Beranda blog Halaman 165

Pemerintah Lakukan Rekayasa Cuaca Kurangi Hujan di Aceh, Sumbar, dan Sumut

Penulis
Redaksi
-
0
Ilustrasi hujan. (Foto: Freepik)

NUKILAN.ID | JAKARTA – Pemerintah Indonesia mulai mengerahkan pesawat untuk melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) sebagai upaya mengurangi intensitas hujan di Aceh, Sumatera Barat (Sumbar), dan Sumatera Utara (Sumut) setelah rangkaian bencana banjir dan longsor melanda wilayah tersebut.

Langkah ini ditempuh menyusul melemahnya siklon tropis Senyar yang sebelumnya memicu cuaca ekstrem.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan bahwa OMC merupakan strategi pemerintah untuk mencegah banjir susulan sekaligus mempercepat pemulihan kondisi di daerah terdampak. Pesawat khusus untuk operasi ini diberangkatkan dari Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Jumat (28/11/2025).

Pratikno menjelaskan, cuaca ekstrem akibat siklon Senyar telah menimbulkan dampak besar di banyak daerah. Namun, perkembangan terbaru menunjukkan intensitas sistem tersebut mulai melemah.

“Perlu kita ketahui, ini adalah siklon tropis senyar yang memang sangat dahsyat, tetapi menurut BMKG sudah mulai menurun. Oleh karena itu, kita juga melakukan operasi modifikasi cuaca. Sudah mulai bisa diterbangkan untuk mengurangi curah hujan di daratan,” ujarnya.

Operasi ini dilakukan dengan menaburkan bahan pemicu kondensasi ke awan agar hujan turun di laut, bukan di kawasan daratan yang sedang menghadapi banjir dan longsor. Fokus OMC mencakup Aceh, Sumbar, dan Sumut, daerah yang masih berada dalam kondisi rawan akibat cuaca ekstrem.

Selain memantau siklon Senyar, pemerintah juga memperhatikan sistem cuaca lain yang berpotensi memengaruhi kondisi di Indonesia.

“Kita juga mengantisipasi karena ada siklon koto, tapi tepatnya di utara. Kita masih waspada. Kita harapkan dia tidak akan masuk ke wilayah daratan Indonesia,” katanya.

Di luar operasi modifikasi cuaca, pemerintah telah melakukan langkah tanggap darurat sejak hari pertama bencana terjadi. Pratikno menuturkan bahwa TNI, Polri, BNPB, dan pemerintah daerah bergerak cepat mengevakuasi warga serta mengirimkan bantuan yang diperlukan.

“Jadi, sejak hari pertama terjadinya bencana, Bapak Presiden sudah perintahkan kepada kami, tim BNPB langsung bergerak, dibantu TNI Polri, Pemda aktif, dan untuk tanggap darurat itu, tenda-tenda pengungsian, terus makanan dengan segala kebutuhan sehari-hari sudah dikirim,” ucapnya. (XRQ)

Banjir Melanda Aceh, Walhi: Sungai Kita Sudah Tak Berfungsi

Penulis
Redaksi
-
0
Foto udara pengendara melintasi jalan nasional Medan-Banda Aceh yang terendam banjir di Desa Peuribu, Arongan Lambalek, Aceh Barat, Aceh, Kamis (27/11/2025). Bencana banjir yang melanda 16 kabupaten/kota di Aceh selain berdampak pada ratusan ribu warga juga merusak sejumlah badan jalan dan jembatan sehingga memutuskan akses transpotasi darat. (FOTO: ANTARA)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh menilai rangkaian banjir besar yang melumpuhkan sejumlah wilayah di Aceh merupakan dampak dari rusaknya ekosistem yang tidak lagi mampu menahan tekanan aktivitas manusia.

Direktur Walhi Aceh, Ahmad Shalihin, menyebut bencana yang terjadi bukan sekadar musibah alam, melainkan akibat dari akumulasi deforestasi, ekspansi perkebunan sawit, kegiatan penambangan, hingga pertambangan emas tanpa izin (PETI).

Shalihin menegaskan kerusakan di daerah hulu sangat masif, namun penanganan selama ini justru lebih fokus pada upaya sementara di hilir.

“Ini bukan musibah alam. Ini bencana ekologis buruknya tata kelola lingkungan hidup. Hutan digunduli, sungai didangkalkan, bukit dikeruk,” ujarnya saat dihubungi, Jumat (28/11/2025).

Menurut pemantauan Walhi Aceh, kerusakan paling parah terjadi pada sejumlah daerah aliran sungai (DAS), khususnya DAS Krueng Peusangan yang alirannya bergerak ke wilayah Aceh Utara dan Bireuen.

Kondisi serupa juga ditemukan di berbagai daerah lainnya, yang mengalami deforestasi signifikan akibat perkebunan skala besar, konsesi tambang, dan aktivitas pembalakan liar. Pembukaan jalan baru dinilai ikut mempercepat kerusakan kawasan hutan.

Dampak hilangnya penyangga ekologis membuat curah hujan tinggi langsung berubah menjadi limpasan besar yang mengalir deras ke hilir.

Sungai yang Kian Dangkal

Selain kerusakan hutan, sungai-sungai besar di Aceh turut mengalami sedimentasi berat imbas maraknya galian C. Hal itu menyebabkan aliran sungai menjadi dangkal dan mudah meluap saat hujan deras.

“Sungai-sungai kita sudah tidak berfungsi. Sedimentasi ekstrem membuat daya tampungnya runtuh. Begitu hujan deras datang, air langsung melompat ke permukiman,” kata Shalihin.

Ia juga menyoroti aktivitas PETI dalam dua tahun terakhir yang telah memperparah kerusakan daerah hulu.

“PETI menghancurkan hulu dan kerusakan DAS serta hutan, jadinya tanah labil, longsor mudah terjadi, dan banjir jadi tak terbendung,” ujarnya.

Dorongan Restorasi dan Audit Perizinan

Walhi Aceh mendesak dilaksanakannya pemulihan ekologis secara menyeluruh, bukan sekadar proyek jangka pendek yang muncul setelah bencana. Shalihin juga meminta audit total terhadap perizinan yang berpotensi merusak hulu, serta membuka ruang partisipasi bagi masyarakat mukim dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Sementara itu, data sementara dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh yang dihimpun hingga Kamis (27/11/2024) mencatat 30 korban meninggal dunia akibat banjir dan longsor. Korban terbanyak berasal dari Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah, yang termasuk dalam empat kabupaten paling terdampak. (XRQ)

BPBD Aceh Besar Dirikan Posko Siaga Darurat Banjir

Penulis
Redaksi
-
0
Pengungsi banjir di MIN1 Indrapuri sebanyak 260 jiwa telah membuka dapur umum. (FOTO: BPBD Aceh Besar)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Besar mendirikan posko siaga darurat untuk menghadapi bencana hidrometeorologi—mulai dari banjir, longsor, hingga angin kencang—di puluhan gampong/desa. Posko tersebut berlokasi di Kompleks Gudang PB, Pos Damkar Induk Sibreh Keumudee, Kecamatan Sukamakmur.

“Posko yang kita dirikan di Pos Induk Sibreh ini bertujuan untuk mempercepat penanganan dan memudahkan koordinasi lintas sektor dalam penanggulangan bencana di Aceh Besar,” ujar Kepala Pelaksana BPBD Aceh Besar Ridwan Jamil di Lambaro, Jumat (28/11/2025).

Ridwan menjelaskan bahwa hujan berintensitas tinggi yang mengguyur wilayah Aceh Besar memicu banjir luapan serta genangan di sejumlah titik. Debit air Krueng Aceh juga meningkat sehingga meluap ke kawasan permukiman yang berada dekat aliran sungai.

Tercatat 19 gampong terdampak dengan ketinggian air mencapai 20–60 sentimeter. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Sejumlah desa yang terendam banjir antara lain Gampong Cot Leuot dan Teupin Bate di Kecamatan Blang Bintang, Vila Buana, Kompleks Ajun BTN, Lamgeumok, Kompleks Griya Mah Raja Indah II, serta Dusun Ajun Laksamana di Kecamatan Peukan Bada.

Genangan juga dilaporkan di Lampasie Eungkit, Kecamatan Darul Imarah, serta beberapa gampong di Kecamatan Kuta Baro dan Seulimum, seperti Seulimuem, Pinto Khop, Cot Lamme, Lampoh Keude, dan Lam Glumpang.

Wilayah lain yang terdampak mencakup Kompleks Alwika Asri, Lhang, dan Daroy Kameu di Kecamatan Darul Kamal; sejumlah titik di Kecamatan Indrapuri; serta Lam Glumpang, Miruk, Menasah Baet, dan Rumput di Kecamatan Krueng Barona Jaya.

Banjir tersebut memaksa 323 warga mengungsi ke rumah kerabat dan pesantren, sementara 260 jiwa yang berlindung di MIN 1 Indrapuri telah mendapat layanan dapur umum.

Tim BPBD dan Damkar Aceh Besar juga mengevakuasi warga di Gampong Cot Leuot, Blang Bintang, serta Gampong Leupung Cut, Kuta Malaka. Masyarakat yang tinggal di dekat tanggul Krueng Aceh turut mengevakuasi ternak mereka, seperti sapi dan kambing, karena debit air terus meningkat.

Ridwan menginstruksikan seluruh personel BPBD untuk tetap siaga dan melaporkan setiap perkembangan situasi terkait potensi banjir, longsor, maupun pohon tumbang akibat tingginya curah hujan.

35 Lokasi Pengungsian Tampung Warga Terdampak Banjir Aceh Utara

Penulis
Redaksi
-
0
35 Lokasi Pengungsian Tampung Warga Terdampak Banjir Aceh Utara. (FOTO: METROTVNEWS)

NUKILAN.ID | LHOKSUKON — Banjir besar yang dipicu curah hujan tinggi serta meluapnya sejumlah sungai di Kabupaten Aceh Utara memaksa puluhan ribu warga mengungsi. Pemerintah daerah mencatat, para korban kini tersebar di 35 titik pengungsian.

“Data sementara ada 35 titik pengungsian dan hampir seluruh Kabupaten Aceh Utara lumpuh total akibat bencana banjir,” kata Juru Bicara Pemerintah Aceh Utara Muntasir Ramli, dikutip dari Antara, Jumat, 28 November 2025.

Banjir yang melanda wilayah itu tidak hanya merendam permukiman, tetapi juga merusak infrastruktur, areal pertanian, tambak, hingga perkebunan. Gangguan jaringan internet yang sempat blackout turut memperlambat proses evakuasi dan distribusi bantuan ke lokasi pengungsian.

Data sementara BPBD Aceh Utara per pukul 10.30 WIB, Rabu, 26 November 2025, menyebutkan 19 kecamatan terendam banjir. Kecamatan yang terdampak mencakup Tanah Jambo Aye, Seuneddon, Baktiya, Muara Batu, Langkahan, Syamtalira Aron, Samudeta, hingga Lhoksukon dan Pirak Timu. Secara keseluruhan, banjir menjangkau puluhan gampong di setiap kecamatan tersebut.

Jumlah warga terdampak mencapai 46.830 jiwa atau 17.742 kepala keluarga (KK). Dari jumlah itu, 44.350 jiwa atau 14.713 KK telah meninggalkan rumah dan mengungsi ke 35 titik penampungan.

Kelompok rentan juga ikut terdampak, di antaranya 64 ibu hamil, 490 balita, 526 lansia, serta 12 penyandang disabilitas. Mereka menjadi prioritas dalam proses penyelamatan dan layanan kesehatan di pengungsian.

Banjir turut menyebabkan kerusakan fisik, seperti 13 rumah rusak berat, 67 rumah rusak sedang, dan 50 unit rusak ringan. Selain itu, 699 hektare sawah dan 571 hektare tambak terendam, sembilan lokasi tanggul sungai rusak, serta satu jembatan di Krueng Sawang putus.

Kebutuhan mendesak bagi warga meliputi evakuasi, makanan pokok, logistik darurat, hingga alat berat untuk membantu normalisasi daerah terdampak.

Pemerintah Aceh Utara telah menetapkan status tanggap darurat bencana banjir melalui surat Nomor 360/851/2025 yang ditandatangani Bupati Aceh Utara Ismail A Jalil. Status ini berlaku selama 14 hari, mulai 25 November hingga 8 Desember 2025.

Bupati Ismail A Jalil menginstruksikan BPBD Aceh Utara untuk memperkuat koordinasi dengan lintas instansi dalam proses evakuasi dan penyelamatan warga yang masih terjebak banjir, mengingat keterbatasan peralatan dan personel SAR. Para kepala OPD juga diminta siaga guna memperlancar penanganan di lapangan seiring meluasnya banjir akibat tingginya curah hujan dan jebolnya beberapa tanggul.

Tenaga kesehatan di puskesmas diperintahkan tetap siaga untuk memberikan pelayanan kepada para pengungsi, terutama kelompok rentan. Sementara itu, Dinas PUPR diminta segera mengerahkan alat berat guna mempercepat normalisasi wilayah yang tersumbat.

“Para camat agar tetap berada di tempat dan menghimpun informasi di lapangan untuk segera disampaikan kepada pimpinan dan kepala Dinas Sosial untuk segera menyalurkan bantuan masa panik ke tempat-tempat pengungsian,” ujar Muntasir.

Pemerintah juga mengimbau warga di sepanjang daerah aliran sungai agar tetap waspada mengingat debit air terus meningkat akibat curah hujan tinggi dan kondisi sungai yang dangkal.

Reporter: AKIL

2 Siklon Masih Aktif, BMKG Imbau Aceh-Sumut-Sumbar-Riau Tetap Waspada Cuaca Ekstrem

Penulis
Redaksi
-
0
Ilustrasi cuaca ekstrem. (Foto: Liputan6)

NUKILAN.ID | JAKARTA – Cuaca ekstrem secara bersamaan melanda wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, hingga Riau. Kondisi ini dipicu oleh keberadaan Siklon Tropis Senyar yang menyebabkan hujan deras berkepanjangan.

Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Guswanto, menjelaskan bahwa meningkatnya bencana hidrometeorologi di sejumlah daerah dipengaruhi oleh sistem siklon yang masih aktif.

“Deretan banjir bandang dan longsor yang terjadi hampir bersamaan terutama dipicu oleh curah hujan ekstrem akibat pengaruh Siklon Tropis Senyar yang meningkatkan hujan lebat di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, dan sekitarnya. Potensi cuaca ekstrem masih dapat berlangsung selama sistem siklon ini aktif dan dinamika atmosfer tetap labil,” ujarnya, Jumat (28/11/2025).

BMKG mengidentifikasi dua sistem cuaca utama yang memicu cuaca buruk dalam beberapa hari terakhir. Yang pertama adalah Siklon Tropis Senyar yang terbentuk di Selat Malaka. Fenomena ini menyebabkan peningkatan hujan lebat hingga ekstrem, angin kencang, serta gelombang tinggi, terutama di Sumatera Utara dan Aceh.

Guswanto menambahkan bahwa “Sistem ini dan menghasilkan hujan ekstrem berhari-hari, banjir bandang, longsor di wilayah dengan topografi curam dan tanah jenuh air.”

Selain Senyar, Siklon Tropis Koto juga berkontribusi pada pembentukan cuaca ekstrem di berbagai wilayah. Meski Senyar diperkirakan segera melemah, keberadaan Koto masih mempertahankan potensi hujan lebat di sejumlah daerah.

“BMKG sebelumnya telah memperpanjang peringatan cuaca ekstrem karena dinamika atmosfer yang terus berkembang dan suplai uap air yang masih kuat. Artinya, periode siaga masih berlangsung setidaknya hingga sistem siklon melemah dan pola angin kembali normal,” jelasnya.

BMKG merinci wilayah yang harus meningkatkan kewaspadaan, di antaranya:

Aceh
Berpotensi mengalami hujan sangat lebat, angin kencang, serta ancaman banjir bandang dan longsor.

Sumatera Utara
Menjadi wilayah yang paling dipengaruhi hujan ekstrem akibat Siklon Tropis Senyar, dengan banjir dan longsor meluas di berbagai kabupaten/kota.

Sumatera Barat
Mengalami banjir bandang berskala besar yang dipicu dinamika atmosfer dan pengaruh bibit siklon.

Riau dan Sumatera bagian tengah
Terpengaruh oleh area konvergensi dan suplai uap air yang masih dipicu sistem siklon.

BMKG mengimbau masyarakat di wilayah terdampak untuk tetap siaga dan memperhatikan informasi resmi perkembangan cuaca.

Gempa M6,3 Guncang Simeulue Masuk Kategori Megathrust, Ini Penjelasan BMKG

Penulis
Redaksi
-
0
Ilustrasi Gempa. (Foto: Antara)

NUKILAN.ID | JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memastikan bahwa gempa berkekuatan M6,3 yang mengguncang wilayah Simeulue, Aceh, pada Kamis (27/11/2025 pukul 11.56.24 WIB) termasuk dalam jenis gempa megathrust. Kepastian ini disampaikan Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, berdasarkan lokasi episenter dan karakteristik patahan gempa.

Menurut Daryono, kejadian tersebut merupakan bagian dari aktivitas di Zona Megathrust Nias–Simeulue, sebuah area yang diketahui berpotensi memicu gempa besar hingga magnitudo M8,7.

“Ini event megathrust. Dilihat dari lokasi episenternya dan bentuk patahannya yang naik (thrusting),” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa istilah megathrust tidak selalu merujuk pada gempa berkekuatan besar. Bahkan, gempa kecil pun dapat digolongkan sebagai megathrust jika pusatnya berada di bidang kontak antarlempeng.

“Gempa 2,0-3,0 bisa disebut megathrust kalau pusatnya di bidang kontak antarlempeng. Itu gempa megathrust. Gempa megathrust terjadi setiap hari, magnitudo 2,0 sampai 3,0. Nggak dirasa, hanya alat yang mendeteksi,” sambungnya.

Zona megathrust sendiri membentang dari Samudra Hindia di barat Sumatra Selatan, Jawa, hingga Sumba.

Sementara itu, dilansir Nukilan.id dari laporan analisis BMKG menyebutkan bahwa episenter gempa terletak pada koordinat 2,61° LU dan 95,83° BT, atau berada di laut sekitar 1 kilometer di selatan Simeulue, dengan kedalaman 14 kilometer.

Gempa ini dikategorikan sebagai gempa dangkal akibat aktivitas subduksi Lempeng Indo-Australia yang menunjam ke bawah Lempeng Eurasia. Mekanisme sumber menunjukkan adanya pergerakan naik atau thrust fault.

BMKG juga memastikan bahwa gempa tersebut tidak mengakibatkan ancaman tsunami. Hingga pukul 13.00 WIB, tercatat enam gempa susulan dengan magnitudo terbesar M4,8.

“Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa bumi ini TIDAK BERPOTENSI TSUNAMI. Hingga pukul 13.00 WIB, hasil monitoring BMKG menunjukkan adanya aktivitas 6 gempa bumi susulan (aftershock) dengan magnitudo terbesar M4.8,” kata Daryono. (xrq)

Reporter: AKIL

Kabid Sarpras Dayah Aceh Percepat Pemasangan Solar Cell di Dayah: Langkah Taktis Atasi Pemadaman Listrik Akibat Banjir

Penulis
Redaksi
-
0
Kabid Sarpras Dayah Aceh Percepat Pemasangan Solar Cell di Dayah Sebagai Langkah Taktis Atasi Pemadaman Listrik Akibat Banjir. (FOTO: FOR NUKILAN)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Kepala Bidang Manajemen Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Dayah Aceh, Mursal, S.Pd., M.Si., bergerak cepat meninjau dan memasang lampu solar cell di sejumlah dayah di berbagai kabupaten/kota. Upaya ini dilakukan sebagai solusi darurat atas pemadaman listrik yang melanda seluruh Aceh setelah banjir bandang dan angin kencang.

Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), yang meminta seluruh perangkat daerah untuk hadir dan memberikan layanan langsung kepada masyarakat di masa krisis.

Mursal menyampaikan bahwa ia bersama tim turun langsung memastikan kebutuhan penerangan di lingkungan dayah tetap terpenuhi, terutama pada malam hari ketika aktivitas santri dan pengurus harus tetap berjalan. Ia menggambarkan kondisi di lapangan yang sangat gelap akibat lumpuhnya jaringan listrik, sehingga penggunaan solar cell menjadi kebutuhan mendesak.

Dinas Pendidikan Dayah Aceh menegaskan komitmennya untuk terus mendampingi masyarakat, khususnya lembaga pendidikan dayah yang terdampak paling parah oleh cuaca ekstrem. Pemanfaatan energi mandiri seperti solar cell dinilai mampu menjaga kelancaran aktivitas belajar dan mengurangi risiko keamanan di area pesantren yang sebelumnya gelap total.

Gerak cepat ini mendapat apresiasi dari masyarakat serta para pengurus dayah. Mereka berharap langkah serupa terus dilakukan hingga situasi di Aceh kembali stabil. Dinas Dayah juga memastikan akan terus memantau perkembangan di lapangan dan memperluas bantuan ke lokasi lain yang membutuhkan. (XRQ)

BSI Regional Aceh Gelar Aceh Sharia Economic & Investment Outlook 2026

Penulis
Redaksi
-
0
Bank Syariah Indonesia (BSI) Regional Aceh menggelar acara Aceh Sharia Economic & Investment Outlook 2026. (Foto: Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Bank Syariah Indonesia (BSI) Regional Aceh menggelar acara Aceh Sharia Economic & Investment Outlook 2026 dengan mengusung tema “Transformasi Ekonomi Aceh: Menjaga Momentum, Memperkuat Nilai, dan Membangun Sumber Pertumbuhan Baru”, di Banda Aceh, Kamis (27/11/2025).

Dalam sambutannya, Regional CEO BSI Aceh, Wachjono, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya BSI untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi Aceh melalui ekosistem keuangan syariah. Ia menegaskan, semangat tersebut menjadi komitmen BSI dalam memperkuat peran sektor keuangan syariah sebagai motor pembangunan daerah.

“Ini bagian dari niat baik BSI untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi di Aceh, tentunya dengan tetap berpegang pada prinsip syariah. Pada hari ini, kami menghadirkan para pembicara yang kompeten di bidangnya, termasuk pelaku UMKM dan beberapa calon investor,” ujar Wachjono.

Acara yang berfokus pada arah ekonomi dan peluang investasi 2026 ini mempertemukan beragam pemangku kepentingan, mulai dari ekonom, tokoh diaspora Aceh, lembaga wakaf internasional, hingga praktisi keuangan syariah.

Amatan Nukilan.id, adapun para pembicara yang dihadirkan BSI antara lain Banjaran Surya Indrastomo, Chief Economist PT Bank Syariah Indonesia; Muslim Armas, Ketua Umum Taman Iskandar Muda; Aminnurllah Mustapah, CEO Ihsan International Waqf Foundation Labuan; Fahmi M. Nasir, pegiat wakaf sekaligus anggota Baitul Mal Aceh; serta Luqyan Tamanni, Head of BSI Institute.

Melalui forum ini, BSI berharap dapat menghadirkan ruang diskusi yang produktif mengenai arah pertumbuhan ekonomi Aceh, potensi investasi syariah, hingga strategi mengoptimalkan sektor-sektor unggulan daerah. Wachjono menegaskan bahwa kolaborasi menjadi kunci untuk mendorong lahirnya sumber pertumbuhan baru yang berkelanjutan.

Acara ini juga diharapkan dapat membuka peluang lebih luas bagi UMKM Aceh untuk terhubung dengan ekosistem pembiayaan dan investasi yang lebih kuat, sekaligus menjadi momentum memperkuat literasi dan inklusi keuangan syariah di masyarakat.

BSI menilai bahwa tahun 2026 akan menjadi periode penting bagi Aceh untuk memantapkan transformasi ekonominya. Melalui agenda ini, BSI berkomitmen turut mengambil bagian dalam menyiapkan fondasi pertumbuhan yang lebih sehat dan berdaya saing. (XRQ)

Reporter: AKIL

Duduk Perkara Polemik Impor 250 Ton Beras di Sabang

Penulis
Redaksi
-
0
Proses bongkar muat di Sabang. (Foto: Beacukai)

NUKILAN.ID | INDEPTH – Masuknya 250 ton beras ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Sabang, Aceh, memantik polemik nasional. Perbedaan pandangan antara Kementerian Pertanian dan Pemerintah Aceh membuat persoalan ini mengemuka, bahkan berujung pada penyegelan beras oleh aparat kepolisian.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman secara tegas menilai impor tersebut ilegal. Ia menyebut Aceh memiliki neraca produksi beras surplus hingga 871.400 ton, sementara Sabang sendiri surplus sekitar 970 ton. Dengan demikian, ia menilai tidak ada alasan mendesak untuk impor.

“Stok kita aman. Aceh surplus, Sabang surplus, nasional juga surplus. Jadi kalau ada pihak yang tetap nekat memasukkan beras ilegal, itu jelas bukan urusan kebutuhan. itu pelanggaran. Dan negara akan bertindak tegas,” kata Amran, Selasa (25/11).

Amran menambahkan, cadangan beras pemerintah berada dalam kondisi terbaik sepanjang sejarah, dan pemerintah berkomitmen tidak melakukan impor beras tahun ini. Ia menegaskan bahwa kegiatan impor di Sabang dilakukan tanpa izin pemerintah pusat. Beras tersebut kini disegel kepolisian. Ia juga mengaku langsung menghubungi Gubernur Aceh setelah menerima laporan. “Begitu laporan masuk, saya langsung menelepon Gubernur Aceh untuk memastikan semuanya bergerak cepat. Tidak boleh ada toleransi untuk tindakan ilegal seperti ini. Kalau tidak ada izin impor, negara harus hadir tegas,” ujarnya.

Dari sisi pemerintah pusat, Kementerian Koordinator Bidang Pangan menegaskan hal serupa. Deputi Tatan Yuliono memastikan pihaknya tidak pernah memberi lampu hijau untuk impor. Ia menilai cadangan beras Aceh, yang mencapai 94.888 ton pada 14 November 2025, sudah mencukupi kebutuhan.

“Tidak ada urgensi untuk melakukan importasi beras. Pada rapat koordinasi teknis tanggal 14 November 2025, Kementerian Koordinator Bidang Pangan tidak menyetujui impor beras tersebut,” kata Tatan.

Pemerintah Aceh Membantah: Impor Sah dan Sesuai Regulasi

Berbeda dengan pemerintah pusat, Pemerintah Aceh kukuh menyatakan bahwa impor tersebut tidak melanggar aturan apa pun. Juru Bicara Gubernur Aceh, Muhammad MTA, menegaskan bahwa Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) memiliki kewenangan khusus mengeluarkan izin impor berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2000.

BPKS tercatat telah memberikan izin pemasukan 250 ton beras asal Thailand. Bea Cukai Sabang bahkan menerbitkan surat resmi S-106/KBC.0101/2025 pada 7 November 2025 untuk mengizinkan masuknya beras tersebut, dengan syarat hanya boleh didistribusikan di wilayah KPBPB Sabang yang meliputi lima pulau: Weh, Klah, Rubiah, Seulako, dan Rondo.

Muhammad menyebut pernyataan Menteri Pertanian sebagai bentuk pengabaian terhadap kewenangan Aceh.

“Pernyataan ilegal yang disampaikan Menteri Amran jelas tidak berdasar dan mereduksi kewenangan Aceh, khususnya Badan Pengusahaan Kawasan Sabang,” kata dia.

Ia menjelaskan, kebijakan impor dilakukan sebagai jalan keluar atas mahalnya harga beras di Sabang jika dipasok dari daratan Sumatra. Data Polda Aceh menunjukkan harga beras medium di Sabang mencapai Rp 15.300 per kilogram pada 23 Oktober 2025, sedikit di atas harga eceran tertinggi Rp 15.000 per kg. Satgas Pengendalian Harga Beras Aceh menyebut tingginya harga dipicu oleh biaya distribusi yang besar ke Pulau Weh.

Karena itu, impor 250 ton beras dinilai sebagai langkah transisi strategis demi menjaga stabilitas harga.

Menunggu Uji Laboratorium dan Keputusan Final

Pemerintah Aceh berharap Menteri Pertanian segera menginstruksikan uji laboratorium terhadap beras impor tersebut, sesuai prosedur Badan Karantina Pertanian sebelum dilepas untuk konsumsi. Muhammad menegaskan permintaan tersebut.

“Gubernur Aceh berharap Menteri Pertanian segera melepas 250 ton beras impor kepada masyarakat yang ada di kawasan Sabang,” ujarnya.

Polemik ini memperlihatkan adanya irisan kewenangan antara pusat dan daerah, khususnya di kawasan dengan status perdagangan bebas seperti Sabang. Sementara beras masih berada dalam penyegelan, kepastian distribusinya kini bergantung pada hasil uji serta sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan Provinsi Aceh. (XRQ)

Reporter: AKIL

Revitalisasi Lhoknga Golf: Aceh Tawarkan Proyek “Brownfield” Strategis di Hadapan Investor Dubai

Penulis
Redaksi
-
0

Nukilan.id – Peluang investasi sektor pariwisata Indonesia kembali mendapat panggung di Timur Tengah. Pemerintah Aceh, melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP Aceh), secara resmi menawarkan proyek pengembangan Lhoknga Golf & Marine Sport Resort dalam ajang Indonesia Dubai Business Forum 2025. Forum promosi investasi ini digelar di Palazzo Versace, Dubai, 25 November 2025 atas inisiasi Bank Indonesia Kantor Perwakilan (KPw) Tokyo.

Dalam forum bertajuk “Bridging Indonesia and the UAE for a Resilient Future” tersebut, Aceh berupaya memikat modal asing dengan menawarkan skema pengembangan aset yang matang. Riadi Husaini, perwakilan delegasi DPMPTSP Aceh, memaparkan bahwa proyek Lhoknga bukanlah investasi dari nol (greenfield), melainkan revitalisasi aset yang sudah ada (brownfield) dengan risiko yang lebih terukur.

Di hadapan para calon mitra strategis termasuk perwakilan dari perusahaan investasi global, Riadi menyajikan data kelayakan finansial yang agresif. Proyek yang terletak di Aceh Besar ini membutuhkan estimasi belanja modal (Capital Expenditure) sebesar USD 6,18 juta.

“Kami menawarkan tingkat pengembalian internal (Internal Rate of Return/IRR) sebesar 26,83 persen dengan Net Present Value (NPV) positif di angka USD 7,37 juta. Ini adalah indikator profitabilitas yang sangat sehat bagi investor,” jelas Riadi dalam sesi panel yang dimoderatori oleh Direktur IIPC Abu Dhabi, Nova Herlangga Masrie.

Riadi menambahkan bahwa investor diproyeksikan dapat mencapai titik impas (payback period) dalam waktu 11 tahun 5 bulan. Untuk menjamin kepastian usaha, Pemerintah Aceh menawarkan masa konsesi hingga 30 tahun yang dapat diperpanjang, serta opsi skema kerja sama mulai dari Bangun Guna Serah (BOT), usaha patungan (Joint Venture), hingga sewa jangka panjang.

Salah satu poin krusial yang ditekankan dalam presentasi tersebut adalah status legalitas lahan. Area seluas 57 hektare yang ditawarkan berstatus clean and clear dan sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Aceh. Hal ini memberikan jaminan keamanan bagi investor asing yang sering kali terkendala isu pembebasan lahan di negara berkembang.

Proyek ini dirancang sebagai kawasan resor terintegrasi. Selain modernisasi lapangan golf 18 lubang yang menghadap langsung ke Samudra Hindia dan perbukitan kapur, rencana pengembangan juga mencakup pembangunan vila, fasilitas MICE, serta wahana olahraga air.

Kehadiran Aceh di Dubai tidak lepas dari peran Bank Indonesia. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Tokyo, Imaduddin Sahabat, yang memberikan pidato kunci dalam acara tersebut, menjadikan forum ini sebagai etalase bagi proyek-proyek investasi daerah yang telah terkurasi (shortlisted) dan siap tawar.

Konsul Jenderal RI di Dubai, Denny Lesmana, dalam sambutannya juga menggarisbawahi pentingnya kemitraan ekonomi antara Indonesia dan Uni Emirat Arab, mengingat kedekatan budaya dan visi ekonomi kedua negara. Aceh, dengan statusnya sebagai destinasi wisata halal unggulan dunia dan penerapan syariat Islam, dinilai memiliki keunggulan komparatif kultural yang kuat untuk menarik minat investor Timur Tengah.

Forum ditutup dengan sesi business matching, di mana delegasi Aceh melakukan pertemuan one-on-one dengan calon investor untuk menindaklanjuti minat teknis terhadap pengembangan kawasan Lhoknga.

1...164165166...2,401Halaman 165 dari 2,401

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id