Beranda blog Halaman 181

Kementerian PU Genjot Padat Karya Tunai di Aceh untuk Pulihkan Infrastruktur dan Dongkrak Penghasilan Warga

Penulis
Redaksi
-
0
Kementerian PU Genjot Padat Karya Tunai untuk Pulihkan Infrastruktur dan Dongkrak Penghasilan Warga. (Foto: KemenPU)

NUKILAN.ID | JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum terus mempercepat pemulihan infrastruktur sekaligus mendorong peningkatan pendapatan masyarakat melalui program Padat Karya Tunai. Langkah ini menjadi bagian dari upaya penanganan dampak bencana di wilayah Sumatera, termasuk menjelang Ramadan dan Idulfitri 2026.

Program tersebut difokuskan pada pekerjaan yang bersentuhan langsung dengan fasilitas umum dan lingkungan warga terdampak. Realisasi kegiatan dipacu agar manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat, terutama dalam bentuk tambahan penghasilan.

Di Kabupaten Aceh Tamiang, kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain pembersihan RSUD dan Jalan Rantau yang sebelumnya tertimbun lumpur pascabanjir. Selain itu, pekerjaan pemasangan bronjong juga dilakukan di Sungai Sibarau, Sumatera Utara, untuk memperkuat tebing sungai dan mencegah erosi lanjutan. Seluruh proses dikerjakan dengan melibatkan masyarakat setempat melalui skema padat karya.

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menegaskan pola padat karya efektif diterapkan dalam situasi tanggap darurat.

“Semua pekerjaan pembersihan kawasan dilakukan menggunakan pola padat karya. Di Tamiang, masyarakat membersihkan lumpur dari rumahnya. Ada kubikasi minimum yang kita tentukan agar bisa dibayar, setelah itu akan ada excavator yang mengambil dan membawa ke TPA yang juga kita perbaiki supaya bisa menampung lumpur-lumpur tersebut,” ujarnya.

Menurutnya, pendekatan tersebut bukan hanya mempercepat pemulihan kawasan terdampak, tetapi juga memberikan kepastian upah bagi warga. Pemerintah memastikan pembayaran dilakukan sesuai volume pekerjaan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui koordinasi lintas satuan kerja dengan dukungan berbagai pihak. Warga secara gotong royong membersihkan material lumpur, memperbaiki saluran, hingga memperkuat struktur pengaman sungai. Sementara itu, alat berat difungsikan untuk membantu proses pengangkutan material ke tempat pembuangan akhir.

Dengan kombinasi tenaga masyarakat dan dukungan peralatan mekanis, progres pemulihan menunjukkan hasil signifikan. Infrastruktur yang sempat terganggu perlahan kembali berfungsi.

Program Padat Karya Tunai ini menjadi wujud komitmen Kementerian PU dalam pengelolaan infrastruktur dan sumber daya air secara responsif. Selain mempercepat pemulihan pascabencana, kebijakan ini juga diharapkan mampu meningkatkan daya beli masyarakat menjelang hari besar keagamaan.

Pemerintah berharap model serupa dapat diterapkan di berbagai wilayah terdampak lainnya, dengan sinergi antara pemerintah dan masyarakat sebagai kunci percepatan pemulihan.

Batubara Tetap Jadi Penopang Utama Ekspor Aceh di Awal 2026

Penulis
Redaksi
-
0
Ilustrasi batubara Aceh. (Foto: detikfinance)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Nilai ekspor barang asal Provinsi Aceh pada Januari 2026 tercatat sebesar USD 47,58 juta. Angka tersebut mengalami penurunan 20,29 persen dibandingkan Desember 2025.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, Agus Andria, mengatakan penurunan ini mencerminkan perlambatan kinerja perdagangan luar negeri pada awal tahun. Meski demikian, komoditas unggulan daerah masih mendominasi struktur ekspor.

“Kelompok komoditas terbesar yang diekspor pada Januari 2026 berasal dari sektor bahan bakar mineral. Nilainya mencapai USD 40,98 juta dan didominasi komoditas batubara,” ujarnya saat penyampaian rilis bulanan di kantor BPS Aceh, Senin (2/3/2026).

Ia menjelaskan, batubara tetap menjadi komoditas andalan ekspor Aceh di pasar internasional dengan kontribusi terbesar terhadap total nilai ekspor bulanan.

Dari sisi negara tujuan, India menjadi pasar utama ekspor Aceh sepanjang Januari 2026 dengan nilai pengiriman mencapai USD 41,35 juta. Komoditas yang diekspor ke negara tersebut meliputi batubara dan berbagai produk kimia, yang menjadi penopang perdagangan Aceh dengan kawasan Asia Selatan.

Berdasarkan sektor usaha, ekspor terbesar pada Januari 2026 berasal dari sektor pertambangan dengan nilai USD 41,03 juta. Dominasi sektor ini menunjukkan ketergantungan ekspor Aceh terhadap sumber daya alam serta menggambarkan struktur ekonomi daerah yang masih bertumpu pada komoditas primer.

“Sementara itu, nilai impor Provinsi Aceh pada Januari 2026 tercatat sebesar USD 29,73 juta. Angka tersebut turun 44,08 persen dibandingkan Desember 2025,” sebutnya.

Impor pada Januari 2026 didominasi oleh komoditas bahan bakar mineral dan gas dengan nilai USD 24,19 juta. Dengan perkembangan tersebut, neraca perdagangan luar negeri Aceh mencatat surplus sebesar USD 17,86 juta. Sebanyak 90,09 persen ekspor direalisasikan melalui pelabuhan di wilayah Aceh dengan nilai USD 42,87 juta.

Safari Ramadan Pemerintah Aceh di Aceh Tengah, DPKA Kunjungi Masjid Baitul Quddus Mendale

Penulis
Redaksi
-
0
Pemerintah Aceh menggelar Safari Ramadan 1447 Hijriah di Masjid Baitul Quddus, Kampung Mendale, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, Selasa (3/3/2026). (FOTO: HUMAS ACEH)

NUKILAN.ID | TAKENGON – Pemerintah Aceh menggelar Safari Ramadan 1447 Hijriah di Masjid Baitul Quddus, Kampung Mendale, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, Selasa (3/3/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Safari Ramadan Pemerintah Aceh yang di daerah tersebut diwakili oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh (DPKA).

Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, menyampaikan bahwa Safari Ramadan menjadi wujud kehadiran pemerintah di tengah masyarakat, sekaligus momentum mempererat silaturahmi dan kebersamaan di bulan suci.

“Safari Ramadhan ini bukan hanya sekadar ajang silaturahmi, tetapi juga sebagai wujud kepedulian dan kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat. Melalui kunjungan ini, kami ingin lebih dekat dengan masyarakat, mendengarkan aspirasi, serta menyampaikan berbagai program pembangunan demi kemajuan Aceh yang kita cintai,” kata gubernur dalam sambutan yang dibacakan Irban I Muhammad Fadhil.

Selain itu, gubernur juga mengajak masyarakat menjadikan Ramadan sebagai momentum meningkatkan ketakwaan, mempererat ukhuwah Islamiyah, serta memperkuat nilai persatuan dan gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat.

Kegiatan Safari Ramadan tersebut turut diisi dengan tausiyah dan salat berjamaah. Bertindak sebagai penceramah sekaligus imam adalah Dr. Yusuf Alqardhawi yang menyampaikan pentingnya memperkuat keimanan dan kepedulian sosial di bulan Ramadan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Dinas Dr. Zulkifli S.Pd., M.Pd. bersama para pegawai DPKA lainnya.

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

Mudik Gratis Aceh 2026 Resmi Dibuka, Ini Link Pendaftaran dan 25 Rute yang Tersedia

Penulis
Akil
-
0
Ilustrasi mudik. (Foto: Dishub Aceh)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Pemerintah Aceh resmi membuka pendaftaran program mudik gratis tahun 2026 mulai 3 Maret 2026. Sebanyak 25 rute perjalanan disiapkan untuk menghubungkan berbagai kabupaten/kota di Aceh hingga Kota Medan.

Program ini merupakan hasil kolaborasi Pemerintah Aceh dengan Kementerian Perhubungan, BUMN, BUMD, serta pihak swasta. Tujuannya untuk menyediakan layanan transportasi yang aman dan terjangkau bagi masyarakat.

Dari total 25 rute yang tersedia, 18 jalur dilayani melalui transportasi darat menggunakan bus dan hiace. Sementara itu, tujuh rute lainnya mencakup perjalanan laut dan penyeberangan.

Mekanisme Pendaftaran

Kepala Dinas Perhubungan Aceh, Teuku Faisal, menyampaikan bahwa proses pendaftaran dilakukan secara daring.

“Kami mengajak masyarakat yang hendak memanfaatkan program mudik gratis agar segera menyiapkan dokumen yang diperlukan dan terus memantau informasi resmi dari Pemerintah Aceh. Cara mendaftarnya cukup mudah,” kata Faisal dalam keterangan tertulisnya kepada Nukilan.id, Selasa (3/3/2026).

Calon peserta diwajibkan menyiapkan KTP bagi orang dewasa serta KIA atau Kartu Keluarga untuk anak-anak. Setiap pendaftar hanya diperbolehkan memilih satu rute dan dapat mendaftarkan maksimal enam anggota keluarga atau kerabat.

Tiket akan diterbitkan atas nama pendaftar beserta anggota yang didaftarkan. Petugas akan melakukan pengecekan identitas saat keberangkatan.

“Pemerintah Aceh melarang keras praktik jual beli tiket dan akan memberikan sanksi berupa pemblokiran dari program mudik gratis bagi peserta yang membatalkan keberangkatan tanpa konfirmasi,” tegas Faisal.

Jadwal dan Rute Keberangkatan

Program mudik gratis ini diselenggarakan sesuai arahan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, sebagai langkah pemerintah dalam menyediakan transportasi yang aman dan terjangkau.

“Khususnya pascabencana hidrometeorologi yang berdampak pada kemampuan ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Registrasi ulang bagi peserta yang telah mendaftar dijadwalkan pada 8 Maret 2026. Adapun keberangkatan direncanakan berlangsung pada 15, 16, dan 17 Maret 2026 dari Depo Trans Koetaradja Banda Aceh.

Rute yang disiapkan meliputi perjalanan dari Banda Aceh menuju Pidie Jaya, Bireuen, Lhokseumawe, Aceh Utara, Aceh Timur, Langsa, Aceh Tamiang, Bener Meriah, Aceh Tengah, Gayo Lues, Aceh Tenggara, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Subulussalam, Aceh Singkil, serta Medan.

Masyarakat yang ingin mendaftar dapat mengakses tautan resmi di www.seulamat.dishubaceh.com. (xrq)

Fly Ash Jadi Inovasi Konstruksi Hijau, Rizal Syahyadi Raih Doktor dengan IPK 4,00 di USK

Penulis
Akil
-
0
Fly Ash Jadi Inovasi Konstruksi Hijau, Rizal Syahyadi Raih Doktor dengan IPK 4,00 di USK. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Program Doktor Ilmu Teknik Sekolah Pascasarjana Universitas Syiah Kuala (USK) kembali menambah deretan doktor barunya. Rizal Syahyadi, mahasiswa angkatan 2023, resmi dinyatakan lulus dalam Sidang Ujian Tertutup Disertasi yang digelar pada Selasa, 3 Maret 2026.

Dalam sidang tersebut, Rizal berhasil mempertahankan disertasinya berjudul “Studi Penggunaan Fly Ash Nagan Raya sebagai Pengganti Sebagian Semen dalam Campuran Mortar dan Beton”. Riset ini mengkaji pemanfaatan limbah fly ash dari PLTU Nagan Raya sebagai material substitusi parsial semen untuk mendukung praktik konstruksi yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Rizal menyelesaikan studi doktoralnya dalam waktu kurang dari tiga tahun dengan capaian akademik membanggakan. Ia meraih Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 4,00 dengan predikat Cum Laude. Dengan kelulusan tersebut, Rizal tercatat sebagai lulusan ke-123 pada Program Doktor Ilmu Teknik Sekolah Pascasarjana USK.

Selama menempuh pendidikan doktoral, Rizal dibimbing oleh tim promotor yang terdiri atas Prof. Dr. Ir. Taufiq S., M.Eng., IPU sebagai promotor, serta Prof. Dr. Ir. Muttaqin, M.T. dan Prof. Dr. Ir. Akhyar, S.T., M.P., M.Eng., IPM., ASEAN.Eng sebagai ko-promotor.

Sidang ujian tertutup semula dijadwalkan dengan susunan penguji sesuai undangan resmi. Namun dalam pelaksanaannya, Ketua Sidang digantikan oleh Dr. Muhammad Sukri selaku Wakil Direktur II Pascasarjana USK.

Dalam pemaparannya, Rizal menjelaskan bahwa fly ash Nagan Raya memiliki karakteristik kimia dan mikrostruktur yang potensial sebagai material cementitious, dengan kandungan dominan silika (SiO₂), alumina (Al₂O₃), dan besi oksida (Fe₂O₃).

“Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan fly ash tersebut mampu meningkatkan workability, memperbaiki mikrostruktur beton, serta memberikan kuat tekan yang stabil hingga umur lanjut, sekaligus berkontribusi pada pengurangan emisi karbon melalui penurunan penggunaan klinker semen,” jelasnya kepada Nukilan.

Menurutnya, capaian ini bukan hanya menjadi kebanggaan pribadi dan keluarga, tetapi juga kontribusi bagi pengembangan ilmu teknik sipil, khususnya dalam inovasi material konstruksi berkelanjutan berbasis sumber daya lokal Aceh.

Dengan capaian akademik sempurna serta publikasi ilmiah bereputasi internasional yang telah dihasilkannya, Rizal Syahyadi diharapkan dapat terus berkontribusi dalam pengembangan riset dan implementasi teknologi konstruksi ramah lingkungan di Indonesia. (XRQ)

Pergantian Dirut BPJS Kesehatan: Antara Harapan Reformasi dan Kekhawatiran Militerisasi

Penulis
Akil
-
0
Ilustrasi. (Foto: Gemini AI)

NUKILAN.ID | INDEPTH – Penunjukan Mayjen TNI (Purn) dr. Prihati Pujowaskito sebagai Direktur Utama BPJS Kesehatan oleh Presiden Prabowo Subianto, menggantikan Ali Ghufron Mukti, bukan sekadar pergantian rutin dalam birokrasi. Keputusan ini memunculkan pertanyaan mendasar: mampukah kepemimpinan baru menjawab berbagai persoalan kronis yang selama ini membelit layanan kesehatan publik?

BPJS Kesehatan kembali berada di bawah sorotan. Sejumlah persoalan klasik masih belum terselesaikan, mulai dari defisit pembiayaan, keterlambatan klaim rumah sakit, hingga polemik data Penerima Bantuan Iuran (PBI). Kompleksitas ini menjadikan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) seperti benang kusut yang belum terurai sepenuhnya.

Sejak awal implementasi JKN, tantangan utama terletak pada ketidakseimbangan antara iuran peserta dan biaya layanan kesehatan. Profil risiko yang timpang—di mana peserta yang aktif menggunakan layanan lebih dominan dibanding peserta sehat yang rutin membayar iuran—terus menekan kondisi keuangan. Meski pemerintah telah melakukan penyesuaian tarif dan skema subsidi, isu keberlanjutan dana masih menjadi perdebatan panjang.

Di tingkat layanan, rumah sakit kerap mengeluhkan keterlambatan pembayaran klaim. Sebaliknya, BPJS Kesehatan memperketat proses verifikasi untuk menekan potensi kecurangan. Tarik-menarik kepentingan ini berdampak langsung pada pasien: antrean panjang, pembatasan layanan, hingga sistem rujukan berlapis yang dianggap menyulitkan.

Persoalan lain yang tak kalah krusial adalah data PBI—kelompok masyarakat miskin dan rentan yang iurannya ditanggung pemerintah. Secara konsep, PBI merupakan jaring pengaman sosial. Namun, di lapangan, persoalan data kerap menimbulkan polemik.

Ketidaksinkronan data antara pusat dan daerah menyebabkan sebagian warga miskin belum terdaftar, sementara mereka yang secara ekonomi sudah mampu justru masih tercatat sebagai penerima bantuan. Pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang tertinggal dari dinamika sosial memperparah ketimpangan akses layanan kesehatan dan memicu kecemburuan sosial.

Dari sisi tata kelola, isu transparansi dan akuntabilitas juga menjadi perhatian serius. Pengawasan penggunaan dana, efektivitas belanja kesehatan, hingga keterbukaan laporan keuangan menjadi tuntutan publik. Sebagai lembaga yang mengelola dana triliunan rupiah, BPJS Kesehatan dituntut lebih transparan, termasuk dalam menyampaikan proyeksi aktuaria dan strategi pengendalian biaya.

Memasuki 2026, tekanan semakin nyata. Ancaman defisit BPJS Kesehatan diproyeksikan mencapai Rp58,7 triliun. Angka ini melonjak tajam dibandingkan defisit tahun 2024 yang berada di kisaran Rp7,14 triliun. Kenaikan biaya pelayanan kesehatan yang diperkirakan tumbuh sekitar 15 persen per tahun tidak diimbangi dengan penyesuaian iuran yang memadai.

Selain itu, beban utang BPJS Kesehatan hingga Februari 2026 dilaporkan mencapai Rp26,47 triliun. Untuk menjaga keberlanjutan layanan tanpa menaikkan iuran secara drastis, pemerintah mempertimbangkan suntikan dana tambahan sebesar Rp20 triliun.

Di sektor kepesertaan, pemerintah tengah melakukan pembenahan besar-besaran. Sebanyak 11 juta peserta PBI dinonaktifkan sementara per 1 Februari 2026 berdasarkan SK Mensos No. 3/HUK/2026 sebagai bagian dari pemutakhiran data. Verifikasi lapangan terhadap data tersebut ditargetkan rampung pada April 2026.

Sementara itu, sekitar 106.000 peserta dengan penyakit katastropik atau kronis telah diaktifkan kembali secara otomatis sejak 10 Februari 2026 guna memastikan keberlanjutan pengobatan mereka.

Dampak ke Peserta dan Fasilitas Kesehatan

Di tengah berbagai persoalan tersebut, peserta menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya. Mereka menginginkan layanan yang sederhana, cepat, dan pasti. Di sisi lain, fasilitas kesehatan berada dalam posisi dilematis: tetap memberikan pelayanan sesuai standar, sekaligus menjaga keberlanjutan operasional ketika pembayaran klaim tertunda atau bahkan dipotong akibat koreksi administrasi.

Minimnya komunikasi publik yang efektif turut memperkeruh keadaan. Dalam situasi seperti ini, rumor dan ketidakpercayaan mudah berkembang. Padahal, keberhasilan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sangat bergantung pada partisipasi kolektif—baik dari peserta, pemerintah, maupun penyedia layanan kesehatan.

Kisruh yang terjadi di tubuh BPJS Kesehatan, termasuk polemik terkait Penerima Bantuan Iuran (PBI), menunjukkan perlunya pembenahan yang berbasis data serta melibatkan kolaborasi lintas sektor. Sinkronisasi data kemiskinan harus diperkuat, pengawasan klaim perlu ditopang teknologi analitik, dan transparansi laporan keuangan wajib ditingkatkan secara berkala.

Program JKN merupakan fondasi penting dalam sistem perlindungan sosial di Indonesia. Tantangannya memang tidak kecil, namun pembenahan yang konsisten, transparan, dan akuntabel menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan publik. Tanpa upaya tersebut, persoalan yang berulang hanya akan memperlebar jurang antara cita-cita layanan kesehatan universal dan realitas yang dihadapi masyarakat.

Dirut Baru BPJS Kesehatan dan Tantangan Reformasi JKN

Penunjukan Prihati sebagai Direktur Utama BPJS Kesehatan dinilai sebagai langkah tepat, terutama dari sisi profesionalitas dan kebutuhan pembenahan sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Penilaian tersebut disampaikan Ketua Umum Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Dr. Hermawan Saputra di Jakarta, Sabtu (21/2/2026).

Mengutip Inilah.com, Hermawan mengungkapkan bahwa Prihati merupakan sosok yang memiliki kompetensi serta pemahaman yang relevan untuk memimpin BPJS Kesehatan di tengah berbagai tantangan, khususnya dalam aspek tata kelola dan keberlanjutan program JKN.

“Memang tepat profesional, tepat orang, pengetahuan, dan memang memiliki wawasan di bidang jaminan sosial, rasanya oke saja,” kata Hermawan.

Ia menilai, penunjukan tersebut juga mencerminkan strategi Presiden Prabowo dalam membangun tim yang solid guna menjalankan kebijakan kesehatan yang lebih berpihak kepada masyarakat.

Lebih jauh, Hermawan melihat arah kebijakan ke depan tidak hanya berfokus pada pembiayaan layanan kesehatan, tetapi juga menekankan penguatan upaya promotif dan preventif. Langkah ini dinilai penting untuk menekan angka penyakit kronis di tengah masyarakat.

Dalam konteks tersebut, Presiden Prabowo diharapkan mampu mendorong jajaran baru BPJS Kesehatan agar bekerja secara kompak dan konsolidatif, serta mampu mengimplementasikan kebijakan yang tidak hanya menyentuh kebutuhan sosial masyarakat, tetapi juga memperkuat pencegahan penyakit sejak dini.

Hermawan menegaskan, penguatan aspek pencegahan akan berdampak besar terhadap keberlanjutan sistem jaminan kesehatan nasional dalam jangka panjang. Karena itu, pemerintah daerah tidak hanya dituntut mengendalikan biaya layanan, tetapi juga meningkatkan mutu pelayanan serta memperluas akses dengan tingkat kepuasan masyarakat yang baik.

“Itu yang harus dikejar oleh pimpinan direksi maupun dewan pengawas yang baru,” ujarnya.

Selain itu, ia menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam mendukung pembenahan BPJS Kesehatan. Sinergi dengan Kementerian Kesehatan, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), serta berbagai unsur masyarakat dinilai menjadi kunci keberhasilan reformasi sistem jaminan kesehatan di Indonesia.

Ancaman Defisit dan Jutaan Peserta Nonaktif

Penunjukan Mayjen TNI (Purn) Prihati sebagai Direktur Utama BPJS Kesehatan diharapkan menjadi momentum penting untuk membenahi sejumlah persoalan mendasar, mulai dari ketidakteraturan data peserta hingga ancaman defisit pendanaan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Yahya Zaini menilai Prihati memiliki kombinasi kompetensi yang relevan, mengingat latar belakangnya sebagai dokter sekaligus pengalaman panjang di dunia militer. Menurutnya, kapasitas keilmuan di bidang kesehatan serta pengalaman kepemimpinan tersebut menjadi modal penting dalam memperkuat tata kelola organisasi BPJS Kesehatan.

Tantangan mendesak, kata Yahya, adalah pemutakhiran sekitar 11 juta peserta nonaktif agar tidak kehilangan akses layanan kesehatan. Selain itu, sekitar 120.000 pasien dengan penyakit katastropik juga perlu segera diaktifkan kembali kepesertaannya.

“Ini memerlukan kordinasi yang kuat dengan Kemensos dan Kemenkes sehingga tidak merugikan masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan,” ujarnya di Jakarta, Sabtu (21/2/2026).

Di sisi lain, ia juga menyoroti persoalan keberlanjutan pendanaan BPJS Kesehatan. Tingginya klaim layanan, ditambah sekitar 50 juta peserta nonaktif, berpotensi memicu kerugian hingga Rp9–10 triliun pada 2025. Karena itu, direksi baru didorong untuk memperluas kepesertaan, khususnya dari sektor mandiri, serta memastikan peserta nonaktif kembali terdaftar guna menjaga keseimbangan keuangan.

Selain pembenahan data dan pendanaan, peningkatan kualitas layanan di rumah sakit juga menjadi sorotan. Direksi baru diharapkan mampu memperkuat kerja sama dengan fasilitas kesehatan serta menyederhanakan proses klaim, sehingga tidak ada lagi pasien BPJS yang mengalami penolakan layanan.

Yahya optimistis latar belakang militer yang dimiliki Prihati dapat memperkuat disiplin dan manajemen organisasi di tubuh BPJS Kesehatan.

Penunjukan Prihati dinilai sebagai langkah strategis untuk membenahi BPJS Kesehatan. Namun, dengan kompleksitas persoalan yang ada, efektivitas kepemimpinan baru ini masih akan diuji. Untuk menyoroti berbagai persoalan dalam program JKN, tulisan selanjutnya akan mengulasnya secara lebih komprehensif dan mendalam. (XRQ)

Gempa Magnitudo 6,4 Guncang Sinabang

Penulis
Rezi
-
0
20 Gempa Terbesar
Ilustrasi Gempa. (Foto: Antara)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Gempa bumi berkekuatan magnitudo (m) 6,4 mengguncang Kota Sinabang, Kabupaten Simeulue, pada Selasa 3 Maret 2026. 

Gempa tersebut dirasakan oleh sejumlah warga di Kota Banda Aceh dan sekitarnya

Dikutip Nukilan.id dari laman resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melalui inatews.bmkg.go.id, bahwa gempa tersebut terjadi pukul 11.56 WIB.

Lebih lanjut, BMKG melaporkan pusat gempa berada di lokasi 1.93 LU dan 96.48 Bujur Timur, tepatnya berada di darat 61 kilometer Tenggara Sinabang.

BMKG juga menyampaikan, gempa yang terjadi di kedalaman 13 kilometer tersebut tidak berpotensi tsunami.

Meskipun demikian, BMKG mengimbau kepada masyarakat, agar tetap waspada dan berhati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi.

“Hati-hati terhadap gempabumi susulan yang mungkin terjadi,” demikian peringatan yang dikeluarkan BMKG dalam situs resminya.

Reporter: Rezi

ICAIOS Dorong Pemulihan Pascabencana Aceh–Sumatra Berbasis Perlindungan Perempuan dan Kelompok Rentan

Penulis
Akil
-
0
Ilustrasi peempuan koban bencana. (Foto: Facebook)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Direktur International Centre for Aceh and Indian Ocean Studies (ICAIOS), Reza Idria, menegaskan bahwa proses pemulihan pascabencana banjir dan longsor yang melanda Aceh dan Sumatra pada akhir November 2025 harus memberikan perhatian serius terhadap perlindungan perempuan serta kelompok rentan.

Penegasan itu disampaikan dalam Acara Konsultasi Kertas Kebijakan: Situasi Pascabencana Banjir dan Longsor Aceh 2025 dengan Pendekatan Women, Peace and Security (WPS) di Jakarta, Selasa (24/2/2026) lalu.

Kepada Nukilan.id, Reza mengatakan kebijakan kebencanaan nasional perlu mengintegrasikan kerangka Women, Peace, and Security (WPS) agar proses respons, rehabilitasi, hingga rekonstruksi berjalan secara lebih adil dan inklusif.

“Bencana dri dahulu hingga saat ini, tidak pernah benar-benar netral gender, sehingga pemulihan bencana di Aceh dan Sumatra harus mengintegrasikan pada kerangka Women, Peace, and Security (WPS),” katanya.

Ia menilai pembahasan kebijakan di tingkat nasional menjadi krusial karena menyangkut tata kelola kebencanaan secara menyeluruh. Data lapangan yang dihimpun ICAIOS, lanjutnya, telah disusun dalam kerangka WPS untuk menjadi acuan dalam perencanaan dan pemulihan bencana ke depan.

“Kenapa kerangka kebijakan ini dibahas di Jakarta? Karena ini menyangkut tata kelola kebijakan nasional. Data lapangan yang kami peroleh kami tuangkan dalam kerangka WPS agar dapat menjadi acuan dalam perencanaan dan pemulihan kebencanaan ke depan,” tegasnya.

Reza menjelaskan, pendekatan WPS penting untuk memastikan aspek perlindungan, partisipasi, pencegahan, dan pemulihan berjalan inklusif, terutama bagi perempuan dan kelompok rentan. Tanpa perspektif tersebut, kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi berisiko mengabaikan kebutuhan spesifik mereka.

“Dampak bencana belum bersifat netral gender. Di sejumlah lokasi pengungsian, hunian sementara belum sepenuhnya memenuhi standar keamanan dan privasi perempuan,” katanya.

Ia menambahkan, kondisi tersebut membuka potensi risiko baru yang kerap luput dari perhatian pengambil kebijakan.

“Ruang terbuka seperti MCK (mandi, cuci, kakus), tenda pengungsian berpotensi meningkatkan risiko kekerasan berbasis gender,” tegasnya.

Selain aspek keamanan, Reza juga menyoroti pola distribusi bantuan yang masih berbasis kepemilikan aset formal. Skema tersebut dinilai berpotensi meminggirkan perempuan yang tidak tercatat sebagai pemilik lahan atau kepala keluarga dalam dokumen administratif.

“Sejak awal bencana, akses terhadap bantuan dan program pemulihan bencana menjadi tidak merata,” ujarnya.

Karena itu, ia menekankan pentingnya penggunaan data terpilah berdasarkan jenis kelamin, usia, dan disabilitas dalam setiap tahap respons bencana. Tanpa data tersebut, kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi dikhawatirkan tidak menyentuh kebutuhan riil kelompok rentan.

Reza juga mendorong integrasi indikator Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (Gedsi) serta WPS dalam dokumen perencanaan resmi, termasuk Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) dan APBA.

“Integrasi Gedsi dan WPS dalam R3P dan APBA bukan sekadar pelengkap administratif, melainkan fondasi agar kebijakan benar-benar inklusif dan tidak bias,” ujarnya.

Menurutnya, pengalaman Aceh dan Sumatra harus menjadi refleksi nasional bahwa pembangunan kembali pascabencana tidak cukup hanya berfokus pada infrastruktur fisik semata.

“Pemulihan yang adil adalah pemulihan yang memastikan perempuan dilindungi, dilibatkan, dan memiliki ruang setara dalam proses pengambilan keputusan,” pungkasnya.

Dampak Manusia dan Pengungsian

Bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah Aceh pada akhir 2025 meninggalkan dampak besar. Secara akumulatif, korban meninggal dunia mencapai 550 jiwa.

Ribuan warga hingga kini masih bertahan di tenda pengungsian maupun hunian sementara (huntara) karena rumah mereka hanyut atau rusak berat. Hingga akhir Januari 2026, tercatat sekitar 91.962 jiwa masih berada di pengungsian di berbagai wilayah Aceh.

Selain itu, sekitar 21 hingga 22 desa di tujuh kabupaten, termasuk Aceh Tamiang, Nagan Raya, Aceh Tengah, dan Gayo Lues, dilaporkan hilang dari peta akibat tertimbun longsor atau tersapu banjir bandang.

Kerusakan Infrastruktur dan Sektor Pertanian

Dari sisi fisik, kerusakan infrastruktur dan sektor pertanian juga signifikan. Lahan sawah seluas 89.582 hektar terdampak banjir dengan total kerugian ditaksir mencapai Rp1 triliun.

Akses jalan lintas nasional Bireuen–Takengon dan wilayah Jamur Ujung mulai dapat dilalui kembali setelah pembersihan material longsor dilakukan secara bertahap oleh Kementerian Pekerjaan Umum.

Sementara itu, di Aceh Utara, layanan air bersih telah kembali mengalir ke sekitar 1.500 rumah warga pascabanjir.

Kondisi Terkini dan Status Siaga

Memasuki Maret 2026, situasi belum sepenuhnya pulih. Dikutip Nukilan.id, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini status Siaga Banjir dan Longsor untuk sejumlah wilayah Aceh pada 3–4 Maret 2026 akibat potensi hujan lebat.

Di sisi lain, kendala distribusi bantuan masih terjadi. Ratusan rumah di Bireuen dilaporkan tidak masuk kriteria bantuan renovasi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) setelah proses verifikasi, meskipun sebelumnya terdampak lumpur setinggi satu meter.

Penyintas di Aceh Tamiang dan sejumlah wilayah lainnya juga masih mengeluhkan keterbatasan air bersih serta percepatan pembangunan hunian sementara menjelang Ramadan.

Untuk memantau perkembangan resmi dan harian terkait penanganan bencana, masyarakat dapat mengakses informasi melalui laman Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA). (XRQ)

Reporter: Akil

Illiza Resmikan ATM Drive Thru Bank Aceh Syariah di Kawasan Masjid Raya

Penulis
Redaksi
-
0
Illiza Resmikan ATM Drive Thru Bank Aceh Syariah di Kawasan Masjid Raya. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, meresmikan operasional ATM Drive Thru milik Bank Aceh Syariah yang berada di taman sisi utara Masjid Raya Baiturrahman, Senin (2/3/2026).

Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti, prosesi peusijuk sebagai tradisi adat Aceh untuk memohon keberkahan, serta penyerahan santunan kepada anak yatim dalam rangkaian kegiatan bulan suci Ramadan.

Dalam sambutannya, Illiza mengapresiasi inovasi layanan yang dihadirkan Bank Aceh Syariah di kawasan strategis pusat kota tersebut. Ia menilai momentum Ramadan menjadi waktu yang tepat untuk menghadirkan fasilitas perbankan yang memudahkan masyarakat, terutama menjelang Idulfitri saat aktivitas transaksi meningkat.

“Kebutuhan penarikan tunai, pembayaran zakat, sedekah, serta berbagai persiapan lebaran tentu membutuhkan akses layanan yang cepat dan praktis. Kehadiran ATM Drive Thru ini sangat membantu masyarakat,” ujarnya.

Menurut Illiza, keberadaan fasilitas di Taman Kota, tepat di sisi utara Masjid Raya Baiturrahman, memiliki nilai strategis karena mendukung aktivitas ekonomi warga sekaligus memperkuat citra Banda Aceh sebagai kota modern dengan layanan publik yang ramah.

Ia menjelaskan, konsep drive thru memungkinkan masyarakat bertransaksi tanpa harus turun dari kendaraan. Skema ini dinilai lebih efisien dan nyaman, terutama di kawasan ruang publik yang ramai dikunjungi warga.

Pemerintah Kota Banda Aceh, lanjutnya, menyambut baik langkah Bank Aceh Syariah dalam memperkuat ekosistem ekonomi daerah serta mendorong peningkatan inklusi keuangan. Ia berharap fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal dan dijaga bersama sebagai aset publik.

“Pembangunan kota bukan hanya tentang infrastruktur fisik, tetapi juga bagaimana layanan publik dan layanan ekonomi semakin dekat serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” tutupnya.

Sementara itu, Direktur Utama Bank Aceh Syariah, Fadil Ilyas, menyampaikan bahwa kehadiran ATM Drive Thru ini menjadi simbol konsistensi perseroan dalam menjalankan proses transisi dan transformasi layanan menuju sistem yang lebih modern, cepat, dan mudah diakses.

Usai peresmian, Illiza turut mencoba langsung fasilitas tersebut dengan melakukan transaksi dari dalam mobil sebagai bentuk simbolis bahwa layanan tersebut praktis dan mudah digunakan tanpa harus turun dari kendaraan.

Kegiatan ini juga dihadiri Ketua DPRK Banda Aceh Irwansyah, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh Agus Chusaini, Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh Jalaluddin, unsur forkopimda, serta jajaran direksi dan manajemen Bank Aceh Syariah.

Gerhana Bulan Total Hiasi Langit Aceh Malam Ini, Warga Diimbau Salat Khusuf

Penulis
Rezi
-
0
Ilustrasi gerhana bulan total. (Foto: Perintah Nukilan/AI)

NUKILAN.id | Banda Aceh — Langit Aceh akan dihiasi fenomena astronomi langka malam ini, Selasa, 3 Maret 2026, berupa gerhana bulan total yang bertepatan dengan purnama Maret atau dikenal sebagai Worm Moon. Peristiwa ini dapat disaksikan secara langsung oleh seluruh masyarakat Aceh mulai setelah Magrib hingga sesaat setelah waktu Isya.

Ketua Tim Falakiyah Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) Aceh, Dr. Alfirdaus Putra, S.H.I., M.H., menjelaskan bahwa gerhana bulan total terjadi ketika bulan melewati bayangan inti bumi atau umbra secara penuh, dengan bumi berada tepat di antara matahari dan bulan.

“Selama fenomena ini berlangsung, bulan tampak meredup bahkan berubah warna menjadi merah tembaga, sehingga disebut blood moon,” ujar Alfirdaus dalam keterangan tertulisnya yang diterima Nukilan.

Berdasarkan perhitungan Tim Falakiyah, gerhana dimulai sejak sore hari dengan fase penumbra pada pukul 15.44 WIB, diikuti gerhana sebagian pada pukul 16.50 WIB. 

Kemudian, gerhana total berwarna merah mulai berlangsung pada pukul 18.04 WIB dan berlangsung selama 58 menit hingga pukul 19.02 WIB, sebelum kembali memasuki fase gerhana sebagian yang berakhir pada pukul 20.17 WIB.

Alfirdaus menambahkan, meski gerhana telah dimulai sebelum matahari terbenam, masyarakat Aceh baru dapat menyaksikannya setelah Magrib ketika bulan mulai terbit di horizon timur dalam kondisi sudah berwarna merah.

“Bulan akan terbit dari arah timur dalam keadaan berwarna merah, kemudian piringannya akan berangsur-angsur gelap pertanda gerhana sebagian terjadi. Pada pukul 20.17 WIB, bulan akan kembali berwarna putih sebagaimana purnama biasa, pertanda gerhana telah selesai,” jelasnya.

Untuk dapat menyaksikan gerhana, ia menyarankan masyarakat cukup mencari lokasi dengan pandangan luas ke arah timur.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Aceh, Drs. Azhari, M.Si., mengimbau masyarakat agar tidak mengaitkan fenomena gerhana dengan pertanda buruk, musibah, atau kematian. Terlebih, gerhana kali ini terjadi di pertengahan Ramadan 1447 H, tepatnya pada malam 14 Ramadan yang berada di fase maghfirah.

“Gerhana bulan merupakan fenomena alam untuk menegaskan keagungan dan kebesaran Allah,” katanya.

Azhari juga menganjurkan masyarakat untuk memanfaatkan momentum ini dengan melaksanakan salat sunah khusuf, yang dapat dikerjakan sejak awal Magrib hingga gerhana sebagian berakhir pada pukul 20.17 WIB.

Reporter: Rezi

1...180181182...2,515Halaman 181 dari 2,515

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id