Beranda blog Halaman 16

Bulog Aceh Serap 6.547 Ton Gabah Petani, Perkuat Stok dan Stabilitas Harga

Penulis
Redaksi
-
0
Pemimpin Perum BULOG Kanwil Aceh, Ihsan. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Perum BULOG Kantor Wilayah Aceh terus melakukan penyerapan gabah petani di sejumlah sentra produksi padi di Aceh. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas harga gabah sekaligus mendukung target penyerapan gabah nasional sebesar 4 juta ton yang ditetapkan pemerintah.

Hingga saat ini, BULOG Kanwil Aceh telah menyerap gabah kering panen (GKP) petani sebanyak 6.547 ton atau setara 3.326,01 ton beras. Penyerapan tersebut dilakukan selama musim panen di beberapa kabupaten sentra produksi padi di wilayah Aceh.

Pemimpin Perum BULOG Kanwil Aceh, Ihsan, mengatakan penyerapan gabah ini merupakan bentuk komitmen BULOG dalam mendukung program ketahanan pangan nasional serta berkontribusi terhadap pencapaian target pemerintah.

“Penyerapan gabah dilakukan sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang telah ditetapkan, sehingga petani mendapatkan kepastian harga dan terlindungi dari fluktuasi harga saat panen,” ujarnya, Selasa (10/2/2026).

Ia menjelaskan, meskipun sejumlah wilayah sentra produksi terdampak bencana, BULOG Kanwil Aceh tetap berupaya maksimal untuk memperkuat stok beras, khususnya demi menjaga ketahanan pangan daerah. Menurutnya, kondisi stok beras saat bencana sebelumnya tetap dalam keadaan aman.

“Sehingga kami menghimbau kepada seluruh penggilingan padi ayo bersama sama kita wujudkan swasembada pangan nasional khususnya untuk wilayah Aceh,” katanya.

Selain menjaga stabilitas harga di tingkat petani, penyerapan gabah juga bertujuan memperkuat Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Cadangan ini akan digunakan untuk kebutuhan strategis, seperti stabilisasi harga beras, penyaluran bantuan sosial, serta penanganan bencana.

BULOG Kanwil Aceh menegaskan penyerapan gabah akan terus dilakukan secara berkelanjutan selama masa panen berlangsung. Petani dan kelompok tani diharapkan dapat memanfaatkan program tersebut dengan menjual gabah melalui mitra maupun gudang BULOG yang telah ditetapkan.

Plt Sesjen MPR: Koordinasi Solid Sukseskan Penyaluran 30 Ribu Bantuan untuk Aceh

Penulis
Redaksi
-
0
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Siti Fauziah, S.E., M.M. (Foto: MPR RI)

NUKILAN.ID | JAKARTA – Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Siti Fauziah, S.E., M.M., menegaskan bahwa koordinasi yang solid di internal Sekretariat Jenderal MPR RI menjadi faktor utama kelancaran kunjungan Pimpinan MPR RI ke Aceh dalam rangka penyaluran bantuan kemanusiaan.

Perempuan yang akrab disapa Titi itu menyampaikan, kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat pimpinan yang memutuskan penyerahan 30 ribu paket bantuan kepada masyarakat terdampak bencana di delapan kabupaten di Aceh. Paket bantuan terdiri dari 15 ribu paket sembako dan 15 ribu paket alat ibadah.

“Begitu keputusan pimpinan diambil, kami langsung berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Aceh dan mengirim tim advance untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan sesuai rencana,” ujar Titi dalam keterangan tertulis, Kamis (12/2/2026).

Pada Selasa (10/2), rombongan Pimpinan MPR RI melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Provinsi Aceh guna menyerahkan bantuan secara simbolis kepada delapan kabupaten terdampak, yakni Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Utara, Pidie Jaya, Gayo Lues, Bener Meriah, dan satu wilayah lainnya di Aceh.

Rombongan dipimpin Ketua MPR RI Ahmad Muzani bersama para Wakil Ketua MPR RI, yaitu Bambang Wuryanto, Hidayat Nur Wahid, Eddy Soeparno, Edhie Baskoro Yudhoyono, serta Abcandra Muhammad Akbar Supratman.

Penyaluran bantuan turut didampingi Menteri Dalam Negeri RI sekaligus Kepala Satuan Tugas Percepatan Pembangunan dan Pemulihan Pascabencana Wilayah Sumatera, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh, Tito Karnavian.

Turut hadir Ketua Badan Sosialisasi MPR RI Abraham Paul Liyanto dan Ketua Kelompok DPD untuk MPR RI Dedi Iskandar Batubara. Dari jajaran Sekretariat Jenderal MPR RI, hadir pula Plt Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauziah, Deputi Bidang Administrasi MPR RI Heri Herawan, serta Kepala Biro Sekretariat Pimpinan MPR RI Agus Subagyo.

Bantuan yang sebelumnya telah dikirimkan ke masing-masing kabupaten tersebut diserahkan secara simbolis dalam acara di Kantor Pemprov Aceh. Bantuan diterima langsung oleh Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, S.E.

Titi menjelaskan, koordinasi dilakukan secara intensif dengan Gubernur Aceh dan jajaran pemerintah daerah, termasuk penyesuaian lokasi kegiatan yang akhirnya diputuskan berlangsung di Kantor Gubernur Aceh. Pada hari pelaksanaan, Wakil Gubernur hadir mewakili gubernur dalam menerima rombongan.

Ia menyebut seluruh aspek teknis telah dipersiapkan secara matang. Para pimpinan MPR RI mendapat dukungan keberangkatan menggunakan pesawat TNI AU. Selain itu, panitia juga menyiapkan alur acara, mekanisme penyerahan bantuan, daftar undangan, hingga pengaturan waktu yang ketat. Jadwal kunjungan yang semula direncanakan pada 9 Februari kemudian diubah menjadi 10 Februari. Moda transportasi pun disesuaikan demi efektivitas waktu.

“Seluruh rangkaian kegiatan dilaksanakan dalam satu hari. Kami harus memastikan semua agenda berjalan tepat waktu karena ada batasan jadwal penerbangan kembali. Alhamdulillah, seluruh kegiatan berlangsung on schedule,” jelasnya.

Ia memastikan bantuan telah tiba di masing-masing kabupaten penerima. Prosesi simbolis dilakukan di Kantor Gubernur Aceh, sementara distribusi bantuan telah lebih dahulu dilaksanakan. Untuk menjamin transparansi, kegiatan tersebut juga disiarkan secara daring agar dapat disaksikan para pihak terkait.

Selain agenda penyerahan bantuan, rombongan Pimpinan MPR RI juga bersilaturahmi dengan para ulama dan mengunjungi Pondok Pesantren Dayah Mahyal Ulum Al-Aziziyah di Sibreh, Aceh Besar. Kunjungan itu menjadi bentuk penghormatan terhadap peran tokoh agama dalam mendampingi masyarakat bangkit pascabencana.

Rombongan disambut Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh sekaligus Pimpinan Dayah Mahyal Ulum Al-Aziziyah, Sibreh, Aceh Besar, Tgk. H. Faisal Ali. Sejumlah ulama turut hadir, antara lain Waled Nuruzzahri dan Syekh Hasanol Basry (Abu Mudi), Wakil Ketua MPU Aceh Prof. Dr. Tgk. H. Muhibbuththabary, serta Wakil Ketua I PWNU Aceh Tgk. H. Iskandar Zulkarnaen.

“Kami ingin merangkul para ulama. Aceh memiliki kekuatan religius yang sangat kuat, dan para ulama turut berperan besar dalam menyemangati masyarakat saat bencana terjadi,” katanya.

Titi menambahkan, keberhasilan kegiatan tersebut tidak terlepas dari kerja sama seluruh pegawai Sekretariat Jenderal MPR RI dari berbagai biro, mulai dari Bidang Administrasi, Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi, Biro Sekretariat Pimpinan, Biro Sumber Daya Manusia, Biro Perencanaan dan Keuangan, Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi, Biro Umum, Biro Pengkajian Konstitusi, hingga Biro Persidangan dan Pemasyarakatan.

“Koordinasi tidak boleh putus. Kami harus menjadi satu tim dengan satu tujuan, yaitu suksesnya acara. Bahkan ada pegawai yang membantu mengatur lalu lintas dan parkir, hal-hal di luar tugas formalnya, demi memastikan kegiatan berjalan lancar,” ujarnya.

Melihat langsung kondisi masyarakat Aceh, ia mengaku optimistis daerah tersebut mampu bangkit kembali. Ia menilai semangat dan ketangguhan masyarakat Aceh, seperti yang ditunjukkan pascatsunami, menjadi modal penting untuk pulih dari bencana.

“Aceh pernah porak-poranda karena tsunami, tetapi mampu bangkit. Saya yakin kali ini pun Aceh akan kembali pulih. Ini bukan hanya perjuangan masyarakat Aceh, tetapi seluruh rakyat Indonesia yang bahu-membahu membantu,” tuturnya.

Ia berharap semangat ketahanan masyarakat Aceh dapat menjadi inspirasi bagi seluruh bangsa agar tidak mudah menyerah dalam menghadapi berbagai ujian.

“Jangan pernah putus asa. Jika Aceh bisa bangkit dari bencana besar, maka kita semua pun harus memiliki semangat yang sama untuk terus bertahan dan bangkit,” pungkasnya.

BSI Regional Aceh Latih Wartawan Pahami Akad dan Praktik Perbankan Syariah

Penulis
Rezi
-
0
Regional CEO BSI Aceh, Imsak Ramadhan. (Foto: Nukilan/Rezi)

NUKILAN.id | Banda Aceh – Bank Syariah Indonesia (BSI) Regional Aceh menggelar pelatihan ekonomi syariah bagi wartawan dan kalangan media dalam rangka memperingati milad ke-5 PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk sekaligus menyambut bulan suci Ramadan 1447 Hijriah.

Kegiatan yang dikemas dalam agenda media gathering tersebut berlangsung di Auditorium Landmark BSI Aceh, Banda Aceh, Kamis (12/2/2026).

Regional CEO BSI Aceh, Imsak Ramadhan, mengatakan kegiatan ini merupakan wujud komitmen BSI Aceh dalam mempererat silaturahmi dan memperkuat sinergi dengan insan pers di Aceh.

“Kegiatan media gathering ini kami selenggarakan sebagai wujud komitmen BSI Aceh untuk terus mempererat silaturahmi dan memperkuat sinergi dengan insan pers. Kami menyadari sepenuhnya bahwa media memiliki peran strategis dalam membangun opini publik, menyampaikan informasi yang akurat, serta mengedukasi masyarakat secara luas,” ujar Imsak di hadapan peserta, termasuk Nukilan.

Ia menambahkan, di tengah perkembangan industri ekonomi syariah yang semakin dinamis, literasi menjadi kunci utama dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap prinsip dan praktik keuangan syariah.

Karena itu, pada kesempatan tersebut BSI menghadirkan sesi pelatihan ekonomi syariah yang disampaikan langsung oleh Anggota Dewan Syariah Nasional sekaligus Dewan Pengawas Syariah (DPS) BSI, Ustaz Dr. Ony Sahroni.

“Kehadiran beliau tentu menjadi kehormatan dan nilai tambah bagi kita semua, khususnya dalam memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai ekonomi dan perbankan syariah,” katanya.

Imsak menilai Aceh sebagai daerah yang memiliki kekhususan dalam penerapan syariat Islam memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi syariah. Dukungan Pemerintah Aceh melalui Dinas Syariat Islam serta kolaborasi dengan organisasi profesi seperti Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan berbagai media menjadi kekuatan strategis dalam membangun ekosistem ekonomi syariah yang kokoh di provinsi tersebut.

Melalui pelatihan ini, BSI berharap insan media dapat memperkaya wawasan mengenai prinsip dasar ekonomi syariah, struktur akad, hingga praktik perbankan syariah yang sesuai dengan fatwa dan regulasi yang berlaku.

“Kami berharap pelatihan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam sehingga media dapat turut berperan aktif dalam meningkatkan literasi ekonomi syariah di tengah masyarakat,” tutupnya.

Reporter: Rezi

Aset BSI Aceh Tembus Rp 25,3 Triliun

Penulis
Rezi
-
0
Regional CEO BSI Aceh, Imsak Ramadhan. (Foto: Nukilan/Rezi)

NUKILAN.id | Banda Aceh – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) mencatatkan kinerja positif sepanjang 2025 dengan total aset secara nasional mencapai Rp456 triliun per Desember 2025. Capaian tersebut memperkuat posisi BSI sebagai salah satu pilar utama ekonomi syariah nasional.

Regional CEO BSI Aceh, Imsak Ramadhan, mengatakan secara nasional laba bersih perseroan telah mencapai Rp7,57 triliun. Sementara itu, total pembiayaan berada di angka Rp318 triliun dan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp380 triliun.

“Pencapaian aset ini mengukuhkan posisi BSI sebagai pilar utama ekonomi syariah nasional yang didukung oleh transformasi digital melalui Byond by BSI serta inovasi bullion bank,” ujar Imsak di hadapan awak media, termasuk Nukilan di Auditorium Landmark BSI Aceh, Banda Aceh, Kamis (12/2/2026).

Untuk kinerja regional, BSI Aceh juga menunjukkan pertumbuhan signifikan. Hingga Desember 2025, total aset BSI Regional Aceh telah mencapai Rp25,3 triliun. Adapun DPK tercatat sebesar Rp20,7 triliun, sedangkan penyaluran pembiayaan telah menyentuh Rp23,7 triliun.

Imsak menjelaskan, tingginya penyaluran pembiayaan di Aceh bahkan telah melampaui penghimpunan DPK di wilayah tersebut. Hal ini menandakan tingginya kebutuhan pembiayaan masyarakat.

“Karena penyaluran pembiayaan sudah melebihi DPK yang terkumpul, maka kami mengambil dana pihak ketiga dari luar Provinsi Aceh sekitar Rp4 triliun,” jelasnya.

Ia menegaskan, seluruh DPK yang dihimpun dari masyarakat Aceh telah disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan. Langkah tersebut, menurutnya, menjadi bentuk komitmen BSI dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui optimalisasi fungsi intermediasi perbankan syariah.

“Ini seluruh DPK yang ada di masyarakat Aceh ini sudah kami salurkan kembali dalam bentuk pembiayaan,” pungkasnya.

Repoerter: Rezi

HPN 2026 Jadi Momentum Penguatan Peran Pers, Diskominsa Aceh Tegaskan Komitmen Kolaborasi

Penulis
Redaksi
-
0
HPN 2026 Jadi Momentum Penguatan Peran Pers, Diskominsa Aceh Tegaskan Komitmen Kolaborasi. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | JAKARTA – Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 dimaknai sebagai momentum refleksi sekaligus penguatan peran strategis pers dalam membangun bangsa dan daerah. Pers dinilai tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai pilar demokrasi yang menjaga nurani publik dan mengawal arah pembangunan.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Diskominsa) Aceh, Dr. Edi Yandra, menyampaikan ucapan selamat serta apresiasi kepada seluruh insan pers di Indonesia, khususnya para jurnalis di Provinsi Aceh, pada Senin (9 Februari 2026).

Edi berharap media di Aceh terus berkembang seiring meningkatnya profesionalisme wartawan. Ia menekankan pentingnya insan pers yang kompeten secara jurnalistik, berpegang pada etika, mandiri secara ekonomi, serta konsisten menempatkan kepentingan publik di atas segalanya.

“Pers yang profesional merupakan fondasi utama demokrasi. Dari ruang redaksi yang berintegritas akan lahir informasi yang mencerdaskan, membangun kesadaran kritis masyarakat, serta memperkuat daya saing daerah,” ujarnya.

Menurutnya, di tengah disrupsi digital dan kompleksitas arus informasi, kehadiran pers yang kredibel dan bertanggung jawab semakin krusial. Media diharapkan mampu menjadi penjernih informasi, menangkal hoaks, serta menghadirkan pemberitaan yang akurat, berimbang, dan mencerahkan.

Atas nama Pemerintah Aceh, Edi juga menegaskan komitmen untuk terus mendukung aktivitas pers dan membangun kemitraan yang konstruktif dengan insan media. Sinergi antara pemerintah dan pers dinilai penting dalam menjamin keterbukaan informasi serta mengawal pembangunan yang partisipatif.

“Pemerintah Aceh siap bersanding dengan pers dalam semangat kolaborasi dan transparansi. Kemitraan ini menjadi energi bersama untuk mendorong kemajuan Aceh di bawah kepemimpinan saat ini, dengan tujuan besar mewujudkan Aceh yang kuat, maju, dan bermartabat,” tegasnya.

HPN 2026 pun diharapkan tidak hanya menjadi agenda seremonial tahunan, tetapi menjadi ruang konsolidasi bagi insan pers untuk memperkuat integritas, meningkatkan kualitas karya jurnalistik, dan memperluas kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa dan daerah.

Sekda Aceh Tegaskan Pendidikan Vokasi sebagai Pilar Utama Penguatan SDM

Penulis
Redaksi
-
0
Sekda Aceh, M. Nasir, S.IP, MPA, menyampaikan sambutan Gubernur Aceh pada Acara Pemberian Kompetensi Tambahan & Uji Kompetensi SDM Vokasional Klasifikasi Jenjang 7 di USK, Banda Aceh, Senin, (9/2/2026). (Foto: HUMAS ACEH)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Pemerintah Aceh menegaskan komitmennya untuk memperkuat kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pengembangan pendidikan vokasi. Upaya ini dipandang strategis dalam mencetak tenaga kerja kompeten yang mampu bersaing di tingkat regional, nasional, hingga global.

Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, mewakili Gubernur Aceh saat membuka kegiatan Pemberian Kompetensi Tambahan dan Uji Kompetensi SDM Vokasional Klasifikasi Jenjang 7 di Universitas Syiah Kuala (USK), Banda Aceh, Senin (9/2/2026).

Dalam sambutannya, M. Nasir menyebut kegiatan tersebut memiliki peran penting dalam proses klasifikasi tenaga ahli. Ia menekankan bahwa penguatan vokasi tidak hanya berfokus pada keterampilan teknis (hard skills), tetapi juga pada kemampuan analisis, pemecahan masalah, serta tanggung jawab profesional.

”Pemerintah Aceh mengapresiasi setinggi-tingginya kepada USK yang terus berkomitmen mengembangkan pendidikan vokasi serta membangun jejaring kolaborasi dengan pemerintah, lembaga sertifikasi, hingga dunia usaha dan industri,” ujar M. Nasir.

Ia menambahkan, USK telah menunjukkan kontribusi nyata dalam menyiapkan lulusan yang selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah. Melalui sertifikasi kompetensi yang kredibel, lulusan vokasi diharapkan memiliki daya saing dan nilai tambah di dunia kerja.

Menurutnya, dinamika dunia kerja saat ini bergerak sangat cepat. Karena itu, para peserta didorong untuk terus meningkatkan kapasitas diri dan memperluas wawasan agar mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Selain kompetensi teknis, Sekda juga mengingatkan pentingnya integritas dan etika profesi. Sertifikasi yang diraih, kata dia, merupakan amanah sekaligus bentuk kepercayaan dari negara dan masyarakat yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab.

”Bangunlah budaya kolaborasi. Keberhasilan tidak lahir dari kerja sendiri, melainkan hasil kerja tim dan komunikasi yang baik. Jadilah agen perubahan di lingkungan masing-masing,” pungkasnya.

Tujuh Kasus Kekerasan Gender Ditemukan di Pengungsian Aceh Utara, KontraS Soroti Lemahnya Perlindungan

Penulis
Akil
-
0
Tenda pengungsi korban banjir di Desa Simpang Tiga, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, Selasa (20/1/2026). (FOTO: KOMPAS.COM/MASRIADI SAMBO)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah Aceh sejak November 2025 tidak hanya menghancurkan rumah dan infrastruktur warga. Di balik situasi darurat tersebut, muncul ancaman lain yang kerap luput dari perhatian: meningkatnya risiko kekerasan terhadap perempuan dan anak di lokasi pengungsian.

KontraS Aceh menemukan adanya kasus Kekerasan Berbasis Gender (KBG) di Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara. Temuan ini menunjukkan bahwa situasi bencana memperbesar kerentanan perempuan dan anak, terutama ketika sistem perlindungan tidak berjalan optimal.

“Dalam situasi bencana, kehilangan rumah bukan satu-satunya ancaman. Tubuh dan keselamatan perempuan justru semakin rentan ketika ruang hidup mereka tidak aman,” ujar Koordinator KontraS Aceh, Azharul Husna kepada Nukilan.id, Rabu (11/2/2026).

Hingga kini, kondisi darurat di Langkahan belum sepenuhnya pulih. Sejumlah korban banjir masih bertahan di tenda pengungsian dengan pemenuhan kebutuhan dasar yang terbatas. Hunian sementara (huntara) hanya difungsikan pada pagi hingga siang hari. Sementara sore dan malam, perempuan dan anak kembali ke rumah rusak atau tenda darurat di halaman rumah mereka.

Kondisi tersebut dinilai menciptakan ruang hidup yang tidak aman, dengan minim privasi, penerangan terbatas, pengawasan lemah, serta fasilitas air dan MCK yang tidak memadai. Dalam situasi seperti ini, potensi kekerasan meningkat dan sulit terdeteksi.

Berdasarkan pemantauan lapangan, KontraS Aceh mengidentifikasi sedikitnya tujuh korban KBG. Bentuk kekerasan yang terjadi meliputi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan terhadap perempuan dan anak, hingga pelecehan seksual. Namun, KontraS menegaskan bahwa angka tersebut bukan berarti situasi telah aman.

“Jumlah kasus yang kecil dalam situasi darurat justru sering kali menjadi tanda bahwa banyak kekerasan tidak dilaporkan. Korban takut, malu, atau tidak tahu harus mencari bantuan ke mana, terlebih dalam kondisi pascabencana yang belum stabil,” kata Husna.

Selain itu, KontraS Aceh menilai penanganan sejumlah laporan belum optimal. Koordinasi antar-stakeholder di Aceh Utara disebut masih lemah, sementara respons berbasis hak asasi manusia belum tampak nyata di lapangan.

Korban yang seharusnya memperoleh perlindungan, pendampingan, dan layanan pemulihan justru terhambat prosedur birokrasi. Mekanisme rujukan antarinstansi belum berjalan efektif, sehingga korban kerap menghadapi situasi kekerasan tanpa dukungan memadai, bahkan setelah melapor.

“Negara tidak boleh absen dalam situasi seperti ini. Ketika korban sudah berani melapor tetapi perlindungan tidak hadir, itu menunjukkan ada kegagalan sistemik,” tegas Husna.

KontraS Aceh menilai peristiwa di Langkahan bukanlah kasus terpisah. Dalam sejumlah pengalaman bencana di Indonesia, pola serupa juga terjadi. Pada bencana gempa Sulawesi Tengah tahun 2019, misalnya, kasus KDRT, pelecehan seksual, dan kekerasan terhadap perempuan serta anak dilaporkan meningkat ketika warga tinggal di pengungsian dengan fasilitas terbatas dan sistem perlindungan yang melemah.

Menurut KontraS, kerentanan perempuan dan anak bukan disebabkan oleh kelemahan individu, melainkan akibat struktur sosial dan kebijakan yang belum mampu menjamin perlindungan memadai. Kepadatan tenda, penerangan minim, sanitasi terbatas, serta ketergantungan pada bantuan dinilai memperbesar risiko kekerasan. Norma sosial yang masih cenderung menyalahkan korban juga membuat banyak perempuan memilih diam.

“Kekerasan dalam situasi darurat lahir dari kelalaian sistem perlindungan. Jika negara tidak mengantisipasi risiko ini sejak awal, maka perempuan dan anak yang akan menanggung akibatnya,” ujar Azharul Husna.

KontraS Aceh mendesak otoritas terkait, khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dan instansi lainnya, agar menjadikan pencegahan serta penanganan Kekerasan Berbasis Gender sebagai bagian inti dari respons bencana.

Mekanisme pelaporan diminta aktif dan mudah diakses, layanan kesehatan serta psikososial harus tersedia, dan sistem rujukan antarinstansi perlu berjalan efektif. Penanganan tidak boleh menunggu hingga kondisi kembali normal.

“Perlindungan perempuan dan anak bukan program tambahan dalam respons bencana. Itu adalah kewajiban hukum dan moral negara yang harus dijalankan sejak fase darurat,” tegas Husna.

KontraS Aceh juga menekankan pentingnya peran komunitas dalam menjaga keamanan lingkungan pengungsian serta mendukung korban. Meski demikian, tanggung jawab utama tetap berada pada negara.

“Ketika perlindungan hanya dibebankan pada solidaritas warga, risiko kekerasan justru semakin besar. Komunitas dapat menjadi garda awal, tetapi negara tetap harus memikul tanggung jawab utama atas keselamatan warganya,” tutup Husna. (xrq)

Sambut Ramadhan, BSI Aceh Gelar Tarhib di Masjid Raya Baiturrahman dan Bagikan 500 Paket Sembako

Penulis
Akil
-
0
BSI Aceh Gelar Tarhib di Masjid Raya Baiturrahman dan Bagikan 500 Paket Sembako. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Bank Syariah Indonesia (BSI) Regional Aceh menggelar kegiatan Tarhib Ramadhan di Masjid Raya Baiturrahman (MRB) Banda Aceh, Rabu (11/2/2026). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari komitmen BSI dalam menyambut bulan suci Ramadhan sekaligus memperkuat nilai kebersamaan dan kepedulian sosial di tengah masyarakat Aceh.

Amatan Nukilan.id, acara yang berlangsung khidmat itu dihadiri oleh jajaran manajemen dan pegawai BSI Aceh, tokoh agama, serta jamaah Masjid Raya Baiturrahman. Dalam momentum tersebut, BSI Aceh juga menyalurkan 500 paket sembako kepada anak yatim dan dhuafa sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama.

Regional CEO BSI Aceh, Imsak Ramadhan, mengatakan bahwa Ramadhan merupakan momen penting untuk memperkuat keimanan dan solidaritas sosial, terutama di tengah berbagai ujian yang dihadapi masyarakat.

“Ramadhan merupakan bulan penuh keberkahan dan ampunan. Di tengah berbagai ujian yang kita hadapi, termasuk musibah yang melanda sebagian wilayah Aceh, kita diajak untuk tetap optimis, saling menguatkan, dan memperbanyak amal kebaikan,” ujar Imsak Ramadhan.

Ia menegaskan, BSI sebagai sahabat finansial, sosial, dan spiritual masyarakat akan terus berupaya menghadirkan manfaat nyata, khususnya bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Apresiasi juga disampaikan oleh Wakil Imam Besar Masjid Raya Baiturrahman, Abuya Habibie Wali. Ia menilai kegiatan tersebut bukan sekadar seremoni, tetapi juga mencerminkan kepedulian sosial yang konkret.

“Kegiatan ini bukan hanya seremonial menyambut Ramadhan, tetapi juga wujud nyata kepedulian terhadap umat. Semoga kolaborasi antara lembaga keuangan syariah dan institusi keagamaan terus terjalin dalam membangun masyarakat yang religius dan berdaya,” ungkapnya.

Rangkaian kegiatan Tarhib Ramadhan turut diisi dengan tausiyah oleh Tgk. H. Akmal Abzal, SHI., MH. Dalam ceramahnya, ia mengajak masyarakat menyambut Ramadhan dengan penuh suka cita dan harapan, meski Aceh baru saja dilanda bencana hidrometeorologi.

“Ramadhan adalah bulan harapan dan kebangkitan. Ujian yang datang hendaknya semakin mendekatkan kita kepada Allah SWT dan memperkuat solidaritas sosial. Mari kita sambut Ramadhan dengan hati yang lapang, penuh syukur, dan semangat berbagi,” tuturnya.

Melalui kegiatan ini, BSI Aceh berharap semangat Ramadhan dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat serta menjadi energi untuk memperkuat solidaritas dan optimisme dalam membangun Aceh yang lebih tangguh dan penuh keberkahan. (XRQ)

DPRA Sahkan Peraturan Kode Etik dan Tata Cara Persidangan Badan Kehormatan

Penulis
Akil
-
0
DPRA Sahkan Peraturan Kode Etik dan Tata Cara Persidangan Badan Kehormatan. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) resmi menetapkan Peraturan tentang Kode Etik serta Peraturan tentang Tata Cara Beracara Badan Kehormatan dalam Rapat Paripurna yang berlangsung pada Kamis (12/2/2026) di Gedung Utama DPRA.

Pengesahan dua regulasi tersebut menjadi bagian dari upaya kelembagaan DPRA dalam memperkuat integritas, martabat, dan kredibilitas lembaga legislatif Aceh melalui penguatan sistem penegakan etika serta mekanisme persidangan internal.

Laporan hasil pembahasan disampaikan oleh Muhammad Wali, S.E., M.M., selaku Juru Bicara Badan Kehormatan DPRA. Ia memaparkan proses penyusunan, dasar hukum, hingga substansi pengaturan kedua rancangan peraturan tersebut di hadapan forum paripurna. Penyusunan dilakukan oleh Tim Penyusun dan Pembahas yang dibentuk melalui Keputusan Pimpinan DPRA Nomor 30/P-I/DPRA/2025 dan rampung pada 28 Januari 2026 di Ruang Rapat Badan Kehormatan DPRA.

Dalam penyampaiannya, Muhammad Wali menegaskan bahwa penyempurnaan regulasi ini bertujuan memperkuat marwah lembaga sekaligus memberikan kepastian dalam mekanisme penegakan etika bagi anggota dewan.

“Peraturan ini bukan hanya menjadi pedoman normatif bagi anggota dewan, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menjaga kehormatan, martabat, serta kepercayaan publik terhadap DPR Aceh. Badan Kehormatan diberikan landasan yang lebih jelas, transparan, dan akuntabel dalam menjalankan fungsi penegakan etika,” ujar Muhammad Wali.

Penelusuran Nukilan.id, Peraturan DPRA tentang Kode Etik terdiri atas tujuh bab dan 29 pasal yang mengatur ketentuan umum, norma etika anggota, penegakan kode etik dan larangan, pelanggaran beserta sanksi dan rehabilitasi, hingga ketentuan peralihan dan penutup. Penyusunannya merujuk pada Peraturan DPRA Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kode Etik, serta melalui kajian perbandingan dengan sejumlah regulasi lain, termasuk aturan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.

Dalam pembaruan tersebut, terdapat penguatan norma kewajiban anggota dengan penambahan frasa “Melaksanakan Syariat Islam secara Kaffah”. Selain itu, istilah “Khamar” disesuaikan menjadi “Jarimah” guna mengakomodasi ketentuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Definisi dan ruang lingkup mengenai “Rahasia” juga diperjelas dengan merujuk pada praktik regulasi kelembagaan nasional.

Sementara itu, Peraturan DPRA tentang Tata Cara Beracara Badan Kehormatan memuat 12 bab dan 59 pasal yang mengatur kelembagaan Badan Kehormatan, fungsi dan kewenangan, mekanisme pengaduan maupun perkara tanpa pengaduan, proses penyelidikan, pelaksanaan rapat dan sidang, hingga putusan dan pelaksanaannya.

Salah satu penguatan penting dalam aturan tersebut adalah pengaturan mengenai keberadaan “Pendamping”, yakni pihak dari fraksi terlapor yang dapat mendampingi dalam sidang etik. Regulasi ini juga menegaskan mekanisme penanganan pelanggaran tanpa pengaduan dengan merujuk langsung pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Setelah mendengarkan laporan Badan Kehormatan serta pandangan fraksi-fraksi, Rapat Paripurna secara mufakat menyetujui dan menetapkan kedua rancangan tersebut menjadi Peraturan DPRA.

Melalui penetapan ini, DPRA menegaskan komitmennya untuk menjaga kehormatan lembaga, memperkuat pengawasan internal, serta memastikan setiap anggota dewan menjalankan tugas dan kewenangannya secara profesional, berintegritas, dan selaras dengan nilai-nilai keistimewaan Aceh. (XRQ)

Burni Telong Masih Level II Waspada, Aktivitas Gempa Vulkanik Alami Kenaikan

Penulis
Redaksi
-
0
Gunung Burni Telong. (Foto: Instagram)

NUKILAN.ID | REDELONG – Gunung Api Burni Telong yang berada di Kabupaten Bener Meriah, Aceh, masih berstatus Level II (Waspada) hingga Selasa (10/2/2026). Dalam 24 jam terakhir, aktivitas kegempaan vulkanik tercatat mengalami peningkatan dibandingkan hari sebelumnya.

Sebelumnya, gempa vulkanik hanya terjadi tiga kali dengan amplitudo 6–14 mm. Namun pada Rabu, jumlahnya meningkat menjadi tujuh kali gempa vulkanik dengan amplitudo 8–14 mm.

Selain gempa vulkanik, tercatat pula dua kali gempa tektonik jauh dengan amplitudo 10–45 mm. Sementara itu, gempa tektonik lokal tidak terdeteksi.

“Untuk kegempaan vulkanik ada sedikit peningkatan, sementara gempa tektonik stagnan. Alhamdulillah untuk aktivitas kegempaan tektonik lokal menurun,” kata Petugas Pengamat Gunung Burni Telong, Suwardi Putra, Rabu (11/2/2026).

Suwardi mengimbau masyarakat tetap tenang namun waspada, sembari berharap aktivitas gunung terus menurun sehingga status dapat kembali normal.

Sebagai langkah antisipasi, pihak pengamatan merilis sejumlah rekomendasi bagi masyarakat dan pendaki. Warga dilarang mendekati kawah aktif dalam radius tiga kilometer guna menghindari potensi bahaya.

Masyarakat juga diminta menjauhi area lubang gas belerang (fumarola dan solfatara), terutama saat cuaca mendung atau hujan, untuk mencegah risiko keracunan akibat akumulasi gas berbahaya.

Selain itu, Suwardi meminta masyarakat tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi.

“Pihak kami berharap, masyarakat jangan termakan isu Hoax, tentang aktivitas gunung BurnibTelong, silahkan tanyakan langsung langsung atau akses langsung situs resmi kami,” tuturnya.

Sebelumnya, Gunung Burni Telong sempat naik ke Level III (Siaga) pada Selasa malam, 30 Desember 2025, tepatnya pukul 22.45 WIB. Badan Geologi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, menaikkan status tersebut setelah gunung diguncang 16 kali gempa.

Saat itu, ribuan warga dari Kampung Lampahan, Rembune, dan Pantan Pediangan mengungsi ke Kampus Unsyiah II yang dinilai lebih aman dari potensi erupsi.

Namun, setelah aktivitas kegempaan menunjukkan tren penurunan, Badan Geologi kembali menurunkan status Burni Telong menjadi Level II (Waspada) sejak Sabtu (3/1/2026).

1...151617...2,326Halaman 16 dari 2,326

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id