Beranda blog Halaman 1898

Sofyan Djalil Serahkan 25.000 Sertifikat Tanah untuk Masyarakat Aceh

0

Nukilan.id – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan Djalil menyerahkan sertifikat tanah untuk masyarakat di tiga Provinsi yaitu Aceh, Sumatera Barat, dan Riau yang berlangsung secara daring pada Senin (13/12/2021).

Penyerahan sertifikat tanah untuk masyarakat ini merupakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2021, Kementerian ATR/BPN.

Khusus untuk Provinsi Aceh diserahkan sebanyak 25.000 sertifikat yang tersebar di tujuh Kabupaten yaitu Aceh Besar, Pidie, Aceh Utara, Aceh Timur, Bireuen, Aceh Tamiang dan Aceh Singkil.

Untuk Kabupaten Aceh Singkil, penyerahan sertifikat PTSL tahun 2021, khusus untuk hari ini diberikan mandat oleh pusat sebanyak 637 sertifikat tanah yang harus diserahkan, namun mampu kita serahkan lebih banyak dari target yang ditetapkan yaitu sebanyak 1.095 sertifikat (surplus 458 dari target yang ada).

Penyerahan sertifikat PTSL untuk masyarakat di Aceh Singkil berlangsung secara daring di Kantor Bupati Aceh Singkil dan turut dihadiri Forkopimda dan lainnya. Setelah daring, dilanjutkan dengan tatap muka penyerahan sertifikat secara simbolis oleh Bupati Aceh Singkil, Dulmusrid dan Forkopimda.

Sertifikat tanah yang diserahkan secara tatap muka ini terdiri dari 9 Desa di tiga Kecamatan yang ada di Aceh Singkil, yaitu Kecamatan Singkil meliputi desa Pea Bumbung, Kecamatan Gunung Meriah meliputi desa Perangusan, Blok VI Baru, Tunas Harapan, Sianjo-Anjo Meriah, Pertampakan, dan Kecamatan Simpang Kanan meliputi desa Cibubukan, Tanjung Mas dan Sukorejo.

Hadir dalam acara penyerahan sertifiikat tanah secara langsung di Kantor Bupati Aceh Singkil, Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) Aceh Singkil, Muhammad Reza, ST, M.Si bersama Bupati serta seluruh Forkopimda Aceh Singkil.

Kakantah Aceh Singkil menyampaikan, sertifikat tanah yang diserahkan kepada masyarakat ini merupakan kegiatan PTSL tahun 2021, dimana Kantor Pertanahan Aceh Singkil mendapatkan kuota dari Kementerian ATR/BPN sebanyak 2.500 Sertifikat Hak Atas Tanah yang tersebar di 4  Kecamatan dan 16 Desa dalam Wilayah Kabupaten Aceh Singkil.

“Dari target 2.500 sertifikat tanah tersebut telah kita rampungkan secara tuntas sebesar 100 % , dimana sebelumnya sudah kita serahkan kepada masyarakat sebanyak 1.155 sertifikat, lalu ditambah 1.095 sertifikat yang siap untuk diserahkan saat ini, serta sisanya sebanyak 250 juga siap untuk kita antarkan kepada masyarakat dalam waktu dekat,” jelas Reza secara rinci.

Mengakhiri sambutanbya, Kakantah Aceh Singkil juga mengedukasi masyarakat dengan menghimbau agar senantiasa mendaftarkan tanahnya sendiri tanpa melalui perantara, menjaga bukti kepemilikan yang sah dalam wujud sertifikat tanah ini,  memeliharanya dengan baik dan benar dalam rangka memberikan kepastian hak serta jaminan hukum atas Hak-Hak Keperdataan akan bidang tanah sehingga tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berhak seperti Mafia Tanah. []

Akademisi Minta Wali Nanggroe Selesaikan Polemik MAA

0
Usman Lamreung (Foto: Dok.Ist)

Nukilan.id – Akademisi Usman Lamreung mengatakan, peran Lembaga Wali Nanggroe sangat penting untuk segera menyelesaikan kisruh Majelis Adat Aceh (MAA) yang tidak kunjung usai.

“Karena MAA dibawah Lembaga Wali Nanggroe, dan pun pengukuhan kepengurusan baru dikukuhkan, sudah seharusnya Paduka Yang Mulia (PYM) Tengku Malik Mahmud Al-Haythar mengginisiasi agar ini bisa diselesaikan secara Adat Aceh,” kata Usman dalam keterangan tertulisnya kepada Nukilan.id Senin, (13/12/2021).

Ia mengatakan, Wali Nanggroe mempunyai peran sebagai pemersatu Masyarakat Aceh, maka sudah sepatutnya mengambil langkah-langkah konkrit dan bijaksana demi kokohnya rasa soliditas serta solidaritas dalam jajaran Lembaga Keistimewaan Aceh. Disinilah Wali Nanggroe perlu mengedepankan dan mempertaruhkan Kewibawaan sebagai Pimpinan Tertinggi di Jajaran Lembaga Keistimewaan Aceh.

Konon lagi sudah terang benderang posisi Wali Nanggroe sebagaimana ditegaskan dalam Qanun Aceh No. 8 Tahun 2019, membawahi MAA dan Pimpinan MAA bertanggung jawab kepada Wali Nanggroe. Jelasnya

Oleh karena itu apabila sebelumnya ada kekeliruan dalam mengambil sikap antara lain Pengurus MAA yang telah dikukuhkan ternyata bertentangan dengan hukum karena bukan merupakan hasil Musyawarah Besar (Mubes), maka harus segera dievaluasi kembali.

Kalau hal tersebut terus di biarkan, kata dia – Usman Lamreung, percayalah ke depan akan timbul permasalahan hukum baru dan Wali Nanggroe akan terseret didalam pusaran itu serta pasti akan merusak kewibawaan dan marwah Wali Nanggroe sebagai pimpinan tertinggi dalam Khazanah Lembaga Keistimewaan Aceh yang sangat berperan dalam mempersatukan masyarakat.

Ia berharap, agar tokoh-tokoh yang berada di skitar Lembaga Wali Nanggroe seperti Para Pimpinan/pengurus Majelis Tinggi, Tuha Peut, Tuha Lapan dan Majlis Fatwa wajib mengambil peran untuk memberikan masukan-masukan yang benar dan bertanggung jawab kepada Wali Nanggroe, sehingga keputusan yang diambil dan ditetapkan, benar-benar sesuai dengan Hukum yang berlaku,

Jangan memberi masukan yang dapat menjerumuskan Wali Nanggroe ke jurang kehancuran dan merusak kewibawaannya,” ungkapnya.

Wali Nanggro harus pertemukan Gubernur Aceh Nova Iriansyah dan Ketua terpilih Badruzzaman Ismai beserta pengurus, yang selanjutnya dilakukan peusijuk sesuai adat istiadat Aceh sebagai tanda berdamai saling memaafkan,” pungkasnya.

Jika ini tidak mampu dilaksanakan, bagaimana kita akan menjaga budaya, adat istiadat Aceh, yang sejuk, ramah, Islami dan saling menghargai. dan semoga Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe atas nama marwah adat istiadat bisa mendamaikan kisruh MAA ini,” tuturnya.

Anies Baswedan Pugar Makam Sultan Alaidin Muhammad Daud Syah di Jakarta Timur

0
Gubernur Aceh saat meresmikan pemugaran makam Sultan Alaidin Muhammad Daud Syah di Jakarta Timur, Senin (13/12/2021). Foto: facebook.

Nukilan.id – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan meresmikan pemugaran komplek makam Sultan Alaiddin Muhammad Daud Syah di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Utan Kayu, Jakarta Timur, Senin (13/12/2021).

Sultan Daud merupakan Sultan Aceh terakhir yang wafat dalam pengasingan di Batavia pada 6 Februari 1939. Pemugaran ini sebagai bentuk penghormatan kesekian kalinya yang dilakukan Pemprov DKI terhadap jasa pahlawan nasional dari bumi Serambi Mekah. Sebelumnya kita telah resmikan nama Laksamana Malahayati sebagai nama jalan di Jakarta Timur.

“Kita yang hari ini merasakan kemerdekaan, menyadari bahwa cikal bakal kemerdekaan ini berasal dari perjuangan ribuan tokoh-tokoh di berbagai tempat se-Indonesia. Aceh adalah salah satu provinsi yang amat banyak melahirkan pejuang kemerdekaan,” ungkap Anies saat dikutip Nukilan.id di halaman facebooknya.

Karena itu, secara khusus Anies menyampaikan apresisasi dan terima kasih kepada masyarakat Aceh. Bahwa rakyat Aceh telah memiliki catatan sejarah gemilang di dalam mengusir kolonialisme.

“Perjuangan Sultan Daud memiliki ongkos yang amat mahal karena dia melepaskan semua yang menjadi kenyamanannya. Seorang yang dilahirkan di keluarga kesultanan dan memilih berjuang bersama rakyat. Itu adalah masa di mana kemerdekaan belum terlihat di depan mata. Itu adalah masa dikala orang memilih berjuang berdasarkan nilai yang diyakini sebagai kebenaran,” tambahnya.

Lebih lanjut, Anies mengatakan, kisah perjuangan Sultan Daud berakhir ribuan kilometer dari Aceh, beliau dikuburkan di tanah Jakarta. Karena itu pihaknya ingin menyampaikan rasa hormat dengan memberikan pemugaran atas makam yang selama ini belum banyak dikenal, sebagai makam seorang tokoh amat penting, dalam perjalanan melawan penjajahan.

“Di dalam makam ini bersemayam tokoh yang luar biasa. Beliau teguh memegang prinsip. Inilah pejuang yang membangkitkan gelombang kebangkitan. Namanya terpatri dengan tinta emas sejarah bangsa,” ujarnya.

Selain itu, kata Anies, pemugaran ini menjadi pengingat kita bersama bahwa, Jakarta menjadi tempat peristirahatan terakhir begitu banyak pejuang.

“Kita harus selalu menghormati dan menghargai perjuangan mereka,” pungkas Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta. [red]

Panglima Laot Prediksi Harga Ikan Melonjak Tinggi di Masa Paceklik

0
Panglima Laot Sofyan,(Foto: Dok. Ist)

Nukilan.id – Panglima Laot Sofyan menjelaskan, memasuki bulan Desember 2021 adalah masa-masa Paceklik (musim kekurangan bahan makanan), seperti Ikan di laut. Di bulan Januari sampai Maret disambung dengan masa kemarau, juga akan kekurangan hasil tangkapan nelayan.

Hal ini memang terjadi setiap tahun,” tiba di akhir tahun 2021 mulai memasuki masa paceklik”. Kata Sofyan kepada Nukilan.id di Lampuloe Banda Aceh, Minggu (12/12/2021).

Ia mengatakan, di masa-masa paceklik ini harga ikan dalam 1 kilo mencapai Rp 40 ribu, sedangkan hari-hari sebelum memasuki paceklik, dalam 1 kilo Rp 10 ribu hingga Rp 15 ribu Rupiah.

Menurutnya, saat awak nelayan turun ke laut sebelum masa paceklik, mendapatkan puluhan ton hasil tangkapan ikan, sekarang hanya 1 ton paling lebih sedikit. Dengan kapasitas kapal 120 Gt dan 90 Gt apalagi kapal nelayan yang berukuran kecil, hasil tangkapannya semakin sedikit.

“Sangat berat bagi nelayan turun kelaut dimasa sekarang ini, hasil tangkapan sering mengecewakan. Dengan perjalanan berlabuh di lautan puluhan mil, hasil tidak sebanding dengan pengeluaran yang di keluarkan untuk perlengkapan dan kebutuhan nelayan,” ungkapnya.

“Saat ini, banyak awak nelayan ngangur untuk turun ke laut, karena kurangnya hasil tangkapan ikan. dan ada sebagian nelayan dimasa masa seperti ini, alih profesi dari nelayan menjadi petani untuk sementara waktu,”ucap Sofyan.

Semua Awak nelayan mengeluh saat memasuki masa paceklik.

Oleh karena itu, sangat berharap kepada pemerintah agar bisa menyediakan sarana dan prasarana di pelabuhan lampuloe Kota Banda Aceh, tiba memasuki masa paceklik seluruh nelayan bisa menyimpan ikan, dan harga ikan tetap sama seperti biasa.

Jika tidak ada sarana dan prasana pendukung oleh pemerintah,” ini sangat kewalahan dengan naiknya harga ikan yang begitu tinggi.

“Ini seharusnya yang di prioritaskan oleh pemerintah, ikan adalah bahan kosumsi masyarakat aceh setiap hari, jika sarana tidak memadai maka dimasa seperti ini ikan akan melonjak harga yang tinggi,” tuturnya.[Jr]

Omzet Menurun, Warung Yahmi Rukoh Harap Mahasiswa Aktif Kembali

0
Pemilik Warung Makan Yahmin Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh. (Foto: Nukilan/Hadiansyah)

Nukilan.id – Selama pandemi Covid-19, banyak ruang gerak masyarakat dibatasi, mulai dari penerapan jam malam hingga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masayrakat (PPKM).

Kondisi tersebut berdampak pada ekonomi para pengusaha kecil.

Seperti halnya, Muhammad Yamin, pemilik warung makan “YAHMIN” di Desa Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh. Ia mengatakan selama pandemi Covid-19 omzetnya menurun drastis.

“Selama 3 tahun terakhir, selama pandemi Covid-19 ini kita alami kerugian, penghasilan selalu minus,” ungkap Muhammad Yamin yang akrab disapa Yahmin itu kepada Nukilan.id, Senin (13/12/2021).

Ia menjelaskan, sebelum pandemi warung nasinya dapat menghabiskan beras mencapai 4 sak sehari, namun selama pandemi atau kuren lebbig dalam 3 tahun terakhir ini, warung Yahmin hanya menghabiskan beras sebanyak 1,5 sak per hari.

“Ditambah lagi dengan bahan baku sekarang ini semakin meningkat, seperti ikan yang dulunya harda Rp 15.000/kg sekarang Rp. 30.000/kg  dan begitu juga dengan minyak goreng, dari harga Rp. 8.000/kg sekarang naik drastis menjadi Rp. 20.000/kg dan beberapa bahan baku lainnya juga naik,”  ujar Yahmin.

Selain itu, lanjutnya, pandemi Covid-19 ini juga berpengaruh terhadap aktifitas mahasiswa di kampus baik di Universitas Syiah Kuala (USK) maupun di Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry. Karena, sebelum pandemi melanda Aceh, para mahasiswa inilah yang menjadi langganan tetap di warungnya itu.

“Mahasiswa USK dan UIN sampai saat ini masih diliburkan, padahal merekalah pelanggan setia kita,” jelas Yahmin.

Oleh karena itu, Yahmin berharap, pandemi Covid-19 dapat segera berakhir karena mengingat perekonomian masyarakat saat ini semakin buruk.

“Dan semoga para mahasiswa segera melakukan perkuliahan agar perekonomian masyarakat di sekitar kampus Darussalam hidup kembali.,” harapnya.

Reporter: Hadiansyah

Kejati Aceh Periksa 3 Saksi Dugaan Korupsi Jembatan Kuala Gigieng

0
Kasi Penkum dan Humas Kejati Aceh H Munawal Hadi, SH, MH. Foto: Dok. Ist

Nukilan.id – Jaksa Penyidik Pada Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang saksi terkait penyimpangan pada Pembangunan Jembatan Kuala Gigieng Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie Tahap II yang bersumber Annggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tahun anggaran 2018.

Hal itu disampaikan Kasi Penkum dan Humas Kejati Aceh H Munawal Hadi SH MH dalam keterangannya kupada Nukilan.id, Senin (13/12/2021).

Ia menyebutkan, tiga orang saksi yang diperiksa Jaksa penyidik yaitu berinisial, AM (Selaku Direktur PT. Nuasa Galaxy), ZUL (Selaku Chief Inspektur PT. Nuasa Galaxy), dan AS (Selaku Inspektur PT. Nuasa Galaxy).

“Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri,” ungkap Munawal.

Hal itu dilakukan untuk dapat menemukan fakta hukum tentang tindak pidana korupsi yang terjadi dalam Pembangunan Jembatan Kuala Gigieng Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie Tahap II yang bersumber APBA TA 2018.

“Pemeriksaan saksi dilaksanakan dengan mengikuti secara ketat protokol kesehatan antara lain dengan menerapkan 3M,” pungkas Munawal. [red]

Anggota DPRA Bantu Pengeras Suara Masjid Desa Rambung di Aceh Tenggara

0
Bantuan Diserahkan Junaidi secara Simbolis kepada Masyarakat esa Rambung

Nukilan.id – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Junaidi menyerahkan bantuan pengeras Suara kepada masyarakat desa Rambung Mentedak kecamatan Darul Hasanah Kabupaten Aceh Tenggara Sabtu, (11/12/2021).

Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis kepada masyarakat yang dihadiri oleh Imam Masjid, Pengulu, perangkat desa, dan tokoh adat.

Anggota DPRA dapil 8 Aceh Tenggara dan gayo lues partai Hanura ini menyampaikan menyampaikan, pengeras suara tersebut  merupakan usulan masyarakat yang diperjuangkannya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tahun 2021.

“Kita serahkan dan salurkan sebanyak 35 perangkat pengeras suara di Masjid Aceh Tenggara, bantuan yang disalurkan bermanfaat untuk kegiatan masjid  yang merupakan pusat kegiatan keagamaan,” ucap Junaidi.

Ia mengatakan, usulan keagamaan sangat baik untuk disahuti terlebih dalam konteks Aceh daerah Sayariat Islam, segala sisi harus mendukung baik Infrastruktur dan suprastruktur termasuk ketersediaan perangkat pengeras suara yang memadai.

Aspirasi dari masyarakat Aceh Tenggara maupun gayo lues yang disampaikan terus kita terima untuk di perjuangkan melalui APBA 2022, tentunya  mengedepankan prinsip Partisipasitif yaitu Masyarakat sebagai  pememberi usulan dan sebagai wakil rakyat yang di pilih terus berusaha memperjuangakan, “Pungkas Junaidi.

Selanjutnya, Pengulu atau Geuchik desa Rambung mentedak Aceh Tenggara, selaku penerima manfaat mengucapkan terimakasih atas bantuan yang di berikan oleh Bapak Junaidi, terlebih pengeras suara di masjid-mesjid sangat banyak terkendala, terkadang ketika azan terdengar samar dan ada suara berdenging,” tuturnya.[]

Asisten III Buka Rakor Satgas Saber Pungli

0
Asisten III Sekda Aceh, Dr. Iskandar AP, M.Si, menyampaikan sambutan Gubernur Aceh saat membuka Rakor dan Asistensi kegiatan Satgas Saber Pungli UPP Provinsi Aceh di Hotel Grand Permata Hati, Banda Aceh, Senin, (13/12/2021). Humpro

Nukilan.id – Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekda Aceh, Dr Iskandar AP, mewakili Gubernur Aceh membuka Rapat Koordinasi (Rakor) dan Asistensi Kegiatan Satgas Saber Pungli Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Provinsi Aceh TA 2021 di Hotel Grand Permata Hati Banda Aceh, Senin, (13/12/2021).

Rakor ini diikuti seluruh unsur Satgas Saber Pungli UPP Aceh dari kabupaten kota yang terdiri unsur Kejaksaan, Kepolisian, Pemerintah Daerah, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM, unsur intelijen dan lainnya.

Dalam sambutan gubernur yang dibacakan Iskandar, disebutkan, pungutan liar merupakan istilah yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat, karena perilaku ini sudah berkembang sejak lama. Pungli disebut sengaja dibangun oleh oknum tertentu, untuk mempermudah jalan meraup keuntungan bagi mereka yang tidak taat aturan. Sehingga merusak sistem hukum yang ada.

Lebih lanjut kata Iskandar, dalam kacamata sosial, setidaknya ada tiga dampak buruk dari praktik pungli ini, yaitu mengganggu dan memberatkan kehidupan masyarakat, karena pungli menyebabkan adanya ketidakadilan dalam pelayanan.

“Dalam konteks dunia usaha, Pungli bisa mempengaruhi iklim investasi dan merusak daya saing dunia usaha, dan ketiga, maraknya pungli berdampak pada merosotnya wibawa hukum di mata masyarakat, sebab aturan hukum telah dicabik-cabik oleh perilaku buruk oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab,” kata Iskandar.

Jika pungli terus dibiarkan, lanjut Iskandar, maka masa depan negeri ini pasti akan berantakan, karena tingkat kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah kian menipis.

Maka itu, ia menyebutkan langkah yang harus dilakukan ke depan adalah penegakan hukum yang tegas. Perlu adanya gerakan bersama yang dilakukan secara komprehensif di semua lini agar dapat memerangi perilaku negatif ini.

Untuk memenuhi harapan itu, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, sebagai wujud nyata upaya negara memberantas Pungli di masyarakat.

“Pemerintah Aceh sangat mendukung kebijakan ini dengan membentuk Satgas Saber Pungli di daerah, tidak lama setelah Perpres tersebut terbit,” kata Iskandar.

Lebih lanjut, Iskandar mengatakan selama lima tahun sejak kehadiran tim saber pungli di daerah Aceh, aksi para pelaku pungli sudah banyak yang ditindak.

Ke depan, ia berharap, berbagai upaya akan terus dilakukan bersama oleh pihak terkait dan Pemerintah Aceh juga akan terus meningkatkan sosialisasi pencegahan pungli, agar dapat diikuti dengan upaya perbaikan moral kalangan birokrasi.

Namun begitu, kata Iskandar, harus dipahami, perilaku pungli terkadang sulit untuk diberantas, karena pelakunya banyak yang cerdik, sehingga mereka kerap menemukan cara baru untuk melakukan aksinya.

Karena itu, Satgas Saber Pungli disebut harus selalu meningkatkan kemampuannya. Disamping itu, juga koordinasi dan komunikasi mesti ditingkatkan, sehingga semua pola baru dalam praktik pungli dapat dibongkar dan dieliminasi.

Sementara itu terkait digelarnya Rakor, Iskandar menyebutkan itu sangat penting dalam upaya meningkatkan kinerja dan mendukung peningkatan pelayanan publik dan pemulihan ekonomi daerah di masa pandemi Covid-19.

Selain penegakan hukum, Satgas Saber Pungli juga disebut perlu meningkatkan sosialisasinya di masyarakat agar praktik pungli dapat dicegah dan diberantas.

“Dengan demikian, kinerja lembaga pemerintah semakin baik, dan bersama-sama kita dapat mempercepat upaya penanggulangan pandemi Covid-19 di daerah ini,” pungkasnya. []

Dirut PLN: 2026, Haram Bangun PLTU Berbasis Batu Bara

0
PLTU Jawa 8 - Istimewa / PLN

Nukilan.id – Hingga saat ini masih ada dilema bahwa kalau mau listrik murah pilihannya adalah menggunakan batu bara karena persediaan di dalam negeri melimpah sehingga harganya cuma 4-6 sen per kwh. Kalau mau listrik dengan tingkat emisi sedikit bersih menggunakan gas yang harganya 9 sen per kwh, sedangkan pembangkit listrik geothermal (11-12 sen), dan bayu (10-11 sen).

“Saat ini memang kalau mau energi murah ya kotor, dan kalau mau yang bersih agak mahal. Tapi ke depan, dilema itu bisa dibalik. Saya yakin 5-6 tahun dari sekarang, Energi Baru Terbarukan (EBT) akan superior karena secara teknis lebih andal, secara komersial juga lebih murah,” kata Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo saat ditemui Tim Blak-blakan detikcom, Jumat malam (10/12/2021).

Ia mencontohkan, pada 2015 ketika PLN melelang PLTS (pembangkit listrik tenaga surya) harganya 25 sen per KWH. Tapi pada 2017 sudah turun menjadi 15 sen, 2020 (5,8 sen) dan terakhir (3,8 sen). Artinya, PLTS yang bersih dari emisi menjadi kian murah seiring kemajuan teknologi. Demikian juga pembangkit listrik tenaga bayu yang sebelumnya 11 sen per kwh sudah turun menjadi 8 sen.

Atas dasar keyakinan itu, dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030, akan ada penambahan kapasitas listrik lebih dari 40 MW yang 51% di antaranya berbasis EBT. Darmawan Prasodjo mengklaim bahwa RUPTL ini adalah yang terbersih dalam sejarah energi Indonesia. PLN commited untuk melakukan itu. Pada 2025 ada 23% pembauran berbasis pada EBT.

“Pada 2026, berpikir membangun pembangkit listrik tenaga bara sudah haram. Pada 2025, PLTD yang membutuhkan banyak BBM juga akan mulai diganti dengan EBT yang lebih murah dan bisa beroperasi 24 jam. Kita juga bangun PLTS, Panas Bumi, Bayu,” tegas doktor ekonomi lingkungan dari Universitas Texas, Amerika Serikat itu.

Pembangkit Listrik Tenaga Uap yang berbasis batu bara, ia melanjutkan, secara bertahap akan dicampur dengan biomasa yang berbasis kerakyatan, sehingga berdampak pada pembukaan lapangan kerja. PLTU batu bara tak serta-merta diganti total karena sebagian kontraknya dengan pihak swasta baru akan berakhir pada 2056. “Tapi khusus PLTU yang dimiliki langsung oleh PLN (16 MW) akan ada percepatan pensiun dini untuk beralih ke EBT,” ujar Darmawan Prasodjo.

Pada bagian lain, dia menyampaikan apresiasi kepada pendahulunya, Zulkifli Zaini yang disebutnya sukses membenahi keuangan PLN. Dalam tempo dua tahun, Zulkifli yang sebelumnya Dirut Bank Mandiri, antara lain sukses mengurangi beban utang PLN dari Rp 450 Triliun menjadi Rp 430 Triliun. Sukses itu menjadi sangat luar biasa karena dicapai di tengah kondisi COVID-19 yang membuat pendapatan PLN menurun.

“Selama dua tahun, Pak Zulkifli Zaini sebagai mantan Dirut Bank Mandiri memang mendapatkan tugas khusus untuk mengoreksi kondisi keuangan PLN yang waktu itu utangnya mencapai hampir Rp 450 triliun. Pak Zulkifli melakukan itu dan berhasil,” kata Darmawan.

Bagaimana pandangan dia terkait kendaraan listrik, dan kelanjutan transformasi di internal PLN? Simak selengkapnya dalam program Blak-blakan, “Strategi Mengawal Transisi Energi” di detikcom, Senin (13/12/2021). []

Timnas Indonesia Menang, Pelatih Laos Soroti Penampilan Irfan Jaya

0
Pesepak bola Timnas Indonesia Evan Dimas (kiri) dan Irfan Jaya (kanan) berselebrasi usai menjebol gawang Kamboja. (FOTO/Humas PSSI)

Nukilan.id – Pelatih tim nasional (Timnas) Laos Vengadasalam Selvaraj memuji penampilan pemain sayap Indonesia Irfan Jaya setelah skuadnya ditaklukkan tim Merah Putih dengan skor 1-5 dalam laga lanjutan Grup B Piala AFF 2020 di Singapura, Minggu (12/12/2021).

Saya rasa pemain terbaik Indonesia dalam pertandingan tadi yang bernomor punggung 25. Saya agak lupa namanya. Oh, iya, Irfan Jaya,” ujar Selvaraj, seperti dilansir dari Antara, Senin (13/12/2021).

Menurut pria berkebangsaan Singapura tersebut, Irfan bermain sangat baik di sisi kiri serang Indonesia dan kerap merepotkan para pemainnya. Irfan pun mencetak satu gol dan membuat satu assist untuk Witan Sulaeman dalam pertandingan tersebut. Pemain klub PS Sleman itu pun terpilih sebagai pemain terbaik (man of the match) pada laga kontra Laos.

Meski menggarisbawahi kualitas Irfan Jaya, Selvaraj tetap memuji performa semua pemain timnas Indonesia saat menghadapi anak-anak asuhnya.

Secara individu, kualitas pemain timnas sangat baik. Mereka pun tampil apik sebagai sebuah tim,” tutur juru taktik berusia 52 tahun itu.

Tim nasional Indonesia mengalahkan Laos dengan skor 5-1 pada laga yang berlangsung di Stadion Bishan. Kelima gol Indonesia dibuat oleh Asnawi Mangkualam, Irfan Jaya, Witan Sulaeman, Ezra Walian dan Evan Dimas. Sementara Laos memperkecil kedudukan berkat lesakan Kydavone Souvanny.

Skuad Garuda kini bertengger di posisi kedua klasemen sementara Grup B Piala AFF 2020 dengan enam poin, kalah agresivitas gol dari Vietnam yang berada di peringkat pertama dengan poin sama. Berikutnya, dalam lanjutan Grup B, Indonesia berhadapan dengan Vietnam di Stadion Bishan, Singapura, Rabu (15/12/2021).

Sumber: Indozone