Disbudpar Aceh Akan Gelar Ramadhan Festival 2022

-

12/04/2022

Nukilan.id – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menggelar Rapat kerja bersama PT Pertamina terkait kelangkaan bahan Bakar Minyak (BBM) di sejumlah statiun pengisi bahan bakar umun (SPBU) di Aceh. Rapat dilakukan untuk menghindari gangguan ketertiban masyarakat dan aksi penimbun BBM.

Pelaksana Tugas Ketua Dewan perwakilan Rakyat aceh (DPRA) Safaruddin menyampaikan, rapat dilakukan untuk mendengar sejauh mana kesiapan pertamina menanggulangi kelangkaan BBM ini di Aceh.

“Penjelasan mereka memang kuota kita yang berkurang, sehingga membuat mereka harus mensiasatinya,” kata Safaruddin di ruang Banggar Gedung DPRA, Selasa (12/4/2022).

Kata Safar, pihaknya juga meminta kepada Kapolda dan Kodam Iskandar Muda untuk melihat potensi pasokan BBM untuk menghadapi lebaran.

” Kita mendorong Kapolda Aceh untuk menbentuk satuan Tugas (satgas) terhadap penimbunan BBM bersusidi ini. Sekaligus kita dan pemerintah Aceh sedang berwacana membuat stiker BBM bersubsidi untuk siapa saja dan ini akan kita lakukan pemetaan dulu,” katanya.

Reporter: Hadiansyah

Tok! DPR Sahkan RUU TPKS Jadi Undang-Undang

Penulis

-

12/04/2022

dpr-tetapkan-anggota-kpu-dan-anggota-bawaslu-2022-2027-4_169 — Rapat Paripurna DPR secara resmi mengesahkan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) menjadi Undang-Undang. Foto: Antara/Muhammad Adimaja.

Nukilan.id – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) menjadi Undang-Undang TPKS.

Pengesahan tersebut diambil dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung Paripurna DPR-RI, Senayan, Jakarta pada Selasa (12/4/2022).

Sejumlah organisasi perempuan Indonesia hadir dalam pengesahan itu. Di antaranya Koalisi Perempuan Indonesia, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia, LBH APIK Jakarta, Perhimpunan Jiwa Sehat, Perwati, Puan Seni Indonesia dan GMNI.

“Semua hadir untuk mendukung pengambilan keputusan terkait dengan keputusan RUU TPS,” kata Puan dalam rapat paripurna di gedung DPR.

Selanjutnya, Puan meminta persetujuan kepada anggota DPR-RI untuk menyetujui RUU TPKS menjadi undang.

“Kami menanyakan kepada setiap Fraksi apakah undang-undang tentang Tindak Pidana kekerasan Seksual dapat disahkan menjadi undang-undang?,” ucap Puan.

“Setuju,” teriak anggota diikuti tepuk tangan meriah.

Mantan Menko PMK lalu mengetuk palu pengesahan. Puan lalu menanyakan kembali kepada para wakil rakyat tentang pengesahan RUU itu.

“Kami menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota apakah rancangan undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?,” tanya Puan.

“Setuju,” teriak para peserta dengan suasana ceria. []

11 Perusahaan Siapkan Proyek Hilirisasi Batu Bara

Penulis

-

12/04/2022

5205_840x576 — Tampak dari ketinggian lokasi konsesi PT Samantaka Batu Bara di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau,/Foto: Betahita.id

Nukilan.id – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat ada 11 perusahaan yang telah berkomitmen dan sudah mempersiapkan proyek hilirisasi batu bara mereka hingga 2030. Proyek ini disebut sebagai langkah mendukung program transisi energi untuk menuju target emisi nol bersih.

Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Batubara Kementerian ESDM Lana Saria mengatakan, peningkatan nilai tambah melalui teknologi hilirisasi merupakan upaya mengganti energi batu bara yang tinggi emisi karbon agar bisa lebih ramah lingkungan.

“Saat ini sudah tercatat 11 perusahaan yang komit sudah mempersiapkan proyek hilirisasi batu baranya hingga tahun 2030 dan akan menyusul dua perusahaan lagi,” kata Lana dalam diskusi publik Indef bertajuk Keekonomian Gasifikasi Batu Bara, dikutip dari Antara, Kamis (8/4/2022).

11 perusahaan batu bara yang telah menyatakan komitmen untuk menggarap proyek hilirisasi

PT Bukit Asam – gasifikasi ke dimetil eter dan hilirisasi batu bara menjadi briket
PT Kaltim Prima Coal berkerja sama dengan PT Kaltim Nusantara Coal – gasifikasi ke metanol
PT Arutmin Indonesia – gasifikasi ke metanol
PT Kendilo Coal Indonesia – gasifikasi ke metanol
PT Multi Harapan Utama – proyek hilirisasi semi kokas
PT Adaro Indonesia – gasifikasi metanol/dimetil eter
PT Kideco Jaya Agung – gasifikasi batu bara bawah tanah
PT Berau Coal – gasifikasi menjadi metanol/dimetil eter
PT Megah Energi Khatulistiwa – hilirisasi batu bara semi kokas
PT Thriveni – pengembangan batu bara dan briket

Hingga 2045 ada dua tambahan perusahaan yang akan melaksanakan proyek hilirisasi batu bara adalah PT Mandiri Inti Perkasa dan PT Borneo Indobara. Lana menjelaskan program pengembangan dan pemanfaatan batu batu bara berupa gasifikasi akan menghasilkan metanol, dimetil eter, syngas, amonia, hidrogen, dan olefin.

Teknologi hilirisasi likuefaksi batu bara akan menghasilkan produk berupa bensin dan solar, teknologi hilirisasi briket menghasilkan produk biomassa dan briket terkarbonisasi, teknologi cokes making menghasilkan produk batu bara metalurgi, teknologi pengembangan menghasilkan batu bara untuk kelistrikan dan industri.

Adapun teknologi ekstraksi batu bata menghasilkan produk hilirisasi berupa material maju, logam tanah jarang, asam humat, dan asam fulvat; teknologi fasilitas pencampuran menghasilkan produk kelistrikan dan penerapan batu bara bersih pada pembangkit; teknologi CCS/CCUS akan menghasilkan produk hilirisasi yang bisa menurunkan emisi karbon dioksida.

Kementerian ESDM memproyeksikan Indonesia memiliki sumber daya batu bara sebanyak 91,6 miliar ton dengan cadangan mencapai 31,7 miliar ton. Pada 2021 realisasi produksi batu bara dalam negeri mencapai 614 juta ton atau 98,2 persen dari target 625 juta ton. Sedangkan realisasi pemanfaatan batu bara domestik tercatat sebanyak 133 juta ton atau 96,7 persen dari target 137,5 juta ton. [Betahita]

Ketua Fraksi Demokrat DPR Aceh Minta Presiden Jokowi Dengarkan Suara Rakyat

Penulis

-

12/04/2022

Nukilan.id – Ketua Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh drh Nurdiansyah Alasta M Kes merespon aksi demo Mahasiswa Aceh. Katanya, aksi massa sejalan dengan harapan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

“Terimakasih mahasiswa seluruh Indonesia dan khususnya Mahasiswa Aceh yang sudah menyuarakan hak-hak membela aspirasi rakyat, seperti minta turunkan harga BBM dan pajak PPN, kelangkaan pertalite dan solar, kelangkaan minyak goreng serta menolak penundaan Pemilu 3 Periode, ini semua sejalan dengan apa yang disuarakan oleh Ketum AHY selama ini,” kata Nurdiansyah kepada Nukilan.id di Banda Aceh, Selasa (12/4/2022).

Dijelaskannya, semua regulasi yang disampaikan Mahasiswa pada hari ini sangat bergantung pada kebijakan Pusat.

Sebagai perwakilan daerah, Nurdiansyah berujar Fraksi Demokrat Aceh sangat mendukung penolakan penambahan periode masa jabatan Presiden.

“kita baru saja keluar dari ancaman pandemi Covid-19, dari segi ekonomi masyarakat sangat melemah. Ditambah kelangkaan minyak goreng dan kenaikan harga sembako yang memberatkan masyarakat, seharusnya pemerintah Pusat lebih memperhatikan kondisi rakyat saat ini,” jelasnya.

Nurdiansyah juga meminta Presiden Joko Widodo perlu mendengarkan seluruh suara rakyat Indonesia, apalagi berbagai aksi sudah dilakukan dari seluruh kalangan masyarakat dan mahasiswa.

“Jangan sampai masyarakat terus terjepit, karena dapat menimbulkan konflik lebih besar, jika kebijakan terus seperti ini,” sebutnya.

Untuk itu–Nurdiansyah berharap pemerintah Aceh ikut menyuarakan suara rakyat dan suara seluruh Mahasiswa Aceh agar harapan Rakyat diterima Presiden.[]

Reporter: Irfan

Aksi Berjalan Tertib, Polda Aceh: BEM Orang-Orang Cerdas dan Paham Aturan

Penulis

-

12/04/2022

IMG_20220412_024056 — Aksi unjuk rasa BEM Se-Aceh di Depan Gedung DPRA, Banda Aceh, Senin (11/4/2022). Foto: Nukilan/Wanda)

Nukilan.id – Kabid Humas Polda Aceh Kombes Winardy meyakini bahwa peserta aksi unjuk rasa 11 April di Aceh adalah orang-orang terpelajar dan cerdas, sehingga dalam menyuarakan kepentingan rakyat tetap menghormati aturan hukum.

Hal tersebut disampaikan Winardy menanggapi aksi unjuk rasa yang dilakukan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Se-Aceh di Gedung DPRA dan sejumlah titik lainnya di kewilayahan, Senin, 11 April 2022.

Aksi unjuk rasa BEM Se-Aceh di Depan Gedung DPRA, Banda Aceh, Senin (11/4/2022). Foto: Nukilan/Wanda)

Winardy mengatakan, sejauh ini situasi unjuk rasa masih sangat tertib. Hal ini tentunya berkat kerja sama semua pihak baik dari TNI-Polri maupun Satpol PP yang telah menggawal aksi para mahasiswa menyampaikan aspirasinya.

Selain itu, ia juga mengapresiasi para BEM yang tergabung dalam aksi hari ini. Menurutnya, para BEM dan seluruh peserta aksi unras adalah orang-orang cerdas dan mengerti hukum, sehingga mereka hanya fokus menyuarakan aspirasi masyarakat tanpa ada pelanggaran hukum.

“Sejauh ini situasi sangat kondusif. Mereka adalah orang-orang cerdas, sehingga tidak mungkin anarkis atau melanggar hukum,” ujar Winardy. [Wanda]

Orasi Warga di Tengah Aksi Mahasiswa, Tuntut DPR Aceh Selesaikan Perampasan Tanah

Penulis

-

12/04/2022

Nukilan.id – Ditengah aksi unjuk rasa Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Se-Aceh di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) pada Senin (11/4/2022). Muncul seorang Warga Muara Batu, Aceh Utara, yang ikut berorasi dengan menuntut kepastian DPRA terkait pengelolaan izin tanah yang telah dirampas perusahaan swasta.

“Hak tanah kami dirampas oleh perusahaan swasta,” kata salah seorang Warga Aceh Utara itu dihadapan seluruh Pimpinan DPRA dan disaksikan seluruh Mahasiswa Aceh.

Ia mengungkapkan, bahwa pada tanggal 15 Maret 2022 kemarin, pihak DPRA telah melakukan audiensi dengan Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Utara, dan DPRA berjanji akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengatasi pemasalahan Hak Guna Usaha (HGU) di lahan masyarakat.

“Tapi janji DPRA akan membentuk Pansus itu belum ada sampai sekarang,” ujarnya.

Menurutnya, sudah banyak sekali tanah di Aceh yang dirampas oleh perusahaan swasta dan telah dikeluarkan izin oleh Pemerintah Aceh, seperti yang telah terjadi di Aceh Singkil.

“Karena itu, kita berharap, agar DPRA terbuka hatinya dan menyelesaikan semua permasalahan tanah masyarakat yang terjadi di Aceh,” pungkasnya.

Reporter: Reji

Ratusan Aliansi Mahasiswa USK Ikut Dalam Aksi Massa di DPR Aceh

Penulis

-

12/04/2022

usk — Aliansi Mahasisswa USK lakukan aksi bersama mahasiswa dari seluruh Aceh. (Foto: Nukilan.id)

Nukilan.id – Mahasiswa Universitas Syiah Kuala (USK), Aby Rafdi mengatakan kami bukan atas nama Badan Eksekutif Mahasisa Universitas Syiah Kuala (BEM USK), tapi dari Aliansi Mahasiswa USK yang datang menyampaikan tuntutan turunkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11%, turunkan harga BBM, dan bahan pokok lainnya.

“Hari ini semua mahasiswa berasal dari jantong Rakyat Aceh,” kata Aby Rafdi yang disampaikan pada aksi Mahasiswa di Gedung DPR, Banda Aceh, senin (11/4/2022) mulai pukul 14.00 WIB.

“Siapa yang pantas disebut hati rakyat Aceh? hari ini kita semua menjadi jantong rakyat Aceh,” lanjutnya

Disampaikan Aby apabila mahasiswa USK siap mengambil andil untuk bersamai rakyat Indonesia hari ini.

“Kami dari USK hadir hari ini, kami menentang berita yang menyebut USK tidak hadir,” tegasnya kembali.

Reporter: Hadianyah

Tuntutan Gerakan Masyarakat Mahasiswa Aceh, Ada Soal Pelecehan Seksual dan JKA

Penulis

-

12/04/2022

aksi_mahasiswa — Aksi Mahasiswa di Banda Aceh (Foto: Nukilan.id)

Nukilan.id – Ribuan massa yang menduduki kantor Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Mahasiswa Aceh (GMMA) menuntut DPRA Untuk menandatangani Petisi untuk disampaikan kepada Presiden republik Indonesia.

Koordinator Aksi Gerakan Masyarakat Mahasiswa Aceh (GMMA) Saifullah menyampaikan tuntutan mereka terkait kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11%, BBM, bahan pokok lainnya.

“Dan kami massa aksi menolak penundaan Pemilihan Umum (Pemilu),” kata Saifullah di Gedung DPR Aceh, Banda Aceh, Senin (11/04/2022).

Massa aksi memberikan surat tuntutan yang ditujukan kepada Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPRA Safaruddin dilakukan setelah melakukan orasi bersama.

Adapun 9 point tuntutan GMMA yang diteruskan ke DPRA untuk disamapiakan kepada Presiden Joko Widodo antara lain:

1. Meminta DPRA untuk mendedak pemerintah pusat agar menurunkan harga BBM dan PPN.
2. Meminta pemerintah pusat untuk menstabilkan kesediaan dan harga bahan sembako.
3. Revisi kembali Peraturan Menteri ESDM Nomor 21 Tahun 2021 Pasal 8 ayat 1 terkait kenaikan harga dasar BBM.
4. Mendesak Direktorat Jenderal Pajak (DPJ) dan Menteri Keuangan untuk mengkaji ulang aturan turunan UU HPP yang menyebabkan kenaikan harga PPN menjadi 11% dan mahasiswa menuntut untuk mengembalikan PPN sebesar 10%.
5. Menuntaskan konflik agraria paling telat 6 bulan 2022 serta transparansi kinerja pansus setiap satu minggu sekali dengan melibatkan elemen mahasiswa dan masyarakat.
6. Revisi kembali kebijakan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) agar bisa dirasakan kembali oleh seluruh rakyat Aceh terkecuali ASN.
7. Mendesak instansi Pendidikan Aceh untuk serius menerapkan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) demi mencegah aski pelecehan seksual yang marak terjadi di Aceh.
8. Desak gubernur untuk meregulasikan setiap kepala desa untuk mengontrol setiap pangkalan gas LPG dalam mengatasi penyelewengan kenaikan harga gas LPG subsidi.
9. Tuntaskan kelangkaan BBM di Aceh jenis pertalite dan solar.

Demikian 9 point tuntutan yang diajukan. Sementara massa aksi berikan tempo 1 x 24 jam kepada DPRA agar surat tersebut ditandatangani Gubernur Aceh Nova Iriansyah untuk diteruskan kepada Joko Widodo.

Kemudian Plt. Ketua DPRA Safaruddin merespon baik apa yang diaspirasikan oleh mahasiswa.

“Kami akan melakukan advokasi juga terhadap perjuangan para mahasiswa hari ini, persoalan lain kami juga sudah menanggapi terkait aspirasi yang mereka berikan,” pungkasnya.

Reporter: Hadiansyah

Ternyata BEM Universitas Syiah Kuala Tidak Ikut Aksi ke DPR Aceh

Penulis

irfan

-

11/04/2022