Beranda blog Halaman 189

Kantor Pertanahan Aceh Tamiang Amankan 75 Ribu Arsip Usai Banjir Besar

0
Kantor Pertanahan Aceh Tamiang Amankan 75 Ribu Arsip Usai Banjir Besar. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | KUALA SIMPANG – Bencana hidrometeorologi yang melanda Kabupaten Aceh Tamiang pada 26–30 November 2025 menyebabkan kerusakan serius di berbagai wilayah. Curah hujan dengan intensitas tinggi mengakibatkan hampir seluruh kawasan terendam banjir dengan ketinggian air mencapai lima meter.

Selain merendam permukiman warga, banjir juga membawa lumpur setinggi dua meter yang menutup sejumlah fasilitas pemerintahan. Kantor Pertanahan (Kantah) Aceh Tamiang menjadi salah satu instansi yang mengalami dampak paling parah.

Air bercampur lumpur masuk hingga ke ruang penyimpanan dokumen dan melampaui platform bangunan. Akibatnya, sekitar 75 ribu buku tanah dan surat ukur terdampak langsung oleh bencana tersebut.

Kepala Kantah Aceh Tamiang, Evan Rahmaini, menegaskan bahwa arsip yang terdampak memiliki peran vital bagi masyarakat.

“Jika arsip rusak atau hilang, kepastian hukum warga yang terdampak,” ujarnya.

Upaya penyelamatan arsip sempat terkendala karena listrik padam total serta akses menuju kantor yang terputus. Kondisi tersebut membuat kendaraan tidak dapat mencapai lokasi selama kurang lebih dua pekan.

Memasuki hari keenam pascabencana, tim mulai melakukan peninjauan langsung ke kantor. Saat itu, rak-rak arsip ditemukan dalam kondisi roboh, sementara lumpur masih menutupi lantai hingga setinggi lutut.

Tahap awal penanganan difokuskan pada pemetaan kondisi arsip yang masih dapat diselamatkan. Selanjutnya, tim menyusun strategi evakuasi serta pemindahan dokumen ke lokasi yang lebih aman.

Arsip kemudian dipindahkan ke beberapa daerah, yakni Langkat, Langsa, dan Banda Aceh, yang dinilai memiliki tingkat dampak bencana lebih ringan dibandingkan Aceh Tamiang.

Proses restorasi arsip melibatkan dukungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh serta Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN). Sekitar 30 taruna turut diterjunkan untuk membantu proses pemulihan dokumen.

Hingga kini, sekitar 10 persen arsip telah berhasil dibersihkan. Proses restorasi terus dilakukan secara bertahap hingga seluruh dokumen dinyatakan aman.

Sementara itu, pelayanan pertanahan mulai kembali berjalan secara bertahap di lokasi sementara. Kantah Aceh Tamiang menyatakan komitmennya untuk memulihkan seluruh arsip sekaligus menjaga kepastian hukum hak masyarakat terdampak.

Pemulihan Pascabencana, Pemerintah Aceh Dorong Dukungan BP BUMN untuk Pembangunan Huntap

0
Pemerintah Aceh Dorong Dukungan BP BUMN untuk Pembangunan Huntap. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | Jakarta — Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, SE, melakukan pertemuan silaturahmi sekaligus diskusi strategis dengan pimpinan BP BUMN guna membahas percepatan pembangunan hunian bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh. Pertemuan berlangsung di Kantor Kementerian BUMN/BP BUMN, Jakarta, Selasa (24/2/2026).

Dalam agenda yang berlangsung pukul 10.00–11.30 WIB tersebut, Fadhlullah diterima langsung oleh Kepala BP BUMN Dony Oskaria dan Wakil Kepala BP BUMN Tedi Bharata. Diskusi difokuskan pada evaluasi serta penyesuaian arah dukungan pembangunan hunian pascabencana.

Dalam keterangannya kepada Nukilan.id, Fadhlullah menjelaskan bahwa pada rencana awal BP BUMN menargetkan dukungan pembangunan sekitar 12 ribu unit hunian sementara (huntara) di Aceh. Namun, seiring berjalannya waktu, pembangunan huntara oleh pemerintah melalui BNPB dan Kementerian PUPR telah berlangsung cukup masif.

“Pada rencana awal terdapat dukungan pembangunan huntara di Aceh sekitar 12 ribu unit dari BP BUMN. Namun dalam perkembangannya, pembangunan huntara oleh pemerintah melalui BNPB dan Kementerian PUPR telah berjalan cukup masif,” ujar Fadhlullah dalam pertemuan tersebut.

Ia menambahkan, hingga saat ini kontribusi BP BUMN baru terealisasi sekitar seribu lebih unit huntara. Karena itu, Pemerintah Aceh mengusulkan agar dukungan pembangunan dialihkan ke hunian tetap (huntap) yang dinilai lebih dibutuhkan masyarakat dalam jangka panjang.

“Kami mengusulkan agar rencana awal pembangunan huntara dapat dialihkan untuk mendukung pembangunan huntap yang lebih permanen bagi masyarakat terdampak bencana,” kata Fadhlullah.

Menurutnya, Pemerintah Aceh juga telah menyiapkan lokasi pembangunan sehingga program huntap dapat segera direalisasikan apabila skema dukungan tersebut disetujui.

Menanggapi usulan tersebut, Kepala BP BUMN Dony Oskaria menyatakan persetujuan secara prinsip. Ia menyebut pihaknya akan segera melakukan perhitungan dan kalkulasi kebutuhan pembiayaan sebagai langkah lanjutan pembangunan huntap di Aceh.

“Kami akan segera melakukan perhitungan serta kalkulasi kebutuhan pembiayaan untuk pembangunan huntap di Aceh,” ujar Dony.

Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara Pemerintah Aceh dan BP BUMN dalam penanganan pascabencana. Pemerintah Aceh berharap dukungan yang diberikan tidak hanya bersifat sementara, tetapi mampu menghadirkan hunian permanen yang layak dan berkelanjutan bagi masyarakat terdampak. (xrq)\

Reporter: Akil

Satpol PP dan WH Aceh Besar Awasi Pedagang Takjil di Kawasan Pasar Lambaro Selama Ramadhan

0
Satpol PP dan WH Aceh Besar Awasi Pedagang Takjil di Kawasan Pasar Lambaro Selama Ramadhan. (Foto: Humas Abes)

NUKILAN.ID | JANTHO – Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH) Aceh Besar melaksanakan pengawasan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat terhadap para pedagang takjil selama bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah. Kegiatan tersebut berlangsung di Pasar Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, Senin (23/2/2026) sore.

Selain melakukan pengawasan, petugas juga menertibkan pedagang yang kedapatan melanggar aturan. Upaya tersebut sekaligus dilakukan untuk membantu kelancaran arus lalu lintas di sekitar area pasar yang mengalami peningkatan aktivitas masyarakat menjelang waktu berbuka puasa.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh Besar, Muhajir SSTP MPA, menyampaikan bahwa kegiatan pengawasan ini merupakan langkah pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban serta kenyamanan masyarakat selama bulan Ramadhan.

“Pengawasan ini telah berlangsung sejak hari pertama Ramadhan dan akan terus kami lakukan hingga menjelang Hari Raya Idul Fitri. Tujuannya untuk memastikan para pedagang tetap mematuhi aturan serta menjaga ketertiban umum,” ujar Muhajir.

Ia menjelaskan, pelaksanaan pengawasan tersebut mengacu pada Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, petugas juga memberikan surat teguran kepada salah satu pemilik usaha di kawasan Jalan Soekarno-Hatta, Lambaro, karena pemasangan kanopi yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Kami mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis. Teguran diberikan sebagai bentuk pembinaan agar pelaku usaha segera menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku,” terangnya.

Secara keseluruhan, pelaksanaan pengawasan di Pasar Lambaro berlangsung tertib, aman, dan lancar. Satpol PP dan WH Aceh Besar menegaskan bahwa kegiatan pengawasan akan terus ditingkatkan guna menciptakan suasana Ramadhan yang nyaman dan kondusif bagi masyarakat.(*)

Sekolah tanpa Bangku dan Meja Belajar: Kondisi Tragis SDN di Aceh Timur Pascabanjir

0
Kondisi SDN Rantau Panjang, Kecamatan Simpang Jernih, Aceh Timur, pasca diterjang banjir, Sabtu (14/2/2026). (Foto: Nukilan/Sammy)

NUKILAN.ID | IDI – Tiga bulan setelah banjir besar menerjang Desa Rantau Panjang, Kecamatan Simpang Jernih, Aceh Timur pada November lalu, aktivitas belajar mengajar di SDN Rantau Panjang memang sudah kembali berjalan. Namun, sekolah itu belum benar-benar pulih. Yang tersisa dari bencana tersebut bukan hanya lumpur yang sempat menutup ruang kelas setinggi lutut, tetapi juga hilangnya hampir seluruh fasilitas belajar yang selama ini menopang proses pendidikan.

Bangunan sekolah masih berdiri, tetapi ruang-ruang kelas kosong dari meja, kursi, lemari, dan buku pelajaran. Kegiatan belajar untuk sementara dipindahkan ke tenda bantuan dari posko. Di situlah 63 siswa dari kelas 1 hingga kelas 6 mengikuti pelajaran setiap hari, duduk di lantai dengan posisi seadanya.

Sekolah baru bisa dibuka kembali pada 10 Januari setelah proses pembersihan lumpur selama hampir 20 hari yang melibatkan personel TNI. Meski lantai sudah bersih, perabot sekolah tidak dapat diselamatkan. Kondisi itu memaksa guru dan siswa memulai kembali kegiatan belajar dari situasi yang sangat berbeda dengan sebelumnya.

Guru wali kelas 1, Siti Nur Asiah, yang telah mengajar sejak 2004, mengatakan banjir membuat seluruh fasilitas belajar hilang. Ia mengingat bagaimana sebelumnya kegiatan belajar berjalan tertib dengan buku dan meja di setiap kelas. Kini, semua itu tidak ada lagi.

“Kondisi sekolah kami sesudah banjir, semua fasilitas sudah tidak bisa dipakai lagi. Mobiler, meja-meja sudah enggak ada,” ujar Siti kepada Nukilan, Sabtu (14/2/2026).

Ketiadaan meja dan kursi menjadi kendala paling terasa dalam kegiatan belajar sehari-hari. Anak-anak belajar di lantai tenda, dengan posisi yang tidak teratur. Bagi siswa kelas rendah yang masih membutuhkan banyak aktivitas bermain, situasi ini membuat proses belajar jauh lebih sulit dikendalikan.

Ia menuturkan bahwa sebelumnya meja menjadi batas yang membantu anak-anak tetap berada di tempat dan fokus pada pelajaran. Sekarang, tanpa batas ruang yang jelas, anak-anak mudah berpindah tempat, bermain, atau sekadar rebahan saat pelajaran berlangsung. Waktu belajar yang seharusnya digunakan untuk memahami materi justru banyak tersita untuk mengatur posisi duduk dan perhatian siswa.

“Anak-anak belajar di lantai. Ada yang tengkurap, ada yang bolak-balik ke sana ke sini. Namanya juga di lantai, nggak bisa kita atur lagi seperti biasa,” kata Siti.

Kendala lain yang tidak kalah berat adalah hilangnya seluruh buku pelajaran. Guru tidak memiliki pegangan materi, sementara siswa tidak memiliki bahan bacaan. Siti kini harus mengunduh materi dari telepon genggam, kemudian menuliskannya ulang di papan tulis kecil agar bisa disalin oleh murid.

Ia menjelaskan bahwa metode ini membuat pembelajaran menjadi monoton. Setiap hari siswa hanya menyalin tulisan tanpa variasi kegiatan belajar seperti membaca, berdiskusi, atau mengerjakan latihan di buku. Akibatnya, anak-anak lebih cepat bosan dan sulit mempertahankan konsentrasi.

“Buku pelajaran satu pun sudah enggak ada lagi. Kami download dari HP lalu kami tulis di papan. Anak-anak jadi cepat bosan karena begitu-begitu saja,” ujarnya.

Situasi serupa dirasakan oleh guru Pendidikan Agama Islam, Aniska, yang melihat dampak banjir tidak hanya pada kerusakan fasilitas fisik, tetapi juga pada terputusnya proses belajar dalam waktu yang cukup lama. Saat sekolah kembali dibuka, ia mendapati banyak siswa yang sudah tidak mengingat materi yang sebelumnya pernah dipelajari.

Ia mengatakan bahwa waktu belajar yang ada lebih banyak digunakan untuk mengulang pelajaran lama daripada menyampaikan materi baru. Hal itu membuat ketertinggalan siswa semakin terasa.

“Banyak kendalanya, terutama belajarnya. Karena suasana banjir, anak-anak banyak yang sudah lupa pelajaran. Kadang kita ulang, mereka juga masih lupa karena sudah lama enggak belajar,” ujar Aniska, Sabtu (14/2/2026).

Belajar di tenda tanpa meja dan kursi juga membuat siswa tidak memiliki posisi menulis yang layak. Mereka sering menulis sambil tengkurap atau berbaring di lantai. Menurut Aniska, kondisi tersebut membuat siswa cepat lelah, tidak fokus, dan hasil tulisan menjadi tidak rapi.

“Kami dikasih tenda dari posko. Jadi duduknya kadang masih tidur-tiduran karena enggak ada kursi, enggak ada meja,” katanya.

Keterbatasan papan tulis menjadi hambatan teknis lain yang terus berulang setiap hari. Sekolah hanya memiliki tiga papan tulis kecil bantuan relawan yang harus digunakan secara bergantian oleh seluruh kelas. Guru harus menunggu giliran untuk menggunakan papan tulis, sehingga waktu belajar menjadi tidak efektif.

Pada masa awal sekolah dibuka kembali, kendala juga datang dari sisi perlengkapan siswa. Banyak anak datang tanpa seragam, sepatu, dan tas karena hanyut terbawa banjir. Mereka menggunakan pakaian seadanya dan sandal untuk pergi ke sekolah.

“Awal-awal masuk masih pakai sendal, baju biasa, karena baju sekolah, sepatu, peralatan banyak yang enggak ada,” kata Aniska.

Menurutnya, kondisi tersebut memengaruhi semangat dan rasa percaya diri siswa. Suasana sekolah yang sebelumnya rapi dan seragam kini berubah menjadi ruang belajar darurat dengan penampilan yang beragam.

Meski sebagian bantuan seragam sudah diterima, perlengkapan belum sepenuhnya lengkap. Seragam Pramuka masih belum tersedia. Di sisi lain, sebagian guru juga kehilangan pakaian kerja mereka akibat banjir.

Dengan jumlah 63 siswa dan 10 tenaga pengajar, keterbatasan fasilitas membuat seluruh proses belajar harus menyesuaikan kondisi. Jadwal sekolah tetap dipertahankan seperti sebelum banjir sebagai upaya menjaga rutinitas dan kedisiplinan siswa. Namun para guru mengakui efektivitas pembelajaran menurun karena banyak waktu habis untuk mengatasi kendala teknis.

Dalam situasi tersebut, kebutuhan paling mendesak bagi sekolah adalah buku pelajaran, meja, kursi, dan papan tulis. Tanpa itu, proses belajar hanya bisa dilakukan dengan metode paling sederhana.

Siti mengatakan, setiap hari ia berusaha menjelaskan kepada murid-muridnya bahwa kondisi sekolah mereka belum normal dan meminta mereka bersabar. Ia juga menanamkan harapan bahwa suatu saat mereka akan kembali belajar di ruang kelas seperti sebelumnya.

“Kami ceritakan ke anak-anak keadaan kita seperti ini. Mudah-mudahan sesudah Lebaran sudah kembali normal seperti biasa,” katanya.

Bagi para guru di SDN Rantau Panjang, membuka sekolah setiap pagi bukan sekadar menjalankan kewajiban mengajar. Di tengah ruang belajar darurat dan fasilitas yang nyaris tidak ada, kegiatan itu menjadi cara untuk menjaga agar anak-anak tetap terhubung dengan pendidikan dan tidak semakin tertinggal akibat bencana. []

Reporter: Sammy

LAZISNU Jatim Salurkan Ratusan Paket Buka Puasa bagi Warga Terdampak Banjir di Aceh Tamiang

0
LAZISNU Jatim Salurkan Ratusan Paket Buka Puasa bagi Warga Terdampak Banjir di Desa Banai, Aceh Tamiang. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Tim Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama (Lazisnu) Jawa Timur membantu proses pendistribusian makanan berbuka puasa bagi warga terdampak bencana di Desa Banai, Kabupaten Aceh Tamiang, Selasa (24/2/2026).

Bantuan tersebut disalurkan melalui dapur umum yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang masih terdampak banjir bandang beberapa waktu lalu.

Ahmad Syaiful dari Tim Dapur Umum Lazisnu Jatim mengatakan, dapur umum didirikan di empat titik, yakni Desa Kota Lintang Bawah, Desa Banai, Desa Menanggini, serta satu titik di wilayah Aceh Timur.

Syaiful menyebutkan, logistik bahan pokok akan terus dipenuhi hingga bulan Ramadan berakhir.

“Dapur umum Lazisnu Jatim akan dibuka sampai Ramadan selesai,” ujarnya.

Ia menjelaskan, setiap hari dapur umum menyalurkan 200 porsi makanan untuk berbuka puasa dan 200 porsi untuk sahur guna membantu meringankan beban masyarakat terdampak bencana.

“Tinggal dapur umum di Aceh Timur yang akan segera kami aktivasi dan bisa beroperasi memasak makanan,” jelasnya.

Sebagaimana diketahui, banjir bandang sempat menerjang Desa Banai, Kecamatan Karangbaru, yang menyebabkan kerusakan cukup parah. Sejumlah rumah warga dilaporkan rusak berat, sementara sebagian lainnya masih dipenuhi lumpur dan material sisa banjir yang ketinggiannya disebut-sebut hampir menyentuh atap rumah.

Berdasarkan pantauan di lokasi, warga masih berupaya membersihkan sisa material banjir sambil menerima bantuan dari berbagai pihak, termasuk distribusi makanan melalui dapur umum tersebut.

Jadwal Buka Puasa Banda Aceh dan Sekitarnya pada Selasa 24 Februari 2026

0
Ilustrasi Berbuka Puasa. (Foto: shutterstock.com)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Umat Islam di Provinsi Aceh melanjutkan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah pada Selasa, 24 Februari 2026. Waktu berbuka puasa ditandai dengan masuknya azan Magrib, yang kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan salat Isya dan tarawih.

Perbedaan letak geografis menyebabkan waktu Magrib dan Isya di setiap kabupaten dan kota di Aceh tidak sama. Karena itu, masyarakat diimbau memperhatikan jadwal berbuka sesuai wilayah masing-masing.

Berikut Nukilan.id sajikan jadwal waktu Magrib (buka puasa) dan Isya di seluruh kabupaten/kota di Aceh pada Selasa (24/2/2026):

Jadwal Buka Puasa Aceh 24 Februari 2026

  1. Kabupaten Aceh Barat
    Magrib 18.52 WIB
    Isya 20.01 WIB

  2. Kabupaten Aceh Barat Daya
    Magrib 18.50 WIB
    Isya 19.59 WIB

  3. Kabupaten Aceh Besar
    Magrib 18.54 WIB
    Isya 20.03 WIB

  4. Kabupaten Aceh Jaya
    Magrib 18.54 WIB
    Isya 20.03 WIB

  5. Kabupaten Aceh Selatan
    Magrib 18.49 WIB
    Isya 19.58 WIB

  6. Kabupaten Aceh Singkil
    Magrib 18.47 WIB
    Isya 19.56 WIB

  7. Kabupaten Aceh Tamiang
    Magrib 18.45 WIB
    Isya 19.54 WIB

  8. Kabupaten Aceh Tengah
    Magrib 18.53 WIB
    Isya 19.58 WIB

  9. Kabupaten Aceh Tenggara
    Magrib 18.46 WIB
    Isya 19.55 WIB

  10. Kabupaten Aceh Timur
    Magrib 18.45 WIB
    Isya 19.54 WIB

  11. Kabupaten Aceh Utara
    Magrib 18.47 WIB
    Isya 19.56 WIB

  12. Kabupaten Bener Meriah
    Magrib 18.53 WIB
    Isya 19.58 WIB

  13. Kabupaten Bireuen
    Magrib 18.49 WIB
    Isya 19.59 WIB

  14. Kabupaten Gayo Lues
    Magrib 18.52 WIB
    Isya 19.57 WIB

  15. Kabupaten Nagan Raya
    Magrib 18.52 WIB
    Isya 20.01 WIB

  16. Kabupaten Pidie
    Magrib 18.52 WIB
    Isya 20.02 WIB

  17. Kabupaten Pidie Jaya
    Magrib 18.51 WIB
    Isya 20.00 WIB

  18. Kabupaten Simeulue
    Magrib 18.53 WIB
    Isya 20.01 WIB

  19. Kota Banda Aceh
    Magrib 18.55 WIB
    Isya 20.04 WIB

  20. Kota Langsa
    Magrib 18.45 WIB
    Isya 19.54 WIB

  21. Kota Lhokseumawe
    Magrib 18.48 WIB
    Isya 19.57 WIB

  22. Kota Sabang
    Magrib 18.55 WIB
    Isya 20.04 WIB

  23. Kota Subulussalam
    Magrib 18.46 WIB
    Isya 19.55 WIB

Doa Berbuka Puasa

اللّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْت بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّحِمِيْنَ

Allahummalakasumtu wabika aamantu wa’alarizqika afthortu birohmatikaya ar-hamarrahimin

Artinya: “Ya Allah Dzat yang Maha Pemurah dari segalanya, untuk-Mu aku berpuasa dan dengan rizki dan kasih sayang-Mu aku berbuka.” (XRQ)

TII Soroti Pelibatan Konsultan Asing di Lingkaran Presiden Prabowo, Ingatkan Risiko Elitisme Kebijakan

0
felia primaresti
Manajer Riset dan Program TII, Felia Primaresti. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | JAKARTA — The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) menyoroti isu pelibatan konsultan asing di sekitar Presiden Prabowo Subianto yang belakangan menjadi perbincangan publik. Isu tersebut mencuat setelah dibahas dalam episode terbaru program “Bocor Alus Politik” yang dirilis Tempo Media, yang mengungkap sejumlah nama warga negara asing disebut berada dalam lingkaran pemerintahan.

Manajer Riset dan Program TII, Felia Primaresti, menilai penggunaan konsultan asing dalam praktik pemerintahan bukanlah fenomena baru. Dalam tata kelola pemerintahan modern, pelibatan tenaga ahli internasional kerap dilakukan sebagai bagian dari penguatan kapasitas maupun transfer pengetahuan.

Namun demikian, menurutnya, persoalan utama bukan terletak pada asal negara konsultan, melainkan pada sejauh mana pengaruh yang mereka miliki terhadap arah kebijakan domestik.

“Jika pelibatan itu sebatas technical assistance, tentu masih dalam batas yang wajar. Namun ketika konsultan asing berperan dalam mempengaruhi desain dan arah kebijakan domestik, maka itu tidak lagi sekadar bantuan teknis, melainkan telah memasuki wilayah political influence,” jelas Felia dalam keterangan resminya kepada Nukila.id, pada 24 Februari 2026.

Felia menekankan bahwa polemik ini tidak seharusnya dipahami sebagai perdebatan antara tenaga asing dan tenaga lokal. Ia menilai isu yang lebih mendasar adalah adanya ketimpangan kekuasaan dalam proses pengambilan keputusan. Ketika kebijakan strategis disusun dalam lingkaran terbatas dengan keterlibatan aktor yang tidak sepenuhnya dapat diawasi publik, maka muncul kondisi power asymmetry yang berpotensi memperkuat dominasi elite.

Situasi tersebut, lanjutnya, berisiko menciptakan proses kebijakan yang bersifat tertutup, minim transparansi, serta tidak memberikan ruang deliberasi publik yang memadai.

Selain itu, penggunaan konsultan asing dalam kebijakan domestik juga dinilai membawa pesan simbolik yang kompleks. Hal tersebut dapat menimbulkan persepsi bahwa legitimasi strategi dan cara berpikir yang dianggap kredibel harus datang dari luar negeri, seolah kapasitas sumber daya manusia dalam negeri belum cukup kuat untuk merumuskan kebijakan nasional secara mandiri.

Menurut Felia, persepsi semacam ini berpotensi memperkuat citra elitisme dalam pemerintahan sekaligus memperlebar jarak antara pengambil kebijakan dan masyarakat yang diwakili.

Dalam sistem demokrasi, ia menegaskan, kebijakan publik idealnya lahir melalui proses yang akuntabel, transparan, dan partisipatif. Ketika kebijakan domestik dipandang sebagai hasil pengaruh tertutup tanpa keterlibatan publik yang memadai, maka bukan hanya kualitas kebijakan yang dipertaruhkan, tetapi juga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

“Sikap ini tidak hanya mencerminkan problematika kebijakan, tetapi juga mentalitas pengambil keputusan yang berpotensi merusak kepercayaan publik dan melemahkan keyakinan terhadap kemampuan bangsa sendiri. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap kebijakan domestik benar-benar lahir dari proses yang kuat secara deliberatif dan menghargai kapasitas anak bangsa,” tutup Felia. (XRQ)

Reporter: Akil

Wamen PANRB Tinjau Pemulihan Layanan Publik Pascabencana di Aceh Tamiang

0
Wamen PANRB Tinjau Pemulihan Layanan Publik Pascabencana di Aceh Tamiang. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | KUALA SIMPANG – Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Purwadi Arianto mengunjungi Kabupaten Aceh Tamiang, Selasa (24/2/2026), guna memastikan pemulihan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah yang terdampak bencana berjalan optimal.

Kunjungan tersebut dilakukan setelah rangkaian agenda kerja di Sumatra Utara. Dalam pertemuan bersama Bupati Aceh Tamiang Armia Pahmi dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Purwadi menegaskan peran Kementerian PANRB sebagai koordinator tata kelola pemerintahan dalam mendukung percepatan pemulihan layanan publik.

“Dalam rangka hal tersebut, Kementerian PANRB berperan memastikan bahwa pemulihan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berjalan akan lebih cepat, lebih adaptif, dan terintegrasi. Tugasnya meliputi penguatan kelembagaan, unit layangan terdampak, penataan, dan mobilisasi sumber daya manusia untuk mendukung layanan darurat dan masa transisi,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pemulihan pascabencana tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada pemulihan kapasitas negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan melalui penyederhanaan proses bisnis dan regulasi pelayanan, percepatan digitalisasi layanan prioritas, serta pengawasan standar kualitas pelayanan publik.

Menurut Purwadi, pemerintah pusat menyiapkan lima pilar utama dalam mendukung pemulihan fungsi pemerintahan. Pilar pertama adalah memastikan roda pemerintahan tetap berjalan melalui aktivasi penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pemberian fleksibilitas diskresi layanan bagi kepala daerah serta optimalisasi Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai pusat layanan masyarakat.

Dalam kesempatan itu, tim Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB juga meninjau langsung Mal Pelayanan Publik Kabupaten Aceh Tamiang yang mengalami kerusakan sarana dan prasarana cukup parah akibat bencana.

Pilar kedua mencakup pengamanan dokumen data serta legalitas administrasi. Pilar ketiga berfokus pada pemulihan kapasitas aparatur melalui konsolidasi ASN lintas wilayah dan instansi, fleksibilitas pola kerja, penyesuaian target kinerja, serta jaminan hak kepegawaian agar pelayanan publik segera pulih.

Selanjutnya, pilar keempat berupa pemulihan sarana pendukung kerja, termasuk penyediaan kantor sementara atau mobile, peralatan teknologi informasi, jaringan komunikasi, hingga listrik darurat. Sementara pilar kelima menitikberatkan pada penataan kembali prioritas pemerintahan daerah melalui penyesuaian indikator kinerja dan target pembangunan selama masa rehabilitasi.

“Tidak kalah pentingnya adalah memastikan ketersediaan sarana kerja minimal. Pemerintah pusat siap mendukung kantor sementara, infrastruktur teknologi informasi, jaringan komunikasi, dan listrik darurat, termasuk pemulihan sistem pemerintahan berbasis elektronik,” ungkapnya.

Purwadi menambahkan, kondisi pascabencana dapat menjadi momentum untuk mempercepat transformasi digital layanan publik di kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah.

“Langkah selanjutnya adalah menata ulang tata kelola pemerintahan daerah nanti akan menuju transformasi digital. Harapan kami tata kelolanya akan lebih baru, lebih baik, insyaAllah. Sehingga nantinya bisa operasionalnya lebih optimal,” tuturnya.

Sementara itu, Bupati Aceh Tamiang Armia Pahmi menyampaikan bahwa pemerintah daerah terus berupaya menjaga pelayanan publik tetap berjalan bagi masyarakat terdampak. Sejumlah layanan dasar, termasuk administrasi kependudukan, telah kembali dibuka.

“Pemerintah daerah terus melanjutkan pelayanan publik yang prima di Aceh Tamiang sembari mendampingi masyarakat,” pungkasnya.

Usai audiensi, rombongan melanjutkan peninjauan ke Unit Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, Mal Pelayanan Publik Kabupaten Aceh Tamiang, serta wilayah terdampak bencana di Desa Lubuk Sidup.

Jadwal Buka Puasa Ramadan 2026 di Aceh dan Sekitarnya, Selasa 24 Februari

0
Ilustrasi Berbuka Puasa. (Foto: shutterstock.com)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Setelah menjalani ibadah puasa sepanjang hari, informasi mengenai waktu berbuka puasa menjadi hal yang paling dinantikan umat Muslim, termasuk masyarakat di wilayah Aceh dan sekitarnya. Mengetahui waktu azan magrib membantu masyarakat mempersiapkan hidangan berbuka sekaligus bersiap melaksanakan salat magrib tepat waktu.

Berikut jadwal buka puasa Ramadan untuk wilayah Aceh dan sekitarnya pada Selasa, 24 Februari 2026, sebagaimana dikutip dari Bidang Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama (Bimas Islam Kemenag).

Jadwal Buka Puasa Ramadan Aceh dan Sekitarnya — 24 Februari 2026

Kota Banda Aceh
Magrib: 18.55 WIB
Isya: 20.04 WIB

Kabupaten Aceh Barat
Magrib: 18.51 WIB
Isya: 20.01 WIB

Kabupaten Aceh Barat Daya
Magrib: 18.50 WIB
Isya: 19.59 WIB

Kabupaten Aceh Besar
Magrib: 18.54 WIB
Isya: 20.03 WIB

Kabupaten Aceh Jaya
Magrib: 18.54 WIB
Isya: 20.03 WIB

Kabupaten Aceh Selatan
Magrib: 18.49 WIB
Isya: 19.58 WIB

Kabupaten Aceh Singkil
Magrib: 18.47 WIB
Isya: 19.56 WIB

Kabupaten Aceh Tamiang
Magrib: 18.45 WIB
Isya: 19.54 WIB

Kabupaten Aceh Tengah
Magrib: 18.53 WIB
Isya: 19.58 WIB

Kabupaten Aceh Tenggara
Magrib: 18.46 WIB
Isya: 19.55 WIB

Kabupaten Aceh Timur
Magrib: 18.45 WIB
Isya: 19.55 WIB

Kabupaten Aceh Utara
Magrib: 18.47 WIB
Isya: 19.56 WIB

Kabupaten Bener Meriah
Magrib: 18.53 WIB
Isya: 19.58 WIB

Kabupaten Bireuen
Magrib: 18.49 WIB
Isya: 19.59 WIB

Kabupaten Gayo Lues
Magrib: 18.52 WIB
Isya: 19.57 WIB

Kabupaten Nagan Raya
Magrib: 18.52 WIB
Isya: 20.01 WIB

Kabupaten Pidie
Magrib: 18.52 WIB
Isya: 20.01 WIB

Kabupaten Pidie Jaya
Magrib: 18.51 WIB
Isya: 20.00 WIB

Kabupaten Simeulue
Magrib: 18.53 WIB
Isya: 20.01 WIB

Kota Langsa
Magrib: 18.45 WIB
Isya: 19.54 WIB

Kota Lhokseumawe
Magrib: 18.48 WIB
Isya: 19.57 WIB

Kota Sabang
Magrib: 18.55 WIB
Isya: 20.04 WIB

Kota Subulussalam
Magrib: 18.46 WIB
Isya: 19.55 WIB

Kesimpulan

Dengan mengetahui jadwal buka puasa Ramadan pada 24 Februari 2026 di wilayah Aceh dan sekitarnya, umat Muslim dapat mengatur waktu berbuka secara lebih tepat. Informasi ini diharapkan membantu masyarakat menjalankan ibadah puasa dengan tertib, khusyuk, dan penuh keberkahan.

Fauzi H. Amro Dorong Percepatan Pemulihan Ekonomi Aceh Usai Bencana Alam

0
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi H. Amro. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi H. Amro, mendorong percepatan pemulihan ekonomi di Aceh setelah bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah pada akhir 2025.

Upaya pemulihan tersebut difokuskan pada pemberian relaksasi kredit bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), penguatan kapasitas fiskal daerah, serta percepatan pembangunan infrastruktur yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

“Kami ingin memastikan instrumen keuangan negara benar-benar bekerja membantu masyarakat bangkit setelah bencana,” ujar Fauzi dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi XI saat bertemu pemerintah daerah di Banda Aceh, Jumat (20/2/2026).

Bencana hidrometeorologi yang terjadi di 18 kabupaten/kota di Aceh dilaporkan telah mengganggu roda perekonomian masyarakat, terutama sektor pertanian. Total lahan terdampak mencapai 89.582 hektare, sehingga memengaruhi produksi serta pendapatan warga.

Menurut Fauzi, pelaku UMKM memerlukan dukungan konkret agar dapat kembali menjalankan usaha secara normal. Salah satu langkah yang didorong yakni penerapan relaksasi pembiayaan, berupa subsidi bunga, moratorium angsuran, serta perpanjangan tenor pinjaman bagi debitur yang terdampak bencana.

Selain itu, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan restrukturisasi kredit oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga terus dilakukan. Hingga Desember 2025, nilai restrukturisasi kredit di wilayah terdampak bencana, termasuk Aceh dan beberapa provinsi lain, tercatat mencapai Rp12,58 triliun dengan jumlah lebih dari 237.000 nasabah.

Dari sisi fiskal, Komisi XI DPR RI meminta pemerintah mempercepat realisasi program rehabilitasi dan rekonstruksi melalui koordinasi yang lebih kuat dengan Kementerian Keuangan. Pendapatan negara di Aceh hingga akhir 2025 tercatat sebesar Rp6,22 triliun, namun mengalami kontraksi akibat dampak bencana serta meningkatnya restitusi pajak.

Sementara itu, Kementerian PPN/Bappenas tengah menyusun Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Aceh 2026–2028. Dokumen tersebut dirancang sebagai pedoman terpadu untuk memulihkan infrastruktur dasar dan ekonomi dengan pendekatan build back better.

Pemerintah memproyeksikan ekonomi Aceh yang sempat terkontraksi sebesar 1,61 persen dapat mulai pulih pada triwulan III 2026 melalui revitalisasi pasar, perbaikan sarana pertanian, serta dukungan pembiayaan bagi UMKM.

Fauzi juga mendorong optimalisasi pembiayaan inklusif melalui sinergi dengan Bank Syariah Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas sektor perbankan sekaligus memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat.

Melalui kolaborasi lintas lembaga tersebut, DPR RI berharap proses pemulihan ekonomi Aceh tidak hanya mengembalikan kondisi seperti sebelum bencana, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi daerah dalam menghadapi risiko bencana di masa mendatang.