-impor yang strategis, menghubungkan Indonesia dengan kawasan Asia Selatan, Asia Tenggara, Afrika Timur, hingga Australia. Infrastruktur ini akan mendukung pengiriman langsung berbagai komoditas unggulan Aceh, seperti batu giok, emas, kelapa sawit, kelapa, kopi, nilam, dan karet, ke pasar internasional tanpa harus melalui pelabuhan besar lainnya yang jauh dari pusat produksi.

Lebih jauh, TRK menjelaskan bahwa pelabuhan tersebut juga dirancang untuk melayani kapal-kapal ekspor-impor besar hingga kapal pesiar mancanegara. Ia menilai proyek ini akan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal, nasional, hingga regional.

“Pelabuhan ini bukan hanya proyek infrastruktur biasa, melainkan kunci pembuka pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional, maupun regional. Ia akan memangkas biaya logistik, meningkatkan daya saing produk, mendorong pertumbuhan industri hilir, dan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat luas lintas negara,” paparnya.

TRK juga mengajukan permohonan dukungan konkret dari World Bank, baik dalam hal pendampingan teknis, kajian kelayakan, maupun fasilitasi investasi.

“Kami berharap World Bank dapat membantu memfasilitasi investor yang mau berinvestasi membangun pelabuhan ini. Kami juga memerlukan bantuan teknis, seperti pemetaan potensi daerah (diagnostik), kajian kelayakan, hingga dukungan pendanaan awal,” ungkapnya.

Menurut TRK, keterlibatan World Bank akan menjadi sinyal positif bagi investor dan lembaga donor lainnya bahwa proyek ini layak dan menjanjikan dampak ekonomi yang luas.

“Jika ini dapat terwujud, saya yakin wilayah Pantai Barat Selatan Aceh tidak lagi menjadi daerah pinggiran, tetapi akan tumbuh sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia bagian barat,” katanya.

Kunjungan ini disambut hangat oleh jajaran eksekutif World Bank. Mereka menilai inisiatif yang dibawa oleh Bupati Nagan Raya sejalan dengan misi pembangunan berkelanjutan yang selama ini menjadi fokus lembaga tersebut. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya pun menyatakan kesiapan untuk bekerja sama secara terbuka dengan berbagai pihak, termasuk investor swasta dan kementerian terkait di Indonesia.

“Kami bukan datang membawa proposal, kami datang membawa masa depan. Dan saya yakin, jika World Bank bersama kami, masa depan itu bukan sekadar mimpi, tapi akan menjadi kenyataan,” ujar TRK menutup pernyataannya.

Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif World Bank Group, Dr. Wempi Saputra, menyatakan komitmennya untuk mendukung pembangunan yang diinisiasi oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.

“World Bank sebagai lembaga internasional siap mendukung Pemerintah Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan fungsi dan mandat kelembagaan yang kami emban,” ujarnya.

Ia juga menyatakan kesediaan untuk memfasilitasi investor dari berbagai negara agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan pelabuhan laut internasional di wilayah tersebut.

“Langkah yang ditempuh oleh Bupati Nagan Raya merupakan inisiatif yang sangat positif dan strategis. Hal ini tidak hanya berdampak pada peningkatan pendapatan nasional, tetapi juga akan mendorong kemajuan daerah serta kawasan pesisir barat selatan Aceh,” pungkas Wempi.

Editor: AKil

Lantik Wali Kota Sabang, Mualem Ingatkan Pentingnya Amanah dan Kemudahan Investasi

0
Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem resmi melantik H. Zulkifli H. Adam dan Drs. Suradji Junus sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sabang periode 2025–2030. (Foto: MC Aceh)

NUKILAN.ID | SABANG — Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem resmi melantik H. Zulkifli H. Adam dan Drs. Suradji Junus sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sabang periode 2025–2030. Pelantikan tersebut berlangsung dalam rapat paripurna DPRK Sabang di Kantor DPRK Sabang, Sabtu (14/6/2025).

Dikutip Nukilan.id dari video yang diunggah pada akun TikTok pribadinya, dalam sambutannya Mualem menegaskan pentingnya komitmen dan integritas dalam memimpin Kota Sabang, yang dikenal sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Aceh.

Ia berharap agar kepemimpinan yang baru dapat menjaga amanah dan menjadikan Sabang sebagai kota wisata yang ramah serta dipercaya oleh wisatawan dan investor.

“Nggak usah muluk-muluk, jual senyum saja. Harus amanah, jika dompet wisatawan jatuh tolong dikembalikan, itu saja,” ujar Mualem, memberi pesan sederhana namun bermakna dalam membangun citra kota wisata yang bersahabat.

Menurutnya, kesederhanaan dalam pelayanan, kejujuran, serta keramahan warga merupakan kunci penting dalam mengembangkan sektor pariwisata. Dengan membangun kepercayaan wisatawan, Sabang akan mampu meningkatkan daya saingnya di tingkat nasional maupun internasional.

“Hal ini supaya Sabang lebih dipercaya dan lebih maju (pariwisatanya),” lanjutnya.

Tak hanya soal pariwisata, Mualem juga menyinggung potensi investasi besar yang segera masuk ke Kota Sabang. Ia menyebut, kehadiran investor kelas dunia seperti Mubadala, perusahaan asal Uni Emirat Arab, harus disambut dengan keseriusan dan pelayanan yang maksimal.

“Apalagi Mubadala tidak lama lagi akan berinvestasi sebesar-besarnya di Kota Sabang. Maka, amanah ini harus dijaga,” tegas Mualem.

Ia menekankan, pemerintah kota harus mampu menciptakan iklim usaha yang sehat dan kondusif. Salah satu langkah konkret yang harus diambil adalah penyederhanaan birokrasi serta percepatan perizinan.

“Kemudian, jangan persulit persoalan administrasi dan perizinan bagi mereka yang ingin berinvestasi di Sabang,” pungkasnya.

Pelantikan ini diharapkan menjadi momentum bagi Kota Sabang untuk berbenah dan melangkah lebih maju, tidak hanya dalam pengelolaan sektor pariwisata, tetapi juga dalam menjadikan daerah ini sebagai pintu masuk investasi strategis di ujung barat Indonesia. (XRQ)

Reporter: Akil

Mualem Ungkap Alasan Empat Pulau Diperebutkan: Ada Gas Setara Blok Andaman

0
Gubernur Aceh saat memberikan sambutan di pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sabang, pada Sabtu, 14 Juni 2025. (Foto: Tangkapan Layar)

NUKILAN.ID | SABANG – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem, menyoroti sengketa empat pulau di Kabupaten Aceh Singkil yang kini telah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai bagian dari wilayah Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.

Pernyataan tersebut disampaikan Mualem dalam sambutannya saat pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sabang, pada Sabtu, 14 Juni 2025.

Dikutip dari Nukilan.id, melalui video yang diunggah di akun Instagram resminya, Mualem menyebutkan bahwa potensi sumber daya alam, khususnya gas, menjadi alasan utama perebutan wilayah empat pulau tersebut.

“Kenapa sekarang berebut empat pulau itu, tahu enggak? Karena di sana ada kandungan energi, gasnya sama besar dengan di (blok) Andaman. Itu masalahnya,” ujar Mualem.

Ketua Umum Partai Aceh tersebut juga menyinggung letak geografis Pulau Andaman di India yang dinilainya cukup dekat dengan Aceh. Ia mengingatkan pentingnya menjaga wilayah perbatasan, termasuk Pulau Rondo di Sabang.

Sambil berseloroh, Mualem menegaskan bahwa empat pulau yang saat ini disengketakan tetap merupakan bagian dari Aceh.

“Pulau kita mau direbut di Singkil. Kita ambil Andaman aja, boleh? Karena dekat. Kalau tidak, jaga Pulau Rondo biar tidak diambil India. Walaupun bercanda, kita harus hati-hati juga. Tapi yang jelas, empat pulau itu hak kita, kita punya, jadi selow aja,” tambahnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), Nasri Jalal, menyampaikan bahwa keempat pulau yang dimaksud—Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek—berada berdekatan dengan wilayah potensi migas di sekitar Wilayah Kerja (WK) Offshore West Aceh (OSWA).

“Secara umum, keempat pulau tersebut berdekatan dengan dengan WK OSWA,” kata Nasri.

Kendati demikian, Nasri menjelaskan bahwa keempat pulau itu tidak termasuk dalam wilayah kerja BPMA. Ia juga menyebutkan bahwa hingga kini belum tersedia cakupan data seismik yang cukup untuk mengevaluasi potensi migas secara menyeluruh.

“Belum ada cakupan data seismik di empat pulau tersebut, sehingga evaluasi potensi migas belum bisa dilakukan secara komprehensif,” jelasnya.

BPMA mendorong agar survei awal dan akuisisi data seismik dilakukan untuk mengetahui potensi sumber daya energi di kawasan tersebut. (XRQ)

Reporter: Akil