Beranda blog Halaman 201

Jelang Ramadhan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh dan Asisten III Setda Aceh Sidak Pasar di Banda Aceh

Penulis
Redaksi
-
0
Jelang Ramadhan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh dan Asisten III Setda Aceh Sidak Pasar di Banda Aceh. (FOTO: FOR NUKILAN)

NUKILAN.ID | Banda Aceh – Menjelang bulan suci Ramadhan, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh, T. Adi Darma, ST, bersama Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Aceh, Muhammad Diwarsyah, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah pasar di Banda Aceh.

Sidak tersebut dilakukan untuk memantau secara langsung ketersediaan pasokan sekaligus memastikan harga bahan pokok tetap stabil menjelang meningkatnya kebutuhan masyarakat selama Ramadhan.

Dalam kegiatan itu, rombongan juga berdialog dengan para pedagang guna mengetahui perkembangan harga serta kondisi distribusi barang di pasar.

“Kami ingin memastikan ketersediaan bahan pokok tetap terjaga dan harga di pasaran tetap stabil menjelang Ramadhan,” kata T. Adi Darma dalam kegiatan tersebut.

Melalui pemantauan ini, pemerintah berharap kebutuhan masyarakat selama bulan suci Ramadhan dapat terpenuhi dengan baik tanpa terjadi lonjakan harga yang signifikan di pasaran.

Subsidi Pasar Murah Aceh Terserap Rp2,3 Miliar, Disperindag Ajak Warga Manfaatkan Hari Terakhir

Penulis
Redaksi
-
0
Subsidi Pasar Murah Aceh Terserap Rp2,3 Miliar Disperindag Ajak Warga Manfaatkan Hari Terakhir. (FOTO: FOR NUKILAN)

NIKILAN.ID | BANDA ACEH — Program pasar murah serentak yang digelar Pemerintah Aceh mendapat sambutan tinggi dari masyarakat. Dalam dua hari pelaksanaan, nilai subsidi yang terserap telah mencapai Rp2,3 miliar, menunjukkan tingginya kebutuhan warga terhadap bahan pokok dengan harga terjangkau.

Data Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Aceh mencatat, komoditas beras menjadi yang paling banyak diburu masyarakat. Ratusan ton beras telah tersalurkan melalui berbagai titik pasar murah di 23 kabupaten/kota di Aceh.

Selain beras, sejumlah bahan pokok lain seperti gula pasir, minyak goreng, dan telur ayam juga laris dibeli warga. Selisih harga yang lebih murah dibandingkan harga pasar membuat masyarakat memanfaatkan program ini untuk menghemat pengeluaran rumah tangga.

Kepala Disperindag Aceh, T. Adi Darma, mengatakan tingginya penyerapan subsidi menunjukkan program pasar murah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Tingginya serapan subsidi mencerminkan bahwa program ini benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di tengah fluktuasi harga bahan pokok,” ucap Kepala Disperindag Aceh, T. Adi Darma, Minggu (15/2/2026).

Ia menjelaskan, pasar murah tidak hanya menjadi kegiatan rutin pemerintah, tetapi juga merupakan langkah intervensi untuk menjaga daya beli masyarakat serta mengendalikan inflasi di daerah.

Program pasar murah tersebut dijadwalkan berakhir pada Senin, 16 Februari 2026. Pemerintah pun mengimbau masyarakat memanfaatkan hari terakhir pelaksanaan, terlebih karena bertepatan dengan libur cuti bersama.

“Besok Senin adalah hari terakhir. Kami mengimbau warga untuk memanfaatkan momen libur cuti bersama ini dengan mendatangi titik-titik pasar murah di daerah masing-masing,” pungkas pungkas T. Adi Darma.

Petugas di seluruh lokasi pasar murah masih bersiaga guna memastikan proses distribusi bahan pokok bersubsidi berjalan tertib dan tepat sasaran hingga program berakhir. [*]

Lem Faisal Imbau Masyarakat Ikuti Penetapan Awal Ramadan Pemerintah dan Hormati Perbedaan

Penulis
Akil
-
0
Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (MPU) Aceh, sekaligus Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Aceh, Tgk H Faisal Ali, yang akrab disapa Lem Faisal. (Foto: Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Aceh, Tgk H Faisal Ali, yang akrab disapa Lem Faisal, mengimbau masyarakat Aceh untuk mengikuti penetapan awal Ramadan yang diumumkan pemerintah melalui sidang isbat. Ia juga mengingatkan umat Islam agar tetap saling menghargai apabila terjadi perbedaan dalam menentukan awal puasa.

Lem Faisal yang juga menjabat sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (MPU) Aceh menegaskan, pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia setiap tahun menetapkan awal Ramadan melalui mekanisme yang jelas dengan melibatkan para ulama, ahli falak, serta perwakilan organisasi masyarakat Islam.

Menurutnya, sidang isbat memadukan metode rukyatul hilal dan hisab sebagai bentuk kehati-hatian dalam menetapkan awal bulan Hijriah.

“Sebagai warga negara dan bagian dari umat Islam di Indonesia, sudah sepatutnya kita mengikuti keputusan pemerintah dalam penetapan awal Ramadan. Itu demi menjaga persatuan dan ketertiban bersama,” ujar Abu Sibreh kepada Nukilan.id, Sabtu (14/2/2026).

Ia menjelaskan bahwa perbedaan dalam menentukan awal Ramadan merupakan hal yang telah lama terjadi dan menjadi bagian dari khazanah fiqh Islam. Namun, perbedaan tersebut tidak boleh menjadi sumber perpecahan ataupun memicu gesekan di tengah masyarakat.

“Kalau ada yang memulai puasa lebih dulu atau berbeda satu hari, mari kita saling menghargai. Jangan saling menyalahkan. Jangan sampai perbedaan yang sifatnya furu’iyah ini merusak ukhuwah Islamiyah,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga suasana damai menjelang bulan suci Ramadan. Masyarakat diharapkan lebih fokus mempersiapkan diri secara spiritual, memperbanyak ibadah, serta mempererat silaturahmi, daripada memperdebatkan perbedaan yang dapat disikapi secara dewasa.

Lem Faisal menambahkan, Nahdlatul Ulama secara prinsip mengikuti keputusan pemerintah dalam penetapan awal Ramadan sebagai bentuk komitmen menjaga kemaslahatan umat. Ia menilai persatuan umat jauh lebih utama dibanding mempertahankan ego kelompok.

“Ramadan merupakan bulan persaudaraan, bulan rahmat. Jangan kita sambut dengan perpecahan. Mari kita jaga kekompakan, jaga kedamaian, dan hormati perbedaan yang ada,” katanya.

Ia turut mengajak para tokoh masyarakat, imam masjid, dan pimpinan dayah untuk memberikan pemahaman kepada jamaah agar bersikap bijak dalam menyikapi perbedaan awal puasa. Edukasi yang baik, menurutnya, dapat mencegah munculnya polemik yang tidak perlu.

Menutup keterangannya, ia berharap Ramadan tahun ini menjadi momentum memperkuat persatuan umat Islam di Aceh dan Indonesia secara umum.

“Yang paling penting bukan kita mulai puasa hari apa, tetapi bagaimana kita menjalankan Ramadan dengan penuh keikhlasan dan menjaga persaudaraan,” pungkasnya. (XRQ)

Sekian Lama Vakum, Himpunan Mahasiswa Aceh Selatan (HAMAS) Gelar Mubes Hari Ini

Penulis
Akil
-
0
Ketua Panitia MUBES HAMAS, Rivaldi. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Setelah sekian lama vakum dari aktivitas organisasi, Himpunan Mahasiswa Aceh Selatan (HAMAS) kembali menggelar Musyawarah Besar (Mubes) pada Minggu (15/2/2026) di UPTD Balai Tekkomdik, Banda Aceh. Kegiatan ini menjadi momentum kebangkitan organisasi sekaligus ajang regenerasi kepemimpinan mahasiswa Aceh Selatan.

Musyawarah Besar yang mengusung tema “Regenerasi Kepemimpinan yang Demokratis & Akademis” tersebut merupakan forum tertinggi organisasi yang bertujuan mengevaluasi perjalanan kepengurusan sebelumnya serta merumuskan arah dan strategi gerakan HAMAS ke depan.

Ketua Panitia Pelaksana, Rivaldi, mengatakan bahwa pelaksanaan Mubes menjadi langkah awal kebangkitan kembali HAMAS sebagai wadah berhimpun mahasiswa Aceh Selatan di perantauan.

“Setelah cukup lama vakum, Mubes ini menjadi momentum konsolidasi untuk menghidupkan kembali semangat organisasi. Kami ingin HAMAS kembali hadir sebagai ruang intelektual, ruang solidaritas, sekaligus wadah perjuangan mahasiswa Aceh Selatan,” katanya kepada Nukilan.id, Minggu (15/2/2025).

Ia menambahkan, kegiatan ini akan diikuti oleh perwakilan mahasiswa dari setiap kecamatan se-Aceh Selatan yang berasal dari berbagai perguruan tinggi di Banda Aceh dan sekitarnya. Selain agenda sidang organisasi dan pemilihan kepengurusan baru, forum ini juga diharapkan mampu melahirkan gagasan-gagasan strategis terkait kontribusi mahasiswa terhadap pembangunan daerah.

Panitia berharap Musyawarah Besar HAMAS 2026 dapat menjadi titik awal lahirnya kepemimpinan baru yang demokratis, inklusif, serta mampu mengembalikan peran organisasi sebagai mitra kritis sekaligus motor gerakan mahasiswa Aceh Selatan.

Untuk diketahui, HAMAS yang sebelumnya dikenal sebagai wadah perkumpulan mahasiswa asal Aceh Selatan di Banda Aceh, sudah tidak lagi menjalankan aktivitas organisasi dan terkesan mati suri sejak 2023 lalu. (XRQ)

Reporter: Akil

PSPS Pekanbaru Tahan Imbang Persiraja 1-1 di Lampineung

Penulis
Redaksi
-
0
PSPS Pekanbaru Tahan Imbang Persiraja 1-1 di Lampineung. (Foto: Nukilan/mediacenter.riau.go.id)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Laga perdana putaran ketiga Liga Championship Pegadaian musim 2025/2026 yang mempertemukan Persiraja Banda Aceh melawan PSPS Pekanbaru berakhir imbang 1-1. Pertandingan berlangsung di Stadion Haji Dimurthala, Lampineung, Banda Aceh, Sabtu (14/2/2026) malam.

Tim tamu PSPS Pekanbaru lebih dulu membuka keunggulan melalui Antonio Gamaroni pada menit ke-28. Gol tersebut lahir dari skema serangan balik cepat yang tersusun rapi.

Saat proses gol terjadi, empat pemain Persiraja yang mencoba mengawal pergerakan pemain PSPS gagal menutup ruang. Situasi itu dimanfaatkan dengan umpan matang ke depan gawang yang disambut Gamaroni tanpa penjagaan berarti. Gol tersebut sempat membuat Stadion Lampineung terdiam.

Persiraja baru mampu menyamakan kedudukan menjelang akhir pertandingan. Pada menit ke-88, winger asal Spanyol Juan Mera mencetak gol spektakuler lewat tendangan keras dari luar kotak penalti yang tak mampu dihentikan kiper lawan. Gol itu menyelamatkan tim berjuluk Lantak Laju dari kekalahan sekaligus memastikan kedua tim berbagi poin.

Dalam beberapa musim terakhir, PSPS Pekanbaru memang kerap menjadi lawan yang menyulitkan Persiraja. Tim asal Riau tersebut hampir selalu mampu mencuri poin saat bermain di Banda Aceh, bahkan ketika posisi mereka di klasemen tidak berada dalam kondisi terbaik.

Hasil imbang ini juga menjadi catatan tersendiri bagi pelatih baru Persiraja, Jaya Hartono, yang menjalani laga debutnya bersama tim. Sepanjang pertandingan, strategi yang diterapkan belum mampu membongkar pertahanan rapat PSPS yang menerapkan taktik “parkir bus”.

Setahun Kepemimpinan Muharram–Syukri di Aceh Besar, Publik Masih Menunggu Bukti Perubahan Nyata

Penulis
Akil
-
0
Bupati dan Wakil Bupati Aceh Besar, Muharram Idris dan Syukri. (Foto: For NUKILAN)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Tepat satu tahun pasangan Muharram Idris dan Syukri memimpin Kabupaten Aceh Besar dengan membawa janji perubahan dalam tata kelola pemerintahan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun hingga kini, sebagian publik masih mempertanyakan arah kebijakan dan wujud konkret perubahan yang dijanjikan tersebut.

Pemerhati sosial budaya sekaligus akademisi Universitas Iskandar Muda (UNIDA) Banda Aceh, M. Nur kepada Nukilan.id menilai belum terlihat pergeseran signifikan dalam pola pengelolaan pemerintahan daerah selama satu tahun kepemimpinan berjalan.

Menurutnya, sejumlah narasi pembangunan yang belakangan dipublikasikan justru lebih menyerupai kelanjutan program pemerintahan sebelumnya, bukan terobosan baru dari kepemimpinan saat ini.

Ia merujuk pada pemberitaan Harian Serambi Indonesia edisi Jumat, 13 Februari 2026, berjudul “Aceh Besar Menapak Fondasi, Merajut Harapan.” Dalam pemberitaan tersebut, beberapa program seperti pemberdayaan UMKM, bantuan modal usaha mikro, serta pendampingan pelaku usaha dinilai merupakan agenda berkelanjutan.

“Pertanyaannya sederhana, apakah program-program itu benar-benar tercantum dalam APBK 2026? Jika ada, jalankan secara serius dan tepat sasaran. Jika tidak, ini bukan sekadar janji kosong, tetapi bisa menjadi pembohongan publik,” tegas M. Nur.

Selain menyoroti program pembangunan, ia juga mengkritik gaya kepemimpinan yang dinilai masih didominasi kegiatan seremonial. Menurutnya, energi pemerintah daerah terlihat lebih banyak terserap pada aktivitas simbolik dibandingkan kerja substantif yang berdampak langsung kepada masyarakat.

“Publik bisa menilai secara kasat mata. Agenda masih didominasi seremoni. Jika pola kerja tidak berubah, maka sulit berharap lahirnya perubahan nyata,” ujarnya.

M. Nur juga menilai penataan struktur birokrasi berjalan lambat. Hingga satu tahun masa kepemimpinan, posisi pelaksana teknis program disebut belum tertata secara optimal, sehingga berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah.

“Bagaimana program dapat berjalan maksimal jika struktur eksekutornya belum jelas? Ini menimbulkan pertanyaan, apakah memang sudah ada perencanaan yang matang sejak awal,” katanya.

Di akhir pernyataannya, ia menegaskan bahwa kepemimpinan daerah membutuhkan ketegasan serta keberanian dalam mengambil keputusan, dengan orientasi pada hasil yang dapat dirasakan masyarakat.

“Kepemimpinan tidak cukup dengan retorika. Pemimpin harus tegas, berani menentukan arah, dan memastikan program berjalan. Jabatan publik bukan ruang untuk berjalan tanpa target yang jelas,” tutupnya. (XRQ)

Nilam Aceh Kembali Menguat di Tengah Tantangan Regulasi EUDR

Penulis
Akil
-
0
Ilustrasi minyak nilam. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | JAKARTA — Aceh pernah menjadi salah satu penghasil nilam terbesar di Indonesia pada awal hingga pertengahan 1990-an. Namun, konflik Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang disertai krisis moneter 1997–1998 membuat produksi nilam di wilayah berjuluk Serambi Mekkah tersebut mengalami penurunan signifikan.

Dalam tiga tahun terakhir, produksi nilam mulai menunjukkan tanda kebangkitan. Meski demikian, upaya pemulihan tersebut kembali menghadapi tantangan setelah sebagian lahan budidaya terdampak banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah Aceh sejak November 2025.

Project Manager PROMISE II IMPACT International Labour Organization (ILO), Djauhari Sitorus, mengatakan beberapa daerah sentra nilam mengalami kerusakan akibat bencana tersebut.

“Ada beberapa kabupaten penghasil nilam (di Provinsi Aceh) yang terdampak (bencana), sehingga lahannya hancur. Kami sedang menjajaki bagaimana bisa mendukung itu (pemulihan),” ujar Djauhari dikutip Nukilan.id, Kamis (12/2/2026).

Saat ini, sejumlah wilayah terdampak telah memasuki fase rehabilitasi dan rekonstruksi pasca status tanggap darurat dicabut. ILO tengah mengumpulkan data lahan nilam yang rusak sambil menunggu arahan dari pemerintah daerah terkait langkah pemulihan.

ILO menyatakan kesiapan membantu proses rehabilitasi, terutama melalui penyediaan bibit bagi petani. Menurut Djauhari, nilam memiliki keunggulan karena masa panennya relatif singkat, yakni sekitar empat hingga lima bulan, lebih cepat dibandingkan komoditas seperti kopi atau kakao.

“Pelan-pelan dibantu (pemulihan lahan budi daya). Kami beruntung dengan mitra Universitas Syiah Kuala, universitas negeri di sana yang memang memilikinya pusat penelitian untuk atsiri, termasuk Nilam. Mereka membantu petani-petani Nilam,” tuturnya.

Upaya Menghidupkan Industri Nilam

Untuk memperkuat kembali industri nilam di Aceh, ILO menggandeng sejumlah tokoh lokal, salah satunya penerima Indonesia Innovator Award 2025, Syaifullah Muhammad. Kolaborasi tersebut menggabungkan keahlian teknis budidaya dengan penguatan aspek bisnis dan manajemen.

“Kami bertemu dengan beliau (Syaifullah Muhammad). Jadi, beliau aspek teknis budidaya nilamnya jago sekali. Kalau buat parfum dia hafal. Kami membantu dengan kewirausahaannya, akses keuangan, dan pembuatan ERP-nya (Enterprise Resource Planning). Jadi, saling menguntungkanlah gitu,” ucap Djauhari.

Selain itu, ILO juga bermitra dengan Universitas Syiah Kuala yang memiliki laboratorium pengujian kualitas nilam di Banda Aceh. Kampus tersebut menyediakan fasilitas produksi sekaligus pelatihan gratis bagi generasi muda untuk menjadi peracik parfum.

Pemerintah Kota Banda Aceh turut mendorong pengembangan industri nilam sebagai identitas daerah melalui kerja sama dengan ILO.

Tantangan Standar EUDR

Melalui program MyNilam, ILO membantu pelaku usaha memenuhi standar keberlanjutan guna memperluas akses pasar Eropa. Salah satu tantangan utama datang dari regulasi European Union Deforestation Regulation (EUDR) yang menuntut ketertelusuran produk secara ketat untuk memastikan tidak berasal dari aktivitas deforestasi.

Aturan tersebut mewajibkan produsen, termasuk petani di Aceh, menunjukkan lokasi penanaman dan panen nilam secara jelas. Budidaya harus dilakukan di lahan pertanian yang sah dan bukan kawasan hutan.

“Mereka (konsumen Eropa) harus tahu bahwa produk nilam ini dipanen dan ditanam bukan di wilayah yang dilarang, bukan di daerah hutan. Ada ketertelusuran tadi. Bisa dilacak karena manajemen kami itu bisa pengkodean poligon. Jadi mereka tahu di sistemnya tuh, ‘Oh si Bapak ini tuh lahannya di sini loh’, begitulah petanya,” tutur Djauhari.

Upaya pemulihan pascabencana dan penyesuaian terhadap standar internasional diharapkan menjadi momentum kebangkitan kembali industri nilam Aceh sekaligus membuka peluang ekspor yang lebih luas ke pasar global. (xrq)

Tuanku Muhammad Soroti Ketidakteraturan Jadwal Angkut Sampah, Minta DLHK3 Banda Aceh Lebih Disiplin

Penulis
Redaksi
-
0
Tuanku Muhammad Soroti Ketidakteraturan Jadwal Angkut Sampah, Minta DLHK3 Banda Aceh Lebih Disiplin. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Kedisiplinan dalam pengangkutan sampah menjadi salah satu faktor utama untuk menjaga kebersihan kota sekaligus kesehatan lingkungan masyarakat. Upaya menjaga kebersihan, menurut DPRK Banda Aceh, tidak hanya menjadi tanggung jawab warga dalam membuang sampah pada tempat yang telah ditentukan, tetapi juga bergantung pada konsistensi jadwal pengangkutan oleh pemerintah.

Wakil Ketua Komisi III DPRK Kota Banda Aceh, Tuanku Muhammad, menegaskan bahwa pengelolaan sampah tidak dapat semata-mata mengandalkan kesadaran masyarakat. Kehadiran armada pengangkut sesuai jadwal dinilai sama pentingnya untuk mencegah penumpukan sampah yang berpotensi menimbulkan persoalan baru di lingkungan warga.

“Saya meminta agar DLHK3 Banda Aceh bisa lebih disiplin dalam menerapkan jadwal pengangkutan sampah sesuai waktu dan lokasi yang telah ditentukan. Jika pengangkutan yang berjalan berubah-dan tidak sesuai maka penumpukan akan terjadi dan menimbulkan masalah di lingkungan masyarakat,” ujar Tuanku.

Ia menilai, kepastian jadwal menjadi kunci agar masyarakat dapat menyesuaikan waktu pembuangan sampah sehingga kebersihan lingkungan tetap terjaga. Selain itu, DLHK3 juga diminta memperkuat sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat terkait jadwal pengangkutan di masing-masing wilayah.

Menurutnya, apabila terjadi kendala teknis seperti kerusakan armada atau hambatan operasional lain yang menyebabkan perubahan jadwal, informasi tersebut harus segera disampaikan kepada masyarakat melalui media sosial resmi maupun saluran informasi publik lainnya.

“Penentuan jadwal harus pasti jika ada perubahan harus dikabarkan. Jika tidak maka akan terjadi penumbukan sampah di tepi-tepi jalan dan depan rumah warga. Belum lagi jika sampai malam tidak diambil maka akan bertambah bau dan mengundang anjing liar yang bisa mengacak-ngacak sampah tersebut. Contohnya seperti jadwal pengangkutan sampah di jalan T. lamgugob yang mulai berubah tidak menentu. Dulu jadwal mobil pengangkut sampah akan lewat sekitaran jam 07.00-08.00 sehingga masyarakat akan berupaya meletakkan sampahnya sebelum jam tersebut agar bisa terangkut. Tapi sekarang jadwal tersebut tidak lagi seperti biasa dan berubah tidak menentu. Belum lagi akhir-akhir ini di desa Lamgugob mulai banyak anjing liar yang berkeliaran,” Ujar Tuanku.

Selain menyoroti kinerja pengangkutan, Tuanku Muhammad yang juga Ketua Fraksi PKS DPRK Banda Aceh turut mengajak masyarakat untuk berperan aktif menjaga kebersihan lingkungan. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Banda Aceh melalui DLHK3 telah menyediakan armada serta melakukan pengawasan, namun keberhasilan pengelolaan sampah tetap membutuhkan kolaborasi antara pemerintah dan warga.

Masyarakat diharapkan tetap disiplin membuang sampah sesuai jadwal dan lokasi yang telah ditetapkan agar sistem pengelolaan sampah berjalan efektif dan lingkungan kota tetap bersih.

Kemenag dan BI Tanam 5.000 Pohon Kopi di Aceh Tengah, Dorong Wakaf Produktif Berbasis Ekonomi Umat

Penulis
Akil
-
0
Kemenag dan BI Tanam 5.000 Pohon Kopi di Aceh Tengah, Dorong Wakaf Produktif Berbasis Ekonomi Umat. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | TAKENGON — Upaya memperkuat pengelolaan wakaf produktif sekaligus mendorong kemandirian ekonomi umat terus digalakkan Kementerian Agama (Kemenag) di Aceh. Kantor Kemenag Kabupaten Aceh Tengah bersama Bank Indonesia (BI) Cabang Lhokseumawe meluncurkan program penanaman 5.000 batang kopi di lahan wakaf seluas 2,5 hektare.

Program bertajuk Gerakan Berwakaf Pohon Kopi, Bermaslahat untuk Umat dan Menjaga Alam tersebut dipusatkan di tanah wakaf milik Yayasan Wakaf Ikhlas Beramal, Desa Paya Bener, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Jumat (13/2/2026).

Kepala Kantor Kemenag Aceh Tengah, Wahdi MS, mengatakan gerakan ini merupakan bentuk sinergi lintas lembaga dalam mengembangkan wakaf produktif berbasis sektor pertanian, sekaligus memperkuat pemberdayaan ekonomi umat yang selaras dengan pelestarian lingkungan.

“Kita berharap ini akan menjadi cikal bakal dari kebangkitan umat dan sekaligus sebagai solusi untuk perekonomian umat,” ujarnya dalam siaran pers Kemenag yang diterima Nukilan.id.

Ia menjelaskan, wakaf melalui program tersebut tidak hanya memiliki nilai ibadah, tetapi juga diharapkan mampu menghadirkan manfaat ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat sekitar. Komoditas kopi dipilih karena menjadi salah satu potensi unggulan Aceh Tengah sekaligus dinilai ramah terhadap ekosistem setempat.

Sebelumnya, aparatur sipil negara (ASN) Kemenag telah menanam 2.000 batang kopi di lahan wakaf produktif Dusun Kala Wih Ilang, Kecamatan Pegasing, pada awal 2024 dan kini memasuki masa panen.

“Hasil panen kopi wakaf tersebut akan disalurkan untuk mendukung kepentingan pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Kala Wih Ilang, sekaligus untuk pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat mualaf dan masyarakat kurang mampu di wilayah setempat,” kata Wahdi.

Wakaf Produktif Diperluas

Kepala Unit Pelaksanaan Pengembangan UMKM, Keuangan Inklusif dan Syariah BI Lhokseumawe, Riemas Anugerah Maulana, menilai peluncuran 5.000 batang kopi di Kota Wakaf Aceh Tengah menjadi langkah awal yang positif dalam membangun manfaat sosial sekaligus ekonomi produktif.

Menurutnya, program tersebut tidak sekadar kegiatan penghijauan, tetapi diarahkan untuk memperkuat ekosistem ekonomi umat melalui pengelolaan wakaf yang produktif. Budidaya kopi diharapkan mampu memberikan nilai tambah ekonomi, membuka peluang usaha baru, serta mendorong kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kemenag Aceh, Azhari, menyebut Aceh Tengah layak menyandang predikat Kota Wakaf karena berbagai inovasi pengembangan wakaf produktif yang telah dilakukan.

“Aceh Tengah dapat dijadikan contoh pengelolaan wakaf produktif dan ini harus menjadi semangat bagi kota dan kabupaten lainnya dalam mengelola wakaf,” ujar Azhari.

Aceh Tengah tercatat sebagai satu-satunya Kota Wakaf di Aceh dari enam kota wakaf pertama di Indonesia, bersama Kabupaten Siak, Kota Padang, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Wajo, dan Kota Tasikmalaya.

Kemenag berharap pengembangan wakaf produktif terus diperluas di berbagai daerah di Aceh. Saat ini, program difokuskan pada pemanfaatan tanah wakaf yang sebelumnya terbengkalai, termasuk mendorong setiap ASN menanam satu pohon di lahan wakaf.

Gerakan tersebut menjadi pesan bahwa wakaf tidak hanya dimaknai sebagai simbol ibadah, tetapi juga sebagai instrumen nyata dalam mendorong kebangkitan ekonomi umat berbasis potensi lokal dan keberlanjutan lingkungan. (xrq)

Polisi Tertibkan Tambang Emas Ilegal di Geumpang, Tekankan Perlindungan Lingkungan dan Keselamatan Warga

Penulis
Akil
-
0

NUKILAN.ID | SIGLI — Polda Aceh menegaskan komitmennya dalam memberantas aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang dinilai merusak lingkungan serta membahayakan keselamatan masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Pol Joko Krisdiyanto, terkait penertiban tambang emas ilegal yang dilakukan Polres Pidie bersama Polda Aceh dan TNI di kawasan pegunungan Geumpang, Kabupaten Pidie, Senin (9/2/2026).

“Kegiatan ini merupakan langkah nyata Polri dalam menegakkan hukum serta menjaga kelestarian lingkungan hidup. Penambangan ilegal tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga menimbulkan dampak ekologis yang sangat serius, mulai dari kerusakan hutan hingga potensi bencana alam,” tegas Joko Krisdiyanto.

Operasi penertiban tersebut dipimpin langsung oleh Kasubdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Aceh, Kompol Hermanto Bowo Laksono, S.I.K., dengan dukungan Kabag Ops Polres Pidie AKP Raja Amiruddin Harahap, S.Sos., serta Kasat Reskrim Polres Pidie AKP Dedy Miswar, S.Sos., M.H., bersama personel gabungan TNI dari Kodim 0102/Pidie.

Kabid Humas kepada Nukilan.id menjelaskan, tim gabungan menyasar sejumlah titik yang diduga menjadi lokasi aktivitas PETI di kawasan Km 17 dan Km 18 Alue Kamara, Gampong Pulo Loih, Kecamatan Geumpang. Untuk mencapai lokasi, personel harus menempuh perjalanan sekitar 25 kilometer menggunakan kendaraan, kemudian melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki sejauh kurang lebih 8 kilometer melewati medan pegunungan yang berat.

“Ini menunjukkan keseriusan aparat di lapangan. Medan yang sulit tidak menjadi penghalang bagi petugas untuk memastikan wilayah tersebut bersih dari aktivitas tambang ilegal,” ujarnya.

Di lokasi penertiban, petugas menemukan sejumlah titik bekas aktivitas penambangan emas ilegal. Meski tidak ditemukan pelaku di tempat dan aktivitas tambang telah berhenti beroperasi, aparat tetap mengamankan barang bukti berupa tiga drum berisi bahan bakar minyak jenis solar dan empat drum kosong. Seluruh barang bukti tersebut kemudian dititipkan di Polsek Geumpang.

Sebagai bagian dari langkah penegakan hukum sekaligus pencegahan, petugas juga memusnahkan satu unit alat ayakan dengan cara dibakar agar tidak dapat digunakan kembali. Selain itu, spanduk imbauan larangan pertambangan ilegal turut dipasang sebagai upaya preventif dan edukasi kepada masyarakat setempat.

“Kami ingin menegaskan bahwa Polri tidak hanya melakukan penindakan, tetapi juga mengedepankan upaya pencegahan melalui edukasi. Masyarakat diharapkan memahami bahwa PETI membawa dampak buruk jangka panjang, baik bagi lingkungan maupun kehidupan sosial,” jelas Joko Krisdiyanto.

Ia menambahkan, Polda Aceh bersama jajaran akan terus bersinergi dengan TNI, pemerintah daerah, serta instansi terkait guna melakukan pengawasan berkelanjutan dan penindakan tegas terhadap seluruh aktivitas pertambangan ilegal di wilayah Aceh.

“Kami mengimbau seluruh masyarakat agar tidak terlibat dalam penambangan tanpa izin. Mari bersama-sama menjaga alam Aceh agar tetap lestari demi generasi yang akan datang,” pungkasnya. (XRQ)

1...200201202...2,517Halaman 201 dari 2,517

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id