Beranda blog Halaman 175

32 Kendaraan Dinas dan 4 Ambulans Dilaporkan Hilang, Pemkab Aceh Utara Diberi Waktu 2 Bulan untuk Tindaklanjuti

0
Ilustrasi Ambulans. (Foto: dfskmotors.co.id)

NUKILAN.ID | LHOKSUKON – Sebanyak 32 unit kendaraan dinas milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Utara dilaporkan hilang. Berdasarkan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Aceh, total kerugian negara akibat kehilangan tersebut ditaksir mencapai Rp 827 juta lebih.

Dalam laporan BPK, kendaraan yang tidak ditemukan mencakup 15 unit sepeda motor serta satu unit alat angkutan darat bermotor yang sebelumnya tercatat sebagai aset Dinas Perkebunan, Peternakan, dan Kesehatan Hewan.

Kehilangan juga terjadi di Dinas Kelautan dan Perikanan, di mana dua unit sepeda motor tidak berhasil ditemukan. Sementara itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana kehilangan empat unit kendaraan roda dua dan satu unit sepeda motor.

Rumah Sakit Umum Cut Meutia (RSUCM) juga melaporkan empat unit ambulans dan satu unit sepeda motor yang tidak lagi berada di lokasi.

Tak hanya itu, satu sepeda motor milik Sekretariat Majelis Adat Aceh dan tiga unit lainnya dari Dinas Pertanian dan Pangan juga turut raib dari daftar aset aktif.

Menanggapi temuan tersebut, Sekretaris Daerah Aceh Utara, A Murthala, menyatakan bahwa pihaknya sudah menginstruksikan Inspektorat Kabupaten untuk menindaklanjuti.

“Kita memerintahkan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing yang mengelola mobil itu melalui Inspektorat Aceh Utara untuk segera menindaklanjuti temuan tersebut. Jangka waktunya 60 hari,” kata Murthala, Senin (7/7/2025).

Ia menambahkan bahwa langkah teknis penanganan akan dijalankan oleh Inspektorat, dan meminta setiap OPD untuk lebih ketat dalam menjaga aset milik daerah.

“Selain itu, masing-masing OPD harus mengawasi penggunaan aset daerah yang berada di lingkungan kantornya,” ujar Murthala.

Sementara itu, BPK dalam rekomendasinya mendesak agar dokumen penelusuran atas seluruh kendaraan yang hilang segera disiapkan. Lembaga auditor negara ini juga menyarankan agar kerugian akibat kehilangan kendaraan tersebut dikembalikan ke kas negara.

Editor: Akil

Anggota DPR Tegur Kabasarnas saat Rapat Bahas Kasus Juliana Marins

0
Ghufran Zainal Abidin. (Foto: Nukilan)

NUKILAN.ID | JAKARTA – Rapat Komisi V DPR bersama Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Kabasarnas) Marsekal Madya TNI M Syafi’i dan Kepala BMKG diwarnai insiden ketegangan. Anggota Komisi V DPR, Ghufran Zainal Abidin, tampak kecewa karena merasa pernyataannya soal kematian warga negara Brasil, Juliana Marins, tidak disimak oleh Kabasarnas.

Peristiwa ini terjadi dalam rapat kerja yang digelar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (7/7/2025).

Dalam rapat tersebut, Ghufran semula menyampaikan pandangannya mengenai banyaknya kritik dari warga Brasil terhadap penanganan evakuasi Juliana Marins yang meninggal di Gunung Rinjani, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Ia menyinggung unggahan Instagram Presiden Prabowo Subianto yang dibanjiri komentar dari warganet Brasil.

“Saya hanya ingin menyampaikan bahwa khususnya ke Kepala Basarnas, mengevaluasi kembali di antara beberapa program penyelamatan yang selama ini sudah dilakukan. Mungkin yang paling heboh soal Juliana yang di Gunung Rinjani. Itu sampai IG Kepala Negara diserbu oleh masyarakat Brasil,” ujar Ghufran.

Meski demikian, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu tetap memberikan apresiasi atas upaya yang telah dilakukan Basarnas.

“Menurut saya kita juga mengapresiasi apa yang dilakukan Basarnas dan tim, baik dari pusat dan di NTB sendiri, di daerah yang saya melihat semua pihak berpartisipasi dalam penyelamatan ini. Tapi memang ini secara opini, Pak Kepala Basarnas…,” kata Ghufran.

Namun, di tengah penyampaian tersebut, Ghufran mendapati Kabasarnas terlihat berbincang sehingga ia merasa tidak dihargai. Ia pun menegur langsung.

“Pak, saya lagi bicara ini, Bapak jangan bicara juga. Ya kalau saya lagi bicara Bapak juga bicara, nanti siapa yang mendengar, Pak. Ya kalau Bapak mau lanjut bicara saya berhenti saja,” lanjutnya.

Ketua Komisi V DPR, Lasarus, yang memimpin jalannya rapat mencoba meredakan suasana dengan mempersilakan Ghufran melanjutkan. Namun, Ghufran menolak dan memilih menyudahi pernyataannya.

“Silakan dilanjut, Pak, sepertinya Pak Kepala Basarnas sudah siap mendengar. Silakan dilanjut,” kata Lasarus.

“Saya cukupkan saja, Pak Ketua. Mungkin tidak terlalu penting yang saya sampaikan. Dan lain waktu saya akan bicara lagi. Terima kasih, Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,” ujar Ghufran menutup pernyataannya.

Usai kejadian itu, Lasarus juga memberikan teguran kepada Kabasarnas agar lebih mencermati saat anggota DPR menyampaikan pendapat.

“Baik terima kasih, nanti dilanjutkan di tanggal 14. Baik, mohon izin Kepala Basarnas dan Ibu ya, nanti berdiskusinya. Nanti kalau semua merajuk, ruang ini panas, Bu, capek saya mimpinnya. Tolong kalau anggota ngomong didengarkan baik-baik, supaya nanti nyambung,” kata Lasarus.

Kloter 10 Jemaah Haji Tiba di Aceh, Tiga Orang Masih Dirawat di Tanah Suci

0
Kloter 10 Jemaah Haji Tiba di Aceh. (Foto: Kemenag Aceh)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Sebanyak 391 jemaah haji dari Kloter BTJ-10 telah kembali ke Tanah Air dan tiba di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Blang Bintang, Aceh Besar, pada Senin (7/7/2025) sekitar pukul 15.15 WIB. Mereka merupakan jemaah asal Aceh Utara yang sebelumnya menjalankan ibadah haji di Tanah Suci.

Setibanya di bandara, para jemaah langsung menuju Asrama Haji untuk mengikuti prosesi pelepasan yang dipusatkan di Aula Jeddah.

Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Aceh, Azhari, menyebutkan bahwa jemaah yang berangkat bersama kloter ini berjumlah 392 orang, namun yang kembali ke Aceh hanya 391 orang. Dua jemaah dari kloter lain ikut pulang bersama BTJ-10.

“Ada tiga jemaah Kloter-BTJ 10 masih dirawat di Arab Saudi. Kita doakan mereka cepat sembuh sehingga bisa segera dipulangkan dan bisa segera berkumpul kembali dengan keluarga,” ujar Azhari.

Ketiga jemaah tersebut adalah Syarifuddin Yahya (74), yang dirawat di Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI) Madinah, Ishak Muhammad Ali (82) di RS King Salman Madinah, serta Nadian Risyat Mahmud (78) yang masih menjalani perawatan di RS King Abdullah, Makkah.

Sementara itu, dua jemaah dari kloter lain yang ikut dalam kepulangan ini adalah Muhammad Junaidi dari Kloter BTJ-12 asal Aceh Utara, dan Maizati Ali Usman dari Kloter BTJ-06 asal Aceh Selatan.

Dengan tibanya Kloter BTJ-10, total jemaah yang telah kembali ke Aceh dari Kloter 1 hingga 10 berjumlah 3.910 orang. Masih ada 524 jemaah yang saat ini berada di Arab Saudi.

Editor: Akil

Penguatan Tata Kelola Wakaf di Aceh Perlu Dukungan Komprehensif

0
Sosialisasi Wakaf Baitul Mal Gampong yang berlangsung di Hotel Hanifi, Banda Aceh, Sabtu (5/7/2025). (Foto: BMA)

NUKILAN.ID | Banda Aceh – Penguatan tata kelola wakaf di Aceh memerlukan pemahaman mendalam terhadap ekosistem wakaf dan lingkungan pendukung yang mampu mendorong pengelolaan aset wakaf secara produktif. Hal ini disampaikan Ketua Badan Baitul Mal Aceh (BMA), Mohammad Haikal, dalam kegiatan Sosialisasi Wakaf Baitul Mal Gampong yang berlangsung di Hotel Hanifi, Banda Aceh, Sabtu (5/7/2025).

Kegiatan ini terselenggara berkat kerja sama antara BMA dan Dewan Dakwah Islamiah Indonesia (DDII) Kota Banda Aceh, dengan melibatkan berbagai unsur pengelola wakaf di tingkat gampong.

Dalam pemaparannya, Mohammad Haikal menekankan pentingnya arah gerak wakaf yang terstruktur dan kuat, agar potensi besar yang dimiliki Aceh dalam bidang wakaf dapat dioptimalkan.

“Aceh memiliki kelebihan karena dekat dengan nilai-nilai Islam. Ini menjadi modal besar dalam mengelola dan mengembangkan wakaf secara produktif,” ujarnya.

Ia juga menyoroti perlunya perbaikan manajemen Baitul Mal Gampong, pendataan aset wakaf, serta percepatan proses sertifikasi tanah-tanah wakaf agar aset tersebut lebih mudah dikembangkan dan terlindung dari potensi sengketa.

Sementara itu, pemateri lain, Fahmi M. Nasir, menyampaikan pentingnya pendataan wakaf secara terstruktur. Ia mengatakan, proses tersebut akan dilakukan melalui Gerakan Aceh Berwakaf (GAB) dan diupayakan terintegrasi dengan mekanisme pencairan dana gampong.

“Ke depan, revisi qanun Aceh juga perlu mengatur kewajiban pendataan wakaf di setiap gampong. Pendataan ini penting agar potensi wakaf bisa diketahui secara jelas dan meminimalisir potensi konflik,” ungkapnya.

Fahmi juga menyoroti belum lengkapnya data pada Sistem Informasi Wakaf (Siwak) milik Kementerian Agama, serta mendesak penyempurnaan regulasi tanah-tanah wakaf, khususnya untuk madrasah di bawah naungan Kemenag. Ia memperkirakan kemungkinan adanya perubahan peraturan atau bahkan penerbitan Perppu untuk memperjelas status aset tersebut.

Lebih jauh, ia mendorong pembentukan Baitul Mal di seluruh gampong untuk memperkuat pemberdayaan wakaf. Ia juga mengusulkan pembentukan dana abadi wakaf sebagai pelengkap bagi program dana abadi pendidikan dan lingkungan yang sudah berjalan.

“Prinsipnya, pengembangan wakaf bisa dilakukan dengan konsep kemitraan. Tidak semua hal harus dikerjakan sendiri oleh nazir. Yang paling penting, manfaat wakaf bagi mauquf ‘alaih atau penerima manfaat terus meningkat,” tambahnya.

Ketua Badan Baitul Mal Kota (BMK) Banda Aceh, Dr M Yusuf Al Qardhawy, SH, MH, yang juga hadir sebagai pemateri, menjelaskan secara rinci peran strategis Baitul Mal Gampong. Ia menekankan pentingnya lembaga ini dalam mendukung program pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengelolaan zakat serta wakaf secara amanah dan tepat sasaran.

Dari peserta, Abdullah Usman menggarisbawahi pentingnya sertifikasi wakaf demi keamanan aset dan optimalisasi pemanfaatannya. Ia juga menyinggung sejumlah aset Baitul Mal yang bernilai sejarah, seperti tanah bekas Asrama Putri Nasional di Jalan Imam Bonjol, agar diperhatikan dan dikelola dengan baik.

“Aceh punya sejarah panjang sebagai pelopor pengembangan wakaf, sejak adanya Badan Harta Agama dan Badan Amil Zakat, Infak, dan Sedekah yang kemudian menjadi Baitul Mal Aceh. Dana yang ada di Baitul Mal hendaknya bermanfaat bagi umat,” tegasnya.

Abdullah juga mengapresiasi langkah Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, yang mulai menata kembali wakaf Blang Padang. Menurutnya, upaya ini akan berdampak positif terhadap pengembangan ekonomi umat berbasis wakaf.

Ketua panitia kegiatan, Firdaus Muhammad, menyebutkan bahwa sosialisasi ini diikuti oleh 70 peserta dari kalangan Baitul Mal Gampong, Badan Kemakmuran Masjid, organisasi masyarakat Islam, hingga yayasan wakaf.

“Terima kasih Baitul Mal Aceh yang telah mensponsori kegiatan ini,” pungkas Firdaus yang didampingi Ketua Pengurus Daerah DDII Kota Banda Aceh, Ambia M. Yusuf.

Editor: Akil

Kadisdik Aceh Tekankan Pemerataan Kualitas Sekolah dan Transparansi SPMB 2025

0
Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Marthunis, S.T., D.E.A., memimpin apel rutin di halaman kantor Dinas Pendidikan Aceh, Senin pagi, (7/7/2025). (Foto: Disdik).

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Marthunis, S.T., D.E.A., menegaskan komitmennya untuk menjalankan sistem penerimaan murid baru (SPMB) secara adil dan transparan, serta fokus pada pemerataan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Aceh.

Hal tersebut disampaikan Marthunis saat memimpin apel rutin di halaman Kantor Dinas Pendidikan Aceh, Senin pagi, 7 Juli 2025, yang diikuti oleh seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai non-ASN di lingkungan instansi tersebut.

Dalam arahannya, Marthunis menekankan bahwa pelaksanaan SPMB untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB tahun ini akan mengacu secara ketat pada regulasi Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025.

“Pelaksanaan SPMB tahun ini murni dilakukan menggunakan aplikasi untuk jalur afirmasi, domisili dan mutasi. Penggunaan aplikasi ditujukan agar SPMB dapat dilakukan secara berintegritas, adil dan transparans serta tanpa adanya praktik pungutan liar dan nepotisme yang dapat merugikan masyarakat dan mencederai citra pendidikan Aceh,” tegasnya.

Lebih jauh, Marthunis mengajak seluruh pihak dalam dunia pendidikan untuk menyatukan fokus pada peningkatan mutu secara merata di semua sekolah. Menurutnya, selama ini masih ada anggapan tentang keberadaan sekolah-sekolah favorit, yang berdampak pada kecenderungan orang tua untuk memaksakan anak mereka masuk ke sekolah-sekolah tertentu.

“Disdik memahami bahwa semua orang tua menginginkan yang terbaik bagi pendidikan anaknya. Karena itu, prioritas pasca-SPMB adalah memeratakan kualitas sekolah agar di mana pun anak bersekolah, mereka mendapatkan pembelajaran dengan kualitas yang setara,” jelas Marthunis.

Ia juga menegaskan pentingnya menjaga kepercayaan publik dengan layanan pendidikan yang transparan dan profesional.

“Kita harus bersama-sama menjaga kepercayaan masyarakat dengan memberikan pelayanan yang transparan, adil, dan profesional. Hal ini penting agar pendidikan di Aceh bisa terus maju dan menghasilkan generasi penerus yang berkualitas,” tambahnya.

Kadisdik juga mengingatkan agar seluruh anak di Aceh mendapatkan akses pendidikan yang sesuai standar. Karena itu, SPMB yang berkeadilan menjadi instrumen penting dalam memastikan hak pendidikan bagi setiap anak terpenuhi.

Di akhir arahannya, Marthunis menekankan pentingnya kedisiplinan dan kekompakan di internal Dinas Pendidikan Aceh. Ia menyebut kedisiplinan sebagai landasan utama dalam membangun pendidikan yang bermutu.

“Kedisiplinan adalah cermin ketaatan pada aturan dan komitmen terhadap pelayanan publik. Ini menjadi landasan utama untuk meningkatkan mutu pendidikan di Aceh,” ujarnya.

Apel rutin tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antarseluruh pegawai Disdik Aceh, khususnya dalam mendukung pelaksanaan SPMB dan penguatan layanan pendidikan di seluruh provinsi.

Editor: Akil

Aliansi Rakyat Aceh Tolak Batalyon Teritorial Baru: Melanggar MoU Helsinki

0
Aliansi Rakyat Aceh Tolak Batalyon Teritorial Baru. (Foto: CNN Indonesia)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH Penolakan terhadap rencana pembangunan Batalyon Teritorial Pembangunan di lima kabupaten di Aceh disuarakan oleh sekelompok warga yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Aceh Menggugat. Mereka meminta TNI Angkatan Darat menghentikan proyek tersebut dan mengembalikan pengelolaan tanah wakaf Blang Padang kepada Masjid Raya Baiturrahman.

Menurut mereka, pembangunan batalyon baru di Kabupaten Nagan Raya, Pidie, Gayo Lues, Aceh Tengah, dan Aceh Timur dinilai melanggar kesepakatan damai dalam nota kesepahaman (MoU) Helsinki. Salah satu poin penting dalam MoU tersebut mengatur bahwa jumlah personel TNI organik yang diperbolehkan di Aceh hanya sebanyak 14.700 orang.

“Data yang kita peroleh sekarang sudah hampir 18 ribu personel TNI di Aceh apabila ditambah lagi Batalyon maka personel TNI tambah banyak lagi. Ini tentu melanggar perjanjian MoU Helsinki,” ujar Koordinator Aksi, Yulinda, Senin (7/7/2025).

Ia menambahkan, setelah hampir dua dekade pasca-damai antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Indonesia, kondisi keamanan di Aceh sudah kondusif, sehingga menurutnya penambahan batalyon tidak memiliki alasan yang jelas.

“Apa urgensinya dengan penambahan batalyon di Aceh? apa Aceh lagi bergejolak? ini aneh penambahan ini tidak berdasar,” ucapnya.

Aliansi tersebut juga mengkhawatirkan bahwa kehadiran batalyon tambahan dapat membuka ruang bagi penguasaan lahan rakyat, termasuk wilayah pertambangan dan aset strategis lainnya.

“Kalau batalyon ini tidak dicegat, kita khawatir ke depan TNI akan menguasai tanah-tanah termasuk tambang-tambang yang akan dikelola. Itu yang kita takutkan, rakyat Aceh tidak dapat kesejahteraan sama sekali,” kata Yulinda.

Selain menolak pembangunan batalyon, massa juga mendesak agar pengelolaan tanah wakaf Blang Padang oleh Kodam Iskandar Muda dikembalikan ke Masjid Raya Baiturrahman sebagai nazir sah dari wakaf tersebut.

Menanggapi hal ini, Kepala Staf Kodam Iskandar Muda, Brigadir Jenderal TNI Ayi Supriatna menyampaikan bahwa pembangunan batalyon merupakan bagian dari kebijakan pemerintah pusat dalam penguatan pertahanan negara.

Batalyon yang dirancang ini akan terdiri dari sembilan kompi, mencakup lima Kompi Senapan, satu Kompi Kesehatan, satu Kompi Pertanian, satu Kompi Pembangunan, dan satu Kompi Peternakan.

“Dengan adanya batalyon ini, diharapkan para prajurit tidak hanya memiliki kesiapan tempur, tetapi juga keterampilan di bidang pertanian, peternakan, dan pembangunan infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat,” jelas Brigjen TNI Ayi Supriatna.

Editor: Akil

Kabel Lampu Jembatan Lamnyong Dicuri, Pengamat Sarankan Pasang CCTV dan Alokasikan Biaya Pemeliharaan

0
Kondisi jembatan Lamnyong yang gelap gulita akibat padamnya lampu jalan yang kabelnya sudah dicuri sehingga membahayakan pengendara jalan. (Foto: Nukilan/Sammy)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Akademisi Universitas Muhammadiyah (Unmuha) Aceh dan pengamat kebijakan publik, Nasrul Zaman mengatakan terkait pencurian kabel lampu di sepanjang jembatan Lamnyong, Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh dan beberapa lampu jembatan lainnya di Kota Banda Aceh, Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh bisa mengoptimalkan pengawasan dari Satpol PP Kota Banda Aceh.

Selain itu, ia menyarankan agar di setiap sudut Kota Banda Aceh sudah mulai bisa dipasang kamera pengawas atau Closed-Circuit Television (CCTV) untuk mencegah hal serupa terulangi kembali.

“Saya pikir ini menjadi pembelajaran bagi Pemko Banda Aceh. Saat ini kita hanya memiliki biaya untuk pengadaan, tapi biaya pemeliharaannya tidak ada. Jadinya pemerintah hanya mengalokasikan biaya pengadaan tapi tak pernah memikirkan biaya pemeliharaan,” ujar Nasrul kepada Nukilan, Senin (7/7/2025).

Karena itu, dia menyarankan agar Pemko Banda Aceh sebagai ibu kota Aceh mulai menyiapkan anggaran pemeliharaan. Namun tak hanya terbatas pada biaya pemeliharaan seperti lampu jembatan saja, namun juga pemeliharaan fasilitas publik lainnya.

Sebelumnya, sejumlah kabel tiang lampu jembatan Lamnyong di sebelah kiri dan kanan ruas jalan tampak terputus dan tidak ada lagi sehingga semua lampu jembatan tersebut padam total. Hal ini membahayakan keselamatan para pengendara jalan terutama di malam hari. Hingga berita ini ditayangkan, belum ada tindakan yang dilakukan oleh Pemko Banda Aceh untuk mengungkap sindikat pencuri kabel lampu atau memperbaiki kabel lampu yang sudah putus atau hilang itu. []

Reporter: Sammy

Mualem Kirim Tim Khusus Temui Dubes Turkiye, Sepakati Sejumlah Kerja Sama Strategis

0
Tim khusus Aceh dan Duta Besar Turkiye untuk Indonesia, Prof. Dr. Talip Küçükcan. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Gubernur Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem, menjalin kerja sama strategis dengan Pemerintah Turkiye melalui pertemuan resmi antara tim khusus Aceh dan Duta Besar Turkiye untuk Indonesia, Prof. Dr. Talip Küçükcan.

Menurut informasi yang diterima Nukilan.id, pertemuan yang berlangsung pada awal Juli 2025 itu dihadiri oleh Tim Khusus Gubernur Aceh yang menangani urusan relasi internasional dan bisnis, yakni Iskandarsyah Bakri, H.M. Fauzan Kamil, Lc, MA, Dr. Suraiya IT, serta Yani Marjani AY, SE.

Dari pertemuan tersebut, kedua pihak menyepakati sejumlah langkah konkret yang bertujuan memperkuat hubungan historis antara Aceh dan Turkiye. Kesepakatan mencakup sektor pendidikan, kebudayaan, hingga perdagangan.

Salah satu kesepakatan penting adalah pendirian Turkiye Education and Cultural Center di Banda Aceh. Pusat kebudayaan ini akan menjadi ruang promosi budaya Turkiye, pelatihan bahasa Turki, serta penyelenggara seminar dan festival yang menyoroti sejarah hubungan erat antara Aceh dan Kesultanan Utsmaniyah.

Di bidang kesehatan, Pemerintah Turkiye menawarkan program pelatihan gratis bagi dokter dan perawat asal Aceh di sejumlah rumah sakit ternama di Turkiye. Biaya pelatihan, akomodasi, dan fasilitas akan ditanggung oleh pihak Turkiye, sementara Pemerintah Aceh hanya perlu menyediakan tiket perjalanan bagi peserta.

Aceh dan Turkiye juga akan meluncurkan program beasiswa bersama, membuka peluang bagi pelajar Aceh untuk menempuh pendidikan di universitas ternama di Turkiye seperti Universitas Istanbul dan Universitas Ankara. Sebaliknya, pelajar Turkiye juga akan berkesempatan belajar di Universitas Syiah Kuala dan UIN Ar-Raniry, melalui program pertukaran pelajar.

Di sektor ekonomi, Pemerintah Aceh berencana mendirikan Aceh Trade Center di Istanbul sebagai etalase produk unggulan daerah, seperti kopi Gayo, nilam, hasil laut, dan kerajinan tangan. Pusat ini diharapkan menjadi pintu masuk bagi produk Aceh ke pasar Turkiye dan Timur Tengah.

Tak hanya itu, Turkiye juga akan menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan untuk pemuda Aceh. Program ini akan membekali peserta dengan keterampilan bisnis dan pemasaran internasional, termasuk kesempatan mendapatkan mentoring dari pelaku usaha sukses di Turkiye.

“Alhamdulillah, pertemuan ini membawa hasil yang sangat positif dan membanggakan. Gubernur Aceh, Mualem, berkomitmen memperkuat hubungan Aceh-Turkiye bukan hanya soal sejarah, tetapi juga tentang masa depan yang lebih baik bagi rakyat Aceh,” ujar Fauzan Kamil, yang juga menjabat Ketua DPD HKTI Aceh.

Dubes Turkiye, Prof. Dr. Talip Küçükcan, menyambut baik kolaborasi tersebut. “Aceh memiliki tempat istimewa dalam sejarah Turkiye. Kami sangat antusias untuk mewujudkan kerjasama ini, yang akan membawa manfaat besar bagi kedua belah pihak dalam pendidikan, kebudayaan, dan ekonomi,” katanya.

Pemerintah Aceh melalui tim khususnya akan mulai mempersiapkan implementasi tahap pertama kerja sama ini pada September 2025. Delegasi Pemerintah Aceh dijadwalkan bertolak ke Turkiye untuk bertemu Ketua Parlemen Turkiye, Turkish Chambers of Commerce, dan jajaran Pemerintah Turkiye.

Sementara itu, Delegasi Turkiye yang dipimpin langsung oleh Dubes Küçükcan akan mengunjungi Banda Aceh pada akhir 2025. Kunjungan tersebut bertujuan menindaklanjuti rencana pendirian Turkiye Education and Cultural Center serta mematangkan kerja sama bilateral lainnya.

Sebagai bagian dari penguatan relasi budaya, kedua belah pihak juga berencana menggelar festival budaya bersama pada 2029 untuk memperingati 500 tahun hubungan Aceh dan Turkiye.

Dengan semangat “Partnership for the People, for the New World”, kerja sama ini diharapkan menjadi tonggak baru hubungan Aceh-Turkiye yang tidak hanya mengakar pada sejarah panjang masa lalu, tetapi juga membuka jalan menuju masa depan yang lebih sejahtera dan bermartabat. (XRQ)

Reporter: Akil

Gempa Magnitudo 4,9 Guncang Sabang, Warga Diimbau Tetap Tenang

0
Ilustrasi gempa bumi. (Foto: Getty Images)

Nukilan | Sabang – Gempa bumi berkekuatan magnitudo 4,9 mengguncang wilayah barat laut Kota Sabang, Aceh, pada Senin (7/7/2025) pukul 16.42 WIB.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui akun resminya melaporkan bahwa episentrum gempa berada di koordinat 9,36 derajat Lintang Utara dan 94,44 derajat Bujur Timur.

“Pusat gempa berada di 397 kilometer barat laut Sabang. Ini dengan kedalaman 57 kilometer,” tulis keterangan BMKG yang dikutip Nukilan, Senin (7/7/2025).

Hingga saat ini, belum ada laporan mengenai dampak gempa maupun adanya kerusakan infrastruktur atau korban jiwa. BMKG juga belum mengeluarkan peringatan potensi tsunami.

Masyarakat diimbau tetap tenang dan mengikuti informasi resmi dari BMKG serta tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi. []

Reporter: Sammy

Rakyat Aceh Menggugat Demo Tolak Pembentukan Empat Batalion Baru dan Kembalikan Tanah Blang Padang

0
Rakyat Aceh Menggugat melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Senin (7/7/2025). (Foto: Nukilan/Sammy)

Nukilan | Banda Aceh – Puluhan massa yang tergabung Rakyat Aceh Menggugat melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Senin (7/7/2025). Mereka mengajukan sejumlah tuntutan di antaranya terkait pembentukan empat batalion baru di Aceh, pengembalian tanah wakaf Blang Padang, dan polemik empat pulau yang sebelumnya diterbitkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Koordinator Rakyat Aceh Menggugat, Adi Liadi Sawang menyebutkan pihaknya menuntut beberapa hal dalam aksi demonstrasi tersebut. Pertama menolak pembentukan empat batalion baru di Aceh. Dia mengatakan Aceh tak membutuhkan penambahan batalion, namun yang dibutuhkan adalah jaminan kesejahteraan dan pembukaan lapangan kerja.

“Kedua menyangkut dengan tanah Blang Padang yang diwakafkan oleh salah seorang Sultan Aceh untuk Masjid Raya Baiturrahman. Maka kita memperjuangkan tanah Blang Padang ini Kembali ke Masjid Raya Baiturrahman,” ujar Adi kepada Nukilan, Senin (7/7/2025).

Selanjutnya, kata Adi, pihaknya menuntut pemerintah pusat untuk mencopot Mendagri Tito Karnavian dari jabatannya karena dianggap sebelumnya telah membuat polemik dengan menyerahkan kepemilikan empat pulau di Aceh Singkil kepada Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatra Utara.

Amatan Nukilan di lokasi, sekitar pukul 14.30 WIB, sejumlah massa masih bertahan di depan kantor Gubernur Aceh. Mereka tidak diizinkan untuk masuk ke dalam. Kehadiran mereka dijaga oleh puluhan polisi yang memantau aktivitas demonstrasi tersebut. []

Reporter: Sammy