Beranda blog Halaman 1965

Irwandi Yusuf Ajukan Adiknya Jadi Wagub Aceh

0

Nukilan.id – Ketua Umum Partai Nanggroe Aceh (PNA) Irwandi Yusuf merekomendasikan adik kandungnya, M Zaini Yusuf sebagai salah satu calon wakil gubernur (cawagub) Aceh sisa masa jabatan 2017-2022. Nama Zaini telah diajukan ke Majelis Tinggi PNA.

“M Zaini Yusuf adalah penambahan untuk calon wakil gubernur Aceh yang diajukan ke Majelis Tinggi PNA,” kata Sekretaris Jenderal PNA Miswar Fuadi di Banda Aceh, Aceh, Senin (8/2).

Sebelumnya, selaku partai pengusung PNA sudah merekomendasikan tiga nama cawagub kepada Majelis Tinggi PNA untuk kemudian ditetapkan dan diusulkan satu calon kepada Gubernur Aceh Nova Iriansyah.

Nama-nama yang direkomendasikan itu yakni mantan Ketua DPR Aceh Muharuddin, Muhammad MTA, dan mantan Wakil Gubernur Aceh Muhammad Nazar. Kini kembali bertambah satu nama yaitu M Zaini Yusuf.

Miswar mengatakan, masuknya M Zaini Yusuf merupakan langkah pimpinan partai untuk mengakomodasi aspirasi dari relawan Irwandi-Nova yang berjuang saat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (pilgub) Aceh 2017.

“Keempat nama tersebut sudah kita teruskan kepada Majelis Tinggi partai. Posisi semuanya sama dengan yang sudah direkomendasi sebelumnya,” ujar Miswar.

Akan tetapi, sejauh ini belum diketahui jadwal pasti pembahasan khusus tentang penetapan satu nama cawagub itu oleh Majelis Tinggi PNA.

Selain itu, kata Miswar, sampai hari ini pihaknya bersama partai pengusung lain yakni Partai Demokrat, Partai Daerah Aceh (PDA), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan PDI Perjuangan, belum pernah secara resmi membahas persoalan cawagub.

“Kita belum pernah duduk secara resmi dengan semua partai pengusung untuk membahas masalah usulan wakil gubernur Aceh sisa periode 2017-2022, tetapi kalau saya targetnya Maret 2021 harus sudah final,” kata Miswar.
(Antara)

147 Orang Lulus Administrasi Seleksi Terbuka Eselon II Pemerintah Aceh

0

Nukilan.id – Pemerintah Aceh mengeluarkan pengumuman 147 orang yang lolos seleksi eselon II yang dikeluarkan panitia seleksi terbuka pengisian jabatan tinggi pimpinan Pratama di lingkungan Pemerintah Aceh, Selasa (9/2/2021).

Hasil seleksi Administrasi itu berdasar Berita acara percepatan No. BA/PANSEL/002/II?2021 tanggal 8 Februari 2021.

Bagi mereka yang lolos makan selanjutkan akan menjalani tahapan seleksi berikutnya, yakni Tes Psikometri, Penulisan Makalah, Tes Leaderless Group Discussion, dan tes Wawancara.

Jadwal secara lengkap dapat mengakses dan mengaploud di www.acehprov.go.id.[red]

Survei Yarkorbis: Nasir Djamil Ungguli Elektabilitas Nova Iriansyah dan Mualem

2

Nukilan.id – Elektabilitas anggota DPR RI Nasir Djamil menjulang, kalahkan Gubernur Aceh Nova Iriansyah dan Ketua DPA Partai Aceh Muzakir Manaf atau Mualem.

Hasil itu–kata Sandra Parulian–berdasar hasil survei elektabilitas berdasar survei Yayasan Konsultasi Riset dan Bisnis Indonesia (Yarkorbis) bakal calon kepala daerah Aceh pada Pilkada 2022, di Banda Aceh, Senin (8/2/2021).

Nasir Djamil memperoleh persentase tertinggi yakni 24,36 persen, kemudian disusul senator asal Aceh H Sudirman atau Haji Uma 21,19 persen. Kemudian, Tarmizi Karim 15,25 persen, Muzakir Manaf alias Mualem 11,49 persen, Aminullah Usman 8,51 persen. Lalu, diurutan ke enam Gubernur Aceh definitif Nova Iriansyah dengan 7,13 persen.

Survei dilakukan dengan teknik pengambilan sampel multistage random secara online yang dimulai sejak pertengahan November 2020 hingga akhir Januari 2021. “Metode yang kita gunakan bisa dipertanggungjawabkan dan memenuhi kualitas, sebab sampel minimal yang memenuhi standar digunakan dalam penelitian ini adalah 400 responden,” ujar Sandra.

Total koresponden dalam survei ini sebanyak 502 orang yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) Aceh 2020 diantaranya 346 laki-laki dan 156 perempuan tersebar di 23 kabupaten/kota se Aceh.

Sumber: Dialeksis

Ditlantas Polda Aceh Bagi-Bagi Masker di SMPN 12 Banda Aceh

0

Ditlantas Polda Aceh Bagi-Bagi Masker di SMPN 12 Banda Aceh

Nukilan.id – Dalam rangka mendukung program pemerintah untuk memutuskan mata rantai Virus Covid-19 di Aceh, Dirlantas Polda Aceh melakukan sosialisasi dan pembagian masker sebanyak 500 masker di Sekolah Menegah pertama Negeri (SMPN) 12 Banda Aceh, Selasa (9/2/2021).

Dirlantas Polda Aceh Kasubdit Kamsel AKBP Iin meminta kepada masyarakat disiplin dan menerapkan Protokol Kesehatan seperti menggunakan Masker.

“Pembagian masker sebagai salah satu bentuk kegiatan pencegahan dan sosialisasi Protokol Kesehatan kepada pelajar, sehingga para pelajar tidak kena Pandemi Covid 19,” kata Kasubdit Kamsel AKBP Iin .

Guru dan para pelajar SMP 12 sangat antusias dan menyamppaikan terima kasih kepada Dirlantas Polda Aceh atas kegiatan pembagian masker tersebut.

Kegiatan Pembagian Masker dipimpin oleh Kasubdit Kamsel AKBP Iin dengan mengikutsertakan para perwira Polwan Ditlantas Polda Aceh.

Laporan: Redaksi

Iskandar Ali: Pemerintah Aceh dan DPRA Tak Serius Jalankan UUPA Pilkada

1
Ketua DPRK Aceh Besar Iskandar Ali. Foto: Nukilan

Nukilan.id – Ketua DPRK Kabupaten Aceh Besar Iskandar Ali, S. Pd, MSi mengatakan, pemerintah Aceh dan DPR Aceh tidak serius melaksanakan perintah Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) terkait pilkada Aceh 2022.

Hal itu disampaikan Iskandar Ali setelah Ketua DPRA dan Perwakilan pemerntah Aceh tidak hadir pada Rapat Koordinasi Dewan Perwakilan Daerah Aceh (DPRA) terkait tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2022 di Aceh.

Padahal Undangan Rakor ditayangkan langsung oleh DPRA untuk Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) dan Ketua DPRK dari seluruh Aceh yang seharusnya berlangsung Gedung Utama DPRA, Selasa (9/2/2021), pukul 09:00 – 12:00 WIB. Karena Ketua dan Pimpinan DPR Aceh tidak hadir, Rakor kemudian diundur hingga pukul 14.00 WIB.

“Ini marwah Aceh, tidak ada cerita tidak jadi, ini wajib karena perintah undang-undang. Kita mengacu pada konsederans (pertimbangan) utama yaitu undang-undang no 11 tahun 2006.” Kata Iskandar Ali.

Menurut Iskandar, rakor ini bukan masalah jalan atau tidak jalannya acara, tetapi lebih substansial memembicarakan mekanisme pilkada.

“Tadi saya merasa tidak dihargai, karena yang menandatangani untuk kita hadir disini adalah Ketua DPRA, dan saya rasa ini adalah agenda paling penting untuk 2021,” kata Politisi PAN yang kini Pimpin DPRK Aceh Besar itu.

Menurutnya, Rakor ini sangat penting karena tentang pelaksanaan pilkada dan tentang ada anggapan publik bahwa ini sudah mulai ada gerakan mengkebiri kewenangan Aceh dan ke khususan Aceh.

“inikan terasanya main-main karena kita harapkan bahwa pengambil kebijakan bisa hadir, karena komisi A bukan saya mengdiskreditkan komisi tapi mereka tidak cukup kuat untuk mengambil keputusan jadi kita berlarut larut padahal ini tahapan pilkada makin mepet.

“Setidaknya hari ini minimal ada sebuah keputusan. Kita bergerak sama, sering saya bilang kepada semua seluruh masyarakat Aceh, radionya boleh beda tapi frekuensinya harus sama,” ujar Iskandar Ali.

Anggaran DPRK Aceh Besar

Selain itu–terkait ploting anggaran dalam RAPBK Aceh Besar sendiri, Iskandar Ali mengatakan hingga kini belum ada juknis yang dikirimkan Pemerintah Aceh, namun sudah dicadangkan dalam dana Biaya Tidak Terduga (BTT) Aceh Besar melalui dana BTT sebanyak 20 M atau 2% dari total APBK Aceh besar.

“Saya rasa kalau tahapannya dimulai bulan Juli kita sudah siap, tinggal kembali Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat ya duduklah. Saya bukan yakin, saya masih sangat percaya bahwa Pilkada Serentak itu dilaksanakan 2022, karena persoalnya sudah terang benderang tak perlu dibikin remang-remang lagi,” katanya.

Kalau gagal pastinya semua rakyat Aceh dan semua kita yang dibawah ini merasa kurang percaya lagi kepada Pemerintah Aceh dan DPRA, karena merekalah yang memegang kewangan untuk pelaksanan pilkada ini. Saya rasa semua akan jalan dan semua mekanismenya mereka harus membicarakan di Pemerintah Pusat.” Tegasnya. []

Laporan: Akhi Wanda

Ketua DPRA Belum Hadir, Peserta Rakor Tahapan Pilkada Aceh Protes

0
Suasana Aula DPR Aceh.

Nukilan.id – Acara rapat koordinasi tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2022 di Aceh yang digelar DPR Aceh hingga waktu yang disepakati tiba belum juga dimulai.

Sebagian peserta memprotes karena Hingga perserta sudah sampai di ruang sidang, namun Ketua DPR Aceh H. Dahlan Jamalauddin, S.IP belum hadir.

Ketua DPRK Aceh Besar Iskandar Ali menyebut undangan DPR Aceh tersebut sebagai acara pura-pura, dan meminta ijin keluar hingga Ketua DPRA hadir.

“Ketua DPRA sebagai orang yang mengambil keputusan saja tidak hadir,” kata Iskandar Ali.

Dewan Perwakilan Daerah Aceh (DPRA) Menggelar rapat koordinasi tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2022 di Aceh. Rapat ini dilaksanakan di Gedung Utama DPRA pada Selasa (9/2/2021), pukul 09:00 – 12:00 WIB dengan melibatkan ketua KIP dan DPRK seluruh Aceh.

Laporan: Akhi Wanda

DPRA Gelar Rapat Tahapan Pilkada 2022, Begini Kata Ketua KIP Gayo Lues

0
Sayed Abdullah, Ketua KIP Gayo Lues

Nukilan.id – Ketua Komisi Independen Pemilihan Gayo Lues Sayed Abdullah mengatakan, sebagai pelaksana Pilkada di daerah pihaknya akan tunduk pada apapun keputusan Rapat Dewan Perwakilan Daerah Aceh (DPRA) dengan Ketua KIP Kabupaten/Kota se-Aceh yang digelar di Aula DPRA, Banda Aceh, Selasa (9/2/2021).

“Apapun keputusannya, kami tetap menjalankannya di daerah,” kata Sayed Abdullah sebelum rapat belum dimulai.

Rapat Koordinasi DPRA dengan Ketua KIP Kabupaten Kota dalam rangka koordinasi tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2022 di Aceh.

“Kita ikut aturannya saja. Apakah yang dipakai aturan dari UUPA sebagai kekhususan atau berdasar aturan pilkada nasional tahun 2024,” lanjut Sayed Abdullah.

Dewan Perwakilan Daerah Aceh (DPRA) hari ini akan Menggelar rapat koordinasi tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2022 di Aceh.

Laporan: Akhi Wanda

Kata Warga, Kapal Asing Tak Dikenal Sudah Sejak kamis di Pulau Rusa Lhoong

0
Kapal Asing tak dikenal merapat di Pulau Rusa, Lhoong, Aceh Besar (Foto: tribunenews)

Nukilan.id – Kapal asing tak dikenal yang merapat di Pulau Rusa Lhoong Aceh Besar, sudah tidak terlihat lagi.

Kabar yang berhasil dihimpun Nukilan.id, kapal tak berbendera itu pergi setelah terilihat pihak aparat menghampiri mereka.

“Sekarang sudah tidak ada lagi. Tadi sepertinya ada aparat, bisa jadi pihak Kepolisian Air dan Udara (AIRUD),” kata Hamdani, Warga Gampong Kareung, Kecamatan Lhoong, Aceh Besar, Senin (8/2/2021) sore.

Katanya, kapal yang merapat di Pulau Rusa seperti kapal pesiar ukuran kecil, namun tidak terlihat identitas kapal berasal dari mana.

“Kami tidak tahu, karena tidak ada bendara dan identitas negara lainnya,” ujar Hamdani.

Hamdani menyebutkan, keberadaan Kapal itu sudah terlihat sejak hari Kamis lalu, namun tidak diketahui keperluannya.[]

Laporan: Akhi Wanda

Ada Kapal Tak Dikenal Merapat di Pulau Rusa Lhoong Aceh Besar

0
Kapal Asing tak dikenal merapat di Pulau Rusa, Lhoong, Aceh Besar (Foto: tribunenews)

Nukilan. id – Kapal asing dilaporkan merapat di Pulau Rusa, Kecamatan Lhoong, Kabupaten Aceh Besar, Senin (8/2/2021).

Informasi merapatnya kapal asing tanpa identitas bendera di Pulau Rusa itu menyebar luas melalui washapp.

Tim dari Polda Aceh/Kodam bersama muspika Lhoong pun akan ke lokasi hari ini.

Seorang nelayan Lhoong, melaporkan kapal Super Yacht itu sudah terlihat sejak Kamis (4/2/2021), dan tidak terlihat menaikkan bendera negara asal dan Bendera Rl.

“Dari pantauan jarak jauh, terlihat penumpang yang berada di atas kapal fisiknya seperti orang Barat dalam jumlah banyak, dan telah menurunkan skoci untuk mendarat di pantai sekitar Pulo Rusa,” katanya.

Hasil pengecekan via trafic marine, kapal tersebut bernama La Datcha berbendera Inggris dengan data spesifikasi; Panjang: 77.00 metres (252 ft, Lebar : 14.00 metres (46 ft), Draft: 3.80 metres, Gross Tonnage: 2,560, Maximum speed: 14.5 knots, Kecepatan jelajah: @ 12.0 knots.

Hasil koordinasi dengan Pos AL TNI AL Lhoknga, Peltu Joko dan Kapten Kapal Basarnas Banda Aceh Supriyadi, kapal tersebut belum melapor ke administrator pelabuhan dan Imigrasi, serta tidak mengirimkan Signal Distress sebagai signal minta bantuan pertolongan.

Saat ini, telah dikirimkan team dari pihak imigrasi dan aparat keamanan setempat untuk pemeriksaan awal terhadap kapal tersebut.

Sumber: tribunnews

Pasca Terima SK Normalisasi, Begini Kesibukan di Dinas Koperasi dan UKM Aceh

0
Kantor Dinas Koperasi dan UKM Aceh

Nukilan. id – Pasca penerimaan Surat Keputusan (SK) Normaslisai staf di lingkungan pemerintahan Aceh, suasana di kantor Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Aceh di Lampineuemg, terlihat sibuk.

Pantauan Nukilan.id di kantor Dinas Koperasi dan UKM, staf sibuk lantaran ada 10 orang staf yang baru dipindah ke Dinas Koperasi dan UKM.

Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Aceh Amiruddin, SE, MM kepada Nukilan.id mengatakan, Dinas itu menerima 10 orang Staf PNS yang ditunjuk berasal dari Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh. Mereka semua sedang di antar ke bidang masing-masing.

“Bidang mereka di Kesekretariatan ada 4 orang, Bidang Pengawasan Koperasi 1 orang, Bidang Pemberdayaan usaha kecil 2 orang, Bidang UPTD Balatkop dan UKM 2 orang dan Bidang UPTD Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan menengah (PLUT-KUMKM) 1 orang,” kata Amiruddin kepada Nukilan. id. Senin, (8/2/2021)

Dijelaskan total Staf PNS di Dinas Koperasi menjadi 62 orang, sedangkan staf PNS Dinas Koperasi dan UKM Aceh tidak ada yang dirotasi ke SKPA lain.

“Kita masih kurang tenaga, jadi kita hanya melakukan rotasi/normalisasi kerja PNS internal saja yaitu dari kategori tetap (T) diangkat 34 orang, kategori keluar dan masuk antar Eselon III (K1 & M1), kemudian kategori keluar dan masuk Eselon IV (K2, M2) 10 orang.” ujar Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Aceh itu.

Menyahuti normalisasi tersebut, Amiruddin mengatakan seluruh staf PNS Dinas Koperasi dan UKM akan melakukan presentasi lembar kerja di hadapan Kepala Dinas dan Pejabat Struktural Mulai besok, Selasa, (9/2/21).

“Ini sesuai permintaan Pak Sekda Aceh dr. Taqwallah, M. Kes usai Surat Keputusan (SK) normalisasi staf PNS itu diterima oleh kepala SKPA,” ujar Amiruddin

Sekda Aceh dr Taqwallah menyerahkan SK normalisasi staff melalui kepala SKPA masing-masing, Senin (8/2/2021). Normaslisasi di lingkungan pemerintah Aceh itu diharapkan dapat ,memacu kinerja staff. []

Laporan: Wanda