Beranda blog Halaman 164

23 Jembatan di Aceh Rusak Akibat Banjir, Akses Transportasi Terputus di Sejumlah Daerah

Penulis
Sammy
-
0
Ilustrasi jembatan rusak akibat banjir. (Foto: BPBA)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Banjir yang melanda Provinsi Aceh pada akhir November menyebabkan kerusakan parah pada sejumlah infrastruktur, termasuk puluhan jembatan penghubung antardaerah. Berdasarkan laporan resmi Data Kerusakan Jalan dan Jembatan 2025 Edisi 28 November, sedikitnya 23 jembatan terdampak, mulai dari kerusakan ringan hingga putus total.

Dikutip Nukilan dari dokumen tersebut, kerusakan dominan terjadi di wilayah Aceh Tenggara, Aceh Singkil, Bireuen, Gayo Lues, hingga Aceh Barat. Sejumlah jembatan dilaporkan putus terseret arus banjir, sementara sebagian lain mengalami keruntuhan struktur, oprit tergerus, hingga hanyut terbawa derasnya aliran sungai.

Dalam tabel kondisi infrastruktur yang tercatat pada laporan tersebut, jembatan yang mengalami kerusakan antara lain Jembatan Silayakh, Natam, Salim Pipit, dan Mbarung di Aceh Tenggara, disusul rusaknya akses transportasi di Gayo Lues seperti Jembatan Pasir Putih dan Jembatan Pintu Rime. Sementara di Aceh Singkil, kerusakan tercatat pada jembatan tipe bailey di Suak Toben STA 29+200 dan Suak Sigide STA 26+000, serta Jembatan Gosong Telaga 1 dan 2.

Wilayah Bireuen menjadi salah satu daerah dengan titik kerusakan terbanyak. Sedikitnya delapan jembatan rusak, termasuk Jembatan Rangka Baja Rancong, Pante Lhong, Teupin Reudeup, Ule Jalan, hingga Kutablang dan Teupin Mane, yang berfungsi sebagai jalur strategis penghubung kabupaten. Kerusakan juga terjadi pada Jembatan Jalan Bireuen–Takengon serta Jembatan Paya Dua di Aceh Utara.

Akibat kerusakan tersebut, sejumlah akses lintas kabupaten sempat terputus, memaksa kendaraan untuk memutar jalur atau menunggu penanganan darurat. Selain menghambat mobilitas warga, kondisi ini turut berdampak pada distribusi logistik dan layanan bantuan ke desa-desa yang terdampak banjir.

Hingga laporan ini dirilis, proses penanganan darurat mulai dilakukan oleh pemerintah daerah bersama Dinas PUPR. Upaya meliputi pemasangan jembatan darurat, pembersihan material kayu dan lumpur, serta pembukaan akses alternatif guna mengembalikan konektivitas wilayah. Pemulihan permanen menunggu kajian kerusakan struktur pada masing-masing jembatan.

Dengan tingginya intensitas hujan dan kemungkinan bencana susulan, pemerintah diharapkan bergerak cepat dalam pemulihan infrastruktur demi mencegah terputusnya jalur ekonomi serta akses evakuasi masyarakat. []

Reporter: Sammy

TII Desak Pemerintah Evaluasi Anggaran Penanganan Krisis Iklim

Penulis
Redaksi
-
0
Felia
Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute, Felia Primaresti. (Foto: TII)

NUKILAN.ID | JAKARTA — Sejumlah daerah di Indonesia kembali mengalami situasi darurat akibat bencana hidrometeorologi. Di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, banjir bandang serta tanah longsor merusak permukiman dan memutus akses warga.

Sementara itu, kawasan Tesso Nilo di Riau menghadapi kerusakan ekosistem yang kian parah akibat alih fungsi hutan menjadi perkebunan sawit, menyebabkan satwa seperti gajah dan harimau kehilangan habitat alaminya. Rangkaian kejadian ini menunjukkan bahwa krisis iklim sudah menjadi kenyataan yang menuntut respons kebijakan yang lebih serius.

Menanggapi kondisi tersebut, Felia Primaresti, Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute (TII), dalam keterangannya yang diterima Nukilan.id menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap alokasi anggaran yang berkaitan dengan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

“Bencana berulang menunjukkan bahwa belanja pemerintah untuk penanganan iklim masih belum memadai dan tidak tepat sasaran. Pemerintah harus berani mengevaluasi ulang prioritas anggaran, memastikan bahwa investasi diarahkan pada perlindungan ekologis, pencegahan bencana, penguatan kapasitas daerah, serta pemulihan yang berkelanjutan,” ujar Felia.

Felia juga menegaskan bahwa dalam situasi darurat seperti ini, pemerintah pusat perlu menunjukkan kepemimpinan moral dengan menyampaikan pernyataan resmi kepada publik.

“Masyarakat terdampak tidak hanya membutuhkan bantuan logistik, tetapi juga pengakuan dan tanggung jawab negara. Pemerintah mengakui kelalaiannya, meminta maaf, dan menunjukkan komitmen bahwa langkah korektif akan segera dilakukan,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa tanggung jawab terkait anggaran penanganan iklim bukan hanya berada di tangan eksekutif. Lembaga legislatif, menurut Felia, memiliki peran penting sebagai pengawas kebijakan anggaran.

“Kita tidak bisa sepenuhnya bergantung pada eksekutif. Kontrol anggaran ada di legislatif—di sanalah fungsi pengawasan seharusnya berjalan. Pada situasi krisis seperti ini, peran DPR dalam memastikan efektivitas penganggaran menjadi sangat krusial,” jelasnya.

TII menilai bahwa tanpa evaluasi anggaran yang kuat serta koordinasi antarlembaga yang lebih kokoh, Indonesia akan terus berada dalam pola penanganan yang reaktif—baru bertindak setelah bencana terjadi. Diperlukan komitmen serius untuk memperbaiki tata kelola lingkungan, menghentikan praktik perusakan hutan, serta memperkuat kemampuan adaptasi di tingkat lokal.

Sebagai lembaga riset kebijakan publik, TII mendorong pemerintah dan DPR menempatkan krisis iklim sebagai prioritas nasional yang tercermin jelas dalam kebijakan pembangunan dan strategi jangka panjang negara, sebagaimana tertuang dalam Asta Cita presiden dan wakil presiden. (XRQ)

Harga Cabai Merah di Banda Aceh Meroket hingga Rp 200 Ribu per Kilogram

Penulis
Rezi
-
0
Cabai Merah dijajakan di Pasar Al-Mahirah, Lamdingin, Banda Aceh. (Foto: Nukilan/Rezi).

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Harga cabai merah di Pasar Al-Mahirah Lamdingin, Banda Aceh melonjak drastis mencapai Rp200 ribu per kilogram. Lonjakan harga ini dipicu oleh terputusnya pasokan akibat bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh dan Sumatera Utara.

Salah seorang pedagang di pasar tersebut, Zulkifli, mengatakan harga cabai merah bahkan sempat menyentuh Rp250 ribu per kilogram pada pagi hari, sebelum akhirnya turun menjadi Rp200 ribu per kilogram.

“Pagi tadi sempat Rp250 ribu per kilogram, sekarang sudah turun jadi Rp200 ribu,” ujar Zulkifli kepada Nukilan, Sabtu (29/11/2025).

Ia menjelaskan, sebelum terjadi bencana, harga cabai merah masih normal berkisar antara Rp60 ribu hingga Rp65 ribu per kilogram. Artinya, harga cabai merah saat ini naik hingga lebih dari tiga kali lipat.

Tidak hanya cabai merah, komoditas sayuran lainnya juga mengalami kenaikan harga. Cabai hijau kini dijual seharga Rp100 ribu per kilogram, sementara cabai rawit mencapai Rp200 ribu per kilogram.

Untuk bumbu dapur lainnya, bawang merah dijual Rp60 ribu per kilogram dan bawang putih Rp40 ribu per kilogram. Namun, tomat dan bawang putih saat ini sudah habis stok di pasaran.

Zulkifli menegaskan, lonjakan harga ini terjadi karena terputusnya pasokan akibat rusaknya infrastruktur jalan. “Harga naik karena pasokan putus. Jembatan putus, akses pun putus. Beberapa titik lokasi menuju Banda Aceh terputus,” jelasnya.

Reporter: Rezi

IKAMAPA Bogor Gelar Doa Bersama untuk Aceh, Simbol Kepedulian Tanpa Batas

Penulis
Redaksi
-
0
IKAMAPA Bogor Gelar Doa Bersama untuk Aceh. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BOGOR — Bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh mendorong mahasiswa perantau asal Aceh di Bogor untuk menunjukkan solidaritas mereka. Sebagai bentuk dukungan moral bagi keluarga dan masyarakat yang terdampak, Ikatan Keluarga Mahasiswa Pascasarjana Aceh Bogor (IKAMAPA) mengadakan yasinan dan doa bersama pada Jumat, 28 November 2025, di Asrama Aceh Putri Pocut Baren.

Ketua IKAMAPA, Mukhlizar Syahril S. Pt, kepada Nukilan.id menyampaikan bahwa kegiatan tersebut bukan hanya sebagai permohonan perlindungan Allah SWT bagi warga Aceh, tetapi juga menjadi ruang bagi para mahasiswa untuk saling menguatkan di tengah kegundahan berada jauh dari kampung halaman.

“Kami ingin memastikan bahwa tidak ada satu pun dari kita yang menghadapi situasi ini sendirian. Dari sinilah kekuatan kita sebagai keluarga besar Aceh berada,” ujarnya.

Suara doa yang dipanjatkan bersama menegaskan bahwa jarak tidak pernah melemahkan hubungan emosional para perantau dengan tanah kelahiran. Meski disibukkan aktivitas akademik, para mahasiswa tetap menjaga kepedulian terhadap kondisi di Aceh, menunjukkan bahwa nilai kemanusiaan tetap hidup kuat dalam diri generasi muda.

Kegiatan ini juga menjadi pengingat bahwa bentuk solidaritas tidak selalu berupa bantuan materi. Kebersamaan, perhatian, dan dukungan moral justru sering menjadi penopang terbesar dalam menghadapi situasi sulit. Para peserta sepakat bahwa doa merupakan ikhtiar tertinggi yang menghubungkan harapan manusia dengan pertolongan Allah SWT, terutama ketika kabar baik belum datang.

Inisiatif IKAMAPA ini mencerminkan karakter mahasiswa Aceh yang menjunjung nilai-nilai luhur, seperti gotong royong, kasih sayang, dan rasa saling menjaga. Melalui kegiatan ini, IKAMAPA berharap para perantau Aceh di manapun berada dapat terus memperkuat empati, menjaga persatuan, dan tidak melupakan jati diri sebagai bagian dari masyarakat Aceh yang penuh kepedulian. (XRQ)

Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana Desak Presiden Tetapkan Darurat Bencana Nasional untuk Banjir Besar di Sumatera

Penulis
Redaksi
-
0
Ilustrasi jembatan rusak akibat banjir. (Foto: BPBA)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana mendesak Presiden RI segera menetapkan Status Darurat Bencana Nasional atas banjir besar yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sejak 26—28 November 2025. Desakan ini disampaikan oleh sejumlah organisasi, yaitu LBH Banda Aceh, Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Banda Aceh, Yayasan Keadilan dan Perdamaian Indonesia (YKPI), serta International Conference on Aceh and Indian Ocean Studies (ICAIOS).

Banjir yang meluas tersebut telah menimbulkan dampak besar, mulai dari korban jiwa, kerusakan infrastruktur, hingga lumpuhnya aktivitas ekonomi dan sosial. Ribuan warga dilaporkan masih terisolasi, puluhan ribu rumah terendam, dan sejumlah fasilitas publik seperti sekolah, rumah sakit, jembatan, serta ruas jalan nasional mengalami kerusakan parah.

Di banyak wilayah, akses transportasi terputus total sehingga menyulitkan penyaluran bantuan logistik. Kelangkaan kebutuhan pokok turut memperburuk kondisi warga yang kini terancam kelaparan. Gangguan pasokan listrik dan jaringan komunikasi juga membuat upaya penanganan darurat semakin tersendat.

Koalisi menilai kapasitas pemerintah daerah sudah tidak memadai untuk menangani bencana berskala besar ini. Kondisi fiskal yang terbatas—termasuk di tingkat Pemerintah Provinsi Aceh—dinilai tidak mampu mendukung penanganan berkelanjutan. Karena itu, penetapan Darurat Bencana Nasional dianggap sebagai langkah penting untuk memperkuat respons negara.

Dasar hukum penetapan status tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, hingga Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018. Aturan-aturan ini memuat indikator penetapan situasi darurat, di antaranya jumlah korban atau pengungsi yang besar, kerugian material signifikan, cakupan wilayah terdampak, serta terganggunya layanan publik.

Selain itu, status darurat dapat ditetapkan apabila daerah terdampak tidak lagi mampu memobilisasi sumber daya manusia dan logistik untuk evakuasi, penyelamatan, maupun pemenuhan kebutuhan dasar. Dalam kasus Aceh, sejumlah pemerintah kabupaten/kota telah menyatakan tidak sanggup menangani bencana ini. Situasi serupa juga terlihat di banyak wilayah di Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

Atas kondisi tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana mendesak Presiden RI untuk segera menetapkan banjir besar di tiga provinsi ini sebagai Darurat Bencana Nasional sebagai bentuk kehadiran negara dalam pemenuhan hak-hak dasar masyarakat korban dan masyarakat terdampak. Koalisi juga mendorong para gubernur di provinsi-provinsi terdampak untuk bersama-sama meminta Presiden Prabowo Subianto menetapkan status tersebut. (XRQ)

Terisolasi Sejak Rabu, Korban Banjir Aceh Tengah dan Bener Meriah Belum Terdata dengan Jelas

Penulis
Akil
-
0
Unggahan @explore_gayo. (Foto: Tangakapan layar)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Banjir besar yang melanda sejumlah wilayah di Aceh sejak Rabu (26/11/2025) masih menyayat hati. Hingga Jumat (28/11/2025), kerusakan parah dilaporkan terjadi di berbagai titik, mulai dari jembatan yang hanyut, jalan terputus, hingga jaringan internet dan listrik yang padam.

Dampaknya, dua kabupaten di dataran tinggi Aceh—Aceh Tengah dan Bener Meriah—menjadi wilayah yang paling terisolasi.

Minimnya akses komunikasi membuat perkembangan kondisi di dua daerah tersebut belum terdata secara jelas. Sampai hari ini, kabar terbaru dari masyarakat di Aceh Tengah dan Bener Meriah nyaris tidak terdengar.

Kondisi itu disorot oleh akun Instagram @explore_gayo yang mengunggah foto bertuliskan seruan “TOLONG”. Dalam keterangan unggahan itu disebutkan bahwa kedua kabupaten tersebut tidak banyak muncul dalam pemberitaan terdampak banjir karena sulitnya pendataan.

Padahal, menurut unggahan itu, “fakta di lapangan menunjukkan bahwa Aceh Tengah dan Bener Meriah sudah mengalami banyak korban meninggal.”

Unggahan tersebut juga menjelaskan bahwa sejumlah desa pedalaman sangat sulit dijangkau akibat akses darat terputus.

“Satu-satunya yang memungkinkan menjangkau wilayah tersebut hanyalah helikopter,” tulis akun itu.

Dipantau oleh Nukilan.id, unggahan yang tayang sekitar 11 jam sebelumnya sudah mendapatkan sedikitnya 1.708 suka dan hampir seribu komentar. Banyak pengguna Instagram menunjukkan simpati dan membagikan ulang informasi tersebut untuk memperluas jangkauan kabar.

Namun tidak sedikit pula warga yang panik karena keluarga mereka berada di dua kabupaten itu dan belum bisa dihubungi. Seorang pengguna Instagram, @harasoyoo_ menuliskan, “Orang tua dan adikku disana ga ada kabar sampai sekarang,” menggambarkan kecemasan yang kini dirasakan banyak warga perantau.

Akun lainnya, @putrisembiringbrahmana, juga menulis dengan nada pilu: “Ya Allah tolongla kedua orang tua dan adikku ya Allah belum ada kabar sudah tiga hari ini bagaimana keadaan mereka disana ya Allah,”

Hingga laporan ini diturunkan, belum ada pembaruan resmi dari pemerintah daerah mengenai kondisi terkini Aceh Tengah dan Bener Meriah. Tim SAR, BPBD, dan aparat keamanan masih berupaya menembus wilayah terdampak, meskipun akses darat dilaporkan rusak parah.

Sementara itu, warganet terus berharap agar pemerintah mengerahkan bantuan lebih cepat, termasuk membuka jalur udara untuk memastikan proses evakuasi dan pendataan korban dapat dilakukan secepat mungkin. Banyak yang berharap kabar baik dapat segera datang dari dua kabupaten yang kini masih terputus dari dunia luar itu. (XRQ)

Reporter: AKIL

Korban Tewas dan Pengungsi Banjir di Sumut, Aceh, dan Sumbar Terus Bertambah

Penulis
Redaksi
-
0
Foto udara pengendara melintasi jalan nasional Medan-Banda Aceh yang terendam banjir di Desa Peuribu, Arongan Lambalek, Aceh Barat, Aceh, Kamis (27/11/2025). Bencana banjir yang melanda 16 kabupaten/kota di Aceh selain berdampak pada ratusan ribu warga juga merusak sejumlah badan jalan dan jembatan sehingga memutuskan akses transpotasi darat. (FOTO: ANTARA)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – BNPB melaporkan jumlah korban jiwa akibat banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra Utara, Aceh, dan Sumatra Barat mencapai 174 orang hingga Jumat (28/11/2025) sore.

Kepala BNPB Suharyanto menyebutkan, korban tewas terbanyak berasal dari Sumatera Utara dengan total 116 orang. Selain itu, masih ada 42 warga yang belum ditemukan.

“Tiga provinsi ini relatif bencananya besar meskipun kalau dibandingkan dengan Sumut, Aceh, Sumbar ini relatif lebih ringan. Tapi bukan berarti ringan kalau dibandingkan dengan Sumut, Aceh,” ujarnya.

Sementara itu, di Aceh tercatat 35 korban meninggal dunia dan 25 orang hilang. BNPB menyampaikan bahwa korban terbanyak berasal dari Kabupaten Bener Meriah, Aceh Tenggara, dan Aceh Tengah. Proses pendataan masih berlangsung di sejumlah daerah seperti Aceh Timur, Aceh Singkil, dan Aceh Utara. Total pengungsi di Aceh mencapai 4.846 kepala keluarga (KK).

Di Sumatra Barat, jumlah korban meninggal mencapai 23 orang, sementara 12 lainnya masih dalam pencarian. Dampak bencana tersebar di beberapa wilayah, termasuk Padang Panjang, Tanah Datar, Agam, Kota Padang, dan Pasaman Barat. Pengungsi mencapai sekitar 3.900 KK.

Berikut rincian data korban dan pengungsi menurut BNPB:

Sumatera Utara

  • Korban meninggal: 116 orang

  • Korban hilang: 42 orang

Sebaran korban:

  • Tapanuli Utara: 11

  • Tapanuli Tengah: 47

  • Tapanuli Selatan: 32

  • Kota Sibolga: 17

  • Humbang Hasudutan: 6

  • Kota Padang Sidempuan: 1

  • Pakpak Bharat: 2

Pengungsi: lebih dari 3.800 KK

  • Tapanuli Utara: 600 KK

  • Tapanuli Tengah: 1.100 KK

  • Tapanuli Selatan: 250 KK

  • Kota Sibolga: 200 KK

  • Humbang Hasudutan: 150 KK

  • Mandailing Natal: 1.500 KK

Aceh

  • Korban meninggal: 35 orang

  • Korban hilang: 25 orang

Korban terbanyak dari Bener Meriah, Aceh Tenggara, dan Aceh Tengah. Pendataan masih berlanjut di Aceh Timur, Aceh Singkil, dan Aceh Utara.

Pengungsi: 4.846 KK

Sumatra Barat

  • Korban meninggal: 23 orang

  • Korban hilang: 12 orang

Dampak tersebar di Padang Panjang, Tanah Datar, Agam, Kota Padang, dan Pasaman Barat.

Pengungsi: 3.900 KK

Mahasiswa Aceh di Yogyakarta Desak Pemerintah Pusat Tetapkan Darurat Bencana Nasional untuk Aceh–Sumatra

Penulis
Redaksi
-
0
Mahasiswa Aceh di Yogyakarta Desak Pemerintah Pusat Tetapkan Darurat Bencana Nasional untuk Aceh–Sumatra. (FOTO: FOR NUKILAN)

NUKILAN.ID | YOGYAKARTA — Mahasiswa dan pemuda Aceh yang menetap di Yogyakarta menyatakan kekecewaan terhadap lambannya respons pemerintah pusat dalam menghadapi kondisi darurat bencana yang melanda Aceh–Sumatra.

Mereka menilai keterlambatan tersebut menunjukkan minimnya perhatian dan sensitivitas terhadap penderitaan warga yang hingga kini masih terisolasi dan terdampak berat.

Dalam pernyataan resmi  yang diterima Nukila.id pada Jumat 28 November 2026, mereka menegaskan bahwa perkembangan situasi di lapangan menuntut tindakan cepat dan komprehensif dari pemerintah pusat guna memulihkan akses bantuan, mempercepat proses penyelamatan, serta memastikan penanganan bencana berjalan lebih terkoordinasi. Para mahasiswa dan pemuda Aceh kemudian menyampaikan lima tuntutan utama:

  1. Segera menetapkan status Darurat Bencana Nasional di Aceh–Sumatra.

  2. Mengirim bantuan logistik dan medis dalam jumlah besar secara terencana dan merata ke seluruh wilayah terdampak.

  3. Menurunkan tim respons cepat, termasuk SAR, BNPB, TNI–Polri, serta tenaga medis untuk mempercepat evakuasi dan penyelamatan warga.

  4. Menjamin komunikasi publik yang cepat, akurat, transparan, dan berempati agar masyarakat memperoleh informasi yang benar.

  5. Menindak tegas aktivitas penebangan liar di Aceh dengan mengusut seluruh jaringan pelaku karena dianggap menjadi salah satu pemicu terjadinya bencana.

Sebagai bentuk solidaritas, hari ini mahasiswa dan pemuda Aceh di Yogyakarta menggelar aksi penggalangan dana serentak di tujuh titik strategis kota, yaitu:

  • Tugu Jogja (Asrama Cut Nyak Dhien dan Asrama Meuligoe Iskandar Muda)

  • Perempatan Jalan Suroto (Asrama Meurapi Duwa)

  • Kawasan Taman Siswa (Asrama Sabena)

  • Perempatan UIN Sunan Kalijaga (KABY Aceh Besar)

  • Perempatan Jalan Magelang (Ipemah Lut Tawar)

  • Sekitar UPN Yogyakarta (IKMAB Bireuen)

  • Kawasan Jalan Imogiri Timur (Ikamara Aceh Tenggara)

Aksi ini digelar untuk membantu masyarakat terdampak bencana sekaligus menyampaikan pesan moral bahwa kondisi Aceh tidak boleh diabaikan.

Ketua Umum Taman Pelajar Aceh Yogyakarta, Muhammad Mufariq Muchlis, menegaskan bahwa kondisi Aceh saat ini bukan lagi bencana biasa, ini darurat kemanusiaan. Banyak warga kehilangan tempat tinggal, akses makanan terputus, layanan kesehatan terbatas, dan informasi tidak tersampaikan dengan baik.

“Pemerintah pusat tidak boleh menunggu situasi memburuk lebih jauh. Penetapan status Darurat Bencana Nasional adalah langkah minimal yang harus dilakukan saat ini,” ungkapnya.

Melalui rilis ini, pemuda dan mahasiswa Aceh di Yogyakarta berharap pemerintah pusat, lembaga kemanusiaan, dan masyarakat luas memberikan perhatian serius serta dukungan nyata untuk keselamatan dan pemulihan Aceh–Sumatra. (XRQ)

Kuliah Umum Prodi Ilmu Pemerintahan Bahas Peran Mahasiswa di Era Perang Informasi

Penulis
Redaksi
-
0
Kuliah Umum Prodi Ilmu Pemerintahan Bahas Peran Mahasiswa di Era Perang Informasi. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Program Studi Ilmu Pemerintahan melalui Laboratorium Ilmu Pemerintahan kembali menggelar Kuliah Umum dalam bentuk diskusi mahasiswa pada Rabu (26/11) pukul 14.00 WIB. Kegiatan ini dipimpin oleh Koordinator Prodi Ilmu Pemerintahan, Wais Alqarni, S.IP., M.A., serta Kepala Laboratorium Prodi Ilmu Pemerintahan, Mukhrijal, M.I.P. Hadir sebagai narasumber Selamat Ginting, M.I.Kom., Pengamat Komunikasi Politik dan Militer dari Universitas Nasional (UNAS) Jakarta.

Acara dibuka secara resmi oleh Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kemitraan, Maimun, S.Pd., MA. Dalam sambutannya, ia mengapresiasi upaya Prodi dan Laboratorium yang konsisten menghadirkan kegiatan edukatif, khususnya terkait sistem informasi yang memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan opini publik dalam kehidupan sehari-hari.

Pada sesi pemaparan materi, Selamat Ginting membahas tema Peran Mahasiswa dalam Menghadapi Era Generasi Kelima untuk Indonesia yang Berdaulat. Ia menekankan bahwa perang modern tidak lagi hanya berlangsung melalui senjata, tetapi melalui teknologi yang mampu menggiring opini publik dan memengaruhi persepsi tentang kedaulatan bangsa.

Menurutnya, Perang generasi kelima berpusat pada manipulasi informasi, operasi cyber yang tidak kita sadari. Musuh yang bukan lagi hanya negara melainkankan juga kemampuan seseorang untuk mempengaruhi opini publik, yang membuat kita tidak sadar ada yang sedang mencoba untuk memecah belah kita. Mahasiswa sebagai generasi intelektual harus kritis dalam menghadapi teknologi dan menjadi garda depan untuk menentukan arah kedaulatan Indonesia.

Selamat Ginting juga menegaskan bahwa mahasiswa memiliki peran strategis sebagai penggerak hubungan bangsa, menjaga solidaritas nasional, serta memperluas jejaring pertemanan. Menurutnya, mahasiswa berfungsi sebagai diplomat publik yang merepresentasikan wajah bangsa dalam berbagai interaksi.

Koordinator Prodi Ilmu Pemerintahan, Wais Alqarni, S.IP., M.A., menyampaikan bahwa diskusi seperti ini merupakan bentuk implementasi pengembangan keilmuan terkait komunikasi dalam masyarakat. Ia menambahkan bahwa Prodi Ilmu Pemerintahan telah menyediakan beragam minat studi bagi mahasiswa, sehingga lulusan tidak hanya terpaku pada profesi sebagai ASN, tetapi dapat berkembang di berbagai sektor lainnya.

Melalui kegiatan ini, Laboratorium Prodi Ilmu Pemerintahan berharap mahasiswa semakin memahami pentingnya kesadaran terhadap arus informasi yang dapat dengan mudah menggiring opini publik—baik untuk memecah belah maupun memperkuat kedaulatan bangsa. (XRQ)

Pemerintah Kirim Bantuan Bencana ke Aceh, Sumut, dan Sumbar Atas Instruksi Presiden Prabowo

Penulis
Redaksi
-
0
Pemerintah menyalurkan logistik penanggulangan bencana menuju tiga provinsi terdampak, yakni Aceh, Sumatra Utara, serta Sumatra Barat (FOTO: dok. Sekretariat Presiden)

NUKILAN.ID | JAKARTA – Pemerintah mengirimkan bantuan logistik penanggulangan bencana ke tiga provinsi yang terdampak banjir dan cuaca ekstrem, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar seluruh jajaran bergerak cepat sejak awal kejadian.

Bantuan diberangkatkan pada Jumat (28/11/2025) sekitar pukul 07.30 WIB melalui Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta.

“Jadi pagi ini sekitar pukul setengah delapan pagi, telah diberangkatkan, atas instruksi langsung Bapak Presiden tadi malam kepada seluruh jajaran terkait, untuk memberangkatkan pagi ini empat pesawat: tiga pesawat Hercules, kemudian satu pesawat A400 yang awal bulan ini tiba di Tanah Air untuk terbang ke tiga provinsi yang terdampak bencana,” ujar Seskab Teddy.

Bantuan Diterbangkan ke Bandara Terdekat Lokasi Bencana

Teddy menjelaskan bahwa pesawat bantuan diarahkan menuju bandara yang paling dekat dengan wilayah terdampak untuk mempercepat distribusi logistik.

“Jadi akan ke Padang, Sumatra Barat, kemudian ke bandara terdekat di Tapanuli, itu tepatnya nanti akan ke bandara Silangit, Sumatra Utara, kemudian satu ke bandara di Banda Aceh dan Lhokseumawe Aceh Utara karena adalah bandara terdekat dengan lokasi terdampak,” katanya.

Kelanjutan Bantuan Sejak Hari Pertama

Ia menambahkan, pengiriman ini merupakan rangkaian dari penyaluran bantuan yang telah berjalan sejak 25 November. Presiden Prabowo, kata Teddy, meminta distribusi dilakukan secara berkelanjutan sesuai kebutuhan di lapangan.

“Sejak hari pertama tanggal 25 November, Bapak Presiden sudah langsung menginstruksikan kepada Bapak Menko PMK untuk mengkoordinir secara langsung terkait penanganan bencana,” ucapnya.

Logistik yang dikirim antara lain sekitar 150 tenda, 64 perahu karet, genset, peralatan listrik, 100 alat komunikasi, bahan makanan siap saji, serta bantuan tenaga medis dari TNI dan Kementerian Kesehatan.

Komunikasi Intensif dengan Pemerintah Daerah

Teddy juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo terus memantau perkembangan kondisi di daerah. Selain koordinasi internal, kepala negara turut melakukan komunikasi langsung dengan pejabat daerah.

“Kemarin sudah menghubungi langsung, menelpon langsung para kepala daerah di Sumatera Barat, kemudian Pak Masinton, kemudian Gus Irawan, Bupati Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan sudah dihubungi juga termasuk Gubernur Sumatra Utara dan Provinsi Aceh,” ujar Teddy. (XRQ)

1...163164165...2,401Halaman 164 dari 2,401

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id