Nukilan.id – Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh dinobatkan terbaik kedua laporan keuangan tahun 2020 kategori Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran-Wilayah (UAPPA-W) Besar dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Aceh.
Piagam penghargaan diserahkan Kakanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Aceh Syafriadi, S.E., M.Ec., Ph.D. kepada Kakanwil Kemenag Aceh Dr H Iqbal S.Ag M.Ag, di ruang rapat Kakaanwil Kemenag Aceh, Jumat, 24 September 2021.
Kakanwil Kemenag Aceh Iqbal merasa bahagia atas prestasi tersebut. Iqbal juga mengapresiasi seluruh kepala satuan kerja, serta seluruh pengelola anggaran di satuan kerja.
“Saya memberikan apresiasi kepada semua kepala Satker dan pengelola anggaran termasuk Satker madrasah, mereka sudah bekerja keras walaupun masih ada kekurangan dalam masa berbenah menjadi lebih baik,” katanya.
Kata Iqbal, Kemenag Aceh meraih prestasi kategori laporan keuangan terbaik, dan ini merupakan prestasi yang membanggakan.
“Tahun 2020 kami mendapat penghargaan pengelolaan anggaran, berkat bimbingan secara kontinyue dan kerjasama yang solid menyelesaikan keuangan. Terlepas dari kekurangan kami terus berusaha dan memacu kekurangan tersebut,” ujarnya.
Ia mengatakan, tahun 2021, Kemenag Aceh terus memacu realisasi anggaran dan dimulai sejak awal tahun.
“Dukungan dan support terutama dari Pak Kanwil DJPB, Alhamdulillah kami terus bergerak. Sehingga dari total PAGU yang diberikan Alhamdulillah sampai triwulan ketiga realisasinya 72,3 persen mungkin untuk standar nasional kita sudah tinggi,” ungkapnya.
Kakanwil DJPb Syafriadi mengapresiasi capaian yang diraih Kanwil Kemenag Aceh terhadap realisasi dan laporan keuangan sebagai terbaik kedua.
“Semoga harmonisasi, kerjasama dan sinergi kedua lembaga ini dapat kita jaga bersama dan semakin lebih baik, guna berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, karena realisasi anggaran yang kita lakukan berdampak terhadap tumbuh kembang dan peningkatan ekonomi rakyat,” kata Syafriadi.[]
Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. Pati Sari, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang melalui Kuasa Hukum melakukan konferensi pers terkait dugaan perbuatan pelanggar Syariah Islam (SI).
Nukilan.id – Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. Pati Sari, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang melalui Kuasa Hukum melakukan konferensi pers terkait dugaan perbuatan pelanggar Syariah Islam (SI).
Kegiatan itu berlangsung di Kafe Srikandi Karang Baru pada Jum’at (24/9/2021).
Kuasa Hukum PT. Pati Sari, Sawaludin, SH menyampaikan, awal permasalahan muncul akibat peristiwa yang terjadi pada Senin (19/7/2021) yaitu adanya dua orang karyawan dan karyawati yang bukan muhrim berada dalam satu toilet Musholla Perusahaan saat jam kerja.
Kemudian, lanjutnya, perusahaan melakukan upaya penyelesaian dengan cara penindakan oleh perusahaan berupa sanksi Surat Peringatan (SP) ke tiga terhadap kedua pelaku tersebut, namun pelaku berinisial S tidak terima atas sanksi yang diberikan perusahaan. Karena merasa dirinya tak bersalah.
“Selanjutnya pihak Perusahaan menarik surat peringatan tersebut dan untuk hal itu perlu kepastian hukum terkait perbuatan mereka berdua masuk dalam katagori pelanggaran berat atau tidak seperti yang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB),” kata Sawaludin kepada Nukilan.id.
Ia menambahkan, pada 5 Agustus 2021 pihaknya melaporkan peristiwa itu ke Wilayatul Hisbah (WH) Kabupaten Aceh Tamiang, karena merasa perkara ini harus ada kejelasan dan memiliki kepastian hukum, baru selanjutnya mereka dapat dikenakan sanksi sesuai dengan undang-undang cipta kerja.
“Kami dari pihak Perusahaan akan terus berupaya melakukan upaya musyawarah mufakat, agar mereka nantinya dapat terus bekerja, namun sesuai aturan yang berlaku,” pungkas Sawaludin.
Mendagri Muhammad Tito Karnavian. (Foto: Dok. Ist)
Nukilan.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menyetujui Rancangan Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tahun 2020.
Keputusan Mendagri Nomor 903-4119 tahun 2021 ditandatangani pada 17 September 2021 dan baru dikirim ke Pemerintah Aceh pada Selasa, 22 September lalu.
Dalam salinan keputusannya, Mendagri menyampaikan enam poin penjelasan diantaranya, mengesahkan Rancangan Pergub Aceh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA 2020.
“Gubernur Aceh segera menetapkan Rancangan Peraturan Gubernur Aceh menjadi Peraturan Gubernur Aceh sejak mendapat nomor register,” bunyi salah satu keputusan Mendagri.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhamamd MTA seperti dilansir Serambinews.com, Sabtu (25/9/2021) mengatakan Pemerintah Aceh segera menindaklanjuti arahan Mendagri.
“Setelah mendapatkan persetujuan ini tentu Pemerintah Aceh segera mempersiapkan Pergub tentang Pertangunggjawaban Pelaksanaan APBA 2020,” katanya.
Selain itu, Mendagri juga meminta Gubernur Aceh segera melakukan penyempurnaan Rancangan Pergub sesuai dengan lampiran keputusan ini, berita acara, serta temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk perbaikan tata kelola keuangan daerah.
Selain itu, Gubernur Aceh juga diminta menyampaikan Rancangan Pergub yang telah dilakukan penyempurnaan kepada Mendagri.
Keputusan Mendagri tersebut turut ditembuskan ke Presiden, Wakil Presiden, Ketua BPK, Gubernur Aceh, dan Ketua DPRA di Banda Aceh. []
Ketua Umum Himapol Indonesia, Alif Fathurrahman. (Foto: Ist)
Nukilan.id – Sejak terjadinya pandemi Covid-19, vaksinasi menjadi focus yang dilakukan oleh pemerintah guna membangun herd immunity guna mencipakan sebagian besar masyarakat terlindung/kebal terhadap penyakit tertentu sehingga menimbulkan dampak tidak langsung (indirect effect), yaitu turut terlindunginya kelompok masyarakat yang rentan dan bukan merupakan sasaran vaksinasi.
Dalam rangka menciptakan Herd Immunity maka cakupan vaksinasi yang tinggi dan merata menjadi kepentingan bersama. Presiden Joko Widodo mengingatkan kepada para penyelenggara kegiatan vaksinasi agar menghabiskan dosis vaksin dan jangan sampai ada yang tersisa atau sengaja menyetok.Hal itu ditegaskan Kepala Negara saat meninjau pelaksanaan Program Vaksinasi Merdeka di Kampus IPB University, Bogor, Jawa Barat, Rabu (22/9/2021).
Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik Indonesia (Himapol Indonesia) turut memberikan pandangan terkait vaksinasi covid 19, Himapol Indonesia memiliki visi bahwa untuk membantu penyebaran vaksinasi maka pemerintah harus bekerjasama dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan dan kemahasiswaan. Hal tersebut ditinjau atas dasar arahan Presiden Joko Widodo dalam rangka menghabiskan dosis vaksin.
Ketua Umum Himapol Indonesia, Alif Fathurrahman, turut mengapresiasi kinerja Polri yang telah bekerja keras dalam penangan pandemi Covid-19 termasuk dalam hal vaksinasi.
“Konsistensi kepolisian kita dalam melakukan penanganan covid-19 patut diapresiasi terutama bila kita melihat output penurunan penyebaran covid-19 itu sendiri di masyarakat, keberhasilan penanganan covid-19 harus kita iringi dengan vaksinasi yang merata serta kesadaran dari masyarakat juga” Jakarta, Jumat (25/9/2021).
Alif Fathurrahman menegaskan bahwa organisasi kemasyarakatan dan kemahasiswaan harus turut digandeng untuk percepatan vaksinasi “…Organisasi-organisasi kemasyarakatan dan kemahasiswaan merupakan perpanjangan tangan antar pemerintah kepada masyarakat, untuk itu pemerintah perlu merangkul organisasi-organisasi tersebut guna menciptakan vaksinasi yang lebih cepat dan tersebar rata…” Ujarnya.
Himapol Indonesia sebagai organisasi kemahasiswa turut menyumbangkan pikiran dan tenaga dalam rangka menciptakan herd immunity, hal tersebut dilakukan dalam rangka pengabdian kepada masyarakat agar masyarakat dapat disegerakan mendapatkan vaksinasi untuk segera terlepas dari pandemi covid-19.
Nukilan.id – Sebanyak 286 peserta dari wilayah Aceh mulai mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kejaksaan RI untuk lulusan SMA sederajat.
Kegiatan itu berlangsung di Hotel Amel Convention Hall di Gampong Blang Oi, Kecamatan Meuraxa, Banda Aceh selama lima hari dari tanggal 25-30 September 2021.
Kasubbag Kepegawaian Kejati Aceh, Saifullah SH meminta kepada semua peserta untuk hadir lebih cepat ke lokasi kegiatan dari jadwal yang ditentukan.
“Kita mengimbau peserta untuk tidak membawa kenderaan ke lokasi ujian. Peserta harus sudah berada di lokasi 90 menits ebelum ujian (setiap sesi) dimulai,” kata Saifullah, Jumat (24/9/2021).
Dalam satu hari, SKD dilakukan dalam empat sesi. Sesi pertama dimulai pukul 08.00-09.40 WIB, sesi kedua 10.30-12.10 WIB, sesi ketiga 13.00-14.40 WIB,d an sesi keempat 15.30-17.10 WIB.
Saat mengikuti ujian, jelas Saifullah, peserta wajib membawa KTP elektronik asli atau KTP asli yang masih berlaku atau surat keterangan pengganti KTP yang masih berlaku atau kartu keluarga asli atau salinan kartu keluarga yang dilegalisir basah oleh pejabat yang berwenang.
Selain itu membawa kartu peserta seleksi (yang dapat diunduh pada halaman website www.sscasn.bkn.go.id).
Lalu, membawa bukti telah melakukan swab test PCR kurun waktu maksimal 2×24 jam atau rapid test antigen kurun waktu maksimal 1×24 jam dengan hasil negatif/non reaktif.
Hal lain yang perlu dibawa peserta ujian adalah membawa formulir deklarasi sehat yang terdapat pada website www.sscasn.bkn.go.iddalam kurun waktu 14 hari sebelum mengikuti ujian seleksi dab paling lambat H-1 sebelum ujian.
Kata Saifullah, pelaksanaan SKD CPNS Kejaksaan RI dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan (protkes) yang ketat untuk menghindari penularan Covid-19.
“Semua peserta diminta untuk mematuhi protokol kesehatan seperti menggunakan masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan,” pesannya.[infocpns.web.id]
Gubernur Aceh, Ir.H Nova Iriansyah, MT, saat memberikan sambutan dan arahan kepada lulusan IPDN Angkatan XXVIII tahun 2021, di Meuligoe Gubernur Aceh, Banda Aceh, Jumat (24/9/2021). Foto: Humas
Nukilan.id – Loyalitas pada keluarga berakhir saat loyalitas terhadap negara dimulai. Begitulah gambaran betapa besar dan beratnya tanggungjawab seorang abdi negara.
Pesan sarat makna tersebut disampaikan oleh Gubernur Aceh Nova Iriansyah, saat memberikan pengarahan terhadap Lulusan IPDN Angkatan 28 tahun 2021, di Restauran Meuligoe Gubernur Aceh, Jum’at (24/9/2021). “Loyalitas pada keluarga berakhir saat loyalitas pada negara dimulai. Aceh adalah daerah khusus, mengabdi di sini jauh lebih keras dibandingkan dengan wilayah lain. Dibutuhkan tekad, kemauan, usaha yang kuat disertai do’a. Siapkan mental hati dan pikiran. Jika ada kendala mengadulah kepada Allah. Insya Allah jalan akan dibukakan oleh sang Maha Kuasa,” ujar Nova berpesan.
Gubernur mengingatkan, kehadiran Pamong Praja Muda alumni IPDN angkatan ke-28 saat ini, merupakan awal dari pengabdian panjang untuk berbakti kepada masyarakat, bangsa dan negara. Untuk itu, Nova mengingatkan agar amanah yang diberikan ini dapat dijalankan dengan baik, sehingga para Praja Muda angkatan ke-28 dapat menjadi motor bagi spirit untuk menjalankan perubahan yang lebih baik di Aceh. “Anak-anakku sekalian, hari-hari awal kalian sebagai abdi negara sangat menentukan hari-hari akhir kalian semua kala purna tugas nantinya. Oleh karena itu, jalankanlah segala sesuatu sesuai ketentuan, sesuai peraturan perundangan dan sesuai dengan korsa Pegawai Negeri Sipil,” ujar Gubernur berpesan.
Dalam sambutannya, Gubernur juga mengutip sebuah kalimat yang pernah diucapkan pendiri bangsa, yaitu Bung Karno. “Bung Karno pernah berkata, Untuk membangun suatu negara, tahap paling utama adalah membangun jiwa dan kepribadian masyarakatnya. Benar bahwa keahlian sangat dibutuhkan, namun keahlian saja tanpa dilandasi jiwa yang bersih, tidak akan mampu mencapai tujuan. Itu sebabnya, di dalam kepribadian kita dituntut adanya nasionalisme dan semangat untuk membangun,” ujar Gubernur mengingatkan.
Oleh sebab itu, sambung Nova, sangat dibutuhkan orang-orang yang bisa menjadi teladan bagi semangat cinta tanah air bangsa dan agama. Cinta Tanah Air yang dimaksud bukan hanya siap membangun bangsa agar lebih maju.
“Akan tetapi lebih dari itu, setiap kita dituntut menjadi sosok yang jujur dalam berkarya, patuh kepada hukum, disiplin, pekerja keras dan Istiqamah,” kata Nova berpesan.
Gubernur menegaskan, hal inilah yang selalu didengungkan dan lakukan Pemerintah Aceh melalui Gerakan Bersih, Rapi, Elok dan Hijau (Bereh).
“Banyak yang mengolok-olok, membully dan menistakan gerakan ini. Tapi, anak-anakku sekalian, di balik Gerakan Bereh ini, ada upaya untuk membangun jiwa dan kepribadian masyarakat yang dimulai dari para ASN. Saya mengimbau adik-adik mampu hadir sebagai tulang punggung bagi upaya pembenahan ASN untuk kembali pada kepribadian, etos dan kembali pada karakteristik Islami yang diajarkan Rasulullah,” kata Gubernur.
Sosok nomor satu di Pemerintah Aceh juga mengingatkan, para Pamong Praja Muda Alumni IPDN adalah sosok yang diharapkan menjadi contoh bagi semangat perubahan tersebut. Nova meyakini, selama 4 tahun menjalani pendidikan di IPDN, tentunya para praja cukup memahami kondisi bangsa dan langkah-langkah perubahan yang mesti dilakukan.
“Kami berharap, Saudara bisa menjadi motor bagi gerakan yang lebih inovatif, berubah secara konkret, lebih berkualitas. Sehingga sistem Pemerintahan di negeri kita menjadi semakin bersih dan berkualitas, dengan program-program pembangunan yang efektif, terukur serta tepat sasaran,” kata Gubernur.
Untuk itu, Gubernur mengimbau agar para praja yang mulai hari ini bertugas di Aceh, menjadi sosok yang mengenal Aceh dengan baik. Siap menjadi pamong praja yang mencintai rakyat, mau bergotong royong bersama rakyat, serta siap melayani rakyat dan mampu menjadi pemicu semangat bagi terciptanya Pemerintahan yang bersih, adil dan melayani sesuai visi misi Pemerintah Aceh.
“Saya mengingatkan, anak-anakku sekalian adalah garda terdepan birokrasi negara ini. Bukan pejabat politik seperti saya. Oleh karena itu, apa yang didapat selama 4 tahun di Jati Nangor harus diingat selalu. Loyalitas, integritas dan kapabilitas itu penting. Dan, keberanian untuk mengatakan tidak, keberanian untuk mengingatkan pimpinan jika terjadi penyimpangan adalah jauh lebih penting,” ujar Nova berpesan.
Untuk diketahui bersama, hari ini sebanyak 67 Alumni IPDN angkatan ke-28 tahun 2021 berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Dalam Negeri, yang diperintahkan melaksanakan orientasi tugas di Aceh sampai dengan ditetapkannya Keputusan Penugasan/Penempatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang- undangan.
Gubernur mengingatkan, sesuai Program Nawacita Presiden RI, khususnya poin ketiga, yaitu Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, maka penempatan para praja di Aceh mempertimbangkan beberapa hal, yaitu Dukungan kepada Pemerintah Daerah di wilayah Kawasan Perbatasan, Rasio jumlah Praja IPDN dari setiap daerah Provinsi, Kebutuhan bagi dukungan pelaksanaan tugas khusus tertentu dari kementerian, dan Kondisi sosial kultural masyarakat.
Dengan mempertimbangkan 4 hal tersebut, maka dari 67 praja ini, sebanyak 20 orang diantaranya ditempatkan di Pemerintah Aceh, sedangkan 47 lainnya disebar di berbagai kabupaten/ kota di Aceh. Yang terbanyak di Pemerintah Kota Langsa 7 orang, sedangkan di kabupaten/kota lainnya rata-rata 2-3 orang.
“Di manapun ditempatkan, yang jelas pengabdian adalah yang utama. Tunjukkanlah keteladanan dan pelayanan yang baik kepada masyarakat, sehingga Saudara-Saudari menjadi contoh bagi perbaikan di lembaga publik tempat adik-adik mengabdi nanti. Sekali lagi saya berpesan, Pejabat politik datang dan pergi, kalianlah yang akan menjaga negara, jangan pernah diam jika ada penyimpangan. Segera laporkan sesuai mekanisme yang ada,” pungkas Gubernur.
Kegiatan yang berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat ini dihadiri oleh Kepala BKN regional XIII Ojak Murdani, Asisten Administrasi Umum Sekda Aceh Iskandar AP, Kepala Badan Kepegawaian Aceh Abdul Qahar, Kepala Biro Umum Setda Aceh Akmil Husein, Kepala Biro Organisasi Danil Arca, Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh Muhammad Iswanto.[]
Gubernur Aceh, Ir.H Nova Iriansyah, MT, saat memberikan sambutan dan arahan kepada lulusan IPDN Angkatan XXVIII tahun 2021, di Meuligoe Gubernur Aceh, Banda Aceh, Jumat (24/9/2021). Foto: Humas
Nukilan.id – Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, dr. Taqwallah M.Kes., menitipkan pesan kepada para kepala sekolah dan tenaga kesehatan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat Sabang akan pentingnya vaksinasi Covid-19.
“Kemampuan bapak-ibu lah yang bisa membuat Sabang ini terbebas dari pandemi covid-19,” kata Sekda saat memberikan arahan kepada puluhan Kepala Puskesmas, Kepala SMP, SMA, SLB dan para pejabat Kota Sabang, di Sabang, Jumat (24/9/2021).
Sekda mengatakan, vaksin sangat penting, di samping untuk mencegah terpapar penyakit juga mencegah penularan kepada orang lain.
Sama halnya dengan bepergian ke pulau seperti ke Sabang sekira 30 tahun lalu. Di mana para tetamu harus mengonsumsi obat anti malaria, baik saat datang maupun saat kembali dari Sabang.
Jika malaria sangat berbahaya dan penularannya melalui perantara yaitu nyamuk, maka covid-19 lebih berbahaya. Penularan Covid-19 terjadi dari manusia ke manusia tanpa perlu perantara.
“Itu ganasnya Covid-19, dan merusak jaringan paru-paru,” kata Sekda.
Muncul pertanyaan, kenapa mereka yang sudah selesai divaksin juga bisa terpapar. Rata-ratanya jika ditelusuri maka mereka yang terpapar adalah karena sikap longgar akan Protokol kesehatan, seperti enggan memakai masker dan menjaga jarak. Mereka tetap punya potensi besar tertular. Beruntung, bagi mereka yang terpapar usai vaksin itu, efeknya tidak terlalu lagi berbahaya.
Untuk itu, Sekda berpesan agar para Kepala Puskesmas, Kepala SMP, SMA, SLB dan para pejabat Kota Sabang, menjelaskan kepada seluruh masyarakat, baik pelajar ataupun orang tua agar mau divaksin.
Mumpung masih gratis dan ketersediaan vaksin masih mencukupi.
“Insya Allah di tangan bapak dan ibu semua lah Sabang ini terbebas dari pandemi,” kata Sekda.
Sementara itu, Sekda Kota Sabang, Drs. Zakaria, mengatakan Sekda Taqwallah datang untuk mengkoordinasikan kegiatan vaksinasi khusus kepada kalangan pelajar. “Mulai besok sampai seterusnya akan ada program vaksinasi bagi anak sekolah di Kota Sabang,” kata dia
Sebelum itu, kata Zakaria, Kota Sabang tercatat sebagai kabupaten/kota dengan angka vaksinasi usia anak sekolah kedua tertinggi di Aceh. Namun demikian, kata dia, angka itu didapat dari vaksinasi yang diikuti oleh anak-anak TNI dan Polri.
“Di sini orang tua lebih berperan. Pada kalangan masyarakat umum bahkan PNS saya pikir belum lagi,” kata Zakaria.
Ia menyebutkan banyak masyarakat yang menerima informasi tidak tepat tentang vaksinasi ini, sehingga ada masyarakat yang masih enggan memberikan izin kepada anaknya untuk divaksin.
Zakaria berharap kedatangan Sekda bisa membuat progres vaksinasi bagi anak usia sekolah di Kota Sabang menjadi lebih lancar. Pengalaman vaksinasi kepada tenaga kesehatan, di mana saat itu nakes berbondong-bondong menyuntikkan vaksin Covid-19 diharapkan juga diikuti oleh para pelajar.
“Mudah-mudahan kedatangan Pak Sekda hari ini juga begitu.”
Hadir dalam kegiatan itu, Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Kepala Dinas Kesehatan Aceh, Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh, Sekda Kota Sabang, Asisten Pemerintahan Kota Sabang, Kadinkes Sabang, Kadis Pendidikan Sabang dan Kepala Sekolah SMP, SMA dan SLB di Kota Sabang. []
Nukilan.id – Gubernur Aceh Nova Iriansyah melepas kontingen Aceh untuk mengikuti Pekan Olahraga Nasional (PON) ke-20 Tahun 2021 di Papua, Jumat (24/09/2021) malam. Acara penglepasan itu dilakukan dalam bentuk seremonial peusijuek yang juga dibarengi dengan makan malam bersama di Anjong Mon Mata, Banda Aceh.
Turut hadir dalam kegiatan itu Paduka Wali Nanggore Aceh Malik Mahmud Al-Haythar, Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin, Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Achmad Marzuki , Staf Ahli Gubernur, Asisten Sekda, Kadispora Aceh, Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh, Ketua dan Pengurus KONI Aceh, Pengurus Organisasi, Pelatih, dan Pembina olahraga di Aceh dan Para atlit PON serta official Kontingen Aceh.
Dalam sambutannya pada acara itu Gubernur menyebutkan dukungan untuk pembangunan bangsa dan negara tidak hanya dalam bentuk pembangunan fisik atau ekonomi, tapi juga dalam bidang olahraga dan pembinaan generasi muda. “Dengan semua anugerah itu, pada hari ini kita akan mengutus atlet-atlet terbaik Aceh untuk mengikuti PON ke-20 yang berlangsung di Papua mulai tanggal 2 sampai dengan 15 Oktober 2021,” ujar Gubernur.
Gubernur berharap, dengan perjuangan keras dan doa yang tulus seluruh lapisan masyarakat akan memudahkan jalan bagi para atlit untuk mengukir prestasi yang membanggakan daerah. “Untuk itu, atas nama Pemerintah Aceh, saya mengucapkan Selamat kepada para atlit Aceh yang telah mendapatkan kepercayaan berlaga di forum olahraga terbesar nasional dengan membawa bendera Aceh. Berjuanglah sekuat tenaga demi kehormatan daerah kita,” kata Gubernur.
Lima Kunci Keberhasilan
Pada kesempatan itu Gubernur juga menyampaikan lima kunci keberhasilan untuk menjadi pegangan teguh para atlit Aceh saat mengikuti pertandingan nanti.
Pertama, Gubernur berpesan agar para atlet selalu menjaga rasa percaya diri, memperkuat mental, tidak ragu-ragu dalam menghadapi setiap pertandingan. “Bangun dan kembangkan kekuatan itu. Yakinkan diri Anda, bahwa kalian lebih unggul dibanding lawan,” kata Gubernur.
Kedua, agar para atlet memaksimalkan seluruh potensi yang ada dalam diri mereka. “Jangan ada beban yang disimpan. Ingat, bahwa Saudara-Saudara adalah atlet-atlet pilihan yang diseleksi dari berbagai daerah. Itu berarti anda sekalian bukanlah orang sembarangan. Dan saya yakin, Saudara-Saudara juga sudah berpengalaman dalam kompetisi lokal. Itu semua adalah modal berharga untuk bisa mengalahkan lawan di pertandingan nanti,” pesan Gubernur.
Ketiga, para atlet juga diminta menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh dengan beristirahat yang cukup, tidur yang cukup, jaga pola makan sehat, serta selalu berpikir positif. “Keempat, kepada official, pelatih, pendamping, dan semua yang terlibat dalam manajemen kontingen Aceh, saya minta agar melaksanakan tugas dengan baik. Jangan ditambah beban apapun kepada atlet kita, selain fokus kepada pertandingan. Jika ada keluhan dari atlet, cepat ditangani dengan baik agar atlet kita tidak menghadapi kendala apapun selama kompetisi berlangsung,” kata Gubernur.
Pesan yang kelima, gubernur meminta para atlit memperkuat ibadah dan selalu berdoa kepada Allah SWT, agar cita-cita baik ini mendapatkan ridha Allah, sehingga tujuan perjuangan berhasil dengan baik. “Tentu saja saya juga menyeru kepada masyarakat Aceh untuk memberikan dukungan kepada para atlit kita ini, sehingga para atlit Aceh siap tampil dengan kemampuan terbaiknya,” ujar Gubernur.
Apresiasi prestasi yang diraih selama ini
Selain itu Gubernur pada kesempatan itu juga menyebutkan, dalam lima tahun terakhir prestasi olahraga Aceh sebenarnya sudah cukup meningkat. Pada PON di Jawa Barat lima tahun silam, kata gubernur, atlit Aceh sukses mendulang 8 emas, 7 perak, dan 9 perunggu. Raihan ini melewati target yang ditetapkan KONI Aceh.
Gubernur juga menyebutkan, di berbagai Kejurnas lainnya, atlet Aceh juga banyak meraih prestasi membanggakan, termasuk pada cabang olahraga angkat besi di mana Aceh memiliki lifter putri terbaik nasional peringkat 5 dunia di kelas 87 kg. Karena itu, lanjut gubernur, tidak heran jika KONI Aceh mematok target cukup tinggi pada PON Papua ini. “Saya sempat mendengar kalau Ketua Umum KONI Aceh memasang target 13 medali emas. Tentu sudah ada kalkulasi yang tajam terkait target ini. Kalau saja bisa tercapai, jelas ini prestasi yang luar biasa. Pencapaian ini pasti menjadi modal berharga bagi kita dalam menyongsong PON ke-21 tahun 2024,” sebut Gubernur.
Lebih lanjut, kata Gubernur, pada PON tahun 2024 nanti Aceh akan menjadi tuan rumah bersama dengan Provinsi Sumatera Utara. Momentum itu diminta harus dimanfaatkan untuk membangkitkan prestasi olahraga Aceh.
PON Papua ini juga diharap menjadi batu loncatan untuk PON 2021 nanti. Jika atlet Aceh mampu meraih prestasi terbaik pada PON 2021 ini, maka cahaya terang diharapkan akan menaungi prestasi Aceh pada PON 2024 nanti. “Karena itu, kepada semua atlet Aceh, kami berharap agar kalian selalu tampil prima di setiap pertandingan. Jaga sportivitas dan ukirlah prestasi yang membanggakan bagi rakyat Aceh. Insya Allah Pemerintah Aceh akan menyiapkan bonus melalui KONI bagi para atlet yang bisa menorehkan prestasi pada PON kali ini,” pungkas Gubernur.
Pada kesempatan ini, gubernur juga mengucapkan terimakasih kepada KONI Aceh dan semua pihak yang selama ini telah mendukung persiapan atlet Aceh dalam menghadapi PON ini. Gubernur berharap harmonisasi dan kerjasama yang telah dibangun selama ini dapat lebih ditingkatkan di masa-masa mendatang.
Sementara itu Ketua Umum KONI Aceh Muzakir Manaf, Wali Nanggroe Malik Mahmud dan Pangdam Iskandar Muda Mayjen Achmad Marzuki masing-masing juga tampil memberikan semangat kepada para atlet.
Ketiganya berharap para atlet terus menjaga kondisi fisik menjelang pertandingan dan berharap dapat memperoleh hasil maksimal nantinya. []
Mantan Kabid Advokasi Forum Paguyuban Aceh (FPMPA), Delky Nofrizal Qutni
Nukilan.id – Sistem birokrasi dan pelayanan pajak di Indonesia wabil khusus di Aceh masih sangat berbelit-belit. Hal ini menunjukkan bahwa sistem yang diterapkan masih jauh dari istilah reformasi birokrasi dan justru berpotensi mempersulit.
“Pada dasarnya bukan masyarakat yang enggan melaporkan pajak dan berkontribusi maksimal dalam persoalan pajak. Namun, sistem perpajakan yang cenderung masih sangat rumit dengan sistem semi online ini justru terkesan berbelit bahkan bisa dikatakan rumit. Sehingga slogan “bangga bayar pajak” tanpa disertai dengan sistem yang memudahkan dan pelayanan publik hanya menunjukkan pepesan kosong reformasi birokrasi di dunia perpajakan,”ungkap mantan Kabid Advokasi Forum Paguyuban Aceh (FPMPA), Delky Nofrizal Qutni kepada media, Jum’at (24/9/2020).
Menurut Delky, layanan perpajakan yang selama ini katanya online justru lebih tepat dikatakan sebagai layanan OONline.
“Kenapa OONline, karena sistem online nya bukan mempermudah namun diaspek tertentu malah mempersulit. Misalkan untuk laporan SPT dan E-Faktur sudah online, tapi PKP masih manual dan mengharuskan antrian. Belum lagi untuk penggunaan SPT badan jika menggunakan eform wajib mengerti dan bisa Adobe Acrobat Reader dulu, untuk e-Filling harus paham SSV dulu. Tentunya hal ini mempersulit masyarakat umum terutama UMKM, sudah sistemnya rumit, istilahnya khusus banyak ditambah lagi alurnya berbelit sehingga menambah kesulitan masyarakat,” ujarnya.
Dia melanjutkan, pengurusan pengusahan kena pajak (PKP) yang mengharuskan non PKP tetap melaporkan SPT pribadi semua pengurus, SPT Badan, padahal sebelumnya status badannya non PKP justru tetap diwajibkan lapor SPT walaupun nihil. Belum lagi, untuk PKP bisa menelan waktu hingga 14 hari.
“Ini menunjukkan selain berbelit, birokrasi diperpajakan masih lelet alias lambat. Sehingga menelan waktu yang banyak yang membuat masyarakat sulit dan tak bangga bayar pajak, karena lika-liku sistem yang dilalui yang membingungkan masyarakat,” katanya.
Kendatipun disediakan layanan publik di KPP, misalnya helpdesk juga sering tak memberi solusi apalagi ditengah pendemi apalagi dengan slot layanan terbatas dengan dalih pandemi, kalau tidak pesan no antrian sehari sebelumnya maka tidak akan mendapatkannya, sementara pesan antriannya juga pola oonline. Meskipun disediakan layanan via what’s app juga tak maksimal.
“Misalkan di KPP Pratama, itu pelayanannya masih memprihatinkan. Masyarakat bisa saja menghabiskan waktu yang banyak berhari-hari dan menguras energi namun juga menemukan jalan buntu, inilah bentuk buruknya sistem,” sebutnya.
Buruknya sistem layanan dan bobroknya birokrasi akan menghadirkan peluang terjadinya praktek suap dan gratifikasi. Inilah fakta kenapa sosok Gayus Tambunan yang dikenal sebagai salah satu koruptor yang merugikan negara triliunan rupiah lahir dari dunia perpajakan.
“Pengusaha atau masyarakat tentunya bosan dengan sistem yang berbelit, birokrasi yang Bobrok serta layanan yang rumit, sehingga memikirkan jalan pintas yang berpotensi terjadinya praktek suap petugas hingga gratifikasi agar urusannya tuntas. Karena itu, sangat berpotensi banyaknya hadir sosok-sosom Gayus di dunia perpajakan. Apakah permainan seperti Gayus adalah sebuah kebanggaan di dunia perpajakan, tentunya tidak. Namun fakta bahwa birokrasi yang berbelit akan membuat prakttem kenakalan masif terjadi,” jelasnya.
Dia meminta agar Dirjen Perpajakan untuk segera melakukan evaluasi sistem, pelayanan dan birokrasi perpajakan, terutama di Aceh sehingga lebih mudah, cepat dan tidak berbelit-belit. “Evaluasi ini penting jika memang pemerintah ingin masyarakat “bangga bayar pajak”. Pelayanan dan sistem yang rumit hanya bisa menyulitkan masyarakat, apalagi petugas yang melayani tak mampu memberi solusi, jadi petugas pelayanan di kantor pusat pelayanan juga harus dievaluasi dan dipantau kinerjanya, sehingga tidak membuat sistem yang masih rumit semakin sulit. Jika tidak maka lebih baik negara ini menghapus sistem perpajakan dan menggantinya dengan zakat infak dan sadaqah saja sehingga pelaporannya tidak serumit pajak, dan penggunaannya bisa lebih amanah,” pungkas ketua Yayasan Aceh Kreatif itu. [rilis]
Mantan Kabid Advokasi Forum Paguyuban Aceh (FPMPA), Delky Nofrizal Qutni
Nukilan.id – Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Bangun Aceh (LSM-FBA) gelar Workshop Pembangunan Inklusif Disabilitas bagi Pemerintah Daerah dan Pemangku Kepentingan di Aceh Besar, acara ini berlangsung di The Pade Hotel, Darul Imarah, Aceh Besar, Kamis (23/9/2021).
Workshop ini bertujuan agar adanya koordinasi dan implementasi lintas sektor dalam pembangunan yang inklusif disabilitas. Serta melakukan penyegaran dan pembahuruan informasi mengenai konsep pembangunan inklusif disabilitas serta aktivitas pendukunganya, kepada pemangku kepentingan dan lintas sektor di Aceh Besar.
Kegiatan yang berlangsung dengan penerapatan protokol kesehatan ini menghadirkan fasilitator Erlina Marlinda dan Program Manajer FBA Asnawi Nurdin, yang dipandu Koordinator Program Aceh Community Based Inclusive Development, Nurul Asyura.
Direktur LSM FBA, Fakhrurrazi menyampaikan sudah empat tahun lebih projek pembangunan Aceh inklusif berbasis sumberdaya masyarakat berjalan, banyak melakukan berbagai kegiatan bersama dengan pemangku kepentingan di Aceh terutama di Aceh Besar.
Selama itu pula sudah banyak terjadi perubahan dan berbagai kemajuan yang didukung penuh pemerintah Aceh Besar, terutama dalam hal melahirkan Qanun Nomor 4 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
“Qanun ini menjadi landasan kita semua agar bagaimana semua masyarakat Aceh Besar memiliki kesempatan yang sama dalam menikmati, menjalankan dan berproses dalam kegiatan pembangunan di Aceh Besar,” kata Fakhrurrazi.
Fakhrurrazi melihat meski berbagai capaian telah diraih dalam kegiatan itu namun disisi lain masih ada juga hal – hal yang harus ditingkatkan kedepan. Karena itu ia mengajak seluruh stakeholder dan pemangku kepentingan untuk ikut berperan aktif berupaya memberikan akses kepada semua pihak terutama kepada orang dengan disabilitas.
“Karena setiap warga daerah itu memiliki hak baik dalam proses perencenaan, pembangunan yang merangkum semua komponen masyarakat,” ujarnya.
Menurut Fakhrurrazi selama ini pihaknya telah menjalin kerja sama dengan pemerinta Aceh Besar membentuk tiga puluh lima desa inklusif dengan orang disabilitas sudah memiliki peningkatan memiliki pekerjaan maupun usaha sendiri, artinya secara perekonomian mereka sudah beranjak menjadi mandiri, sebagaimana harapan bersama.
“Oleh karena itu sangat penting keberadaan kita hari ini disini untuk melihat dimana kedepan ada hal-hal yang harus lebih baik, disisi mana yang harus ditingkatkan bersama sama,” ajak Fakhrurrazi.
Lebih lanjut Fakhrurrazi menjelaskan FBA hanya sebuah lembaga kecil di Aceh yang bergerak di bidang ini, tapi yang terbesar kemampuan dan sarana adalah pemerintah. Menurutnya pemerintah memiliki fasilitas, wewenang secara undang-undang maupun anggaran sehingga lebih mudah bergerak.
Makan itu kata dia pihaknya mengajak kembali para pihak untuk kembali duduk bersama-sama untuk melihat dimana lagi yang harus ditingkatkan kedepan, apa lagi yang harus diperbaiki kedepan dan bagaimana cara berkomunikasi yang baik.
Menurutnya tujuan pembangunan inklusif ini bukanlah semata-mata tujuan dan kepentingan FBA tapi tujuan kita bersama bagaimana memberdayakan agar orang tidak tertinggal, membuat orang menjadi bagian dari setiap proses sesuai dengan bidangnya.
“Kami hanya sebuah lembaga yang berusaha yang mengkoordinasikan, mensinergikan semua potensi yang ada agar tercapai tujuan bersama ini,” tutup Fakhrurrazi. []
