Beranda blog Halaman 1590

Sah Jabat Pj Bupati Abdya, Ketua DPRK: Semoga Bisa Kembalikan Harapan Rakyat

0
Ketua DPRK Nurdianto bersama Pj Bupati Abdya, Saat memberikan ucapan selamat, usai pelantikan di Anjong Mon Mata.

Nukilan.id – Darmansyah sah menjabat sebagai Pejabat (Pj) Bupati Aceh Barat Daya dengan masa jabatan selama satu tahun, yang dilantik oleh Pj Gubernur Aceh, Ahmad Marzuki di Anjong Mon Mata Senin, (15/8/2022).

Atas pelantikan tersebut, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Abdya, Nurdianto mengucapkan selamat kepada H Darmansyah, S.Pd MM yang sudah menjabat sebagai Pj Bupati Abdya, dengan berakhirnya masa jabatan Akmal-Muslizar sebagai Bupati dan Wakil Bupati periode 2017-2022 pada (14/8/2022).

Nurdianto mengatakan, kepada Pj Bupati yang baru saja di lantik, semoga dapat mengembalikan harapan rakyat, kususnya masyarakat Abdya. Sehingga bisa bekerja secara maksimal untuk membangun Kabupaten Abdya lebih baik.

Selain itu, agar bisa menjalankan amanah dengan sebaik- baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Nurdianto kepada Nukilan.id Senin (15/8/2022).

Lebih lanjut, kata politisi Partai Demokrat ini, dengan menjabat sebagai Pj Bupati Abdya bisa mewujudkan Kabupaten yang mantap dan berkarakter. Kerja-kerja untuk rakyat, sehingga dapat menjalankan kepemimpinan dengan sebaik mungkin.

Selamat datang di Kabupaten “Breuh Sigupai”. “InsyAllah kami selaku lembaga Legislatif siap berkeja sama dalam memajukan Kabupaten tercinta,” tuturnya.

Adapun pelantikan Pj Bupati, berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Nomor 131.11-5108 dan 131.11-5109 tahun 2022 tentang pengangkatan Pj Bupati, yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian di Jakarta, 12 Agustus 2022.

Zarwatun Niam: Perdamaian Hadiah Terbaik SBY untuk Aceh

0
Ketua DPC Partai Demokrat Aceh Besar, Zarwatun Niam. (Foto: Dok. Ist)

Nukilan.id – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Aceh Besar menyatakan siap menjaga dan merawat perdamaian di Aceh. Hal itu disampaikan Ketua DPC Partai Demokrat Aceh Besar, Zarwatun Niam bertepatan dengan Hari Damai Aceh (HDA) ke-17 pada Senin, 15 Agustus 2022.

“Kita siap menjaga perdamaian dan mengisi perdamaian ini dengan pembangunan sebagai upaya dalam mensejahterakan masyarakat,” kata Niam yang juga Politisi Muda Partai Demokrat itu dalam keterangannya kepada Nukilan.

Menurutnya, perdamaian Aceh merupakan salah satu karya besar dari Presiden RI ke-6 Bapak Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai founding father. Tidak mudah Bapak SBY menghadiahkan dan mewariskan perdamaian ini untuk Aceh, ada perjalanan panjang yang dipersiapkan, dan banyak penolakan-penolakan dari berbagai pihak untuk mewujudkan perdamaian di Aceh.

“Akan tetapi tekad kuat yang dilakukan Bapak SBY sehingga perdamaian ini bisa terwujud, dan menjadi sebuah karya besar perdamaian yang bisa kita rasakan sampai sekarang ini,” ujar Niam.

Selain itu, Anggota Komisi I DPRK Aceh Besar ini berharap komitmen perdamaian ini bisa menjadi sejarah baru bagi kita untuk mengisi pembangunan yang bermanfaat bagi generasi yang akan datang, karena konflik yang berkepanjangan akan banyak sekali mengakibatkan dampak negatif, perekonomian yang tidak akan pernah bisa bangkit, kesejahteraan masyarakat yang selalu terancam, serta generasi mendatang akan tidak bisa berfikir besar karena ditekan oleh dilema konflik yang berkepanjangan.

“Dan hari 17 tahun sudah perdamaian yang telah diukir menjadi sebuah hadiah besar dari Bapak SBY untuk bangsa Aceh, ini patut kita apresiasi dan patut kita kenang sebagai sebuah hadiah terbaik sepanjang sejarah Aceh,” ungkap Niam.

“Untuk itu Demokrat Aceh Besar siap mengisi perdamaian ini dengan berupaya memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Dan ini sejalan dengan nilai-nilai Partai Demokrat menjaga keamanan dan perdamaian di seluruh nusantara,” sambungnya.

Terlebih lagi, kata Niam, Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga selalu mengingatkan kepada seluruh kader untuk terus menjaga keamanan dan merawat perdamaian di Aceh dan pengamdianya kepada masyarakat.

“Dan kita juga berharap upaya penguatan pelaksanaan butir-butir MoU Helsinki bisa diperjuangkan, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh,” pungkas Ketua DPC Partai Demokrat Aceh Besar itu.[Wanda]

Pj Bupati/Walikota Diminta Jalankan Program yang Berpihak Rakyat

0

Nukilan.id – Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, Achmad Marzuki mengajak semua pihak untuk mendukung Pj Bupati/Walikota yang ditugaskan untuk menjalankan berbagai program pembangunan di setiap Kabupaten/Kota sehingga upaya mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat segera terwujud.

Hal itu disampaikan Pj Gubernur Aceh dalam sambutannya pada acara pelantikan dan pengambilan sumpah terhadap Pj Bupati Abdya dan Pj Bupati Bireyb di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, Senin (15/8/2022).

Selain itu, Achmad Marzuki meminta Pj Bupati/Walikota yang telah dilantik harus siap menjalankan program-program yang berpihak kepada kepentingan rakyat demi kemajuan Aceh.

“Dalam menjabat nantinya harus membuktikan bahwa saudara adalah pemimpin yang bijak, taat hukum dan siap menjalankan program program berpihak kepada kepentingan masyarakat demi kemajuan daerah,” katanya.

Achmad Marzuki juga meminta Pj Bupati yang dilantik tersebut harus membangun komunikasi dengan semua pemangku kepentingan, mulai dari unsur Forkopimda hingga DPR Kabupaten/Kota.

“Walaupun program pandemi Covid-19 melandai program pemulihan ekonomi harus dapat dipacu melalui penggunaan APBK cepat sasaran dan efisien untuk menghidupkan UMKM serta mengurangi angka kemiskinan,” pinta Achmad Marzuki.

“Dana desa yang dikucurkan juga harus benar dikelola dengan baik, harus diberikan pendampingan dan pengawasan sehingga tepat sasaran,” sambungnya.

Terakhir, Pj Gubernur Aceh mengucapkan selamat kepada Pj Bupati Aceh Barat Daya dan Bireun yang telah resmi dilantik sebagai pimpinan pemerintah daerah.

“Saya ucapkan selamat atas pelantikannya, semoga saudara sekalian siap menjalankan amanah dengan baik, saudara yang telah ditunjuk sebagai Pj Bupati dan tentunya telah melalui proses pertimbangan kompotensi, kinerja dan persyaratan administrasi lainnya,” ucap Achmad Marzuki.

“Pesan Bapak Menteri Dalam Negeri, Pj Bupati/Walikota harus menjalankan amanah sebaik baiknya dengan penuh rasa tanggungjawab. Pj Bupati/Walikita harus koordinasikan program pembangunan daerah yang sejalan dengan pembangunan nasional dan Provinsi Aceh. Upaya tersebut untuk mempercepat laju pembangunan di Aceh,” pungkasnya.

Reporter: Hadiansyah

Hari Ini, Achmad Marzuki Lantik Pj Bupati Abdya dan Bireuen

0
(Foto: Dok. Ist)

Nukilan.id – Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, Achmad Marzuki resmi melantik Darmansah, S.Pd, MM sebagai Pj Bupati Aceh Barat Daya (Abdya) dan Dr. Aulia Sofyan sebagai Pj Bupati Bireuen di Anjong Mon Mata, Pendopo Gubernur Aceh, Banda Aceh, Kamis (15/8/2022).

“Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban sebagai Penjabat Aceh Barat Daya dan Penjabat Bupati Bireuen dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya dan memegang teguh UUD1945 dan menjalankan segala undang dan peraturan yang ada, serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa,” kata Achmad Marzuki saat membacakan sumpah yang diikuti kedua Pj Bupati.

Prosesi pelantikan tersebut dilanjutkan dengan pembaca Keputusan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Nomor 131.11-5108 dan 131.11-5109 tahun 2022 tentang pengangkatan Pj Bupati tersebut yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian di Jakarta, 12 Agustus 2022.

“Saya mewakili Presiden Republik Indonesia, dengan ini resmi melantik Darmansah, S.Pd, MM sebagai Pj Bupati Aceh Barat Daya dan Dr. Aulia Sofyan sebagai Pj Bupati Bireun,” ujar Achmad Marzuki.

Dirinya percaya bahwa Pj Bupati Abdya dan Pj Bupati Bireuen yang telah dilantik akan melakukan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan. Atas nama Presiden Republik Indonesia, Pejabat Gubernur Aceh.

“Semoga Saudara siap melaksanakan amanah dan tanggungjawab yang diberikan dengan sebaik-baiknya,” harap Achmad Marzuki.

Dilanjutkan dengan penandatangan surat sumpah jabatan kedua Pj Bupati dan pemasangan tanda pangkat serta pemberian surat tugas dari Kemendagri.

Kemudian, penandatanganan serah terima jabatan langsung oleh kedua Mantan Bupati kepada Pj Bupati sekaligus pemberian buku memori jabatan yang disaksikan oleh Pj Gubernur Aceh, Achmad Marzuki.

Untuk diketahui, sebelumnya Darmansah, S.Pd, MM menjabat sebagai Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh (MAA), sementara Dr. Aulia Sofyan menjabat Kepala Biro Organisasi dan Perencanaan Setjen Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI).

Reporter: Hadiansyah

Empat Balon Rektor Unimal Telah Mendaftar, Ini Nama-Namanya

0
(Foto: Dok. Ist)

Nukilan.id – Masa Pendaftaran Bakal Calon Rektor Universitas Malikussaleh Periode 2022-2026 resmi ditutup pada Senin (15/8/2022) Pukul 16.30 WIB. Sebanyak empat bakal calon telah mendaftarkan diri untuk mengikuti tahapan berikutnya.

Masa pendaftaran dan sosialisasi bakal calon Rektor Universitas Malikussaleh periode 2022-2026 telah mulai dibuka sejak Selasa (2/8/2022). Adapun tahapan selanjutnya adalah seleksi administrasi yang akan dilaksanakan selama dua hari yakni 16 dan 17 Agustus 2022.

Ketua Panitia Pemilihan Rektor Unimal, Alfian MA, mengatakan bahwa keempat bakal calon yang sudah mendaftarkan diri ini akan diperiksa berkasnya dalam seleksi administrasi. Pemeriksaan administrasi termasuk mengecek dokumen kepegawaian dan pelaporan LHKPN yang juga menjadi salah satu syarat. “Setelah itu panitia akan membawa nama-nama tersebut ke dalam Rapat Senat Tertutup untuk disahkan sebagai Bakal Calon Rektor Unimal periode 2022-2026,” ujarnya.

Keempat bakal calon yang mendaftar adalah Prof Dr Herman Fithra, Dr Azhari, Dr Mukhlis, dan Dr Mawardati. Prof Dr Herman Fithra adalah yang pertama kali mendaftar yaitu pada Jum’at (5/8/2022). Prof Dr Herman datang didampingi oleh Wakil Rektor Bidang Akademik Jullimursyida PhD.

Dr Azhari mendaftar pada Kamis (11/8/20220) dan Dr Mukhlis mendaftar pada Jum’at (12/8/2022), . Sedangkan yang paling akhir mendaftar adalah Dr Mawardati pada Senin (15/8/2022) atau hari terakhir dibukanya pendaftaran calon.

“Selanjutnya Senat akan mengumumkan bakal calon Rektor Universitas Malikussaleh periode 2022-2026 pada Jum’at (19/8/2022) dan juga akan mengirimkan laporan kepada pihak Kemdikbudristek,” pungkas Alfian. []

BRA Salurkan 22.819 Ha Sertifikat Tanah

0

Nukilan.id – Pemerintah Aceh dan Badan Reintegrasi Aceh (BRA) melaksanakan peringatan Hari Damai Aceh (MoU Helsinki) ke-17 tahun yang bertema “Optimalisasi Butir-Butir MoU Helsinki Demi Percepatan Pembangunan Aceh” di Taman Ratu Safiatuddin, Banda Aceh, Senin (15/8/2022).

Untuk diketahui, Hari Damai Aceh merupakan perwujudan dari pertanda tanganan damai antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Republik Indonesia yang dituang dalam kesepakatan MoU Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki, Filandia.

Ketua BRA menyampaikan, peringatan Hari Damai Aceh dilaksanakan berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh nomor 21 tahun 2014 yang berisi penetapan 15 Agustus sebagai Hari Damai Aceh setiap tahunnya.

“Hari Damai Aceh ini bertujuan untuk penguatan perdamaian MoU Helsinki terhadap proses retrograsi mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Tahanan Politik/Narapidana Politik (Tapol/Napol) dan korban konflik,”

Dalam Peringatan Hari Damai itu, Badan Reintegrasi Aceh menyalurkan bantuan sosial dan ekonomi yaitu, 961 ekor lembu, 107 ekor kambing, 233 unit becak, budidaya bibit udang 29 kelompok, budidaya bibit ikan 56 kelompok, bibit ikan kerapu 14 kelompok, 76 set alat bengkel, 1 unit pembangunan udang pupuk dan 1 unit pembangunan udang marmer beserta perlatannya.

Azhari menyampaikan, BRA bekerjasama dengan Menteri ATR/BPN menyalurkan 22.819 hektar sertifikat tanah untul mantan kombatan GAM, Tahanan Politik/Narapidana Politik (Tapol/Napol) dan korban konflik di Aceh.

“Kita bekerjasama dengan ATR/BPN, pada hari yang berbahagia ini akan kita serahkan sertifikat tanah sebesar 22.819 yang akan dikasih secara simbolis kepada 6 kelompok penerima,” ujar Ketua BRA.

Selain itu, acara peringati Hari Damai Aceh tahun 2022 BRA juga menyalurkan uang santunan kepada 200 anak yatim/piatu di Aceh.

“Sebelum acara ini, kita sudah transfer ke rekening penerima anak yatim/piatu di Aceh, hari ini kita cuma serahkan secara simbolis kepada 17 orang penerima,” pungkasnya.

Peringatan Hari Damai Aceh itu dihadiri, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Raja Juli Antoni, Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki, Wali Nanggroe Tgk Malik Mahmud Al Haytar, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Saiful Bahri alias Pon Yahya.

Serta, Pangdam IM Mayjen TNI Mohamad Hasan, Kapolda Aceh Irjen Pol Ahmad Haydar, Kajati Aceh diwakili Asintel Mohamad Rohmadi, Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) Pusat Muzakir Manaf alias Mualem, Ketua BRA Azhari Cage, para Akademisi, Politisi dan Forkopimda lainnya.

Reporter: Reji

Bukti Darmansah Calon Pj Bupati Abdya Tak Terlibat Partai Politik

0
Darmansyah, S.Pd, MM. (Foto: maa.acehprov.go.id)

Nukilan.id – Terkait pemberitaan salah satu media menyatakan Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh (MAA), Darmasah, S.Pd, MM pernah tercatat sebagai Ketua Sayap Partai Demokrat. Menurut informasi, Darmansyah pernah menjabat Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Perkumpulan Forum Komunikasi Kaderisasi Generasi Demokrasi (FKKGD) Aceh.

Berdasarkan surat laporan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik Badan Kepegawaian Aceh (BKA) kepada Gubernur Aceh, Nova Iriansyah nomor 800/2572.a, tanggal 23 November 2021 lalu, menerangkan bahwa Majelis Kode Etik tidak menemukan adanya suatu pelanggaran terkait dengan kedudukan Darmansah sebagai Ketua DPD FKKGD Aceh.

Surat Majelis Kode Etik

Dalam laporan tersebut, Ketua Majelis Kode Etik BKA, Dr. H. Iskandar, S.Sos, M.Si menjelaskan sesuai keterangan dan dokumen yang disampaikan bahwa pada dasarnya sdr. Darmansah senang berorganisasi, sehingga pada saat yang bersangkutan diajak/diminta untuk bergabung ke dalam Organisasi Kepemudaan (OKP) FKKGD yang bersangkutan menerima dan membaca dokumen yang disampaikan (Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0007681.AH.01.07. TAHUN 2021 Tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Forum Komunikasi Kaderisasi Generasi Demokrasi tanggal 22 Juni 2021) itu juga sesuai dengan apa yang diterangkan, sehingga tidak ditemukan adanya pelanggaran.

“Dan sdr. Darmansah juga telah membuat dan mengirimkan surat pengunduran diri sebagai Ketua DPD FKKGD yang ditandatangani diatas materai pada tanggal 23 Agustus 2021,” kata Iskandar dalam surat tersebut.

Surat Pengunduran Diri Darmansyah

Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) FKKGD, Fredy Jaya AS membenarkan kalau sdr. Darmansah sudah mengundurkan diri dari Ketua DPD FKKGD Aceh terhitung sejak 23 Agustus 2021.

Selain itu, Fredy juga menegaskan bahwa Forum Komunikasi Kaderisasi Generasi Demokrasi ini tidak bekerja untuk politik praktis. Namun, misi FKKGD itu hanya untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UKMK) dan Industri Masyarakat Kecil.

“Kami FKKGD misinya untuk UMKM dan Industri Masyarakat Kecil dan kami tidak bekerja untuk politik praktis,” pungkas Fredy seperti dilansir AcehStandar.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa, tidak benar kalau sdr. Darmansah yang juga calon Penjabat (Pj) Bupati Aceh Barat Daya (Abdya) itu terlibat dalam Partai Demokrat. []

Pj Walikota Banda Aceh Letakkan Batu Pertama Pembangunan Rumah Duafa BBC

0
Pj Walikota Banda Aceh, Bakri Siddiq Letakkan Batu Pertama Pembangunan Rumah Duafa BBC

Nukilan.id – Penjabat (Pj) Wali Kota Banda Aceh Bakri, Siddiq didamping Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Jalaluddin dan pengurus jamaah subuh Brotherhood Badminton Club (BBC) melakukan peletakkan batu pertama pembangunan rumah untuk warga kurang mampu Fakhrurrazi di Gampong Batoh, Kecamatan Lueng Bata, Minggu (14/8/2022).

Peletakan batu pertama pembangunan rumah warga kurang mampu di Gampong Batoh itu dilakukan usai safari subuh berjamaah di Masjid Babuttaqwa gampong (desa) setempat.

“Program pembangunan rumah duafa ini untuk membantu warga yang kurang mampu yang dilakukan BBC harus terus dilakukan. Ini bagian dari ibadah, sedekah dari jamaah subuh tersalurkan sesuai harapan,” kata Pj Wali Kota Banda Aceh Bakri Siddiq.

Ia juga menyebutkan pada tahun 2022 ini pemerintah melalui Ditjen Perumahan Kementerian PUPR mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp2,23 triliun untuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dengan target 103.000 unit rumah tidak layak huni.

Di Kota Banda Aceh program pembangunan rumah duafa atau yang dikenal dengan bedah rumah sudah berjalan dengan baik, dan akan terus dilanjutkan sesuai kemampuan yang dimiliki.

Bakri Siddiq menyebutkan rumah selain bantuan dari pemerintah, pembangunan rumah layak huni atau bedah rumah juga mendapat perhatian dari lembaga-lembaga BUMN, seperti perbankan yang mengalokasikan dana Corporate Social Responsibility (CSR)-nya untuk program kemanusiaan.

Selain dana CSR dai BUMN dan perusahaan-perusahaan besar, pembangunan rumah dan bedah rumah juga dilakukan lembaga penerima serta penyalur zakat, Baitul Mal Kota Banda Aceh.

“Baitul Mal juga memiliki program pembangunan dan bedah rumah layak huni, sumber dananya dari zakat yang bapak dan ibu salurkan, ini salah satu manfaat dari zakat yang telah kita bayarkan,” katanya.

Sebelum melakukan peletakan pertama pembangunan rumah duafa itu, Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Sekretariat Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Kementerian Dalam Negeri yang baru satu bulan lebih ditunjuk sebagai Pj Wali Kota Banda Aceh itu di depan para jamaah subuh meminta dukungan untuk membantu Pemerintah Kota Banda Aceh dalam penguatan penegakan syariat Islam.

“Saya mengajak seluruh warga menghentikan kegiatan saat mendengar suara azan. Mari kita berjamaah, mari kita memakmurkan masjid. Kami mencoba memulai dari kantor pemerintah, saya juga minta ditingkat kecamatan hingga kantor Keuchik dapat menjalankan program ini,” ujarnya lagi.

Bakri Siddiq juga menyampaikan akan terus berupaya menyelesaikan keluhan warga terkait kebutuhan air bersih, pemberdayaan UMKM dan pemulihan sektor pariwisata serta peningkatan mutu pendidikan.

Sektor lain yang menjadi perhatiannya adalah penguatan dan peningkatan kapasitas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau yang dikenal dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh agar mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada warga dan pembangunan infrastruktur dengan melihat kemampuan keuangan daerah.

“Saya berharap masukan dan saran-saran dari seluruh komponen masyarakat agar pembangunan di kota tercinta ini menjadi semakin baik seperti kota-kota lain di Indonesia,” katanya. []

Sukses Kawal Vaksinasi PMK, Pj Gubernur Aceh Terima Penghargaan dari Kementan

0
ekda Aceh, dr.Taqwallah, M.Kes, saat menerima penghargaan dari Menteri Pertanian RI, Prof.Dr.Syahrul Yasin Limpo, MH, kepada Provinsi Aceh atas Keberhasilan sebagai Provinsi dengan Tingkat Vaksinasi PMK Terbaik pada acara Tasyakuran dan Penyerahan Penghargaan Pertanian tahun 2022 di Kantor Kementerian Pertanian RI, Jakarta, Minggu (14/8/2022).

Nukilan.id – Penjabat Gubernur Aceh Achmad Marzuki, dinilai sukses mengawal pelaksanaan vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku di Bumi Serambi Mekah. Atas keberhasilan tersebut, Kementerian Pertanian RI memberikan penghargaan kepada Gubernur Aceh serta sejumlah Kepala Daerah lainnya pada acara Tasyakuran dan Penyerahan Penghargaan Pertanian.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo, kepada Sekretaris Daerah Aceh Taqwallah yang hadir mewakili Pj Gubernur Aceh, di Lapangan upacara Kementerian Pertanian, Minggu (14/8/2022) sore.

Pada kegiatan tersebut, Sekda Aceh turut didampingi oleh Kepala Dinas Peternakan Aceh Zalsufran. Selain Aceh, peraih penghargaan Pertanian 2022 pada kategori Provinsi dengan tingkat vaksinasi PMK terbaik juga diberikan kepada Provinsi Jawa Timur dan Kalimantan Selatan.

Dalam arahannya, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengapresiasi semua pihak yang sudah berpartisipasi aktif dalam penanganan PMK. Namun, Mentan juga mengingatkan agar para peraih penghargaan tidak puas dengan keberhasilan yang telah dicapai.

“Saya rasa penghargaan ini mencambuk kita untuk tidak bangga tidak puas. Penghargaan ini tidak membuat Kementan, Sekjen Kementan, Dirjen dan seluruhnya, Gubernur, pak Sekda dan yang mewakili untuk tidak sampai berbangga sampai di sini penghargaannya,” ujar Mentan.

Untuk itu ia meminta semua pihak diingatkan untuk tetap bekerja sebaik mungkin dan bisa mempertahankan penghargaan ini.

“Jika ritme dan etos kerja tidak kita pertahankan, tidak dikoneksikan, tidak kita programkan kembali akan menjadi tantangan. Dan ke depan, akan menjadi permasalahan lagi bagi bangsa kita,” kata Mentan.

Untuk diketahui bersama, hingga hari ini total ternak sapi, kerbau dan kambing di Aceh yang terserang virus PMK mencapai 46.456 ekor. Dari jumlah tersebut, sebanyak 26.859 ekor telah divaksin dan sebanyak 44.805 ekor telah dinyatakan sembuh.

Sedangkan sisa yang masih sakit sebanyak 1.304 ekor. Sejak PMK mewabah di Aceh, sebanyak 284 ternak mati serta 63 ternak terjangkit PMK telah dipotong paksa.

Sebagaimana diketahui, untuk menyukseskan vaksinasi PMK, Pj Gubernur telah memerintahkan Sekda Aceh bersama Kepala Dinas Peternakan Aceh Zalsufran dan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Aceh Ilyas, untuk memantau pelaksanaan vaksinasi PMK ke sejumlah kabupaten/kota di Aceh. []

Utang Luar Negeri Indonesia Menurun, Tersisa Rp5.919 T

0
Foto: Ilustrasi Jokowi (CNBC Indonesia/ Edward Ricardo)

Nukilan.id – Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada kuartal-II 2022 menurun. Posisi ULN Indonesia pada akhir triwulan II 2022 tercatat sebesar US$ 403,0 miliar atau Rp 5.919,2 triliun kurs Rp 14.688/US$. Turun dibandingkan dengan posisi ULN pada kuartal sebelumnya sebesar US$ 412,6 miliar.

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), Senin (15/8/2022) penurunan ULN terjadi karena semakin berkurangnya ULN sektor publik (Pemerintah dan Bank Sentral) dan sektor swasta.

Secara tahunan, posisi ULN triwulan II 2022 mengalami kontraksi sebesar 3,4% (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada triwulan sebelumnya yang sebesar 0,9% (yoy).

Tren penurunan ULN Pemerintah pada triwulan II 2022 berlanjut. Posisi ULN Pemerintah pada triwulan II 2022 sebesar 187,3 miliar dolar AS, turun dibandingkan dengan posisi ULN pada triwulan sebelumnya sebesar 196,2 miliar dolar AS. Secara tahunan, ULN Pemerintah mengalami kontraksi sebesar 8,6% (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada triwulan sebelumnya yang sebesar 3,4% (yoy).

Penurunan posisi ULN Pemerintah antara lain karena adanya pelunasan pinjaman bilateral, komersial, dan multilateral yang jatuh tempo selama periode April hingga Juni 2022. Pelunasan Surat Berharga Negara (SBN) domestik yang jatuh tempo juga turut mendukung penurunan ULN Pemerintah di triwulan laporan. Di samping itu, volatilitas di pasar keuangan global yang cenderung tinggi juga berpengaruh pada perpindahan investasi SBN domestik ke instrumen lain, sehingga mengurangi porsi kepemilikan investor nonresiden pada SBN domestik.

Posisi ULN Pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,7% dari total ULN Pemerintah.

ULN swasta menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Posisi ULN swasta pada triwulan II 2022 tercatat sebesar 207,1 miliar dolar AS, sedikit turun dari 207,4 miliar dolar AS pada triwulan I 2022. Secara tahunan, ULN swasta terkontraksi 1,1% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan kontraksi pada triwulan sebelumnya sebesar 1,5% (yoy).

Perkembangan tersebut disebabkan oleh ULN lembaga keuangan (financial corporations) yang terkontraksi 0,2% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencatat kontraksi sebesar 5,0% (yoy). Sementara itu, ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) mengalami kontraksi sebesar 1,3% (yoy), lebih dalam dari kontraksi pada triwulan sebelumnya sebesar 0,5% (yoy).

Berdasarkan sektornya, ULN swasta terbesar bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi; sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin; sektor pertambangan dan penggalian; serta sektor industri pengolahan dengan pangsa mencapai 77,3% dari total ULN swasta. ULN tersebut tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 74,5% terhadap total ULN swasta.

Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. ULN Indonesia pada triwulan II 2022 tetap terkendali, tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tetap terjaga di kisaran 31,8%, menurun dibandingkan dengan rasio pada triwulan sebelumnya sebesar 33,8%. Selain itu, struktur ULN Indonesia tetap sehat, ditunjukkan oleh ULN Indonesia yang tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang, dengan pangsa mencapai 86,7% dari total ULN.

“Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pemulihan ekonomi nasional, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian,” tulis BI dalam siaran pers. [CNBCIndonesia]