Beranda blog Halaman 201

FPRB Aceh dan USM Kembangkan Kurikulum Mitigasi Bencana

0
Ketua FPRB Aceh Hasan Dibangka (dua dari kiri) menandatangani kesepakatan kerja sama pengembangan pendidikan bencana di Banda Aceh, Rabu (18/6/2025). (FOTO: FPRB Aceh)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Aceh menjalin kerja sama dengan Universitas Serambi Mekah (USM) untuk mengembangkan kurikulum mitigasi bencana di lingkungan perguruan tinggi.

Ketua FPRB Aceh, Hasan Dibangka, mengatakan kolaborasi tersebut difokuskan pada Program Studi Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) USM Banda Aceh. Kerja sama ini mencakup pengembangan mata kuliah pengetahuan dan biokonservasi, yang bertujuan meningkatkan kepedulian mahasiswa terhadap lingkungan sekaligus memperkuat pemahaman tentang bahaya bencana alam.

“Pengembangan kurikulum di perguruan tinggi ini merupakan upaya memperkuat mitigasi bencana melalui edukasi dan sosialisasi tentang begitu pentingnya penanggulangan dan pengurangan dampak risiko sebuah bencana,” ujar Hasan.

Ia menambahkan, langkah ini penting mengingat Aceh merupakan wilayah yang tergolong rawan bencana. Melibatkan institusi pendidikan dinilai sebagai salah satu cara efektif untuk memperluas pemahaman dan kesiapsiagaan masyarakat sejak dini.

Dekan FKIP USM, Jalaluddin, menyambut baik kerja sama tersebut. Menurutnya, kolaborasi dengan FPRB Aceh menjadi langkah maju dalam memperkuat pendidikan kebencanaan di kalangan akademisi dan mahasiswa.

“Kami berharap adanya kesepakatan pendidikan kebencanaan dengan FPRB ini, mahasiswa maupun akademisi dapat memahami pengurangan risiko bencana,” kata Jalaluddin.

Ketua Program Studi Biologi FKIP USM, Nurul Akmal, menyebut kesepakatan ini difokuskan pada pengembangan mata kuliah yang menyisipkan materi tentang mitigasi bencana. Dengan demikian, mahasiswa diharapkan lebih sadar terhadap isu lingkungan dan mampu berperan dalam upaya pengurangan risiko bencana.

Editor: Akil

USK Pertahankan Gelar Juara Umum POMDA Aceh 2025

0
Universitas Syiah Kuala (USK) sukses mempertahankan kembali sebagai juara umum pada Pekan Olahraga Mahasiswa Daerah (POMDA) Aceh ke XIX tahun 2025. (Foto: Humas Aceh)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Universitas Syiah Kuala (USK) kembali meraih gelar juara umum pada Pekan Olahraga Mahasiswa Daerah (POMDA) Aceh XIX tahun 2025. Ajang ini digelar oleh Badan Pembina Olahraga Mahasiswa Indonesia (BAPOMI) Provinsi Aceh sejak 11 hingga 18 Juni 2025 di Universitas Teuku Umar, Aceh Barat.

USK mengoleksi total 112 medali, terdiri dari 64 emas, 25 perak, dan 23 perunggu. Jumlah ini mengalami peningkatan signifikan dibandingkan POMDA 2023, di mana USK hanya meraih 38 medali emas.

Rektor USK, Prof Dr Ir Marwan, mengungkapkan rasa syukur atas pencapaian tersebut dan mengapresiasi kerja keras seluruh atlet, pelatih, serta tim pendukung. Ia juga menyampaikan pesan agar para atlet terus meningkatkan kemampuan agar mampu berprestasi di tingkat yang lebih tinggi.

“Alhamdulillah, ini prestasi yang sangat membanggakan. Semoga prestasi ini menjadi motivasi para atlet USK untuk terus meningkatkan kompetensinya, sehingga mampu mengharumkan nama dirinya, USK maupun Indonesia di level internasional,” ujar Rektor.

Ketua BAPOMI Aceh, Prof Dr Mustanir M.Sc., menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya POMDA, termasuk Pemerintah Aceh, DISPORA Aceh, Bank Aceh, Pengprov KONI Aceh, dan para sponsor.

Tahun ini, POMDA diikuti oleh 39 perguruan tinggi negeri dan swasta dengan mempertandingkan 16 cabang olahraga, seperti atletik, bulu tangkis, renang, hingga pencak silat.

“POMDA ini adalah wujud komitmen kita bersama untuk meningkatkan prestasi olahraga khususnya di Aceh. Semoga kita dapat terus berkolaborasi dalam melahirkan atlet-atlet berprestasi di Bumi Serambi Mekkah ini,” ujar Mustanir.

Editor: Akil

Mengenal Teuku Malik, Pengusaha Aceh di Amerika yang Tak Lupa Kampung Halaman

0
Teuku Malik, Pengusaha Aceh di Amerika. (Foto: Dok. Pribadi)

NUKILAN.ID | New Jersey – Di tengah hiruk pikuk kehidupan Amerika Serikat, nama Teuku Malik menjadi sosok yang lekat di hati komunitas Aceh, terutama di Harrisburg, Pennsylvania. Ia bukan sekadar pengusaha sukses, tapi juga figur yang akrab dan dirindukan, tempat banyak perantau Aceh bersandar.

Tim Dialeksis dan Nukilan berkesempatan menemui Teuku Malik langsung di “Kampung Aceh” Harrisburg. Dalam perbincangan hangat itu, tampak jelas kecintaan pria ini pada tanah kelahirannya.

Dikenal sebagai pribadi yang bersahaja, Teuku Malik tetap rendah hati meski telah berhasil membangun bisnis di Amerika. Ia mudah didekati oleh siapa pun.

“Abang Malik itu seperti rumah yang pintunya selalu terbuka,” ujar seorang warga Aceh di Harrisburg.

Hampir setiap warga Aceh yang baru tiba di Amerika untuk studi, bekerja, atau sekadar berkunjung, pernah merasakan sambutan hangat dari Teuku Malik. Banyak yang menganggapnya sebagai sosok ‘abang’ atau ‘ayah’ yang siap membantu tanpa pamrih.

“Beliau bukan orang yang kalau sudah di atas, lupa dengan yang di bawah. Justru semua kalangan masuk dalam lingkaran perhatiannya. Dari mahasiswa, tokoh masyarakat, sampai siapa saja yang butuh tempat diskusi, pasti ia terima dengan tangan terbuka,” kata Usman Hanaah, warga Aceh yang telah lama tinggal di Amerika.

Kendati tinggal jauh di negeri orang, perhatian Teuku Malik terhadap Aceh tetap besar. Ia aktif dalam berbagai diskusi soal pembangunan Aceh, baik secara langsung maupun melalui platform digital. Topik yang dibahas pun beragam, mulai dari pendidikan, ekonomi, hingga masa depan sektor pertanian dan potensi pelabuhan di kawasan barat selatan Aceh.

Komitmen Teuku Malik bukan hanya di ranah wacana. Ia telah mewujudkannya dalam bentuk nyata, antara lain dengan mendirikan Arayan Market di Lampaseh, Banda Aceh, yang tak hanya membuka lapangan kerja tapi juga menjadi ruang usaha berbasis lokal. Ia juga berinvestasi di sektor properti, membangun rumah kos untuk mahasiswa dan pekerja, serta menjalin kemitraan pertanian untuk mendukung ketahanan pangan lokal.

Tak hanya di Aceh, ia juga mengembangkan sejumlah guest house dan vila di Bali, ikut membawa nama Aceh dalam kancah pariwisata nasional dan internasional.

Berasal dari keluarga sederhana – anak seorang mantan jaksa – Teuku Malik melihat keberhasilannya di luar negeri sebagai awal dari tanggung jawab untuk berkontribusi. Baginya, diaspora Aceh punya peran penting dalam mendorong kemajuan daerah.

Namanya dikenal luas, bukan hanya di New Jersey, tetapi juga di komunitas Indonesia di Philadelphia, Harrisburg, New York, dan wilayah East Coast lainnya. Ia aktif dalam kegiatan sosial, budaya, dan keagamaan, menjadi jembatan silaturahmi antarwarga diaspora.

“Sosok seperti Teuku Malik ini langka,” kata seorang diaspora asal Sumatera Barat. “Sudah sukses, tapi tetap membumi. Dan yang paling penting, ia punya visi membangun. Bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk orang banyak.”

Dalam perbincangan, Teuku Malik menyampaikan harapannya agar kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan diaspora bisa membawa Aceh ke arah yang lebih baik. Ia juga mengajak generasi muda untuk terus belajar, membangun jejaring global, dan mencintai tanah kelahiran.

“Jangan pernah lelah mencintai Aceh, meski kita jauh. Justru dari kejauhan, kita bisa melihatnya lebih jernih. Dan dari luar, kita bisa membantu lebih luas,” ujarnya.

Teuku Malik adalah potret perantau yang tidak lupa akar budayanya. Ia membuktikan bahwa sukses bukan semata-mata soal materi, tapi juga tentang kepedulian, komitmen sosial, dan keberanian untuk terus berkontribusi bagi kampung halaman.

Editor: Akil

Dinas Pendidikan Apresiasi Banda Aceh Raih Juara Umum LKS Se-Aceh

0
Dinas Pendidikan Apresiasi Banda Aceh Raih Juara Umum LKS Se-Aceh. (Foto: RRI)

NUKILAN.ID | Meulaboh – Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Marthunis, S.T., D.E.A., resmi menutup ajang Lomba Kompetensi Siswa (LKS) XXXIII tingkat Provinsi Aceh yang digelar di Kota Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, Selasa (17/6/2025). Kegiatan ini diikuti oleh ratusan peserta dari seluruh SMK di kabupaten/kota se-Aceh, dengan mempertandingkan 20 cabang lomba keahlian.

Dalam sambutannya, Marthunis menekankan pentingnya pelaksanaan LKS yang jujur, murni, dan berkualitas sebagai bagian dari upaya membentuk sumber daya manusia muda Aceh yang unggul dan siap bersaing di dunia kerja. Ia menegaskan bahwa integritas dan kualitas pelaksanaan LKS harus terus dijaga agar tujuan utama pembinaan kompetensi siswa benar-benar tercapai.

“LKS bukan sekadar lomba untuk mencari juara, tetapi sebuah ikhtiar besar untuk melahirkan generasi muda yang jujur, kompeten, dan memiliki karakter kuat. Oleh karena itu, pelaksanaan LKS harus bebas dari manipulasi, harus jujur, murni, dan betul-betul mencerminkan kualitas siswa,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Marthunis juga memberikan apresiasi kepada Kota Banda Aceh yang berhasil meraih gelar Juara Umum LKS XXXIII Tahun 2025. Prestasi ini diraih berkat perolehan medali terbanyak dari berbagai cabang lomba.

“Selamat kepada Kota Banda Aceh yang berhasil menjadi juara umum, dan pada tuan rumah Meulaboh yang telah sukses menyelenggarakan kegiatan LKS. Ini adalah hasil dari pembinaan yang konsisten dan kolaborasi kuat antara sekolah, guru, dan pemerintah daerah,” kata Marthunis.

Ia berharap capaian Banda Aceh dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan vokasi dan memberikan ruang bagi siswa untuk mengembangkan kompetensi melalui ajang kompetitif.

Penutupan kegiatan turut diisi dengan penyerahan piala juara umum kepada kontingen Banda Aceh serta penghargaan kepada para siswa terbaik di masing-masing bidang lomba. Acara berlangsung meriah dan dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah, kepala sekolah, guru pendamping, serta masyarakat umum.

Diharapkan, para pemenang LKS XXXIII dapat melanjutkan kiprahnya di tingkat nasional dan mengharumkan nama Aceh dengan integritas serta profesionalisme.

Editor: Akil

YARA: Aceh Berhak Kelola Migas dan Stop Pembegalan

0
Konferensi Pers YARA Terkait Pengelolaan Migas Aceh. (Foto: Serambi)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), Safaruddin, menyoroti persoalan pengelolaan minyak dan gas (migas) di Aceh yang dinilai perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah pusat. Menurutnya, hasil sumber daya alam (SDA) Aceh masih rentan “dibegal” oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas).

“Kita harap persoalan migas ini juga diberi perhatian yang sama agar jangan dibegal. Migas ini sudah ada hasilnya, kenapa tidak kita jaga,” ujar Safaruddin dalam konferensi pers di Lampaseh, Banda Aceh, Rabu (18/6/2025).

Safaruddin menyebutkan, persoalan migas ini mirip dengan polemik alih wilayah empat pulau Aceh yang sempat menjadi perhatian publik. Ia mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2015 tentang pengelolaan bersama SDA migas di Aceh, di mana seharusnya semua kontrak kerja sama bagi hasil yang sebelumnya di bawah SKK Migas telah dialihkan ke Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA).

Namun dalam praktiknya, masih ada blok migas di wilayah Kuala Simpang Barat, Kuala Simpang Timur, dan Rantau Perlak yang dikelola oleh Pertamina dan masih berada dalam kontrak bersama SKK Migas. Hal ini menyebabkan Pemerintah Aceh tidak memiliki data yang akurat terkait pendapatan dari sektor tersebut.

Safaruddin menjelaskan bahwa berdasarkan asumsi pihaknya dan mengacu pada keterangan Field Manager Pertamina EP Rantau Field, hanya dari satu blok migas di Aceh Tamiang saja mampu menghasilkan 2.500 barrel of oil per day (BOPD), atau sekitar 900.000 barel per tahun.

Jika dihitung secara kasar dengan asumsi harga minyak mentah sebesar 76 dolar AS per barel dan dipotong biaya listing sebesar 15 dolar AS, maka pendapatan bersih per barel adalah 61 dolar AS. Dikalikan dengan nilai tukar Rp18.187 per dolar dan produksi 900.000 barel, maka diperoleh angka sekitar Rp888,6 miliar per tahun.

Dari angka tersebut, negara mendapat bagian 70 persen atau sekitar Rp622 miliar. Sementara, Aceh mendapatkan 70 persen dari bagian negara, yakni sekitar Rp435 miliar per tahun. Jika dikalikan selama sepuluh tahun (2015–2025), potensi pendapatan yang bisa diterima Aceh mencapai hampir Rp4,79 triliun.

“Maka Aceh dari Blok Migas di Aceh Tamiang aja sudah mendapatkan Rp4.789.911.357.000. Ini hanya berdasarkan hitung-hitungan kita saja, data pasti ada pada SKK Migas dan kita perlu data pasti itu,” ujar Safaruddin.

Ia juga mengungkapkan bahwa pada 26 Mei 2023, Menteri ESDM Arifin Tasrif telah menerbitkan surat mengenai pengalihan sebagian wilayah kerja Pertamina EP di wilayah Aceh kepada BPMA. Surat itu kemudian ditindaklanjuti dengan penyusunan term and condition antara Pertamina EP, SKK Migas, dan BPMA. Kesepakatan tersebut lalu diajukan kepada Pemerintah Aceh.

Pada 30 Oktober 2024, Penjabat Gubernur Aceh, Safrizal ZA, menyetujui term and condition tersebut, yang melibatkan PT Pertamina Hulu Energi Aceh Darussalam sebagai afiliasi dari PT Pertamina EP.

Namun demikian, menurut Safaruddin, hingga kini belum ada keputusan dari Menteri ESDM untuk menindaklanjuti proses kontrak antara BPMA dan PT Pertamina Hulu Energi Aceh Darussalam. Akibatnya, blok migas di Aceh Tamiang dan Aceh Timur masih dikelola oleh Pertamina EP dan SKK Migas.

“Kami menilai perbuatan mendiamkan proses alih kelola Migas Aceh sebagaimana perintah UU PA dan PP 23 tahun 2015 menyerupai upaya pembegalan hasil migas Aceh sebagaimana upaya pembegalan terhadap 4 pulau Aceh yang telah diselesaikan dengan bijak oleh Presiden,” pungkasnya.

Editor: Akil

Pengasuh di Batam Bawa Kabur Bayi ke Aceh, Orangtua Tahu dari Status WhatsApp

0
Pengasuh di Batam Bawa Kabur Bayi ke Aceh, Orangtua Tahu dari Status WhatsApp. (Foto: TribunBatam)

NUKILAN.ID | BATAM – Sepasang pengasuh asal Aceh ditetapkan sebagai tersangka setelah membawa kabur bayi perempuan berusia lima bulan dari majikannya di Sagulung, Batam, Kepulauan Riau.

Dikutip dari TribunBatam, kasus ini terungkap setelah AMS (30), ibu bayi, melaporkan kehilangan anaknya ke Polsek Sagulung pada Senin, 9 Juni 2025. Ia mendapati bayinya, AN, tak lagi berada di rumah bersama pengasuh yang sebelumnya dipercayakan menjaga anaknya.

Kecurigaan AMS semakin kuat ketika ia melihat status WhatsApp milik pengasuh yang menampilkan foto bayinya. Dari situ, ia menyadari bahwa sang bayi telah dibawa pergi tanpa seizin keluarga.

Penyelidikan polisi mengarah pada dua orang tersangka, yakni ML (29) dan pasangannya, S (32). Keduanya diketahui telah meninggalkan Batam dan membawa bayi tersebut ke Kampung Kule, Kecamatan Batee, Kabupaten Pidie, Aceh—sekitar 2.000 kilometer dari lokasi awal.

Motif keduanya masih didalami. Namun, dugaan sementara menyebutkan mereka ingin mengadopsi bayi itu tanpa melalui proses hukum yang sah. Ada kemungkinan juga pasangan ini mengalami tekanan emosional atau persoalan pribadi yang mendorong tindakan tersebut.

Setelah menerima laporan, polisi bergerak cepat. Berkoordinasi dengan Polsek Batee, aparat akhirnya menangkap kedua tersangka di rumah keluarganya pada Kamis, 12 Juni 2025. Bayi yang dibawa berhasil ditemukan dalam keadaan sehat.

“Ini adalah bentuk keseriusan kami dalam melindungi anak-anak, terutama yang masih sangat rentan seperti bayi. Koordinasi lintas wilayah menjadi kunci keberhasilan pengungkapan ini,” ujar Iptu Aris Anwar, Kamis, 19 Juni 2025.

Kini, ML dan S telah dibawa kembali ke Batam dan ditahan di Polsek Sagulung untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Keduanya dijerat Pasal 83 juncto Pasal 76F Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dengan ancaman hukuman penjara 3 hingga 15 tahun dan denda antara Rp60 juta hingga Rp300 juta.

4 Hal di Balik Keputusan Prabowo Tetapkan 4 Pulau Milik Aceh

0
Presiden RI Prabowo Subianto, didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, memimpin langsung rapat terbatas terkait dinamika empat pulau di Provinsi Aceh dan Sumatra Utara. (Foto: Jakartaterkini)

NUKILAN.ID | JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto akhirnya memutuskan status empat pulau kecil yang sempat menjadi sengketa antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Keempat pulau tersebut, yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek, dinyatakan sah secara administratif sebagai bagian dari wilayah Provinsi Aceh.

Keputusan ini diambil setelah rapat virtual yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan DPR. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo.

Berikut rangkuman Nukilan.id yang melatarbelakangi keputusan ini:

1. Berdasarkan Dokumen dan Laporan Mendagri
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa keputusan Presiden Prabowo didasarkan pada laporan dari Kementerian Dalam Negeri serta dokumen data pendukung yang dimiliki pemerintah.

“Berdasarkan laporan dari Kemendagri, berdasarkan dokumen data pendukung, kemudian tadi Bapak Presiden telah memutuskan bahwa pemerintah berlandaskan kepada dasar-dasar dokumen yang dimiliki pemerintah telah mengambil keputusan bahwa keempat pulau, yaitu Pulau Panjang, Pulau Lipan, kemudian Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek, secara administrasi berdasarkan dokumen yang dimiliki pemerintah adalah masuk wilayah administrasi Aceh,” ujar Prasetyo dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Selasa (17/6/2025).

2. Dokumen dari Pemprov Aceh hingga Setneg
Prasetyo menjelaskan bahwa dokumen yang menjadi dasar keputusan tersebut berasal dari berbagai sumber, di antaranya Pemprov Aceh, Kementerian Sekretariat Negara, dan Kementerian Dalam Negeri. Untuk penjelasan lebih rinci, ia menyerahkan kepada Mendagri Tito Karnavian.

3. Penjelasan Mendagri soal Dokumen Tahun 1992
Mendagri Tito Karnavian di kesempatan yang sama menambahkan bahwa ada dokumen administratif sejak 1992 yang menunjukkan bahwa empat pulau tersebut tercatat sebagai bagian dari Aceh. Dokumen ini menjadi bagian penting dalam pengambilan keputusan Presiden.

4. Pernyataan Bersama Kepala Daerah
Usai pengumuman keputusan tersebut, Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution turut hadir dalam konferensi pers. Mereka menyatakan kesiapan untuk menjalankan keputusan Presiden dan menjaga stabilitas di wilayah masing-masing.

Keputusan ini sekaligus mengakhiri polemik berkepanjangan terkait status keempat pulau yang sebelumnya menimbulkan ketegangan antara kedua provinsi. (XRQ)

Reporter: Akil

Kepala SMA IT Sirajul ’Ibad Sambut Pengukuhan MPU Aceh Selatan, Dorong Kolaborasi dengan Dunia Pendidikan

0
Kepala SMA Islam Terpadu (IT) Sirajul ’Ibad Meukek, Tgk. Mohd Waliyul Abar, S.H. (Foto: Dok. Pribadi)

NUKILAN.ID | MEUKEK – Kepala SMA Islam Terpadu (IT) Sirajul ’Ibad Meukek, Tgk. Mohd Waliyul Abar, S.H., menyambut positif pengukuhan pengurus Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Selatan periode 2025–2030 yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 18 Juni 2025, di Aula Dinas Pariwisata Aceh Selatan.

Menurutnya, pengukuhan tersebut bukan sekadar seremoni, melainkan langkah penting untuk memperkuat peran ulama dalam membimbing umat, terutama generasi muda.

“Kami mengucapkan tahniah kepada para ulama yang telah mendapat amanah sebagai pengurus MPU Aceh Selatan. Semoga Allah limpahkan hikmah, kekuatan, dan keikhlasan dalam menjalankan tugas mulia ini,” katanya kepada Nukilan.id.

Tgk. Abar menyampaikan harapan agar kepengurusan baru MPU dapat bersinergi dengan dunia pendidikan, khususnya dalam pembinaan akhlak serta penanaman nilai-nilai keislaman di kalangan pelajar.

“Kami di lembaga pendidikan sangat membutuhkan arahan ulama. MPU memiliki peran besar dalam memberikan panduan moral dan spiritual yang relevan dengan perkembangan zaman, termasuk untuk kalangan pelajar,” tambahnya.

Ia juga menyatakan keyakinannya bahwa MPU yang dipimpin dengan amanah akan mampu mendukung pemerintah daerah dalam merespons tantangan sosial keumatan serta menyusun kebijakan yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

“Ulama dan pendidik harus berjalan beriringan. Sinergi inilah yang akan melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas intelektual, tetapi juga kuat iman dan akhlaknya,” tutupnya.

SMA IT Sirajul ’Ibad juga menyatakan kesiapan untuk menjadi mitra strategis MPU Aceh Selatan dalam berbagai kegiatan keagamaan, pembinaan siswa, dan program edukatif berbasis nilai-nilai Islam di lingkungan sekolah. (XRQ)

Reporter: Akil

PWI Aceh Apresiasi Peran Pers atas Kembalinya Empat Pulau di Singkil

0
Nasir Nurdin, Ketua PWI Aceh. (Foto: Dok. Pribadi)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Status kepemilikan empat pulau di Kabupaten Aceh Singkil, yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek, yang sempat tercantum dalam Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sebagai bagian dari wilayah Sumatera Utara, akhirnya diputuskan kembali ke Provinsi Aceh.

Keputusan ini diumumkan secara resmi oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/6/2025). Rapat yang menghasilkan keputusan ini dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan dihadiri oleh Gubernur Aceh serta Gubernur Sumatera Utara.

Dalam kesempatan itu, Mendagri Tito Karnavian menjelaskan kronologi serta dasar pengambilan keputusan. Salah satu dokumen penting yang menjadi rujukan adalah arsip tahun 1992 yang ditemukan di Gudang Arsip Kemendagri di Pondok Kelapa, Jakarta Timur.

Keputusan ini menjadi penutup dari polemik yang mencuat setelah terbitnya Kepmendagri Nomor 300.2.2-2138/2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, yang terbit pada 25 April 2025. Kepmendagri tersebut sebelumnya mencantumkan empat pulau itu sebagai bagian dari Sumatera Utara.

Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Aceh, Nasir Nurdin, menyambut baik keputusan Presiden Prabowo. Ia menyebut, “Kita apresiasi keputusan Presiden Prabowo yang telah memutuskan pengembalian keempat pulau itu kepada yang berhak, yaitu Aceh. Keempat pulau itu nyaris hilang dari peta Aceh namun Presiden Prabowo telah menggagalkan niat jahat tersebut.”

Nasir mengungkapkan bahwa kalangan pers telah memberikan perhatian khusus terhadap kasus ini. Sejumlah wartawan dari berbagai media terus menggali data dan menyajikannya secara rutin kepada publik. Ia menilai kerja pers berkontribusi besar dalam membangkitkan kesadaran masyarakat, tidak hanya di Aceh, tetapi juga secara nasional bahkan internasional.

“Media tak henti menggali dan mengumpulkan berbagai data dan fakta yang selanjutnya menyajikan dalam bentuk laporan secara rutin di berbagai media. Apa yang dilakukan wartawan telah membangkitkan kesadaran dan kekuatan kolektif masyarakat yang bukan saja di Aceh tetapi Indonesia bahkan dunia bahwa daerah ini (Aceh) sedang memperjuangkan haknya yang dirampas,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi sikap profesional jurnalis dalam menyikapi polemik yang muncul akibat SK Kemendagri tersebut. Menurutnya, keberhasilan pengembalian keempat pulau itu ke Aceh tak lepas dari kerja kolektif berbagai pihak.

“Kerja profesional yang dilakukan wartawan mencapai puncaknya dengan kembalinya keempat pulau itu kepada Aceh,” kata Nasir. Ia menambahkan, “Ini kerja kolektif yang mampu mengubah keputusan besar yang diambil oleh negara. Ini kerja kita bersama, termasuk pers dengan berbagai macam risiko dan tekanan yang dihadapi, bukan kerja orang per orang atau kelompok.” (XRQ)

Reporter: Akil

Aceh Buka Peluang Eksplorasi Migas di Empat Pulau, Siap Gaet Investor

0
Ilustrasi sumur migas lepas pantai. (Foto: MNC Media)

NUKILAN.ID | JAKARTA – Pemerintah Aceh membuka peluang kerja sama untuk mengeksplorasi potensi minyak dan gas bumi (migas) di empat pulau yang sebelumnya disengketakan dengan Sumatera Utara. Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem, menyampaikan kesiapan tersebut usai Presiden Prabowo Subianto menetapkan bahwa keempat pulau tersebut secara administratif masuk wilayah Aceh.

“Kita lihat nanti (tawaran) yang mana bagusnya. Saya kira ada, lah (migas di pulau tersebut). Kita akan mengundang pemilik modal. Mereka boleh menggali sumber daya alam kita. Ya, sama-sama kita hormati lah,” kata Mualem saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (17/6/2025).

Ia juga tidak menutup kemungkinan menjalin kerja sama dengan pihak Sumatera Utara apabila dapat memberikan manfaat bersama.

“Kita lihat nanti yang jelas itu masuk teritorial Aceh. Iya, tidak menutup kemungkinan (kerja sama dengan Sumut), iya, kalau dia ada investor, ada pengusaha, kita kenapa tidak, kan,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menyatakan siap mengikuti ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat dan Aceh. Namun, Bobby mengaku tidak memiliki data soal keberadaan kandungan migas di pulau-pulau tersebut.

“Kalau saya tidak pegang data ada migasnya, ya. Saya sih tidak pegang data. Dia punya Aceh kok, (ikut ketentuan) Aceh,” ucap Bobby.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut belum ada penelitian resmi terkait keberadaan kandungan migas di wilayah tersebut. Ia pun mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh isu yang belum jelas kebenarannya.

“Itu banyak yang gelap-gelap itu menunggangi, isunya jadi ke mana-mana. Di situ (katanya) ada satu pemerintahan yang mau mengambil, kemudian diisukan ada sumber daya energi yang cukup besar. Padahal kita cek, kami cek di SDM, belum pernah ada penelitian di tempat-tempat tersebut memiliki kandungan energi,” jelas Prasetyo.

Sebelumnya, status empat pulau yakni Pulau Mangkir Kecil, Pulau Mangkir Besar, Pulau Panjang, dan Pulau Lipan sempat menuai polemik usai Kementerian Dalam Negeri menyatakan keempatnya masuk wilayah Sumatera Utara. Pemerintah Aceh menolak klaim tersebut dan menyebut memiliki bukti historis kuat.

Setelah melalui berbagai pertimbangan dan laporan dari kementerian terkait, Presiden Prabowo Subianto akhirnya menetapkan bahwa keempat pulau tersebut berada dalam wilayah administratif Aceh.

“Bapak Presiden memutuskan bahwa pemerintah berlandaskan pada dasar-dasar dokumen yang telah dimiliki pemerintah telah mengambil keputusan bahwa keempat pulau, yaitu Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek, secara administratif berdasarkan dokumen yang dimiliki pemerintah adalah masuk ke wilayah administratif wilayah Aceh,” tutur Prasetyo.

Editor: Akil