Nukilan.id – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menyatakan Pilkada Aceh akan tetap digelar pada 2022. Pihaknya meminta Pemerintah dan DPR RI berkoordinasi dengan DPRA terkait perubahan undang-undang.

Ketua Komisi I DPRA, Muhammad Yunus, mengatakan seluruh legislatif DPRA tetap akan berpegang pada Undang-undang Pemerintah Aceh (UUPA).

“Pemerintah dan DPR harusnya berkoordinasi terlebih dahulu dengan DPRA terkait perubahan undang-undang yang berdampak ke Aceh, karena ini sudah diatur dalam UUPA,” kata Yunus, Jumat, (5/2/2021) kemarin.

Pihaknya mengaku tetap akan fokus pada pasal 8 ayat 2 UUPA yang berbunyi ‘Rencana pembentukan undang-undang oleh DPR yang berkaitan langsung dengan Pemerintah Aceh dilakukan dengan konsultasi dan pertimbangan DPRA’.

“Kami DPRA komitmen pilkada Aceh tetap digelar 2022. Masalah revisi UU pemerintah itu, tidak ada koordinasi dengan DPRA, jadi seandainya pun pusat menjalankan pemilu di 2024 berdasarkan aturan Nomor 10 Tahun 2016, kita tidak masalah,” ujarnya.

Sebelumnya, Komisi Independen Pemilihan (KIP) se-Aceh menyatakan telah menyepakati pemilihan 21 kepala daerah (Pilkada) Aceh akan digelar pada 2022. Tahapan pilkada dimulai pada April 2021 dan pencoblosan pada 17 Februari 2022.

Ketua KIP Aceh, Syamsul Bahri, mengatakan KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota telah menggelar rapat pleno tahapan pilkada Aceh tahun 2022.

“Kita sudah sepakat semua tahapan pilkada di Aceh dimulai pada April 2021 dan pencoblosan pada 17 Februari 2022. Dan tahapan itu sudah kita tanda tangani,” kata Syamsul.

Sumber: medcom

Nukilan.id – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu, secara resmi melantik pengurus Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (DPW PKS) Aceh, secara virtual di salah satu hotel di Banda Aceh, Jumat (5/2/2021). (Foto/cut nauval dafistri)

Banda Aceh – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu, melantik pengurus Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (DPW PKS) Aceh secara virtual di di Banda Aceh, Jumat (5/2/2021) kemarin.

Pada pelantikan itu, Presiden PKS mengajak pengurus untuk menyongsong Pemilu 2024 serta memberikan pelayanan terbaik kepada rakyat.

Ketua DPW PKS Aceh, Makhyaruddin Yusuf mengatakan, pengurus akan melakukan pelayanan terbaik kepada rakyat Aceh. Untuk itu dia memohon dukungan dan restu rakyat Aceh agar bisa berkhidmat memberilkan pelayanan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh rakyat.

Makhyaruddin menjelaskan bahwa DPW PKS memiliki 13 divisi kepengurusan, yaitu Bidang Kaderisasi, Perempuan dan Ketahanan Keluarga, Kepemudaan, Kepanduan, Ketenagakerjaan, Hubungan Masyarakat, Pemenangan Pemilu dan Pilkada, Seni Budaya, Kesejahteraan Sosial, Keummatan dan Dakwah, Pemberdayaan Jaringan Usaha dan Ekonomi Kader, Bidang Tani, Nelayan, dan Pembinaan Desa.

Berikut nama-nama pengurus DPW PKS Aceh 2020-2025:

Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Aceh Masa Bakti 2020-2025

Ketua MPW: Khairul Amal
Sekretaris MPW: Irawan Abdullah

Struktur dan Kepengurusan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Aceh Masa Bakti 2020-2025.

Ketua DPW: Makhyaruddin Yusuf
Sekretaris DPW: Zaenal Abidin
Bendahara DPW: Muhammad Nafis

Bidang Kaderisasi
Ketua: Ismunandar
Wakil Ketua: Iwan Sulaiman

Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga
Ketua: Nova Zahara
Wakil Ketua: Endang Sumiati

Bidang Kepemudaan
Ketua: Zuanda
Wakil Ketua: Nurul Azmi

Bidang Kepanduan
Ketua: Dedi Suffriadi
Wakil Ketua: Mutia Yuanita

Bidang Pemenangan Pemilu dan Pilkada
Ketua: Faisal
Wakil Ketua: Dian Huriana

Bidang Hubungan Masyarakat
Ketua: Bardan Sahidi
Wakil Ketua: Cut Kasmina

Bidang Seni Budaya
Ketua: Nourman Hidayat
Wakil Ketua: Debby Harni

Bidang Hukum, Politik dan Keamanan
Ketua: Muhammad Arnif
Wakil Ketua: Rahmah

Bidang Ketenagakerjaan
Ketua: Armiyadi
Wakil Ketua: Laisa Nastha Roshadi

Bidang Kesejahteraan Sosial
Ketua: Purnama Setia Budi
Wakil Ketua: Nur Azmina Wahdiyani

Bidang Keummatan dan Dakwah
Ketua: Adifal Susanto
Wakil Ketua: Dewi Hasmawati

Bidang Pemberdayaan Jaringan Usaha dan Ekonomi Kader
Ketua: Munardi Nazwar
Wakil Ketua: Asliyanti Eliya

Bidang Tani, Nelayan dan Pembinaan Desa
Ketua: Surya Mutiara
Wakil Ketua: Rahmawati

Struktur dan Kepengurusan Dewan Syariat Wilayah (DSW) Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Aceh Masa Bakti 2020-2025.

Ketua DSW: Surianto Sudirman
Sekretaris DSW: Afrial Hidayat

waspada/red

Nukilan.id – Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Daroy Banda Aceh mendapatkan predikat sehat dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Aceh.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2020, dari 20 PDAM di Wilayah Aceh ada enam PDAM berpredikat sehat, enam PDAM berpredikat kurang sehat dan delapan PDAM berpredikat sakit.

Hal itu disebutkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPKP Aceh, Indra Khaira Jaya dalam konferensi pers pada Kamis, 28 Januari 2021 lalu. Ia mengatakan, evaluasi kinerja 20 PDAM tersebut menggunakan indikator ukuran kinerja yang ditetapkan oleh Badan Peningkatan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM).

Selain PDAM Banda Aceh, Indra menyebutkan enam PDAM berpredikat sehat yakni PDAM Aceh Besar, PDAM Langsa, PDAM Sabang, PDAM Bireuen, dan PDAM Aceh Tengah. Enam PDAM dengan predikat kurang sehat, PDAM Aceh Tamiang, PDAM Singkil, PDAM Aceh Timur, PDAM Pidie, PDAM Gayo Lues dan PDAM Aceh Utara.

Untuk delapan PDAM berpredikat sakit, PDAM Lhokseumawe, PDAM Aceh Barat Daya (Abdya), PDAM Simeulue, PDAM Bener Meriah, PDAM Pidie Jaya, PDAM Aceh Selatan, PDAM Aceh Barat dan PDAM Aceh Tenggara, ungkapnya.

Menanggapi hal itu, Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan atau yang lebih populer Kabag Humas selama ini, Said Fauzan mengungkapkan bahwa penilaian tersebut merupakan hasil kerja keras PDAM Tirta Daroy dibawah komando Dirut T Novizal Aiyub selama ini.

“Kita semua tahu bahwa air bersih merupakan persoalan klasik di Ibu Kota Provinsi Aceh ini. Pemerintah terus berbenah, terus melakukan upaya perbaikan setiap harinya. Semua capaian ini adalah buah kerja keras PDAM dan kontribusi warga semua,” kata Said Fauzan pada Kamis, 4 Februari 2021, di Balai Kota.

Menurutnya, persoalan air bersih sudah menjadi prioritas Wali Kota Aminullah bersama Wakil Wali Kota Zainal Arifin. Meski menuai banyak kritik dari warga yang tergolong pelanggan, saran dan masukan juga tiada henti diterima oleh pemerintah.

“Warga sangat peduli, setiap ada permasalahan kami terima laporan. Sehingga membantu pihak PDAM dalam meningkatkan kualitas pelayanan air bersih bagi masyarakat,” katanya.[]

Nukilan.id – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) mengeluarkan Surat keputusan kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PAN periode 2020-2025 dibawah Nakhoda Mawardi Nurdin, Ketua terpilih hasil Musyawarah Wilayah (Muswil) V pada tanggal 02 September 2020 lalu.

SK yang diteken Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan dan Sekretaris Jenderal (Sekjend), Edy Soeparno tertanggal 28 Januari 2021 tersebut, tertera figur dan tokoh muda ikut mengisi PAN Aceh yang dipimpin Bupati Aceh Besar Tersebut.

Berikut Daftar lengkap pengurus DPW PAN Provinsi Aceh Periode 2020-2025 Majelis

Mejelis Kehormatan Wilayah
Ketua: Dr. Ahmad Farhan Hamid, MS
Wakil Ketua: H. Waisul Qarany Aly
Sekretaris: H. Anwar Ahmad, SE, Ak
Anggota: H. Almanar, SH., M.H
Anggota: Prof. Dr. Jamaluddin Ahmad
Anggota: Ir. Alfian Abubakar
Anggota: Tgk. Muslim H. Syamsudin, S.Hi
Anggota: Zulkifli H. Adam Majelis

Penasehat Partai Wilayah
Ketua: Dr. Ir. H. Azwar Abubakar, MM
Wakil Ketua: Muhajir Abdurrahman, SH., M.H
Sekretaris: H. Muslim Ayub, SH., MM
Anggota: DR. (HC). H. T. Alaidinsyah
Anggota: Saiburrahmani, SP
Anggota: Ir. Hj. Ferry Soraya
Anggota: H. Asrul Abbas, SE
Anggota: Ir. Hj. Liswani
Anggota: Ir. H. Tun Azhari, M.Si
Anggota: H. Zulkifli Abdi, S.l.Kom

Pengurus Harian
Ketua: Ir. H. Mawardi Ali
Ketua Harian: Sulaiman Ali

Pengurus Harian
Ketua: Ir. H. Mawardi Ali
Ketua Harian: Sulaiman Ali
Wakil Ketua: Fuadri, s.Si, M.Si
Wakil Ketua: H. Syamsul Bahri, SH Wakil
Ketua: Tezar Azwar, M.Sc
Wakil Ketua: Syafriadi, SH
Wakil Ketua: Mohd. Alfatah, S.Ag
Wakil Ketua: dr. Rina Mayasari
Wakil Ketua: Rahmat Djaelani
Wakil Ketua: Rahmad Saputra, S.IP, M.Ipol
Wakil Ketua: Sofyan Puteh
Wakil Ketua: Taiban Abubakar, SE
Wakil Ketua: Teuku Hafid, SE
Wakil Ketua: Siti Ramazan, SE
Wakil Ketua: Ir. H, Sulaiman Ary
Wakil Ketua: Musriadi, s.Pd., M.Pd
Wakil Ketua: Asrizal H. Asnawi
Wakil Ketua: M. Hat?a Bulkaini, Skd
Wakil Ketua: Muchlis Zulkifli, ST
Wakil Ketua: Drs. H. Zainal Arifin
Wakil Ketua: Faisal Ibrahin
Wakil Ketua: Muhammad Ali, ST
Wakil Ketua: Hj. Ismaniar, SE
Wakil Ketua: Nazaruddin Ibrahim, SE

Sekretaris : Ir. Teuku Hasbullah HD
Wakil Sekretaris: Aiyub, SH, M.SiW
Wakil Sekretaris: Andri Kusmayadi, S.IP
Wakil Sekretaris: Hj. Nurhayati RA, SH
Wakil Sekretaris: Dedi Iskandar, SE., MM
Wakil Sekretaris: Faisal MT
Wakil Sekretaris: Taufik Riswan
Wakil Sekretaris: Hidayatullah, ST
Wakil Sekretaris: Irna Maulisa, SE
Wakil Sekretaris: Tari Endah Guntari, SH
Wakil Sekretaris: Rizky Ricardo
Wakil Sekretaris: Fakruzzaman Hasballah
Wakil Sekretaris: Muhammad Haekal Azwar, B.A
Wakil Sekretaris: Hasaballah, SE., MM
Wakil Sekretaris: Zubaidah, SE., MM
Wakil Sekretaris: Irmalisa
Wakil Sekretaris: Siti Ichtiarni Oktari, S.Pd
Wakil Sekretaris: Zulfitri
Wakil Sekretaris: Sofyan Helmi, SE
Wakil Sekretaris: Noviyanti Wahyuni Atmagara, SH
Wakil Sekretaris: Ir. Fauzi Yahya
Wakil Sekretaris: Sirathallah
Wakil Sekretaris: Dedi Sumardi Nurdin, SKM, MM
Wakil Sekretaris: AHfPribadi, SH
Wakil Sekretaris: DR. Rosnidarwati, S.Ag., MA
Wakil Sekretaris: Zakiyah Drazat, S.Tr.Keb
Wakil Sekretaris: Fitri Ekasati, SH., MH
Wakil Sekretaris: Lismijar, MA

Bendahara : Irpannusir, S.Ag., SE., M.I.Kom
Wakil Bendahara: Marwan
Wakil Bendahara: Mukhsin Hasan, SE., Ak
Wakil Bendahara: Farhan Yunus
Wakil Bendahara: Cut Dini Irmasari
Wakil Bendahara: Herian Syah, A.Md
Wakil Bendahara: Dewi Marlina, A.Ma
Wakil Bendahara: Chindy Rahayu
Wakil Bendahara: Susan Melani, SE
Wakil Bendahara: Lisa Mardianty, SH
Wakil Bendahara: Bukhari MY, s.sos
Wakil Bendahara: Tarmizi Yusuf, SE
Wakil Bendahara: Muliadi
Wakil Bendahara: Nanda Monica Putri
Wakil Bendahara: Nur Sajidah, SE

Badan Pengembangan Organisasi dan Keanggotaan (POK)
Ketua: Fuadri, s.Si, M.Si
Sekretaris: Aiyub, SH, M.Si
Sekretaris: Andri Kusmayadi, S.IP

Badan Perkaderan
Ketua: H. Syamsul Bahri, SH
Sekretaris: Hj. Nurhayati RA, SH
Sekretaris: Dedi Iskandar, SE., MM

Badan Pemenangan Pemilu
Ketua: Tezar Azwar, M.Sc
Sekretaris: Faisal MT
Sekretaris: Taufik Riswan

Badan Penelitian dan Pengembangan
Ketua: Syafriadi, SH
Sekretaris: Hidayatullah, ST

Badan Pendidikan dan Kebudayaan
Ketua: Mohd. Alfatah, S.Ag
Sekretaris: Ima Maulisa, SE

Badan Bantuan Hukum dan Advokasi
Ketua: Rahmad Saputra, S.lP, M.IP
Sekretaris: Tari Endah Guntari, SH

Badan Konservasi dan Pemberdayaan Sumber Daya Alam, Energi, dan Lingkungan Hidup
Ketua: Sofyan Puteh
Sekretaris: Rizky Ricardo

Badan Penanggulangan Bencana
Ketua: Taiban Abubakar, SE
Sekretaris: Fakruzzaman Hasballah

Badan Pengembangan Pemuda dan Olahraga
Ketua: Rahmat Djaelani
Sekretaris: Muhammad Haekal Azwar, B.A

Badan Pengembangan Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Ketua: Siti Ramazan, SE
Sekretaris: Zubaidah, SE., MM

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Ketua: dr. Rina Mayasari
Sekretaris: Siti Ichtiarni Oktari, S.Pd

Badan Pengembangan Buruh, Tani, dan Nelayan
Ketua: Ir. H. Sulaiman Ary
Sekretaris: Zulfitri
Sekretaris: Sofyan Helmi, SE

Badan Pemberdayaan Organisasi Mitra dan Organisasi Otonom (BMO) Ketua: Musriadi, S.Pd., M.Pd
Sekretaris: Noviyanti Wahyuni Atmagara, SH

Badan Komunikasi Partai dan Sistem Informasi
Ketua: Asrizal H. Asnawi
Sekretaris: Ir. Fauzi Yahya
Sekretaris: Sirathallah

Badan Saksi Wilayah
Ketua: M. Hatta Bulkaini, Skd
Sekretaris: Dedi Sumardi Nurdin, SKM, MM

Badan Industri dan Perdagangan
Ketua: Muchlis Zulkifli, ST
Sekretaris: Arif Pribadi, SH

Badan Keistimewaan Aceh
Ketua: Drs. H. Zainal Arifin
Sekretaris: DR. Rosnidarwati, S.Ag, MA

Badan Infrastruktur dan Aset
Ketua: Faisal Ibrahim
Sekretaris: Zakiyah Drazat, S.Tr.keb

Badan Informasi dan Komunikasi Publik
Ketua: Muhammad Ali, ST
Sekretaris: Fitfi Ekasari, SH, MH

Badan Agama dan Sosial Kemasyarakatan
Ketua: Nazaruddin Ibrahim, SE
Sekretaris: Lismijar, MA

Badan Kesehatan Masyarakat
Ketua: Hj. Ismaniar, SE
Sekretaris: Irmalisa

Badan dan Inovasi Digital
Ketua: Teuku Hafid, SE
Sekretaris: Hasaballah SE., MM

red

Nukilan.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melantik sejumlah pejabat baru di lingkungan Kementerian Keuangan, Jumat, 5 Februari 2021. Pelantikan ini katanya merupakan bagian dari manajemen kepegawaian yang diharapkan dapat membawa penyegaran bagi organisasi.

Salah satu yang dilantik Sri pada hari ini adalah Tenaga Ahli Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Keuangan Syariah. Dia adalah Indah Pertiwi Nataprawira yang diketahui merupakan seorang akademisi dan kader PDI Perjuangan.

Sri menuturkan, salah satu alasan dirinya melantik seorang tenaga ahli di bidang komunikasi keuangan syariah adalah untuk memperkuat komunikasi kementerian terhadap masyarakat banyak terkait ekonomi dan keuangan syariah.

“Dengan masuknya saudari Indah Pertiwi bisa memperkuat kemampuan komunikasi kita karena Kementerian Keuangan diberikan juga tugas sebagai rumah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS),” ucapnya saat memberikan arahan dalam proses pelantikan hari ini.

Terkait dengan keuangan syariah ataupun ekonomi Islam, masyarakat dianggap Sri masih sering kali mispersepsi terhadap peranan Kementerian Keuangan dan KNEKS dalam mendukung maupun mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia.

“Banyak sekali masyarakat yang masih memiliki persepsi atau mispersepsi terhadap peranan Kementerian Keuangan dan peranan komite serta tugas-tugas kita dalam menjalankan dan menjaga keuangan negara di satu sisi dan bagaimana kita mendukung dan membangun ekonomi Islam yang inklusif dan akuntabel,” tegasnya.

Selain tenaga ahli, pejabat lainnya yang dilantik pada hari ini terdiri dari Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara, Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Kelembagaan, lima pejabat di lingkungan Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) dan 52 Pejabat Eselon II serta 11 Pejabat Eselon III.

“Kepada seluruh pejabat yang baru dilantik menggunakan seluruh pengalaman dan seluruh ilmu serta network yang dimiliki serta bekal leadership yang anda miliki untuk langsung melaksanakan tugas yang anda jabat mulai malam hari ini secara penuh tanpa adanya reservasi atau tanpa adanya jeda untuk belajar,” tutur Sri.

Sri menekankan, negara, perekonomian, masyarakat dan Kementerian Keuangan, mengharapkan para pejabat baru ini untuk langsung berkarya menjalankan tugas dengan penuh profesionalitas kompetensi dan integritas. Sebab, mereka ini menurutnya telah memiliki pengalam dan jaringan yang kuat.

“Tugas yang tidak ringan sudah menunggu. Penerimaan negara kita merupakan salah satu titik yang sangat strategis dan penting untuk kita amankan dan kita tingkatkan dalam kondisi COVID dimana perekonomian mengalami tekanan yang begitu berat kita tahu bahwa penerimaan negara pasti sangat terpengaruh secara grafik,” ucap dia.

Sumber: viva.co.id

Nukilan.id – Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengarahkan agar Fraksi Partai Nasdem DPR mengambil sikap untuk tidak merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Termasuk mendukung pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.

Menurut Surya, Indonesia saat ini tengah berjuang menghadapi pandemi Covid-19. Untuk itu, ia menilai perlunya menjaga soliditas partai politik koalisi pemerintahan dan bahu-membahu menghadapi pandemi.

“Cita-cita dan tugas Nasdem adalah sama dengan Presiden, yakni untuk kemajuan dan masa depan bangsa yang lebih baik,” ujar Surya Paloh lewat keterangan resminya, Jumat (5/2).

Nasdem sebagai partai politik, kata Surya Paloh, berkewajiban melakukan telaah kritis terhadap setiap kebijakan. Namun, pihaknya tetap lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas segala-galanya.

Arahan Surya Paloh ini berbeda dengan keinginan Nasdem sebelumnya yang mendukung wacana revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang di dalamnya akan mengatur ketentuan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada 2022 dan 2023. Jika Pilkada digelar 2024 mengacu undang-undang yang ada saat ini, Nasdem menilai, akan banyak melahirkan pelaksana tugas (Plt) kepala daerah yang mambuat hak publik terabaikan.

“Pelayanan publik jadi terganggu. Padahal kebutuhan publik adalah salah satu tanggung jawab utama seorang pemimpin hasil pemilihan,” ujar Wakil Ketua Fraksi Nasdem DPR Willy Aditya lewat keterangannya, Selasa (2/2).

Padahal menurut Nasdem, Pemilu adalah wadah untuk melahirkan pemimpin yang dipilih masyarakat. Sehingga, kepala daerah yang terpilih memiliki tanggung jawab langsung kepada masyarakat.

Jika Pilkada dan pemilu dilaksanakan serentak pada 2024, penyelengaraannya dinilai berisiko. Berkaca pada pelaksanaan pemilihan legislatif dan presiden serentak pada 2019 yang membuat banyak kelompok petugas pemungutan suara (KPPS) kewalahan.

“Kita harus berani mengakui bahwa kita masih terus berproses dalam upaya memperbaiki sistem elektoral kita. Masih banyak kekurangan di sana-sini, baik secara kualitatif maupun kuantitatifnya. Jadi jangan sampai kita mengulang kebodohan yang sama,” ujar Willy.

Di samping itu, Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 55/PUU-XVII/2019 juga telah mengubah pendiriannya terhadap konstitusional pemilihan serentak. Putusan tersebut baginya menunjukkan bahwa masyarakat tidak boleh menjadi manusia legalis.

“Ada aspek-aspek lain yang harus senantiasa kita lihat secara dialektis, baik dari aspek sistemnya, efisiensi dan efektivitasnya, dan terutama aspek menyangkut hak pemilih dan kemaslahatan penyelenggaraannya,” ujar Willy.

Menurutnya, ciri negara yang demokrasinya solid atau terkonsolidasi adalah peralihan kekuasaan secara berkala. Lewat pemilu atau pilkada yang jujur, adil, dan terselenggara secara periodik menjadi wujud paling nyata dari peralihan itu.

“Mekanisme pemilu atau pilkada yang reguler ini dapat dinikmati oleh elite dan massa sebagai mekanisme yang absah dan konstitusional dalam pergantian Kekuasaan. Dengan demikian kereguleran ini tidak hanya menguntungkan kelompok-kelompok tertentu saja,” ujar Willy.

Sumber: Republika