*Cut Silmina Najwa
Ekonomi politik mungkin tidak terdengar asing lagi bagi kita. Banyak orang yang selama ini beranggapan bahwa ekonomi politik memiliki definisi yang sama dengan politik ekonomi. Padahal keduanya ini memiliki definisi yang berbeda. Lalu muncul pertanyaan, sebenarnya apa yang membedakan antara ekonomi murni itu sendiri dengan ekonomi politik? Perbedaannya terletak pada pandangan mengenai stuktur kekuasaan yang terdapat dalam masyarakat. Ide ekonomi politik pada hakikatnya didasarkan pada pemisahan antara ilmu politik dan ilmu ekonomi.
Jika meninjau dari sejarah, konsep mengenai ekonomi politik lahir pada abad ke 18, dimana pada abad ini ditandai dengan terjadinya pergeseran istilah dari “ekonomi” menjadi “ekonomi politik”. Istilah “ekonomi” diambil dari konsep Yunani yang berarti manajemen rumah tangga, sedangkan istilah “ekonomi politik” dimaksudkan sebagai manajemen tentang urusan ekonomi dalam sebuah negara.
Sebenarnya, kemunculan imu ekonomi politik ini memunculkan pro kontra mengenai tanggung jawab dari pejabat negara yang berkaitan dengan negara serta bertujuan membantu orang dalam memahami dan mengatasi perubahan dramatis dalam system pemusatan kebutuhan manusia, baik dengan memahami sifat dari kebutuhan/keinginan maupun cara memproduksi serta mendistribusikan barang untuk memuaskannya.
Setelah mengetahui gambaran mengenai sejarah munculnya ekonomi politik. Maka bisa saya simpulkan bahwa definisi ekonomi politik secara sederhana adalah manajemen terhadap urusan ekonomi dalam sebuah negara. Bagaimana ekonomi saling berkegantungan dengan politik. Cakupan ataupun kajian mengenai ekonomi politik dapat mengaitkan seluruh penyelenggaraan politik, baik itu yang menyangkut berbagai aspek, proses maupun kelembagaan dengan berbagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat.
Kalimat “ekonomi politik”, secara jelas terdiri dari 2 suku kata, yaitu ekonomi dan politik. Ekonomi merupakan ilmu yang cenderung mangacu pada bagaimana caranya mendapatkan “kekayaan” sedangkan politik cenderung lebih mengacu pada bagaimana mendapatkan “kekuasaan”. Keduanya memiliki keterkaitan erat sattu sama lain dan juga memiliki kepentingan yang bersifat satu arah.
Ekonomi dan politik berinteraksi dengan berbagai cara dalam rangka alokasi sumber daya,distribusi pendapatan maupun stabilisasi. Dari hal ini ekonomi dan politik dipastikan tidak dapat dipisahkan. Para pengambil keputusan (actor) di bidang ekonomi maupun actor di bidang politik, keduanya saling bergantung satu sama lain dan tentunya kedua actor tersebut merupakan pemeran utama dalam system ekonomi politik itu sendiri.
Ekonomi politik merupakan hubungan antara ekonomi dan politik. Tentang bagaimana seharusnya ekonomi dan politik itu bisa saling terkait dan berhubungan satu sama lain. Jika bisa diibaratkan, ekonomi tanpa politik akan mengalami kesulitan dalam mengatur regulasi ataupun birokrasi dalam mengatur system ekonominya. Dan begitu juga politik yang berdiri tanpa ekonomi akan mengalami kesulitan dan bahkan tidak bisa dilaksanakan karena pada dasarnya, politik akan membutuhkan modal ataupun dana yang berasal dari ekonomi.
Berbicara mengenai ekonomi politik tidak akan lengkap jika tidak meninjau langsung contohnya. Salah satu bentuk ekonomi politik yang kerapkali terlihat di kehidupan sehari hari dan juga dapat diamati adalah kebijakan ekspor impor yang dilakukan oleh Negara. Mengapa kebijakan ekspor impor menjadi salah satu bentuk contoh dari praktik ekonomi politik? Pada dasarnya kebijakan ekspor impor merupakan sebuah aktivitas perdagangan internasional. Ekspor dipahami sebagai aktivitas perdagangan internasional dengan menjual barang ke luar negeri sedangkan impor adalah sebaliknya. Kebijakan ekspor impor dikategorikan sebagai bentuk ekonomi politik dikarenakan didalam aktivitas perdagangan internasional tersebut memungkinkan terjadinya interaksi antara ekonomi dan juga politik.
Ekonomi akan bermain peran di bidang perdagangannya sedangkan kebijakan dari perdagangan internasional tersebut akan diambil alih oleh politik. Ekspor impor juga tidak hanya mementingkan untung semata, tetapi juga hubungan baik yang terbangun diantara kedua Negara yang melakukan ekspor impor tersebut.
Ekonomi politik berperan besar dalam proses ekspor ataupun perdagangan internasional. Para actor yang bermain di dalamnya diharuskan mampu menguasai berbagai pendekatan ekonomi politik yang bertujuan agar aktivitas ekonomi politik seperti ekspor berjalan lancar.
Mengkaji contoh yang terjadi di lapangan, Indonesia melakukan ekspor ke berbagai Negara. Negara yang menjadi tujuan ekspor Indonesia adalah seperti Malaysia, Singapore, Hongkong, China, USA, Thailand, Vietnam, Italia, Jerman dan berbagai Negara besar lainnya. Produk yang di ekspor pun bermacam macam. Contohnya seperti kopi yang diekspor ke berbagai Negara seperti Fliphina, Malaysia, Thailand, Singapore dan Unie Emirat Arab. Proses ekspor kopi ini membawa banyak dampak positif terhadap perkembangan ekonomi Indonesia. Salah satunya seperti bertambahnya devisa Negara, meningkatnya pendapatan dan pajak Negara serta berkembangnya industry kopi. Seperti yang kita ketahui, bahwa ekspor kopi yang dilakukan oleh Indonesia tidak akan lepas dari peran ekonomi politik. Kebijakan ekspor kopi akan berkaitan langsung dengan kebijakan yang dirumuskan oleh politik, sedangkan hal yang berkaitan dengan keuntungan ekspor dan lain sebagainya akan tidak terlepas dari ekonomi.
Contoh lainnya, sebagai bentuk pemisalan lain, bentuk ekspor impor juga merupakan sebagai bentuk ekonomi politik yaitu bentuk subsidi ekspor. Subsidi dipahami sebagai bantuan, insentif, komoditas yang diberikan oleh pemerintah. Dan di dalam konteks ekspor. Subsidi ekspor dipahami sebagai kebijakan pemerintah yang ingin mendorong ekspor barang serta mengurangi penjualan barang di pasar domestic dengan menggunakan pembayaran langsung berupa pinjaman berbunga rendah, keringanan pajak untuk pengekspor, atau iklan di negara lain yang didanai oleh pemerintah.
Subsidi ekspor bekerja dengan menurunkan harga yang dibayarkan oleh importir asing, sehingga konsumen domestik akan membayar lebih mahal daripada konsumen asing. Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) melarang sebagian besar subsidi yang terkait dengan volume ekspor kecuali untuk negara terbelakang. Dan terkadang, untuk meningkatkan nilai ekspor di Indonesia, pemerintah tak segan memberikan subsidi kepada suatu perusahaan untuk melaksanakan aktivitas ekspor.
Aktivitas ekspor menjadi hal yang cukup menarik untuk dibicarakan. Ditambah dengan fakta bahwa aktivitas ini merupakan bagian dari bentuk ekonomi politik, menjadikan hal ini sebagai bentuk diskursus yang menarik. Aktivitas perdangan kerapkali dijadikan sebagai aktivitas ekonomi. Dan hal tersebut memang benar adanya. Kegiatan ekspor merupakan kegiatan “perdagangan” yang dilakukan dengan skala “Internasional”. Dan tentunya dalam kegiatan semacam ini, membutuhkan perhatian khusus dari para actor politik dalam menetapkan berbagai kebijakan mengenai ekspor. Tujuannya, agar aktivitas ekspor berjalan dengan arah yang tepat dan tidak bertabrakan dengan aturan aturan yang berlaku.
Dari hal ini, dapat dilihat dengan jelas bagaimana peranan dan cara kerja dari ekonomi politik. Proses ekspor yang biasa sering dilakukan melibatkan studi ekonomi politik di dalamnya. Tidak hanya berlaku untuk aktivitas atau kegiatan ekspor saja, studi mengenai ekonomi politik juga memegang kendali dalam proses impor. Salah satu contoh real atau fakta yang pernah terjadi di lapangan adalah proses impor beras yang dilakukan oleh Negara kita sendiri, Indonesia. Indonesia melakukan kegiatan impor beras ke luar negei sejak periode 2000 hingga 2019. Dalam kebijakan impor dapat dipastikan ada pihak yang bertarung untuk memenangkan kepentingannya, tidak terkecuali pada kebijakan impor beras yang dilakukan pemerintah.
Dalam kasus impor beras, terdapat 4 aktor yang terlibat didalamnya. Yaitu Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Badan Urusan Logistik (Bulog), dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Seperti yang diungkapkan oleh Thomas Oatley bahwa setiap institusi politik memiliki kepentingan dan kepentingan yang dimiliki oleh setiap institusi tersebut berupaya untuk dijadikan kebijakan. Nah dari hal ini, dapat dipastikan bahwa campur tangan politik tidak bisa terlepas dari proses impor beras yang dilakukan. Impor yang dilakukan pastinya akan berhubungan langsung dengan ekonomi. Dan pastinya akan terlibat sejauh mungkin dengan perekonomian. Dan tentunya, actor politik diperlukan sebagai control dalam proses impor beras tersebut.
Dan kesimpulannya adalah, ekonomi politik menjadi sebuah kajian menarik yang membahas mengenai hubungan politik dan ekonomi dengan pendekatan pada peran kekuasaan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Bagaimana studi politik yang berfokus pada hubungan antar negara dan ekonomi saling berkaitan dan memiliki hubungan. Dimana ekonomi politik itu sendiri dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kondisi dimana produksi serta konsumsi dapat terselenggarakan di berbagai negara.
Penulis adalah Mahasiswa Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Syiah Kuala
