Beranda blog Halaman 1962

MaTA Minta KPK Pastikan Tidak Ada “Mainan” Dalam Kasus yang Dilidik

Penulis
irfan
-
0
Koordinator MaTA, Alfian (Foto: Dialeksis com)

Nukilan.id – Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) Alfian meminta Kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terutama para penyidik perlu memastikan tidak ada “mainan” terhadap kasus yang di lidik.

Seperti terjadi di kasus ” bupati tanjung balai” saat ini publik sangat meragukan secara integritas dan mentalitas terhadap kinerja KPK.

Hal Ini timbul keraguan publik, penting di jawab secara kerja hasil penyelidikan dan penyidikan yang sedang berlangsung dengan benar. Sehingga citra KPK di publik masih menjadi harapan Masyarakat. Ucap Alfian

KPK perlu segera mungkin memberikan kepastian hukum terhadap giat dalam penyelidikan dan penyidikan kasus yang berpontensi Korupsi di Aceh. Sehingga atensi publik terhadap giat KPK selama ini di Aceh tidak mengecewakan. Jelasnya

Alfian juga miminta kepada pihak yang dipanggil oleh KPK untuk dapat koperatif dan memberikan penjelasan yang jujur terhadap klarifikasi atau penjelasan yang diminta.

Pemanggilan yang diminta sertakan beberapa hal yang menyangkut adminitrasi oleh KPK pada para pihak yang dipanggil menadakan lidik yang dilakukan oleh KPK hampir selesai apa lagi secara waktu sudah masuk bulan ke 5 sejak penyelidikan terbuka. Jelasnya

“Jangan ada upaya melindungi aktor atau tuan anda”. Tegasnya

Dan itu akan menjadi sia-sia dikemudian hari, ini menjadi catatan penting bagi pihak yang merasa dirinya di panggil,” Tuturnya. []

113 Atlet Panjat Tebing Aceh Perebutkan Tiket PORA Pidie

Penulis
Mirzu
-
0

Nukilan.id – Sebanyak 113 orang atlet panjat tebing putra dan putri dari kabupaten/kota se-Aceh bersaing memperebutkan tiket menuju Pekan Olahraga Aceh (PORA) Pidie tahun 2022, pada ajang Prakualifikas (Pra-PORA) Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Aceh yang secara resmi dibuka Senin 27 Oktober 2021, di Komplek Stadion Harapan Bangsa, Banda Aceh.

Pada even Pra-PORA FPTI Aceh ke III tahun 2021 tersebut, atlet dari 14 kabupaten/kota akan bertanding hingga tanggal 31 Oktober 2021.

“Dari keseluruhan atlet yang ikut pada ajang Pra-PORA ini, kita (FPTI) Aceh menyediakan quota sebanyak 100 orang hasil Pra-PORA dan 20 orang quota tuan rumah,” kata Ketua Umum FPTI Aceh, H. Muhammad Saleh sesaat sebelum Pra-PORA Panjat Tebing dibuka secara resmi oleh Ketua Harian KONI Aceh H. Kamaruddin Abu Bakar.

Saleh juga menjelaskan, sesuai hasil Rakerprvo FPTI Aceh tahun 2021, pihaknya menetapkan bahwa Pra-PORA Panjat Tebing diikuti oleh atlet senior dan junio, dengan batasan umum minimal 15 tahun dan maksimal 25 tahun.

“Total medali yang diperebutkan berjumlah 18 emas, 18 perak dan 18 perunggu,” kata Saleh.

Medali tersebut berasal dari disiplin lead, speed world record, boulder, combined, dan speed klasik. Masing-masing disiplin tersebut terdiri beberapa nomor, baik perorangan putra dan putri, tim putra dan putri, serta nomor mix (campuran).

Abu Razak—sapaan akrab H. Kamaruddi Abu Bakar—dalam sambutannya sebelum membuka acara secara resmi mengingatkan, agar FPTI Aceh secara umum dan para atlet secara khusus agar dapat memanfaatkan ajang Pra-PORA secara maksimal. Karena dari ajang tersebut akan sangat menentukan langkah FPTI Aceh ke depan, dan karir para atlet bersangkutan.

“Harap diingat, ini adalah seleksi menuju ajang yang lebih tinggi, yaitu PORA Pidie 2022, Porwil 2023, serta PON XXI tahun 2024,” kata Abu Razak.

Khususnya menghadapi PON XXI tahun 2024 Aceh dan Sumatera Utara (Sumut), Abu Razak mengingatkan bahwa panjat tebing akan dipertandingkan di Aceh. Sebagai tuan rumah tentunya sangat besar harapan cabang panjat tebing dapat meraih medali emas sebanyak-banyaknya bagi Kontingen Aceh saat PON tahun 2024 nanti.

“Oleh karena itu perlu persiapan yang matang, salahsatunya adalah melalui ajang Pra-PORA ini,” kata Abu Razak mengingatkan.[]

Mendagri Kenang Almarhum Muhammad Hudori sebagai Sosok Pekerja Keras

Penulis
Mirzu
-
0

Nukilan.id – Keluarga Besar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah berduka cita lantaran kepergian sosok Muhammad Hudori, seorang Pejabat Tinggi Madya yang sejak Tahun 2020 menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri. Almarhum Muhammad Hudori meninggal dunia pada Minggu (24/10/2021) pukul 22.04 WIB Di MRCC Siloam Hospital Jakarta.

Usai melaksanakan salat jenazah di Masjid An-Nuur Kemendagri, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan bela sungkawa dan turut berdukacita sedalam-dalamnya atas kepergian Almarhum Muhammad Hudori.

“Kita merasa kedukaan yang sangat mendalam, merasa kehilangan sosok yang menjadi panutan kita dan selama ini bekerja dengan sangat baik di lingkungan Kemendagri,” kata Mendagri Tito sebelum melepas almarhum ke tempat peristirahatan terakhir.

Selain itu, almarhum Muhammad Hudori juga dikenang memiliki kepribadian yang baik, bahkan dengan beban tanggung jawab dan posisinya yang strategis, baik saat menjadi Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda) maupun setelah menjabat Sekjen Kemendagri. Ia juga dikenal sebagai sosok yang gigih dan tak pernah mengeluh.

“Almarhum, secara pribadi selama lebih kurang dua tahun, saya kenal sebagai sosok yang amat santun, dalam bertutur kata sangat lembut, tapi tegas dalam tindakan, selalu berpikir positif kepada semua orang, kemudian tidak pernah mengeluh,” kenang Mendagri.

Sebagai sosok yang aktif dalam melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk menyelesaikan berbagai persoalan internal, Mendagri Tito mengaku sangat kehilangan atas kepergian almarhum Muhammad Hudori. Meski demikian, ia meminta seluruh jajaran di Kemendagri mengikhlaskan dan mendo’akan kepergiannya.

“Kita semua mendo’akan semoga almarhum diampuni segala dosa-dosanya, dimudahkan menuju alam kuburnya, dilapangkan, dan diluaskan kuburnya, dan semoga alam kuburnya diciptakan seindah taman surga oleh Allah SWT, kepada keluarga diberikan kekuatan,” tutupnya.

Almarhum Muhammad Hudori lahir di Pandeglang pada 5 April 1968 dan wafat pada 24 Oktober 2021 dalam usia 53 tahun. Sesuai rencana, almarhum akan dimakamkan di Karawang, Jawa Barat pada Senin (25/10/2021).

Usai Diperiksa KPK, Kadishub Aceh: Ini Rahasia Tidak Boleh Dijawab

Penulis
irfan
-
0
(Foto: Nukilan)

Nukilan.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia memeriksa Kepala Dinas Perhubungan Aceh (Kadishub) untuk dilakukan penyidikan.

Kedatangan Junaidi ke kantor BPKP Perwakilan Aceh sekitar pukul 09.30 dan berakhir  selesai pukul 18.50 WIB di lantai III Gedung BPKP Aceh Banda Aceh, Senin (25/10/2021).

Ketika ditanya  awak media, Junaidi mengatakan, ini masih proses penyidikan, dan tidak dibolehkan menyampaikan apa saja hal yang ditanyakan saat penyidikan berlangsung.

“Ini masih dalam  tahap proses pertanyaan, pertanyaan, apapun pertanyaannya ditanyakan ke KPK, kami tidak diperbolehkan menjawab,” kata Junaidi.

Ditanya terkait proses penyidikian, apa saja pertanyaan yang ditanyakan dan terkait apa,? Junaidi mengatakan saya tidak di perbolehkan untuk berbicara masalah itu.

“Ini rahasia, ” jelasnya.

Diketahui, pemanggilan Kadishub Aceh terkait pengadaan dan pembangunan tiga (3) unit Kapal Ferry KMP Aceh Hebat 1, 2 dan 3, Lintasan Simeuleue – Pantai Barat dan Lintasan, Ulee Lheue – Balohan Sabang, singkil- Simeuleue.

Ini adalah Pemeriksaan Tahap ke 2 yang dilakukan oleh KPK, dengan memanggil sebagin pejabat di pemerintah Aceh.

Pemeriksaan pada hari ini, Selain junaidi, penyelidik KPK juga memeriksa kuasa pengguna anggaran (KPA) pengadaan tahun 2019-2020  Muhammad Al Qadri  Kabid Pelayaran dan kepala ULP Aceh Kabiro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Aceh Tahun 2019. [Jr]

Samsat Lhokseumawe Gelar Sosialiasi Kesadaran Bayar Pajak di Empat Kecamatan

Penulis
Mirzu
-
0

Nukilan.id – Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Kota Lhokseumawe, melakukan sosialisasi tentang kesadaran membayar pajak kenderaan bermotor di empat kecamatan kota tersebut yaitu kecamatan Muara Dua, Banda Sakti, Blang Mangat dan Muara Satu.

Kepala UPTD Badan Pengelolaan Keuangan Aceh wilayah V Lhokseumawe, Chaidir mengatakan, sosialisasi tersebut dilakukan di kantor kecamatan setempat, dengan menghadirkan narasumber Ka. Jasa Raharja tentang perlindungan berupa asuransi, melalui Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Asuransi ini secara tak langsung dibayarkan oleh pengendara tiap tahunnya, Perwakilan dari Bank Aceh Syariah yang membicarakan tentang kemudahan pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan layanan Bank Aceh Syariah melalui ATM, Mobile Banking “Action” dan Ka.UPTD BPKA Wil V lhokseumawe yang menjelaskan tentang layalanan pada Kantor SAMSAT bahwasanya di SAMSAT Lhokseumawe memiliki layanan jemput pajak online (SAMSAT JEMPOL), samsat online merupanan sepeda motor yang di lengkapi dengan alat-alat Digital untuk kebutuhan pembayaran dan pencetakan nota pajak tahunan jelas Chaidir, pelaksanaan kegiatan di hadiri oleh Perangkat kecamatan, unsur pengurus gampong, keuchik di seluruh desa dalam setiap kecamatan di kota lhokseumawe.

“Sosialisasi ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak kenderaan. Hari ini merupakan sosialisasi terakhir di Kecamatan Muara Satu dan juga dihadiri oleh seluruh keuchik yang ada diwilayah kecamatan tersebut,” ujar Chaidir, Senin (25/10/2021).

Chaidir menambahkan, saat sekarang ini tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar pajak kenderaan sudah mengalami peningkatan, apalagi dengan adanya layanan Samsat Jempol, maka dalam waktu 2 menit proses pembayaran pajak kendaraan dapat di selesaikan langsung di lokasi keberadaan samsat jempol, samsat jempol akan menjangkau seluruh wilayah kota lhokseumawe dan akan berada di tengah tengah masyarakat misal di pasar, kantor kecamatan, kantor geusyik, kantor polsek, sekolah, kampus bahkan di warung kopi samsat jempol akan hadir kata chaidir ka.uptd BPKA wil Lhokseumawe dengan semangat”

Terhitung sejak Januari hingga 22 Oktober 2021, jumlah kendaraan yang telah membayar pajak sudah mencapai 43.798 unit, dengan jenis kendaraan roda dua sebanyak 31.475, kenderaan roda empat 12.307 dan kenderaan roda tiga 17 unit, jumlah kendaraan yang membayarkan pajak di harapakan akan terus meningkat seoring dengan adanya edukasi melalui kegiatan sosialisasi pajak kendaraan bermotor.

“Masyarakat yang membayar pajak kendaraan di kota lhokseumawe sudah mulai mengalami peningkatan yang secara signifikan, apalagi sekarang sudah semakin mudah, dengan adanya layanan Samsat Jempol dalam waktu 2 menit telah selesai dan sambil santai di warung kopi pun kita sudah bisa membayar pajak. semuanya menjadi mudah, cepat dan menyenangkan,” tutur Chaidir. []

Sekjen Kemendagri Berpulang, Keluarga Besar Kemendagri Berduka

Penulis
Mirzu
-
0

Nukilan.id – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Muhammad Hudori berpulang ke rahmatullah pada pukul 22.04 WIB, Minggu (24/10/2021). Pria kelahiran Pandeglang, 5 April 1968 itu meninggal dunia dalam usia 53 tahun, setelah berjuang melawan sakitnya.

Ungkapan dukacita pun mengalir dari berbagai pejabat dan staf di lingkungan Kemendagri. Sebagai pimpinan, ia dikenal sebagai pribadi yang baik dan hangat. Hal itu disampaikan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan di Jakarta, Senin (25/10/2021).

“Innalillahi wa innailaihi raji’un, kami keluarga besar Kemendagri amat kehilangan dan turut berdukacita sedalam-dalamnya,” kata Benni.

Almarhum disemayamkan di rumah duka, Jl. Raya Tengah Gedong Asri A3 Condet, Jakarta Timur. Kemudian, almarhum disalatkan di Masjid An-Nur Kantor Pusat Kemendagri. Dari kantor Kemendagri, almarhum langsung dilepas untuk dimakamkan di tempat peristirahatan terakhir, di Al- Azhar Memorial Garden, Karawang.

Almarhum Muhammad Hudori tercatat pernah mengisi berbagai jabatan di lingkungan Kemendagri. Sebelum bertugas sebagai Sekjen Kemendagri, ia merupakan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kemendagri. Tak hanya itu, berkat kegigihan, etos kerja dan kepiawaiannya dalam memimpin organisasi mengantarkannya menjadi salah satu pimpinan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Mulai Besok Jokowi Kunker ke Luar Negeri, Ini Agendanya

Penulis
nukil
-
0
Presiden Jokowi (Foto: Kompas)

Nukilan.id – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) akan menghadiri sejumlah pertemuan tingkat tinggi pada akhir Oktober hingga awal November 2021 mendatang. Pertemuan pertama adalah rangkaian konferensi tingkat tinggi (KTT) ASEAN yang akan digelar pada 26-28 Oktober.

“Mulai besok, 26-28 Oktober, Presiden Republik Indonesia akan menghadiri KTT ke-38 dan ke-39 ASEAN serta KTT-KTT terkait lainnya,” ujar Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi dalam keterangan persnya di Kantor Presiden, Senin (25/10/2021) siang.

Rangkaian pertemuan ini, kata Menlu, akan dilaksanakan di bawah keketuaan Brunei Darussalam.

“Ini adalah KTT pertama di bawah keketuaan Brunei Darussalam. KTT ke-38 akan diselenggarakan back to back dengan KTT ke-39 dan seluruh rangkaian acara akan dilakukan secara virtual,” ujarnya.

Pertemuan yang akan diikuti Presiden dalam gelaran pertemuan ASEAN kali ini antara lain US-ASEAN Summit, BIMP-EAGA, serta ASEAN Business and Investment Summit (ABIS).
“Untuk keseluruhan rangkaian acara, jumlah pertemuan yang akan dihadiri Presiden adalah 13 pertemuan,” ujar Retno.

Selanjutnya, Presiden Joko Widodo dijadwalkan untuk mengikuti KTT G20 di Roma, Italia, tanggal 30-31 Oktober mendatang. Dalam pertemuan ini, Presiden RI akan menerima tongkat estafet Presidensi G20 dari Perdana Menteri (PM) Italia. Selanjutnya Indonesia akan memegang Presidensi G20 Tahun 2022 selama satu tahun.
“Serah terima akan dilakukan di hari kedua KTT, yaitu di tanggal 31 Oktober. Keketuaan Indonesia atau Presidensi Indonesia sendiri akan dimulai 1 Desember 2021,” jelasnya.

Pada KTT kali ini, ungkap Menlu, para pemimpin negara G20 diagendakan akan mendeklarasikan komitmen bersama terkait pemulihan global pascapandemi COVID-19.

”KTT G20 ini akan menghasilkan G20 Leaders’ Declaration yang berisi komitmen bersama negara-negara G20 dalam mengupayakan pemulihan global dari pandemi dan krisis ekonomi saat ini dan juga penguatan kerja sama G20 di berbagai sektor, termasuk di sektor kesehatan, pembangunan berkelanjutan, lingkungan dan iklim, ketenagakerjaan, pendidikan, dan lain sebagainya,” kata Retno.

Lebih lanjut Retno mengatakan, selain menyampaikan pandangannya pada KTT G20, Presiden Jokowi juga dijadwalkan untuk menjadi pembicara pada pertemuan mengenai usaha kecil dan menengah (UKM) yang dimiliki oleh pelaku usaha perempuan yang diadakan di sela-sela KTT.

“Bapak Presiden rencananya akan berada di dalam side event itu bersama dengan Ratu Maxima, Perdana Menteri Italia, dan Kanselir Angela Merkel, dan akan berdiskusi mengenai upaya dan kebijakan untuk mendukung UMKM yang dimiliki oleh pebisnis perempuan,” jelasnya.

Selain itu, Presiden juga direncanakan akan melakukan sejumlah pertemuan bilateral.
“Terdapat cukup banyak permintaan bilateral. Saat ini kami sedang terus mencocokkan waktu yang tepat, baik bagi Presiden maupun dari pemimpin lainnya untuk dapat melakukan pertemuan bilateral,” ungkap Menlu.

Usai menghadiri KTT G20, Presiden Joko Widodo akan mengikuti COP26 World Leaders Summit atau KTT Perubahan Iklim yang akan diselenggarakan di Glasgow, Skotlandia, pada tanggal 1-2 November 2021.

“Pada KTT ini, diperkirakan sekitar 120 kepala negara dan kepala pemerintahan akan hadir. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson secara langsung akan memimpin jalannya pertemuan,” ujar Menlu.

Retno menegaskan bahwa KTT ini memiliki arti penting bagi Indonesia, di mana Indonesia akan tampil sebagai bagian dari solusi penanganan perubahan iklim dan berusaha menjembatani perbedaan yang akan dapat mendorong penguatan kerja sama internasional.

“Indonesia sebagai inisiator dari Archipelagic and Island States Forum (AIS). Presiden akan memberikan pengantar pernyataan bersama negara-negara kepulauan dan pulau kecil yang tergabung di dalam AIS tersebut. Jadi deklarasi AIS ini akan di-introduce oleh Presiden di dalam Nasional Statement Indonesia dalam COP26,” ujar Retno.

Setelah dari Glasgow, Presiden Jokowi akan meneruskan perjalanan ke Abu Dhabi dan Dubai, Persatuan Emirat Arab (PEA). Menlu menyampaikan, kunjungan ke PEA ini merupakan kunjungan bilateral pertama Presiden RI selama pandemi. Dalam kunjungan tersebut, Presiden diagendakan untuk bertemu dengan Putra Mahkota Mohammed bin Zayed (MBZ), Emir Dubai Mohammed bin Rashid, hingga sejumlah pebisnis yang ada di PEA.

“Bapak Presiden juga direncanakan akan mengunjungi Paviliun Indonesia pada Dubai Expo,” jelas Retno.

Retno menambahkan, saat ini sejumlah kerja sama masih terus dibahas dan dinegosiasikan untuk dapat dijadikan hasil dari kunjungan Presiden ke PEA tersebut.
“Saat ini berbagai kerja sama, baik pada level government to government (g-to-g) maupun business to business (b-to-b) masih terus dibahas dan dinegosiasikan untuk dapat dijadikan hasil dari kunjungan Bapak Presiden ke Dubai dan ke Abu Dhabi,” jelas Retno. []

Sumber: setkab.go.id

Mulai Hari ini KPK Periksa Pejabat Pemerintahan Aceh Terkait Barang dan Jasa

Penulis
irfan
-
0

Nukilan.id – Mulai hari ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periksa dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek-proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Aceh tahun Anggaran 2019 hingga 2021, Senin (25/10/2021) sampai Rabu ( 27/10/2021).

Dalam lampiran surat Kesepakatan antara Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dengan dengan Nomor 14/Mou/2018- nomor 2688/2018 pada (28/10/2018).

Terkait Daftar Usulan kegiatan Tahun Jamak (Multyears) Pembiayaan Tahun Anggaran 2019-2021.

Adapun kegiatan yang terlampir, Pembangunan Gedung Oncology Center dan tiga (3) pembangunan Kapal Ferry Aceh Hebat 1, 2 dan 3.

Dan di ketahui pemanggilan tersebut tertera dalam surat KPK, seluruh Pimpinan DPRA yang dipanggil untuk membawa foto kopi SK pengangkatan sebagai Wakil Ketua DPRA, foto kopi SK pengangkatan sebagai anggota Banggar DPRA (Apabila merupakan anggota Banggar).

Kemudian dilengkapi juga foto kopi dokumen terkait pengajuan APBA TA 2021, foto kopi daftar hadir dan notulensi rapat Dishub Provinsi Aceh di DPRA tentang pengajuan pengadaan KMP Aceh Hebat 1 dan 2 (Lintasan Simeuleue – Pantai Barat dan Lintasan Ulee Lheue – Balohan Sabang),

Selanjutnya, foto kopi dokumen lainnya terkait pembahasan penganggaran dan perencanaan program pengadaan KMP Aceh Hebat 1, 2 dan 3, termaksut Anggaran yang berkode Apendik.

APAM Beri “Kartu Merah” untuk Gubernur Aceh Nova Iriansyah

Penulis
nukil
-
0
Aksi APAM di depan kantor Gubernut Aceh. (Foto: Nukilan.id)

Nukilan.id – Koordinator lapangan Aliansa Pemuda Aceh Menggugat (APAM) Agus Ismansyah mengatakan memberikan lampu merah untuk Gubernur Aceh Nova Iriansyah karena telah gagal memimpin Aceh.

“Tidak terdistribusikannya 3000 unit rumah duafa dan janji politik yang disampaikan pada saat kompanye, kemudian Aceh masuk kriteria termiskin se-sumatera dan hingga kini belum berhasil melepaskan posisi termiskin itu. kita memberiksan kartu merah,” kata Agus Ismansyah saat menggelar aksi di halaman kantor Gubernur Aceh, Senin (25/10/2021)

Menurut Agus, Anggaran rumah duafa yang dipindahkan ke apendik, dugaan APAM ada oknum yang bermain yang berpotensi terjadi korupsi besar-besaran.

“Kita minta KPK mengusut dana apendik ini, siapa oknum-oknum yang bermain. KPK Segara tindak tegas pelakunya,” ujar Agus Ismansyah..

Dijelaskan, harapan kita kepada pemerintah Aceh ini bisa menjadi evaluasi bahwa kita akan terus menyampaikan aspirasi, jangan menipu rakyat.

“Apabila kasus ini tidak serius dan tidak selesai, APAM siap melakukan aksi kembali, kita siap mengirimkan surat terbuka kepada KPK, Kejati Aceh, dan kepolisian. Kita siap mendukung sebagi stakholder terkait kasus korupsi ini,” ujarnya.

Seperti yang diberikan sebelumnya pada aksi itu, APAM ikut membentangkan 3 poto pimpinan DPRA yaitu Dalimi, Hendra Budian, dan Safaruddin agar segera diproses hukum.

APAM juga menyampaikan 5 tuntutan yang harus segera dituntaskan, antara lain;

1. Mendesak KPK, kejaksaan dan kepolisian segera menetapkan tersangka kasus korupsi yang ada di Aceh, Kapal Aceh Hebat 1, 2 dan 3 serta proyek multiyears.

2. Meminta penegak hukum untuk mengusut tuntas anggaran refocusing Rp2,3 T lebih yang bersumber dari APBA.

3. mendesak penegak hukum untuk segera menetapkan kasus pembegalan beasiswa di Aceh tahun 2017.

4. Kami meminta KPK serius datang ke aceh kali ini, silahkan eksekusi oknum anggota DPRA dan oknum pejabat aceh yang telah ikut mencuri uang rakyat aceh

5. Tegakkan supremi hukum di aceh dengan seadil-adilnya

Reporter: hadiansyah

APAM Desak Penegak Hukum dan KPK Tetapkan Tersangka Proyek Kapal Aceh Hebat dan Multiyear

Penulis
nukil
-
0

Nukilan.id – Aliansa Pemuda Aceh Menggugat (APAM) menggelar aksi di halaman kantor Gubernur Aceh. Mereka menilai penggunaan anggaran yang dilakukan pemerintah berpotesi merugikan negara. Untuk itu APAM meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) wajib menjalankan tranparansi dalam penyelidikan di Aceh, sehingga publik mendapat informasi yang benar dan utuh.

Pada aksi itu, APAM ikut membentangkan 3 poto pimpinan DPRA yaitu Dalimi, Hendra Budian, dan Safaruddin agar segera diproses.

Menurut APAM, sejauh ini KPK di Aceh melakukan penyelidikan kebijakan anggaran pemerintah Aceh, antara lain pengadaan kapal penumpang (Aceh hebat), pembagunan jalan dengan skema multiyears, bantuan hibah dana bansos, anggaran refocusing masa pandemi, dan kasus pembegalan beasiswa tahun 2017.

Untuk itu APAM menyampaikan 5 tuntutan, yakni;

1. Mendesak KPK, kejaksaan dan kepolisian segera menetapkan tersangka kasus korupsi yang ada di Aceh, Kapal Aceh Hebat 1, 2 dan 3 serta proyek multiyears.

2. Meminta penegak hukum untuk mengusut tuntas anggaran refocusing Rp2,3 T lebih yang bersumber dari APBA.

3. mendesak penegak hukum untuk segera menetapkan kasus pembegalan beasiswa di Aceh tahun 2017.

4. Kami meminta KPK serius datang ke aceh kali ini, silahkan eksekusi oknum anggota DPRA dan oknum pejabat aceh yang telah ikut mencuri uang rakyat aceh

5. Tegakkan supremi hukum di aceh dengan seadil-adilnya

Reporter: hadiansyah

1...1,9611,9621,963...2,366Halaman 1,962 dari 2,366

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id