Beranda blog Halaman 160

Pemko Banda Aceh Jalin Kolaborasi dengan UII, Dorong Pendidikan dan Ekonomi Kreatif

Penulis
Redaksi
-
0
Pemko Banda Aceh Jalin Kolaborasi dengan UII, Dorong Pendidikan dan Ekonomi Kreatif. (Foto: Pemko Banda Aceh)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Pemerintah Kota Banda Aceh menjalin kerja sama dengan Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta dalam bidang pendidikan dan ekonomi kreatif. Kolaborasi tersebut dibahas dalam rapat yang digelar secara daring melalui Zoom pada Rabu (16/7/2025) dari Ruang Rapat Pendopo Wali Kota Banda Aceh.

Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, memimpin langsung pertemuan tersebut. Hadir pula Sekretaris Daerah Jalaluddin, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Muhammad Ridha, Kepala Bappeda Rosdi, serta Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Keagamaan, dan Alumni UII Rohidin. Sejumlah unsur perangkat UII dan pejabat Pemko Banda Aceh lainnya juga ikut serta.

Pertemuan tersebut membahas dua fokus utama kerja sama, yakni program Beasiswa Hafiz Quran serta pengembangan ekonomi kreatif dengan mem-branding Banda Aceh sebagai kota parfum Indonesia.

Dalam arahannya, Illiza menegaskan komitmen Pemko untuk menjadikan Banda Aceh sebagai kota unggulan di sektor pendidikan dan kewirausahaan.

“Banda Aceh akan menjadi kota pendidikan dan kewirausahaan yang kreatif, inovatif dan selalu berkolaboratif. Dan tidak hanya unggul dalam segi akademik namun juga harus unggul dalam bidang spiritual atau keagamaan,” sebut Illiza.

Ia juga menyoroti potensi sumber daya alam Banda Aceh yang dinilai sangat menjanjikan untuk dikembangkan secara berkelanjutan.

“Banda Aceh juga memiliki potensi sumber daya alam yang luar biasa. Maka dari itu, kami memilih parfum sebagai ekonomi kreatif. Sebagai contoh, minyak nilam dari Aceh sudah diakui sebagai minyak nilam terbaik di dunia,” ungkapnya.

Melalui kemitraan ini, Illiza berharap terbangun sinergi kuat antara Pemko Banda Aceh dan UII, baik dalam hal peningkatan kualitas pendidikan maupun pengembangan sektor ekonomi berbasis sumber daya lokal.

”Harapannya kita dapat saling memberikan sinergi yang kuat, dalam memajukan sumber daya yang unggul dalam pendidikan dan juga ekonomi melalui beasiswa Hafidz Quran dan kemitraan parfum ini,” ujarnya.

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

Editor: Akil

Resmi Diresmikan, Empat Satuan Baru TNI Hadir di Aceh

Penulis
Redaksi
-
0
Sebanyak 4 satuan baru Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD), pasukan Infanteri di jajaran Kodam Iskandar Muda diresmikan. (Foto: Dok/Penrem 011 LW)

NUKILAN.ID | LHOKSEUMAWE – Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) meresmikan empat satuan baru pasukan Infanteri di jajaran Kodam Iskandar Muda. Salah satunya adalah Batalyon Teritorial Pembangunan (Yon-TP) 855/Raksaka Dharma yang bermarkas di Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues, Aceh.

Yon-TP 855/Raksaka Dharma kini menjadi rumah bagi 420 prajurit organik TNI yang dipimpin oleh Mayor Inf Irvan Nugraha Rodin sebagai Komandan Batalyon. Para prajurit tersebut resmi menjadi bagian dari batalyon usai menjalani prosesi tradisi penerimaan warga baru satuan.

Upacara penyambutan yang berlangsung di Lapangan Kompi B, Yonif 114/SM, Kecamatan Dabun Gelang itu dipimpin langsung oleh Bupati Gayo Lues, Suhaidi, yang bertindak sebagai inspektur upacara.

Dalam amanatnya, Suhaidi menyampaikan bahwa kehadiran pasukan TNI di wilayahnya merupakan suatu kebanggaan dan tonggak baru dalam kolaborasi lintas sektor.

“Atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Gayo Lues, serta seluruh masyarakat, saya mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di tengah-tengah kami,” sebutnya.

Suhaidi menekankan bahwa satuan ini bukan sekadar kekuatan tempur, melainkan juga mitra pembangunan daerah.

“Konsep Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan yang diusung menunjukkan, TNI kini hadir lebih dekat, bukan hanya sebagai alat pertahanan negara, melainkan juga sebagai mitra pembangunan masyarakat,” ujarnya.

Ia pun berharap sinergi antara TNI dan seluruh elemen daerah akan mempercepat kemajuan Kabupaten Gayo Lues.

“Gayo Lues adalah kabupaten yang kaya akan potensi, namun juga memiliki tantangan mempercepat pembangunan, kami percaya, dengan semangat kebersamaan sinergi antara TNI dan pemerintah daerah beserta seluruh elemen masyarakat, kita akan mampu mengatasi setiap tantangan dalam mewujudkan Gayo Lues yang lebih maju, aman, dan sejahtera,” harapnya.

Tak hanya di Gayo Lues, Kodam Iskandar Muda juga meresmikan tiga satuan infanteri lainnya. Brigade Infanteri (Brigif) 90/Yudha Giri Dhanu dan Yonif TP 854/Dharma Kersaka disambut dalam sebuah upacara yang dipimpin oleh Bupati Aceh Tengah, Drs. Haili Yoga, M.Si di Lapangan Kompi D, Yonif 114/Satria Musara, Kecamatan Rusip Antara, Kabupaten Aceh Tengah.

Sementara itu, 423 prajurit Yonif TP 853/Bawar Reje Bur diterima secara resmi melalui prosesi tradisi yang digelar di Kompi Senapan A, Yonif 111/Karma Bhakti, Kecamatan Peudawa, Kabupaten Aceh Timur. Wakil Bupati Aceh Timur, T. Zainal Abidin, bertindak sebagai inspektur upacara.

Dalam prosesi di Gayo Lues, tampak hadir sejumlah pejabat daerah dan militer seperti Dandim 0113/GL Letkol Inf Agus Satrio Wibowo, Kapolres Gayo Lues AKBP Hyrowo, dan Danyonif TP 855/RD Mayor Inf Irvan Nugraha Rodin, bersama tamu undangan lainnya.

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

Editor: AKil

Petugas Puskesmas di Banda Aceh Dilatih Bikin Konten Imunisasi di Medsos

Penulis
Redaksi
-
0
Peserta Pelatihan sedang praktek membuat video edukasi tentang imunisasi. (Foto: Humas Aceh)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Untuk menjawab tantangan rendahnya cakupan imunisasi di Banda Aceh, UNICEF bersama mitra lokal menggelar pelatihan pengelolaan media sosial bagi petugas puskesmas, Kamis (17/7/2025), di N.O.Y Cafe, Lambhuk, Banda Aceh.

Pelatihan ini bertujuan mendorong petugas puskesmas agar mampu memproduksi dan menyebarkan konten edukatif seputar imunisasi melalui media sosial, guna menjangkau masyarakat yang masih ragu atau enggan melakukan imunisasi pada anak.

“Kita semua sepakat imunisasi itu penting. Tapi kenyataannya, masih banyak orang tua yang tahu tentang imunisasi tapi belum tergerak membawa anaknya untuk diimunisasi. Artinya bukan hanya soal layanan tersedia, tapi bagaimana kita menyampaikan pesannya,” ujar Andi Yoga Tama dari Perwakilan UNICEF Aceh dalam sambutannya.

Andi menyoroti bahwa cakupan imunisasi di Banda Aceh, yang merupakan ibu kota provinsi, justru masih tertinggal dibandingkan daerah lain seperti Kota Langsa. Hal ini menurutnya menandakan perlunya pendekatan komunikasi yang lebih menyentuh langsung ke masyarakat.

“Pesan saya bagaimana mengajak masyarakat, kalau pelayanan ada, tapi kalau pelayanan yang ada tidak diakses, hasilnya sama saja, indikator kesehatan tetap seperti itu aja dan tentunya kejadian Kejadian Luar Biasa (KLB) akan terus terjadi di Aceh,” jelasnya.

Selain memproduksi konten, Andi juga mengimbau agar para peserta tidak berhenti sampai di pelatihan ini. Ia mendorong para petugas puskesmas untuk membagikan ilmu yang didapat kepada kader Posyandu di wilayah masing-masing.

“Semakin banyak yang terlibat, semakin besar pengaruhnya ke cakupan imunisasi,” ungkapnya.

Dengan meningkatnya penggunaan media sosial di masyarakat, Andi berharap petugas puskesmas bisa menjadi agen perubahan dengan konsisten menyebarkan konten ajakan imunisasi.

“Harapannya setiap puskesmas bisa minimal membuat satu konten seminggu. Ini bisa diperluas ke kader Posyandu agar dampaknya makin luas,” tambahnya.

Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara UNICEF, Yayasan Inovasi Bangun Negeri, dan Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh sebagai bagian dari upaya menekan angka penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, seperti polio dan difteri, yang sempat merebak di Aceh.

Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

Editor: AKil

Wali Nanggroe Aceh Jajaki Kerja Sama Pendidikan dengan Singapura

Penulis
Redaksi
-
0
Wali Nanggroe Aceh Tgk Malik Mahmud Al Haythar bersama para guru saat bertemu dengan perwakilan Pemerintah Singapura, di Aceh Besar, Jumat (18/7/2025). (Foto: Humas Wali Nanggroe Aceh)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Wali Nanggroe Aceh Tgk Malik Mahmud Al Haythar menjalin kerja sama pendidikan dengan Pemerintah Singapura, setelah upaya inisiasi yang telah dilakukan sejak lima tahun lalu akhirnya menemukan momentum.

“Apa yang kita lakukan ini sudah lama sekali dinanti-nanti dan sangat perlu,” kata Tgk Malik Mahmud Al Haythar saat menyampaikan keterangan di Aceh Besar, Jumat (18/7/2025).

Sebagai langkah awal, pihak Wali Nanggroe memfasilitasi pertemuan antara Kementerian Pendidikan Singapura dan para pimpinan serta perwakilan guru tingkat SMP se-Kota Banda Aceh dalam sebuah workshop khusus. Kegiatan ini berlangsung di Meuligoe Wali Nanggroe, Aceh Besar.

Dari Singapura, hadir langsung Manajer Utama Kementerian Pendidikan Singapura Willy Kurniawan, Konsul Konsulat Jenderal Singapura Jerrica Yap Wee Ping, serta Manajer Kementerian Pendidikan Singapura Wei Kit.

Workshop ini menjadi tindak lanjut konkret dari kerja sama pendidikan yang telah lama diupayakan oleh Wali Nanggroe Aceh bersama Pemerintah Singapura, dan telah melalui proses diskusi sejak lima tahun lalu.

Dalam pertemuan tersebut, Kementerian Pendidikan Singapura memaparkan sistem pendidikan mereka, termasuk berbagai peluang kerja sama, beasiswa, dan program pertukaran pelajar.

“Kami ingin mengeksplorasi potensi kerja sama dengan sekolah di Aceh, mengenal lebih dekat para pimpinan pendidikan di Banda Aceh, sekaligus memperkenalkan program kami termasuk beasiswa dari Kementerian Pendidikan Singapura,” ujar Willy Kurniawan.

Tgk Malik Mahmud menegaskan bahwa sejak berakhirnya masa konflik, sektor pendidikan menjadi perhatian utama pemerintah Aceh. Oleh karena itu, berbagai peluang kerja sama internasional terus dijajaki, termasuk dengan negara-negara yang memiliki sistem pendidikan maju.

Menurutnya, Aceh memiliki keistimewaan dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Hal ini, kata dia, menjadi peluang strategis untuk mendorong kualitas pendidikan di daerah.

“Keistimewaan ini menjadi peluang besar bagi Aceh untuk membangun pendidikan yang lebih baik dan berdaya saing melalui kerja sama luar negeri,” ujarnya.

Ia juga menyebut bahwa kerja sama ini dapat mencakup program beasiswa, magang, pertukaran siswa, pemberian premi bagi guru dan tengku dayah, serta penguatan kurikulum dan penyelenggaraan forum diskusi pendidikan modern.

“Termasuk upaya perbaikan kurikulum hingga penyelenggaraan FGD dan lokakarya pendidikan modern seperti yang dilakukan dengan Kementerian Pendidikan Singapura hari ini,” katanya.

Tgk Malik Mahmud berharap Pemerintah Aceh melalui dinas terkait segera menindaklanjuti kerja sama ini agar dapat memberikan dampak nyata bagi kemajuan dunia pendidikan di Tanah Rencong.

“Saya minta agar Pemprov Aceh, melalui dinas terkait untuk segera menindaklanjuti kerja sama ini agar membawa dampak nyata bagi kemajuan pendidikan Aceh,” ujar Tgk Malik Mahmud.

Editor: Akil

Pakar: Pengaruh Besar Aceh Bentuk Sejarah Islam di Pahang

Penulis
Redaksi
-
0
Para pembicara dalam webinar bertajuk Kajian Islam: Tamadun di Pahang dan Hubungannya dengan Aceh” (Foto: Humas UIN Ar Raniry)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Sejarah perkembangan Islam di Pahang disebut tidak bisa dilepaskan dari peran penting Aceh, khususnya dalam pembentukan sistem hukum Islam dan pengaruh keulamaan di wilayah tersebut.

Hal itu disampaikan oleh pakar sejarah dari Pusat Kajian Bahasa Arab dan Tamadun Islam Fakultas Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Dr Farid Mat Zain, dalam webinar internasional bertajuk “Kajian Islam: Tamadun di Pahang dan Hubungannya dengan Aceh”, Jumat (18/7/2025).

“Sejarah perkembangan Islam di Pahang tidak bisa dilepaskan dari pengaruh besar Aceh, khususnya dalam pembentukan ulama lokal dan sistem hukum Islam seperti qanun Pahang,” kata Dr Farid Mat Zain.

Webinar yang digelar Program Studi Doktor Studi Islam Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh itu bertujuan membahas hubungan strategis antara Aceh dan Pahang, terutama sejak abad ke-16.

Dalam pemaparannya, Dr Farid menjelaskan bahwa Kesultanan Aceh Darussalam dan Kesultanan Pahang memiliki ikatan erat yang tercermin dari aspek sejarah, budaya, pendidikan, hingga keagamaan.

Salah satu bukti historis hubungan keduanya, lanjutnya, terlihat dari pernikahan politik antara Sultan Aceh Iskandar Muda dengan Puteri Kamaliah dari Pahang.

Ia juga menyoroti banyaknya peninggalan peradaban seperti manuskrip fikih, tasawuf, hingga arsitektur masjid dan adat istiadat yang menunjukkan kemiripan signifikan antara kedua kawasan. Menurutnya, hal tersebut menjadi bukti kuat adanya jaringan tamadun Islam Melayu yang saling memengaruhi.

Lebih jauh, Dr Farid turut menyinggung pentingnya Selat Malaka sebagai jalur strategis penyebaran peradaban Islam.

“Jalur tersebut tidak hanya menjadi lalu lintas perdagangan, tetapi juga pertukaran naskah keagamaan, gagasan, serta jaringan ulama,” kata Farid.

Sementara itu, Ketua Program Studi Doktor Studi Islam UIN Ar-Raniry, Prof Dr Syamsul Rijal, mengatakan webinar ini merupakan upaya membangun diskursus ilmiah yang komprehensif.

“Ini merupakan bagian dari upaya kami membangun diskursus ilmiah yang tidak hanya membahas aspek keislaman secara tekstual, tetapi juga secara kontekstual, terutama dalam lanskap sejarah dunia Melayu,” ujar Syamsul.

Editor: AKil

Pemerintah Aceh Tegaskan Dukungan bagi Penguatan PKK sebagai Mitra Strategis Pembangunan Daerah

Penulis
Redaksi
-
0
Pemerintah Aceh Tegaskan Dukungan bagi Penguatan PKK sebagai Mitra Strategis Pembangunan Daerah. (Foto: MC Aceh)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Pemerintah Aceh menegaskan komitmennya dalam memperkuat kemitraan dengan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) sebagai mitra strategis pembangunan yang berfokus pada pemberdayaan keluarga.

Penegasan itu disampaikan Asisten Sekda Aceh, Muhammad Diwarsyah, saat mewakili Gubernur Aceh Muzakir Manaf dalam pembukaan Rapat Konsultasi TP PKK se-Aceh sekaligus Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-53 di Anjong Mon Mata, Meuligoe Gubernur Aceh, Jumat (18/7/2025).

Dalam sambutan Gubernur yang dibacakan Diwarsyah, disebutkan bahwa PKK memiliki peran penting dalam pembangunan daerah karena menyentuh langsung fondasi masyarakat, yaitu keluarga.

“Pemerintah Aceh menyadari bahwa keberhasilan pembangunan tidak bisa hanya bertumpu pada kerja birokrasi. Perlu ada sinergi dan kemitraan erat dengan organisasi kemasyarakatan seperti PKK, yang memiliki struktur kuat hingga ke tingkat desa,” ujar Diwarsyah.

Ia juga menekankan pentingnya keselarasan program antara pemerintah daerah dan PKK agar pembangunan berjalan tepat sasaran dan memberikan dampak luas kepada masyarakat.

Rapat Konsultasi TP PKK se-Aceh tahun ini dinilai penting sebagai forum konsolidasi dan perencanaan bersama untuk menjawab beragam tantangan sosial yang berasal dari ranah keluarga. Beberapa persoalan yang disoroti antara lain tingginya angka stunting, penyalahgunaan narkoba, dan permasalahan ekonomi rumah tangga.

“PKK memiliki peran penting dalam menjawab tantangan tersebut, terutama melalui peningkatan kapasitas kader, pemanfaatan teknologi informasi, serta pelatihan dan regenerasi kader yang berkelanjutan,” lanjut Diwarsyah.

Kegiatan ini juga menjadi momen refleksi bagi seluruh elemen gerakan PKK di Aceh untuk memperkuat jejaring kerja, menyatukan langkah, serta merancang program-program yang kontekstual dan inovatif sesuai tantangan zaman.

Ketua TP PKK Aceh, Marlina Muzakir, dalam arahannya meminta seluruh struktur PKK dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota untuk menjaga kekompakan dalam menjalankan tugas organisasi.

“Semoga ke depan semuanya bisa semakin kompak dan menjaga semangat kebersamaan dalam mewujudkan tanggung jawab,” kata Marlina.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Staf Ahli PKK Aceh, Mukarramah, yang juga istri Wakil Gubernur Aceh, turut membacakan sambutan Ketua Umum TP PKK Pusat, Tri Suswati Tito Karnavian. Dalam sambutannya, Tri Suswati menekankan pentingnya komitmen dalam menjalankan 10 program pokok PKK. Sambutan itu merupakan bagian dari rangkaian peringatan HKG PKK ke-53 yang sebelumnya dipusatkan secara nasional di Kalimantan Timur.

Kegiatan ini juga dirangkai dengan pengumuman pemenang lomba Gampong Mawaddah Warahmah tingkat Provinsi Aceh Tahun 2024, yang menilai pelaksanaan 10 program pokok PKK di seluruh kabupaten/kota.

Daftar Pemenang Gampong Mawaddah Warahmah Tingkat Provinsi Aceh Tahun 2024:

  1. Peringkat I – Gampong Alur Mentawak, Kejuruan Muda, Aceh Tamiang (Nilai: 891)

  2. Peringkat II – Gampong Kajhu, Baitussalam, Aceh Besar (Nilai: 803)

  3. Peringkat III – Gampong Paya Seunara, Suka Karya, Kota Sabang (Nilai: 802)

  4. Harapan I – Gampong Ujong Kalak, Johan Pahlawan, Aceh Barat (Nilai: 759)

  5. Harapan II – Gampong Mane, Mane, Pidie (Nilai: 751)

  6. Harapan III – Gampong Lauke, Simeulue Tengah, Simeulue (Nilai: 725)

  7. Kategori Hiburan:
     • Gampong Bukit Gadeng, Kota Bahagia, Aceh Selatan (717)
     • Gampong Samuti Aman, Gandapura, Bireuen (698)
     • Gampong Naleung, Julok, Aceh Timur (685)
     • Gampong Blang Rongka, Timang Gajah, Bener Meriah (653)

Penghargaan ini diharapkan menjadi penyemangat bagi gampong-gampong lain di Aceh untuk terus mengoptimalkan peran PKK dalam memperkuat ketahanan keluarga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Editor: AKil

Aceh Selatan Dapat Bantuan Alsintan dari Kementan, Dukung Program Bajak Sawah Gratis

Penulis
Redaksi
-
0
Bupati Aceh Selatan H Mirwan MS dijamu langsung di kediaman Menteri Pertanian RI, Dr Ir H Andi Amran Sulaiman, MP. (Foto: Humas Aceh Selatan)

NUKILAN.ID | JAKARTA – Di tengah tekanan fiskal yang masih membayangi, Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan terus bergerak mencari dukungan pusat demi menjaga kesinambungan program daerah. Bupati Aceh Selatan H Mirwan MS kembali menjalin komunikasi strategis dengan kementerian, kali ini bersama Menteri Pertanian RI, Dr Ir H Andi Amran Sulaiman, MP.

Pada Selasa, 16 Juli 2025, Bupati Mirwan dijamu langsung di kediaman Menteri Pertanian. Dalam pertemuan tersebut, ia memaparkan sejumlah agenda penting terkait pengembangan sektor pertanian di wilayahnya.

“Alhamdulillah, sembari ngopi Banda shubuh tadi di kediaman Menteri Pertanian Bapak Amran Sulaiman, kita telah memaparkan berbagai agenda untuk memajukan sektor pertanian Aceh Selatan salah satunya adalah program unggulan Pemkab Aceh Selatan yakni Bajak Sawah Gratis,” kata Mirwan, Kamis (17/7/2025).

Sebagai tindak lanjut, Bupati Mirwan mengajukan permohonan dukungan alat dan mesin pertanian (alsintan), serta bantuan bibit padi dan jagung, sejalan dengan program nasional Ketahanan Pangan yang diamanatkan Presiden RI Prabowo Subianto dan program daerah Bajak Sawah Gratis.

Usulan tersebut disambut positif oleh Menteri Pertanian. Menurut Mirwan, Kementerian Pertanian akan mengalokasikan bantuan berupa 10 unit traktor 4WD, satu unit combine padi, bibit padi untuk luasan 1.000 hingga 2.000 hektare, serta bibit jagung untuk luasan serupa. Seluruh bantuan ini akan masuk dalam skema anggaran Kementerian Pertanian tahun 2025.

Tak hanya itu, Bupati Mirwan juga mengusulkan bantuan bibit kopi dan jenis pangan lainnya, guna mendorong diversifikasi hasil pertanian di Aceh Selatan. Ia turut menyampaikan aspirasi terkait kelangkaan dan distribusi pupuk bersubsidi yang masih menjadi keluhan petani.

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Pertanian memberikan respons yang membesarkan hati.

“Salam hangat dari Pak Menteri kepada seluruh masyarakat dan petani di Aceh Selatan. Alhamdulillah, Bapak Menteri akan memberikan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) berupa traktor dan combine dalam rangka mendukung program Bajak Sawah Gratis serta bantuan bibit padi juga bibit jagung,” jelas Mirwan.

Bupati Mirwan mengungkapkan bahwa ia akan terus memperkuat komunikasi dan melakukan lobi ke berbagai kementerian untuk memastikan program-program strategis Aceh Selatan mendapat dukungan dari pemerintah pusat.

“Insya Allah dengan berkat do’a dan dukungan masyarakat Aceh Selatan kita sangat yakin berbagai program dan kegiatan yang bermanfaat untuk pembangunan dan kemajuan daerah akan dapat diwujudkan, serta mendapat dukungan dari pemerintah pusat,” pungkasnya.

Editor: Akil

Petugas Gabungan Temukan Ribuan Batang Rokok Ilegal di Aceh Besar

Penulis
Sammy
-
0
Petugas menyita rokok ilegal di di Kecamatan Kuta Baro dan Kecamatan Blang Bintang, Jumat (18/7/2025). (Foto: Dok Satpol PP & WH Aceh Besar)

Nukilan | Aceh Besar – Tim gabungan dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH) Kabupaten Aceh Besar bersama Bea Cukai Banda Aceh menemukan ribuan batang rokok ilegal dalam operasi penertiban pasar di Kecamatan Kuta Baro dan Kecamatan Blang Bintang, Jumat (18/7/2025).

Operasi ini merupakan bagian dari kegiatan pemberantasan peredaran rokok tanpa izin cukai yang dibiayai melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT). Penertiban juga merujuk pada sejumlah peraturan, di antaranya Permendagri No. 26 Tahun 2020, Qanun Aceh Besar No. 5 Tahun 2019, serta Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

Kepala Satpol PP dan WH Aceh Besar, Muhajir, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menertibkan peredaran rokok ilegal yang dapat merugikan negara dari sisi penerimaan pajak, sekaligus memberikan pemahaman kepada para pedagang mengenai pentingnya kepatuhan terhadap peraturan cukai.

“Kegiatan ini adalah upaya nyata kami untuk menekan peredaran rokok ilegal di wilayah Aceh Besar, sekaligus memberi edukasi kepada para pedagang agar tidak menjual rokok yang tidak sesuai ketentuan cukai,” ujar Muhajir dalam keterangannya kepada Nukilan, Jumat (18/7/2025).

Dalam operasi di dua kecamatan tersebut, petugas menyita 140 batang rokok tanpa pita cukai dan berpita cukai palsu. Barang bukti ditemukan saat pemeriksaan di sejumlah toko retail dan kios-kios kelontong. Para pelaku usaha juga diberikan surat peringatan serta stiker peringatan hukum yang mencantumkan ancaman pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 54 Undang-Undang Cukai.

Sementara itu, Pemeriksa Bea Cukai dari KPPBC Tipe Madya Pabean C Banda Aceh, Jefri Adriansyah SE, menambahkan bahwa sehari sebelumnya, operasi serupa juga dilakukan di Kecamatan Darul Imarah. Dari lokasi itu, petugas menyita 4.360 batang rokok ilegal, menjadikan total rokok tanpa cukai yang ditemukan selama dua hari mencapai 4.500 batang.

“Total kerugian negara akibat temuan di tiga kecamatan ini diperkirakan mencapai Rp7.726.000,” sebut Jefri.

Rokok yang diamankan diduga merupakan produk dari luar daerah yang masuk ke Aceh tanpa melalui prosedur resmi dan tidak dilengkapi pita cukai asli. Pemerintah menyatakan akan terus melanjutkan operasi serupa di wilayah lain untuk menekan peredaran produk ilegal yang merugikan negara dan berpotensi membahayakan konsumen. []

Reporter: Sammy

Mualem Surati Gubernur Massachusetts Perihal Lambang Orang di Logo Kota Salem

Penulis
Sammy
-
0
Surat Mualem untuk Gubernur Massachusetts, Maura Healey. (Foto: tangkapan layar)

Nukilan | Banda Aceh – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem, menyurati Gubernur Massachusetts, Maura Healey, dan Pemerintah Kota Salem, Amerika Serikat, guna meminta agar lambang resmi kota tersebut tetap dipertahankan.

Surat tersebut dikirim sebagai tanggapan atas adanya wacana penggantian lambang Kota Salem, yang di dalamnya terdapat ilustrasi seorang laki-laki yang diyakini menggambarkan sosok masyarakat Aceh pada abad ke-18. Gambar ini merujuk pada sejarah perdagangan antara Aceh dan Salem yang berlangsung sejak akhir 1700-an, terutama dalam komoditas lada.

“Daripada menghapus lambang itu, mari kita perkuat maknanya melalui kerja sama yang lebih luas, seperti program pendidikan, pertukaran budaya, hingga kemungkinan menjalin hubungan kota kembar antara Banda Aceh dan Salem,” tulis Mualem dalam surat bernomor 400.6.4./9190 tertanggal 18 Juli 2025 yang dikutip Nukilan, Jumat (18/7/2025).

Dalam surat tersebut, Mualem menyebut lambang Salem sebagai simbol sejarah langka yang merekam hubungan awal antara Aceh dan Amerika Serikat, sebelum terjalinnya kerja sama diplomatik formal. Muzakir juga menilai bahwa ikon tersebut merupakan representasi penting dari peran Aceh dalam jalur perdagangan internasional masa lalu.

Pada masa itu, Kota Salem dikenal sebagai pelabuhan penting di Pantai Timur Amerika Serikat dan aktif menjalin hubungan dagang dengan berbagai wilayah di Asia, termasuk Kesultanan Aceh. Lada menjadi salah satu komoditas utama yang dibeli pedagang Salem dari Aceh, yang pada waktu itu merupakan salah satu produsen lada terbesar di dunia.

Rencana penggantian lambang tersebut muncul setelah sebagian warga Salem mempertanyakan relevansi gambar dalam logo kota itu. Perdebatan mengenai citra visual dalam lambang mulai mencuat dalam beberapa bulan terakhir di kalangan masyarakat dan dewan kota setempat yang menganggap representasi dalam logo tersebut bersifat rasis.

Sebagai bagian dari diplomasi budaya, surat dari Pemerintah Aceh juga ditembuskan kepada anggota Kongres Amerika Serikat dan Duta Besar AS untuk Indonesia. Langkah ini dimaksudkan untuk memperkuat komunikasi antar pemerintah serta menjaga warisan sejarah bersama yang telah berlangsung lebih dari dua abad.

Hubungan dagang antara Aceh dan Salem telah tercatat dalam berbagai arsip sejarah Amerika. Salah satu dokumen mencatat bahwa pada tahun 1795, kapal dagang dari Salem pertama kali berlabuh di Aceh untuk membeli lada dan rempah lainnya. Hubungan ini berlangsung secara intens selama beberapa dekade sebelum tergeser oleh perubahan jalur perdagangan dan geopolitik dunia.

Usulan kerja sama kota kembar antara Banda Aceh dan Salem juga disampaikan sebagai bagian dari inisiatif untuk memperkuat hubungan masyarakat (people-to-people diplomacy) serta memperluas cakupan kerja sama di bidang pendidikan, budaya, dan sejarah. Langkah ini menandai keterlibatan aktif Pemerintah Aceh dalam pelestarian warisan sejarah dan peningkatan hubungan luar negeri berbasis nilai-nilai budaya. []

Reporter: Sammy

Kadishub Aceh Temui Kemenhub, Usulkan Pembangunan Rambu Suar dan Pelayaran ke Penang

Penulis
Redaksi
-
0
Kadishub Aceh Temui Kemenhub, Usulkan Pembangunan Rambu Suar dan Pelayaran ke Penang. (Foto: For Nukilan)

NUKILAN.ID | JAKARTA – Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Aceh Teuku Faisal melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI di Jakarta pada Kamis (17/7/2025). Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Aceh melalui Kadishub menyampaikan sejumlah usulan strategis untuk pengembangan sektor perhubungan laut di Aceh.

Salah satu poin utama yang disampaikan adalah permintaan dukungan pembangunan menara atau rambu suar di empat pulau, yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek di Kabupaten Aceh Singkil.

“Maksud kehadiran kami guna menyampaikan surat Gubernur Aceh terkait permohonan pembangunan rambu suar di 4 pulau di Kabupaten Aceh Singkil. Pembangunan rambu suar ini kami rasa penting dalam upaya membangun konektivitas laut menuju ke empat pulau yang akan dikembangkan oleh Pemerintah Aceh tersebut,” ujar Teuku Faisal dalam pertemuan tersebut.

Kedatangan Teuku Faisal diterima langsung oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, mewakili Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Direktur Kepelabuhanan, dan Kepala Bagian Perencanaan Ditjen Perhubungan Laut, bersama sejumlah jajaran lainnya.

Selain pembangunan rambu suar, Kadishub juga meminta dukungan Kemenhub dalam upaya percepatan pembukaan pelayaran lintas internasional rute Krueng Geukuh, Aceh – Penang, Malaysia.

“Kita berharap Kemenhub membantu program Pemerintah Aceh untuk merealisasikan konektivitas laut Aceh – Penang khususnya terkait dengan regulasi dan perizinan pelayaran antar negara. Tentu pendampingan dari Kemenhub sangat kita butuhkan,” kata Teuku Faisal.

Dalam agenda yang sama, Pemerintah Aceh turut mengusulkan peningkatan kapasitas Pelabuhan Calang di Kabupaten Aceh Jaya dari 5.000 DWT menjadi 15.000 DWT. Langkah ini dinilai penting untuk mendukung kelancaran kegiatan ekspor-impor, terutama produk Crude Palm Oil (CPO) yang dihasilkan dari wilayah pesisir barat dan selatan Aceh.

“Pelabuhan Calang sangat berpotensi untuk dikembangkan kedepannya dikarenakan kolam pelabuhan yang terlindungi dan kedalamannya cukup baik. Harapan kita, CPO yg diproduksi dari pabrik di wilayah pantai barat – selatan Aceh bisa langsung diekspor melalui pelabuhan Calang. Tidak perlu lagi dibawa keluar Aceh, sehingga lebih efisien,” sebutnya.

Tak hanya itu, Teuku Faisal juga mengusulkan agar dilakukan pengerukan alur di Pelabuhan Kuala Langsa dan Pelabuhan Singkil agar pelayanan kapal di kedua pelabuhan tersebut dapat kembali berjalan lancar dan menopang perekonomian lokal.

Menanggapi hal tersebut, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang diwakili oleh Sesditjen menyambut baik usulan Pemerintah Aceh. Pihaknya menyatakan akan segera mempelajari dan menindaklanjuti berbagai persoalan di sektor perhubungan laut di Aceh.

Editor: Akil

1...159160161...2,235Halaman 160 dari 2,235

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id