Beranda blog Halaman 170

Pengukuran Ulang Lahan Tol Sibanceh Rampung, Pemerintah Aceh Siap Umumkan Hasilnya

Penulis
Redaksi
-
0
Ruas jalan Tol Sigli-Banda Aceh (Sibanceh). (Foto: Dok. Resmi)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Pemerintah Aceh menyampaikan bahwa proses penyelesaian sengketa lahan pada proyek Tol Sigli–Banda Aceh (Sibanceh) khususnya di Seksi Padang Tiji–Seulimuem menunjukkan perkembangan yang semakin positif. Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, memastikan bahwa pengukuran ulang lahan oleh Tim Panitia Pengadaan Tanah (P2T) telah diselesaikan.

Muhammad MTA menjelaskan, pengukuran ulang tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi yang digelar bulan lalu. Pertemuan itu dipimpin Wakil Gubernur Aceh dan melibatkan Forkopimda, instansi terkait, serta perwakilan masyarakat pemilik lahan terdampak. Fokus utama rapat tersebut adalah percepatan penyelesaian sengketa lahan yang selama ini menghambat operasional tol.

“Dari laporan pejabat terkait, pengukuran ulang saat ini sudah selesai dilakukan dan minggu ini akan dilakukan ekspose internal oleh P2T,” ujar MTA, Senin (21/11/2025).

Setelah ekspose internal, hasil pengukuran dan verifikasi akan diumumkan di tingkat kecamatan dan gampong agar masyarakat dapat melihat langsung data terbaru lahan masing-masing. Tahapan berikutnya adalah penyelesaian hak-hak masyarakat atas tanah garapan yang berada pada trase pembangunan tol.

“Setelah proses ini tuntas, Tol Sibanceh Seksi Padang Tiji–Seulimuem dapat segera difungsikan,” tambahnya.

Pemerintah Aceh menegaskan bahwa penyelesaian persoalan lahan menjadi perhatian serius Gubernur Aceh. Pengoperasian penuh ruas tersebut dinilai akan memperlancar arus barang, meningkatkan mobilitas warga, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan.

“Gubernur sangat berharap ruas tol ini segera difungsikan karena manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” kata MTA.

Pemerintah Aceh juga akan terus memberikan informasi kepada publik mengenai perkembangan penanganan permasalahan tersebut. “Jika ada informasi terbaru, segera akan kami sampaikan kembali,” tutup MTA.

JSI Gelar Workshop Riset dan Penulisan Artikel, Perkuat Literasi Mahasiswa Seni Teater ISBI Aceh

Penulis
Redaksi
-
0
JSI Menggelar Workshop Riset dan Penulisan Artikel untuk Perkuat Literasi Mahasiswa Seni Teater ISBI Aceh. (FOTO: NUKILAN)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Jaringan Survei Inisiatif (JSI) berkolaborasi dengan Program Studi Seni Teater Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Aceh mengadakan Workshop Metode Penelitian dan Penulisan Artikel Media selama dua hari, 22–23 November 2025, di Banda Aceh.

Kegiatan ini bertujuan memperkuat literasi akademik serta meningkatkan kapasitas produksi pengetahuan di kalangan mahasiswa Seni Teater. Dalam agenda yang turut dipantau oleh Nukilan.id tersebut, hadir dua pemateri, yaitu Akademisi Universitas Syiah Kuala Iqbal Ahmadi dan Akademisi UIN Ar-Raniry, Budi Azhari.

Dalam pemaparannya, Iqbal menjelaskan secara mendalam urgensi riset sosial-humaniora bagi mahasiswa seni teater. Menurutnya, dunia teater tidak hanya bertumpu pada kreativitas dan estetika. Ia menegaskan bahwa karya seni membutuhkan fondasi metodologis agar mampu menyampaikan pesan secara otentik dan menggugah publik.

“Ia mengingatkan bahwa mahasiswa seni harus mulai membiasakan diri membaca realitas dengan alat analisis. Tanpa riset, karya hanya menjadi ekspresi; dengan riset, karya menjadi pesan sosial yang memiliki daya pukul,” ujar Iqbal.

Iqbal menambahkan bahwa praktik teater merupakan bentuk tafsir atas dinamika manusia, sejarah, dan masyarakat. Karena itu, mahasiswa perlu mendalami metode penelitian kualitatif, seperti etnografi, observasi partisipatif, dan analisis wacana. Dengan pendekatan tersebut, teater tidak hanya hadir sebagai karya artistik, tetapi juga sebagai medium kritik sosial.

Ia menilai sensitivitas sosial harus berjalan berdampingan dengan kemampuan analitis agar karya tidak terjebak pada pengulangan tema atau imajinasi yang kosong. Menurutnya, karya seni yang baik mampu merefleksikan pengalaman kolektif masyarakat. Ia juga mendorong mahasiswa untuk memanfaatkan media sebagai ruang kritik dan refleksi, serta menjadikan penulisan sebagai bagian penting dari proses kreatif.

Sementara itu, Budi Azhari memaparkan strategi penulisan artikel media yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan ruang publik. Sinergi kedua materi tersebut diharapkan dapat memperkuat ekosistem akademik di ISBI Aceh, khususnya dalam membangun tradisi penelitian dan produksi pengetahuan yang lebih sistematis.

Pihak JSI menyampaikan bahwa workshop ini dirancang sebagai ruang pertemuan antara disiplin seni dan ilmu sosial, sehingga mahasiswa dapat memiliki fondasi intelektual yang kuat, baik dalam berkarya maupun dalam mengasah kemampuan berpikir kritis. (XRQ)

Reporter: AKIL

Pemkab Aceh Besar Pertanyakan Penetapan Hutan Lindung di Lampuuk

Penulis
Redaksi
-
0
Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Besar, Farhan saat menyampaikan pengaduan masyarakat dalam Rapat Kerja Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD-RI bersama Pemerintah Aceh, di Aula Lantai III Kantor Gubernur Aceh, pada Jum’at (21/11/2025). (Foto: Pemkab Aceh Besar)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Pemerintah Kabupaten Aceh Besar meminta penyelesaian menyeluruh terkait status lahan masyarakat Lampuuk, Kecamatan Lhoknga, yang saat ini diklaim sebagai kawasan hutan lindung. Permintaan itu disampaikan Asisten I Setdakab Aceh Besar, Farhan, dalam Rapat Kerja Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI bersama Pemerintah Aceh di Aula Lantai III Kantor Gubernur Aceh, Jumat (21/11/2025).

Rapat tersebut dipimpin Ketua BAP DPD RI, Ahmad Syauqi Soeratno, dan dihadiri Anggota DPD RI Darwati A Gani, Ketua DPRK Aceh Besar Abdul Mucthi, sejumlah pejabat Pemerintah Aceh, tokoh masyarakat, serta perwakilan warga Lampuuk.

Farhan menegaskan bahwa Pemkab Aceh Besar mendukung upaya penyelesaian persoalan lahan yang selama ini dikeluhkan warga. Ia menyebut pemerintah daerah tidak ingin ada masyarakat yang dirugikan akibat penetapan tata ruang yang tidak sesuai kondisi sosial di lapangan.

“Kami memahami tuntutan masyarakat Lampuuk, karena kawasan tersebut merupakan lahan yang telah turun-temurun dikelola untuk perkebunan sejak puluhan tahun lalu. Karena itu kita berharap ada mekanisme yang adil, terukur, dan berpihak pada masyarakat. Jangan sampai masyarakat yang telah puluhan tahun hidup di sana justru diperlakukan tidak adil. Pemerintah daerah siap mendampingi dan memfasilitasi proses pengusulan perubahan status kawasan jika memenuhi ketentuan,” jelasnya.

Merespons hal tersebut, Ketua BAP DPD RI Ahmad Syauqi mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti laporan dan menelaah berbagai data serta dokumen pendukung sebelum memberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat.

“Kami sudah mendengar langsung dari masyarakat dan pemerintah daerah. Ini akan kami kaji secara objektif agar keputusan yang nantinya diambil benar-benar memberikan solusi, dan tidak merugikan masyarakat,” ungkap Ahmad.

Sementara itu, tokoh masyarakat Lampuuk, Muntaran Abdullah, berharap status hutan lindung di kawasan itu dapat dicabut agar warga memperoleh kepastian hukum terkait tanah yang mereka kelola.

“Kami hanya ingin kepastian. Kami tinggal di sana bukan merusak hutan, tetapi membangun kehidupan. Kami berharap negara hadir dan melindungi rakyatnya,” ujar Muntaran, yang juga Imuem Mukim Lampuuk.

DPD RI Siap Perjuangkan Sengketa Lahan Warga di Aceh

Penulis
Redaksi
-
0
Kunjungan kerja Badan Akuntabilitas Publik DPD RI dengan Pemerintah Aceh dalam rangka tindaklanjut pengaduan masyarakat Provinsi Aceh di Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Jumat. (FOTO: ANTARA/M.Ifdhal)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Badan Akuntabilitas Publik Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (BAP DPD RI) menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan penyelesaian persoalan tanah dan kebun warga Kemukiman Lampuuk, Aceh Besar, serta sejumlah desa di Gayo Lues yang selama ini berstatus sebagai kawasan hutan lindung.

Ketua BAP DPD RI, Ahmad Syauqi Soeratno, usai melakukan kunjungan kerja bersama Pemerintah Aceh di Kantor Gubernur Aceh, Jumat, mengatakan bahwa pihaknya telah meninjau langsung lokasi yang dilaporkan masyarakat.

“Kami telah melihat langsung lokasi yang telah dilaporkan masyarakat kepada DPD dan hari ini para pihak ikut hadir dan semuanya memiliki atensi yang sama untuk mengembalikannya kepada masyarakat,” ujarnya.

Syauqi menambahkan, seluruh aspirasi yang diterima dari warga dan pemangku kepentingan akan diteruskan kepada kementerian terkait untuk percepatan penyelesaian. Ia optimistis adanya dukungan pemerintah daerah, baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi, akan mempermudah proses mencapai kesepakatan dengan pihak-pihak berwenang.

“Kami siap memperjuangkan seluruh persoalan yang dilaporkan oleh masyarakat Lampuuk yang kawasannya masuk hutan lindung dan lima desa di kabupaten Gayo Lues masuk dalam kawasan TNGL,” tambahnya.

Kunjungan tersebut turut dihadiri senator asal Aceh, Darwati A Gani. Ia menegaskan bahwa BAP DPD RI akan terus menjalin koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan aspirasi masyarakat mendapat tindak lanjut maksimal.

“Kita akan terus berkoordinasi dengan kementerian terkait dan hasilnya nanti benar-benar yang terbaik untuk bangsa dan masyarakat,” ujarnya.

Asisten I Setda Aceh, Syakir, kepada Nukilan.id menyampaikan apresiasi kepada BAP DPD RI atas dukungan terhadap laporan warga di tiga kabupaten terkait persoalan lahan yang masuk hutan lindung maupun kawasan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL).

Ia menjelaskan, Pemerintah Aceh bersama DPRA sedang merevisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk mengeluarkan lahan masyarakat Lampuuk dari status hutan lindung. Sementara itu, untuk desa-desa di Gayo Lues dan Aceh Tenggara yang masuk dalam TNGL, pemerintah telah mengusulkan perubahan sebagian kawasan menjadi area penggunaan lain agar dapat dimanfaatkan warga untuk aktivitas non-kehutanan.

“Kami mohon dukungan dari BAP DPD RI agar kedua upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh dapat ditindaklanjuti oleh kementerian terkait,” kata Syakir.

Dalam pertemuan yang sama, Asisten I Setdakab Aceh Besar, Farhan AP, bersama Ketua DPRK Aceh Besar, Abdul Muchti, juga menyatakan dukungan agar kawasan hutan lindung di wilayah Banda yang kini bermasalah dapat dikembalikan menjadi hutan adat sesuai aspirasi warga. (XRQ)

Reporter: AKIL

Dari Wenzhou, Illiza Kuatkan Kembali Posisi Banda Aceh di Jalur Sutra Maritim Asia Tenggara

Penulis
Redaksi
-
0
Walikota Banda Aceh, Illiza Kuatkan Kembali Posisi Banda Aceh di Jalur Sutra Maritim Asia Tenggara. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | Wenzhou – Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, menghadiri undangan khusus dari Kantor Cabang Zhejiang Kantor Berita Xinhua bersama Pemerintah Rakyat Kota Wenzhou, Provinsi Zhejiang, China. Kehadirannya sebagai salah satu pembicara pada Maritime Silk Road Conference menempatkannya di panggung internasional yang membahas kerja sama budaya, pariwisata, perdagangan, dan sektor terkait.

Dalam presentasinya, Illiza kembali menegaskan pentingnya Banda Aceh dalam jaringan “jalur sutra” maritim dunia, terutama di kawasan Asia Tenggara. Ia menekankan bahwa letak Banda Aceh di ujung barat Indonesia menjadikannya titik awal Jalur Sutra Maritim di kawasan regional tersebut.

Sejak abad ke-15, katanya, pelabuhan Banda Aceh telah menjadi persinggahan kapal-kapal dari Tiongkok, Arab, dan India, yang membawa rempah, sutra, pengetahuan, dan nilai-nilai peradaban.

Pemaparan Illiza turut disampaikan di hadapan perwakilan Unesco, World Tourism Alliance, pejabat dari berbagai kota jalur sutra, kota pariwisata dunia, serta perwakilan senior dari platform digital terkemuka seperti TikTok, Tripadvisor, Trip.com, dan Fliggy. Acara tersebut berlangsung pada Kamis, 20 November 2025, waktu setempat.

Ia menegaskan bahwa julukan Serambi Mekkah melekat pada Banda Aceh bukan hanya karena karakter religius masyarakatnya, melainkan juga keterbukaan kota itu pada dunia. Ia menyebut Banda Aceh sebagai pusat peradaban Islam tertua di Asia Tenggara, dengan warisan Kesultanan Aceh Darussalam yang masih dapat dijumpai pada ikon-ikon sejarah seperti Masjid Raya Baiturrahman dan situs Gunongan.

Illiza menjelaskan nilai dasar pembangunan kota yang ia usung, yakni Faith, Culture, and Harmony. Ketiganya menjadi fondasi visi “Banda Aceh Kota Kolaborasi”, yang menekankan kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mewujudkan kota modern, inklusif, dan berdaya saing.

Sejalan dengan visi tersebut, ia memperkenalkan identitas pariwisata “Charming Banda Aceh”, yang merangkum lima daya tarik utama: budaya dan seni, tsunami dan ketangguhan, sejarah Islam dan religi, kuliner, serta wisata bahari melalui sinergi Basajan—Banda Aceh, Sabang, dan Jantho.

Tidak hanya sektor wisata, Illiza turut menyoroti pertumbuhan Banda Aceh sebagai pusat ekonomi kreatif. Dengan identitas baru sebagai Kota Parfum Indonesia, Banda Aceh kini mengembangkan komoditas aromatik lokal seperti nilam, kenanga, dan melati.

Ia mencontohkan keberhasilan ekspor 1 ton minyak nilam ke Prancis senilai Rp1,5 miliar, hasil kolaborasi dengan Universitas Syiah Kuala dan pelaku UMKM. Menurutnya, upaya ini bukan sekadar memperkenalkan aroma khas Aceh ke pasar global, tetapi juga mengangkat kemandirian ekonomi yang berakar pada nilai Islam.

Lebih jauh, Illiza memaparkan panjangnya hubungan Banda Aceh dengan Tiongkok sejak masa Dinasti Ming. Ia menyinggung pengiriman utusan oleh Sultan Alauddin Riayat Syah pada 1602 kepada Kaisar Wanli sebagai tanda persahabatan, serta berlanjutnya hubungan baik itu pada masa Sultan Iskandar Muda. Penemuan artefak keramik Dinasti Ming di Gampong Pande dan Lamreh disebutnya sebagai bukti nyata hubungan damai kedua kawasan.

Ia kemudian menawarkan peluang kolaborasi baru di era modern, bukan melalui kapal dagang, tetapi melalui kerja sama lintas negara. Di antaranya promosi wisata bertema From Wenzhou to Banda Aceh: The Maritime Silk Route Experience, investasi wisata halal dan waterfront city, pertukaran SDM untuk pelatihan pariwisata dan teknologi digital, serta Smart Tourism Collaboration berbasis integrasi data destinasi dan teknologi AI.

Illiza juga membuka peluang kerja sama pada sektor pendukung seperti pengembangan rute penerbangan Banda Aceh–Kuala Lumpur–Wenzhou/Guangzhou, kolaborasi media digital melalui TikTok/Douyin, Trip.com, Fliggy, dan WeChat, serta dukungan logistik dan branding untuk promosi wisata, UMKM, dan event budaya lintas negara.

Di bagian akhir presentasinya, Illiza menyampaikan bahwa meski Banda Aceh adalah kota kecil di ujung barat Nusantara, semangatnya untuk menjaga warisan, membangun kolaborasi, dan menebarkan perdamaian sangat besar. Ia menutup dengan pesan tentang pentingnya belajar dari sejarah, budaya, dan kolaborasi untuk membangun masa depan yang adil dan damai.

“May our partnership sail together for peace, prosperity, and shared humanity,” tutup Illiza Sa’aduddin Djamal.

Gajah Liar Masuk Permukiman, BKSDA Aceh Kerahkan Tim Penghalau

Penulis
Redaksi
-
0
Gajah Liar Masuk Permukiman. (Foto: For ANTARA)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh menurunkan tim untuk menangani kemunculan kawanan gajah sumatra (Elephas maximus sumatranus) liar yang memasuki permukiman warga di kawasan Permata, Kabupaten Bener Meriah.

Kepala BKSDA Aceh, Ujang Wisnu Barata, di Banda Aceh mengatakan pada Kamis bahwa petugas sudah berada di lapangan untuk menghalau gajah menjauh dari rumah warga dan kembali menuju hutan.

“Kami sudah menurunkan tim menangani kawanan gajah masuk ke pemukiman masyarakat di Kabupaten Bener Meriah. Saat ini tim sedang menggiring kawanan satwa dilindungi tersebut ke habitatnya,” ujar Ujang Wisnu Barata.

Warga sebelumnya melaporkan keberadaan kawanan gajah liar di Desa Rikit Musara, Kecamatan Permata, selama dua hari terakhir. Tim BKSDA melakukan penggiringan dengan mengandalkan bunyi-bunyian keras, termasuk penggunaan mercon, untuk mendorong satwa tersebut kembali ke habitat alaminya.

Penghalauan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik antara masyarakat dan gajah liar. Ujang mengimbau warga tetap berhati-hati saat beraktivitas di sekitar kawasan yang kerap dilintasi gajah.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak menanam tanaman yang menarik perhatian gajah di jalur pergerakannya, seperti pisang, singkong, dan jagung, serta segera melaporkan kepada petugas atau pusat panggilan BKSDA jika melihat keberadaan gajah mendekati perkebunan atau permukiman.

Gajah sumatra merupakan satwa dilindungi yang berstatus kritis menurut daftar The IUCN Red List of Threatened Species. Ujang menegaskan pentingnya menjaga kelestarian hutan sebagai habitat gajah dan satwa liar lainnya.

Ia mengingatkan warga untuk tidak melakukan aktivitas yang membahayakan satwa dilindungi tersebut, termasuk menangkap, melukai, membunuh, memelihara, memperjualbelikan, ataupun memasang jerat dan racun. Tindakan yang merugikan satwa dilindungi dapat dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Aceh Kantongi Alokasi Rp1,052 Triliun dari Kemenkes untuk 2026

Penulis
Redaksi
-
0
Aceh Kantongi Alokasi Rp1,052 Triliun dari Kemenkes untuk 2026. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | Jakarta – Upaya memperkuat layanan kesehatan di Aceh mendapat dorongan baru setelah Wakil Menteri Kesehatan RI Dante Saksono Harbuwono memastikan adanya alokasi anggaran sebesar Rp1,052 triliun bagi Provinsi Aceh pada 2026.

Kepastian tersebut disampaikan dalam audiensi yang berlangsung di Gedung Adhyatma, Kementerian Kesehatan, Selasa (18/11/2025). Pertemuan itu dihadiri Ketua Pembina Posyandu Aceh Marlina Muzakir, Plt Direktur RSUD Zainoel Abidin Banda Aceh, dan sejumlah pejabat kesehatan Aceh.

Dalam kesempatan tersebut, Marlina memaparkan beberapa usulan strategis untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Aceh. Usulan itu termasuk kebutuhan penambahan fasilitas dan peralatan medis bernilai tinggi yang sangat dibutuhkan rumah sakit rujukan di Aceh.

Marlina menegaskan bahwa aspirasi masyarakat Aceh harus menjadi perhatian, terutama agar pelayanan kesehatan tidak lagi terlalu bergantung pada rujukan ke Jakarta.
“Terima kasih sudah menerima kami. Saya ke sini membawa Plt Direktur RS Zainoel Abidin dan para kepala daerah dari Aceh. Kami meminta dukungan untuk memperkuat sektor kesehatan karena ada beberapa hal yang perlu ditambah agar layanan kesehatan Aceh semakin optimal,” ujar Marlina.

Setelah pemaparan kebutuhan dan capaian kesehatan dari perwakilan RSUD Zainoel Abidin, Hanif, Wamenkes Dante merespons positif dan menyatakan bahwa pemerintah pusat telah menyiapkan alokasi anggaran khusus untuk Aceh pada 2026.

“Aceh tetap kita perhatikan. Ada dana sekitar Rp1 triliun lebih untuk Aceh tahun 2026,” kata Dante.

Ia menekankan pentingnya memastikan anggaran tersebut diarahkan langsung pada peningkatan sarana dan prasarana kesehatan agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara nyata.

Dengan dukungan dana ini, pemerintah pusat berharap Aceh dapat mempercepat perbaikan fasilitas layanan kesehatan, memperluas akses pelayanan, dan menekan angka rujukan pasien keluar daerah. Tujuannya, masyarakat Aceh dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai tanpa harus menempuh perjalanan jauh.

Baitul Mal Aceh Selatan Bantah Praktik Pungli, Minta Korban Segera Lapor ke Pihak Berwajib

Penulis
Akil
-
0
Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten (BMK) Aceh Selatan, Gusmawi Mustafa. (Foto: Dok. Pribadi)

NUKILAN.ID | TAPAKTUAN – Baitul Mal Kabupaten Aceh Selatan menegaskan bahwa lembaganya tidak mengetahui siapa pelaku, motif, maupun korban terkait dugaan pungutan liar (pungli) yang belakangan diberitakan dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab dengan mengatasnamakan bantuan rumah dari Baitul Mal.

Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh Selatan, Gusmawi Mustafa, menegaskan bahwa setiap bantuan rumah maupun bentuk bantuan lainnya dari Baitul Mal dipastikan tidak dipungut biaya apa pun dan tidak ada pembebanan biaya kepada penerima bantuan.

Ia meminta masyarakat yang merasa menjadi korban atau calon korban pungli untuk segera melaporkan tindakan tersebut kepada pihak berwajib.

Lebih lanjut, Gusmawi menegaskan Baitul Mal terus berupaya menjaga amanah sesuai tugas dan tanggung jawab lembaga. Ia juga menyatakan penyesalan sekaligus mengutuk keras setiap tindakan yang mencoba “mengambil kesempatan dalam kesempitan” dari bantuan yang diperuntukkan bagi mustahiq yang membutuhkan.

Selain itu, masyarakat diimbau agar turut melakukan pencegahan apabila menemukan indikasi pungli.

“Apabila masyarakat atau kita semua menemukan fakta-fakta dan kondisi pungli di atas, agar bersama-sama melakukan penyekatan, menghambat dan melaporkan kepada aparat hukum sehingga tidak memakan korban,” ujarnya dalam pernyataan resmi yang diterima oleh Nukilan.id pada Jumat (21/11/2025).

Untuk diketahui, belakangan ini marak terjadi praktik pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab dengan mengatasnamakan bantuan rumah dari Baitul Mal. (XRQ)

Reporter: AKIL

Ketua DPRK Simeulue Soroti Wacana Pengalihan Rute Kapal Aceh Hebat 1

Penulis
Redaksi
-
0
Gedung DPRK Simeulue (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | SINABANG – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Simeulue, Rasmanudin H Rahamin, menyampaikan keberatannya terkait rencana Pemerintah Aceh untuk mengalihkan rute Kapal Aceh Hebat 1. Ia menilai wacana tersebut berpotensi merugikan masyarakat Simeulue yang selama ini sangat bergantung pada layanan transportasi laut tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Rasmanudin di hadapan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Simeulue Aceh saat acara pelepasan dan pembekalan mahasiswa yang akan mengikuti Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), Rabu (19/11/2025).

Menurut Rasmanudin, jalur pelayaran Sinabang–Calang bukan hanya rute reguler, tetapi sekaligus “jembatan strategis” yang menghubungkan Simeulue dengan pusat pemerintahan provinsi. Minimnya layanan penerbangan, yang saat ini hanya tersedia pesawat perintis berkapasitas kecil dengan jadwal dua kali seminggu, membuat keberadaan kapal tersebut sangat krusial bagi mobilitas warga.

Ia menegaskan bahwa Kapal Aceh Hebat 1 memainkan peran vital dalam menjaga pergerakan ekonomi daerah, mulai dari distribusi kebutuhan pokok hingga akses masyarakat terhadap berbagai layanan penting.

Meski demikian, Rasmanudin tetap mendukung langkah Pemerintah Aceh dalam memperluas akses internasional, termasuk rencana pembukaan rute Aceh–Penang yang dinilainya membawa peluang baik bagi sektor investasi dan pariwisata.

Namun, ia menolak jika pembangunan tersebut dilakukan dengan mengabaikan kepentingan masyarakat di wilayah paling luar.

“Rakyat Simeulue tidak menghalangi pembangunan Aceh. Namun, kami menolak jika pembangunan dilakukan dengan mengorbankan hak-hak masyarakat di daerah terluar,” tegasnya.

Ia menambahkan, Kapal Aceh Hebat 1 selama ini menjadi simbol kehadiran negara bagi warga Simeulue. Karena itu, ia meminta dengan tegas agar keberadaan kapal tersebut tetap dipertahankan dan tidak dialihkan.

Warga Simeulue Protes Rencana Alih Rute Kapal Aceh Hebat 1

Penulis
Redaksi
-
0
Masyarakat Simeulue Gelar Aksi Tolak Rencana Perpindahan Rute Kapal Fery Aceh Hebat 1 di Depan DPRK dan Kantor Bupati Setempat. (Foto: Ist)

NUKILAN.ID | SINABANG – Puluhan warga yang tergabung dalam Masyarakat Simeulue Bersatu (MSB) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRK dan Kantor Bupati Simeulue pada Kamis, 19 November 2025.

Aksi tersebut merupakan bentuk penolakan terhadap wacana Pemerintah Aceh yang disebut-sebut akan memindahkan rute kapal fery Aceh Hebat 1 (AH1) dari jalur Sinabang–Calang ke rute internasional Krueng Geukuh–Penang, Malaysia.

Selama ini, AH1 menjadi salah satu moda transportasi laut penting bagi warga Pulau Simeulue untuk terhubung ke daratan Aceh. Kapal tersebut berperan besar dalam mendukung aktivitas ekonomi, pendidikan, layanan kesehatan, dan mobilitas masyarakat.

Dalam orasi mereka, para demonstran menyuarakan kekhawatiran bahwa pengalihan rute AH1 dapat memutus akses vital antara Simeulue dan daratan Aceh. Mereka mendesak Pemerintah Aceh membatalkan rencana tersebut serta mempertahankan jalur pelayaran AH1 sebagaimana sebelumnya.

“Kami masyarakat Simeulue sangat bergantung pada kapal Aceh Hebat 1 rute Sinabang–Calang. Kami minta kepada Pemerintah Aceh jangan pindahkan rutenya. Kami mendukung rute Krueng Geukuh-Penang, tapi jangan menarik Aceh Hebat 1 dari Simeulue-Calang,” ujar Hardani, Koordinator MSB, kepada Nukilan.id pada Sabtu (21/11/2025).

Massa aksi turut menyerahkan pernyataan sikap kepada DPRK dan Pemerintah Kabupaten Simeulue. Mereka meminta agar aspirasi tersebut diteruskan secara resmi kepada Pemerintah Aceh.

Hardani menegaskan, MSB akan terus mengawal tuntutan masyarakat. Bila tidak ada tanggapan positif dari Pemerintah Aceh, mereka berencana menggelar aksi lanjutan di Kantor Gubernur dan DPRA di Banda Aceh.

Sejumlah warga lainnya juga menyampaikan harapan agar Pemerintah Aceh memberi perhatian serius terhadap layanan transportasi di Simeulue, baik laut maupun udara.

“Simeulue adalah kepulauan. Yang dibutuhkan masyarakat bukan pengurangan rute kapal, tapi penambahan. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan subsidi tiket pesawat bagi masyarakat,” ujar Yan, warga Simeulue Timur.

Ia menambahkan, kemudahan tersebut sangat penting terutama untuk kebutuhan mendesak seperti pengobatan ke luar daerah maupun urusan lainnya yang membutuhkan perjalanan cepat.

Aksi unjuk rasa berlangsung tertib hingga selesai. Aparat keamanan terlihat berjaga dan memastikan situasi tetap aman.

“Alhamdulillah situasi aman dan tertib. Terima kasih kepada masyarakat Simeulue yang menyampaikan aspirasinya dengan tetap menjaga keamanan dan kondusifitas,” sebut Kabag Ops Polres Simeulue. (XRQ)

Reporter: AKIL

1...169170171...2,401Halaman 170 dari 2,401

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id