Beranda blog Halaman 167

Pemerintah Aceh Jelaskan Alasan Impor 250 Ton Beras di Sabang, Harga Mahal Jadi Pemicu

Penulis
Akil
-
0
Proses bongkar muat di Sabang. (Foto: Beacukai)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Pemerintah Aceh memberikan penjelasan terkait impor 250 ton beras di Sabang yang sebelumnya disorot Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman. Pemerintah menegaskan impor tersebut dilakukan karena harga beras di Sabang jauh lebih mahal dibandingkan daratan, sehingga memberatkan masyarakat.

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, mengatakan tidak ada aturan yang dilanggar oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) maupun pihak lain yang terlibat.

“Salah satu hal yang dihadapi Pemerintah Kota Sabang adalah tingginya harga beras apabila membawa dari daratan, sehingga memberatkan masyarakat di tengah kondisi ekonomi seperti saat ini,” kata MTA kepada Nukilan.id, Selasa (25/11/2025).

Menurutnya, kondisi itu menjadi dasar kebijakan memasukkan beras dari luar negeri sebagai langkah transisi yang dianggap strategis dan berpihak kepada masyarakat. Hal tersebut juga dimungkinkan karena Sabang memiliki status kawasan bebas.

MTA menilai pernyataan Mentan Andi Amran terlalu berlebihan dan tidak mempertimbangkan sensitivitas Aceh sebagai daerah yang pernah dilanda konflik. Ia menilai pernyataan bahwa impor tersebut ilegal seolah menggambarkan tindakan pidana serius, padahal tidak mendasar.

Ia menambahkan bahwa kewenangan kawasan Sabang telah diatur dalam regulasi khusus dan tertuang dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Oleh sebab itu, pernyataan ilegal yang disampaikan Mentan dinilai mereduksi kewenangan daerah.

“Kami meminta ke depan apabila ada permasalahan kewenangan dan regulasi seperti yang terjadi ini, semua pihak terutama pemegang otoritas bisa menjaga keharmonisan dan menjaga stabilitas nasional dengan memegang teguh persatuan. Sesuai cita-cita Presiden Prabowo untuk mewujudkan Indonesia maju dan kuat,” ujarnya.

MTA juga menyampaikan bahwa Gubernur Aceh meminta Mentan segera melakukan uji laboratorium terhadap 250 ton beras tersebut sesuai prosedur, agar dapat segera disalurkan kepada masyarakat Sabang.

Sebelumnya, Mentan Andi Amran mengungkap temuan impor 250 ton beras yang diduga berasal dari Thailand dan Vietnam. Ia menyebut beras itu masuk tanpa izin pemerintah pusat.

“Kami terima laporan tadi sekitar jam 2, bahwasannya ada beras masuk di Sabang itu 250 ton, tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat,” kata Amran dalam keterangannya, Senin (24/11/2025).

Ia mengaku telah menghubungi Kapolda, Kabareskrim, dan Pangdam untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Beras impor itu disebut sudah disegel. “Langsung disegel ini berasnya, nggak boleh keluar,” ujarnya.

Amran menegaskan pemerintah telah menetapkan kebijakan tidak melakukan impor beras sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, sehingga ia mempertanyakan asal-usul masuknya beras tersebut. (XRQ)

Reporter: AKIL

Badai Siklon 04B Muncul di Dekat Langsa, Bergerak di Selat Malaka

Penulis
Akil
-
0
Badai siklon (cyclonic storm) 04B terbentuk dekat Kota Langsa, Aceh, Selat Malaka, pada Rabu (26/112025). (FOTO: ZOOM EARTH)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Badai siklon (cyclonic storm) 04B terdeteksi terbentuk di wilayah dekat Kota Langsa, Aceh, tepatnya di Selat Malaka, Rabu (26/11). Sistem cuaca ini bergerak ke arah barat laut dengan kecepatan sekitar 6 km per jam (3 knot) dalam enam jam terakhir.

Dikutip Nukilan.id dari Pusat Peringatan Topan Gabungan (JTWC), tinggi gelombang signifikan maksimum yang ditimbulkan badai tersebut mencapai 4 meter (13 kaki).

Dalam perkiraan awal, 04B diprediksi bergerak ke arah barat dalam 24 jam ke depan. Dari sisi intensitas, sistem ini diperkirakan akan menguat selama 12 jam karena masih berada di atas perairan dengan tingkat geseran angin yang rendah hingga sedang. Setelah itu, interaksi dengan medan daratan akan membuat 04B mengalami pelemahan.

JTWC juga memproyeksikan bahwa setelah 24 jam, lintasan badai akan berbelok kembali ke timur. Perubahan arah ini dipengaruhi oleh adanya pusaran dangkal di atas daerah pegunungan Sumatra bagian utara serta pengarah tingkat rendah yang menjadi faktor utama pergerakan sistem.

Saat badai mulai memasuki wilayah daratan Sumatra utara, pusaran diperkirakan terus melemah. Proses disipasi atau hilangnya sistem 04B diprediksi terjadi dalam waktu sekitar dua hari. (XRQ)

Reporter: AKIL

Peringati 16 HAKTP 2025, Flower Aceh dan Mitra Gelar Webinar Keamanan Siber untuk Perlindungan Perempuan

Penulis
Redaksi
-
0
Flower Aceh dan Mitra Gelar Webinar Keamanan Siber untuk Perlindungan Perempuan. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Dalam rangka memperingati 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (16 HAKTP) 2025, Flower Aceh bersama sejumlah lembaga mitra seperti Komnas Perempuan, Universitas Binus, Islamic Relief Indonesia, Komisi Kesetaraan KSBSI, Balai Syura, KontraS Aceh, Sekolah HAM Perempuan, FORHATI Aceh, Forum Anak Tanah Rencong, FAMM Wilayah Sumatera, serta Lentera Habibi menyelenggarakan webinar bertajuk “Keamanan Cyber bagi Perempuan: Melindungi Ruang Digital dari Kekerasan Berbasis Gender” pada Selasa, 25 November 2025.

Webinar ini bertujuan meningkatkan kesadaran publik mengenai ancaman kekerasan berbasis gender online (KBGO) yang kian mengikis rasa aman perempuan di ruang digital, baik di Aceh maupun di tingkat nasional.

Hendra Lesmana, Koordinator Divisi Kajian, Publikasi, dan Pendidikan Flower Aceh, menjelaskan bahwa teknologi membuka banyak peluang bagi perempuan untuk belajar, bekerja, dan berorganisasi. Namun, peluang tersebut juga diiringi peningkatan berbagai bentuk kekerasan digital, seperti doxing, penyebaran konten intim tanpa persetujuan, peretasan, ancaman, hingga ujaran kebencian berbasis gender. Menurutnya, bentuk-bentuk intimidasi itu berpengaruh langsung terhadap kesehatan mental, keamanan, dan ruang gerak perempuan.

Dalam kesempatan yang sama, Koordinator KontraS Aceh, Azharul Husna, menggarisbawahi bahwa kekerasan terhadap perempuan terus beradaptasi mengikuti perkembangan zaman dan teknologi.

“Dulu perempuan menghadapi kekerasan struktural karena konflik bersenjata. Hari ini, mereka menghadapinya kembali—di jalanan, juga di layar ponsel mereka. Perempuan tidak boleh terus dibebani tanggung jawab individu untuk melindungi diri dari ancaman siber. Negara harus hadir,” ungkapnya.

Sementara itu, Dosen Universitas Binus, Ika Dyah AR, menekankan bahwa kekerasan digital sering kali meninggalkan dampak yang tak kasat mata.

“Kekerasan terhadap perempuan bukan hanya memar yang kasat mata, melainkan juga luka yang tersembunyi di balik layar. Ruang digital yang seharusnya menjadi tempat inspirasi dan partisipasi justru menjadi medan baru kekerasan. Keamanan siber adalah garis pertahanan penting. Negara dan platform digital wajib memastikan ruang online yang aman, adil, dan bebas intimidasi,” katanya.

Senada dengan itu, Ernawati, Koordinator Pengorganisasian Masyarakat Flower Aceh, menuturkan bahwa ruang digital kini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, namun juga menghadirkan risiko besar bagi perempuan. Ia menegaskan pentingnya kolaborasi lintas pihak untuk menjamin ruang digital yang aman dan inklusif.

Direktur Eksekutif Flower Aceh, Riswati, kepada Nukilan.id menerangkan bahwa literasi keamanan digital kini menjadi kebutuhan dasar bagi perempuan dan kelompok rentan.

“Kita harus lebih paham dan kritis terhadap keamanan digital, karena bisa melindungi kita dari ancaman yang terus berkembang. Keamanan digital adalah hak asasi manusia, Negara punya tanggung jawab besar untuk memastikan ruang digital yang aman bukan hanya bagi perempuan, tetapi juga anak-anak, kelompok marjinal agar mereka dapat berekspresi, berkarya, dan berkontribusi secara bebas dalam pembangunan Aceh yang inklusif. Tanpa ruang digital yang aman, partisipasi mereka akan terus terhambat,” kata Riswati.

Moderator webinar, Niswah, mahasiswa FISIP USK, menutup diskusi dengan mengajak semua pihak memperkuat literasi keamanan digital, menghentikan budaya menyalahkan korban, meningkatkan tanggung jawab platform digital, serta mendorong negara menghadirkan regulasi dan layanan perlindungan yang efektif.

Gebrina Rezeki, Koordinator Bidang Acara Kampanye 16 HAKTP Gerakan Perempuan, menyampaikan bahwa rangkaian kampanye 16 HAKTP akan berlangsung dari 25 November hingga 10 Desember 2025. Selama periode tersebut, berbagai kegiatan, kampanye, dan aksi kolektif akan digelar oleh jaringan gerakan perempuan Aceh bersama Balai Syura, Flower Aceh, dan sejumlah lembaga serta instansi terkait lainnya. (XRQ)

Reporter: AKIL

Rencana Pemindahan KMP Aceh Hebat 1 Dibatalkan, Sekjen PA Simeulue Apresiasi Sikap Pemerintah Aceh

Penulis
Redaksi
-
0
Kapal Motor Penumpang (KMP) Aceh Hebat 1. (Foto: Dishub Aceh)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Sekretaris Jenderal Partai Aceh (PA) Kabupaten Simeulue, Helmi M. Alim, menyampaikan apresiasi kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir Syamaun, atas kejelasan sikap pemerintah terkait wacana pengalihan rute Kapal Aceh Hebat 1 (AH1).

Kepada Nukilan.id, Helmi mengatakan penegasan yang disampaikan Sekda Aceh telah berhasil meredakan keresahan yang sempat muncul di tengah masyarakat Simeulue.

“Kami atas nama Sekjen PA Kabupaten Simeulue mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Sekda Aceh atas jawaban dan ketegasan beliau terkait persoalan Kapal AH1, yang selama ini menimbulkan kekisruhan akibat wacana pengalihan rute,” ujarnya.

Helmi menjelaskan bahwa kejelasan yang diberikan dalam pertemuan dengan Sekda Aceh pada Selasa (25/11/2025) menjadi langkah penting yang menenangkan masyarakat.

Ia menilai, proses penyelesaian isu ini menunjukkan bahwa komunikasi dan dialog merupakan cara paling efektif untuk mencari solusi atas persoalan publik.

“Selama ini kami berkeyakinan bahwa masalah tidak harus diselesaikan melalui aksi saja. Pendekatan komunikasi jauh lebih baik, sebagaimana yang dilakukan dalam pertemuan dengan Bapak Sekda Aceh hari ini. Kami sangat puas dengan hasilnya,” tegasnya.

Ia berharap dinamika ini menjadi pelajaran bagi tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan asal Simeulue. Menurutnya, setiap isu besar sebaiknya dibahas bersama, termasuk melalui komunikasi resmi dengan tokoh-tokoh Simeulue yang berada di DPRA.

“Ke depan, jika ada persoalan, mari kita duduk bersama untuk membahas akar masalahnya. Libatkan juga para tokoh kita di DPRA. Jangan langsung mengambil sikap yang tendensius,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Helmi turut menyampaikan pepatah Devayan sebagai pesan moral bagi masyarakat Simeulue: “Bok daifak motoek, tapong daifak beserak,” yang mengandung pesan bahwa persatuan akan mempermudah penyelesaian masalah, sementara perpecahan hanya memperkeruh keadaan.

Dengan mencairnya polemik pengalihan rute AH1, masyarakat Simeulue berharap layanan kapal tersebut tetap berjalan optimal sebagai jalur transportasi utama penghubung pulau dengan daratan Aceh. (XRQ)

Reporter: AKIL

Urai Benang Investasi, DPMPTSP Aceh Gelar AGASID FGD 2025

Penulis
Redaksi
-
0

NUKILAN.ID, BANDA ACEH –Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP Aceh) terus berupaya mempercepat realisasi investasi di daerah melalui penyiapan proyek yang matang dan bebas hambatan. Sebagai langkah strategis, DPMPTSP Aceh menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Aceh Global Sustainable Investment Dialogue (AGASID) 2025 yang dibuka secara resmi di Ballroom The Pade Hotel, Aceh Besar, Senin (24/11/2025),.

Kepala DPMPTSP Aceh, Marwan Nusuf, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi mendalam kepada Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Aceh. Menurutnya, dukungan penuh dari BI Aceh sangat krusial dalam terselenggaranya forum strategis ini guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bank Indonesia Perwakilan Aceh yang telah membantu dinas dalam menyelenggarakan kegiatan ini. Kolaborasi ini adalah bukti sinergi nyata untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif,” ujar Marwan Nusuf di sela-sela pembukaan acara,.

Marwan menegaskan bahwa FGD ini bukan sekadar seremoni, melainkan upaya konkret untuk mengurai benang kusut birokrasi investasi (debottlenecking) yang selama ini menjadi penghambat,. Ia menekankan pentingnya percepatan implementasi proyek investasi di Aceh agar berstatus Clean and Clear dalam bentuk Investment Project Ready to Offer(IPRO).

“Target kita jelas, yaitu memastikan kesiapan proyek-proyek investasi strategis Aceh memenuhi standar IPRO. Kita ingin menawarkan proyek yang benar-benar siap, baik secara administrasi maupun teknis, sehingga investor tidak ragu menanamkan modalnya,” tegas Marwan.

Dalam FGD yang mengusung tema “Aceh on the Rise: A Leading Destination for Investment toward Inclusive Growth”, ini, pembahasan difokuskan pada dua proyek strategis utama, yaitu pengembangan Lhoknga Golf Course & Marine Sport Resort serta Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladong,.

Pada sesi pertama, diskusi menyoroti revitalisasi Lhoknga Golf Course di Aceh Besar. Kawasan seluas 57 hektare yang status lahannya telah dinyatakan clean and clear ini dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata olahraga dan resor terpadu, mengingat lokasinya yang strategis dekat dengan pantai Lampuuk dan hanya berjarak 16 km dari pusat kota Banda Aceh. Namun, kondisi fasilitas saat ini dinilai masih memerlukan pembenahan signifikan akibat kurangnya perawatan.

Sementara itu, sesi kedua membahas optimalisasi Kawasan Industri Aceh (KIA) Ladong. Kawasan ini diproyeksikan sebagai pusat industri halal, logistik, dan manufaktur dengan luas lahan tersedia saat ini mencapai 71,4 hektare. Pemerintah Aceh melalui PT Pembangunan Aceh (PEMA) bahkan menawarkan insentif menarik berupa gratis sewa lahan selama 10 tahun bagi investor yang masuk selama periode promosi hingga Desember 2025.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan dari PT PEMA, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, BAPPEDA, serta tim ahli penyusun studi kelayakan,.

Melalui FGD ini, diharapkan hambatan-hambatan teknis maupun regulasi pada kedua proyek tersebut dapat diselesaikan. “Dengan proyek yang feasible dan akuntabel, kita optimistis Aceh dapat menarik lebih banyak investor yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” tutup Marwan.

Rencana Tambah Rute Aceh Hebat 1 Dibatalkan, Ketua HRD Ucapkan Terima Kasih kepada Mualem

Penulis
Redaksi
-
0
Salah seorang aktvis muda Simeulue, Hardani yang akrab disapa Ketua HRD. (Foto: ist)

NUKILAN.ID | SINABANG – Pemerintah Aceh resmi membatalkan rencana penambahan rute Kapal Aceh Hebat (AH) 1 dari Krueng Geukuh menuju Penang setelah menuai protes dari berbagai elemen masyarakat Simeulue, mulai dari anggota DPRA, tokoh masyarakat, hingga mahasiswa.

Keputusan itu disampaikan dalam audiensi antara anggota DPRA asal Simeulue, Himas, para aktivis, dan mahasiswa Simeulue dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, di ruang kerjanya pada Selasa (25/11/2025).

Dalam pertemuan tersebut, M. Nasir menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memaksakan rencana tersebut jika dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Memang kita ingin membuka jalur itu (Krueng Geukuh–Penang), itupun sebulan dua kali. Kalau kemudian hari ini penambahan trayek itu teman-teman dari Sinabang (Simeulue) keberatan, ya nggak ada masalah, kita cari kapal lain,” ujar M. Nasir.

Menanggapi hal tersebut, salah seorang aktivis muda Simeulue, Hardani atau yang akrab disapa Ketua HRD, kepada Nukilan.id menyatakan apresiasinya terhadap keputusan itu. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem.

“‎Teurimong geunaseh mualem ka neudeungoe sue kamoe masyarakat bak Teungoh Samudra (Terima kasih Mualem telah mendengar suara kami dari Tengah Samudra),” kata Ketua HRD pada Selasa (25/11/2025).

Ia menilai keputusan tersebut menunjukkan adanya hubungan komunikasi yang baik antara masyarakat Simeulue dengan Pemerintah Aceh, serta membuktikan bahwa aspirasi publik masih menjadi perhatian serius pemimpin daerah.

“Ini kemenangan bersama masyarakat Simeulue yang sejak awal bersuara agar kapal Aceh Hebat 1 tetap fokus melayani rute utama Sinabang–Calang. Kita berharap pelayanan transportasi laut ke depan semakin maksimal dan tidak lagi menimbulkan keresahan,” ujarnya.

Ketua HRD juga mengimbau para mahasiswa Simeulue di Banda Aceh agar tidak lagi menggelar aksi protes terkait isu tersebut.

“Adik-adik mahasiswa, kami sangat menghargai semangat dan kepedulian kalian terhadap daerah. Namun, kita ketahui bersama hari ini aspirasi kita sudah diakomodir, Pemerintah Aceh melalui Sekda telah resmi membatalkan wacana penambahan rute AH 1. Mari kita jaga kondusivitas dan tetap mengawal kebijakan dengan cara yang elegan,” tegasnya. (XRQ)

Reporter: AKIL

HMI Ekonomi-Bisnis UTU Sukses Gelar Basic Training LK-1 di Aceh Barat

Penulis
Redaksi
-
0
HMl Ekonomi-Bisnis UTU Sukses Gelar Basic Training LK-1 di Aceh Barat

NUKILAN.ID | MEULABOH — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Ekonomi dan Bisnis Universitas Teuku Umar (UTU) berhasil melaksanakan Basic Training LK-1 yang berlangsung di Aula Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat.

Ketua panitia pelaksana, Ahmad Saiful, kepada Nukilan.id menjelaskan bahwa kegiatan perkaderan tersebut menjadi gerbang awal bagi mahasiswa yang ingin bergabung dan berproses sebagai anggota HMI.

“Basic training LK-1 yang kami laksanakan ini adalah pintu masuk pertama bagi mahasiswa-mahasiswa yang ingin berproses dan belajar serta berjuang di HMI. Disinilah para calon anggota/kader di didik dan dibekali terkait dasar-dasar ke-HMI-an,” jelas Saiful.

Ia menambahkan bahwa para pemateri yang hadir memiliki latar belakang beragam, mulai dari instruktur HMI lintas cabang, akademisi, praktisi, hingga aktivis mahasiswa. Keragaman tersebut, kata Saiful, memberikan sudut pandang yang lebih luas bagi peserta.

“Alhamdulillah juga pada pelaksanaan basic training LK-1 kali ini kami dari komisariat pelaksana berhasil mendatangkan pemateri-pemateri lintas background pendidikan dan pengalaman seperti dari kalangan Instruktur HmI lintas cabang, Akademisi, Praktisi termasuk juga dari kalangan Aktivis yang tentunya memperkaya sudut pandang para peserta yang mengikuti basic training LK-1 kali ini,” ungkapnya.

Menutup penjelasannya, Saiful menyampaikan harapan agar kegiatan kaderisasi seperti ini dapat terus dilakukan secara berkelanjutan.

“Harapan saya selaku ketua panitia pelaksana tentunya semoga kegiatan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui kaderisasi di HmI seperti yang telah dilaksanakan oleh Komisariat Ekonomi dan Bisnis UTU ini dapat terus menerus terlaksana secara berkelanjutan agar efektivitas dari kegiatan seperti ini dapat terukur dengan jelas,” tutup Saiful. (XRQ)

Reporter: AKIL

Kabar Baik untuk Warga Simeulue, Sekda Aceh Batalkan Pengalihan Kapal Aceh Hebat 1 ke Krueng Geukueh

Penulis
Akil
-
0
KMP Aceh Hebat 1. (Foto: Dishub Aceh)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir Syamaun, resmi membatalkan rencana pengalihan rute Kapal Aceh Hebat 1 ke jalur internasional Krueng Geukueh–Penang.

Keputusan itu disampaikan setelah Sekda menerima audiensi Anggota Komisi I DPRA Ir. Iskandar dan Ihya Ulumuddin, beserta perwakilan masyarakat Simeulue, pada Selasa (25/11/2025) sore.

Dengan dihentikannya rencana tersebut, Kapal Aceh Hebat 1 tetap beroperasi seperti biasa melayani rute Sinabang, Kabupaten Simeulue – Calang, Aceh Jaya.

Dalam pertemuan itu, hadir pula sejumlah pejabat HIMAS, antara lain Sekjen HIMAS Barlian Erliadi, Isra Fu’addi, Emil Hakim, Rahimuddin, serta sejumlah mahasiswa Simeulue.

Ir. Iskandar menyampaikan bahwa pengalihan atau penambahan rute ke Malaysia perlu dipikirkan secara matang, mengingat Aceh Hebat 1 menjadi sarana transportasi utama masyarakat Simeulue menuju daratan Sumatra.

“Sebab apabila dilakukan pengalihan, maka akan sangat berdampak terhadap ekonomi masyarakat Simeulue. Kapal Aceh Hebat 1 merupakan andalan warga untuk mobilitas dan distribusi logistik. Ini kami mohon dipertimbangkan kembali Pak Sekda,” ujarnya.

Iskandar, yang juga Ketua Kadin Simeulue, menambahkan bahwa masyarakat mendukung upaya Pemerintah Aceh dalam penguatan ekonomi dan kerja sama lintas negara. Namun, penggunaan Aceh Hebat 1 untuk rute internasional dinilai justru berpotensi melemahkan aktivitas ekonomi di daerah kepulauan tersebut.

Ia menjelaskan, perjalanan rute Krueng Geukueh–Penang yang memakan waktu 22 jam juga dapat mengganggu jadwal reguler kapal yang selama ini beroperasi tiga kali sepekan.

“Jika memang ingin membuka jalur internasional ke Penang, mungkin bisa menggunakan kapal lain yang lebih besar, bukan Aceh Hebat 1,” katanya.

Senada, Anggota DPRA lainnya, Ihya Ulumuddin, meminta agar pemerintah melakukan kajian menyeluruh sebelum mengambil keputusan yang berpengaruh besar terhadap masyarakat.

“Mohon Bapak pertimbangkan kembali rencana kebijakan pengalihan Kapal Aceh Hebat ini. Kami masyarakat mendukung program pemerintah Aceh,” ujar politisi PKS tersebut.

Dari informasi yang diterima Nukilan.id, Sekda Aceh menegaskan bahwa wacana penambahan rute Aceh Hebat 1 belum bersifat final. Namun, setelah mempertimbangkan keberatan masyarakat, pemerintah memutuskan untuk menghentikan rencana tersebut.

“Baik, kami stop penggunaan Kapal Aceh Hebat 1 untuk melayari rute Krueng Geukueh–Penang. Kami akan mencari solusi dengan menghadirkan kapal lain,” tegasnya.

Dengan keputusan ini, layanan transportasi laut Sinabang–Calang yang menjadi jalur vital bagi mobilitas warga dan logistik ke Simeulue dipastikan tetap berjalan seperti biasa.  (XRQ)

Reporter: AKIL

32 Desa di Aceh Timur Terendam Banjir, Tiga Kecamatan Dilanda Genangan

Penulis
Redaksi
-
0
Banjir merendam Desa Paya Naden, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur, Minggu (23/11/2025). (FOTO: PROKOPIM ACEH TIMUR)

NUKILAN.ID | IDI RAYEUK — Sebanyak 32 desa di tiga kecamatan di Kabupaten Aceh Timur, yakni Simpang Ulim, Nurussalam, dan Madat, terendam banjir dalam dua hari terakhir. Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky, menyatakan tinggi genangan berkisar antara 40 sentimeter hingga satu meter.

“Total sebanyak 32 desa terendam banjir. Ketinggian bervariasi mulai 40 sentimeter hingga satu meter,” ujar Iskandar, Minggu (23/11/2025).

Dua rumah warga dilaporkan rusak akibat angin kencang, masing-masing di Desa Tuha 1, Kecamatan Simpang Ulim, serta di Desa Matang Keupula Sa dan Meunasah Hasan Satu, Kecamatan Madat. Sejumlah fasilitas umum, seperti jalan serta saluran irigasi, juga terdampak dan mengalami kerusakan. Proses pendataan tambahan masih berlangsung.

Iskandar menambahkan, enam kepala keluarga mengungsi ke Desa Pucok Alu dan Desa Keude Tuha di Kecamatan Simpang Ulim.

Sebelumnya, banjir juga dilaporkan melanda sejumlah wilayah lain di Aceh, termasuk Aceh Utara, Bireuen, Lhokseumawe, dan beberapa kabupaten lainnya.

Aceh Perkuat Mitigasi dan Respons Darurat Bencana Hidrometeorologi Menjelang 2025

Penulis
Redaksi
-
0
Aceh Perkuat Mitigasi dan Respons Darurat Bencana Hidrometeorologi Menjelang 2025. (Foto: BPBA)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Pemerintah Aceh memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi dengan menggelar rapat koordinasi mitigasi risiko serta rencana penanganan darurat bencana tahun anggaran 2025.

Pertemuan ini berlangsung di Ruang Rapat Sekda Aceh dan dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, S.IP, MPA, bersama pimpinan SKPA terkait. Rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari surat Mendagri Nomor 300.2.8/9333/S terkait kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi.

Dalam arahannya, Sekda Aceh menekankan pentingnya kesiapan menyeluruh setiap SKPA, mulai dari kapasitas di lapangan hingga ketersediaan data, pemetaan, serta perencanaan yang matang. Ia menyebut rapat ini bertujuan memastikan langkah terpadu dalam menangani potensi dampak bencana.

“Keberhasilan pengurangan risiko bencana merupakan hasil kolaborasi multipihak. Karena itu, koordinasi dan sinergi dengan para pakar menjadi kunci dalam mitigasi hingga penanganan darurat bencana,” ujar M. Nasir.

Nasir juga melaporkan bahwa beberapa daerah di Aceh masih terdampak banjir akibat curah hujan tinggi dalam sepekan terakhir. Sebagian wilayah seperti Aceh Utara, Aceh Timur, dan Abdya dilaporkan sudah surut, sementara Lhokseumawe dan Aceh Singkil masih terendam.

Ia mengingatkan agar seluruh pihak mengantisipasi kemungkinan banjir susulan demi menjaga stabilitas sosial dan politik di daerah.

Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa bencana hidrometeorologi memiliki pola berulang dalam siklus tahunan hingga sepuluh tahunan, sehingga diperlukan perencanaan mitigasi jangka menengah dan panjang.

Ia menekankan pentingnya strategi khusus dalam menangani kerusakan pascabencana serta memperkuat kesiapsiagaan daerah.

Sementara itu, Plt. Kepala Pelaksana BPBA, Fadmi Ridwan, SP, MA menyampaikan data Pusdalops yang mencatat masih ada lima kabupaten/kota terdampak bencana hidrometeorologi.

BPBA, kata Fadmi, akan terus memperkuat koordinasi untuk memastikan percepatan penanganan di lapangan.

“Kejadian bencana tersebut telah berdampak pada permukiman dan infrastruktur, dan Alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Namun tetap dilaksanakan upaya-upaya kesiapsiagaan potensi bencana. Sesuai arahan Bapak Sekda kita akan terus berkoordinasi dalam penanganan mitigasi resiko bencana,” sebut Fadmi Ridwan.

Ia menambahkan bahwa BPBA terus berkoordinasi dengan BPBD kabupaten/kota untuk memastikan penyaluran bantuan darurat sesuai Pergub Aceh Nomor 117 Tahun 2018.

Pedoman tersebut mengatur pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar selama masa tanggap darurat, termasuk pencatatan barang bantuan sebagai aset daerah.

Fadmi berharap seluruh komponen masyarakat dapat turut terlibat dalam sosialisasi protokol keselamatan, peningkatan kesadaran risiko bencana, serta penguatan sistem peringatan dini.

Rapat tersebut menghasilkan kesepakatan perlunya peningkatan kesiapsiagaan menghadapi ancaman hidrometeorologi pada periode Desember 2025. Pemerintah Aceh menegaskan bahwa mitigasi dan penanganan darurat akan diperkuat melalui sinergi multipihak demi meminimalkan dampak bencana terhadap masyarakat.

1...166167168...2,401Halaman 167 dari 2,401

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id