Beranda blog Halaman 159

Profil Mirwan MS, Bupati Aceh Selatan yang Jadi Sorotan karena Umrah di Tengah Banjir

Penulis
Redaksi
-
0
Bupati Aceh Selatan H Mirwan MS. (Foto: RRI)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Nama Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, kembali ramai dibicarakan di media sosial. Ia menjadi sorotan setelah terlihat berangkat umrah sementara sejumlah wilayah di Aceh Selatan masih terdampak banjir.

Sebelumnya, Mirwan juga menjadi perbincangan publik setelah menandatangani Surat Pernyataan Ketidaksanggupan untuk penanganan darurat banjir dan longsor pada Senin, 24 November 2025.

Amatan Nukilan.id, foto kepergian Mirwan ke Tanah Suci diunggah melalui Instagram @almisbahtravel. Keberangkatan itu menuai kritik karena dinilai meninggalkan masyarakat yang sedang menghadapi bencana. Ketua Umum PC Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Aceh Selatan, Heriadi, menilai umrah tersebut tidak sesuai dengan prioritas kondisi daerah.

Beberapa wilayah di Aceh dilanda banjir dan longsor pada akhir November hingga awal Desember 2025.

Riwayat Hidup dan Pendidikan Mirwan MS

Mirwan MS lahir di Peulumat, Aceh Selatan, pada 9 Maret 1975. Pendidikan dasarnya ditempuh di SDN 1 Peulumat pada 1983–1989. Ia kemudian melanjutkan ke SMP Labuhanhaji Timur (1989–1992) dan STMN 1 Banda Aceh (1992–1995). Pada tahun 2014, Mirwan meraih gelar Sarjana Ekonomi dari STIEM ISM.

Semasa kuliah, ia aktif dalam sejumlah organisasi. Mirwan pernah menjabat Ketua Kanomat (2004–2006), menjadi penasihat di Yayasan Panti Asuhan Payung Agung (2013–2016), serta pembina di Yayasan Panti Asuhan Mizan (2013–2023).

Ia juga menempuh pendidikan S2 dan memperoleh gelar Magister Sosial pada 2021. Pada periode yang sama, Mirwan tercatat sebagai Pembina Yayasan Panti Asuhan YPI (2019–2023) dan Dewan Penasihat PM Latim (2019–2023).

Karier Politik

Berdasarkan Info Pemilu KPU, Mirwan pernah maju sebagai calon Bupati Aceh Selatan pada Pilkada 2017 namun belum berhasil menang. Ia kemudian membina sejumlah organisasi, seperti Peppas (2022–2025) dan IKAMAS Jakarta (2023–2028).

Pada Pilkada 2024, Mirwan kembali bertarung bersama Baital Mukadis dari Partai Demokrat sebagai pasangannya. Politikus Partai Gerindra itu akhirnya resmi menjabat sebagai Bupati Aceh Selatan periode 2025–2030.

Letak Kabupaten Aceh Selatan

Kabupaten Aceh Selatan berada di wilayah selatan Provinsi Aceh. Secara geografis, daerah ini berbatasan dengan Aceh Barat Daya di bagian selatan, Aceh Tenggara di sebelah barat, serta Aceh Singkil dan Kota Subulussalam di bagian utara. (xrq)

Reporter: Akil

Pemkab Aceh Selatan Jelaskan Alasan Bupati Berangkat Umrah

Penulis
Redaksi
-
0
Banjir menggenangi badan jalan nasional Aceh-Sumut di Desa Ladang Rimba, Kecamatan Trumon Tengah, Kabupaten Aceh Selatan, Sabtu (29/11/2025). (FOTO: ANTARA)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan memberikan penjelasan terkait keberangkatan Bupati Aceh Selatan, Mirwan, yang saat ini berada di Tanah Suci untuk menjalankan ibadah umrah. Informasi tersebut menjadi sorotan publik dan ramai dibahas di media sosial karena bertepatan dengan situasi banjir yang melanda Aceh beberapa waktu terakhir.

Sebelumnya, Mirwan telah menerbitkan Surat Pernyataan Ketidaksanggupan dalam penanganan tanggap darurat banjir dan longsor yang terjadi di wilayah Aceh Selatan. Surat itu ditandatangani pada 27 November 2025.

Kepala Bagian Prokopim Pemkab Aceh Selatan, Denny Herry Safputra, menyampaikan bahwa keberangkatan Bupati bersama istri dilakukan setelah mempertimbangkan kondisi daerah yang dinilai telah membaik.

“Tentunya setelah melihat situasi dan kondisi wilayah Aceh Selatan umumnya yang sudah stabil, terutama debit air yang sudah surut di permukiman warga pada wilayah Bakongan Raya dan Trumon Raya,” ujar Denny saat dikonfirmasi, Jumat (5/12/2025).

Ia menegaskan bahwa tidak benar jika disebutkan Bupati meninggalkan daerah ketika bencana masih berlangsung.

“Narasi Bupati meninggalkan rakyatnya ketika bencana banjir melanda, kami sampaikan hal ini tidak tepat,” ucapnya.

Denny menjelaskan bahwa sebelum berangkat, Bupati Mirwan telah beberapa kali meninjau langsung kawasan terdampak banjir, termasuk wilayah Trumon Raya dan Bakongan Raya. Ia juga menyebutkan bahwa Bupati turut mengantarkan bantuan logistik dan memastikan kebutuhan warga tertangani.

“Bantuan dari pemerintah langsung tanpa kurang suatu apa pun,” katanya.

Pemkab menambahkan bahwa sejumlah titik pengungsian telah kosong karena masyarakat sudah kembali ke rumah masing-masing. Hal itu terutama terjadi di Kecamatan Trumon Tengah dan Trumon Timur.

“Terutama wilayah terdampak Kecamatan Trumon Tengah dan Trumon Timur sehingga tidak ada lagi masyarakat wilayah Aceh Selatan yang berada di lokasi pengungsian, demikian kami sampaikan,” tutur Denny.

Langgar Izin Tinggal, Dua WNA Pakistan Dipenjara dan Dideportasi

Penulis
Rezi
-
0

NUKILAN.id | Banda Aceh – Kejaksaan Negeri (Kejari) Banda Aceh berhasil menuntaskan dua perkara tindak pidana keimigrasian yang melibatkan warga negara asing (WNA) asal Pakistan. Kedua tersangka, Fazal Abbas dan Muhammad Azeem, terbukti menyalahgunakan izin tinggal di Indonesia.

Kepala Kejari Banda Aceh, Suhendri, melalui Kepala Seksi Intelijen Muhammad Kadafi, membenarkan penyelesaian kedua kasus tersebut pada Kamis (4/12/2025).

Kadafi menjelaskan, pada Selasa (25/11) sekitar pukul 15.00 WIB, Jaksa Eksekutor Kejari Banda Aceh telah melaksanakan eksekusi putusan terhadap terpidana Fazal Abbas. Eksekusi dilakukan menyusul keluarnya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 9887 K/Pid.SUS/2025 tertanggal 9 Oktober 2025 yang telah berkekuatan hukum tetap.

“Terpidana Fazal Abbas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan izin tinggal. Ia dijatuhi pidana penjara 6 bulan serta denda Rp5 juta, subsidair 1 bulan kurungan,” ujar Kadafi dalam keterangan tertulisnya yang diterima Nukilan.

Ia menambahkan, masa penahanan yang telah dijalani Fazal Abbas dinyatakan telah mencukupi sesuai putusan. Terpidana juga bersedia membayar denda yang dijatuhkan.

“Selanjutnya terpidana diserahkan kepada pihak Imigrasi Banda Aceh untuk proses deportasi sesuai ketentuan perundang-undangan,” jelasnya. Pihak imigrasi direncanakan melakukan deportasi pada 4 November.

Dalam perkara terpisah, Pengadilan Negeri Banda Aceh baru saja menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Muhammad Azeem, juga WNA Pakistan. Majelis Hakim menyatakan Muhammad Azeem bersalah karena dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin tinggalnya.

“Oleh karenanya terdakwa dijatuhi pidana penjara 1 tahun dan denda Rp5 juta, subsidair 1 bulan kurungan,” kata Kadafi.

Baik terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima putusan tersebut. Dengan diterimanya putusan oleh kedua belah pihak, Jaksa Penuntut Umum segera menyiapkan proses eksekusi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Reporter: Rezi

Bupati Aceh Selatan Umrah Saat Daerah Diterjang Banjir Tuai Kecaman Publik

Penulis
Akil
-
0
Banjir Rendam Tujuh Desa di Aceh Selatan, Ratusan Rumah Terendam. (Foto: ANTARA)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Foto-foto Bupati Aceh Selatan Mirwan MS yang tengah menunaikan ibadah umrah bersama istri beredar luas di media sosial, memicu perdebatan di tengah kondisi kabupaten yang baru saja ditetapkan dalam status darurat bencana banjir dan longsor.

Dari info yang diterima Nukilan.id, keberangkatan Mirwan pada Selasa, 2 Desember 2025, menjadi sorotan tajam karena terjadi hanya dua hari setelah dirinya menandatangani surat penetapan darurat bencana.

Surat dengan nomor 360/1315/2025 itu menyatakan ketidaksanggupan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan menangani dampak bencana yang melanda 11 kecamatan, sehingga penanganan selanjutnya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Aceh.

Menanggapi reaksi publik, Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Aceh Selatan, Diva Samudera Putra, memberikan penjelasan terkait dokumen tersebut. Ia menegaskan bahwa surat itu merupakan bagian dari prosedur administratif agar provinsi dapat mengambil alih penanganan lebih cepat.

“Surat ketidaksanggupan ini memang syarat dari Pemerintah Provinsi Aceh dalam penetapan status darurat bencana. Ini juga bentuk dukungan pemerintah kabupaten/kota kepada provinsi agar penanganan bencana bisa dilakukan lebih cepat, lebih kuat, dan lebih terstruktur,” ujar Diva pada Minggu, 30 November 2025 lalu.

Foto Umrah Viral, Kritik Publik Menguat

Situasi semakin ramai setelah akun media sosial @kotabandaaceh mempublikasikan foto aktivitas umrah Mirwan pada Jumat, 5 Desember 2025. Unggahan tersebut memunculkan gelombang kritik karena dianggap menunjukkan ketidaktepatan waktu keberangkatan di tengah masyarakat yang membutuhkan kehadiran pemimpin daerah.

Warganet menilai bahwa keputusan bepergian ke luar negeri — meski untuk beribadah — tidak sejalan dengan kondisi Aceh Selatan yang sedang bergulat dengan banjir dan longsor serta membutuhkan koordinasi intensif lintas lembaga.

Keberangkatan Mirwan juga dipandang bertentangan dengan situasi darurat yang baru saja ditetapkan dan membuat provinsi harus turun tangan menangani dampak bencana di 11 kecamatan. (XRQ)

Reporter: Akil

BTS di Aceh Ditargetkan Menyala 75-90 Persen Pekan Ini

Penulis
Redaksi
-
0
Seseorang Tengah Memperbaiki Tower BTS. (Foto: Dokumentasi Antara)

NUKILAN.ID | JAKARTA — Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Nezar Patria memastikan pemulihan jaringan telekomunikasi di Aceh terus dikebut pascabanjir besar yang melanda sejumlah wilayah. Ia menyebut, 75–90 persen BTS ditargetkan dapat kembali beroperasi pekan ini.

Hal itu disampaikan Nezar dalam kunjungannya ke beberapa titik terdampak banjir di Aceh, Jumat (5/12/2025).

“Kita sudah koordinasi dengan PLN dan Pertamina, semoga pekan ini 75-90 persen BTS dapat menyala kembali,” kata Nezar dalam siaran pers.

Menurut Nezar, gangguan BTS terutama disebabkan oleh terputusnya pasokan listrik. Meski banyak menara BTS masih berdiri, sebagian besar tidak dapat berfungsi akibat banjir. Sebagian lainnya selamat karena berada di lokasi yang lebih tinggi.

Gangguan juga terjadi pada jalur komunikasi lain, termasuk jaringan Fiber Optik (FO) yang putus karena runtuhnya beberapa jembatan penghubung antar kabupaten. Dari total 3.443 BTS di seluruh Aceh, 51 persen telah kembali beroperasi.

“BTS di seluruh Aceh umumnya terganggu fungsinya karena ketiadaan listrik. Sekarang sudah diatasi separuhnya bisa menyala,” ujarnya.

Dalam kunjungannya di Pidie Jaya, Nezar menyerahkan satu unit Starlink dan satu genset untuk mendukung komunikasi di posko bantuan. Di Bireuen, ia juga memberikan satu unit Starlink dan genset kepada pemerintah kabupaten, serta dua unit Starlink dan satu genset kepada Dandim Bireuen untuk diteruskan ke Danrem Lilawangsa di Lhokseumawe.

Peralatan itu direncanakan digunakan untuk membantu komunikasi di wilayah Lokop, Aceh Timur, yang terdampak parah hingga lima desa dilaporkan hilang akibat banjir.

“Di sana ada lima desa hilang disapu banjir. Alat telekomunikasi sangat dibutuhkan,” kata Nezar.

Saat meninjau Kecamatan Juli di Bireuen, Nezar juga melihat jembatan yang menghubungkan Juli dengan jalur menuju Kabupaten Bener Meriah yang terputus separuh. Akibat kerusakan itu, Bener Meriah terisolasi. Untuk kebutuhan darurat, satu unit Starlink turut diserahkan kepada relawan TIK setempat.

Di lokasi tersebut, warga memasang kabel untuk mengirim barang menggunakan keranjang yang bergerak di atasnya. Melalui jalur itu pula, “Kita seberangkan satu unit Starlink dan genset ke wilayah Bener Meriah melalui keranjang yang bergulir melalui kabel itu, semoga membantu memulihkan komunikasi di masa tanggap darurat,” ujar Nezar.

Tujuh Ruas Jalan Strategis di Aceh Kembali Berfungsi Usai Banjir dan Longsor

Penulis
Redaksi
-
0
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mencatat, sebanyak tujuh ruas strategis di Provinsi Aceh yang sebelumnya terputus akibat banjir dan longsor kini telah kembali terhubung dan fungsional. (FOTO: Dok. Kementerian PU)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melaporkan bahwa tujuh ruas jalan strategis di Provinsi Aceh yang sebelumnya terputus akibat banjir bandang dan longsor kini telah kembali bisa dilalui. Pemulihan akses ini merupakan bagian dari percepatan penanganan bencana yang menjadi arahan langsung Presiden Prabowo Subianto, agar instansi pemerintah bergerak sigap dan terkoordinasi dalam menangani dampak bencana di wilayah Sumatera.

Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan, Kementerian PU mengerahkan serta mengalihkan sejumlah alat berat dari beberapa proyek infrastruktur untuk mempercepat pembukaan akses jalan. Langkah ini penting untuk menjaga kelancaran distribusi logistik dan meminimalkan dampak sosial bagi masyarakat terdampak.

“Pasca-bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, pembukaan kembali jalur transportasi menjadi prioritas utama sebelum pemerintah berbicara lebih jauh mengenai tahap rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur,” kata Dody dalam keterangan tertulis, Kamis (4/12/2025).

Selain itu, upaya pemulihan juga dilakukan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I di Kabupaten Aceh Tamiang. Akses menuju Aceh Tamiang kini kembali terbuka sehingga membantu distribusi bantuan serta mobilitas warga untuk memenuhi kebutuhan dasar. BWS Sumatera I mengerahkan dua unit alat berat—satu excavator dan satu wheel loader—untuk membersihkan lumpur dan sampah yang menutup badan jalan serta saluran drainase. Bantuan sembako juga telah disalurkan bagi masyarakat yang terdampak langsung bencana.

Kementerian PU memastikan pemantauan di lapangan akan terus dilakukan, termasuk penyesuaian langkah operasional hingga kondisi akses dan lingkungan benar-benar pulih serta aktivitas masyarakat kembali normal.

Daftar Tujuh Ruas Jalan yang Sudah Fungsional di Aceh

  1. Banda Aceh–Meureudu

  2. Batas Kota Lhokseumawe–Kota Langsa

  3. Kota Langsa–Kota Kuala Simpang

  4. Kota Kuala Simpang–Batas Provinsi Sumatera Utara

  5. Kota Kutacane–Batas Provinsi Sumatera Utara

  6. Genting Gerbang–Celala–Batas Aceh Tengah/Nagan Raya

  7. Simpang Uning–Uwaq–Blangkejeren

Ruas Jalan yang Masih Ditangani

Sementara itu, sejumlah ruas lain yang sebelumnya terputus masih dalam proses perbaikan, antara lain:

  • Meureudu–Batas Pidie Jaya/Bireuen

  • Bireuen–Bener Meriah

  • Bireuen–Aceh Tengah

  • Gayo Lues–Kutacane

  • Aceh Tengah–Nagan Raya

  • Geumpang–Pameue–Simpang Uning

Penanganan dilakukan melalui pemasangan jembatan bailey, penimbunan oprit, pengalihan alur sungai, serta pembukaan jalur darurat. Pekerjaan konstruksi kini berada pada tahap akhir dan ditargetkan rampung secara bertahap pada 8 hingga 17 Desember 2025.

Dengan pemulihan akses jalan ini, pemerintah berharap distribusi logistik semakin lancar dan aktivitas masyarakat serta perekonomian di wilayah terdampak dapat kembali berjalan normal.

ESDM Evaluasi Izin Tambang di Aceh dan Sumut Usai Banjir Bandang

Penulis
Redaksi
-
0
Bahlil Lahadalia Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (4/12/2025). (Foto: Antara)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menurunkan tim khusus untuk meninjau ulang izin usaha pertambangan (IUP) di Provinsi Aceh dan Sumatra Utara menyusul banjir bandang dan longsor yang melanda kawasan Sumatra pekan lalu.

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa pemerintah tidak akan ragu memberikan sanksi hingga pencabutan izin bagi perusahaan tambang yang terbukti melakukan pelanggaran.

“Saya pastikan kalau ada tambang atau IUP yang bekerja tidak sesuai dengan kaidah, aturan yang berlaku, kita akan sanksi tegas,” ujar Bahlil ketika menjawab pertanyaan wartawan usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Kamis (4/12/2025).

Menurut Bahlil, proses pemeriksaan dan evaluasi saat ini tengah berjalan di Aceh dan Sumatra Utara. Sementara untuk wilayah Sumatra Barat, pemerintah memastikan bencana banjir bandang dan longsor di provinsi tersebut tidak berkaitan dengan aktivitas tambang.

“Kalau di Sumatera Barat itu tidak ada. Di Aceh pun kita lagi melakukan pengecekan, kalau di Sumut (Sumatra Utara), tim evaluasi kami lagi melakukan evaluasi. Jadi, nanti setelah tim evaluasi, baru saya akan cek dampak dari tambang ini ada atau tidak,” kata Bahlil.

Ia juga menyampaikan bahwa tambang emas Martabe di Tapanuli Selatan, Sumatra Utara, menghentikan operasi sementara pascabencana.

“Kemarin sih enggak berlanjut, karena kemarin saya minta bantu untuk mereka fokus bantu, alat-alat mereka bantu saudara-saudara kita yang kena bencana,” ujarnya.

Bahlil menyebut dirinya turun langsung meninjau kondisi di wilayah tambang tersebut, termasuk aliran sungai yang menjadi jalur banjir bandang.

“Kalinya, sungainya itu kan ada tiga. Ada tiga kali (berukuran) gede, dan kali yang kena banjir ini kali yang (berukuran) sedang, yang tengah. Kali yang di Martabe ini yang paling kecil. Tim tambang tetap melakukan evaluasi sampai sekarang. Kemarin saya juga cek, tetapi tim kami lagi mengecek, sampai selesai baru kami memutuskan,” katanya.

Bencana banjir bandang dan longsor pada 25 November 2025 berdampak besar di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Data terbaru Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 4 November 2025 mencatat 836 orang meninggal dunia, sementara 518 lainnya masih hilang hingga Rabu (3/12/2025).

Tren Deforestasi Aceh, Sumut, dan Sumbar Naik Sejak 2019, Baru Melandai pada 2025

Penulis
Redaksi
-
0
Tren deforestasi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sejak 2019 hingga September 2025 yang ditampilkan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR, Kamis (4/12/2025). (FOTO: TV Parlemen)

NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni memaparkan perkembangan deforestasi di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR, Kamis (4/12/2025).

Dilnsir NUKILAN.ID dari siaran lansung pada kanal Youtube DPR, dalam paparannya, Raja Juli menyebut ketiga provinsi tersebut menunjukkan penurunan angka deforestasi pada 2024–September 2025.

“Di Aceh menurun sebesar 10,04 persen. Di Sumatera Utara menurun sampai 13,98 persen. Dan di Provinsi Sumatera Barat turun 14 persen jika sekali lagi dibandingkan dengan tahun 2024,” ujar Raja Juli dalam rapat tersebut.

Meski mengalami penurunan pada 2025, data Kementerian Kehutanan mencatat bahwa deforestasi di ketiga provinsi ini secara umum terus meningkat sejak 2019 hingga 2024.

Aceh: Peningkatan Tajam sebelum Turun di 2025

Deforestasi di Aceh pada periode 2019–2020 tercatat 1.928 hektare. Angka ini melonjak pada tahun berikutnya menjadi 3.626 hektare. Kenaikan berlanjut pada 2021–2022 (5.367 hektare), 2022–2023 (6.792 hektare), dan mencapai puncaknya pada 2023–2024 (11.228 hektare). Penurunan baru terlihat pada 2024–September 2025 dengan angka 10.100 hektare.

Sumatera Utara: Tren Naik Lima Tahun Berturut-turut

Di Sumut, deforestasi 2019–2020 berada pada angka 1.233 hektare, kemudian meningkat menjadi 3.426 hektare pada 2020–2021. Kenaikan tetap terjadi pada tahun-tahun berikutnya: 5.599 hektare (2021–2022), 6.457 hektare (2022–2023), dan 7.141 hektare (2023–2024). Tren ini baru menurun menjadi 6.142 hektare pada 2024–September 2025.

Sumatera Barat: Sempat Turun, Lalu Kembali Naik

Untuk Sumbar, deforestasi 2019–2020 tercatat 774 hektare dan melonjak ke 1.884 hektare pada 2020–2021. Angka ini terus naik pada 2021–2022 menjadi 5.818 hektare. Setelah sempat menurun pada 2022–2023 (4.523 hektare), deforestasi kembali meningkat pada 2023–2024 (6.634 hektare). Penurunan baru terlihat pada 2024–September 2025, yakni 5.705 hektare.

Dalam rapat tersebut turut dipaparkan kondisi lapangan pasca-banjir bandang di sejumlah wilayah Sumatera. Bareskrim Polri kini mengusut keberadaan kayu gelondongan yang diduga memperparah bencana di tiga provinsi tersebut.

Kemenhut Cabut 18 Izin PBPH, Siapkan Tambahan 20 Pencabutan

Raja Juli juga menyampaikan bahwa Kemenhut telah mencabut 18 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) seluas 526.114 hektare pada 3 Februari 2025, sebelum banjir besar melanda Sumut, Sumbar, dan Aceh. Ia menyebut pemerintah kini merencanakan pencabutan tambahan 20 PBPH seluas sekitar 750.000 hektare.

“Nama perusahaannya, luasan persisnya, saya tidak bisa laporkan karena harus mendapatkan persetujuan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto terlebih dulu,” kata Raja Juli.

Ia menambahkan bahwa Kemenhut akan melakukan rasionalisasi PBPH dan menghentikan sementara penerbitan izin baru untuk pemanfaatan hutan produksi dan hutan alam.

Selain itu, Kemenhut telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Polri untuk menyelidiki kerusakan lingkungan di Sumatera, termasuk asal-usul kayu gelondongan yang terbawa banjir.

“Kemarin Pak Menko (PMK) Pratikno berserta Pak Mensesneg dan Seskab juga sudah menginstruksikan agar Satgas PKH (Penertiban Kawasan Hutan) bergerak. Jadi nanti MoU kami dengan Kepolisian RI akan diintegrasikan dengan PKH untuk sesegera mungkin membuktikan atau menemukan asal usul kayu tersebut,” ujarnya.

“Bila ditemukan ada unsur pidana maka kami tindaklanjuti dengan proses penegakan hukum setegas-tegasnya,” sambungnya. (XRQ)

Reporter: Akil

Hampir 80 Persen Destinasi Wisata Aceh Terdampak Banjir dan Longsor

Penulis
Redaksi
-
0
Bur Telege, Destinasi Wisata Menawan di Aceh Tengah. (Foto: parksidehotels.co.id)

NUKILAN.ID | KUALA LUMPUR — Hampir seluruh destinasi wisata unggulan di Aceh mengalami dampak serius akibat banjir dan tanah longsor yang melanda berbagai wilayah provinsi tersebut. Wakil Sekretaris DPD ASITA Aceh, Afri Yordan, menyebutkan bahwa berdasarkan data dari dinas terkait, sebagian besar objek wisata kini tidak dapat beroperasi.

“Data yang kami peroleh dari dinas terkait, hampir 80 persen terdampak. Terutama di Takengon, itu ada wisata danau dan wisata adventure lain seperti wisata hiking-nya, terdampak longsor,” ujar Afri Yordan saat ditemui usai menjadi pembicara dalam acara Promosi Destinasi Wisata Indonesia dan Promosi Pemanfaatan Kerja sama QR Cross Border Payment di Penang, Malaysia, Kamis (4/12/2025).

Afri menambahkan, sejumlah kafe di kawasan pesisir yang biasa menjadi tujuan wisatawan turut mengalami kerusakan parah. Akses jalan menuju lokasi wisata pun banyak yang terputus, memperburuk kondisi sektor pariwisata di Serambi Mekah tersebut.

Ia mengungkapkan bahwa beberapa area di dataran tinggi, termasuk kawasan Burtelege, masih relatif aman dari bencana.

DPD ASITA Aceh, kata Afri, terus mendorong pemerintah agar memberikan perhatian dan bantuan kepada pelaku wisata serta masyarakat yang terdampak. Mereka juga melakukan penyaluran bantuan ke sejumlah titik wisata, termasuk di Aceh Besar, yang salah satu objek wisatanya—yakni area wisata durian—juga terkena imbas banjir.

Ia menjelaskan bahwa wisatawan mancanegara yang paling banyak berkunjung ke Aceh berasal dari Malaysia. Mereka umumnya menyukai wisata religi, seperti berkunjung ke Masjid Raya Baiturrahman di Banda Aceh, yang hingga kini masih aman dari dampak banjir.

“Berdasarkan data hampir sekitar 60 persen sampai 70 persen itu wisatawan dari Malaysia. Sisanya kebanyakan dari Eropa, Asia, dan Timur Tengah,” ujarnya.

Afri turut membandingkan skala bencana tahun 2025 dengan tsunami 2004. Menurutnya, dari sisi cakupan wilayah terdampak, banjir dan longsor kali ini jauh lebih luas karena meliputi hampir seluruh wilayah utama Aceh.

Sementara itu, Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi Aceh melaporkan hingga Kamis (4/12/2025) malam telah tercatat sedikitnya 326 korban jiwa serta 167 orang masih hilang akibat bencana tersebut.

Pemerintah kini terus berupaya menangani dampak banjir dan longsor yang terjadi secara bersamaan di tiga provinsi di Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Empat Bupati Mengaku Menyerah Tangani Banjir, Mualem: Jangan Cengeng

Penulis
Redaksi
-
0
Gubernur Aceh Muzakir Manaf Didampingi Sekjend DPP Partai Aceh Aiyub Abbas alias Abuwa, saat berkunjung ke Aceh Timur, Kamis (4/12/2025). (FOTO: TANGKAPAN LAYAR)

NUKILAN.ID | IDI – Gubernur Aceh, H. Muzakkir Manaf atau Mualem, menegaskan bahwa para bupati di Aceh yang terdampak banjir tidak boleh mudah menyerah dalam menghadapi situasi darurat saat ini. Ia meminta para kepala daerah tetap menunjukkan ketegasan dan tanggung jawab penuh di tengah bencana.

“Yaa jangan cengeng lah orangnya jadi bupati, itu saja udah mengundurkan diri, jangan lemah kita harus proaktif membantu masyarakat jangan lari dari tanggung jawab, jangan ambil alasan tidak tau,” ujarnya dikutip dari Serambinews.com, Kamis (4/12/2025).

Mualem juga menambahkan tekanan yang lebih keras kepada para pemimpin daerah. “Saya menginstruksikan kepada seluruh bupati dan walikota di Aceh yang cengeng mundur saja, ganti yang lain apa salahnya,” kata Mualem menegaskan.

Selain meminta ketegasan kepala daerah, Mualem juga mengimbau seluruh instansi terkait untuk terlibat aktif dalam membantu masyarakat yang terdampak banjir.

Kunjungan Mualem ke wilayah timur Aceh dilakukan dalam rangka mengirimkan bantuan untuk korban banjir di Aceh Tamiang dan Aceh Timur. Dua truk bantuan dikerahkan membawa beras, bahan pokok, dan air minum kemasan untuk kebutuhan mendesak.

Menurutnya, sejumlah kabupaten dan kota mengalami kerusakan parah akibat banjir besar, di antaranya Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, Takengon, dan Bener Meriah.

“Kita terus mengirim sembako dulu untuk keperluan mendesak, dan keperluan inti lainnya yang dianggap mendesak, saya kira pemerintah provinsi sudah bekerja maksimal saat ini,” paparnya.

Mualem juga menekankan bahwa Aceh membutuhkan anggaran besar untuk rehabilitasi pascabanjir. Ia menyebut ribuan rumah warga hancur dan hanyut diterjang banjir bandang.

“Yang saya tau kita membutuhkan banyak uang untuk rehabilitasi, terutama rumah warga lebih kurang saat ini 20 ribu lebih rusak kita harus bangun kembali, karena kita lihat di Kabupaten, Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara Bireun hingga Pidie Jaya hancur total,” kata Mualem saat berada di Aceh Timur.

Hingga saat ini, berdasarkan informasi yang diterima Nukilan.id tercatat empat bupati yang menyatakan menyerah dalam penanganan banjir, yakni Bupati Aceh Tengah, Aceh Selatan, Aceh Utara, dan Nagan Raya. (XRQ)

Reporter: AKIL

1...158159160...2,401Halaman 159 dari 2,401

Company

Trending

Categories

© 2024 Nukilan.id