Beranda blog Halaman 185

Peringati Hari Bhayangkara ke-79, Bupati Nagan Raya Apresiasi Kinerja Polri

0
Bupati Nagan Raya Hadiri Peringatam Hari Bhayangkara ke-79. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | SUKA MAKMUE – Bupati Nagan Raya, Dr. Teuku Raja Keumangan, S.H., M.H., menghadiri upacara peringatan Hari Bhayangkara ke-79 yang digelar di halaman Mapolres Nagan Raya, Selasa (1/7/2025).

Upacara berlangsung khidmat dan dipimpin langsung oleh Kapolres Nagan Raya, AKBP Benny Bathara, S.I.K., M.I.K., yang dalam kesempatan tersebut membacakan amanat Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si.

Kehadiran Bupati yang akrab disapa TRK ini menjadi simbol sinergi antara Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dengan jajaran kepolisian, khususnya Polres Nagan Raya. Dalam sambutannya, TRK menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi kepada institusi Polri.

“Atas nama pribadi dan Pemkab Nagan Raya, menyampaikan ucapan selamat Hari Ulang Tahun Bhayangkara ke-79 kepada seluruh jajaran anggota Polri, khususnya di lingkungan Polres Nagan Raya,” ujar Bupati TRK.

Ia juga menilai peran Polri sangat penting dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah Nagan Raya. Bupati berharap, ke depan Polri dapat terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah.

“Semoga Polri, khususnya Polres Nagan Raya, semakin profesional, dan terpercaya dalam mengemban tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat,” imbuhnya.

Selepas upacara, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan kepada sejumlah personel Polres Nagan Raya yang berprestasi, serta pemberian piagam apresiasi kepada mitra kepolisian yang turut berkontribusi menjaga Kamtibmas di wilayah tersebut.

Acara turut dihadiri jajaran Forkopimda Nagan Raya, tokoh agama, tokoh masyarakat, purnawirawan Polri, serta personel TNI-Polri dan Bhayangkari. Momen ini menjadi wujud komitmen bersama dalam membangun lingkungan yang aman dan kondusif bagi masyarakat Nagan Raya.

EDITOR: AKIL

Saddam Rassanjani: LPDP Jadi Gerbang Anak Muda Aceh ke Dunia Internasional

0
saddam rassanjani
Saddam Rassanjani. (Foto: Instagram @sani.armn)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) tidak sekadar menanggung biaya pendidikan, melainkan juga menjadi pintu masuk menuju peluang global yang dapat mengubah arah hidup penerimanya. Hal inilah yang diyakini oleh Saddam Rassanjani, penerima beasiswa LPDP asal Aceh yang saat ini tengah menempuh studi doktoral di Britania Raya.

Pada Selasa (1/7/2025), Saddam membagikan pandangannya kepada Nukilan.id mengenai dampak beasiswa LPDP bagi generasi muda Aceh. Menurutnya, LPDP bukan sekadar bantuan finansial, melainkan juga pintu menuju dunia internasional yang dapat dimanfaatkan untuk berkontribusi nyata bagi kemajuan Aceh.

“Beasiswa adalah salah satu bentuk pembangunan human capital. LPDP bukan hanya memberikan biaya pendidikan, tapi juga membuka akses ke jaringan global, dan kesempatan untuk kembali membangun daerah asal dengan ilmu dan pengalaman yang lebih matang,” ungkap Saddam.

Baginya, menempuh pendidikan tinggi di luar negeri merupakan proses pembentukan diri, bukan semata pencapaian akademik. Ia memandang kesempatan ini sebagai mandat moral untuk pulang dan berkontribusi bagi tanah kelahiran.

“Bagi saya pribadi, kuliah di luar negeri dengan biaya negara bukan hanya tentang memperoleh gelar, tapi tentang mempersiapkan diri untuk kembali dan menjadi bagian dari solusi,” lanjutnya.

Dengan bekal pengetahuan dan jejaring internasional yang diperolehnya, Saddam yakin bahwa kontribusi yang bahkan berskala kecil pun bisa memberikan dampak besar jika dijalankan secara konsisten dan tepat sasaran.

“Ketika kita pulang dengan ilmu dan pengalaman baru, bahkan kontribusi kecil pun bisa menjadi sangat berarti,” ujarnya.

Lebih jauh, Saddam menyampaikan harapannya untuk menjadi penggerak perubahan, terutama di lingkungan akademik dan sosial di Aceh. Ia menyiapkan diri untuk mengambil peran strategis ketika kembali ke tanah air.

“Ketika pulang nanti, paling tidak selaku dosen di level kampus saya bisa menjadi corong inspirasi bagi adik-adik mahasiswa,” kata Saddam.

Ia juga membuka peluang untuk mendorong gerakan sosial yang melibatkan lebih banyak anak muda melalui inisiatif-inisiatif yang inklusif dan mampu memberdayakan masyarakat guna menciptakan perubahan positif di daerahnya.

“Jika ada peluang dan kesempatan mungkin bisa menginisiasi sendiri gerakan sosial dengan mengajak orang lebih banyak untuk terlibat,” tutupnya.

Kisah Saddam Rassanjani menjadi bukti bahwa beasiswa seperti LPDP bukan hanya mencetak lulusan luar negeri, tetapi juga menumbuhkan semangat kepeloporan dan tanggung jawab sosial di kalangan anak muda, terutama dari daerah. Sebuah harapan baru bagi Aceh dan Indonesia. (XRQ)

Reporter: Akil

Final Lantak Laju Beyond Cup 2025 Digelar Malam Ini, Derre FC Tantang Friends FC

0
Final Lantak Laju Beyond Cup 2025 Digelar Malam Ini, Derre FC Tantang Friends FC. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Laga puncak Lantak Laju Beyond Cup (LLBC) 2025 akan digelar malam ini, Selasa (1/7/2025), pukul 20.30 WIB di Stadion H. Dimurthala, Banda Aceh. Final mempertemukan dua tim kuat: Derre FC Aceh Utara dan Friends FC Banda Aceh.

Laga ini diprediksi berlangsung sengit dan menarik. Informasi yang diperoleh Nukilan.id menyebutkan, pemain dari kedua tim merupakan jebolan Liga 1 dan Liga 2, serta aktif berkompetisi di liga sepak bola nasional. Kualitas tim juga terlihat dari kiprah Friends FC Banda Aceh yang sukses menyingkirkan tim unggulan, 88 Reborn FC Pidie, pada babak sebelumnya.

Dari tim Derre FC, kekuatan mereka bertumpu pada penjaga gawang Annas Fitranto. Di lini belakang, duet bek tengah Hamzaly dan M. Revan kembali tampil solid musim ini, didampingi Yasvani Yustri di posisi bek kanan dan Wahyu Rahmat Ilahi di sisi kiri pertahanan.

Derre FC juga memiliki trio andalan yang tampil impresif sepanjang gelaran LLBC: Sabirin Idi, Ramadhan Madon, dan Al Muzanni. Ketiganya menjadi tumpuan serangan dan ancaman serius bagi lini belakang lawan.

Sementara itu, Friends FC Banda Aceh yang berasal dari kawasan Pasee, Aceh Utara, tak mau kalah dalam hal pengalaman dan kedalaman skuad. Posisi penjaga gawang ditempati M. Irfan. Lini belakang diperkuat oleh Rahmad Ramadhan dan Yudi Safrizal di posisi bek tengah.

Di sektor tengah, Friends FC mengandalkan kerja sama Geno Noviansyah, Kaka Irawan, dan Bima Lesamana. Sedangkan lini serang diperkuat oleh Bagoes Aryatama, Dheco, dan Feri Maulana, yang selama turnamen menunjukkan ketajaman di depan gawang lawan.

Final malam ini bukan sekadar perebutan gelar juara, tetapi juga adu gengsi antara dua tim yang telah menunjukkan performa luar biasa sepanjang turnamen. Laga ini dipastikan akan menjadi tontonan menarik bagi pecinta sepak bola Aceh. (XRQ)

Reporter: Akil

Kuliah Doktoral di UK Lewat LPDP, Saddam Rassanjani Ajak Anak Muda Aceh Berani Bermimpi

0
Akademisi USK
Akademisi FISIP USK, Saddam Rassanjani. (Foto: Dok. Pribadi)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Minat terhadap beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2024, jumlah pendaftar mencapai 51.027 orang, terdiri dari 20.307 pendaftar pada seleksi tahap I dan 30.720 pendaftar pada seleksi tahap II.

Angka ini menjadi sinyal kuat bahwa program beasiswa LPDP semakin diminati dan dipercaya sebagai pintu masuk untuk meraih pendidikan tinggi, baik di dalam maupun luar negeri.

Namun, di tengah euforia peningkatan peminat beasiswa ini, kenyataannya masih banyak mahasiswa asal Aceh yang belum memanfaatkan peluang tersebut. Padahal, Aceh merupakan salah satu wilayah afirmasi dalam program LPDP yang mendapatkan perhatian khusus, baik dari sisi kuota maupun kebijakan seleksi. Sayangnya, hal ini belum direspons secara maksimal oleh para pemuda di Serambi Mekkah.

Meski demikian, harapan tetap hadir dari mereka yang telah berani melangkah dan membuktikan bahwa putra Aceh juga mampu bersaing di kancah global. Salah satunya adalah Saddam Rassanjani, putra Aceh yang saat ini tengah menempuh studi doktoral di United Kingdom melalui beasiswa LPDP.

Dalam wawancara bersama Nukilan.id pada Selasa (1/7/2025), Saddam berbagi kisah inspiratif yang diharapkan dapat memotivasi generasi muda Aceh untuk lebih percaya diri dalam mengejar mimpi, termasuk lewat jalur beasiswa prestisius seperti LPDP.

Bagi Saddam, pengalaman belajar di luar negeri menjadi ruang pembelajaran yang jauh lebih besar daripada sekadar akademik. Saddam mengaku banyak hal berharga yang ia petik selama menjalani kehidupan sebagai pelajar di luar negeri.

“Belajar di luar negeri membuka cakrawala baru yang mungkin tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Dunia ini begitu luas, begitu beragam, dan penuh pelajaran berharga. Kita belajar tidak hanya dari buku dan ruang kuliah, tapi dari interaksi lintas budaya, dari sistem yang berbeda, dan dari tantangan hidup di negeri orang,” ungkapnya.

Menurut Saddam, tantangan yang dihadapi selama studi di luar negeri justru menjadi momentum penting untuk memperluas wawasan dan membentuk cara pandang yang lebih matang terhadap kehidupan. Dalam konteks ini, ia menggunakan peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW sebagai analogi mendalam tentang makna perubahan dan pertumbuhan diri.

“Semua itu membentuk cara pandang yang lebih matang dan reflektif. Kita perlu untuk lebih sering merenungkan hijrah Nabi sebagai analogi—bahwa kadang kita memang perlu berpindah dari zona nyaman, keluar dari tempat asal, demi menjemput ilmu dan peluang kebaikan yang lebih besar,” tuturnya.

Lebih dari sekadar perpindahan fisik, Saddam melihat perjalanan akademiknya sebagai bentuk komitmen terhadap perubahan diri. Baginya, hijrah adalah simbol pertumbuhan dan perjuangan untuk menjadi pribadi yang lebih baik.

“Hijrah bukan sekadar berpindah tempat, tapi sebuah komitmen untuk berubah dan tumbuh. Dan pengalaman itu, menurut saya, sangat penting bagi anak muda yang ingin menjadi agen perubahan,” kata dia.

Saat ditanya apa yang mendorong keberaniannya mendaftar LPDP hingga akhirnya bisa kuliah di Britania Raya, Saddam mengaku bahwa keputusannya itu tidak datang begitu saja. Ada peran besar dari lingkungan sekitarnya yang membentuk tekad dan memantapkannya untuk melangkah.

“Sebenarnya saya termotivasi oleh dua orang teman masa kecil saya. Saya terbawa arus semangat mereka yang berhasil mendapatkan beasiswa kuliah ke luar negeri,” katanya.

Bagi Saddam, kehadiran dua sahabat yang lebih dulu sukses menjadi pemicu semangat dan keyakinan. Ia kemudian menganalogikannya dengan sebuah hadis yang menggambarkan pentingnya lingkungan yang baik.

“Ini seperti perumpamaan dalam hadis, berkawan dengan penjual minyak wangi, maka kita akan ikut terkena harumnya. Saya belajar bahwa berada di lingkungan yang positif, penuh dorongan, dan visi ke depan bisa membentuk keberanian dalam diri,” lanjutnya.

Ia menegaskan bahwa keberanian untuk mendaftar LPDP bukan semata-mata soal kemampuan akademik, tetapi tentang keteguhan niat dan kesiapan mental untuk berubah.

“Dan saya pikir, ini bukan semata-mata soal beasiswa, tapi soal mengasah tekad untuk berubah ke arah yang lebih baik. Bahwasanya perubahan selain dimulai dari diri sendiri adakalanya datang dari lingkungan sekitar,” tambahnya menutup pernyataan.

Kisah Saddam Rassanjani menjadi inspirasi tersendiri bagi generasi muda Aceh, khususnya dalam memanfaatkan program-program pendidikan seperti LPDP. Cerita Saddam menunjukkan bahwa dengan semangat, lingkungan yang mendukung, dan tekad yang kuat, peluang untuk maju selalu terbuka. (XRQ)

Reporter: Akil

Royalti Tambang Aceh Tembus Hampir Rp 2 Triliun, Daerah Penghasil Raup Hingga 40 Persen

0
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh, Taufik. (Foto: ESDM Aceh)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Sejak tahun 2020 hingga pertengahan 2025, total royalti dari sektor pertambangan di Provinsi Aceh yang disetor ke kas negara telah mendekati angka Rp 2 triliun. Angka tersebut menunjukkan tren kenaikan signifikan dalam tiga tahun terakhir.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh, Taufik, mengatakan bahwa lonjakan penerimaan ini menjadikan sektor tambang sebagai salah satu kontributor utama terhadap penerimaan negara dari daerah.

“Dalam tiga tahun terakhir, khususnya sejak 2022, nilai royalti terus meningkat. Pada tahun 2023 hingga 2024 saja, tercatat sekitar Rp 500 miliar per tahun masuk ke kas negara,” ujar Taufik, Selasa (1/7/2025).

Meski dana tersebut masuk ke pemerintah pusat, sebagian besar royalti akan dikembalikan ke daerah, dengan skema pembagian yang telah diatur secara proporsional.

“Sebanyak 80 persen dari royalti itu dikembalikan ke daerah. Kabupaten atau kota penghasil mendapatkan 32 persen, ditambah 8 persen lagi jika mereka memiliki fasilitas pengolahan. Provinsi menerima 16 persen, dan sisanya 20 persen tetap untuk pusat,” jelasnya.

Dengan skema itu, daerah penghasil yang memiliki pabrik pengolahan bisa mengantongi hingga 40 persen dari total royalti tambang yang disetorkan.

Aceh sendiri dikenal memiliki kekayaan tambang yang cukup beragam, mulai dari batu bara, mineral logam, non-logam, hingga tambang batuan skala kecil. Berdasarkan data Dinas ESDM Aceh, hingga pertengahan 2025 tercatat 18 Izin Usaha Pertambangan (IUP) batu bara, 33 IUP mineral logam, 15 IUP non-logam, dan 3 izin tambang batuan kecil yang tersebar di berbagai wilayah.

Taufik menyebutkan bahwa Aceh Barat menjadi penyumbang terbesar royalti tambang batu bara. Sementara itu, aktivitas tambang logam paling banyak ditemukan di kawasan pantai barat provinsi ini.

Kendati demikian, ia mengakui masih ada sejumlah tantangan dalam pengelolaan pertambangan di Aceh, termasuk perlambatan transisi dari tahap eksplorasi menuju produksi.

“Kalau dikelola dengan prosedur dan regulasi yang benar, tambang bisa menyerap banyak tenaga kerja lokal dan meningkatkan pendapatan daerah,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Taufik menjelaskan bahwa proses perizinan tambang harus melewati beberapa tahapan administrasi dan teknis, mulai dari tingkat desa hingga kabupaten. Setelah itu, dokumen akan diajukan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan dievaluasi secara teknis oleh Dinas ESDM sebelum diterbitkan izin resmi.

Sektor tambang di Aceh memang menyimpan potensi besar. Namun, keberlanjutan dan manfaatnya bagi masyarakat sangat bergantung pada tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan daerah.

Pria di Aceh Utara Tipu 17 Warga Rp 402 Juta dengan Modus Ngaku Polisi dan BNN

0
Ilustrasi ditangkap Polisi. (Foto: LintasJatim.com)

NUKILAN.ID | LHOKSUKON – Seorang pria berinisial IKN (52) alias Balia ditangkap aparat kepolisian setelah diduga menipu belasan warga di wilayah Aceh Utara dan Lhokseumawe. Dalam aksinya, pria paruh baya ini mengaku sebagai anggota Polri dan Badan Narkotika Nasional (BNN).

“Modus yang dilakukan cukup beragam, mulai dari jual beli sepeda motor, jual beli ternak, hingga janji memasukkan orang bekerja di perusahaan-perusahaan. Untuk wilayah Aceh Utara dan Lhokseumawe, tercatat ada 17 korban dengan total kerugian mencapai Rp 402,5 juta,” kata Kasat Reskrim Polres Aceh Utara AKP Boestani kepada wartawan, Senin (1/7/2025), seperti dikutip dari detikSumut.

Salah satu korban yang tertipu disebut merupakan teman sekolah pelaku. Kepada korban, IKN menjanjikan kelulusan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan imbalan sejumlah uang. Karena percaya dengan pengakuan IKN yang mengaku sebagai polisi, korban menyerahkan uang tunai Rp 30 juta pada September 2024, ditambah satu unit mobil Honda Jazz sebagai pelengkap pembayaran.

Namun, hingga waktu yang dijanjikan, korban tak kunjung diangkat menjadi PNS. Merasa ditipu, ia kemudian melapor ke polisi. IKN akhirnya berhasil diamankan di Karang Baru, Aceh Tamiang, pada Senin (2/6).

Dalam penangkapan tersebut, petugas menyita sejumlah barang bukti, termasuk satu pucuk air soft gun dan sepasang borgol, yang diduga digunakan pelaku dalam menjalankan aksinya.

“Selain mengaku sebagai anggota Polri, IKN juga mengaku sebagai personel Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk meyakinkan para korbannya,” jelas Boestani.

Dari hasil penyelidikan, diketahui IKN sudah menjalankan aksi penipuannya sejak tahun 2019.

EDITOR: AKIL

Senator Haji Uma Ingatkan Warga Aceh Waspadai Modus TPPO Berkedok Kerja di Luar Negeri

0
Sudirman Haji Uma, Senator Aceh. (Foto: Dok Pribadi).

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Aceh, Sudirman atau yang akrab disapa Haji Uma, mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah tergiur tawaran kerja ke luar negeri dengan iming-iming gaji tinggi. Ia menyebutkan, tawaran semacam itu kerap menjadi modus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang terus mengintai warga, terutama dari daerah-daerah.

“Kepada masyarakat Aceh dan Indonesia secara umum untuk tidak mudah tergiur janji manis para agen tenaga kerja ilegal yang menjanjikan pekerjaan bergengsi di luar negeri,” kata Haji Uma di Banda Aceh, Senin (30/6/2025).

Senator asal Aceh itu menegaskan, masyarakat harus memastikan bahwa setiap tawaran kerja ke luar negeri harus disertai kontrak resmi dan legal dari instansi terkait.

“Kalau tidak memiliki kontrak kerja resmi yang dilegalisir oleh Dinas Tenaga Kerja dan BP3MI, maka sangat besar kemungkinan itu adalah penipuan. Jangan korbankan masa depan demi janji palsu,” ujarnya.

Data yang diterima Haji Uma dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kamboja menunjukkan, praktik TPPO dengan modus penempatan kerja ilegal masih sangat tinggi. Bahkan, sebagian korban mengalami kekerasan dan eksploitasi dalam lingkungan kerjanya.

“Bahkan, setiap hari KBRI Kamboja kurang lebih menerima sekitar 200 pesan aduan via WhatsApp,” kata dia.

Untuk itu, Haji Uma menekankan pentingnya upaya pencegahan dari berbagai pihak. Ia mendorong pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan, BP2MI, serta aparat gampong (desa) untuk gencar melakukan sosialisasi agar masyarakat tidak mudah terjerumus ke dalam jebakan agen TPPO.

Selain itu, ia juga mengapresiasi langkah Polda Aceh yang selama ini telah menangkap sejumlah pelaku TPPO lintas negara. Haji Uma pun mengajak masyarakat agar turut berperan aktif dalam memberikan informasi apabila mengetahui adanya aktivitas perekrutan tenaga kerja ilegal di lingkungan sekitar.

“Anak-anak bangsa tidak boleh menjadi komoditas jual-beli. Kita harus kompak dan berkomitmen penuh untuk membasmi agen-agen TPPO. Ini musuh bersama, dan kita tidak akan berhenti sampai semua pelaku diadili,” tegasnya.

EDITOR: AKIL

382 Personel Polda Aceh Naik Pangkat, Wakapolda: Ini Amanah dan Tanggung Jawab Baru

0
Wakapolda Aceh Brigjen Ari Wahyu Widodo memimpin upacara laporan kenaikan pangkat 382 personel Polda Aceh di Mapolda Aceh, 30 Juni 2025. (Foto: Dok. Humas Polda Aceh)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Sebanyak 382 personel Polda Aceh menerima kenaikan pangkat dalam upacara yang digelar di Mapolda Aceh pada Senin, 30 Juni 2025. Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Aceh, Brigjen Ari Wahyu Widodo.

Dari jumlah tersebut, 13 personel merupakan perwira, 341 bintara, dan 28 tamtama. Selain itu, sebanyak 904 personel dari jajaran Polres juga memperoleh kenaikan pangkat, terdiri atas 23 perwira dan 881 bintara.

Dalam sambutannya, Brigjen Ari menyampaikan bahwa kenaikan pangkat ini merupakan bentuk apresiasi negara terhadap kinerja, dedikasi, serta pengabdian para anggota Polri.

“Ini merupakan bentuk penghargaan dari negara atas dedikasi, integritas, serta pengabdian yang telah ditunjukkan dalam menjalankan tugas sebagai anggota Polri,” ujar Ari dalam siaran resminya.

Ia menegaskan bahwa kenaikan pangkat bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar. Menurutnya, setiap jenjang kepangkatan membawa konsekuensi berupa peningkatan tanggung jawab, kinerja, keteladanan, serta komitmen untuk melayani masyarakat dan menegakkan hukum.

“Kenaikan pangkat ini diharapkan menjadi sumber inspirasi bagi seluruh personel untuk terus berprestasi dan menunjukkan performa terbaik, khususnya dalam memenuhi ekspektasi masyarakat terhadap Polri,” tambahnya.

Brigjen Ari juga mengingatkan bahwa pangkat bukan sekadar simbol kehormatan, tetapi merupakan amanah yang harus dijalankan secara profesional, bertanggung jawab, dan penuh integritas. Ia juga menyoroti pentingnya peran keluarga dalam mendukung perjalanan karier para personel.

“Keberhasilan ini tidak lepas dari doa, dukungan, dan pengorbanan keluarga yang selalu menyertai setiap langkah dalam perjalanan karier. Mereka adalah bagian tak terpisahkan dari pencapaian hari ini,” tuturnya.

Di akhir sambutannya, Ari mengajak seluruh anggota Polri untuk terus menjaga profesionalisme, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan menjunjung tinggi nilai-nilai Tribrata serta Catur Prasetya.

“Keberhasilan Polri tidak diukur dari tingginya pangkat, tetapi dari kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Jaga moral dan integritas, serta hindari segala bentuk penyimpangan yang dapat mencoreng nama baik institusi,” katanya.

Wakapolda juga memberikan apresiasi kepada seluruh personel atas dedikasi dan kontribusinya dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di Aceh. Ia pun menutup sambutan dengan pesan motivasi.

“Ini bukan sekadar pencapaian, tetapi tanggung jawab baru. Mari kita bekerja sama, sama-sama bekerja membangun Polri yang lebih baik, kuat, dan dipercaya masyarakat,” pungkasnya.

EDITOR: AKIL

Ombudsman Aceh Masih Temukan Pungli dan Siswa Titipan dalam Proses SPMB 2025

0
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Dian Rubianty, SE., M.PA. (Foto: DISDIK ACEH)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Proses Penerimaan Murid Baru (SPMB) untuk jenjang SD, SMP, hingga SMA di bawah naungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah berlangsung sejak Mei 2025. Menyikapi hal ini, Ombudsman RI Perwakilan Aceh melakukan serangkaian pengawasan guna memastikan pelaksanaan berjalan sesuai aturan.

Langkah pengawasan itu mencakup pemantauan pra-pelaksanaan, pelaksanaan di lapangan, hingga inspeksi mendadak ke sekolah-sekolah dan Posko SPMB yang tersebar di sejumlah lokasi. Salah satu titik pemantauan adalah Posko SPMB di Gedung B Dinas Pendidikan Aceh serta sejumlah sekolah yang dianggap favorit di Banda Aceh.

“Hari ini kami melihat langsung proses pemberkasan dan pengelolaan pengaduan, baik di sekolah maupun posko SPMB di Gedung B Disdik Aceh,” kata Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Dian Rubianty, Senin (30/6/2025).

Dalam pengawasan tahun ini, Ombudsman kembali menemukan sejumlah masalah yang nyatanya terus berulang.

“Masih ditemukan masalah yang berulang dari tahun sebelumnya, seperti penjualan seragam, penjualan buku, dan pungutan dana komite saat proses penerimaan murid baru berlangsung,” ujar Dian.

Padahal, peraturan yang berlaku sudah tegas melarang adanya pungutan dalam bentuk apapun sepanjang proses penerimaan dan pendaftaran siswa baru.

Menindaklanjuti laporan masyarakat, tim Ombudsman turun langsung ke beberapa sekolah, seperti SMPN 6 Banda Aceh dan SMAN 3 Banda Aceh. Tujuannya untuk memastikan bahwa setiap tahapan penerimaan berlangsung sesuai ketentuan.

Hingga akhir Juni 2025, Ombudsman telah menerima lebih dari 100 laporan dari masyarakat. Dari laporan tersebut, 12 madrasah telah selesai diperiksa, 13 sekolah masih dalam proses pemeriksaan, sementara 11 sekolah lainnya sedang dalam tahap verifikasi.

“Kami sudah dan akan kembali turun ke beberapa sekolah. SPMB harus berjalan sesuai aturan. Tidak boleh ada kecurangan yang merugikan masyarakat, terutama terkait pungutan saat masuk sekolah,” tegas Dian.

Salah satu temuan terbaru menyangkut persyaratan dokumen Kartu Keluarga (KK) yang harus diterbitkan minimal satu tahun sebelum pendaftaran. Hal ini sempat membingungkan orang tua siswa dan menimbulkan antrean di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Banda Aceh. Namun, menurut Dian, persoalan itu kini telah diselesaikan.

“Setelah kami konfirmasi ke Dukcapil Kota Banda Aceh, hal tersebut sudah diselesaikan,” katanya.

Ia juga mengapresiasi respon cepat dari Dukcapil Banda Aceh dalam menangani membludaknya warga di Balai Kota yang ingin mencetak KK terbaru. Dian menyebut bahwa sosialisasi yang lebih baik bisa mencegah kepanikan, karena sebenarnya data KK bisa diverifikasi melalui barcode atau aplikasi kependudukan yang tersedia.

Ombudsman juga menyoroti indikasi praktik “titipan siswa” atau memo dari pihak-pihak tertentu agar calon siswa diterima di sekolah tujuan. Praktik ini bertentangan dengan Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 400.3.1/7031 yang menegaskan larangan gratifikasi, pungutan liar, dan penyuapan dalam pelaksanaan SPMB di SMA, SMK, dan SLB se-Aceh.

Putusan Mahkamah Konstitusi juga memperkuat kebijakan ini. Negara, baik melalui pemerintah pusat maupun daerah, wajib menyelenggarakan pendidikan dasar tanpa pungutan, termasuk di sekolah yang dikelola masyarakat.

“Kami apresiasi Pemerintah Aceh, terkait adanya SE dan aplikasi untuk SPMB 2025. Hal ini mengurangi satu celah terjadinya KKN,” kata Dian.

Menurutnya, koordinasi juga telah dilakukan dengan Pemerintah Aceh dan Forkopimda untuk memastikan pelaksanaan SPMB bebas dari intervensi dan penyimpangan.

“Oknum yang memanfaatkan jabatan dan kekuasaan, tidak patuh pada Permendikdasmen dan SE Gubernur, akan ditindak tegas,” tegasnya.

Sebagai bagian dari penguatan pengawasan publik, Ombudsman RI Perwakilan Aceh membuka posko pengaduan daring. Masyarakat diminta aktif melapor jika menemukan indikasi pelanggaran dalam proses penerimaan murid baru. Identitas pelapor akan dijaga kerahasiaannya sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI.

“Kami mengajak masyarakat untuk berani melapor bila menemukan adanya pungutan liar atau praktik yang tidak sesuai aturan dalam proses penerimaan murid baru,” tutup Dian.

TNI AD: Pemprov Aceh Boleh Kelola Blang Padang, Asalkan Ikuti Prosedur

0
Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana. (Foto: Dok. TNI AD)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – TNI Angkatan Darat menegaskan tidak keberatan jika Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh mengambil alih pengelolaan lahan di Blang Padang, Banda Aceh. Namun, pengalihan tersebut harus melalui mekanisme dan prosedur yang berlaku.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigadir Jenderal TNI Wahyu Yudhayana, menanggapi surat dari Pemprov Aceh yang dikabarkan telah dikirimkan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait pengelolaan lahan strategis itu.

“Apabila Pemda dalam hal ini Pemerintah Provinsi Aceh akan menggunakan atau mengalihkan status lahan tersebut, tentunya TNI AD tidak akan mempermasalahkan,” ujar Brigjen Wahyu saat dihubungi pada Selasa (1/7/2025).

Wahyu menjelaskan, saat ini lahan Blang Padang berstatus hak pakai yang diberikan kepada Kementerian Pertahanan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. KMK-193/Km.6/WKN.01/KNL.01/2021 tertanggal 21 Agustus 2021. Kemudian, Kementerian Pertahanan menunjuk TNI AD sebagai kuasa pengguna barang.

Selama ini, TNI AD menggunakan dan merawat lahan tersebut untuk berbagai aktivitas, mulai dari upacara, olahraga prajurit dan masyarakat, hingga memfasilitasi kegiatan umum yang digelar oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah.

Namun, kata Wahyu, jika ada keinginan dari Pemprov Aceh untuk mengelola lahan tersebut, prosesnya tidak bisa dilakukan secara langsung. Pemprov harus terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan selaku pengelola barang negara.

“Bahwa perubahan tersebut perlu dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku. Secara mekanisme dan prosedur, tentunya TNI AD tidak bisa serta-merta menyerahkan kepada Pemprov Aceh,” jelasnya.

Setelah berkoordinasi, Kemenkeu akan menilai dan mempertimbangkan permintaan tersebut. Jika disetujui, maka akan ada perubahan Penetapan Status Pengguna (PSP) dari Kementerian Pertahanan kepada Pemprov Aceh. Bila hal ini terjadi, TNI AD siap menyerahkan pengelolaan kepada pemerintah daerah.

“Sekali lagi saya tegaskan bahwa TNI AD tidak mempermasalahkan jika Pemprov Aceh akan mengelola tanah tersebut, tentunya setelah ada perubahan PSP, karena sebenarnya TNI AD juga sudah cukup banyak menerima bantuan tanah dari Pemda di wilayah melalui mekanisme yang berlaku,” kata Wahyu.

Ia juga mengungkapkan bahwa lahan Blang Padang memiliki nilai sejarah. Pada 1945, lahan itu menjadi tempat pemusatan pasukan BKR (Badan Keamanan Rakyat). Kemudian pada 1950, Belanda melalui KNIL menyerahkan seluruh sarana dan prasarana militer di atas lahan itu kepada militer Indonesia. Sejumlah dokumen sejarah mengenai hal ini, menurut Wahyu, masih tersimpan di lingkungan TNI AD.

EDITOR: AKIL