Beranda blog Halaman 160

Akses Terputus dan Logistik Kian Menipis, Warga Aceh Tengah Mulai Kesulitan Bertahan

0
Foto udara Jembatan Beutong Ateuh Banggalang yang putus diterjang banjir bandang di jalan lintas tengah Nagan Raya-Aceh Tengah di Desa Kuta Teugong, Beutong Ateuh Banggalang, Nagan Raya, Aceh, Minggu (30/11/2025). (Foto: ANTARA FOTO)

NUKILAN.ID | TAKENGON — Situasi di Aceh Tengah kian mengkhawatirkan setelah banjir besar melanda sejumlah wilayah sejak beberapa hari terakhir. Laporan dari warga setempat menunjukkan kondisi logistik yang semakin menipis dan akses yang sepenuhnya terputus.

Jaylani, seorang warga Aceh Tengah yang menjadi korban banjir, melaporkan kepada Nukilan.id pada Kamis (4/12/2025) bahwa persediaan bahan kebutuhan pokok di daerahnya sudah sangat kritis.

“Logisitik ke Aceh Tengah udah habis, beras juga sudah nggak ada lagi di grosir-grosir, akses masuk terputus total satu-satunya opsi naik helikopter atau Hercules. BBM juga habis, dan beberapa tempat udah mulai ada penjarahan, termasuk Alfamart dan Indomaret,” ujarnya.

Meski demikian, Jaylani menyebutkan bahwa logistik di wilayah kota masih dapat bertahan sementara waktu. Namun, daerah pelosok yang aksesnya terputus dipastikan mengalami kesulitan untuk menerima bantuan.

“Tapi untuk logistik di kota masih bisa bertahan, akses ke pelosok yang terputus susah dapat logistik,” lanjutnya.

Situasi keamanan juga mulai menunjukkan tanda-tanda kerawanan. Meski penjarahan belum terjadi secara masif, sejumlah insiden sudah muncul di beberapa titik.

“Untuk penjarahan ada beberapa di Takengon, cuma nggak terlalu parah, masih bisa diamankan polisi dan TNI, tapi kalau seminggu lagi keadaan gini terus bisa lebih parah,” kata Jaylani.

Hingga kini, pemerintah daerah bersama aparat keamanan sedang terus berupaya membuka jalur akses dan mempercepat penyaluran bantuan. Namun kondisi cuaca dan kerusakan infrastruktur membuat proses tersebut berjalan lambat.

Bencana ini menjadi peringatan serius bahwa kebutuhan penanganan cepat dan koordinasi intensif sangat diperlukan agar kondisi masyarakat tidak semakin memburuk dalam beberapa hari ke depan. (XRQ)

Reporter: AKIL

Wamenkomdigi Targetkan Pemulihan Jaringan Telekomunikasi Aceh Tuntas Pekan Ini

0
Ilustrasi Base Transceiver Station (BTS) milik KOMDIGI (Foto: Pinterest)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) RI terus mempercepat pemulihan jaringan telekomunikasi di Aceh setelah banjir dan longsor melanda sejumlah wilayah dalam beberapa hari terakhir.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, mengungkapkan hingga saat ini 53 persen dari total 3.414 Base Transceiver Station (BTS) di Aceh sudah kembali beroperasi.

“Kita dorong terus, semoga dalam 2×24 jam bisa meningkat menjadi 75 persen, dan mudah-mudahan pekan ini bisa pulih seperti sediakala,” ujar Nezar saat memberikan laporan perkembangan infrastruktur telekomunikasi di Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Rabu (3/12/2025).

Kendala Listrik Jadi Tantangan

Nezar menyebut tantangan terbesar dalam proses pemulihan adalah keterbatasan pasokan energi akibat padamnya listrik di sejumlah area terdampak. Untuk itu, Kemkomdigi telah melakukan koordinasi dengan PLN agar pemulihan jaringan listrik dapat dipercepat.

“PLN mengatakan Jumat (5/12/2025) mudah-mudahan listrik bisa pulih kembali dan dengan demikian akan mempercepat kerja kita untuk memulihkan jaringan telekomunikasi di Aceh,” jelasnya.

Layanan Starlink Gratis

Terkait pemanfaatan perangkat Starlink di sejumlah titik pengungsian dan fasilitas publik, Nezar menegaskan bahwa layanan tersebut diberikan tanpa biaya selama satu bulan.

“Tidak ada pungutan apa pun. Kalau perangkat pribadi, itu di luar kewenangan kita,” ujarnya.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga solidaritas dan tidak memanfaatkan situasi bencana untuk keuntungan pribadi.

Tinjau Posko Tanggap Darurat

Sesampainya di Banda Aceh, Nezar langsung meninjau Media Center Posko Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh di lobby Kantor Gubernur. Di lokasi itu, ia mengecek dashboard pembaruan data infrastruktur telekomunikasi serta perkembangan informasi kebencanaan.

Selain bertemu pemerintah daerah dan tim pengelola media center, Wamenkomdigi juga menggelar pertemuan dengan operator seluler, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), serta relawan TIK di Kantor Balai Monitoring Aceh.

Posko Komunikasi Darurat di Pulau Sumatra

Di luar Aceh, Kemkomdigi juga menyiapkan beberapa posko komunikasi darurat di wilayah terdampak banjir dan tanah longsor di Sumatra.

Posko utama di Aceh dipusatkan di Gedung Sekretariat Daerah Aceh. Sementara itu, untuk wilayah Sumatra Barat, posko berlokasi di Kompleks Kantor Gubernur Sumbar.

Adapun di Sumatra Utara, posko didirikan di tiga titik: Gedung Kwarda Gerakan Pramuka Sumut, GOR Pandan (Tapanuli Tengah), dan Posko Dukungan Psikososial di Hamparan Perak, Deli Serdang.

Posko-posko tersebut berfungsi sebagai pusat koordinasi lapangan bagi Komdigi, operator seluler, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan lain. Selain itu, posko juga menjadi ruang kerja jurnalis serta tempat penyelenggaraan konferensi pers terkait penanganan bencana.

MaTA Soroti Pendistribusian Bantuan Bencana Aceh: Ada yang ‘Nebeng’ Popularitas

0
Sejumlah warga mengambil bantuan logistik makanan yang didistribusikan dari Helikopter Caracal Skadron Udara 8 Lanud Atang Sendjaja di Aceh Tamiang, Aceh, Rabu (3/12/2025). (ANTARA FOTO)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) meminta pemerintah daerah memperkuat koordinasi penyaluran bantuan bagi warga terdampak bencana di Aceh. Hal ini penting dilakukan agar distribusi tidak tumpang tindih dan tidak dimanfaatkan pihak tertentu untuk mencari popularitas.

“Minimal ada proses korelasi agar tidak terjadi tumpang tindih, dan tidak ada kesan bahwa ada pihak yang ‘nebeng’ bantuan untuk mencari nama,” kata Koordinator MaTA, Alfian, di Banda Aceh, Rabu (3/12/2025).

Menurut Alfian, posko induk yang dibentuk pemerintah daerah harus mampu memetakan wilayah dan penerima bantuan dengan jelas. Data itu juga diperlukan untuk memastikan siapa saja pihak yang menyalurkan bantuan, serta ke mana bantuan tersebut ditujukan.

“Kita berharap posko kabupaten, misalnya Pemkab dari Aceh Utara, harus jelas mengontrol siapa saja yang memberi bantuan di daerahnya. Sehingga memudahkan proses distribusi,” ujarnya.

Ia menambahkan, koordinasi yang baik juga dapat mencegah ketimpangan distribusi. Jangan sampai satu wilayah menerima bantuan berlebih, sementara wilayah lain belum tersentuh bantuan sama sekali.

Siapapun, kata Alfian, berhak memberikan bantuan. Namun, semua pihak perlu mengikuti prosedur agar pendistribusian tetap tertib dan tepat sasaran.

“Minimal, siapapun yang memberikan bantuan ke daerah itu harus melapor bantuan dari mana, sehingga jelas. Yang memberi juga harus melakukan distribusi bantuan secara jelas melalui posko utama yang sudah dibentuk,” katanya.

Lebih lanjut, Alfian menegaskan bahwa praktik “nebeng” popularitas dalam situasi bencana harus segera dihentikan.

“Saya pikir, upaya-upaya ‘nebeng’ dalam tanda kutip itu harus diselesaikan oleh pemerintah daerah. Kalau soal-soal demikian, pemerintah daerah pasti sanggup. Tidak mungkin tidak sanggup menangani hal itu,” ujarnya.

Mualem Terobos Aceh Tamiang Tengah Malam, Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir

0
Mualem Terobos Aceh Tamiang Tengah Malam. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem menembus wilayah Aceh Tamiang pada Rabu (3/12/2025) malam untuk menyalurkan bantuan bagi warga terdampak banjir besar. Rombongan yang bertolak dari Lhokseumawe itu tiba di Aceh Tamiang sekitar pukul 23.00 WIB, dalam kondisi wilayah yang gelap gulita karena aliran listrik belum pulih.

Dalam kunjungan itu, Mualem langsung membagikan bantuan logistik kepada warga hingga pukul 03.15 WIB. Sepanjang perjalanan memasuki kawasan Aceh Tamiang, rombongan disambut pemandangan memilukan—lampu-lampu padam, jalanan masih berlumpur, dan puluhan kendaraan rusak tergeletak di bahu jalan sebagai saksi besarnya terjangan banjir.

Desa Hancur, Warga Kehilangan Tempat Tinggal

Di Kampung Dalam, Kecamatan Karang Baru, kondisi yang ditemui lebih mencengangkan. Sejumlah rumah rusak berat, bahkan sebagian hanya menyisakan fondasi.

Di lokasi tersebut, Mualem menyerahkan sekitar 30 ton bantuan sembako yang berasal dari warga Medan, Sumatera Utara. Paket bantuan berisi air minum, beras, mi instan, telur, biskuit, hingga obat-obatan.

Dalam perjalanan kembali menuju Kota Langsa, bantuan tambahan juga disebarkan kepada warga di posko darurat yang didirikan di sepanjang Jalan Banda Aceh-Medan.

Mualem menyampaikan duka mendalam atas musibah tersebut.

“Kita sedih dan pilu melihat kondisi ini. Kita harap rakyat Aceh tabah menghadapi cobaan banjir dan longsor,” kata Mualem.

Ia menyebut kebutuhan dasar warga mulai terpenuhi, meski kendala masih ditemukan di beberapa titik.

“Alhamdulillah, hari ini kita penuhi kebutuhan sembako. Kita masih kewalahan soal air bersih dan tabung elpiji. Dalam beberapa hari ke depan akan menyusul dan kita benahi lokasi-lokasi yang terdampak,” ujarnya.

Sumbangan dari Medan dan Kisah Warga yang Bertahan

Rudi, warga Medan yang menginisiasi pengumpulan bantuan tersebut, mengatakan pengiriman bantuan tidak berhenti pada malam itu saja.

“Ada air minum, biskuit, mi instan, beras, telur, dan obat-obatan,” tutur Rudi.
“Besok juga ada truk berikutnya. Kami juga buka posko di Medan untuk teman-teman yang ingin menyumbang ke Aceh.”

Di sisi lain, warga menceritakan bagaimana banjir datang tiba-tiba dan menghapus pemukiman dalam hitungan jam.

Ishak alias Kureng, warga Desa Menang Gini, Karang Baru, mengaku tak sempat menyelamatkan apa pun.

“Banjir hari Rabu mulai naik, malam Kamis sudah dua meter lebih. Hari Kamis bertambah lagi sampai malam Jumat kira-kira 3,5 meter,” katanya.
“Saat banjir, yang diselamatkan cuma keluarga. Yang tersisa hanya baju di badan.”

Ia mengatakan kebutuhan yang paling mendesak saat ini adalah air bersih, makanan bergizi, dan obat-obatan untuk bayi yang mulai sakit akibat kondisi darurat.

Kisah serupa datang dari Wahyu Putra Pratama, warga Kampung Dalam.

“Selesai Magrib, air sudah masuk. Kami langsung mengungsi ke tempat kantor KPA yang dekat karena banyak anak kecil, alhamdulillah selamat,” ujarnya.

Air naik dalam waktu singkat—bahkan mencapai setinggi kabel listrik.

“Air naik cepat sekali, setinggi kabel listrik, sekitar tiga meter. Rumah sudah hancur semua,” katanya.

Menurut Wahyu, lebih dari 80 persen rumah di desanya rata tanah.

“Dari 100 persen, hanya 20 persen yang tersisa,” ujarnya.

Ia menyebut musibah ini sebagai bencana terbesar yang pernah dialami warga.

“Korban jiwa sekitar 250 orang, termasuk sekitar 150 yang belum ditemukan. Ini tsunami, cuma bedanya air sungai. Baru kali ini kami merasakan bencana sebesar ini.”

Mahasiswi Nyaris Jadi Korban Kekerasan Seksual Saat Menumpang Truk di Tengah Banjir Aceh Tamiang, Sopir Diamuk Warga

0
Mahasiswi Nyaris Jadi Korban Kekerasan Seksual Saat Menumpang Truk di Tengah Banjir Aceh Tamiang. (Foto: Tangkapan Layar)

NUKILAN.ID | KUALA SIMPANG – Sebuah video yang memperlihatkan seorang sopir truk dikeroyok warga viral di media sosial dan memicu kehebohan publik. Pria berusia sekitar 50 tahun itu diduga melakukan percobaan pemerkosaan terhadap seorang mahasiswi yang menumpang truknya saat banjir besar melanda Aceh Tamiang.

Dalam video yang dilihat Nukilan.id, Kamis (4/12/2025), tampak warga meluapkan kemarahan dengan memukul dan menendang sopir tersebut. Narasi dalam rekaman video menyebut bahwa korban merupakan mahasiswi asal Langsa yang tengah menyelamatkan diri dari bencana banjir.

“Orang lagi kena musibah diperkosa, bajingan-bajingan,” ujar suara perekam dalam video tersebut.

“Ada warga yang lagi kena musibah, diperkosa sama sopir truk,” tambahnya.

Peristiwa itu terjadi ketika empat mahasiswi menumpang truk milik terduga pelaku. Dua orang duduk di bagian belakang kendaraan, sementara dua lainnya berada di bagian depan, salah satunya duduk di samping sopir. Dalam situasi banjir yang mencekam, sopir truk tersebut diduga melakukan tindakan tidak senonoh terhadap salah satu penumpang.

Korban yang ketakutan kemudian berteriak meminta pertolongan hingga menarik perhatian warga sekitar. Mengetahui adanya dugaan tindakan asusila, warga yang berada di lokasi langsung menghakimi sopir tersebut. Pelaku kemudian diikat pada sebuah tiang sebelum akhirnya diamankan polisi dan dibawa ke kantor kepolisian setempat.

Hingga kini, aparat kepolisian masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengungkap secara menyeluruh insiden yang sempat memicu kemarahan warga tersebut.

Aceh Tengah Terisolasi, Jalur Darat Lumpuh Total Akibat Banjir dan Longsor

0
Foto udara Jembatan Beutong Ateuh Banggalang yang putus diterjang banjir bandang di jalan lintas tengah Nagan Raya-Aceh Tengah di Desa Kuta Teugong, Beutong Ateuh Banggalang, Nagan Raya, Aceh, Minggu (30/11/2025). (Foto: ANTARA FOTO)

NUKILAN.ID | TAKENGON — Akses menuju Kabupaten Aceh Tengah kini hanya dapat ditempuh melalui jalur udara setelah bencana banjir bandang dan longsor melumpuhkan seluruh jalur darat. Kondisi ini disampaikan Bupati Aceh Tengah, Haili Yoga, menyusul kerusakan parah pada sejumlah ruas jalan dan jembatan penghubung.

“Enggak ada lagi, memang harus udara. Kalau jalan darat kita, oh ini kan longsor. Longsor jembatan terputus. Satu-satunya jalan yang tepat adalah cuma udara,” ujar Haili dikutip dari CNN Indonesia, Rabu (4/12/2025).

Sejumlah titik di jalur Nagan Raya—Aceh Tengah tertutup material longsor, sementara jembatan vital di wilayah Beutong Ateuh Banggalang terputus pascabanjir bandang. Kondisi tersebut menutup total akses logistik, termasuk distribusi bahan bakar dan kebutuhan pokok.

Menurut Haili, bantuan melalui jalur udara telah dilakukan, namun kapasitasnya masih sangat terbatas.

“Nah, kalau bantuan dari lewat udara kan sangat terbatas. Sementara kebutuhan di daerah kita ini kan cukup banyak,” ujarnya.

Meski demikian, Haili menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat dan provinsi, terutama melalui penyediaan helikopter untuk distribusi bantuan ke desa-desa yang hingga kini masih terisolasi.

“Ada kekhususan untuk ada helikopter untuk disiagakan satu untuk mengantar ke desa-desa yang tertinggal, eh desa yang terisolir. Karena sampai hari ini kami juga belum sampai ke beberapa desa itu. Belum pernah kami hadir karena sulit sekali jalan yang kita tembus,” katanya.

Upaya pembukaan akses darat telah direncanakan menggunakan alat berat. Namun, kelangkaan bahan bakar menghambat proses tersebut.

“Alat berat juga ada, tapi BBM juga enggak ada lagi hari ini. Enggak ada lagi,” kata Haili.

Situasi ini turut berdampak pada masyarakat yang sebelumnya tidak terdampak bencana langsung. Kelangkaan bahan bakar dan tertutupnya jalur distribusi memicu kekurangan sejumlah komoditas pangan, termasuk beras.

“Aceh-Tengah ini bukan hanya dampak, bukan hanya yang masyarakat yang tertimpa musibah, tapi sekarang kan sudah masuk ke masyarakat biasa, yang selama ini tidak terdampak kepada beras,” ujar Haili.

Meski begitu, ia menyebut adanya bantuan pemerintah pusat dan provinsi mulai membantu kondisi logistik daerah tersebut.

“Alhamdulillah dengan adanya bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi, ini sudah sedikit teratasi dengan baik,” pungkasnya.

Polda Aceh Awasi 20 SPBU di Banda Aceh untuk Cegah Penimbunan BBM

0
Subdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Aceh melakukan pengawasan di 20 SPBU yang ada di Banda Aceh untuk memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM). (Foto: Arsip Polda Sumut)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Kepolisian Daerah Aceh meningkatkan pengawasan terhadap 20 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Banda Aceh. Langkah ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) bagi masyarakat pascabencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda wilayah tersebut.

Pengawasan dilakukan oleh personel gabungan Subdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Aceh untuk mencegah antrean panjang dan potensi praktik penimbunan BBM oleh pihak tak bertanggung jawab yang memanfaatkan situasi darurat.

Dirreskrimsus Polda Aceh Kombes Zulhir Destrian mengatakan pihaknya menurunkan personel ke sejumlah SPBU yang dinilai berpotensi mengalami lonjakan pembelian.

“Kita mulai melakukan pengawasan terhadap SPBU yang ada di Banda Aceh. Ini untuk menghindari praktik penimbunan yang juga berimplikasi pada antrean panjang pada 20 titik SPBU,” kata Zulhir dalam keterangan tertulis, Kamis (4/12).

Selain melakukan pemantauan langsung, polisi juga berkoordinasi dengan operator SPBU agar penyaluran BBM tetap berjalan sesuai prosedur dan tidak terjadi pembelian berlebihan. Petugas SPBU diminta lebih selektif dalam melayani konsumen serta segera melapor jika menemukan indikasi penyalahgunaan pembelian.

Zulhir turut mengimbau masyarakat agar membeli BBM sesuai kebutuhan dan tidak melakukan aksi panic buying demi menjaga stabilitas distribusi.

Sebagai bagian dari penanganan darurat, kepolisian juga bekerja sama dengan Pertamina, Dinas ESDM Aceh, dan Depo Pertamina untuk memastikan distribusi BBM berjalan lancar. Salah satunya melalui pemberlakuan kebijakan pembebasan barcode sesuai aturan pemerintah daerah agar proses pengisian bahan bakar lebih cepat dan tidak menimbulkan penumpukan kendaraan.

“Upaya pengawasan ini menjadi bagian dari komitmen Polda Aceh dalam menjaga stabilitas pascabencana, serta mencegah pihak-pihak tertentu mengambil keuntungan di tengah situasi yang sedang sulit,” ujar Zulhir.

Pemerintah Pusat Diminta Permudah Izin Bantuan Internasional

0
Juru Bicara Posko Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh, Murthalamuddin.

NUKILAN.id | Banda Aceh  – Pemerintah Aceh meminta pemerintah pusat agar memberikan kemudahan dalam proses perizinan bantuan internasional demi mempercepat penanganan darurat bencana di berbagai wilayah terdampak di Aceh.

Langkah tersebut dinilai krusial untuk mempercepat respons tanggap darurat bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah kawasan di provinsi paling barat Indonesia tersebut.

Juru Bicara Posko Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh, Murthalamuddin mengatakan bahwa penyederhanaan birokrasi menjadi kebutuhan mendesak mengingat urgensi kebutuhan logistik di zona bencana.

“Kita berharap pemerintah pusat dapat memberikan kelonggaran agar akseptabilitas bantuan ke kawasan bencana bisa lebih cepat,” kata Murthalamuddin kepada Nukilan, Rabu (3/12/2025).

Menurutnya, berbagai lokasi yang terdampak bencana kini menghadapi kendala aksesibilitas serius. Infrastruktur vital seperti jalan raya, jembatan, dan jaringan komunikasi mengalami kerusakan parah.

Persoalan komunikasi bertambah rumit karena pemadaman listrik yang meluas. Walau ada fasilitas internet satelit Starlink, keterbatasan daya baterai membuat komunikasi kerap terputus.

Murthalamuddin juga memaparkan bahwa mobilisasi relawan dari berbagai unsur—mulai Tagana, TNI, hingga sukarelawan independen—telah berlangsung sejak hari pertama bencana. Kendati demikian, tantangan utama tetap terletak pada akses transportasi menuju titik-titik bencana.

Ketinggian lumpur yang ekstrem menghalangi pergerakan kendaraan bermotor. Di beberapa lokasi, distribusi bantuan hanya bisa dilakukan dengan cara dipikul petugas. Namun cara ini tidak efisien dan berisiko tinggi karena berpotensi menyebabkan penumpukan serta mengancam keselamatan para relawan.

Menghadapi situasi ini, pemerintah daerah kembali menekankan urgensi dukungan dari Jakarta, khususnya dalam hal percepatan izin untuk bantuan internasional dan organisasi kemanusiaan global.

Sebagai ilustrasi, Pemda Aceh menyebut contoh pengiriman bantuan sebelumnya menggunakan pesawat kargo. Harapannya, mekanisme administratif di pelabuhan udara atau pintu masuk lainnya bisa diefisienkan dengan tetap menjaga protokol keamanan.

“Kondisi darurat tidak mengenal penundaan. Kecepatan masuknya bantuan berbanding lurus dengan peluang penyelamatan warga di wilayah yang terisolasi,” tutupnya.

Reporter: Rezi

Gerindra Luruskan Pernyataan Lama Prabowo soal Penambahan Sawit yang Kembali Viral

0
Presiden Prabowo Subianto untuk pertama kalinya memimpin upacara peringatan detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (17/8/2025). (Foto: Youtube SetPres)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Partai Gerindra memberikan klarifikasi setelah sebuah video lama Presiden Prabowo Subianto mengenai ajakan menambah penanaman kelapa sawit kembali ramai dibahas bersamaan dengan bencana alam yang melanda Aceh dan Sumatera.

Amatan NUKILAN.ID, melalui akun TikTok resmi @partaigerindra, admin partai menanggapi pertanyaan warganet terkait dugaan bahwa kerusakan hutan terjadi akibat perintah Prabowo.

“Min, apakah benar hutan yang gundul karena perintah dari bapak untuk perbanyak sawit?,” tanya akun @olipiaaa pada Selasa (2/12/2025).

Gerindra menegaskan bahwa maksud pernyataan Prabowo bukanlah membuka hutan yang masih sehat, melainkan menanam kelapa sawit pada kawasan hutan yang sudah kritis.

Menurut keterangan admin @partaigerindra, perintah tersebut ditujukan untuk lahan-lahan rusak yang fungsi hidrologis dan ekologisnya telah menurun.

“Bapak perintahnya untuk menanam sawit di lahan-lahan hutan yang sudah kritis, yang tanahnya sudah rusak, fungsi hidrologis dan ekologinya sudah turun, enggak bisa lagi menahan air dan mencegah banjir, Bukan di lahan-lahan hutan yang masih sehat,” jelas admin akun tersebut.

Video yang kembali disorot publik itu merupakan rekaman saat Prabowo memberikan sambutan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) di Jakarta, Senin (30/12/2024). Dalam kesempatan tersebut, RI 1 mengatakan bahwa “kelapa sawit jadi bahan strategis” dan menyebut “banyak negara takut tidak dapat kelapa sawit”, sehingga Indonesia perlu menambah penanaman komoditas tersebut.

Video itu kembali viral di tengah tingginya perhatian publik terhadap isu lingkungan akibat bencana banjir dan longsor di beberapa daerah di Sumatera. (XRQ)

Reporter: AKIL

Menteri LH Sebut Hutan Sumatera Menyusut Puluhan Ribu Hektare, Siapkan Lakukan Penindakan

0
Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq saat diwawancarai wartawan usai pembukaan AsiaFlux Conference 2025, di Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau, Rabu (22/10/2025). (FOTO: KOMPAS.COM)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq mengungkapkan bahwa puluhan ribu hektare hutan di kawasan Sumatera bagian utara hilang sepanjang 30 tahun terakhir. Pemerintah memastikan akan menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang menyebabkan kerusakan tersebut.

Dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI, Rabu (3/12/2025), Hanif memaparkan data kehilangan tutupan hutan di beberapa daerah. Ia menyebut Aceh kehilangan sekitar 14.000 hektare hutan sejak 1990 hingga 2024.

Sementara di Batang Toru, Sumatera Utara, penyusutan hutan mencapai 19.000 hektare. Adapun di Daerah Aliran Sungai (DAS) Sumatera Barat, luas hutan yang hilang tercatat 10.521 hektare.

“Di Batang Toru, Sumatera Utara, terdapat pengurangan hutan sejumlah 19.000 hektare. Kemudian di DAS (Daerah Aliran Sungai) Sumatera Barat, kita kehilangan hutan di angka 10.521 hektare,” ujar Hanif di Gedung DPR RI.

Hanif menjelaskan pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah penanganan kerusakan lingkungan. Selain memperkuat penegakan hukum, pemerintah juga akan menertibkan izin, menyesuaikan tata ruang, serta melakukan rehabilitasi ekosistem agar degradasi hutan tidak terus meluas.

“Ada penegakan hukum, penyelarasan RTRW, kemudian pengendalian izin. Selanjutnya rehabilitasi ekosistem sebagai implementasi pola ruang dan integrasi mitigasi adaptasi iklim dalam penataan ruang,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa Kementerian LH akan melakukan pengecekan langsung ke daerah yang terdampak. Pemerintah merencanakan kunjungan lapangan pada Kamis, disertai evaluasi menyeluruh terhadap unit-unit terkait di kawasan Batang Toru.

“Direncanakan kami akan melakukan kunjungan lapangan untuk melakukan tindakan pertama di hari Kamis besok. Namun demikian, mulai hari ini, persediaan lingkungan telah kami lakukan evaluasi pada seluruh unit yang ada di Batang Toru, terutama terkait kapasitas lingkungannya,” tuturnya.

Terkait penyebab kerusakan, Hanif menyampaikan bahwa pihaknya telah mengidentifikasi sejumlah perusahaan yang diduga berkontribusi terhadap penurunan tutupan hutan dan banjir di Sumatera baru-baru ini. Perusahaan-perusahaan tersebut akan dipanggil untuk memberikan penjelasan kepada Deputi Penegakan Hukum (Gakkum).

“Kemudian mulai hari Senin, seluruh pimpinan perusahaan yang diindikasikan berdasarkan kajian citra satelit berkontribusi menghadirkan log-log (kayu gelondongan) pada banjir tersebut, kami akan undang. Untuk dilakukan proses penjelasan kepada Deputi Gakkum (Penegakkan Hukum) dan kami akan segera memulai langkah-langkah penyelidikan terkait dengan kasus ini,” kata Hanif.

Hanif menegaskan proses hukum akan dijalankan tanpa toleransi, mengingat kerusakan lingkungan tersebut telah memicu bencana dan menyebabkan banyak korban.

“Tentu korban yang cukup banyak, tidak boleh kita memberikan dispensasi-dispensasi ke dalam kasus ini. Hukum harus ditegakkan, korban cukup banyak. Jadi Kementerian LH berkomitmen untuk menuntaskan kasus ini melalui multicore pendekatan hukum terkait dengan penanganan hidrometeorologi di Sumatera bagian utara ini,” pungkasnya.