Bank Aceh Salurkan Zakat Karyawan Rp2,2 Miliar

-

25/04/2022

tiga-ekor-harimau-sumatera-tewas-terkena-jerat-di-aceh-timur-4_169 — Harimau Sumatera tewas terjerat jebakan di Aceh Timur. (Foto: ANTARA FOTO/Weinko Andika)

Nukilan.id – Tiga individu Harimau Sumatera (panthera tigris sumatrae) ditemukan tewas terkena jerat di area perkebunan HGU PT Aloer Timur di Desa Sri Mulya, Kecamatan Peunaron, Kabupaten Aceh Timur.

Kepala BKSDA Aceh, Agus Irianto membenarkan kematian tiga individu harimau di Aceh Timur. Saat ini pihaknya bersama aparat kepolisian menuju ke lokasi kejadian untuk melakukan penyelidikan.

“Benar. Ini kita lagi lagi menuju lokasi untuk melakukan necrospy (bedah bangkai) dan olah TKP,” kata Agus saat dikonfirmasi, Senin (25/4).

Atas kematian tiga individu harimau itu, BKSDA Aceh mengutuk keras kejadian ini dan jika ditemukan unsur kesengajaan, pihaknya akan mengusut tuntas pelaku yang memasang jerat tersebut.

“Kita sudah koordinasi dengan penegak hukum akan mengusut tuntas kejadian ini apabila dalam proses necropsy dan olah TKP ada unsur kesengajaan yang menyebabkan kematian harimau sumatera tersebut,” ujarnya.

Kejahatan yang dapat menyebabkan kematian satwa liar dilindungi ini dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Harimau Sumatera merupakan salah satu jenis satwa yang dilindungi di Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi.

Berdasarkan The IUCN Red List of Threatened Species, satwa yang hanya ditemukan di Pulau Sumatera ini berstatus Critically Endangered atau spesies yang terancam kritis, berisiko tinggi untuk punah di alam liar. [cnn]

Jalan Multiyears Rp69,8 Miliar di Aceh Tamiang Rusak, Nora Minta Pelaksana Proyek Segera Perbaiki

Penulis

-

24/04/2022

Nukilan.id – Proyek pembangunan jalan Multiyears senilai Rp69,8 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tahun 2020 di Kabupaten Aceh Tamiang sudah mengalami kerusakan. Padahal proyek tersebut baru siap dikerjakan.

Menanggapi hal itu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Nora Idah Nita meminta agar pihak PT. Mon Mata Raya sebagai pelaksana kegiatan untuk segera memperbaiki ulang kerusakan tersebut.

“Itu harus segera diperbaiki ulang, mengingat jalan tersebut merupakan akses keluar-masuk ribuan masyarakat disana. Proyek tersebut dibangun untuk memudahkan masyarakat pengguna jalan, bukan sebaliknya,” tegas Politisi Partai Demokrat dari Dapil 7 (Aceh Tamiang dan Langsa) itu seperti dilansir berita Nasional, Minggu (24/4/2022).

Nora yang dijuluki Srikandi Aceh Tamiang ini mengaku khawatir akan terjadi hal yang tak diinginkan bagi masyarakat pengguna jalan bila kerusakan tersebut terus dibiarkan begitu saja.

“Kita khawatir akan ada korban yang jatuh, bila tidak segera diperbaiki. Apalagi di daerah tersebut tidak ada lampu penerang jalan bila malam hari,” ungkapnya.

Perlu diketahui bersama keberadaan Proyek Multiyears tersebut sejak dari awal sudah menjadi perhatiannya bersama rekan – rekan untuk diperjuangkan.

Sehingga, sambung Nora, proyek Multiyears tersebut sampai sekarang masih menjadi perhatian serius dirinya selaku anggota DPRA dari Dapil 7 yang meliputi Aceh Tamiang dan Langsa.

“Selain sumber anggarannya dari APBA, saya ikut mengawal ketat di Parlemen agar proyek tersebut tidak dibatalkan saat proses penentuan beberapa waktu lalu,” ungkapnya.

Sebelumnya, Camat Bandar Pusaka Cakra Agie Winapati Sabtu (23/4/2022) kepada wartawan menyampaikan jalan yang amblas berada di kawasan Kampung Pantai Cempa. Kerusakan jalan terjadi sekitar seminggu lalu dengan kondisi awal aspal retak-retak.

“Kalau dilihat secara kasat mata panjang jalan yang amblas sekitar 8-10 meter. Lebarnya hampir memakan separuh badan jalan,” kata Cakra.

Akibat jalan amblas arus kendaraan yang melintas dari dua arah jadi terganggu. Namun hingga hari ini kerusakan jalan masih diperbaiki oleh sejumlah pekerja.

“Setahu saya sudah diberi tanda garis aspal untuk kemudian di potong. Mungkin akan diaspal ulang,” ujarnya.

Cakra menduga kerusakan jalan yang baru diaspal tersebut dipicu oleh kostur tanah yang labil di area kaki bukit tersebut.

“Karena di bawahnya tanah liat, jadi mudah bergerak, sehingga membuat badan jalan amblas,” ujarnya. []

Rafli: Larang Ekspor Minyak Goreng dan CPO Bukan Solusi

Penulis

-

24/04/2022

IMG_20220424_170544 — Anggota DPR RI, Rafli

Nukilan.id – Keputusan Presiden Joko Widodo melarang ekspor minyak goreng dan bahan bakunya (CPO) per 28 April 2022 mendatang menuai kontroversi, pasalnya menurut Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) asal Aceh Rafli, kebijakan itu bersifat emosional jangka pendek, sudah dipraktekan pada larangan batu bara dan hasilnya merugikan.

“Bukan solusi, perlu di evaluasi. Kasusnya serupa kebijakan Stop ekspor batu bara, sangat terkesan emosional, akhirnya rugi. Bila kegiatan ekspor minyak goreng dilarang, maka industri dalam negeri tidak akan mampu menyerap seluruh hasil produksi. Jangan sampai Larangan kebutuhan ekspor Minyak Goreng mengkibatkan kerugian” kata Rafli dalam keterangan tertulis kepada Nukilan.id Minggu (24/04/2022).

Rafli mengatakan, untuk saat ini yang lebih mendesak ialah,” Pemerintah perlu mengakomodir siklus perdagangan CPO, bukan serta merta stop ekspor, itu bukan solusi menyeluruh”.

Sedangkan Data produksi minyak goreng tahun 2021 mencapai 20,22 juta ton, sebanyak 5.07 ton (25,05%) digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, dan 15,55 juta ton (74,93%) di ekspor. Berdasarkan presentase tersebut surplus produksi sangat besar. Jelasnya

Menurutnya, kebijakan ekspor, hanya perlu diseimbangkan dengan mekanisme subsidi minyak goreng dalam negeri dengan pola Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) yang sudah diatur.

Hal tersebut sudah dipraktekan negara tetangga malaysia, mereka penghasil CPO kedua di dunia, dengan harga minyak goreng Rp 8.500/kg. Bandingkan, Indonesia sebagai pengahasil minyak goreng no 1 dunia, harga relatif lebih mahal.

Sebagai anggota Legislatif di Komisi VI, Rafli menyarankan “Sebaiknya kita duduk bersama dulu dengan para produsen minyak goreng untuk evaluasi kebijakan ini, bila perlu studi banding. Ingat, komoditi ekspor berkontribusi besar bagi devisa,” Tegasnya.

Oleh karena itu, ia juga mengusulkan agar menjaga stabilitas harga, setiap Daerah pengasil kelapa sawit harus ada pabrik pengolahan minyak goreng. Disisi lain ada 3 Perusahaan besar BUMN tbk penghasil minyak goreng, semestinya Pemerintah mampu bikin harga lebih murah” tuturnya.

Jokowi Larang Ekspor Minyak Sawit Mentah, Begini Tanggapan Apkasindo Aceh

Penulis

-

24/04/2022

IMG-20220424-WA0000 — Sekretaris Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Aceh, Fadhli Ali. (Foto: Ist).

Nukilan.id – Sekretaris Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Aceh, Fadhli Ali menyampaikan bahwa Pidato Presiden Jokowi tentang larangan ekspor Minyak Goreng Sawit (MGS) dan Minyak Sawit Mentah atau Crude Palm Oil (CPO) telah mengejutkan banyak pihak.

“Wajar saja Presiden Jokowi mengambil kebijakan tersebut, masak urusan MGS dan CPO saja tidak berujung-tuntas sudah 4 bulan berlalu, ini menjadi tanggungjawab Kementerian Perdagangan seharusnya,” kata Fadhli dalam keterangannya kepada Nukilan di Banda Aceh, Sabtu (23/4/2022).

Akibatnya, kata dia, sawit ini terkesan dipersalahkan oleh banyak pihak. Padahal dunia mengakui bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang paling cepat pulih ekonominya akibat dampak pandemi Covid-19. Hal itu karena disebabkan industri sawit yang terus mengalami trend positif dan dampak multi efek player lainnnya.

“Memang ada beberapa eksportir yang mencoba-coba melanggar aturan yang sudah diterbitkan pemerintah, namun tidak langsung menyamaratakan semuanya,” ujar Fadhli.

Menurutnya, larangan ekspor MGS dan bahan bakunya ini sangat berisiko secara keseluruhan, karena 16 juta petani dan pekerja sawit menggantungkan hidupnya diperkebunan sawit.

“Karena ada sekitar 42% perkebunan sawit Indonesia dikelola oleh perkebun,” imbuhnya.

Selain itu, tambahnya, risiko anjloknya penerimaan negara melalui Bea Keluar (BK) dan berpotensi tekornya Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) melalui perannya sebagai operator pelaksana Pungutan Eksport (PE).

“Dan yang paling beresiko lagi adalah petani sawit akan mentelantarkan kebunnya karena anjloknya harga TBS ditengah naiknya HPP yang mencapai 100%,” sebut Fadhli.

“Kebun sawit kami adalah harapan ekonomi rumah tangga yang sifatnya harian, jika terganggu tentu kami petani sawit akan menjadi beban negara karena kami akan mendaftar ke program keluarga harapan atau PKH. Dan tentu hal ini cukup berat bagi kami para petani sawit,” lanjutnya.

Kemudian, dampak yang dirasakan petani dari larangan ekspor ini yaitu harga Tandan Buah Sawit (TBS) menurun langsung setelah satu jam pidato Presiden Jokowi pada Jum’at (22/4/2022), yang terkoreksi harganya sekitar Rp100-200/kg dan ini terjadi hampir merata di 22 Provinsi sawit Apkasindo.

Kata Fadhli, jika memang tujuan Presiden Jokowi untuk membanjiri MGS dalam negeri, maka petani sawit berharap dengan segala hormat kepada Bapak Presiden supaya kebijakan tersebut jangan terlampau berlama-lama.

“Harapan ini juga tersampaikan dalam diskusi dengan Saudara-Saudari kami sesama petani sawit di 22 Provinsi Apkasindo melalui Whatshapp Group. Dan kami juga berharap kepada Bapak Presiden supaya kebijakan stop ekspor tersebut segera dievaluasi setelah tujuannya tercapai,” ungkapnya.

Fadhil mengatakan, pihaknya yakin dan percaya dengan kebijakan Presiden Jokowi untuk kebaikan kedepannya dalam tata kelola industri sawit yang merupakan tumpuan ekonomi negeri ini.

Reporter: Hadiansyah

Mulyadi Thaib Apresiasi Kepemimpinan Aminullah-Zainal Dalam Kemajuan Kota Banda Aceh

Penulis

-

23/04/2022

Nukilan.id – Wakil Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) Banda Aceh Mulyadi Thaib, mengapresiasi kepemimpinan Aminullah-Zainal dalam kemajuan Kota Banda Aceh terhadap kemajuan dan capaian yang sudah dilakukan.

Hal tersebut ditunjukan dalam peningkatan bidang Ekonomi,Seni tradisi dan Budaya, Pemberantasan Rentenir melalui Bank Mahirah Muamalah, di bidang pendidikan, ekonomi, pelayanan kesehatan, infrastruktur, tata kelola pemerintahan. Itu semua sebuah pencapaian yang berhasil dilakukan,” kata Mulyadi Thaib dalam keterangannya kepada Nukilan.id di Banda Aceh Sabtu, (23/4/2022).

“kita akui berdasarkan data infografis di berbagai sektor angka kemajuan Banda Aceh sangat menakjubkan, sehingga berdasarkan visi-misi pemerintahan yang merupakan acuan pembangunan 5 tahunan capaiannya sungguh gemilang di Kota Banda Aceh,” ucap Mulyadi.

Kata Mulyadi, berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi kota Banda Aceh pada tahun 2021 mencapai 5,53 % dari tahun 2017. Biarpun kondisi di tengah kesulitan pandemi covid-19, ekonomi Banda Aceh justru terus meningkat.

Dan juga tercatat pada Februari 2022 pertumbuhan UMKM-nya sudah mencapai angka 17.080 unit atau setara dengan 92% dibandingkan 2016 yang hanya 8.900 unit. Bahkan angka rentenir di Banda Aceh dengan kehadiran LKMS Mahirah Muamalah dapat ditekan dari angka 80% ditahun 2016 menjadi hanya 2%. Tidak hanya itu, dengan indeks kota syari’ah yang mencapai 80% tercatat jumla wisatawan domestik dan manca negara ke Banda Aceh sebanyak 251.836 orang. Sehingga kemajuan pariwisata itu terus mendongkrak perekonomian masyarakat dan pertumbuhan UMKM tentunya,” sebut Mulyadi.

Dari aspek tata kelola pemerintahan, kemajuan Banda Aceh juga tidak bisa di pungkiri. Banda Aceh mendapatkan Piagam Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI sebanyak 13 kali berturut-turut, selama kepemimpinan Aminullah Zainal tidak pernah abstein dari opini WTP. Belum lagi capaian Monitor Center For Prevention dari KPK RI pada tahun 2021 mencapai angka 84,48% yang merupakan tertinggi di Aceh, dan bahkan lebih tinggi dari pemerintah provinsi Aceh yang hanya 76,35%,” paparnya.

hampir di semua aspek perubahan dan kemajuan di Banda Aceh menujukkan angka yang signifikan.

“Secara objektif kemajuan Banda Aceh sesuatu yang tak dapat di pungkiri, namun jika menuntut kesepurnaan sepenuhnya tentunya itu juga tidak mungkin, sebagai manusia tentu ada kurang dan lebihnya,” tutur Mulyadi.

RSUTP Abdya Tanggapi Ketua DPRK Terkait Uang Jasa Medis

Penulis

-

23/04/2022

IMG_20220423_225833 — (Foto: Dok Waspada)

Nukilan.id – Kepala Tata Usaha Rumah Sakit Umum Teuku Pekan (KTU RSUTP) menanggapi pernyataan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat Daya terkait pembayaran uang Jasa Medis atau kleim covid 19 Tahun 2020-2021.

“Menyangkut dengan pembayaran uang jasa medis dan kleim covid Tahun 2020 lagi di proses, kemungkinan dalam waktu dekat ini kita cairkan,” Kata KTU RSUTP Abdya, Raudhatinur melalui pesan Whatsap kepada Nukilan.id Sabtu, (23/4/2022).

“Untuk uang jasa covid -19 tahun 2021 akan kita bayar setelah lebaran,” ucap Raudhatinur.

Kata dia — Raudhatinur, terkait kenapa terlambat untuk pembayarannya, itu lebih ke pihak managemen, karna lagi melihat regulasi cara pembayarannya.

Lanjutnya, untuk anggaran jasa medis covid tahun 2020 sudah masuk ke Rekening RSUTP Abdya.

“Insyaallah dalam waktu dekat ini akan terbayarkan, dalam minggu ini di cairkan,” tutur Raudhatinur.

Adapun untuk pembayaran jasa medis untuk semuanya, mulai dari medis, paramedis, managemen dan kesehatan lainnya.

Untuk biaya jasa medis yang harus di bayar berapa besarannya, masih dalam perhitungan. “Hari Senin baru bisa kita lihat berapa yang di dapat oleh mereka, berdasarkan regulasi yang ada,” tutupnya.[Irfan]

Karang Taruna Aceh Tamiang Gelar Buka Bersama dan Santuni Anak Yatim

Penulis

-

23/04/2022

Nukilan.id – Karang Taruna Kabupaten Aceh Tamiang mengadakan buka bersama dengan para pengurus dan juga para ketua-ketua Karang Taruna Kecamatan dalam kabupaten setempat di Cafe Bulek Karang Baru, Sabtu (23/4/2022).

Selain para pengurus dan ketua Kecamatan, Karang Taruna Aceh Tamiang juga mengundang Anak Yatim seputar kecamatan Karang Baru.

Ketua Karang Taruna Aceh Tamiang, Joko Sudirman mengatakan dengan acara buka bersama ini diharapkan bisa menjalin silaturahmi antar sesama pengurus dan juga antar ketua yang ada di Kecamatan.

“Kita harus sepakat bahwa Karang taruna sebagai keluarga kedua kita. Silaturahmi dan komunikasi sangat diperlukan untuk tetap menjaga kekompakan dan kemajuan suatu organisasi,” ujar Joko didampinggi Sekretaris Husni Mubarak dan pengurus lainnya.

Joko menambahkan selain buka bersama dan santunan anak yatim, Karang Taruna Aceh Tamiang juga memberikan sirup untuk pengurus dan ketua yang hadir dalam kegiatan tersebut. “Bantuan syirup yang diberikan dapat menjadi berkah di bulan suci ini, dan semoga bermanfaat dalam rangka menyambut hari raya Idul Fitri 1443 Hijriah,” ujarnya. []

Ketua Komite I Fachrul Razi Minta Kapolri Bebaskan Aktivis PB HMI

Penulis

-

23/04/2022

WhatsApp Image 2022-04-23 at 13.56.16 — Senator asal Aceh Fachrul Razi, (Foto: Dok. Pribadi)

Nukialn.id – Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi meminta Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si untuk membebaskan Akmal Fahmi, Andi Kurniawan dan Imam yang merupakan aktivis Pengurus Besar HImpunan Mahasiswa Islam (PB-HMI) yang ditahan.

“Saya meminta Kapolri segera membebaskan Aktivis Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam saudara Akmal Fahmi cs dilepas, ini bulan Ramadhan, tentunya penangkapan terhadap mahasiswa tidak patut dilakukan oleh pihak kepolisian. Citra Kapolri sangat baik dalam mengedepankan humanisme dan Presisi dalam merespon aksi mahasiswa selama ini, namun penahanan kali ini dapat mencoreng citra Kapolri,” kata Fachrul Razi dalam keterangan tertulis kepada Nukilan.id Sabtu, (23/4/23).

Sebagaimana diketahui tiga kader Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) diamankan polisi. Itu dikarenakan unjuk rasa yang dilakukan puluhan kader HMI di depan Istana Negara , Jakarta Pusat, Jumat (22/4/2022).

Fachrul Razi menegaskan agar Pelepasan Aktivis PB HMI agar segera mendapat perhatian Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo karena sudah mengundang keresahan di kalangan HMI baik di Jakarta maupun di seluruh Indonesia. “Jangan gara gara oknum polisi yg melakukan penangkapan, akan berimbas masif di seluruh Indonesia aktivis HMI akan melakukan aksi lanjutan, ini akan merusak nama baik Kapolri Sigit yang selama ini dekat dengan mahasiswa, saya minta segera dibebaskan,” tegas Senator yang juga mantan aktivis HMI Universitas Indonesia ini.

Satu dari tiga orang yang diamankan pihak kepolisian adalah orang yang berpengaruh di PB HMI sehingga mereka memutuskan membubarkan diri. Namanya Akmal Fahmi, ketua bidang PTKP PB HMI, kemudian Andi Kurniawan dan Imam. Mereka dibawa paksa waktu demo.

Penangkapan aktivis HMI terkait puluhan kader HMI melakukan unjuk rasa di kawasan Istana Negara, Jumat (22/4/2022). Hal tersebut guna menyuarakan tragedi salah tangkap terhadap salah satu kader HMI.[]

BEM FST UUI Gelar Kegiatan Bagi Takjil On The Road serta Buka Puasa Bersama

Penulis

-

23/04/2022