NUKILANID | BANDA ACEH – Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, menyerahkan bantuan tiga unit rumah layak huni kepada mustahik zakat di Kecamatan Syiah Kuala dalam satu hari, Kamis (26/02/2026).

Ketua Baitul Mal Kota Banda Aceh, Yusuf Al Qardhawy, menyampaikan bahwa pembangunan rumah layak huni tersebut berlokasi di Gampong Alue Naga dan Gampong Deah Raya. Program ini merupakan bagian dari upaya penyaluran zakat untuk membantu masyarakat yang membutuhkan tempat tinggal yang layak.

Menurut Yusuf, Baitul Mal Kota Banda Aceh menargetkan pembangunan sebanyak 30 unit rumah layak huni. Hingga saat ini, empat unit di antaranya telah diresmikan selama bulan Ramadan.

“Sementara untuk program rumah rehab, sebanyak 27 unit juga akan dikerjakan dalam tahun ini,” kata Yusuf.

Ia juga meminta para mustahik penerima bantuan yang rumahnya belum rampung agar tetap bersabar menunggu proses pembangunan yang sedang berjalan.

“Mohon bersabar bagi yang belum selesai dibangun insyaallah dalam bulan ramadan ini tuntas semuanya, sekali lagi mohon sabar ya,” tambah Yusuf.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal berharap rumah yang diberikan dapat menjadi tempat tinggal yang membawa ketenangan dan keharmonisan bagi para penerima manfaat.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para muzakki yang telah menyalurkan zakat melalui Baitul Mal Kota Banda Aceh sehingga program bantuan sosial tersebut dapat terus berjalan.

“Terima kasih banyak kepada semua muzakki yang telah bayar zakat di Baitul Mal Banda Aceh,” tutupnya.

NUKILAN.ID | JAKARTA — Pemerintah menolak anggapan bahwa Presiden memiliki kewenangan tanpa batas dalam menggunakan diskresi untuk menetapkan status bencana nasional terkait bencana yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Penegasan tersebut disampaikan dalam sidang uji materi Perkara Nomor 261/PUU-XXIII/2025 di Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (26/2/2026). Dalam persidangan itu, Bahtiar yang hadir sebagai saksi pemerintah menegaskan bahwa keputusan penetapan status bencana tidak diambil secara subjektif ataupun tanpa landasan hukum.

“Tidak benar apabila dikatakan bahwa penetapan status bencana sepenuhnya berada dalam ruang subjektivitas tanpa parameter hukum,” ujarnya.

Menurut Bahtiar, diskresi pemerintah muncul sebagai mekanisme untuk menghadapi situasi luar biasa yang belum diatur secara rinci dalam regulasi. Namun demikian, kewenangan tersebut tetap berada dalam koridor hukum dan harus mengacu pada indikator objektif sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Ia menjelaskan bahwa undang-undang tersebut telah menetapkan indikator jelas dalam menentukan status dan tingkat bencana. Parameter itu mencakup adanya peristiwa bencana alam maupun nonalam yang mengancam masyarakat, menimbulkan korban jiwa, menyebabkan kerugian harta benda, merusak sarana dan prasarana, serta menimbulkan dampak sosial dan ekonomi.

Selain itu, tingkat bencana juga dinilai dari luas wilayah terdampak, keterbatasan sumber daya yang tersedia, lumpuhnya kapasitas pemerintah daerah dalam merespons bencana, potensi bencana susulan, serta perkiraan waktu pemulihan yang panjang.

“Untuk tingkatan, luas cakupan terdampak, kapasitas sumber daya yang tersedia dan dimiliki tidak cukup memadai dalam melakukan respon penanggulangan bencana, lembaga pemerintah dan lain-lain kapasitas setempat lumpuh dan tidak bisa melakukan tindakan penanggulangan bencana, serta masih berpotensi terjadi bencana susulan dan prediksi serta asumsi waktu untuk pemulihan sangat panjang atau lama,” katanya.

Bahtiar juga menekankan bahwa penggunaan diskresi tetap harus mematuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Artinya, setiap keputusan harus memiliki alasan yang jelas, dilakukan dengan itikad baik, serta terbuka terhadap pengawasan hukum.

“Dalam penanggulangan bencana, respons untuk menyelamatkan nyawa manusia jauh lebih utama daripada sekadar urusan administratif,” katanya.

Pemerintah turut membantah dalil pemohon yang menyebut penetapan status bencana berpotensi dipolitisasi karena tidak diatur melalui Peraturan Presiden. Menurut Bahtiar, argumen tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

“Sebab, penanggulangan bencana tidak hanya mempertimbangkan faktor politis. Namun dipengaruhi juga oleh faktor ekonomi (dampak fiskal dan stabilitas investasi), administratif, pertimbangan stabilitas pemerintahan, dan dinamika hubungan pusat-daerah,” jelasnya.

Dalam sidang sebelumnya, pemohon menilai istilah prioritas nasional tidak dikenal dalam UU Nomor 24 Tahun 2007 yang hanya mengatur status bencana nasional dan daerah. Pemohon berpendapat istilah tersebut lebih sering digunakan dalam konteks proyek pembangunan, bukan dalam penanganan korban bencana, meskipun korban jiwa terus bertambah.

“Dalam bencana alam tersebut, Pemohon I telah mengalami kerugian yang sangat serius dan mendalam karena bencana tersebut telah merenggut nyawa ayah, ibu, dan salah satu adik kandung Pemohon I, sehingga Pemohon I kehilangan anggota keluarga inti sekaligus kehilangan penopang kehidupan keluarga,” ujar Christian Adrianus Sihite dalam sidang perbaikan permohonan pada Rabu (21/1/2026).

NUKILAN.ID | IDI RAYEUK — Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky, S.H.I., M.Si menyambut kunjungan kerja Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M, di Gampong Beusa Seberang, Kecamatan Peureulak Barat, Kabupaten Aceh Timur, Kamis, 26 Februari 2026.

Kunjungan tersebut berlangsung dalam rangka penyerahan bantuan hunian sementara (huntara) sekaligus kegiatan buka puasa bersama masyarakat terdampak bencana. Agenda itu juga dirangkaikan dengan penyaluran santunan kepada anak yatim serta pembagian paket sembako bagi warga yang saat ini menempati huntara.

Dalam sambutannya, Bupati Al-Farlaky menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Kepala BNPB beserta jajaran yang sejak awal bencana telah aktif berkoordinasi dan turun langsung mendampingi Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.

Ia menegaskan keterlibatan BNPB mencakup berbagai tahapan, mulai dari penanganan darurat, proses verifikasi kerusakan rumah warga, hingga percepatan pembangunan hunian sementara.

Di hadapan Kepala BNPB, Bupati turut melaporkan sejumlah kendala yang dihadapi di lapangan. Pada tahap awal, pemerintah daerah mengusulkan lebih dari 8.000 unit rumah terdampak untuk diverifikasi. Namun sekitar 3.500 unit di antaranya dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).

Menurutnya, pemerintah daerah tetap berharap data awal tersebut dapat menjadi dasar pembangunan karena proses verifikasi sebelumnya menggunakan formulir berbasis bencana gempa yang dinilai kurang sesuai dengan kondisi banjir.

“Karakter bencana gempa dan banjir berbeda. Pada banjir, struktur rumah bisa saja tetap berdiri, tetapi lumpur dan dampak rendaman menyebabkan rumah tidak layak huni,” ujarnya.

Bupati juga menjelaskan bahwa sejak awal bencana, pemerintah kabupaten bekerja dengan keterbatasan sarana, termasuk jaringan internet dan perangkat komputer. Meski demikian, bersama camat, keuchik, BPBD, serta unsur Forkopimda, pemerintah berhasil menghimpun hampir 25 ribu data warga terdampak.

Ia menambahkan, Permendagri terbaru telah mengatur pedoman teknis penilaian kerusakan akibat banjir berdasarkan ketinggian lumpur. Lumpur setinggi 20–50 sentimeter dikategorikan rusak ringan dengan stimulus Rp15 juta, sedangkan ketinggian 50–70 sentimeter masuk kategori rusak sedang dengan stimulus Rp30 juta.

Terkait penyaluran bantuan, Bupati menyebut dana sekitar Rp298 miliar telah tersedia di rekening penyalur melalui Bank Syariah Indonesia (BSI). Namun demikian, ia mengusulkan agar proses penyaluran turut melibatkan Bank Aceh Syariah guna menghindari penumpukan antrean masyarakat serta mempercepat pencairan secara tertib.

Selain itu, ia meminta agar mekanisme pencairan tahap lanjutan tidak lagi mewajibkan bon pembelian material bangunan, melainkan cukup menggunakan surat pernyataan bermaterai dari penerima manfaat. Hal ini mengingat sebagian warga telah lebih dulu membersihkan maupun memperbaiki rumah secara mandiri.

“Jika dana sudah masuk ke rekening masyarakat, maka penerima manfaatlah yang bertanggung jawab secara moral dan hukum,” tegasnya.

Bupati juga membuka ruang pengaduan bagi masyarakat yang belum terdata atau merasa keberatan terhadap hasil verifikasi. Ia menginstruksikan para camat dan keuchik untuk melakukan pendataan ulang, menempelkan daftar calon penerima bantuan di desa dan meunasah sebagai uji publik, serta menyediakan formulir pengaduan. Ia menegaskan tidak boleh ada aparatur yang menunda proses tersebut.

“Perhatian khusus juga diminta bagi warga berstatus “Kartu Keluarga gantung”, yakni pasangan yang masih tercatat dalam KK orang tua namun telah berkeluarga sendiri, agar dipertimbangkan menerima bantuan huntara maupun hunian tetap” harap Bupati Al-Farlaky.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BNPB Letjen Suharyanto menyampaikan bahwa pembangunan huntara di Aceh Timur menunjukkan perkembangan yang signifikan. Dari lebih dari 3.000 unit yang direncanakan, lebih dari separuh telah selesai 100 persen.

Ia menjelaskan bahwa Aceh Timur memiliki karakteristik khusus karena mayoritas huntara dibangun secara insitu di atas tanah milik warga. Model pembangunan ini dinilai lebih kompleks dibandingkan pembangunan secara komunal, namun tetap dapat berjalan cepat berkat dukungan vendor lokal.

Menurutnya, BNPB telah hadir sejak hari pertama bencana pada 26 November 2025 dan terus melakukan pendampingan hingga masa transisi darurat. Meskipun pada awal 2026 berbagai bencana juga terjadi di sejumlah daerah lain, pendampingan terhadap Aceh Timur tetap menjadi prioritas.

Untuk melengkapi fasilitas huntara, bantuan perabotan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia akan disalurkan dalam bentuk uang sebesar Rp3 juta per keluarga.

” Sambil menunggu, BNPB telah menyalurkan bantuan darurat berupa kasur, kompor, kipas angin, karpet, dan matras. Selain itu, bersama Kemensos, BNPB juga menyalurkan bantuan jatah hidup (jadup) sebesar Rp15.000 per orang per hari selama tiga bulan,” kata Letjen Suharyanto.