NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Erwin Ferdinansyah, ST, MT resmi menjabat sebagai Kepala Dinas Pengairan Aceh setelah dilantik oleh Gubernur Aceh, Muzakkir Manaf, pada Jumat (27/2) di Anjong Mon Mata. Pelantikan ini menjadi bagian dari upaya konsolidasi Pemerintah Aceh untuk memperkuat kinerja sektor strategis, khususnya pengelolaan sumber daya air di tengah meningkatnya ancaman bencana hidrometeorologi di sejumlah wilayah.

Pengangkatan tersebut dinilai memiliki arti penting mengingat dalam beberapa bulan terakhir berbagai daerah di Aceh dilanda banjir dan longsor yang berdampak pada infrastruktur pengairan, permukiman warga, serta lahan pertanian. Pemerintah Aceh menempatkan sektor pengairan sebagai salah satu fondasi pembangunan daerah karena berkaitan erat dengan produktivitas pertanian, ketahanan pangan, dan stabilitas ekonomi masyarakat pedesaan.

Erwin Ferdinansyah merupakan alumnus Universitas Trisakti yang mengawali karier sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Aceh. Dalam perjalanan karier birokrasi, ia pernah bertugas sebagai staf di Dinas Pertambangan Aceh (kini Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh). Ia kemudian dipercaya menduduki sejumlah posisi strategis, di antaranya Kepala Bidang pada Dinas Permukiman Aceh serta Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh.

Di lingkungan Dinas Pengairan Aceh, Erwin bukan figur baru. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Sungai, Danau, dan Waduk, sehingga memiliki pengalaman teknis terkait tata kelola sumber daya air. Kepercayaan pimpinan daerah terhadap kapasitasnya terlihat saat ia ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pengairan Aceh pada 10 Oktober 2025 sebelum akhirnya dilantik secara definitif pada 27 Februari 2026.

Pengalaman lintas sektor tersebut menjadi bekal dalam memimpin perangkat daerah yang memiliki peran vital dalam pengelolaan air, mulai dari pembangunan dan pengelolaan jaringan irigasi, pengendalian banjir, pembangunan serta pemeliharaan embung dan waduk, hingga konservasi daerah aliran sungai (DAS) secara berkelanjutan.

Pelantikan Kepala Dinas Pengairan Aceh bersama 25 pejabat eselon II lainnya dilakukan untuk mempercepat pelaksanaan visi Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Muzakkir Manaf dan Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, yakni “Aceh Islami, Maju, Bermartabat, dan Berkelanjutan.”

Visi tersebut menempatkan pembangunan infrastruktur dasar dan ketahanan lingkungan sebagai prioritas utama lima tahun mendatang.

Dalam arahannya, Gubernur Aceh meminta para pejabat yang baru dilantik segera bekerja secara profesional, serius, dan penuh tanggung jawab. Ia juga menekankan pentingnya penyusunan program kerja yang berbasis kebutuhan nyata masyarakat serta penguatan sinergi lintas sektor guna mempercepat realisasi pembangunan daerah.

Tantangan yang dihadapi Dinas Pengairan Aceh saat ini tergolong besar. Tercatat sebanyak 51 sungai mengalami kerusakan, mulai dari tanggul jebol, erosi tebing, hingga sedimentasi berat. Selain itu, sebanyak 369 daerah irigasi terdampak dengan tingkat kerusakan yang bervariasi, 20 embung dilaporkan rusak, serta abrasi pantai mencapai hampir 38 kilometer di sejumlah kawasan pesisir. Kondisi tersebut menunjukkan luasnya cakupan pekerjaan sekaligus urgensi penanganan yang harus segera dilakukan.

Menurut Erwin, kerusakan tanggul dan tebing sungai tidak hanya dipicu penyempitan alur sungai, tetapi juga tingginya debit air saat hujan ekstrem serta hantaman material kayu dan sedimen dari wilayah hulu. Karena itu, penanganan harus dilakukan secara menyeluruh melalui pendekatan terpadu dari hulu hingga hilir.

Pemerintah Aceh menegaskan pentingnya percepatan pemulihan pascabencana melalui kolaborasi lintas sektor, baik dengan pemerintah kabupaten/kota, pemerintah pusat, maupun para pemangku kepentingan lainnya. Program normalisasi sungai, penguatan tanggul, rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan infrastruktur pengendali banjir, serta pengawasan kawasan DAS menjadi agenda prioritas yang akan dipercepat dalam waktu dekat.

Di sisi lain, mitigasi jangka panjang juga menjadi perhatian utama. Upaya konservasi hutan di wilayah hulu, pengendalian alih fungsi lahan, serta edukasi masyarakat terkait pengelolaan lingkungan dinilai sebagai bagian penting untuk menekan risiko bencana di masa depan.

Dengan pengalaman teknis dan birokrasi yang dimilikinya, Erwin Ferdinansyah diharapkan mampu mengonsolidasikan jajaran Dinas Pengairan Aceh guna meningkatkan kinerja organisasi, mempercepat pemulihan infrastruktur yang rusak, serta mewujudkan pengelolaan sumber daya air yang lebih adaptif terhadap perubahan iklim.

Kepemimpinannya diharapkan memperkuat fondasi pembangunan Aceh yang berkelanjutan sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem pengairan yang tangguh dan andal.