NUKILAN.ID | LHOKSUKON – Bupati Aceh Utara, H. Ismail A Jalil, SE., MM., yang akrab disapa Ayah Wa, meminta Pemerintah Pusat segera memperbaiki sekitar 18.000 hektare lahan sawah yang rusak akibat banjir besar pada akhir November 2025.

Permintaan tersebut disampaikan dalam rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) penggunaan tambahan Transfer Keuangan Daerah (TKD) pascabencana di Provinsi Aceh yang berlangsung di Gedung Serbaguna Sekretariat Daerah Aceh, beberapa hari lalu.

Dalam forum tersebut, Ayah Wa menekankan pentingnya percepatan pemulihan sektor pertanian agar masyarakat dapat kembali beraktivitas seperti semula, terutama para petani yang terdampak langsung.

“Supaya masyarakat kami dapat kembali turun sawah seperti sediakala. Kemudian kami butuh jembatan kami butuh 27 unit. Selain itu, 10.000 lahan tambak masyarakat dan 500 unit bot masyarakat yang kehilangan mohon kiranya pemerintah provinsi dan pemerintah pusat agar memberi perhatian,” jelas Ayah Wa.

Selain kerusakan sawah, ia juga mengungkap sejumlah kebutuhan mendesak lainnya, seperti perbaikan jembatan, bendungan, jalan, hingga infrastruktur irigasi yang rusak akibat bencana.

Ia menyebutkan, terdapat dua bendungan yang jebol serta berbagai fasilitas umum lain yang turut terdampak dan membutuhkan penanganan segera.

Dalam kesempatan itu, Ayah Wa juga menyoroti distribusi TKD yang dinilainya belum sepenuhnya mencerminkan kondisi daerah terdampak.

“Di Aceh Utara yang terdampak sebanyak 696 desa. Tetapi kalau kita lihat TKD di tabel ini, yang terdapat bukan yang terdampak. (Justru) yang tidak terdampak yang dapat. Jadi untuk apa kami diundang, mungkin untuk dapat ya,” pungkasnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh, Inspektur Aceh, jajaran pemerintah daerah dari sembilan kabupaten/kota terdampak, serta SKPA terkait yang terlibat langsung dalam pengelolaan dan pengawasan penggunaan TKD pascabencana.

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Anggota DPRA Komisi III Fraksi Partai Aceh, Salmawati SE., MM—yang akrab disapa Bunda Salma, mengecam keras aksi pengeroyokan terhadap tokoh masyarakat Aceh, Haji Faisal, yang terjadi di lingkungan Polda Metro Jaya pada Rabu (26/3/2026). Ia menilai insiden tersebut memprihatinkan karena berlangsung di institusi penegak hukum yang seharusnya menjadi tempat aman bagi masyarakat untuk mencari keadilan.

Menurut Bunda Salma, apa pun persoalan yang sedang dihadapi korban, pendekatan kemanusiaan serta prinsip perlindungan hukum harus tetap dikedepankan. Ia menegaskan bahwa peristiwa yang terjadi di ruang penyidikan merupakan hal serius dan tidak bisa dianggap sebagai kejadian biasa.

Sebagai tokoh perempuan Aceh, ia menilai insiden tersebut telah mencederai rasa keadilan publik dan memicu keprihatinan luas, khususnya di kalangan masyarakat Aceh. Karena itu, ia meminta aparat kepolisian segera mengusut tuntas seluruh pihak yang terlibat, baik pelaku langsung maupun pihak yang diduga berada di balik kejadian tersebut.

Bunda Salma juga mendesak Kapolri untuk memastikan proses hukum berjalan secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu. Ia menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam memperoleh perlindungan hukum, terlebih ketika peristiwa terjadi di lingkungan aparat penegak hukum.

Selain itu, ia mengajak masyarakat Aceh, khususnya yang berada di perantauan seperti Pulau Jawa dan wilayah Jabodetabek, untuk tetap solid serta mengawal proses hukum secara damai dan konstitusional. Ia berharap kehadiran negara melalui penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan dapat memulihkan rasa aman serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum di Indonesia. (XRQ)

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News