Beranda blog Halaman 1866

Menteri Sofyan Djalil Mulai Diserang Mafia Tanah

Penulis
Mirzu
-
0

Nukilan.id – Staf Khusus dan Jubir Kementerian ATR/BPN, Teuku Taufiqulhadi mengatakan bahwa, mafia tanah kini mulai menyerang Menteri Sofyan Djalil dengan mempersoalkan hal-hal yang tidak relevan dengan wewenang ATR/BPN atau menggugat sesuatu yang telah baik di ATR/BPN.

“Kini mafia tanah mulai menghidupkan mesin untuk menyerang Menteri Sofyan Djalil,” kata Teuku Taufiqulhadi dalam keterangannya kepada Nukilan.id, Kamis (21/10/2021).

Taufiqulhadi menyemapaikan bahwa, selama kepemimpinan Pak Sofyan Djalil ada kemajuan sangat besar di kementeria ATR/BPN. Paling utama dan sangat penting, Sofyan Djalil mengejar para mafia tanah sampai ke ujung langit.

“Beliau membentuk satgas anti mafia tanah untuk pertama kali dalam sejarah kementerian ini. Dan, ia bersumpah, negara tidak boleh kalah dengan para mafia tanah. Dulu, semua pihak menikmati kondisi yang tanpa satgas anti mafia tanah. Akibatnya para mafia,” ujarnya.

Tapi meski merajalela, sambungnya, semua menganggap aman tanpa mafia. Kini berbeda, publik jadi tahu semua bahwa mafia tanah itu sangat banyak karena langkah Menteri Sofyan Djalil ini, para mafia menjadi kalang-kabut. Mereka mengerahkan segala segala kekuatan untuk menyerang balik Sofyan Djalil.

“Bahkan ada meminta mundur. Tangan-tangan yang pro-mafia pun kini bergerak dengan kekuatan penuh, dan mempersoalkan hal-hal yang tidak relevan dengan menggugat sesuatu yang telah baik di ATR/BPN,” sebutnya.

“Saya sebutkan misalnya masalah HGU dan HGB. HGU ini adalah wewenang gubernur untuk memberikan kepada suatu korporasi. Gubernur yang merekomendasikan, bukan BPN. Wewenang BPN hanya pada persoalan mengadministrasikan saja, yaitu memberikan hak berupa HGU atau HGB, jadi seharusnya ketika direkomendasikan, harus sudah dipahami keadaannya,” sambung Taufiqulhadi.

Lebih lanjut, dia mengatakan, jika sudah diduduki masyarakat, maka sebaiknya diselesaikan dulu dengan masyarakat. Korporasi dan pemda harus sudah membereskan keadaan tersebut terlebih dahulu.

Kemudian, kata Taufiqulhadi, konflik agraria juga bisa terjadi di tanah negara, misalnya tanah dikusai PTPN yang berkonflik dengan masyarakat. Konflik agraria di lahan PTPN tidak bisa diselesaikan oleh BPN karena itu domainnya Kementerian BUMN. Tapi Menteri BUMN pun tidak dengan gampang melepaskan aset negara agar konflik agraria selesai.

“Karena aset itu telah tercatat di perbendaharaan negara. Jadi menteri keuangan pun harus terlibat untuk menyetujuinya,” pungkasnya. []

Bantah Tolak Laporan Warga, Polda Aceh: Pelapor Diarahkan untuk Vaksin

Penulis
Mirzu
-
0
Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol. Winardy, S.H., S.I.K., M.Si. (Foto: Ist)

Nukilan.id – Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol. Winardy, S.H., S.I.K., M.Si melakukan klarifikasi atas pemberitaan terkait adanya penolakan terhadap laporan korban dugaan percobaan pemerkosaan di Polresta Banda Aceh.

Secara tegas Winardy menyampaikan, bahwa tidak ada penolakan yang dilakukan kepolisian di jajaran Polda Aceh terhadap laporan yang ingin disampaikan oleh masyarakat.

Saat itu, katanya, pelapor diminta untuk scan QR Code PeduliLindungi, disitu diketahui yang bersangkutan belum vaksin. Selanjutnya ditawarkan untuk divaksin, lalu pelapor menyatakan tidak bisa, karena ada penyakit bawaan.

Kemudian petugas menawarkan untuk diperiksa oleh dokter dan diterbitkan surat keterangan, akan tetapi korban menolak. Lalu pelapor dengan keinginannya sendiri pulang meninggalkan Mako Polresta.

“Jadi, tidak ada yang namanya penolakan, bahasanya jangan dipelintir. Yang ada, pelapor diarahkan untuk vaksin dan setelah itu silakan melaporkan kembali,” tegas Winardy saat konferensi pers, Rabu (20/10/2021) di Mapolda Aceh.

Selain itu, Winardy juga meluruskan tentang pemberitaan tidak adanya tanda bukti lapor saat korban melanjutkan laporannya ke Polda Aceh. Dalam hal ini, ia juga dengan tegas mengatakan itu sesuai dengan konsultasi yang diterima penyidik.

Karena, setiap laporan yang dianggap krusial dan sensitif, pihak SPKT mengarahkan pelapor untuk konsul ke bagian yang menanganinya, dalam hal ini Unit PPA Ditreskrimum Polda Aceh.

“Saat konsul, petugas menerimanya dengan baik. Bahkan diberikan makan dan minum. Namun, saat itu pelapor merasa tidak nyaman karena yang mengambil keterangan adalah Polisi Pria. Karena para Polwan sedang melaksanakan vaksinasi massal Ditreskrimum. Pelapor bersama pendamping memilih pulang dan akan melaporkannya kembali saat ada Polwan. Nomor petugas pun sudah dikasih,” terang Winardy.

Namun demikian, Polda Aceh melalui Ditreskrimum yang diwakili Unit PPA sudah mengerahkan anggotanya ke lapangan untuk melakukan pendalaman dan langkah proaktif dengan mendatangi pelapor. Setelah diinterview dan meninjau TKP, petugas langsung menuntaskan laporan tersebut di rumah korban.

“Penyidik juga sudah mengambil keterangan lengkap dari pelapor ke rumahnya. Sehingga, sekarang kasus dugaan pemerkosaan tersebut resmi ditangani Ditreskrimum Polda Aceh,” ujar Winardy.

Dalam kesempatan itu juga Winardy mengimbau, agar masyarakat yang belum vaksin untuk segera melaksanakannya. Karena itu perlu untuk mempercepat terciptanya herd immunity di Aceh.

Saat ini, Aceh baru 28 persen yang vaksin dan urutan ke-31 se-Indonesia. Oleh karena itu, segera vaksin di gerai-gerai vaksin yang disediakan pemerintah.

Apalagi, katanya, apliaksi PeduliLindungi mengharuskan masyarakat vaksin agar bisa dengan mudah mengakses tempat-tempat tertentu, seperti pelayanan publik.

BEM Se-Indonesia Lakukan Aksi, USK Tagih Janji Nova yang Belum Terealisasi

Penulis
Mirzu
-
0
Wakil Presiden Mahasiswa USK, Ikhlasul Amal, (Foto: Nukilan/Hadiansyah)

Nukilan.id – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Syiah Kuala (USK) menggelar aksi demostrasi di depan kantor Gubernur Aceh, Kamis (21/10/2021). Aksi tersebut menuntut dan mengevaluasi 2 tahun Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo – Ma’aruf Amin serta 1 tahun kepemimpinan Gubernur Aceh, Nova Iriansyah.

Wakil Presiden Mahasiswa USK, Ikhlasul Amal mengatakan bahwa, aksi ini dilakukan serentak dengan aliansi BEM Seluruh Indonesia (SI) dalam rangka refleksi kepemimpinan pemerintah daerah dan pusat.

“Tujuan kami turun hari ini sebagai refleksi evaluasi 2 tahun kepemimpinan jokowi-makruf dan 1 tahun kepemimpinan Nova Iriansyah selaku Gubernur Aceh. Makanya, hari ini kami menyampaikan aspirasi melalui aksi damai ini,” kata Ikhlasul Amal kepada Nukilan.id di depan Kantor Gubernur Aceh.

“Jadi hari ini seluruh BEM di Indonesia melakukan aksi yang sama. Kalau kami di Aceh membawa isu kedaerahan dengan panggung aspirasi, karena siapa aja boleh menyampaikan aspirasi,” sambungnya.

Berikut 5 tuntutan BEM USK kepada Gubernur Aceh sebagai berikut:

  1. Mengevaluasi Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki
  2. Mengevaluasi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA)
  3. Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus (Otsus) sebesar-besarnya untuk masyarakat Aceh.
  4. Menolak penggunaan anggaran yang tinggi untuk belanja pejabat di tengah pandemi Covid-19.
  5. Menagih janji-janji Gubernur Aceh yang belum terealisasi.

Berikut 12 tuntutan BEM USK dan BEM Seluruh Indonesia untuk pemerintah pusat dibawah kepemimpinan Joko Widodo-Ma’ruf Amin:

  1. Menuntut dan mendesak pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang untuk membatalkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
  2. Menuntut dan mendesak pemerintah untuk memperbaiki dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih relatif rendah.
  3. Menuntut dan mendesak pemerintah untuk mengembangkan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang ada di dalam negeri, tanpa menjadikan utang luar negeri sebagai salah satu sumber pembangunan negara.
  4. Wujudkan kebebasan sipil seluas-luasnya sesuai amanat konstitusi dan menjamin keamanan setiap orang atas hak berpendapat dan dalam mengemukakan pendapat serta hadirkan evaluasi dan reformasi di tubuh Institusi Polri.
  5. Wujudkan Supremasi Hukum dan HAM yang berkeadilan, tidak tebang pilih dan tuntaskan HAM masa lalu.
  6. Berhentikan Firli Bahuri sebagai Ketua KPK, Batalkan TWK, Hadirkan Perppu atas UU KPK no. 19 tahun 2019 serta Kembalikan marwah KPK sebagai realisasi janji-janji Jokowi dalam agenda pemberantasan Korupsi.
  7. Menuntut pemerintah untuk memberikan afirmasi PPPK guru berusia diatas 35 tahun dan masa mengabdi lebih dari 10 tahun untuk diprioritaskan kelulusannya serta mengangkat langsung guru honorer yang berusia diatas 50 tahun.
  8. Menuntut pemerintah untuk segera meningkatkan kualitas pendidikan baik dari segi peningkatan kualitas guru indonesia maupun pemerataan sarana dan infrastruktur penunjang pendidikan diseluruh wilayah Indonesia.
  9. Menuntut pemerintah untuk mengembalikan independensi Badan Standar Nasional.
  10. Mendesak Presiden Jokowi untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang untuk membatalkan Undang – Undang No. 3 Tahun 2020 tentang MINERBA.
  11. Mendesak pemerintah segera memenuhi target bauran energi dan segera melakukan percepatan transisi energi kotor menuju energi baru terbarukan.
  12. Penegasan UU pornografi sebagai regulasi hukum untuk menanggulangi konten pornografi yang berdampak pada maraknya pelecehan seksual.

Reporter: Hadiansyah

Banyak Proyek Dibatalkan, DPRA: Itu Ketidakmampuan Pemerintah Aceh

Penulis
irfan
-
0
Anggota DPR Aceh Ihsanuddin MZ (Foto: irfan/nukilan)

Nukilan.id – Anggota DPR Aceh kecewa karena Pemerintah Aceh membatalkan pembangunan Dermaga di pulau Balu Kecamatan Pulau Banyak Kabupaten Aceh Singkil secara tiba-tiba.

“Pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) tahun 2021, dibahas (30/11/2020), artinya proses penetapan dimulai dengan sangat cepat dan tepat, dari segi waktunya,” kata Ihsanuddin MZ kepada Nukilan.id di kediaman, Pango Banda Aceh, Rabu (20/10/2021).

Ihsan mempertanyakan kepada Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Pemerintah Aceh kenapa baru bulan Oktober 2021 dibatalkan.

“Januari-September 2021 kemana saja?, ” ujar Ihsan.

Menurut Anggota Komisi IV ini, Oktober 2021 ini seharusnya masa-masa yang sudah dibenarkan dan dilakukan penawaran untuk pekerjaan.

“Berbagai hal teknis yang dibutuhkan untuk itu tentunya sudah dipersiapkan cukup matang baik Dinas teknis maupun Unit Layanan Pengadaan (ULP). Ada apa ini?, jangan-jangan ada sesuatau yang diinginkan disini, sehingga harus di Batalkan. Kami DPR Aceh sangat kecewa dengan sikap yang telah di ambil baik ULP, maupun Dinas, ” jelasnga

Ihsanuddin menyebut, Kabupaten Aceh Singkil akan ada Investasi dari Uni emirat Arab, tentang pariwisata (Tourism), sehingga dalam berbagai komitmen itu, infrastruktur dasar harus diselesaikan oleh Pemerintah Provinsi Aceh.

Bagaimana bisa di dengungkan itu ke publik dan semua pihak adanya Investasi dari Negara Asing, sementara anggaran yang sudah ada, sudah di sahkan belum bisa kita realisasi.

“Ini sesuatu yang sangat kontradiktif antara keinginan dengan fakta dilapanggan, “ Kata Ihsanuddin

Menurutnya, jika diasumsi, berarti ULP atau BPBJ kali ini bekerja tidak efektif dan tidak menurut dengan aturan yang berlaku, tidak bekerja dengan baik dan benar.

Terkait SiLPA di APBA tahun 2021, Ihsanuddin menyampaikan, itu sudah terlihat jelas dengan kasat mata banyak Proyek dibatalkan dan tidak bisa direalisasi, membuat jumlah SiLPA akan sangat membengkak.

“Ini adalah ketidakmampuan Pemerintah Aceh dalam mewujutkan keinginan dan kebutuhan seluruh Rakyat Aceh,” ujarnya. [irfan]

Gampong di Aceh Utara Diminta Proaktif Dalam Percepatan Vaksinasi

Penulis
Mirzu
-
0

Nukilan.id – Aparatur gampong di wilayah hukum Polres Lhokseumawe diminta proaktif dan peduli terhadap program percepatan vaksinasi Covid-19 yang saat ini sedang digencarkan oleh pemerintah. Demikian beberapa hasil dari rapat koordinasi (Rakor) percepatan vaksinasi Covid-19 yang digelar oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dan Polres Lhokseumawe di aula Hotel Lido Graha Lhokseumawe, Rabu (20/10/2021) sore.

Rakor tersebut melibatkan semua unsur pejabat Forkopimda Aceh Utara, para Kepala SKPK, para Muspika dalam wilayah hukum Polres Lhokseumawe, para Kepala Puskesmas dan sejumlah geusyik.

Rakor percepatan vaksinasi tersebut bertujuan untuk menyatukan sikap dan komitmen semua unsur dalam upaya peningkatan persentase vaksinasi. Dengan Sasaran 315 gampong dalam 12 kecamatan di wilayah barat Kabupaten Aceh Utara yang masuk dalam wilayah hukum Polres Lhokseumawe.

Percepatan pelaksanaan vaksinasi bagi masyarakat menjadi target penting untuk penurunan status PPKM (Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) di wilayah Aceh Utara dari Level 3 ke Level 2, bahkan diharapkan harus mampu mencapai ke Level 1.

Untuk itu, diharapkan kepada semua aparatur dapat proaktif dan peduli terhadap program percepatan vaksinasi ini. Khususnya bagi aparatur gampong diharapkan dapat memberikan edukasi dan pencerahan, serta mengajak masyarakat agar mau divaksin demi kemaslahatan bersama.

Kapolres Lhokseumawe AKBP Eko Hartanto, SIK, MH, secara khusus meminta bantuan para geusyik dan aparatur gampong agar mengajak warga masyarakat untuk mau divaksin.

Kapolres menekankan agar para Muspika turut bekerja ekstra sehingga capaian target vaksinasi terhadap 50 persen dari jumlah penduduk dapat tercapai pada akhir tahun 2021.

“Para aparatur gampong agar terus bekerja sama dengan para stakeholder di kecamatan dan gampong,” harap Eko Hartanto dalam Rakor yang juga dihadiri Bupati Aceh Utara H Muhammad Thaib, perwakilan dari Kodim 0103/Aceh Utara dan perwakilan dari MPU Aceh Utara.

Sementara itu Bupati H Muhammad Thaib pada kesempatan tersebut menyampaikan dukungan sepenuhnya upaya yang dilakukan oleh Kapolres Lhokseumawe.

“Ini misi penyelamatan masyarakat Aceh Utara agar terhindar dari virus Covid-19. Melalui Rakor ini kita satukan tekad untuk meningkatkan angka vaksinasi di gampong dan kota dalam Kabupaten Aceh Utara dan Saya mohon kepada geusyik untuk benar-benar bekerja menyadarkan masyarakat akan pentingnya vaksinasi,” kata Cek Mad, sapaan akrab Bupati Aceh Utara.

Disebutkan, pelaksanaan vaksinasi harus sesuai dengan pemetaannya supaya lebih terencana. Kita harus perangi corona, salah satunya adalah dengan cara bersama-sama bersinergi dalam percepatan pelaksanaan vaksinasi.

“Vaksinasi ini halal, jangan mudah termakan hoaks, karena vaksinasi ini merupakan salah satu upaya percepatan pencegahan virus Covid-19. Kami semua berharap agar ke depannya Aceh Utara menjadi kabupaten yang paling cepat melaksanakan vaksinasi,” ungkap Cek Mad.

Vaksinasi di Kabupaten Aceh Utara telah diupayakan juga untuk para pelajar, baik tingkat SMP, SMA, bahkan juga di dayah sudah mulai dilakukan vaksinasi.

Kedisiplinan protokol kesehatan harus ditingkatkan agar kasus dapat ditekan. Kecamatan yang cakupan vaksinasinya masih kurang untuk terus dikejar. Kesehatan menjadi prioritas utama untuk mendukung pemulihan ekonomi.

Selain itu Cekmad juga mengucapkan terimaksih kepada semua pihak yang mendukung dan bekerja keras dalam melakukan vaksinasi.

“Terimakasih atas kerja keras berbagai pihak dalam upaya penanggulangan Covid-19,atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, saya mengucapkan terimakasih kasih, kita sama-sama bekerja untuk penanganan Covid-19,” kata Cek Mad,” tutup cek mad.

BEM USK Gelar Aksi Evaluasi 1 Tahun Kepemimpinan Nova Iriansyah

Penulis
Mirzu
-
0

Nukilan.id – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Syiah Kuala (USK) menggelar Aksi demonstrasi teaterikal secara damai di depan Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Kamis (21/10/2021).

Aksi tersebut menuntut dan mengevaluasi 2 tahun Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo – Ma’aruf Amin serta 1 tahun kepemimpinan Gubernur Aceh, Nova Iriansyah.

Puluhan mahasiswa aksi itu dipimpin oleh M. Angga Fachrezi selaku koordinator lapangan dan Fikrah Aulia selaku penanggungjawab yang juga menjabat sebagai Presiden Mahasiswa USK.

Pihak aparat keamanan Sat Shabara Polresta Banda Aceh dan Satpol PP Aceh tampak bersiaga dan mengawal ketat aksi tersebut.

Menurut pantauan Nukilan.id, aksi mahasiswa itu berjalan damai dan kondisi lalu lintas di depan di Kantor Gubernur Aceh tepatnya jalan T. Nyak Arief, Kota Banda Aceh tampak tertib dan lancar.

Dan sampai dengan jam 12.30 WIB mahasiswa USK itu masih melakukan aksi di depan kantor Gubernur Aceh dengan membentang spanduk dan foto tentang kondisi Indonesia dan Aceh saat ini. []

Reporter: Hadiansyah

Walikota Banda Aceh Tinjau Pembangunan Infrastruktur Pasar Al Mahirah

Penulis
Mirzu
-
0

Nukilan.id – Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman meninjau kembali pembangunan Infrastruktur fasilitas pendukung di Pasar Al-Mahirah, Lamdingin, Kuta Alam, Rabu, (20/10/2021).

Dalam tinjauan kali ini wali kota didampingi Asisten II Wahyudi,Kadis Kop UKM dan Perdagangan, M Nurdin, Kepala DLHK3 Hamdani Basyah, Kepala BPKK Ikbal Rokan, Kasatpol PP Ardiansyah dan para kabag di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.

Dalam wawancara singkat wali kota mengatakan Pemko saat ini terus menyelesaikan dan menyempurnakan sarana pendukung agar warga semakin nyaman berbelanja.

“Saat ini jalan lingkar di dalam kompleks pasar sudah hampir rampung di aspal, yang nantinya akan memudahkan akses para pembeli dan juga para pedagang dalam mendistribusikan dagangannya, serta juga bisa dimamfaatkan untuk mobil bongkar muat yang dari luar Banda Aceh,” sebut Aminullah.

Aminullah juga menyampaikan bahwa saat ini juga sedang dikerjakan sarana pendukung lainnya seperti kios kios kecil di samping bangunan dan penimbunan sirtu di lahan parkir.

“Kios ini nantinya dimamfaatkan oleh pedagang kaki lima yang dahulunya menjajakan dagangan di pinggir jalan di kawasan Peunayong, dan juga lahan parkir juga sedang disempurnakan pengerjaannya,” ungkapnya.

Wali Kota Aminullah juga meminta dinas terkait dalam hal ini PUPR agar seluruh Infrastruktur utama dan sarana pendukung Pasar Al Mahirah Lamdingin ini dituntaskan dalam kurun waktu dua bulan.

“Kita ingin dalam dua bulan kedepan semua infrastruktur utaman dan sarana pendukung seperti jalan lingkar, penimbunan sirtu perpakiran dan sarana lainnya agar segera dituntaskan, sehingga bisa segera dimamfaatkan pedagang dan pembeli,” pintanya.

Wali Kota juga menyampaikan,selain melengkapi beberapa infrastruktur pendukung, di pasar tersebut juga akan dilakukan penghijauan agar lokasi pasar rindang dan sejuk.

”Jika suasana Pasar Al Mahira indah akan menambah kenyamanan bagi para pembeli dan pedagang nantinya,” tutup Aminullah.

Aminullah Minta BSI Dukung Dunia Usaha di Aceh

Penulis
Mirzu
-
0

Nukilan.id – Wali Kota Banda Aceh, Aminullah Usman meminta Bank Syariah Indonesia (BSI) memberikan dukungan untuk dunia usaha di Aceh dan mendorong pembiyaan dunia usaha, termasuk sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) agar terus berkembang.

Permintaan tersebut disampaikan Aminullah Usman saat menghadiri acara Gathering Agen BSI Smart, Selasa (19/10/2021) malam di Hotel Kyriad Muraya.

Didepan Direktur Retail Banking BSI Kokok Alun Akbar, Kepala BI Perwakilan Aceh Archis Sarwani, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Aceh Mawardi, Kepala Ombudsman Taqwadin Husin, Kepala Divisi Brilink BRI Kicky Andrie Davetra, Perwakilan OJK Moishe Sofian dan sejumlah pejabat BSI yang hadir, wali kota yang juga Ketum MES Provinsi Aceh ini menjelaskan sekilas sektor dunia usaha di Banda Aceh dan Aceh secara keseluruhan sempat kesulitan karena pandemi Covid-19.

Ia juga memaparkan perkembangan dan kendala yang dihadapi pelaku UMKM. Katanya, saat di Banda Aceh terdapat 16.950 unit UMKM (Data September 2021). Jumlah tersebut meningkat pesat jika dibandingkan sebelum dirinya menjabat sebagai wali kota, yakni 8.580 UMKM (Tahun 2016).

“Alhamdulillah dengan dukungan dan kerja keras Pemko Banda Aceh, saat ini UMKM jumlahnya jadi 16.950 UMKM. Meningkat pesat hingga 99%,” ungkap mantan Dirut BPD Aceh itu.

Katanya, UMKM tersebut butuh akses pembiayaan agar mereka dapat terus bertahan dan berkembang. Selama ini sempat mengalami kesulitan karena terdampak pandemi Covid-19.

“Dan selama ini, kita sudah dukung pembiayaannya lewat Lembaga Keuangan Mikro Syariah milik Pemko, yakni Mahirah Muamalah. Tentunya akan lebih baik jika perbankan seperti BSI juga memberikan bantuan pembiayaan untuk mereka,” kata Aminullah.

Harapan lainnya, dalam kesempatan ini wali kota juga menyinggung soal fasilitas dan layanan untuk mendukung kegiatan ekspor dan impor.

“Dulunya ini dijalankan bank konvensional, tentunya ini harus dijalankan BSI untuk memudahkan pelaku usaha saat melakukan transaksi dengan pelaku usaha dari luar negeri. Saya yakin ini hal yang mudah dilakukan bank sebesar BSI,” pinta Aminullah.

Harapan lainnya, BSI dapat memberikan edukasi kepada masyarakat Aceh akan keunggulan-keunggulan sistem ekonomi syariah. Ia pun mengajak BSI berkolaborasi dengan pemerintah, lembaga keuangan lainnya dan dengan organisasi Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) yang ia pimpin.

Kemudian ia juga menyampaikan soal kemudahan yang didapat kan masyarakat Aceh daei bank konvensional harus juga didapatkan dari BSI.

“Ini penting agar masyarakat kita tidak hilang kesempatan,” ujarnya.

Terkait dengan program BSI Smart, Wali Kota menyambut baik dan memberikan apresiasi.  Menurutnya, apa yang dilakukan BSI merupakan program yang sinergis dengan Pemko Banda Aceh yang saat ini merupakan salah-satu kota pilot project di Indonesia dalam program smart city.

“Saat ini Banda Aceh merupakan salah-satu dari 100 kota smart city yang ditetapkan pemerintah pusat. Visinya menjadikan kota pintar Islami yang inovatif dan kompetitif. Tentunya BSI Smart ini selaras dengan program kota pintar Banda Aceh,” kata Aminullah.

Lanjutnya, sejauh ini Banda Aceh terus berupaya meningkatkan layanan kepada masyarakat melalui enam komponen smart city, yakni smart living, smart economy, smart governance, smart society, smart environment dan smart branding.

Sebelumnya, Direktur Retail Banking BSI Kokok Alun Akbar mengatakan melalui BSI Smart pihaknya berharap menjadi salah satu fasilitas kemudahan yang dapat diakses masyarakat Aceh.

BSI Smart, lanjutnya merupakan layanan keuangan laku pandai BSI (Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif) yang dapat melayani kebutuhan masyarakat, seperti pembukaan rekening, setor dan tarik tunai, transfer, pembayaran token listrik PLN dan penyaluran dana non tunai untuk bantuan sosial untuk mendukung program pemerintah.

Sementara itu, Kepala BI Perwakilan Aceh Achris Sarwani yang juga menyampaikan sambutannya sangat berharap BSI dari waktu ke waktu bisa terus berinovasi dan dimulai dari Aceh.

“Kita ingin melihat Aceh sebagai tolak ukur kesuksesan sistem keuangan syariah di Indonesia,” harapnya.[]

Irmawan Ajak Petani Kembalikan Kejayaan Sabang

Penulis
Mirzu
-
0

Nukilan.id – Anggota DPR RI Asal Aceh H Irmawan S.Sos.MM melakukan kunjungan kerja perseorangan ke Kota Sabang 20-22 Oktober 2021.

Kunjungan tersebut Irmawan mengajak Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Aceh Ir. Ferizal MSc.

Di kota Sabang Irmawan yang juga ketua DPW PKB Aceh melakukan audiensi dengan penyuluh dan petani

Dalam sambutannya ia mengatakan dulunya merupakan salah satu kabupaten penghasil komoditas perkebunan seperti cengkeh, pinang, kelapa dan komoditas lainnya akam tetapi akhir2 ini produksi komuditas ini mulai menurun bahkan cenderung tidak terdengar sama sekali.

Kota Sabang merupakan salah satu daerah pemilihan saya dari 15 kabupaten di provinsi Aceh dan tentu sebagai perwakilan masyarakat sabang di senayan kami wajib memperjuangkan aspirasi masyarakat sabang terutama di sektor pertanian dan perkebunan.

Harapan kita melalui Bimtek ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan penyuluh, petani dan stakeholder lainnya dalam memanfaatkan teknologi untuk peningkatan produksi tanaman cengkeh dan pinang yg sudah eksis di Sabang.

Kami berharap kepada para peserta untuk ikut kegiatan ini dengan sungguh-sungguh agar menjadi kota sabang sebagai penghasil utama cengkeh dan komoditas perkebunan lainya di provinsi Aceh.

Kami meminta kepada BPTP Aceh untuk terus memberikan bimbingan dalam pengembangan pertanian di kota sabang

Dan terakhir kita ingin sampaikan bahwa saya selaku anggota dpr ri asal aceh berkomitmen dan bersungguh2 untuk terus istiqamah memperjuangkan kepentingan masyarakat Aceh termasuk didalamnya masyarakat kota sabang tutup Irmawan didampingi Tenaga Ahlinya Munawar AR, MSI

Sementara itu kepala BPTP Aceh Ferizal mengatakan BPTP Aceh ingin memberikan teknologi spesifik bagi perkembangan pertanian di sabang sebagai kabupaten perhasil komoditas perkebunan sebagai penopang ekonomi petani.

BPTP Aceh akan mengintervensi petani cengkeh, kelapa, pinang dan komoditas perkebunan lainnya.

Perangi Narkoba, Pelajar SMA Ikuti Diklat Konselor Sebaya

Penulis
Mirzu
-
0
(Foto: Dok. Ist)

Nukilan.id – Para pelajar biasanya memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Untuk itu, penting sekali memberikan bekal pengetahuan yang benar. Jika tidak, dikhawatirkan mereka bisa mencoba hal yang negatif, seperti narkoba. Untuk yang satu ini harus dihindari oleh semua orang, tak terkecuali para siswa sekolah.

Hal demikian disampaikan Kepala UPTD Balai Tekkomdik, T. Fariyal, S.Sos, MM yang mewakili Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Drs. Alhudri, MM saat membuka kegiatan
pendidikan dan pelatihan konselor sebaya bagi peserta didik dalam upaya pencegahan dini terhadap bahaya narkoba yang berlangsung di Aula Kantor Cabang Dinas Pendidikan Aceh Wilayah Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar, Rabu, 20 Oktober 2021.

“Pemerintah Aceh melalui Dinas Pendidikan terus melakukan berbagai upaya agar dapat memutus mata rantai peredaran narkoba di masyarakat, khususnya para pelajar yang ada di seluruh Aceh. Salah satunya dengan pendidikan dan pelatihan ini,” tuturnya.

Biasanya, kata Fariyal, pelajar yang mengkonsumsi narkoba di awali perkenalannya dengan rokok. Dari kebiasaan inilah pergaulan semangkin meningkat, kemudian pelajar yang terkompilasi ini bergabung kedalam lingkungan orang yang pecandu narkoba.

“Awalnya mulai mencoba-coba hingga kecanduan. Ini sangat berbahaya pengaruh narkoba bagi kesehatan, maka jauhilah narkoba agar hidup kita selalu sehat,” pintanya.

Fariyal menjelaskan dampak negatif narkoba terhadap anak atau remaja adalah perubahan sikap, kepribadian, sering membolos, menurunnya kedisiplinan, menurunnya nilai pelajaran dan menjadi mudah tersinggung, sering mengantuk, malas, serta tidak memperdulikan kesehatan diri.

“Hingga saat ini upaya yang paling efektif untuk mencegah penyalahgunaan narkoba pada anak yaitu dari pendidikan keluarga. Orang tua diharapkan dapat mengawasi dan mendidik anaknya untuk selalu menjauhi narkoba,” tuturnya.

Maka dari itu, lanjut Fariyal kegiatan pelatihan seperti ini sangat membantu pemerintah bersinergi dengan masyarakat, orang tua, lembaga sosial, dan media yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sosial yang sehat tanpa narkoba. Kegiatan ini harus terus dilakukan secara berkelanjutan dengan metode terukur dan terarah.

Sementara Ketua Umum DPP Inspirasi Keluarga Anti Narkoba (IKAN) Aceh, Syahrul Maulidi, SE, M.Si mengatakan pendidikan dan pelatihan konselor sebaya tahap dua yang berlangsung selama tiga hari itu diikuti oleh 40 pelajar SMA dan SMK se-Kabupaten Aceh Besar.

“Melalui diklat ini, pelajar akan dikenali dan dijelaskan bahaya narkoba, lalu dilatih untuk mendeteksi dini bahaya narkoba, serta penanganan terhadap para pemakai dan pencandu narkoba,” katanya.

Syahrul menyebutkan narkoba adalah persoalan serius, karena barang ini sudah merambah ke segala lapisan masyarakat, bahkan hingga remaja dan pelajar. Remaja berumur 15 hingga 35 tahun merupakan usia yang paling rentan terpengaruh narkoba.

1...1,8651,8661,867...2,263Halaman 1,866 dari 2,263

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id