Beranda blog Halaman 186

Katibul Wali Nanggroe Dukung Instruksi Mualem, Pejabat Eselon II Diminta Percepat Realisasi Anggaran

0
Katibul Wali Nanggroe, Abdullah Hasbullah. (Foto: LWN)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Katibul Wali Nanggroe Aceh, Abdullah Hasbullah, menyatakan dukungan penuh terhadap arahan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, yang akrab disapa Mualem, kepada 25 pejabat pimpinan tinggi pratama (Eselon II) yang baru dilantik di lingkungan Pemerintah Aceh.

Pernyataan itu disampaikan Abdullah Hasbullah usai menghadiri pelantikan pejabat Eselon II yang digelar di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, Jumat malam (27/2/2026).

Menurut Abdullah, pelantikan tersebut tidak sekadar agenda seremonial, melainkan momentum penting untuk memperkuat konsolidasi birokrasi di bawah kepemimpinan pasangan Mualem–Dek Fadh. Ia menilai, percepatan realisasi anggaran dan penguatan kinerja aparatur menjadi langkah strategis untuk mendorong pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di Aceh.

“Pejabat yang baru dilantik harus segera bergerak cepat menerjemahkan visi dan arahan gubernur ke dalam program kerja yang nyata, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat,” ujar Abdullah Hasbullah.

Ia menegaskan, percepatan penyerapan anggaran merupakan salah satu indikator utama keberhasilan pemerintah daerah. Efektivitas pelaksanaan program, kata dia, akan menentukan seberapa cepat manfaat kebijakan dirasakan masyarakat.

Sejalan dengan arahan Gubernur Muzakir Manaf dalam prosesi pelantikan, Abdullah juga mengingatkan agar para pejabat tidak terjebak dalam rutinitas administratif semata. Ia mendorong lahirnya inovasi serta kerja nyata yang responsif terhadap kebutuhan rakyat.

Selain itu, Abdullah menyampaikan apresiasi kepada para pejabat yang baru dilantik. Ia menekankan pentingnya loyalitas, integritas, dan dedikasi tinggi sebagai fondasi membangun birokrasi yang profesional serta berorientasi pada pelayanan publik.

Abdullah Hasbullah turut menegaskan bahwa lembaga Wali Nanggroe siap bersinergi dan memberikan dukungan moral maupun kelembagaan terhadap kepemimpinan Mualem dalam mendorong reformasi birokrasi yang produktif, adaptif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat Aceh.

“Semoga momentum ini menjadi awal lahirnya birokrasi Aceh yang lebih kuat, responsif, dan mampu menjawab harapan masyarakat menuju Aceh yang maju dan sejahtera,” pungkasnya.

Harga Minyak Nilam Aceh Melonjak hingga Rp850 Ribu per Kg, Usulan Masuk RPJM Menguat

0
Ilustrasi minyak nilam. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Kenaikan signifikan harga minyak nilam asal Aceh dalam dua tahun terakhir mendorong perlunya penguatan kebijakan pembangunan jangka menengah agar pengembangan komoditas ini berjalan lebih terarah dan berkelanjutan. Di tengah tren harga yang terus meningkat serta meluasnya wilayah produksi, industri nilam beserta produk turunannya dinilai layak dimasukkan ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

Kepala Atsiri Research Center (ARC), Syaifullah Muhammad, mengatakan integrasi nilam ke dalam RPJM menjadi langkah penting untuk memastikan program pengembangan tetap berjalan meskipun terjadi pergantian kepemimpinan daerah.

Menurutnya, kebijakan tersebut juga sejalan dengan visi Pemerintah Kota Banda Aceh yang ingin mengembangkan wilayahnya sebagai “Kota Parfum”.

“Kalau sudah masuk RPJM, itu jadi amanah pembangunan. Siapapun kepala daerahnya, program tetap berjalan,” ujarnya di Universitas Syiah Kuala, Kamis (26/2/2026).

Dari sisi harga, minyak nilam Aceh mengalami lonjakan tajam. Jika sebelumnya hanya berada pada kisaran Rp350.000 hingga Rp400.000 per kilogram, kini harganya telah mencapai Rp850.000 per kilogram.

Bahkan, menjelang akhir tahun harga diperkirakan masih berpotensi meningkat hingga berada di kisaran Rp1 juta sampai Rp1,5 juta per kilogram, mengikuti pola musiman serta tingginya permintaan industri global.

Semangat Petani Kembali Tumbuh

Kenaikan harga tersebut turut berdampak pada meningkatnya minat petani untuk kembali membudidayakan nilam. Jika sebelumnya sentra produksi hanya tersebar di empat kabupaten di Aceh, kini budidaya tanaman tersebut telah berkembang hingga di 18 kabupaten.

“Artinya ada optimisme baru di tingkat petani. Ekosistemnya kembali tumbuh,” kata Syaifullah.

Dari segi pangsa pasar nasional, Aceh kembali menempati posisi teratas dengan kontribusi sekitar 19 persen terhadap produksi minyak nilam nasional. Angka ini meningkat tajam dibandingkan periode sebelumnya ketika kontribusi Aceh sempat turun hingga sekitar 5 persen.

Meskipun demikian, capaian tersebut masih belum menyamai masa kejayaan ketika Aceh pernah menguasai sekitar 70 persen pangsa pasar nasional minyak nilam.

Produksi Nasional Kian Merata

Saat ini produksi nilam tidak lagi terpusat di satu wilayah. Sejumlah provinsi lain seperti Sumatera Utara, Lampung, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Timur mulai berkembang sebagai sentra produksi baru. Di Pulau Sulawesi, budidaya nilam juga tumbuh di Sulawesi Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah.

Dengan penyebaran tersebut, komposisi produksi nasional menjadi lebih merata. Beberapa daerah lain kini memiliki kontribusi produksi yang relatif berdekatan, yakni berada di kisaran 16–18 persen berdasarkan data statistik produksi terbaru.

Murthalamuddin Resmi Dilantik sebagai Kepala Dinas Pendidikan Aceh

0
Murthalamuddin Dilantik sebagai Kepala Dinas Pendidikan Aceh. (FOTO: DISDIK ACEH)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH Murthalamuddin resmi dilantik sebagai Kepala Dinas Pendidikan Aceh oleh Muzakir Manaf dalam prosesi pengambilan sumpah jabatan yang berlangsung di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, Jumat (27/2/2026).

Pelantikan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Aceh untuk memperkuat sektor pendidikan, khususnya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki daya saing, karakter kuat, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan tantangan global.

Dalam prosesi yang berlangsung khidmat, Murthalamuddin mengucapkan sumpah jabatan sebagai bentuk komitmen menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, profesionalitas, dan integritas. Pelantikan ini sekaligus menandai dimulainya kepemimpinan baru di lingkungan Dinas Pendidikan Aceh yang diharapkan mampu menghadirkan inovasi dan mempercepat berbagai program pendidikan di daerah tersebut.

Dalam arahannya, Gubernur Aceh menegaskan bahwa sektor pendidikan menjadi salah satu prioritas utama pembangunan daerah. Ia berharap kepemimpinan baru di Dinas Pendidikan mampu memperkuat tata kelola pendidikan serta meningkatkan kualitas pembelajaran hingga ke daerah terpencil.

“Pendidikan adalah fondasi utama pembangunan Aceh. Kepada Kepala Dinas Pendidikan yang baru dilantik, saya berharap mampu menghadirkan program-program yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas siswa, guru, dan satuan pendidikan,” ujar Gubernur.

Murthalamuddin diketahui memiliki pengalaman panjang di bidang pendidikan dan birokrasi. Dengan latar belakang tersebut, ia diharapkan mampu mendorong perubahan positif, terutama dalam penguatan kompetensi guru, transformasi digital pendidikan, serta peningkatan capaian akademik siswa.

Usai dilantik, Murthalamuddin menyampaikan komitmennya untuk bekerja maksimal bersama seluruh jajaran pendidikan di Aceh. Ia menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah, sekolah, tenaga pendidik, dan masyarakat dalam membangun sistem pendidikan yang lebih maju dan inklusif.

“Ini adalah amanah besar yang harus dijalankan dengan kerja nyata. Kami akan fokus pada peningkatan kualitas pendidikan secara menyeluruh, mulai dari penguatan literasi, numerasi, hingga pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran,” ungkapnya.

Pelantikan tersebut juga mendapat perhatian dari berbagai kalangan pendidikan yang berharap kepemimpinan baru mampu menjawab berbagai tantangan dunia pendidikan di Aceh, khususnya dalam meningkatkan kualitas lulusan agar mampu bersaing di tingkat nasional maupun global.

Dengan dilantiknya Murthalamuddin sebagai Kepala Dinas Pendidikan Aceh, diharapkan percepatan berbagai program pendidikan dapat berjalan lebih optimal serta mendorong lahirnya generasi Aceh yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing.

Imigrasi Aceh Bangun Sumur Bor untuk Percepat Pemulihan Wilayah Terdampak Bencana di Pidie Jaya

0

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Aceh memberikan bantuan pembangunan sumur bor di Kabupaten Pidie Jaya sebagai upaya mendukung percepatan pemulihan pascabencana hidrometeorologi.

Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Aceh, Tato Juliadin Hidayawan, di Banda Aceh, Kamis (26/2/2026), mengatakan bantuan tersebut merupakan bagian dari Program Imipas Peduli yang digagas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI.

“Sumur bor Imipas Peduli tersebut diserahkan kepada Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Ummul Ayman. Kami berharap sumur bor ini bermanfaat bagi civitas akademika maupun masyarakat dalam memenuhi air bersih,” katanya.

Penyerahan bantuan berlangsung di Kabupaten Pidie Jaya pada Rabu (25/2/2026). Tato Juliadin Hidayawan menyerahkan bantuan tersebut didampingi Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh beserta jajaran.

Bantuan sumur bor diterima langsung oleh Ketua Yayasan STIS Ummul Ayman, Tgk Muhammad Al-Mustafa. Kampus tersebut berada di Desa Meunasah Bie, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya.

Prosesi serah terima ditandai dengan penandatanganan berita acara sebagai bukti selesainya pembangunan sumur bor yang merupakan bantuan dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia.

Tato Juliadin Hidayawan menjelaskan Program Imipas Peduli merupakan rangkaian kegiatan bakti sosial dalam memperingati Hari Bhakti Imigrasi ke-76 Tahun 2026. Program tersebut dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Aceh bersama jajaran sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat, khususnya di wilayah terdampak banjir di Kabupaten Pidie Jaya.

“Pembangunan sumur bor ini menjadi wujud komitmen Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Aceh dalam mendukung kebutuhan dasar masyarakat pascabencana,” kata Tato Juliadin Hidayawan.

Ia menambahkan, melalui program Imipas Peduli, institusi keimigrasian ingin memastikan kehadirannya tidak hanya sebatas pelayanan administrasi keimigrasian, tetapi juga melalui kegiatan sosial yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Kami berharap sumur bor tersebut dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan dalam pemenuhan sumber air bersih masyarakat. Sumur bor ini sebagai bentuk mendukung percepatan pemulihan pascabencana,” kata Tato Juliadin Hidayawan.

Indonesia dan Inggris Perkuat Kolaborasi Kehutanan, Proyek Konservasi Gajah di Aceh Jadi Fokus Utama

0
Indonesia dan Inggris Perkuat Kolaborasi Kehutanan, Proyek Konservasi Gajah di Aceh Jadi Fokus Utama. (Foto: Kemenhut)

NUKILAN.ID | JAKARTA — Pemerintah Indonesia dan Inggris terus memperkuat kemitraan strategis di sektor kehutanan dan konservasi lingkungan. Salah satu agenda utama kerja sama tersebut adalah pengembangan Peusangan Elephant Conservation Initiative (PECI) di Aceh yang kini menjadi proyek prioritas kedua negara.

Penguatan kerja sama ini dibahas dalam pertemuan antara Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Raja Juli Antoni, dan Menteri Inggris untuk Indo-Pasifik, Seema Malhotra, di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Rabu (26/2/2026). Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut forum tingkat tinggi Advancing Sustainable Nature Finance in Aceh and Beyond yang sebelumnya digelar di Lancaster House, London, pada awal 2026.

Dalam pertemuan itu, kedua pihak membahas perkembangan serta rencana implementasi PECI ke depan. Menteri Seema Malhotra secara khusus menanyakan progres dan arah pelaksanaan inisiatif konservasi tersebut.

PECI merupakan program kerja sama Indonesia–Inggris yang difokuskan pada perlindungan gajah Sumatra melalui amandemen nota kesepahaman (MoU) kedua negara. Program ini bertujuan menjaga kelangsungan hidup jangka panjang gajah Sumatra dengan melindungi habitat, menerapkan pengelolaan bentang alam berkelanjutan, serta mengurangi konflik antara manusia dan satwa liar di wilayah Peusangan, Aceh.

Pada tahap awal, kawasan proyek mencakup area seluas 20.000 hektare dan berpotensi diperluas hingga 80.000 hektare guna membentuk koridor ekologis terintegrasi. Saat ini, PECI masih berada pada fase persiapan implementasi, meliputi pembentukan kelembagaan, penyusunan perencanaan teknis, serta penguatan koordinasi antara pemerintah, mitra pembangunan, sektor swasta, dan masyarakat lokal.

Sebelumnya, Menteri Kehutanan bersama Duta Besar Inggris untuk Indonesia juga telah melakukan kunjungan lapangan ke lokasi proyek sebagai bentuk komitmen kedua negara dalam mendukung konservasi spesies prioritas serta pengelolaan lanskap hutan secara berkelanjutan.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan bahwa PECI tidak hanya berfokus pada perlindungan satwa, tetapi juga menjadi model baru pembiayaan konservasi berbasis bentang alam.

“PECI kami posisikan sebagai landscape-based conservation financing model yang mengintegrasikan perlindungan keanekaragaman hayati, pengelolaan hutan lestari, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Fokus pertemuan hari ini adalah memastikan bahwa fase implementasi berjalan terstruktur, terukur, dan memiliki keberlanjutan pembiayaan jangka panjang,” ujar Menhut Raja Juli Antoni.

Ia menambahkan, konservasi gajah Sumatra menjadi bagian dari agenda strategis nasional untuk memperkuat tata kelola kawasan konservasi sekaligus mendukung target Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 serta meningkatkan kredibilitas Indonesia dalam kepemimpinan global isu hutan dan iklim.

Selain PECI, kerja sama Indonesia–Inggris juga mencakup sejumlah program lain, seperti Kemitraan untuk Bentang Alam Berkelanjutan (KIBAR), pengembangan National Park Financing Task Force, serta peluang mobilisasi pembiayaan berbasis alam melalui skema blended finance, kredit karbon, dan kredit keanekaragaman hayati yang berintegritas tinggi.

Kemitraan bilateral ini berada di bawah kerangka MoU FOLU Net Sink 2030 yang ditandatangani pada 22 Oktober 2022. Ruang lingkup kerja sama meliputi penguatan tata kelola kehutanan, dukungan terhadap Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK), konservasi spesies prioritas, serta pengembangan mekanisme pembiayaan kehutanan yang inovatif dan berkelanjutan.

Pemerintah Inggris juga menyatakan komitmennya untuk terus mendukung pembiayaan konservasi dan perlindungan spesies prioritas di Indonesia, termasuk melalui dukungan teknis dan investasi pada inisiatif berbasis bentang alam seperti PECI.

Pertemuan ini menegaskan komitmen bersama kedua negara dalam memperkuat kolaborasi konkret di bidang konservasi, pengelolaan hutan lestari, serta mobilisasi pembiayaan berbasis alam guna menjaga keberlanjutan ekosistem hutan Indonesia sekaligus meningkatkan manfaat sosial ekonomi bagi masyarakat.

Banjir Lumpur Kembali Terjang Kampung Mendale Aceh Tengah, Warga Panik dan Rumah Kembali Tergenang

0
Air berlumpur yang mengalir di Kampung Mendale, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, Aceh, Kamis (26/2/2026).(FOTO: KOMPAS.COM/ Iwan Bahagia)

NUKILAN.ID | TAKENGON — Kampung Mendale, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, kembali dilanda banjir berlumpur pada Kamis (26/2/2026), saat warga setempat belum sepenuhnya pulih dari bencana banjir bandang dan longsor yang terjadi pada akhir November 2025 lalu.

Sebelumnya, sebanyak 37 rumah di kawasan tersebut mengalami kerusakan berat akibat bencana sebelumnya. Kini, air bercampur lumpur kembali menerjang permukiman warga dan memicu kepanikan.

Dikutip dari Kompas.com, aliran air berlumpur mulai memasuki kawasan permukiman sekitar pukul 16.00 WIB dan semakin deras sekitar satu jam kemudian. Warga yang sebelumnya baru selesai membersihkan rumah pascabencana akhir tahun lalu kembali berhamburan keluar untuk mencari tempat yang lebih aman.

Reje (Kepala Desa) Kampung Mendale, Syaifullah, mengatakan banjir terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut.

“Air memang datang besar dari gunung, yang kemudian sebagian rumah warga masuk lumpur di sekitar Mendale,” ucap Syaifullah, memalui pesan suara whatsapp kepada Kompas.com, Kamis (26/2/2026) malam.

Ia menjelaskan, hujan dengan intensitas tinggi membuat warga kembali diliputi rasa cemas. Sejumlah rumah yang berada di bagian bawah permukiman, terutama dekat jalan raya, kembali kemasukan lumpur.

“Warga merasa panik karena hujan tasi. Saat sekarang ini, rumah yang masuk lumpur berada di bagian bawah, dekat jalan raya. Sehingga hingga saat ini warga masih membersihkan lumpur yang masuk ke dalam rumah mereka,” ujar Syaifullah.

Menurutnya, setiap hujan deras terjadi, lumpur kembali masuk ke rumah warga. Karena itu, masyarakat berharap adanya penanganan permanen terhadap sistem pembuangan air di wilayah tersebut.

“Karena hujan kemarin itu rumah warga masuk lumpur, sekarang pun masuk lumpur ke dalam rumah warga. Jadi harapan kami, jalan satu-satunya yaitu pembuangan air atau tali air, agar fokus pembuangan air ke danau,” kata Syaifullah.

Ia menambahkan, apabila perbaikan saluran pembuangan air tidak segera dilakukan, lumpur dikhawatirkan akan terus masuk ke permukiman setiap kali hujan deras mengguyur kawasan tersebut.

Tekan Inflasi, BI Aceh Ajak Masyarakat Terapkan Belanja Bijak

0
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Agus Chusaini, dalam kegiatan Bincang-Bincang Media di Banda Aceh, Kamis 26 Februari 2026. (Foto: Nukilan/Rezi)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh mencatat inflasi tahunan (year on year/yoy) Aceh hingga Januari 2026 mencapai 6,69 persen. Kenaikan inflasi ini dipicu oleh bencana hidrometeorologi pada akhir November lalu yang memutus jalur distribusi serta mengganggu produksi sejumlah komoditas strategis.

Hal tersebut disampaikan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Agus Chusaini, dalam kegiatan Bincang-Bincang Media di Banda Aceh, Kamis (26/2/2026).

“Bencana pada akhir November lalu menyebabkan distribusi terganggu dan produksi beberapa komoditas strategis terhambat. Hingga Januari 2026, inflasi Aceh berada di angka 6,69 persen,” kata Agus kepada awak media, termasuk Nukilan.

Selain secara tahunan, inflasi Aceh juga mengalami kenaikan secara bulanan (month to month/mtm) sebesar 3,55 persen pada Januari 2026. 

Meski demikian, Agus menjelaskan bahwa kondisi saat ini mulai menunjukkan perbaikan. Jalur distribusi yang berangsur pulih serta normalisasi pasokan pascabencana telah mendorong penurunan harga komoditas pangan dan energi di lima kabupaten/kota Indeks Harga Konsumen (IHK) di Aceh.

“Distribusi sudah mulai pulih dan pasokan berangsur normal, sehingga harga sejumlah komoditas mulai turun di beberapa daerah IHK,” ujarnya.

Dalam upaya menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi, Bank Indonesia terus mengampanyekan gerakan Belanja Bijak kepada masyarakat. Edukasi ini dinilai penting, terutama menjelang momentum peningkatan konsumsi seperti Ramadan dan Idulfitri.

“Belanja bijak tentu ini tetap kita akan sampaikan terus ke masyarakat. Kami tidak bosan-bosan mendorong agar masyarakat bisa melakukan belanja bijak,” kata Agus.

Ia menegaskan, tujuan utama belanja bijak adalah agar masyarakat membeli barang sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan, meskipun menerima tambahan pendapatan seperti Tunjangan Hari Raya (THR).

“Tidak perlu berlebihan kalau belanja walaupun mungkin dapat THR. Karena kalau belanjanya makin banyak, permintaan akan melonjak tinggi,” ujarnya.

Agus berharap dengan pola konsumsi yang lebih terukur, lonjakan permintaan dapat ditekan sehingga tekanan inflasi bisa lebih terkendali.

Selain kampanye belanja bijak, Bank Indonesia juga menggelar kegiatan Dapur Cerdas Inflasi. Program ini bertujuan mendorong masyarakat mengonsumsi bahan pangan olahan dan beku yang harganya relatif lebih stabil dan memiliki daya simpan lebih lama.

Reporter: Rezi

Jadwal Imsakiyah Aceh Jumat 27 Februari 2026: Waktu Sahur dan Subuh di Banda Aceh dan Sekitarnya

0
Ilustrasi imsak. (Foto: Freepik)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Umat Islam di Provinsi Aceh kembali menjalankan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah pada Jumat (27/2/2026). Menjelang waktu puasa, masyarakat Muslim dianjurkan untuk melaksanakan sahur sebelum memasuki waktu imsak sebagai penanda berakhirnya waktu makan dan minum.

Waktu sahur berakhir saat imsak, kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan salat subuh. Perbedaan kondisi geografis membuat jadwal imsak dan subuh di setiap kabupaten dan kota di Aceh tidak sama. Karena itu, masyarakat diimbau menyesuaikan waktu sahur sesuai wilayah masing-masing.

Mengacu pada jadwal imsakiyah resmi yang dirilis Kementerian Agama RI melalui detikhikmah, berikut jadwal imsak dan subuh di sejumlah wilayah Aceh:

Kabupaten Aceh Barat
Imsak 05.22 WIB
Subuh 05.32 WIB

Kabupaten Aceh Barat Daya
Imsak 05.19 WIB
Subuh 05.29 WIB

Kabupaten Aceh Besar
Imsak 05.25 WIB
Subuh 05.35 WIB

Kabupaten Aceh Jaya
Imsak 05.25 WIB
Subuh 05.35 WIB

Kabupaten Aceh Selatan
Imsak 05.18 WIB
Subuh 05.28 WIB

Kabupaten Aceh Singkil
Imsak 05.15 WIB
Subuh 05.25 WIB

Kabupaten Aceh Tamiang
Imsak 05.15 WIB
Subuh 05.25 WIB

Kabupaten Aceh Tengah
Imsak 05.20 WIB
Subuh 05.30 WIB

Kabupaten Aceh Tenggara
Imsak 05.15 WIB
Subuh 05.25 WIB

Kabupaten Aceh Timur
Imsak 05.16 WIB
Subuh 05.26 WIB

Kabupaten Aceh Utara
Imsak 05.18 WIB
Subuh 05.28 WIB

Kabupaten Bener Meriah
Imsak 05.20 WIB
Subuh 05.30 WIB

Kabupaten Bireuen
Imsak 05.20 WIB
Subuh 05.30 WIB

Kabupaten Gayo Lues
Imsak 05.17 WIB
Subuh 05.27 WIB

Kabupaten Nagan Raya
Imsak 05.22 WIB
Subuh 05.32 WIB

Kabupaten Pidie
Imsak 05.24 WIB
Subuh 05.34 WIB

Kabupaten Pidie Jaya
Imsak 05.22 WIB
Subuh 05.32 WIB

Kabupaten Simeulue
Imsak 05.20 WIB
Subuh 05.30 WIB

Kota Banda Aceh
Imsak 05.26 WIB
Subuh 05.36 WIB

Kota Langsa
Imsak 05.15 WIB
Subuh 05.25 WIB

Kota Lhokseumawe
Imsak 05.19 WIB
Subuh 05.29 WIB

Kota Sabang
Imsak 05.26 WIB
Subuh 05.36 WIB

Kota Subulussalam
Imsak 05.14 WIB
Subuh 05.24 WIB

Jadwal ini menjadi pedoman bagi umat Muslim di Aceh dalam menentukan batas akhir sahur serta waktu pelaksanaan salat subuh selama Ramadan. (XRQ)

Reporter: Akil

Pendaftaran Mudik Gratis Pemerintah Aceh 2026 Dibuka, Ini Cara dan Jadwalnya

0
Suasana terminal di Banda Aceh pada momen mudik Lebaran Idulfitri. [Foto: dok Dishub Aceh]

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Pemerintah Aceh kembali menghadirkan program mudik gratis dalam rangka menyambut Idulfitri 1447 Hijriah. Masyarakat yang ingin pulang kampung tanpa biaya transportasi sudah dapat melakukan pendaftaran secara daring mulai minggu keempat Februari 2026.

Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal, mengatakan proses pendaftaran dilakukan secara online agar masyarakat di seluruh kabupaten dan kota dapat mengakses layanan dengan lebih mudah.

Informasi terkait jadwal keberangkatan, rute perjalanan, hingga tata cara pendaftaran dapat dipantau melalui akun media sosial resmi Dinas Perhubungan Aceh.

“Tahun ini, menyediakan 25 rute perjalanan. 18 jalur darat menggunakan bus dan Hiace dan 7 jalur laut dan penyeberangan untuk menjangkau wilayah kepulauan,” kata Teuku Faisal dalam keterangannya dikutip, Kamis (26/2/2026).

Ia menjelaskan, program mudik gratis tersebut merupakan arahan langsung Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, sebagai bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat, khususnya setelah bencana banjir dan longsor yang terjadi pada akhir November 2025.

Faisal menambahkan, pelaksanaan keberangkatan mudik gratis dijadwalkan berlangsung pada minggu ketiga Maret 2026 atau menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.

“Program ini kerjasama Pemerintah Aceh dengan Kementerian Perhubungan, BUMN, BUMD dan swasta yang ada di Aceh,” sebutnya.

Lonjakan Deforestasi Aceh Selama 2025 Tembus 39 Ribu Hektare, HAkA Soroti Risiko Banjir Meningkat

0
Catatan berkurangnya tutupan hutan di Aceh bedasarkan penelitian Yayasan HAkA. (Foto: HAkA)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Yayasan Hutan, Alam dan Lingkungan Aceh (HAkA) mencatat peningkatan signifikan kehilangan tutupan hutan di Provinsi Aceh sepanjang 2025. Total deforestasi mencapai 39.687 hektare, angka tertinggi dalam sepuluh tahun terakhir yang diduga turut memperparah bencana banjir besar pada November 2025.

Manager GIS Yayasan HAkA, Lukmanul Hakim, mengatakan tren kehilangan hutan sebenarnya sempat menunjukkan perbaikan sejak 2015 sebelum akhirnya melonjak tajam pada 2025.

“Terjadi lonjakan yang sangat tajam pada 2025. Angka kehilangan hutan melonjak menjadi 39.687 hektare berdasarkan data pemantauan kami,” kata di Lukmanul Hakim, Kamis (26/2/2026).

Ia menjelaskan, tingkat kehilangan tutupan hutan di Aceh sebelumnya terus menurun hingga mencapai titik terendah pada 2023, yakni 8.906 hektare. Namun, kondisi tersebut berubah drastis dua tahun kemudian.

Dikutip Nukilan.id dari data HAkA, tanda-tanda peningkatan kerusakan hutan sebenarnya telah terlihat sejak awal 2025. Dalam periode Januari hingga September 2025 saja, kehilangan tutupan hutan sudah mencapai 5.955 hektare, melampaui total kehilangan sepanjang 2024 yang tercatat sebesar 5.699 hektare.

Kerusakan paling luas terjadi di Kawasan Ekosistem Leuser. Sepanjang 2025, kawasan ini mengalami kehilangan tutupan hutan hingga 28.012 hektare. Kondisi tersebut dinilai meningkatkan kerentanan wilayah terhadap bencana hidrometeorologi karena kawasan tersebut berfungsi sebagai daerah tangkapan dan penyangga air utama.

Secara wilayah administratif, Kabupaten Aceh Timur mencatat kehilangan tutupan hutan terbesar dengan luas 8.535 hektare. Angka tersebut diikuti Aceh Tengah sebesar 6.910 hektare serta Gayo Lues mencapai 6.773 hektare.

Lukmanul menjelaskan, penyebab kehilangan hutan berasal dari kombinasi faktor alami dan aktivitas manusia. Faktor alami banyak ditemukan di Aceh Timur, Aceh Tengah, dan Gayo Lues, yang berkaitan dengan longsor serta perubahan bentang alam akibat fenomena alam.

Sementara itu, faktor antropogenik atau aktivitas manusia mendominasi di Aceh Selatan dengan luas kehilangan hutan mencapai 2.195 hektare dan Nagan Raya sebesar 2.130 hektare. Di dua wilayah tersebut, hampir seluruh kerusakan hutan dipicu oleh aktivitas manusia.

Lukmanul juga menilai lonjakan deforestasi pada 2025 memiliki keterkaitan kuat dengan meningkatnya intensitas banjir di sejumlah daerah di Aceh.

Ia menegaskan kondisi ini perlu menjadi perhatian serius pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan agar risiko bencana tidak semakin besar di masa mendatang.

“Tanpa langkah pengendalian, risiko bencana diperkirakan akan semakin meningkat pada masa mendatang,” pungkasnya. (XRQ)

Reporter: Akil