Beranda blog Halaman 17

Prajurit Yonif 113/Jaya Sakti Bireuen Gugur dalam Misi Perdamaian di Lebanon

Penulis
Redaksi
-
0
Almarhum Praka Farizal Rhomadhon. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BIREUEN – Kabar duka datang dari keluarga besar TNI Angkatan Darat. Seorang prajurit Batalyon Infanteri (Yonif) 113/Jaya Sakti yang bermarkas di Bireuen dilaporkan gugur saat menjalankan misi perdamaian di Lebanon Selatan, Minggu (29/3/2026) malam.

Prajurit tersebut adalah Praka Farizal Rhomadhon (28), anggota Satgas Yonmek TNI Konga XXIII-S UNIFIL yang tengah bertugas dalam misi kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Lebanon. Almarhum meninggalkan seorang istri, Fafa Nur Azila (25), dan satu anak perempuan, Shanaya Almahyra Elshanu (2), yang tinggal di asrama Kompi Markas Yonif 113/JS di Bireuen.

Insiden yang merenggut nyawa prajurit TNI tersebut terjadi di kawasan Adshit Al-Qusayr, Lebanon Selatan, sekitar pukul 20.44 waktu setempat atau 01.40 WIB. Korban diduga terkena serpihan artileri di tengah meningkatnya eskalasi konflik di wilayah tersebut.

Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, turut mengecam keras insiden tersebut. Ia menyampaikan belasungkawa atas gugurnya penjaga perdamaian asal Indonesia yang bertugas di bawah UNIFIL.

“Saya menyampaikan belasungkawa kepada keluarga, teman dan kolega penjaga perdamaian yang meninggal serta kepada Indonesia,” ungkap Guterres.

Farizal Rhomadhon yang lahir di Kulon Progo, Yogyakarta, 3 Januari 1998, direncanakan segera dipulangkan ke tanah air. Namun, lokasi pemakaman masih menunggu keputusan keluarga, mengingat istri dan anaknya berada di Bireuen.

Dalam pernyataan resminya, UNIFIL membenarkan adanya satu personel yang tewas akibat serangan di pos Adshit Al-Qusayr, serta satu lainnya dalam kondisi kritis di Distrik Marjayoun, Lebanon. Meski tidak secara langsung menyebut pelaku serangan, insiden tersebut terjadi di tengah konflik antara Israel dan kelompok Hizbullah.

Kementerian Luar Negeri RI juga mengonfirmasi gugurnya prajurit TNI tersebut. Namun, Kemlu menyebut bahwa serangan tersebut tidak secara langsung menargetkan pos UNIFIL, melainkan terjadi di tengah situasi saling serang di wilayah Lebanon Selatan.

“Indonesia mengecam keras insiden tersebut dan menyerukan penyelidikan menyeluruh dan transparan,” demikian pernyataan resmi Kemlu RI.

Saat ini, pemerintah Indonesia bekerja sama dengan UNIFIL untuk memastikan proses pemulangan jenazah berjalan cepat, serta memberikan perawatan medis terbaik bagi korban yang terluka. Pemerintah juga menegaskan bahwa keselamatan personel penjaga perdamaian PBB harus dihormati sesuai hukum internasional.

“Setiap tindakan yang membahayakan Peace Keeper, tidak dapat diterima dan dapat mengganggu upaya bersama dalam menjaga perdamaian dan stabilitas,” lanjut pernyataan tersebut.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, serangan terhadap pos-pos UNIFIL di Lebanon telah terjadi berulang kali dalam beberapa waktu terakhir. Pada 23 Maret 2026, proyektil roket dilaporkan menghantam markas UNIFIL di Naqoura. Sementara pada 14 Maret 2026, pos UNIFIL di Meiss el Jebel juga diserang menggunakan senapan mesin berat hingga melukai seorang prajurit. (xrq)

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

Satpol PP WH Banda Aceh Tertibkan PKL, Puluhan Peralatan Dagang Disita dari Atas Drainase

Penulis
Redaksi
-
0
Satpol PP WH Banda Aceh Tertibkan PKL. (Foto: Humas BNA)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP WH) Kota Banda Aceh menyita puluhan perlengkapan milik Pedagang Kaki Lima (PKL) yang ditinggalkan di atas drainase di sepanjang Jalan Syiah Kuala, Kecamatan Kuta Alam, Jumat (27/3/2026).

Penertiban ini dilakukan sebagai bagian dari upaya penegakan aturan sekaligus mengembalikan fungsi ruang publik usai Ramadan. Adapun barang yang diamankan meliputi terpal, rangka besi, rangka kayu, hingga kursi plastik yang sebelumnya digunakan pedagang selama bulan suci.

Petugas menemukan sejumlah perlengkapan tersebut tidak segera dipindahkan oleh pemiliknya setelah Ramadan berakhir. Kondisi itu dinilai menimbulkan kesan kumuh serta berpotensi menyebabkan penumpukan sampah di saluran drainase.

Menindaklanjuti hal tersebut, personel Satpol PP WH Kota Banda Aceh bersama pihak Kecamatan Kuta Alam telah melakukan pembersihan secara bertahap sejak Rabu (25/3/2026). Seluruh barang yang disita kemudian dibawa ke Kantor Satpol PP WH Kota Banda Aceh.

Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Trantibum), Thabrani, menyampaikan imbauan kepada para pedagang agar tidak lagi menempatkan perlengkapan di lokasi terlarang.

“Kami meminta kepada pemilik barang yang masih berada di tempat-tempat yang dilarang agar segera dipindahkan secara mandiri. Jika tidak, personel kami akan melakukan penyitaan di tempat,” tegas Thabrani.

Ia menambahkan, penertiban tidak hanya dilakukan di Kecamatan Kuta Alam, tetapi juga menyasar kawasan Masjid Raya Baiturrahman dan sekitarnya yang sebelumnya menjadi pusat aktivitas pedagang selama Ramadan.

Kegiatan ini mengacu pada Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Satpol PP WH memastikan akan terus melakukan pengawasan rutin di sejumlah titik untuk mencegah pelanggaran serupa kembali terjadi.

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

DPD RI Soroti Pengeroyokan Warga Aceh di Polda Metro Jaya, Dinilai Cederai Penegakan Hukum

Penulis
Redaksi
-
0
Anggota DPD RI asal Aceh, Darwati A Gani. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | JAKARTA – Anggota DPD RI asal Aceh, Darwati A Gani, mengecam keras dugaan aksi pengeroyokan terhadap Faisal Amsco, warga Kota Langsa, yang terjadi di lingkungan Polda Metro Jaya.

Darwati menilai peristiwa tersebut tidak sekadar tindak kriminal biasa, melainkan menyangkut rasa keadilan masyarakat, khususnya warga Aceh yang tengah mencari perlindungan hukum.

“Kami sangat prihatin dan mengecam keras kejadian ini. Korban adalah warga Aceh yang datang untuk menjalani proses hukum, tetapi justru mengalami kekerasan di dalam institusi yang seharusnya melindungi,” kata Darwati di Jakarta, Minggu (29/3/2026).

Ia menegaskan, insiden ini mencederai rasa aman masyarakat, terutama warga Aceh yang berada di luar daerah, serta berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.

“Ini bukan hanya soal satu orang korban. Ini menyangkut rasa keadilan masyarakat Aceh secara luas. Negara harus hadir dan memastikan setiap warga negara mendapatkan perlindungan yang sama di hadapan hukum,” ujarnya.

Darwati juga mendesak aparat kepolisian untuk mengusut tuntas kasus tersebut secara transparan, termasuk mengungkap pihak yang diduga sebagai aktor intelektual di balik peristiwa pengeroyokan.

“Tidak boleh ada yang kebal hukum. Siapapun yang terlibat harus diproses, baik pelaku di lapangan maupun yang menyuruh. Penegakan hukum harus adil dan tidak tebang pilih,” tegasnya.

Ia mengingatkan, apabila kasus ini tidak ditangani secara serius, dampaknya bisa meluas terhadap kepercayaan publik, khususnya masyarakat Aceh terhadap institusi penegak hukum.

Selain itu, Darwati meminta agar korban mendapatkan perlindungan maksimal serta menjamin keamanan saksi selama proses hukum berlangsung.

“Sebagai wakil daerah, kami akan mengawal kasus ini hingga tuntas demi memastikan keadilan bagi korban,” ucapnya.

Sebelumnya, peristiwa pengeroyokan dilaporkan terjadi pada Kamis (26/3/2026) di ruang RPK PPA lantai 2 Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan.

Saat kejadian, Faisal Amsco bersama kuasa hukumnya tengah menjalani agenda konfrontasi dengan penyidik. Namun situasi mendadak berubah ketika sekelompok orang yang diduga berjumlah lebih dari 20 orang masuk ke lokasi.

Kelompok tersebut kemudian melakukan penyerangan terhadap korban, bahkan di hadapan aparat kepolisian yang berada di tempat kejadian. Para pelaku diduga merupakan preman yang dibawa oleh pihak tertentu ke dalam lingkungan kantor polisi.

Akibat insiden tersebut, korban mengalami luka memar di bagian kepala serta lebam di sejumlah bagian tubuh, dan harus menjalani perawatan intensif di salah satu rumah sakit di Jakarta Selatan. Kasus ini telah dilaporkan ke SPKT Polda Metro Jaya dan saat ini masih dalam penanganan aparat kepolisian.

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

Aceh Catat Harapan Lama Sekolah Tertinggi Kedua Nasional

Penulis
Akil
-
0
Ilustrasi Siswa SD. (Foto: Dialeksis)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Provinsi Aceh mencatat capaian membanggakan di sektor pendidikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, angka Harapan Lama Sekolah (HLS) di Aceh mencapai 14,40 tahun, menempatkannya sebagai provinsi dengan tingkat pendidikan tertinggi kedua di Indonesia setelah DI Yogyakarta yang mencapai 15,78 tahun.

Dilansir Nukilan.id, Harapan Lama Sekolah merupakan indikator yang menggambarkan perkiraan lamanya anak yang memasuki usia sekolah akan menempuh pendidikan formal di masa mendatang.

Dengan capaian tersebut, secara rata-rata anak-anak di Aceh diproyeksikan akan mengenyam pendidikan hingga hampir 15 tahun, atau setara dengan jenjang Diploma hingga Strata 1 (S1).

Capaian ini menunjukkan adanya peningkatan akses dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan, sekaligus menjadi indikator positif bagi pembangunan sumber daya manusia di Aceh. (XRQ)

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

Wacana WFH Sepekan Sekali untuk Hemat BBM, Ini Usulan Pekerja di Aceh

Penulis
Akil
-
0
wfh
Ilustrasi WFH. (Foto: Ist)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Rencana pemerintah menerapkan kebijakan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan guna menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) mendapat beragam respons dari kalangan pekerja.

Melihat hal tersebut, Nukilan.id mewawancarai sejumlah karyawan swasta dan aparatur sipil negara (ASN) di Aceh untuk meminta pandangan mereka. Secara umum, mereka menilai kebijakan tersebut berpotensi efektif, asalkan diatur dengan tepat, termasuk dalam penentuan hari pelaksanaannya.

Nanda, seorang karyawan swasta, mengaku mendukung kebijakan WFH jika bertujuan untuk menghemat BBM. Ia menilai, berkurangnya mobilitas harian ke kantor akan berdampak langsung pada penggunaan bahan bakar.

“Kalau dari saya pribadi, cukup setuju ya. Soalnya dengan WFH, kita bisa mengurangi perjalanan ke kantor yang biasanya pakai kendaraan pribadi. Itu pasti berdampak ke penghematan BBM juga kan,” ujar Angel saat ditemui Nukilan.id, Minggu (29/3/2026).

Namun demikian, ia menilai efektivitas kebijakan tersebut sangat bergantung pada kesiapan perusahaan dalam menerapkan sistem kerja jarak jauh.

“Tergantung pelaksanaannya sih. Kalau perusahaannya sudah siap, menurut saya bisa efektif. Tapi kalau belum, justru bisa mengganggu produktivitas,” katanya.

Nanda juga menekankan bahwa upaya penghematan energi tidak seharusnya hanya dibebankan kepada karyawan. Ia mengusulkan agar pejabat pemerintah, termasuk menteri dan pejabat daerah, turut memberi contoh dengan menggunakan transportasi umum serta mengurangi kegiatan seremonial.

“Sebenarnya nggak bisa cuma dengan WFH ya. Efisiensi kaya gini sebenernya pemerintah bisa dari mengurangi acara besar, kalau perlu juga sekelas menteri dan pejabat di daerah itu naik transum atau ojol juga,” tuturnya.

Terkait waktu pelaksanaan, Nanda menyarankan kebijakan WFH lebih ideal dilakukan pada hari Rabu. Hal ini karena hari tersebut berada di tengah rentang hari kerja, sehingga dapat berfungsi sebagai jeda untuk menjaga produktivitas.

“Menurut saya, hari Rabu mungkin pilihan yang cocok. Pasalnya, Rabu berada di tengah pekan sehingga terasa seperti jeda di antara hari-hari kerja. Namun, ini hanya pendapat pribadi,” katanya.

Pandangan berbeda diungkapkan oleh Haris, ASN di Banda Aceh. Ia mengingatkan bahwa tidak semua sektor pekerjaan dapat menerapkan sistem kerja dari rumah, terutama layanan publik yang membutuhkan kehadiran fisik.

“Tidak semua bidang bisa WFH. Kerjaan seperti layanan masyarakat kan harus tetap hadir fisik. Jadi mungkin ini lebih cocok untuk sektor perkantoran,” jelasnya.

Haris juga mengusulkan agar WFH diterapkan pada hari Jumat, dengan pertimbangan beban kerja biasanya lebih ringan dibanding awal pekan.

“Jika ada rapat atau kegiatan lainnya, dapat dijadwalkan pada hari Senin dan Selasa. Tugas pokok pun sudah diselesaikan dari Senin hingga Kamis, sehingga pada hari Jumat dapat dilakukan WFH untuk pekerjaan yang memungkinkan dikerjakan dari rumah, seperti penyusunan laporan, administrasi berbasis digital, maupun evaluasi,” katanya.

Sependapat dengan Haris, Nada, seorang ASN di Simeulue, menilai kebijakan WFH pada hari Jumat cukup baik karena dapat membantu efisiensi anggaran, terutama jika diikuti dengan penyesuaian pada beberapa komponen seperti insentif.

“Jika tujuannya adalah penghematan bahan bakar (BBM), maka penerapan WFH memang lebih efektif dilakukan pada hari yang berdekatan dengan hari libur, seperti Jumat, sehingga mobilitas dapat ditekan secara lebih optimal,” ungkapnya.

Diketahui, pemerintah berencana menerapkan kebijakan WFH satu hari dalam sepekan setelah Lebaran 2026 sebagai langkah efisiensi penggunaan BBM di tengah dinamika global. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya penghematan energi, khususnya di tengah konflik Timur Tengah yang memengaruhi harga minyak dunia. (XRQ)

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

Anggaran Minim, Atlet Bener Meriah Terancam Gagal Tampil di PORA XV Aceh Jaya

Penulis
Redaksi
-
0
Logo dan Maskot PORA ACEH 2026, Kabupaten Aceh Jaya. (FOTO: Dokumen /Istimewa) Sumber: https://regional.kompas.com/read/2026/03/30/053158278/anggaran-minim-atlet-bener-meriah-terancam-gagal-ikut-pora-xv-aceh-jaya. Membership: https://kmp.im/plus6 Download aplikasi: https://kmp.im/app6

NUKILAN.ID | BENER MERIAH – Harapan ratusan atlet Bener Meriah untuk berlaga dalam Pekan Olahraga Aceh (PORA) XV di Kabupaten Aceh Jaya terancam pupus. Minimnya anggaran dari pemerintah daerah menjadi penyebab utama kondisi tersebut.

Pemerintah Kabupaten Bener Meriah diketahui hanya mengalokasikan dana sebesar Rp 200 juta untuk keikutsertaan dalam ajang olahraga tersebut. Angka itu jauh dari usulan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) setempat yang mencapai Rp 2 miliar.

“Ini salah satu bentuk penghinaan terhadap para atlet. Mereka sudah berjuang keras lolos di Pra PORA 2025, tapi justru dihadapkan pada keadaan seperti ini,” kata Ketua Harian KONI Bener Meriah, Hidayat, Sabtu (28/3/2026).

Menurut Hidayat, jumlah anggaran tersebut bukan hanya tidak mencukupi, tetapi juga menjadi yang terendah sepanjang sejarah pembiayaan olahraga di daerah itu. Ia membandingkan dengan pelaksanaan PORA 2022 di Kabupaten Pidie yang saat itu didukung anggaran sekitar Rp 1,8 miliar.

“Anggaran sejumlah Rp 1,8 miliar saja masih belum mencukupi, apalagi hanya Rp 200 juta,” ujarnya.

Ia menambahkan, keterbatasan anggaran tersebut bahkan belum mampu menutup kebutuhan dasar seperti perlengkapan atlet hingga bonus prestasi.

Hidayat mengungkapkan, saat ini sebanyak 117 atlet Bener Meriah telah memastikan diri lolos ke PORA 2026 dari berbagai cabang olahraga, seperti bola voli, karate, tinju, panahan, hingga futsal.

Sebanyak 13 cabang olahraga telah dipastikan lolos, sementara beberapa lainnya masih menunggu lanjutan seleksi Pra PORA yang sempat tertunda akibat bencana hidrometeorologi pada akhir November 2025.

Namun, tanpa dukungan anggaran yang memadai, keberangkatan kontingen ke Aceh Jaya pada September mendatang terancam batal.

“Lebih buruknya lagi, kalau tidak ikut tahun ini, konsekuensinya cukup berat, adapun dalam aturan baru, kita bisa disanksi tidak dapat ikut serta dalam dua kali ajang PORA,” tuturnya.

Ia pun menyayangkan sikap pemerintah daerah yang dinilai belum menunjukkan keberpihakan terhadap dunia olahraga, terutama bagi para atlet yang telah berjuang keras untuk mengharumkan nama daerah.

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

Mualem Kutuk Pengeroyokan Warga Aceh di Polda Metro Jaya, Minta Penegakan Hukum Tegas

Penulis
Redaksi
-
0
Gubernur Aceh, Muzakir Manaf. (Foto: Pemerintah Aceh)

NUKILAN.ID | Jakarta – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem, mengecam keras aksi pengeroyokan terhadap warga Kota Langsa, Aceh yang terjadi di lingkungan Polda Metro Jaya pada Kamis (26/3) lalu.

“Atas nama Gubernur Aceh dan seluruh rakyat Aceh, saya mengecam keras aksi pengeroyokan ini,” kata Mualem dalam keterangannya yang diterima di Banda Aceh, Selasa.

Pernyataan itu disampaikan Mualem usai mengunjungi korban bernama Faisal Amsco yang tengah menjalani pemulihan di kediamannya di Jakarta Selatan, Senin malam (30/3).

Insiden pengeroyokan terjadi di ruang RPK PPA Polda Metro Jaya saat korban menghadiri agenda konfrontasi bersama kuasa hukumnya. Mualem mengaku kecewa karena peristiwa tersebut berlangsung di dalam kantor kepolisian yang seharusnya menjadi tempat perlindungan bagi masyarakat.

“Kantor polisi ini merupakan tempat orang mendapat perlindungan, tapi kenapa bisa terjadi hal seperti ini kalau bukan karena dibiarkan,” ujarnya.

Ia menilai aksi pengeroyokan yang diduga dilakukan oleh preman bayaran itu mencederai rasa keadilan, terlebih karena terjadi di institusi penegak hukum. Mualem pun meminta Kapolri memberikan perhatian khusus dan menindak tegas seluruh pihak yang terlibat.

“Kami mengharapkan kepada Kapolri untuk memberikan atensi khusus terhadap kasus ini. Menindak tegas para pelaku dan tokoh intelektual serta oknum aparat yang turut terlibat,” katanya.

Mualem juga mengingatkan bahwa penanganan kasus yang tidak serius berpotensi menurunkan kepercayaan publik, khususnya masyarakat Aceh terhadap institusi kepolisian. Ia meminta korban mendapat perlindungan maksimal serta keamanan saksi selama proses hukum berlangsung.

“Kami juga meminta agar tokoh-tokoh Aceh yang ada di Jakarta untuk mengawal kasus ini. Kejadian seperti ini akan menimbulkan ketakutan bagi warga Aceh di perantauan apabila tidak dituntaskan,” ujar Mualem.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengonfirmasi kejadian tersebut. Ia menjelaskan insiden bermula saat Faisal, tersangka kasus tindak pidana kekerasan seksual (TPKS), menjalani pemeriksaan konfrontir dengan korban berinisial RIS.

Menurut Budi, kedua pihak datang dengan pendamping masing-masing. Adu argumen yang terjadi kemudian berujung pada aksi penganiayaan. Penyidik, kata dia, langsung memisahkan kedua belah pihak untuk mencegah benturan lebih luas.

“Sejak awal kami sudah mengantisipasi adanya potensi gesekan karena kedua pihak hadir dengan pendamping. Penyidik langsung mengambil langkah tegas dengan memisahkan kedua belah pihak sehingga situasi tetap terkendali,” ujarnya kepada wartawan, Senin (30/3).

Ia menambahkan, konflik tidak hanya dipicu oleh perkara TPKS yang sedang berjalan, tetapi juga persoalan lain di luar kasus tersebut. Salah satu pelaku disebut memiliki masalah pribadi dengan tersangka yang memicu emosi hingga terjadi kekerasan.

Akibat insiden itu, penyidik Subdit Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya telah menangkap tiga orang pelaku untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

“Penanganan perkara ini kami pastikan tetap berjalan profesional, proporsional, dan terukur, dengan tetap mengedepankan perlindungan terhadap korban serta menjaga situasi kamtibmas,” tuturnya.

Meski sempat diwarnai ketegangan, proses pemeriksaan kasus TPKS tetap dilanjutkan dengan penyesuaian mekanisme. Korban RIS diketahui keberatan untuk berhadapan langsung dengan tersangka, sehingga pemeriksaan dilakukan secara terpisah.

Dalam kasus ini, Faisal telah ditetapkan sebagai tersangka sejak Juli 2025 dan sempat masuk dalam Daftar Pencarian Orang sebelum akhirnya memenuhi panggilan penyidik.

Perkara tersebut dilaporkan oleh korban RIS terkait dugaan kekerasan seksual yang terjadi pada 30 Oktober 2022 di ruang rapat Direksi lantai 2 Gedung DPP Bapera, Jakarta Pusat. Sejumlah saksi telah diperiksa, termasuk ahli forensik, psikologi klinis, dan ahli tindak pidana kekerasan seksual untuk memperkuat pembuktian.

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

DPMPTSP Aceh Bahas Tiga Isu Krusial Perizinan dan Investasi

Penulis
Redaksi
-
0
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh menggelar rapat koordinasi internal untuk membahas sejumlah persoalan strategis terkait perizinan berusaha dan investasi. (Foto: DPMPTSP ACEH)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh menggelar rapat koordinasi internal untuk membahas sejumlah persoalan strategis terkait perizinan berusaha dan investasi, Jumat (27/3).

Rapat yang dipimpin Kepala DPMPTSP Aceh, Marwan Nusuf, tersebut berlangsung di lingkungan kantor DPMPTSP dan diikuti para Koordinator Tim Kerja. Kegiatan ini bertujuan memperkuat koordinasi sekaligus mempercepat penyelesaian berbagai kendala perizinan yang tengah dihadapi.

Dalam forum tersebut, terdapat tiga isu utama yang menjadi fokus pembahasan. Pertama, terkait izin trayek dan operasional PT Jasa Rahayu Gumpueng (JRG). Kedua, mengenai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) untuk pengolahan getah pinus oleh PT Hopson Aceh Industri. Ketiga, membahas status Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) milik PT Organik Semesta Subur.

Marwan Nusuf menjelaskan, rapat ini digelar untuk memastikan seluruh proses perizinan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan investor di Aceh.

“Rapat ini bertujuan untuk memastikan setiap proses perizinan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku serta memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha dan investor di Aceh,” ujar Marwan.

Ia berharap melalui koordinasi internal tersebut, berbagai kendala yang muncul dapat segera diidentifikasi dan diselesaikan secara efektif, sehingga mampu mendorong peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

Kak Na Dorong Kolaborasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Libatkan Pegadaian

Penulis
Redaksi
-
0
Kak Na Dorong Kolaborasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Libatkan Pegadaian. (Foto: Humas Aceh)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Upaya pengembangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dinilai membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Pemerintah Aceh pun membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya, termasuk dengan PT Pegadaian.

Hal tersebut disampaikan Ketua TP PKK Aceh, Marlina Muzakir, saat menerima kunjungan Kepala Departemen Gadai PT Pegadaian Area Aceh, Muliani, di Ruang Adat Meuligoe Gubernur Aceh, Senin (30/3/2026) sore.

“Saya selaku Ketua TP PKK dan Ketua Dekranasda Aceh tentu sangat menyambut dengan tangan terbuka atas komitmen PT Pegadaian dengan segala programnya untuk bergabung pada upaya pemberdayaan dan pengembangan perekonomian masyarakat,” ujar Marlina.

Perempuan yang akrab disapa Kak Na itu menyatakan optimisme bahwa kolaborasi dengan PT Pegadaian akan memberi dampak signifikan, khususnya dalam mendorong pertumbuhan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Kami optimis, kolaborasi dengan PT Pegadaian ini akan memberikan dampak yang signifikan terhadap upaya pemberdayaan dan pengembangan ekonomi masyarakat kita, khususnya sektor UMKM,” lanjutnya.

Ia juga menyinggung dampak bencana banjir yang terjadi pada penghujung 2025 lalu, yang dinilai turut memukul kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Karena itu, dukungan dari berbagai pihak, termasuk lembaga pembiayaan, menjadi sangat penting dalam proses pemulihan.

“Program pembiayaan di PT Pegadaian tentu harus hadir di tengah masyarakat, khususnya para pelaku UMKM dalam upaya membantu mereka bangkit dan kembali berdaya,” kata Kak Na.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Departemen Gadai PT Pegadaian Area Aceh, Muliani, menyampaikan bahwa pihaknya telah dipercaya pemerintah untuk menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah sejak 2022.

Ia menegaskan komitmen Pegadaian untuk lebih masif menyosialisasikan program tersebut, terutama bagi pelaku UMKM yang terdampak bencana, guna mendukung pemulihan dan kebangkitan usaha mereka.

“Pegadaian sebagai BUMN milik negara tentu sangat berkomitmen mendukung kebangkitan UMKM pasca bencana Bu. Insya Allah, kami akan terus mensosialisasikan skema pembiayaan ini kepada masyarakat pelaku UMKM. Kami sangat siap berkolaborasi dengan Pemerintah Aceh, TP PKK dan Dekranasda Aceh,” ujar Muliani.

Selain itu, Muliani juga memaparkan sejumlah program unggulan Pegadaian yang berfokus pada penguatan ekonomi masyarakat, termasuk berbagai skema bantuan modal usaha dan penyaluran KUR.

Ia turut memperkenalkan program cicil emas yang dapat diakses secara daring melalui aplikasi Trung!. Melalui layanan ini, masyarakat dapat melakukan cicilan emas secara praktis tanpa harus datang langsung ke kantor Pegadaian, cukup melalui gawai.

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

Jadwal Kapal Cepat Banda Aceh–Sabang 30 Maret 2026, Cek Jam Keberangkatan dan Tarif

Penulis
Redaksi
-
0
Kapal Cepat Banda Aceh–Sabang. (Foto: RRI)

NUKILAN.ID | SABANG – Penyeberangan laut rute Banda Aceh–Sabang tetap menjadi pilihan utama bagi masyarakat yang ingin menempuh perjalanan lebih cepat. Kapal cepat menjadi alternatif transportasi yang mampu memangkas waktu tempuh hanya sekitar 45 menit.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, layanan kapal cepat beroperasi setiap hari dengan berbagai pilihan kelas dan tarif. Untuk kelas VIP, tiket penumpang dewasa dibanderol Rp125 ribu, sementara anak-anak usia 4–10 tahun dikenakan Rp110 ribu.

Sementara itu, untuk kelas executive, tarif dewasa sebesar Rp100 ribu dan anak-anak Rp85 ribu. Adapun untuk infant usia 0–3 tahun, tiket dikenakan Rp15 ribu. Khusus warga ber-KTP Sabang, tersedia tarif khusus yakni Rp65 ribu untuk dewasa dan Rp55 ribu untuk anak-anak.

Berikut jadwal keberangkatan kapal cepat rute Sabang–Banda Aceh dan sebaliknya pada Senin, 30 Maret 2026:

Sabang – Banda Aceh

  • Exp. Bahari 2F: 08.00 WIB
  • Exp. Bahari 5F: 14.30 WIB
  • Exp. Cantika 89: 16.30 WIB

Banda Aceh – Sabang

  • Exp. Bahari 2C: 08.00 WIB
  • Exp. Bahari 5F: 10.00 WIB
  • Exp. Bahari 5F: 16.30 WIB

Kepala Cabang Kota Sabang PT Pelayaran Sakti Inti Makmur, Rudi, menyampaikan bahwa jadwal keberangkatan dapat berubah sewaktu-waktu, bergantung pada kondisi cuaca serta jumlah penumpang.

“Kami selalu berupaya memberikan layanan terbaik bagi penumpang. Namun, keselamatan tetap menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, jika terjadi cuaca buruk, kami akan menyesuaikan jadwal keberangkatan,” ujar Rudi.

Ia juga menambahkan bahwa penerapan sistem PAS diharapkan mampu mempercepat proses keluar-masuk penumpang tanpa antrean panjang.

“Kami juga mengimbau para penumpang untuk datang lebih awal sebelum jadwal keberangkatan agar tidak mengalami kendala dalam proses check-in,” tutupnya.

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

1...161718...2,380Halaman 17 dari 2,380

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id