Beranda blog Halaman 1888

Rafli Dorong Dana CSR BUMN Bantu Selesaikan Masalah Sosial di Aceh

0
Anggota DPR RI Rafli Silaturahmi dengan Forum Komunikasi BUMN Aceh

Nukilan.id – Anggota Komisi VI DPR RI Rafli menilai kosentrasi program CSR dari perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)  akan membantu menyelesaikan permasalahan sosial khususnya di Provinsi Aceh.

“Konsentrasi CSR juga sangat membantu menyelesaikan permasalahan sosial seperti kemiskinan, pengangguran, pendidikan, kesehatan, fasilitas umum, dan pertumbuhan ekonomi. Itu juga  sejalan dengan program CSR Kementerian BUMN agar fokus pada tiga program yaitu, edukasi, Lingkungan dan UMKM” katanya di Banda Aceh, Kamis (23/12/2021) malam.

Hal tersebut disampaikan politisi PKS itu dalam pertemuan dengan para pimpinan perwakilan  BUMN yang tergabung dalam Forum Komunikasi BUMN Aceh.

Pertemuan tersebut merupakan bagian dari upaya sinergi mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Aceh melalui peran kemitraan antara Kementerian BUMN dan Komisi VI DPR RI.

Oleh karena itu, ia juga menegaskan pentingnya sinergi berbagai pihak agar  program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dapat terealisasi, baik melalui kemitraan Lembaga DPR RI Komisi VI maupun Pemerintah Aceh.

Dipihak lain, anggota Komisi VI DPR RI itu menilai selama dua tahun terakhir ini masyarakat Aceh telah merasakan kehadiran BUMN ditengah-tengah mereka.

Kedepan, menurut Rafli kita terus menjalin komunikasi, dan kosentrasi agar  program CSR tepat sasaran yakni untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.

“Kita kosentrasi pada kemudahan ekonomi, kita jalankan program produktif dan tepat sasaran,” ucapnya.

Sumberdaya alam cukup baik namun kita belum berkoloborasi,” kata Rafli.

Sementara itu, Ketua FK BUMN Aceh Feri Hariawan menjelaskan peran BUMN di Aceh sudah dilakukan antara lain melalui bantuan pembangunan rumah duafa dan juga bersih-bersih sungai di Banda Aceh.

Sejumlah program bantuan BUMN kepada masyarakat telah dilakukan baik pada awal pandemi  COVID-19 melalui bantuan sosial, bedah rumah dan lain-lain, katanya menjelaskan,” tuturnya.[]

Jubir Pemerintah Aceh: Dana Rp 4,4 Triliun adalah APBA Tahun Berjalan

0
Jubir Pemerintah Aceh Muhammad MTA. (Foto: Rmol Aceh)

Nukilan.id – Juru Bicara (Jubir) Pemerintah Aceh, Teungku Muhammad MTA mengatakan, dana simpanan pemerintah Aceh di perbankan sebesar Rp. 4,4 triliun merupakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tahun berjalan (2021) yang bersifat Giro.

“Jadi tentu semua anggaran itu tersimpan di bank, tapi sifatnya on-call. Anggaran tersebut akan terus terserap seiring dengan masuknya tagihan,” kata MTA dalam keterangannya kepada Nukian.id, Kamis (23/12/2021).

Selain itu, kata dia, dana simpanan tersebut akan berkurang secara otomatis atau auto-debet sesuai dengan masuknya tagihan pembayaran proyek dan kegiatan lainnya yang masih terus berlangsung saat ini.

“Seperti pembayaran sejumlah proyek dan kegiatan lain yang saat ini masih terus dilakukan pemerintah Aceh,” ujar MTA.

Kemudian, sambungnya, semua sistem pembayaran dilakukan antar rekening, jadi tidak ada istilah pembayaran secara cash, dan semua transaksi itu ter-record diperbankkan.

“Yang harus kita pahami, semua anggaran APBA itu tersimpan di bank. Jadi tidak ada istilah pemerintah ada uang cash tersimpan di kantor sampai triliunan,” pungkas Jubir Pemerintah Aceh, Teungku Muhammad MTA. [red]

Banggar DPRA: Dana Rp4,4 triliun di Bank Adalah Dana Cadangan Sejak 2001

0
Anggota Banggar DPR Aceh Drs Abdurahman Ahmad (Foto: Irfan/Nukilan)

Nukilan.id – Anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menjelaskan, dana pemerintah Aceh sebesar Rp 4,4 Triliun yang saat ini berada di Bank kemungkinan bersumber dari dana cadangan umum dan cadangan pendidikan.

“Mungkin dana itu yang dimaksut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dana Simpanan Rp 4,4 Triliun Milik Pemerintah Aceh di bank,” kata anggota Banggar DPRA Drs Abdurahman Ahmad saat diwawancarai Nukilan.id, Jum’at (24/12/2021).

Kata Abdurahman, dana cadangan dari pendidikan itu ada setelah diberlakukan dana Otsus, sedangkan dana cadangan umum muncul semenjak konflik Aceh tahun 2001.

Begitu juga dana cadangan umum sudah ada sejak paska konflik, pada masa itu banyak dana tidak bisa digunakan karena keadaan dan situasi pada masa itu.

“Oleh pemerintah Aceh masa itu, diambil kebijakan ditempatkanlah dana tersebut di cadangan umum pemerintah Aceh. Dana itu ada lebih ke pertimbangan situasi, dikarenakan Aceh dalam keadaan Konflik,” ujar Abdurahman.

Sementara dana cadangan pendidikan disimpan oleh pemerintah Aceh untuk cadangan apabila kesulitan dana pendidikan. Dana tersebut untuk antisipasi.

Namun, kanapa dana tersebut tetap berada di bank dan tidak dicairkan, lantaran ada perbedaan pendapat antara pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh,

“Pemerintah Pusat berpandangan dana cadangan untuk kegiatan-kegiatan tertentu, misalnya membangun gedung, membutuhkan dana sebesar Rp 1 triliun kan tidak mungkin satu kali APBA dalam satu tahun, maka bisa diambil dari dana cadangan. Itu pemahaman pemerintah pusat,” katanya.

Dijelaskan anggota DPRA periode 2004-2009 dan periode 2019-2024 ini, dana cadangan pendidikan sudah beberapa kali mau dibuat qanunnya, namun sampai sekarang belum ada kesepemahaman antara Pemerintah Aceh dan pemerintah Pusat, sehingga qanun tersebut tidak menemui kesepakatan untuk penggunaannya.

Sedangkan penggunaan dana cadangan berasal itu dari jasa dana yang disimpan, bukan dari dana pokok.

“Sampai sekarang dana tersebut bulum bisa digunakan, karena tidak ada kesepemahaman dengan pemerintah pusat, sehingga tidat diqanunkan. Hanya dana cadangan itu milik pemerintah Aceh yang ada di Bank, selain itu tidak ada,” jelas Abdurrahman Ahman.[irfan]

FISIP UTA 45 Teliti Pola Komunikasi Mahasiswa dalam Program MBKM

0
Tim Peneliti FISIP Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. (Foto: Dok. Ist)

Nukilan.id – Tim Peneliti FISIP Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta melakukan penelitian mengenai Pola Komunikasi mahasiswa dalam implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Penelitian ini dilakukan terhadap mahasiswa yang lolos mengikuti program MBKM yang dilaksanakan oleh Medikbuddikti.

Mahasiswa FISIP UTA’45 Jakarta telah mengirimkan beberapa mahasiswa yang berhasil lolos ke beberapa BUMN,  industri dan perusahaan-perusahaan ternama baik skala nasional maupun perusahan berskala internasional, seperti Telkom, Semeru, Microsoft.

Seperti diketahui pemerintah melalui kemendikbudristekdikti dalam upayanya mengembangkan kualitas mahasiswa membentuk program MBKM. Berbagai macam program yang sejatinya efektif dijalankan dengan metode pembelajaran secara tatap muka ini, namun karena adanya pandemic covid-19 maka harus dilakukan juga dengan metode daring.

Keberhasilan Capaian atau tujuan dari pembelajaran yang baik membutuhkan pola komunikasi yang terjalin dengan baik pada peserta MBKM, dalam hal ini adalah mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Pola komunikasi yang efektif dalam system belajar mengajar menentukan tercapainya tujuan pembelajaran.

Dalam program MBKM tahun 2021 yang diselenggarakan oleh kemendikbudristekdikti, terdapat mahasiswa universitas 17 agustus 1945 jakarta yang diterima dalam beberapa program, yaitu: program studi independen, program Magang, Program kampus mengajar dan Program pertukaran pelajar.

Melihat beberapa format program MBKM tersebut, idealnya pengoptimalan kegiatan dicapai dengan metode luring, seperti kita tahu bahwa proses pembelajaran studi independent, magang, kampus mengajar adalah kegiatan praktis yang membutuhkan aktivitas berbasis kegiatan real.

Banyak hasil penelitian yang menunjukan tentang efektivitas pembelajaran daring yang dilakukan selama masa pandemi Covid-19. Beberapa Hasil penelitian yang dipublikasikan memberikan hasil bahwa dalam pembelajaran daring memiliki kelebihan dan kekuarangan, namun sebagian besar masih menganggap pembelajaran daring juga kurang efektif.

Ada beberapa hambatan komunikasi dalam pembelajaran daring yang dialami oleh mahasiswa yang berkuliah di wilayah jabodetabek. Pertama, masalah Psikologis/Emosional yang meliputi: Kejenuhan komunikasi, Personal communication barriers, Komunikasi antarpribadi terbatas, Lonely, atau teralienasi, Komunikasi cenderung satu arah, komunikasi pada mesin dan Semantik noise atau miss communication.

Kedua, Suasana dan Pola Komunikasi yang meliputi: Hilangnya suasana informal, Kelelahan komunikasi daring, Keterbatasan waktu komunikasi. Ketiga, Teknis/ Technical Noise yang meliputi: Gangguan teknologi komunikasi (fasilitas, akses koneksi internet, sinyal, kuota). Keempat, Media yang meliputi: Keterbatasan media daring. Kelima, Literasi digital dan teknologi yang meliputi: Kurangnya pemahaman budaya komunikasi media digital dan Literasi digital dan teknologi (Soraya Fadhal)

Dalam kelancaran proses belajar online perlu adanya metode yang menarik, jadwal tetap, memiliki bahan belajar, ada ruang diskusi, dan tugas. Komunikasi yang efektif juga menjadi pendukung jalannya proses belajar yang lancar.

Efektivitas komunikasi dinilai dari proses penyampaian informasi atau materi pembelajaran oleh dosen dan pemahaman mahasiswa, serta adanya interaksi yang baik, seperti tanya-jawab atau diskusi antara dosen dan mahasiswa. Adapun  Peniliatian ini mendapatkan bantuan pendanaan Program Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka 2021.

PKBI Minta Pemerintah Aceh Bangun Rumah Aman Terintegrasi

0
Direktur PKBI Aceh, Eva Khovivah. (Foto: Dok. Ist)

Nukilan.id – Direktur Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Provinsi Aceh, Eva Khovivah meminta Pemerintah Aceh untuk segera membangun rumah aman yang terintegrasi dengan proses pemulihan dan pemberdayaan bagi korban kekerasan seksual.

“Kekerasan seksual juga sudah seperti pandemi, memberikan dampak yang berlapis. Jika pandemi Covid-19 sudah ada vaksinnya, maka untuk kekerasan seksual yang sudah darurat di Aceh ini vaksinnya adalah saling peduli dan saling lindungi,” ungkap Eva kepada Nukilan.id, Jum’at (24/12/2021).

Baca juga: Soal Kekerasan Seksual, YAB Aceh: Eksekutif dan Legislatif Tak Ada Hati Nurani

Selain itu, Eva juga meminta pemerintah Aceh wajib mendukung pendidikan publik tentang kesehatan seksual dan reproduksi bagi semua pihak.

“Karena masalah Ini harusnya menjadi kesedihan dan kemarahan kita bersama, tidak hanya ibu, perempuan yang marah dan sedih.

Dirinya yakin, kasus kekerasan seksual ini juga menjadi kemarahan para laki-laki, para ayah.

Baca juga: Aceh Tidak Memiliki “Rumah Aman” Lindungi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Oleh karena itu, Eva mengajak seluruh masyarakat untuk menyuarakan bersama-sama dan juga menggaungkan perlindungan bagi korban secara bersama.

“Karena kerentanan anak menjadi korban kekerasan tidak hanya anak perempuan, tapi juga anak laki-laki, karena hampir tidak ada ruang yang aman bagi anak-anak kita. Mari kita bangun dan perkuat lagi Pageu Gampong,” pungkasnya. [red]

T. Aznal Zahri Jabat Plt Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekda Aceh

0
T. Aznal Zahri Jabat Plt Kepala BPBJ Aceh. (Foto:serambinews.com)

Nukilan.id – Gubernur yang Nova Iriansyah menunjuk T. Aznal Zahri sebagai Pelaksana tugas (Plt) Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Sekretariat Daerah Aceh mengantikan Kepala Biro PBJ Said Anwar Fuadi yang mengundurkan diri.

Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Aceh, Muhammad Iswanto, mengatakan penunjukan Plt Kepala BPBJ tertuang dalam Kepgub No. Peg.831.22/089 tanggal 23 Desember 2021, seiring dengan pengunduran diri yang dilakukan Said Anwar Fuadi sebagai Kepala Biro PBJ.

Namun begitu–kata Iswanto, Said Anwar Fuadi kini diberikan tugas baru oleh gubernur sebagai pejabat administrator sesuai dengan Kepgub Nomor Peg.821.22/088/2021 tanggal 23 Desember 2021 di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

“Pergantian jabatan di lingkungan pemerintahan merupakan hal yang lumrah dan biasa sesuai tuntutan kebutuhan organisasi, dan diharap dapat menjadi pemicu semangat baru dalam capaian kinerja Biro PBJ,” kata Iswanto.[red]

Kunjungi TVRI Aceh, Muslim: Peran Media Penting Wujudkan Cita-Cita

0
(Foto: Dok. Ist)

Nukilan.id – Ketua Demokrat Aceh Muslim, S.H.I., M.M. berkunjung ke Kantor TVRI Aceh, yang turut didampingi oleh Sekretaris DPD Demokrat Aceh Arif Fadillah, Anggota DPRA yang juga menjabat sebagai Bendahara Umum DPD Demokrat Aceh Nurdiansyah Alasta, dan Anggota DPRA lainnya H.T. Ibrahim selaku wakil ketua I DPD Demorat Aceh. Kunjungan tersebut merupakan agenda silaturrahmi DPD Demokrat Aceh dengan media pasca terpilihnya ketua DPD Demokrat Aceh yang baru.

Tiba di kantor TVRI, pria yang akrab disapa Bang Muslim tersebut diterima dan disambut hangat oleh kepala stasiun TVRI Aceh Rajab Siregar, Koordinator Kerjasama jasa siaran dan non siaran Yenni Mainda, Koordinator Program dan Konten Febriani dan sub coordinator berita Andera Sabarino serta beberapa jajaran pejabat di lingkungan TVRI Aceh lainnnya.

Dalam pertemuan tersebut kedua belah pihak berdiskusi berbagai macam hal terkait situasi Aceh saat ini. Khususnya tentang peran media dalam membangun Aceh kedepan.

“Perhatian kita sama yaitu mempercepat mewujudkan pembangunan Aceh secara merata dan menyeluruh. Media memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan cita-cita kita tersebut. kita berharap TVRI dapat menjalankan tugasnya dengan baik untuk memberitakan sampai ke pelosok Aceh” ungkap Muslim.

Di sela-sela pertemuan Muslim juga menegaskan komitmen Partai Demokrat di Aceh untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi karena pandemi Covid-19.

“komitmen kita partai Demokrat yaitu untuk terus hadir dan membantu masyarakat yang sedang manghadapi kesulitan pada saat ini. Pesan ini selalu ditekankan oleh ketua Umum AHY yaitu Demokrat bersama-sama dan berkoalisi dengan rakyat” lanjutnya.

Pertemuan tersebut berjalan dengan penuh akraban dan kehangatan antara kedua belah pihak. Kepala stasiun TVRI Aceh berharap kunjungan tersebut dapat memberikan nilai positif untuk kerja TVRI Aceh kedepan.

Rebecca Tamara Minta Maaf Usai Syuting di Lokasi Bencana Semeru

0
Rabecca Tamara (Foto: Instagram/@rebeccatamara)

Nukilan.id – Sinetron berjudul “Terpaksa Menikahi Tuan Muda”baru-baru ini menghebohkan jagad dunia maya saat nekat mengambil seting di lokasi pengungsian erupsi Gunung Semeru. Tak pelak, para pemainnya pun turut terkena getahnya.

Foto: Instgram/@lumajang.ku

Satu per satu pemain menuliskan permintaan maaf di media sosial masing-masing. Salah satunya adalah pemeran Amanda, Rebecca Tamara. Ia mengaku hanya melakukan adegan sesuai arahan.

Permintaan maaf Rabecca Tamara

“Assalammualaikum, Saya Rebecca, ingin meminta maaf sebesar-besarnya atas kejadian ini. Saya mengakui kesalahan saya untuk menerima adegan tersebut sesuai arahan,” tulis Rebecca Tamara di Instagram.

“Saya di sini tidak mau membela diri dalam hal ini. Sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya, saya meminta maaf telah mengecewakan beberapa pihak, tidak ada maksud ataupun tujuan,” lanjutnya.

“Semoga nantinya saya belajar untuk lebih memahami dan memilah kondisi dan belajar dari semua ini. Saya ucapkan terima kasih untuk telah mengingatkan saya untuk menjadi lebih baik,” lanjut Rebecca lagi.

“Sekali lagi saya minta maaf dan turut berduka dalam musibah Semeru, saya bersama korban Semeru. With love, Rebecca,” tutupnya.

Tak butuh waktu lama, unggahan Rebecca itu pun langsung menuai beragam komentar dari netizen.

“Sebenernya bukan salah pemain nya yaa gak si .. salah kru dan sutradara penulis naskah,” tulis netizen.

“Kamu nggak salah cantik, lain kali yang cermat milih-milih proyek sinetron ya,” kata netizen.

“Makasih kak, semoga ke depannya lebih hati-hati,” sahut yang lain. [cumicumi]

Mualem Optimis Atlet Aceh Raih Banyak Mendali di PON Aceh-Sumut

0
(Foto: Nukilan/Hadiansyah)

Nukilan.id – Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Aceh, H. Muzakkir Manaf optimis para atlet Aceh bisa meraih banyak mendali di Pekan Olahraga Nasional (PON) Aceh-Sumatera Utara tahun 2024 mendatang.

“PON tahun 2024 nanti kita sebagai tuan rumah akan mendapatkan prestasi mendali yang lebih banyak, apalagi mendali emas itu adalah janji kami sebagai KONI,” ungkap Muzzakir Manaf yang akrab disapa Mualem itu dalam acara penyerahan bonus untuk atlet Aceh yang berhasil meraih mendali pada PON XX Papua di Restoran Meuligo Gubernur Aceh, Kamis (24/12/2021) malam.

Selain itu, Mualem juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak atas kerja samanya, sehingga peringkat Aceh bisa meningkat pada PON XX Papua kemarin.

“Alhamdulillah, berkat kerja sama kita semua peringkat Aceh naik,” ujarnya.

Oleh karena itu, Mualem berpesan kepada seluruh atlet Aceh untuk terus belajar dan melatih diri dengan sungguh-sungguh, yakin, jujur dan ikhlas, karena itu adalah kunci utama untuk meraih kesuksesan.

“Berlatihlah, namun jangan hanya di tempat yang spesial saja berlatihnya, tetapi dimanapun kalian berada harus yakin dan jujur untuk berlatih, agar kita medapatkan banyak mendali emas nantinya di PON 2024,” pungkasnya.

Sementara itu, Gubernur Aceh, Nova Iriansyah saat menyerahkan bonus untuk para atlet Aceh tersebut mengucapkan terimakasih kepada para atlit, pelatih dan pembina olahraga Aceh yang telah berpartisipasi mengharumkan nama Aceh di PON Papua. Menurutnya, PON ke-20 tersebut menjadi sejarah bagi Aceh, karena berhasil meraih 11 medali emas, 7 perak dan 11 perunggu.

“Prestasi itu melebihi raihan PON tahun 2016 di Jawa Barat, dimana Aceh meraih 8 medali emas, 7 perak dan 9 perunggu,” ucap Nova.

Selain itu, kata Nova, rangking Aceh juga mengalami peningkatan. Jika pada PON Jawa Barat berada pada peringkat 17, di PON Papua rangking Aceh naik ke posisi 12 besar. Aceh berada satu tingkat di atas Provinsi Sumatera Utara yang juga tuan rumah PON ke-21 bersama Aceh.

“Tentu saja prestasi ini merupakan modal besar bagi kita dalam mempersiapkan diri menyongsong PON berikutnya. Mudah-mudahan pada PON 2024 yang berlangsung di Aceh – Sumut, prestasi atlit Aceh bisa lebih baik lagi,” kata Nova.

Untuk diketahui, bonus ini diberikan dalam bentuk uang tali asih sebesar Rp300.000.000,- sampai Rp350.000.000,- untuk setiap cabang olahraga.

Turut hadir dalam acara penyerahan bonus untuk atlet PON itu, Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, Ketua Komisi 5 DPR Aceh, M. Rizal Fahlevi Kirani, Ketua Harian KONI Aceh,  Kamaruddin Abubakar, Kadispora Aceh, Dedi Yuswadi, Kepala Biro Humpro, Muhammad Iswanto, Kepala Biro Umum Akmil Husen dan sejumlah Ketua KONI kabupaten/kota.

Reporter: Hadiansyah

Kilas Balik Lingkungan 2021 dan Respon Terbalik Greenpeace Hingga Walhi

0
Kawasan hutan Taman Nasional Bukit Duabelas tempat hidup dan berkehidupan Orang Rimba(Suwandi/KOMPAS.com)

Nukilan.id – 2021 hampir berakhir, dalam konteks lingkungan global salah satu momen yang paling dibicarakan terkait perubahan iklim dalam KTT atau COP26.

Pidato ambisius Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan paparan faktanya dalam KTT di Glasgow, Skotlandia itu mendapatkan tanggapan terbalik dari koalisi masyarakat sipil di Indonesia, termasuk dari ornop Greenpeace hingga Walhi.

Dalam kilas balik lingkungan 2021, Juru kampanye laut Greenpeace Asia Tenggara Arifsyah Nasution menyatakan pemerintah Indonesia cenderung masih lebih cepat mengeluarkan aturan-aturan yang menguntungkan oligarki. Aturan-aturan yang dimaksudnya adalah UU Cipta Kerja dan peraturan turunannya, hingga UU Minerba.

UU 11/2020 tentang Ciptaker diketahui telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK), di mana bila tak diperbaiki dalam dua tahun akan bersifat melanggar konstitusi. Merespons hal tersebut, pemerintah dan DPR menyatakan akan memperbaiki yang dimaksud MK, namun aturan-aturan di bawah UU Ciptaker tetap berlaku.

Hakim MK Minta Pemerintah-DPR Libatkan Publik Perbaiki UU Ciptaker
“Ini juga menimbulkan sebuah persepsi dan memperkuat pemahaman kita bahwa pemerintaha hanya memprioritaskan UU yang memang memberikan karpet merah untuk oligarki untuk memperlancar proses investasi yang ada di Indonesia,” ucap Arif dalam Kilas Balik 2021 di live space Twitter @Greenpeaceid, Selasa (22/12) malam.

“Tapi hal hal yang berkaitan HAM, kesejahteraan masyarakat di tapak, artinya di wilayah wilayah terdampak seperti krisis iklim misalnya di pesisir ini terabaikan,” imbuhnya.

Arif menerangkan setelah UU Ciptaker berlaku, pembangunan dan aktivitas yang mengancam lingkungan dilonggarkan. Ia mencontohkan, pembangunan pelabuhan.

Pihaknya berpandangan bahwa pembangunan pelabuhan untuk mempercepat logistik nasional hanya dalih pemerintah. Menurutnya, pembangunan pelabuhan itu dimaksudkan agar operasional usaha pertambangan menjadi mudah.

“Sehingga bahan bahan tambang barangkali dari wilayah timur dan hasil hutan bisa cepat mungkin dibawa keluar. dalam konteks ini kita melihat,” ucapnya.

“Ini cukup melihat kita enggak bisa berharap banyak sama pemerintah saat ini. Dengungan untuk mosi tidak percaya harus dilanjutkan sampai 1 atau dua tahun mendatang sehingga ada proses yang harus dikawal oleh masyarakat sipil,” imbuhnya.

Fakta-fakta yang disanggah itu adalah klaim Jokowi di depan KTT Perubahan Iklim soal: Laju deforestasi, kebakaran hutan, rehabilitasi lahan kritis dan targetnya, ekosistem mobil listrik, pemanfaatan energi terbarukan, dan pembangunan berbasis clean energy.

Koalisi masyarakat sipil itu terdiri atas organisasi: Walhi, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Greenpeace Indonesia, Solidaritas Perempuan Indonesia (SPI), dan lain-laib.[cnnindonesia]