Nukilan.id – PSG berhasil memenangi laga pekan kedelapan Ligue 1 musim ini. Menjamu Montpellier, Les Parisien menang 2-0 di Parc des Princes, Minggu (26/9/2021).
PSG membuka skor di babak pertama lewat aksi Idrissa Gueye. Tuan rumah kemudian berhasil memperbesar kedudukan di babak kedua melalui Julian Draxler.
PSG bermain tanpa Lionel Messi dalam pertandingan melawan Montpellier. Bintang asal Argentina tersebut harus menepi karena cedera.
Meski begitu, PSG tetap bisa mendominasi pertandingan. Mereka bahkan mampu membuka skor pada menit ke-14.
Les Parisiens mencetak gol melalui Idrissa Gueye. Gelandang asal Senegal itu menjebol gawang Montpellier yang dikawal Jonas Omlin lewat tembakan keras dari luar kotak penalti.
Setelah itu, tak ada tambahan gol yang tercipta. Pasukan Mauricio Pochettino unggul 1-0 atas Montpellier saat turun minum.
PSG tak mengendurkan serangan di babak kedua. Kylian Mbappe melepaskan tembakan di menit ke-67, tapi masih melebar dari gawang.
Setelah itu, Neymar juga menebar ancaman untuk gawang Montpellier. Namun, kali ini bola tendangannya belum mampu bersarang di gawang tim tamu.
Upaya PSG untuk menambah gol akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-88. Julian Draxler yang belum lama masuk ke lapangan mencetak gol dari umpan Neymar.
Keunggulan PSG tersebut bertahan hingga wasit meniupkan peluit panjang. Les Parisien pun menang dengan skor 2-0.
Hasil ini membuat PSG semakin nyaman di peringkat pertama dengan nilai 24. Sementara, Montpellier berada di urutan ke-8 dengan nilai 9.
Yuk intip klasemen Liga Prancis selengkapnya di sini.
Nukilan.id – Tim patroli kehutanan Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) diserang. Pelaku diduga perambah hutan lindung.
Penyerangan terhadap tim patroli kehutanan itu terjadi di Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang yang masuk dalam kawasan TNGL.
“Iya benar, ada terjadi penyerangan terhadap tim kita di lapangan. Untuk kronologis kejadian lengkapnya, kami masih menghimpun informasi,” kata Kepala Bidang Teknis TNGL, Adhi Nurul Hadi dikonfirmasi merdeka.com, Sabtu (25/9/2021).
Dia menyebut, pihaknya baru menerima informasi penyerangan terhadap tim patroli kehutanan TNGL itu kemarin sore, sekitar pukul 18.30 WIB.
Adhi belum bisa memastikan berapa orang tim patroli yang diserang tersebut.
“Tim patroli itu sudah kami amankan di kantor dan sedang istirahat. Mohon beri kami waktu untuk mengumpulkan informasi dulu ya,” ujarnya. [merdeka]
Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. (Foto: BPS Aceh)
Nukilan.id – Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Aceh terus mengalami penurunan. Pada 2020, IDI Aceh sebesar 73,93 poin, turun dari tahun sebelumnya yang mencapai 78 poin.
IDI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di suatu wilayah. Tingkat capaiannya di ukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga-lembaga demokrasi.
IDI Aceh masuk kategori “sedang”. Klasifikasi tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu baik dengan indeks di atas 80, sedang indeks 60 hingga 80, dan buruk indeks di bawah 60.
Menurunnya IDI Aceh disebabkan menurunnya seluruh indikator. Pertama, indeks kebebasan sipil menurun dari 93,28 pada 2019 menjadi 84,49 pada 2020. Indeks ini masuk kategori baik.
Kedua, indeks lembaga demokrasi tercatat sebesar 74,91 pada 2020. Angka ini menurun dari tahun sebelumnya yang sebesar 79,08. Indeks lembaga demokrasi masuk kategori sedang.
Terakhir, indeks hak-hak politik menurun tipis dari 65,22 pada 2019 menjadi 64,94 pada 2020. Indeks hak-hak politik masuk kategori sedang. [katadata]
Nukilan.id – Sejumlah pekerja di Putroena Souvenir terlihat sibuk. Penrajin tas khas Aceh itu berada di Desa Ulee Madon, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara.
2021 merupakan tahun kedua pandemic Covid-19 dan mereka terus berusaha bertahana agar kerajinan ini tidak punah.
Sebelum pandemi, pasar mereka mulai tembus ke mancanegara. Aneka kerajinan motif Aceh itu diproduksi mulai dari bentuk tas, dompet, koper, hingga sajadah. Desa itu satu-satunya lokasi perajin tas jenis ini.
Pemilik rumah produksi Putroena Souvenir Maryana, Sabtu (25/9/2021) kepada sejumlah wartawan menyebutkan, saat ini dirinya memiliki 50 pekerja. Sebagian besar bekerja di rumah selama pandemi.
Produksi tas sempat anjlok dan mulai membaik
Tahun 2020, produksi tas anjlok. Semua pesanan dibatalkan. Memasuki tahun kedua ini, kondisi mulai membaik.
“Dulu semua dibatalkan. Sekarang mulai bagus lagi. Walau belum normal. Misalnya, sekarang per hari kita produksi sudah sampai 150 tas. ahun pertama pandemi bahkan tidak ada produksi sama sekali,” kata Maryana.
Meski pandemi, kini dia bisa meraup untung Rp 150 juta per bulan. Harga jual variasi tergantung ukuran tas. Mulai ratusan ribu hingga jutaan rupiah.
Model yang diproduksi seperti pinto Aceh, aan meucanek, dan pucok reubong. “Termurah itu tas tangan Rp 30 ribu per tas,” katanya.
Mayoritas penjualan dilakukan secara online. Mereka memasang nomor telepon di market place pada nomor 0813 6011 2235.
“Semoga pandemi segera berakhir,” katanya.
Kepala Desa Ulee Madon, Salahuddin menyebutkan saat ini sebanyak 17 kelompok masyarakat memproduksi tas motif Aceh di desa itu.
“Total ada 500 pengrajin,” tutur Salahuddin.
Dia mengapresiasi penyesuaian yang dilakukan oleh pengrajin saat pandemi. Penjualan online dan menjaga kualitas menjadi kunci bertahan era pandemi. Dia juga berharap agar dibuat hak paten oleh pemerintah.
“Kalau sampai hak paten, itu agak sulit bagi warga saya. Maka, ini bisa dibantu pemerintah. Jadi motif dan lain-lain dibantu merek dagang dan patennya sekaligus,” tutur Salahuddin.
Kini, perajin terus bertahan, menyesuaikan diri dengan kondisi pandemi. Harapan mereka melambung agar pandemi segera berakhir di seluruh negeri. [kompas.com]
Pintu gerbang gedung utama Kejagung (Google Street View)
Nukilan.id – Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) Kejaksaan Agung memeriksa 1 (satu) orang saksi yang terkait dengan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam Pengelolaan Keuangan PT. Askrindo Mitra Utama (PT. AMU) Tahun Anggaran 2016 s/d 2020.
Hal itu disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Leonard Eben Ezer Simajuntak, S.H, M.H dalam keterangannya kepada Nukilan.id, Sabtu (25/9/2021).
Ia menyebutkan saksi yang diperiksa yaitu WW selaku Mantan Direktur Pemasaran PT. AMU, diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan PT Askrindo Mitra Utama Tahun 2016 s/d 2020.
Selain itu, kata dia, Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri guna menemukan fakta hukum tentang tindak pidana korupsi yang terjadi pada PT. AMU.
“Pemeriksaan saksi dilaksanakan dengan mengikuti secara ketat protokol kesehatan antara lain dengan menerapkan 3M,” pungkasnya. []
Vaksinasi Massal di Gampong Lam Asan, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, Kamis (23/9/2021). Foto: Nukilan/AW
Nukilan.id – Pemerintah Kabupaten Aceh Besar mewajibkan seluruh pejabat struktural, PNS/CPNS, dan tenaga kontrak atau honorer mengikuti vaksinasi COVID-19. Bagi mereka yang tidak bersedia disuntik, akan dijatuhi hukuman.
Dalam surat Instruksi Bupati Aceh Besar nomor 2763/INSTR/2021, disebutkan bagi PNS yang tidak bersedia melakukan vaksinasi COVID-19 akan ditunda pencairan tambahan penghasilan khusus bagi pegawai negeri, dan penundaan pembayaran honor serta pemutusan hubungan kerja bagi tenaga kontrak.
Bupati Aceh Besar, Mawardi Ali, dalam instruksinya juga meminta pihak terkait menyampaikan data terbaru seluruh PNS/ CPNS dan Pegawai Kontrak yang sudah maupun belum divaksin.
“Meminta baik yang sudah maupun belum divaksin beserta fotocopy sertifikat tanda telah dilakukan vaksinasi COVID-19 kepada kami, yang mengkoordinir tugas masing-masing Organisasi Perangkat Daerah selambat-lambatnya 25 September 2021,” kata Mawardi dalam instruksinya.
Surat Instruksi Bupati Aceh Besar. Foto: Dok. Istimewa
Meski demikian, ketentuan itu dikecualikan bagi PNS atau honorer vaksinasinya ditunda atau tidak dapat divaksin karena alasan kesehatan yang dibuktikan dengan surat dari instansi yang berwenang.
ADVERTISEMENT
“Bagi PNS/ CPNS dan Tenaga Kontrak yang secara medis dapat dilakukan vaksinasi, namun tidak bersedia divaksin agar dapat membuat surat pernyataan di atas meterai sesuai dengan contoh format terlampir,” tulis Mawardi dalam suratnya.
Kabag Humas dan Protokol Setdakab Aceh Besar, Muhajir, membenarkan surat tersebut. Muhajir pun mengizinkan kumparan mengutip isi surat instruksi tersebut.
“Iya surat itu benar,” kata Muhajir singkat saat dikonfirmasi, Sabtu (25/9/2021).
Mobil BKPH yang dihadang dan dirusak sejumlah warga Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang, Jumat (24/9). Foto: waspada.id
Nukilan.id – Ratusan warga Kampung Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang melakukan penghadangan dan pengerusakan mobil Dinas BKPH II Langkat sebagai dampak adanya penangkapan warga yang diduga membawa kayu hasil illegal loging dari Kawasan Taman Nasional Gubung Leuser ( TNGL), persisnya di kawasan Kabel Gajah yang berlokasi di perbatasan tapal batas Provinsi Aceh dan Sumatera Utara.
Informasi diperoleh Waspada, Sabtu (25/9), pada 24 September 2021, pukul 18:30 wib telah terjadi penghadangan dan pengerusakan mobil dinas BKPH II Langkat Provinsi Sumut oleh masyarakat Dsn. Adil Makmur II Ds. Tenggulun Kec. Tenggulun Kab. Aceh Tamiang yang di akibatkan adanya penangkapan terhadap warga yang sedang membawa hasil kayu ilegal loging di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) tepatnya di Kabel Gajah perbatasan tapal batas Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara.
Menurut sumber, terjadinya penghadangan dan pengerusakan tersebut diakibatkan adanya penangkapan secara terikat terhadap 6 orang masyarakat Desa Tenggulun sedang membawa hasil kayu illegal loging di kawasan Taman Nasioanl Gunung Leuser (TNGL) tepat di tapal batas antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumut.
Menurut informasi, pada pukul 11:30 WiB petugas BKPH II Langkat Prov. Sumut tiba di lokasi kawasan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) dalam rangka melakukan pengecekan tapal batas Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Aceh yang bertempat di Kabel Gajah Dsn. Adil Makmur II Ds. Tenggulun Kec. Tenggulun Kab. Atam.
Selanjutnya, ungkap sumber Waspada, pada pukul 14:00 Wib Tim BKPH II Sumut sebanyak 16 orang dipimpin oleh Ketua Tim, Jamaludin jabatan Kepala Resort Sibetung bertemu dengan masyarakat Desa Tenggulun yang berjumlah 6 orang sedang melakukan tindakan illegal loging dan pada saat itu tim BKPH II Sumut melakukan pengamanan kepada masyarakat tersebut dengan cara diikat dan kejadian tersebut terdengar ke masyarakat lain serta memicu emosi masyarakat setempat.
Seterusnya, pada pukul 18:30 WIB selanjutnya tim BKPH Prov. Sumut sampai di Dsn. Adil makmur II dan langsung dihadang serta terjadi pengerusakan 1unit mobil dinas B 9198 PPB dan 8 kendaraan roda dua oleh masyarakat Desa Tenggulun sebanyak 700 orang.
Kemudian, ungkap sumber, pada pukul 19:30 WIB setelah terjadi perusakan kendaraan milik dinas BKPH ,selanjutnya Datuk Penghulu Desa Tenggulun melaporkan kejadian tersebut kepada Babinsa Pos Ramil Tenggulun , Serda Sugeng dan Bhabinkamtibmas Polsek Simpang Kiri ,Bripka Isa kemudian diamankan di Kantor Datuk Penghulu Ds. Tenggulun untuk menghindari terjadi keributan massa setempat.
Sumber menyebutkan, pada pukul 21:00 WIB beberapa personil dari Pos Ramil Tenggulun yang dipimpin oleh Danpos Pos Ramil Tenggulun , Pelda Wahidin membawa Tim BKPH II Sumut dibawa Polsek Simpang Kiri menuju Polsek Simpang kiri.
Kemudian, imbuh sumber, pada pukul 22:00 WIB tim BKPH II Langkat Prov. Sumut dan beberapa kendaraan dinas yang terjadi korban pengerusakan di bawah ke Polres Atam untuk dijadikan barang bukti serta pengembangan dalam penyelidikan.
Kerugian akibat kejadian peristiwa itu antara lain, 1 (Satu) unit mobil dinas milik Tim BKPH II Sumut kaca depan pecah dan ban depan sebelah kiri pecah dan 8 (Delapan) unit mobil sepeda motor dinas milik Tim BKPH II Sumut rusak ringan.
Adapun sejumlah warga Desa Tenggulun yang diamankan oleh tim BKPH II SUMUT antara lain, Ramadani,16, Dsn. Adil makmur II Ds. Tenggulun Kec. Tenggulun Kab. Aceh Tamiang, Aman Raib, 43 ,Dsn. Tualang Tukul Ds. Tenggulun Kec. Tenggulun Kab. Aceh Tamiang,M.Robi, 36, Dsn. Lama Ds. Tenggulun Kec. Tenggulun Kab. Aceh Tamiang, Muswan, 53, Dsn. Adil Makmur I Ds. Tenggulun Kec. Tenggulun Kab. Aceh Tamiang, Adre Gilang Ramadhan, 19, Dsn. Adil Makmur I Ds. Tenggulun Kec. Tenggulun Kab. Aceh Tamiang dan Fauzan,29,Dsn. Adil Makmur II Ds. Tenggulun Kec. Tenggulun Kab. Aceh Tamiang.
Sedangkan nama tim dinas BKPH II Sumut yang diamankan Polres Atam berjumlah 16 orang antara lain , Jamaludin (Ketua Tim),Jonsan Putra Bakti (anggota Polhut),Lumbang Ferdinan, G (anggota Polhut), Vebriyadi S. Abbas (anggota Polhut), Mika Jasmika (anggota Polhut), Adriansyah (anggota Polhut),Hardi Damanik (anggota Polhut),Taufik Adidaya (anggota Polhut), Irham NH (anggota Polhut),Roi Andika S (anggota Polhut), Ferianda Aldo F (anggota Polhut), Edy Jaya (anggota Polhut),M. Alamsyah (anggota Polhut), Hendry (LSM UIC), Muhammad (LSM UIC) dan Irfan Juliansyah (LSM UIC).
Terjadinya penghadangan dan pengerusakan tersebut diakibatkan adanya penangkapan secara terikat terhadap enam orang masyarakat Desa Tenggulun sedang membawa hasil kayu illegal loging di kawasan Taman Nasioanl Gunung Leuser (TNGL) tepat di tapal batas antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumut.
Kapolres Aceh Tamiang ,AKBP Imam Asfali ketika dikomfirmasi Waspada melalui telepon, Sabtu (25/9),membenarkan adanya peristiwa tersebut dan saat ini kasusnya sedang ditangani Polres Aceh Tamiang. [waspada.id]
Mobil BKPH yang dihadang dan dirusak sejumlah warga Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang, Jumat (24/9). Foto: waspada.id
Sekda Aceh dr.Taqwallah, M.Kes didampingi Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Drs. Alhudri, MM meninjau pelaksanaan vaksinasi covid-19 usia sekolah di SMAN 1 Sabang, Sabtu (25/9/2021).
Nukilan.id – Ratusan pelajar dari Kota Sabang, antusias mengikuti vaksinasi massal Covid-19 yang digelar oleh Pangkalan TNI Angkatan Laut.
Kegiatan yang dipusatkan di SMA Negeri 1 Kota Sabang itu diikuti oleh para pelajar jenjang SMP, SMA dan SLB.
Della, Siswa SMA N 1 Sabang, mengatakan jika dirinya divaksin karena keinginan sendiri, tanpa paksaan sekolah. “Sudah izin orang tua pasti,” kata Della, Sabtu 25/09/2021.
Della menyebutkan alasan takut terpapar Covid-19 menjadi alasan dia mau divaksin. Ia sadar jika sudah divaksin tetap bisa terpapar virus. “Tapi efek sakitnya nggak terlalu parah. Makanya mau divaksin,” kata dia.
Senada dengan Della, Tara, salah satu siswi lainnya mengatakan jika awalnya dia tidak mau divaksin karena takut dengan jarum suntik. Dia kemudian memberanikan diri untuk divaksin. “Ternyata nggak sakit. Nggak tahu pun sudah selesai disuntik,” kata dia.
Sebagian besar para pelajar yang datang untuk divaksin, didampingi oleh para orang tua. Mereka juga didampingi oleh para guru kelas, sesuai dengan arahan Sekda Aceh.
Nurisnawati, Guru SMP 2 Kota Sabang, menyebutkan, jika sekitar lima puluhan lebih siswanya datang dengan kesadaran sendiri ke SMA 1 Sabang untuk divaksin. Sebelum itu, sekitar 80 siswa lebih juga telah divaksin. Para guru, kata dia, memberikan motivasi kepada siswa dan wali siswa tentang alasan kenapa mereka harus divaksin. “Alhamdulillah para siswa dan orang tua bisa memahaminya,” kata dia.
Sekretaris Daerah Aceh, dr. Taqwallah M.Kes., yang meninjau langsung proses vaksinasi bersama Kepala Dinas Kesehatan Aceh dan Kepala Dinas Pendidikan Aceh, mengapresiasi para siswa-siswi tersebut. Mereka kata Taqwallah telah melakukan upaya pencegahan Covid-19,” kata Sekda.
“Ini usaha bersama, dari petugas publik, petugas kesehatan, adik-adik dan juga masyarakat umum,” kata Sekda.
Kepada para guru, Sekda mengatakan jika sebenarnya masyarakat tidak akan menolak divaksin, jika mereka menerima Informasi yang benar dan tepat terkait manfaat dari vaksinasi Covid-19. “Kemampuan kita menjelaskan yang berat, perlu kemampuan kita menjelaskan. Nakes aja pertama juga nggak mau divaksin.”
Usai meninjau vaksinasi di Sekolah, Sekda kemudian juga meninjau vaksinasi Covid-19 bagi santri Dayah Istiqamatuddin Darul Wa’di di Batee Shok Kecamatan Suka Karya. Gelaran vaksinasi massal yang dilakukan oleh Polres Kota Sabang itu didampingi langsung pimpinan dayah, Tgk Bardi Akarta. []
Nukilan.id – Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa 4 (empat) orang saksi yang terkait dengan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Dalam Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi oleh PT. ASABRI (Persero) pada beberapa perusahaan periode tahun 2012 s/d 2019.
Hal itu disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Leonard Eben Ezer Simajuntak, S.H, M.H dalam keterangannya kepada Nukilan.id, Sabtu (25/9/2021).
Ia menyebutkan saksi-saksi yang diperiksa antara lain:
ASS selaku Direktur PT. Pilar Mas Investindo, diperiksa terkait pendalaman tersangka 10 Manajer Investasi (MI).
WA selaku Mantan Head of Relationship Manager and Product Development PT. OSO Manajemen Investasi, diperiksa terkait pendalaman tersangka 10 Manajer Investasi (MI).
“Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri guna menemukan fakta hukum tentang tindak pidana korupsi yang terjadi di PT. ASABRI,” jelasnya.
Kata Leonard, Pemeriksaan saksi dilaksanakan dengan mengikuti secara ketat protokol kesehatan antara lain dengan menerapkan 3M. (K.3.3). []
Walikota Banda Aceh, Aminullah Usman saat tampil di acara Good Morning Indonesia MNC News, Jum'at (24/9/2021).
Nukilan.id – Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman berbagi pengalaman suksesnya memerangi rentenir di kota yang dipimpinnya, Banda Aceh.
Kiat-kiat sukses memberangus para tengkulak di ibukota Provinsi Aceh disampaikannya saat tampil pada acara Good Morning Indonesia di stasiun televisi nasional, MNC News, Jumat, 24 September 2021.
Disiarkan langsung dari studio 6 MNC News Jakarta, Aminullah mengungkapkan keberhasilan tersebut berawal dari dibentuknya sebuah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Mahirah Muamalah. Sebuah lembaga keuangan berkonsep Islami yang kemudian mampu mendapatkan kepercayaan dari masyarakat ‘Kota Gemilang’, terutama kalangan pelaku usaha kecil di pasar-pasar.
Pengalaman dirinya sebagai Direktur Bank Aceh selama 10 tahun, ia melihat pelaku usaha kecil yang butuh modal kecil sulit mengakses lembaga keuangan, seperti bank.
“Pelaku usaha kecil yang di pasar-pasar tradisional itu sulit mendapatkan akses pembiyaan modal usaha. Yang butuh Rp500 ribu, Rp1 juta lebih memilih berurusan dengan rentenir karena prosesnya cepat,” ungkap Aminullah Usman.
Nah, saat ia memenangkan kontestasi politik, Pilkada Banda Aceh tahun 2017 dan resmi memimpin Banda Aceh, praktik-praktik rentenir masih marak terjadi dan membuat dirinya berpikir untuk membentuk sebuah lembaga keuangan mikro syariah.
“Pada 2018 kita bentuk PT Mahirah Muamalah. Di tahun ini kita survey ketergantungan pelaku usaha kecil masih 80%,” ungkap Ketum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Provinsi Aceh ini.
Saat Mahirah mulai beroperasi, ia terus mendorong lembaga tersebut bekerja keras sembari terus menyosialisasikan kepada masyarakat akan kelebihan-kelebihan sistem keuangan Islam.
“Saat kita sosialisasi jauhi rentenir, masyarakat tentu bertanya kepada wali kota apa solusinya. Kita sudah siap, sudah ada Mahirah Muamalah yang siap memberikan modal usaha untuk masyarakat kecil,” ujarnya.
Dalam perjalanannya, Mahirah ini terus mendapatkan kepercayaan masyarakat Banda Aceh karena sudah terbukti mampu membantu masyarakat kecil. Kepercayaan publik terhadap Mahirah ditandai dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang terus meningkat, yakni Rp 35 Milyar.
“Saat awal kita bentuk, legislatif mendukung dengan menyetujui penyertaan modal dua kali dari APBK. Waktu itu Rp2,5 M, selanjutnya permodalan ditambah menjadi 4,5 M. Alhamdulillah saat ini asetnya sudah mencapai Rp41 M,” kata Aminullah.
Diungkapkan Aminullah, kinerja Mahirah telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Hal itu ditandai dengan semakin terjepitnya para rentenir di Banda Aceh.
Hasil survey terbaru yang dilakukan Yayasan Rumah Harta Umat bekerjasama dengan ASA Solution menunjukkan penurunan drastis pelaku usaha kecil yang berurusan dengan rentenir, yakni tinggal 2% saja.
Survey tersebut dilakukan di pasar-pasar besar di Banda Aceh.[]
